NASKAH REKOMENDASI KEBIJAKAN 3 PERLUASAN AKSES PASAR UNTUK MENJAMIN KEBERLANJUTAN MANFAAT DAN OUTCOME PENGEMBANGAN USAHA MINA PERDESAAN (PUMP-P2HP)
RINGKASAN Rekomendasi kebijakan yang ditekankan kepada perluasan akses pasar dapat menjamin keberlanjutan manfaat dan outcome pelaksanaan program PNPM Mandiri. Pelaksanaan PUMP-P2HP belum dapat dikatakan efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan karena tidak memberikan multiflier effect bagi usaha pengolah dan pemasar ikan. Beberapa langkah teknis yang dapat dilakukan yaitu kem itraan dengan ritel modern, pengadaan layanan perizinan satu atap (one stop service), peningkatan akses informasi pasar melalui penyuluh dan pemilihan poklahsar yang tepat sasaran. PUMP-P2HP merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan dengan target penerima bantuan adalah Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) hasil perikanan. Pelaksanaan Program PUMP-P2HP masih memiliki kendala dalam pencapaian tujuan utama karena lemahnya akses pasar. Setelah program berjalan 3 tahun, pencapaian tujuan utama yaitu peningkatan produksi, pendapatan dan tenaga kerja belum optimal karena tidak adanya kontinuitas produksi akibat terbatasnya pemasaran produk perikanan. Hal tersebut pada akhirnya menghambat peningkatan keuntungan Poklahsar dan penyerapan tenaga kerja.
PENDAHULUAN Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) merupakan salah satu program bantuan pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan, menumbuhkan kewirausahaan masyarakat kelautan dan perikanan namun tetap menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan. Sedangkan tujuan utama Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP) adalah memberikan solusi atas permasalahan yang selama ini dialami oleh poklahsar diantaranya; usaha sulit berkembang, teknologi yang digunakan sederhana dan kurang higienis, modal terbatas serta akses pasar yang terbatas. PUMP-P2HP dengan sasaran programnya adalah Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) telah dilakukan sejak tahun 2011 dan sudah memberikan bantuan langsung kepada 4 ribu poklahsar dari 65 ribu Poklahsar yang ada di Indonesia. Penelitian terdahulu telah menyimpulkan bahwa bantuan PUMP-P2HP memberikan dampak positif
Kajian Evaluasi PNPM Mandiri KP 2014
22
terhadap penerimanya
dengan kinerja
outcome
untuk
peningkatan produksi,
produktivitas dan pendapatan sebesar 27% dan 57% [1]. Penelitian BBPSEKP menunjukkan bahwa pelaksanaan program PUMP-P2HP belum dapat dikatakan efektif. Pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan yang sudah pernah ada belum mencapai sasaran bahkan ada yang gagal [2], dimana faktor kegagalan tersebut disebabkan permasalahan dalam pelaksanaannya [3]. Sasaran program PUMP-P2HP tidak tepat karena KUKP penerima program tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan. Poklahsar seharusnya merupakan sekumpulan orang-orang atau individu-individu yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pengolahan atau pemasaran ikan, namun sebagian pohlahsar penerima program PUMP-P2HP hanya terdiri dari satu orang pengolah ikan dengan anggota lainnya hanya sebatas sebagai pekerja/pegawai. Disamping itu, masih ditemukan beberapa Poklahsar penerima bantuan sama sekali tidak melakukan usaha pengolahan ikan yang terbukti dengan tidak digunakannya alat yang berasal dari bantuan program. Kondisi ini disebabkan identifikasi awal yang dilakukan
oleh pendamping
dan Dinas belum
dilakukan secara
optimal dan
pendampingan kepada poklahsar penerima bantuan tidak kontinyu (terbatas sampai bantuan tersalurkan). Selain itu, sifat kegiatan poklahsar biasanya sebagai pekerjaan sampingan dan bukan merupakan pekerjaan pokok sehingga kegiatan poklahsar belum benar-benar menjadi tulang punggung penghasilan keluarga. PUMP-P2HP dirasa belum memberikan dampak positif yang signifikan. Peningkatan produksi poklahsar penerima bantuan belum maksimal karena masih banyak yang berproduksi hanya berdasarkan pesanan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja belum menunjukkan hasil karena usaha pengolahan/pemasaran belum berkembang. Hal ini disebabkan oleh permasalahan utama yaitu terbatasnya akses pasar untuk memasarkan produk olahannya.
KETERBATASAN PASAR MENGHAMBAT OUTCOME PUMP-P2HP Indikator
keberhasilan PUMP-P2HP adalah tersalurkannya bantuan kepada
poklahsar sasaran, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan usahanya. Padahal salah satu tujuan PNPM Mandiri KP adalah menumbuhkan kewirausahaan masyarakat kelautan dan perikanan. Sebaiknya penetapan indikator kinerja capaian program PUMP-P2HP harus sampai kepada terbentuknya keberlanjutan usaha pengolahan sehingga dapat menciptakan multiflier effect bagi masyarakat kelautan dan perikanan.
Kajian Evaluasi PNPM Mandiri KP 2014
23
Akses pasar sangat penting bagi usaha pengolahan ikan karena akan menentukan kontinuitas usaha. Apabila pasar telah luas mencakup luar kota atau bahkan luar negeri, maka keberlanjutan usaha akan terjamin dan akan berdampak pada perekonomian daerah. Sampai saat ini, pemerintah belum menyediakan akses pasar yang luas dan mengatur tata niaga produk pengolahan ikan bagi pengolah produk ikan skala mikro dan kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar produk olahan ikan penerima bantuan hanya sebatas pesanan dan cakupannya masih di dalam kota/kabupaten. Usaha poklahsar cenderung stagnan meskipun terdapat peningkatan produksi da n keuntungan usaha karena adanya program PUMP P2HP. Hal ini terlihat dari jumlah produksi setelah program di 9 lokasi penelitian yang hanya mencapai 371.25 kg/siklus, dengan keuntungan usaha Rp. 380,789,-/siklus (44% sampel dengan keuntungan di bawah 1 juta), Rp. 2,335,667,-/siklus (43% sampel dengan keuntungan 1 juta – 10 juta) dan Rp. 25.080.000,- (13% sampel dengan keuntungan di atas 1 juta).
Gambar 1. Kenaikan Produksi Usaha Pengolahan Penerima Program PUMP P2HP di 9 Lokasi Penelitian (Kg/bulan) (Sumber: [4])
Kajian Evaluasi PNPM Mandiri KP 2014
24
Gambar 2. Dampak PUMP P2HP terhadap Keuntungan Usaha dan Persentase Perubahannya (Sumber: [4])
Usaha pengolahan produk perikanan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan apabila dilihat dari penggunaan tenaga kerja. Meskipun ada peningkatan rata rata jumlah tenaga kerja sebagai dampak pemberian PUMP-P2HP dari 3 orang menjadi 4 orang, namun jumlah tenaga kerja tersebut menunjukkan bahwa usaha tersebut merupakan industri rumah tangga. Industri rumah tangga diklasifikasikan dengan penggunaan tenaga kerja kurang dari 5 orang per unit usaha. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya [5]. Selain itu belum terlihatnya dampak peningkatan fungsi kelembagaan dari tiap poklahsar penerima BLM dalam mendukung pengembangan usaha anggotanya. Hal ini karena yang terjadi di lapang sebagian besar poklahsar terbentuk pada saat penyaluran bantuan dan anggotanya merupakan tenaga kerja dari ketua kelompok, sehingga saat bantuan sudah diterima maka otomatis kelompok tidak berjalan lagi. Padahal fungsi kelembagaan poklahsar yang baik dapat mendukung setiap anggotanya untuk memperluas akses pasar bagi usahanya masing-masing.
Kajian Evaluasi PNPM Mandiri KP 2014
25
OPSI KEBIJAKAN Berdasarkan hasil penelitian BBPSEKP, dari beberapa permasalahan yang ditemui di lapang maka dapat dirumuskan beberapa opsi kebijakan yang bisa dipertimbangkan yaitu : Peningkatan akses pasar produk olahan ikan dapat dilakukan melalui: kemitraan atau kontrak kerja dengan pasar modern, pengurusan ijin usaha. Peningkatan kesadaran pengurusan ijin usaha dapat dilakukan melalui: penyediaan layanan perizinan satu atap oleh Dinas Perindustrian dan UMKM tingkat kabupaten, fasilitasi biaya perizinan, jemput bola dari petugas perizinan, pengolompokkan perizinan berdasarkan kategori kelompok (ex : PIRT dan Halal untuk kelompok madya, SKP dan Sni untuk kelompok utama). Peningkatan akses informasi pasar melalui penguatan kapasitas penyuluh dalam hal pemasaran (pemasaran melalui media elektronik/online, kontrak kerja dengan ritel modern). Pemilihan prioritas penerima bantuan PUMP P2HP: bantuan teknologi dan informasi (untuk kelompok pemula), bantuan modal dan alat (untuk kelompok madya), fasilitasi untuk lembaga permodalan dan perbankan (untuk kelompok utama). Meningkatkan fungsi kelembagaan poklahsar untuk m emfasilitasi perluasan akses pasar bagi anggota kelompok. Peningkatan kerjasama antara kelompok penerima dan non penerima melalui kemitraan.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Dari hasil penelitian BBPSEKP menunjukkan bahwa pelaksanaan program PUMP P2HP sudah memberikan dampak yang positif yaitu peningkatan produksi dan pendapatan. Namun belum menjamin keberlanjutan usaha pengolahan tersebut bisa berjalan terus dan semakin berkembang. Oleh karena itu dari beberapa opsi yang ditawarkan di atas bisa ditarik satu rekomendasi utama yaitu : Perluasan Akses Pasar yang Terjamin yang perlu dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal P2HP yang bekerjasama dengan instansi terkait untuk membentuk akses pasar yang terjamin bagi poklahsar penerima BLM. Rekomendasi tersebut bisa dilakukan melalui beberapa langkah teknis yaitu : 1. Kemitraan dengan ritel modern 2. Penyediaan layanan perizinan satu atap Kajian Evaluasi PNPM Mandiri KP 2014
26
3. Peningkatan akses informasi pasar melalui peningkatan peran penyuluh swadaya 4. Peningkatan fungsi kelembagaan poklahsar untuk kegiatan produksi dan pemasaran 5. Pemilihan prioritas penerima bantuan PUMP P2HP (kelompok pemula, madya, mandiri).
DAFTAR PUSTAKA [1] Suryawati, S.H., A. Ramadhan, Mira, N. Shafitri, S. Saptanto, dan A. Desfamita. 2013. Evaluasi Dampak dan Kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan. Laporan Akhir Penelitian. Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Balitbang-KP KKP. Jakarta. [2] Djalal, N., dan R. Lasabuda. 2012. Analisis Kinerja Stakeholder Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Kelautan dan Perikanan di Kota Ternate. Jurnal Ilmiah Platax Vol I-1, September 2012. ISSN 2302-3589, 24-28. [3] Yunus, R. 2009. Aspek Kelembagaan dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Universitas Hasanuddin. Makasar. [4] Suryawati, S.H., A. Zamroni, M. Yulisti, Hikmah, R. Pramoda, S. Koeshendrajana, Y. Hikmayani, M.D. Erlina, B. Wardono, M. Firdaus, H.M. Putri, R.H. Deswati, dan R. Triyanti. 2014. Kajian Evaluasi Dampak Program PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan. Balai Besar Penelitian Sosial Ekolomi Kelautan dan Perikanan Balitbang KP KKP. Jakarta. [5] Daud S. 2009. Klasifikasi Industri. Retrieved Desember 2, 2014, from Geografi: http://geografi-bumi.blogspot.com/2009/10/klasifikasi-industri.html
PENULIS REKOMENDASI Maharani Yulisti, Rismutia Hayu Deswati dan Yayan Hikmayani Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta Utara Email:
[email protected]
Kajian Evaluasi PNPM Mandiri KP 2014
27
