P E M E R I N T A H PROVINSI K A L I M A N T A N S E L A T A N
S E K R E T A R I A T DAERAH Jl. Aneka Tambang Trikora Telepon / Fax (0511) 4770062
WebSite : http//www.kalsel.go,id E-mail
[email protected] BANJARBARU
NOTA DINAS
Kepada Yth
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan.
Dari
Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan.
Tanggal
04Januari 2016
Nomor
900/ 00 > -TU/ KEU/2016
Sifat Lampiran
1 (satu) berkas
Hal
Penyampaian Laporan Bualn Desember Aksi PPK Biro Keuangam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2016 Dengan ini disampaikan Laporan Bulan Desember 2015 (B12) tentang publikasi data-
data sehubungan dengan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang AKSI PPK Tahun 2015 dan bersama ini pula disampaikan Daftar hadir pada kegiatan Penyusunan APBDPTA2014. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.. KEPALA BIRO KEUANGAN,
Drs. MOH S Y A H JEHAN, M.AP
Pembina Utama Muda, NIP.19610910 198903 1 012
PEMERINTAH PROVINSI K A L I M A N T A N SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH JL. AnekaTambang Banjarbaru Telp. (0511) 4770020 WebSite : http//www.kalsel.go.id E-mail
[email protected]
PELAPORAN BULAN DESEMBER (B12) INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMEBERANTASAN KORUPSI (AKSI PPK) TAHUN 2015 "KEGIATAN PELAKSANAAN PENINGKATAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH (TPAD)" A. PENDAHULUAN
1) Dasar Hukum Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
188.44/071/KUM/2015
tanggal 16 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015
2) Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Tersedianya Informasi Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada website/portal
Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Selatan
sebagai
bagian
dari
keterbukaan informasi publik.
3) Sasaran Pelaksanaan Kegiatan a. Terlafeananya rapat koordinasi terkait peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
b. Tersedianya
menu
"Transparansi"
pada
website/portal
Biro
Keuangan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari website/portal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka keterbukaan informasi publik dalam bentuk : 1. Ringkasan RKA-SKPD 2. Ringkasan RKA-PPKD 3. Rancangan Perda tentang APBD 4. Perda tentang APBD 5. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 6. Perda tentang Perubahan APBD 7. Ringkasan DPA SKPD 8. Ringkasan DPA PPKD 9. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD 10. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
11. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit 12. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
c. Terpublikasinya laporan Transpransi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)
B. PEMBAHASAN ISI LAPORAN 1) Implementasi
Pelaksanaan
Peningkatan
Transparansi
Pengelolaan
Anggaran
Kalimantan Selatan sudah terdapat menu khusus "Transparansi
Keuangan
Daerah Dalam
pelaksanaan
Peningkatan
Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, pada
website/portal
Pemerintah
Provinsi
Dearah Provinsi Kalimantan Selatan", yang terhubung pada website/portal Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yakni pada menu "Transparansi".
2) Perubahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan setelah pelaksanaan TPAD. Transparansi menjadi salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengertian lebih jauh tentang transparansi itu sendiri, terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan
sebagai
yang
prinsip
mengetahui
dan
keterbukaan mendapatkan
akses
Daerah.
Transparansi
memungkinkan informasi
diartikan
masyarakat
seluas-luasnya
untuk tentang
keuangan daerah. Berdasarkan pelaksanaan TPAD pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut: a. Mampu
meningkatkan
akuntabilitas
Pemerintah
provinsi
Kalimantan
Selatan, dikarenakan laporan yang telah dipublikasikan mulai dalam bentuk dokumen penganggaran (RKA dan DPA), sampai
(Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah & Opini BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah
Daerah)
dengan
dokumen
dokumen penatausahaan (LRA)
Pertanggungjawaban
b. Bertambahnya transparansi atas program/kegiatan dan aktivitas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. c. Publikasi terhadap Dokumen Neraca telah mencantumkan jumlah aset serta kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pengungkapan atas informasi ini merupakan elemen dasar atas aktiva Pemerintah Daerah dan bukti
transfaransi
serta
akuntabilitas
Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Selatan selaku entitas pelaporan. d. Membantu
memberikan
fasilitas
dalam
pengambilan
keputusan
bagi
puihak-pihak tertentu, seperti kegiatan penelitian oleh mahasiswa dan unsur-unsur
perguruan
tinggi
lainnya,
serta
lembaga-lembaga
kemasyarakatan yang berkepentingan.
3) Respon Masyarakat atas Pelaksanaan TAPD Didasarkan atas data yang bisa diakses melalui website/portal Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, serta website/portal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, respon/partisifasi masyarakat masih minim.
Belum ada pengunjung website yang memberikan komentar dan
pertanyaan atas semua dokumen yang telah dipublikasi.
Sebagai informasi
tambahan, permintaan data untuk penelitian/tugas kuliah hanya dilakukan melalui surat resmi yang langsung disampaikan melalui kantor Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ••1- Pelaksanaan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TAPD) dalam bentuk publikasi dokumen keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan diharapkan memberi informasi yang akuntabel terhadap seluruh komponen masyarakat untuk dapat mengetahui kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk sebagai alat bagi mahasiswa/peneliti menganalisa Diharapkan memberikan
posisi
keuangan
Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Selatan.
hasil penelitian dimaksud dapat menjadi umpan balik informasi
selanjutnya
dalam
rangka
membantu
untuk
untuk
Pemerintah
Provinsi Kalimantan selatan menentukan keputusan strategis dimasa yang akan datang.
4) Kegiatan
yang
dilakukan
Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Selatan
untuk
mendorong pelaksanaan kegiatan TAPD di Kabupaten/Kota Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Selatan,
khususnya
melalui
Biro
Keuangan Sekeretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan aktif melakukan koordinasi dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap 11 (sebelas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yang
ada di Provinsi Kalimantan Selatan telah dilakukan komunikasi yang intens, baik melalui rapat-rapat maupun kunjungan ke Pemerintah Kabupaten/Kota secara langsung. Berdasarkan beberapa kegiatan yang telah dilakukan, antara lain : I. II.
Sosialisasi Pendoman Penyusunan APBD Rapat Koordinasi tentang Penganggaran Hibah Daerah kepada KPU dan Panwaslu.
III.
Rapat Koordinasi tentang evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD.
IV.
Rapat Koordinasi tentang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual.
Dibahas
dan
pelaksanaan
difasilitasi
beberapa
pengelolaan
keuangan
permasalahan di daerah
sehubungan
serta
usaha
dengan
pelaksanaan
transparansi pengelolaan anggaran daerah.
5) Respon Masyarakat Setelah adanya Kegiatan Peningkatan TAPD Belum diperoleh data dan informasi atas respon dari terhadap
pelaksanaan
kegiatan
peningkatan TAPD.
masyarakat
Namun
Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan terus berusaha memenuhi seluruh
kewajiban
sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
6) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peningkatan TPAD Sehubungan
Implementasi
Pelaksanaan
Peningkatan
Transparansi
Pengelolaan Anggaran Daerah ini masih relative baru, maka kendalanya adalah masih kurangnya respon masyarakat atas informasi yang telah disampaikan. Serta perlu koordinasi yang lebih intensif antara pemangku kepentingan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
C. PENUTUP 1) Saran Sehubungan
dengan
Pelaksanaan
Rencana
Aksi
Transparansi
Pengelolaan Anggaran Daerah (TAPD), sebaiknya dalam hal penyajian data agar memperhatikan format-format yang selama ini sudah tersedia pada bentuk
laporan
keuangan
pemerintah
daerah
yang
diamanatkan
pada
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahannya.
2) Kesimpulan Rencana dikatakan
Aksi
secara
Transparansi
khusus
Pengelolaan
adalah
dapat
kewajiban
Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi keuangan
Pemerintah
sebagai
konsekuensi
jawaban
Daerah,
terhadap
daerah kepada masayarakatnya.
bentuk
Anggaran
Hak publik atas informasi keuangan muncul
konsep
pertanggungjawaban
publik.
Dimana
pertanggungjawaban public mensyaratkan bahwa sebuah organisasi public untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pengelolaan keuangan yang telah dipercayakan. Selain itu rencana aksi ini juga menjadi sarana masyarakat
atas
informasi
public
berkaitan
dengan
pemenuhan
keuangan
hak
daerah,
karenanya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkewajiban memberikan informasi keputusan
keuangan baik
di
daerah bidang
yang
bisa
ekonomi,
digunakan
social
maupun
untuk politik.
pengambilan Sehingga
diharapkan masyarakat dapat memberikan perannya untuk ikut berpartisifasi dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
