NASKAH REKOMENDASI KEBIJAKAN 2 PENINGKATAN EFEKTIVITAS KINERJA PENYALURAN BLM PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PERDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA (PUMP-PB)

NASKAH REKOMENDASI KEBIJAKAN 2 PENINGKATAN EFEKTIVITAS KINERJA PENYALURAN BLM PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PERDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA (PUMP-PB) RINGKASAN Kinerja input, proses dan output PNPM-PB secara admisitrasi sudah sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh pusat, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain masih banyak yang belum mememahami proses pengusulan dan pembuatan proposal BLM, terbatasnya pendampingan dari fasilitator, kurangnya tenaga pendamping dalam melakukan pendampingan dan bimbingan di lapangan, dan tidak berfungsinya organisasi kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan). Skenario kebijakan yang ditawarkan adalah; peninjauan kembali pedoman teknis terutama pada penentuan kriteria Pokdakan calon penerima program; peninjauan kembali mekanisme penempatan PPTK sebagai pendamping Pokdakan; dan Memperketat mekanisme monitoring dan evaluasi yang dan terkoordinasi terutama pada pelaporan. Langkah strategis yang perlu dilakukan anara lain: 1) penentuan kriteria Pokdakan calon penerima program bukan untuk pemula, 2) Menempatkan minimal 2 orang tenaga pendamping (PPTK) untuk PUMP PB dan dikontrak minimal 3 tahun, 3) Mekanisme pelaporan tidak hanya pada realisasi anggaran, tetapi lebih ditekankan pada pelaporan pemanfaatan dan perkembagan usaha Pokdakan. PENDAHULUAN Komunitas masyarakat yang berpencaharian di bidang perikanan dan kelautan di berbagai tempat sangat identik dengan kondisi miskin, hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia akan pengelolaan potensi lokal, keterbatasan permodalan, keterbatasan akses terhadap informasi teknologi dan pasar, peluang usaha serta tantangan iklim. Oleh karena itu di pandang perlu adanya suatu program yang langsung

menyentuh kepentingan masyarakat pesisir dan berorientasi kepada

pertumbuhan ekonomi, disamping mendorong masyarakat memiliki kekuatan untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan potensi sumberdaya yang tersedia secara partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai stakeholder utama. Maka sebagai langkah konkrit untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan tersebut, Departemen Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2009 telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang merupakan integrasi dari kegiatan pemberdayaan Program PNPM Mandiri [1]. Program PNPM Mandiri KP berupaya melaksanakan pendekatan dengan model bottom-up, dimana masyarakat sendiri yang merencanakan program, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Kajian Evaluasi PNPM Mandiri KP 2014

13

Pengembangan program ini diberikan kepada masyarakat yang dibiayai dari Anggaran Tugas Pembantuan (TP), yaitu langsung dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh konsultan pelaksana dan tenaga pendamping yang bertugas sehari-hari mendampingi pembudidaya dalam proses pemberdayaan. PNPM Mandiri KP merupakan salah program pemberdayaan dalam upaya pengentasan kemiskinan di sektor kelautan dan perikanan. Pada perikanan budidaya, PNPM Mandiri KP dilaksanakan melalui Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dengan fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi pembudidaya ikan dalam wadah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan). Tujuan PUMP-PB, yaitu mendorong

peningkatan

produksi,

nilai

tambah,

meningkatkan

pendapatan,

menumbuhkan wirausaha, meningkatkan fungsi kelembagaan kelompok pembudidaya ikan yang kuat serta membangun jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam akses permodalan usaha perikanan budidaya [2].

KINERJA PENYALURAN BLM PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA (PUMP-PB) Pengukuran indikator kinerja penyaluran BLM PUMP-PB didasarkan kinerja input, proses, ouput dan outcome. Indikator-indikator untuk pengukuran kinerja input, proses, ouput dan outcome dapat dilihat dari Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Pengukuran Indikator Kinerja Penyaluran BLM PUMP-PB Input • Pedum, Juklak, Juknis • BLM dan ketentuannya: - AD/ART - Peraturan - Kelengkapan - Organisasi • Pelatihan dan workshop • Kelembagaan KUKP (KUB, Pokdakan, Poklahsar, KUGAR dan KMP) • RUB dan RUK (kelayakan usaha) • Ketersediaan input usaha dan teknologi • Potensi SDA dan SDM

Proses • • • • -

• •

Pembinaan dan pendampingan Pengelolaan LKM: Perencanaan Pelaksanaan Pemahaman Keterampilan Penyaluran BLM Pengelolaan usaha perikanan: Analisa usaha Kelayakan usaha Mengatasi kendala dan hambatan (fisik) Pengembangan pasar Inovasi teknologi dan kelembagaan

Output • Perguliran dana BLM • Keberlanjutan/ keberhasilan usaha kelompok • Peningkatan produksi dan produktivitas • Pengembangan usaha minabisnis

Outcome • Peningkatan pendapatan • Penyerapan tenaga kerja • Tingkat kemandirian usaha

Sumber: [4] Kajian Evaluasi PNPM Mandiri KP 2014

14

Kinerja Input Kinerja input merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk pengusulan bantuan dalam PNPM Mandiri KP. Tahapan dalam kinerja input meliputi tahap identifikasi, seleksi, verifikasi, dan penetapan calon Pokdakan penerima bantuan, penyiapan dokumen dan verifikasi dokumen. Kinerja input pada tahap identifikasi, seleksi, verifikasi dan penetapan calon Pokdakan penerima bantuan PUMP-Perikanan Budidaya di 12 lokasi penelitian (Sukabumi, Lombok imur, Pesisir selatan, Tangerang, Cirebon, Banjar, Bitung, Pamekasan, Kupang, Sibolga dan Sorong) telah sesuai dengan petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Penelitian BBPSEKP menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap empat isian terkait kegiatan tersebut yaitu 100% responden menyatakan sudah sesuai dengan prosedur. Namun berdasarkan wawancara secara mendalam kepada informan kunci, kesesuaian dalam pelaksanaannya terjadi variasi jawaban responden pada 12 lokasi panelitian. Sebagai contoh secara administrasi proses verifikasi untuk pemenuhan kriteria umum dan khusus calon penerima program yang sesuai dengan ditetapkan Ditjen Teknis menurut jawaban responden 25% menjawab ‘sedang’ dan 75% menjawab ‘baik’ dan pertanyaan ketiga 100 % responden menjawab ‘baik’. Namun tentang kesesuaian tahapan pengusulan dan penetapan penerima program belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, responden menjawab 50% ‘sedang’ dan 50% ‘baik’ [4]. Beberapa permasalahan yang ditemui di lapang terkait dengan hal tersebut adalah waktu yang diperlukan dalam pengusulan dan penetapan penerima program hanya berlaku singkat. Pokdakan tidak mengetahui secara jelas tahapan dalam pengusulan penerimaan program. Ketua kelompok yang telah dipilih m enghandle seluruh tahapan mulai dari menyiapkan berkas sampai dengan memperbaiki berkas apabila perlu diperbaiki. Umumnya Pokdakan menerima beres pengusulan bantuan ini dan berusaha melaksanakan apa yang diminta oleh tim teknis dan tenaga pendamping. Walaupun semua syarat telah dipenuhi namun tingkat kesesuaiannya secara umum dapat dikatakan sedang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pengetahuan dari calon penerima program terhadap persyaratan-persyaratan sebagai penerima program.

Kajian Evaluasi PNPM Mandiri KP 2014

15

Tabel 2. Kinerja Input dalam Pelaksanaan PUMP PB Kinerja Input Identifikasi, seleksi, verifikasi, dan penetapan calon Pokdakan penerima bantuan, penyiapan dokumen dan verifikasi dokumen

Pelaksanaan 100 % terlaksana sesuai dengan pednis PUMP PB

Permasalahan - Pokdakan tidak mengetahui secara jelas tahapan dalam pengusulan penerimaan program. - Keterbatasan informasi dan pengetahuan dari calon penerima program terhadap persyaratan-persyaratan sebagai penerima program

Sumber: [4] Kinerja Proses Kinerja proses merupakan tahapan yang terkait dengan proses turunnya bantuan terkait PNPM Mandiri KP. Tahapan yang harus dilalui adalah bagaimana sosialisasi, pelatihan dan pendampingan, bagaimana prosedur penyaluran, penarikan dan pemanfaatan dana BLM PUMP-PB, bagaimana pembinaan dan pengendalian, dan bagaimana evaluasi dan pelaporan sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Pada tahap sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terlihat bahwa seluruh responden menyatakan sudah sesuai dengan prosedur dengan pelaksanaan yang baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian BBPSEKP [3] yang menyatakan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri KP di Kota Ternate, secara umum sudah mencapai hasil yang baik. Namun demikian, khususnya pada kelompok masyarakat penerima bantuan program, masih perlu ditingkatkan kualitas sumberdaya manusianya, terutama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Kota Ternate. Pemerintah perlu mendorong peran serta lembaga permodalan dan pemasaran guna menunjang usaha masyarakat pesisir. Pengawasan dan pendampingan harus lebih intens terhadap kelompok masyarakat penerima bantuan program. Kegiatan sosialisasi pedoman umum, pedoman teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah disampai baik kepada stakeholder melalui presentasi, workshop. Demikian pula sosialisasi bagaimana tata cara (prosedur) untuk mendapat BLM (PUMP-PB) sampai kepada pelaporan, monitoring

dan evaluasinya telah

disampaikan kepada calon penerima BLM. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan 100% responden menyatakan telah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya masih ada permasalahan yang dihadapi pada kinerja proses antara lain terbatasnya pendampingan dari fasilitator, kurangnya tenaga pendamping dalam melakukan pendampingan dan bimbingan di lapangan, selain keterbatasan pengetahuan dan keterampilan juga insentif Kajian Evaluasi PNPM Mandiri KP 2014

16

dan sarana prasarana serta biaya operasional yang kurang memadai termasuk jangkauan wilayah yang terlalu luas.

Tabel 3. Kinerja Proses dalam Pelaksanaan PUMP-PB Kinerja Proses Tahapan yang harus dilalui adalah bagaimana sosialisasi, pelatihan dan pendampingan, bagaimana prosedur penyaluran, penarikan dan pemanfaatan dana BLM PUMPPB, bagaimana pembinaan dan pengendalian, dan bagaimana evaluasi dan pelaporan sudah sesuai dengan prosedur atau tidak

Pelaksanaan 100 % terlaksana sesuai dengan pednis PUMP-PB

Permasalahan  Kurangnya tenaga pendamping dalam melakukan pendampingan dan bimbingan di lapangan  Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan  Insentif dan sarana prasarana serta biaya operasional yang kurang memadai termasuk jangkauan wilayah yang terlalu luas

Sumber: [4]

Kinerja Output Kinerja output merupakan tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang dan jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian [3]. Kinerja output terhadap target jumlah penerima bantuan sudah tercapai 100%. Dari sisi target penerima bantuan belum seluruhnya tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena adanya kelompok – kelompok aspirai yang mendapatkan bantuan sementara kelompok tersebut belum terdaftar di dinas kelautan dan perikanan. Sementara kelompok yang sudah ada sejak lama berdiri dan terdaftar di dinas kelautan dan perikanan ada yang tidak mendapatkan bantuan PUMP-PB tersebut. Namun demikian, kelompok aspirasi penerima bantuan tersebut juga sudah melakukan kegiatan budidaya sejak lama namun tidak membentu kelompok usaha bersama. Dari sisi ketepatan waktu penyaluran bantuan sudah sesuai dengan waktu dan muisim tanam yang di lakukan oleh Pokdakan. Kemudian sarana dan sarana yang di berikan sesuai dengan kebutuhan Pokdakan. Dari sisi kelembagaan, Kegiatan fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan berupa pelatihan dan pendampingan pada kelompok/pihak penerima program sudah dilakukan pendamping maupun penyuluh dan difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sudah sesuai namun dirasakan masih kurang.


17

Kelembagaan penyuluh dan tenaga pendamping masih kurang maksimal karena luasnya wilayah yang harus dikunjungi, sementara jumlah tenaga penyuluh dan tenaga pendamping masih minim. Disamping itu juga sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendampingan pun masih minim. Dalam hal keberlanjutan usaha Pokdakan setelah menerima bantuan PUMP-PB mengalami peningkatan usaha, baik dari sisi penambahan jumlah luas lahan, produksi dan pendapatan dan tabunga Pokdakan pun meningkat. Permasalahan pada kinerja output antara lain fungsi kelembagaan/ organisasi kelompok Pokdakan tidak berjalan, masing-masing anggoa kelompok berjalan sendirisendiri. Pokdakan belum mampu mengembangkan kelompok menjadi kelembagaan keuangan mikro yang mandiri. Tabel 4. Kinerja Output Pelaksanaan PUMP PB Kinerja Output Tercapainya target jumlah sasaran penerima BLM

Pelaksanaan

Permasalahan

100 % tercapai sesuai dengan sasaran

- Waktu pencairan dana BLM mengalami Keterlambatan

Sumber: [4]

Kinerja Outcome Hasil penelitian BBPSEKP menunjukkan bahwa rata-rata kinerja dampak/outcome PUMP-PB menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap peningkatan produksi, pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Tabel 5. Dampak PUMP Perikanan Budidaya Dampak/Outcome Peningkatan Produksi (Kg) Peningkatan Pendapatan (Rp/ Bulan) Penuyerapan Tengaga Kerja (Org)

Sebelum (Rata-rata)

Sesudah (Rata-rata)

Prosentase Kenaikan (%)

758

1.564

161

5.430.313

10.970.732

153

2

3

90

Sumber: [4]

Selanjutnya berdasarkan hasil uji t pada Tabel 6 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara peningkatan produksi, tingkat pendapatan dan penyerapan tenaga kerja antara sebelum dan sesudah diterapkannya program PUMP PB. Hal ini menunjukkan bahwa PUMP PB memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya pembudidaya.


18

Tabel 6. Hasil analisis Uji t Dampak Pelaksanaan PUMP PB Dampak

Mean Sebelum

Produksi Pendapatan Penyerapan Tenaga Kerja

Df

Sesudah

t Stat

749

1.567

113,00

(6,419)

5.430.313

10.970.732

113,00

(5,883)

2

3

113,00

(4,515)

Sumber: [4]

OPSI KEBIJAKAN Berdasarkan hasil penelitian BBPSEKP [4] diketahui bahwa kinerja input, proses, output dan outcome, opsi rekomendasi yang ditawarkan: 1. Peninjauan kembali pedoman teknis terutama pada penentuan kriteria Pokdakan calon penerima program. 2. Peninjauan kembali mekanisme penempatan PPTK sebagai pendamping Pokdakan 3. Memperketat mekanisme monitoring dan evaluasi yang dan terkoordinasi terutama pada pelaporan. Langkah strategi rekomendasi kebijakan prioritas yang perlu dilakukan adalah : 1. Penentuan kriteria Pokdakan calon penerima program bukan untuk pemula, tetapi pembudidaya yang sudah melakukan usaha budidaya namun skala usahanya masih skala mikro dan menggunakan teknologi sederhana. 2. Menempatkan minimal 2 orang tenaga pendamping (PPTK)

untuk PUMP PB dan

dikontrak minimal 3 tahun (selama program PUMP PB dianggarkan), dan tidak berpindah-pindah dari program satu ke program lainnya sehingga pendampingan maupun monitoring, evaluasi dan pelaporan lebih terfokus dan berkelanjutan (tidak hanya pada tahun berjalan). 3. Mekanisme pelaporan tidak hanya pada realisasi anggaran, tetapi lebih ditekankan lagi pada pelaporan pemanfaatan dan perkembagan usaha Pokdakan, tidak hanya pada tahun berjalan, tetapi minimal 2 tahun kedepan sehingga dapat terlihat perkembangan usaha Pokdakan apakah memberikan dampak yang signifikan terhadap indicator outcome. Agar kebijakan atau program tersebut dapat terlaksana maka disusun langkah kegiatan yang dapat dilakukan berikut institusi teknis yang menanganinya yang disajikan pada Tabel 7 berikut.


19

Tabel 7. Langkah Pelaksanaan Kegiatan PUMP-PB dan Institusi yang Menangani No.

Kegiatan

Institusi

1.

Meninjau kembali penentuan kriteria Pokdakan calon penerima program

DJPB, BPSDM KP, BALITBANG KP

2.

Peninjauan kembali mekanisme penempatan PPTK sebagai pendamping Pokdakan

DJPB, BPSDM KP

3.

Memperketat mekanisme monitoring dan evaluasi yang dan terkoordinasi terutama pada pelaporan

DJPB, BPSDM KP, PEMPROV, PEMDA

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Hasil penelitian di 12 lokasi penelitian (Kabupaten Sukabumi, Lombok Timur, Pesisir Selatan, Tangerang, Banjar, Kota Banda Aceh, Cirebon, Bitung, Makassar, dan Kupang) memberikan gambaran kinerja input, proses dan output PNPM-PB secara admisitrasi sudah sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh pusat, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami permasalahan dan tantangan antara lain: -

Kinerja input; adanya Pokdakan aspirasi yang tidak terdaftar di dinas KP setempat menghambat dalam proses verifikasi, pokdakan masih banyak yang belum mememahami proses pengusulan dan pembuatan proposal BLM karena kurangnya pengetahuan Pokdakan tentang pedoman teknis PUMP.

-

Kinerja proses; terbatasnya pendampingan dari fasilitator, kurangnya tenaga pendamping dalam melakukan pendampingan dan bimbingan di lapangan, selain keterbatasan pengetahuan dan keterampilan juga insentif dan sarana prasarana serta biaya operasional yang kurang memadai termasuk jangkauan wilayah yang terlalu luas.

-

Kinerja ouput; fungsi kelembagaan/organisasi kelompok Pokdakan tidak berjalan, masing-masing anggoa kelompok berjalan sendiri-sendiri. Pokdakan belum mampu mengembangkan kelompok menjadi kelembagaan keuangan mikro yang mandiri. Agar kebijakan atau program tersebut dapat terlaksana maka diperlukan beberapa

langkah sebagai berikut : (1)

Meninjau kembali penentuan kriteria Pokdakan calon penerima program;

(2)

Peninjauan kembali mekanisme penempatan PPTK sebagai pendamping Pokdakan, dan;

(3)

Memperketat mekanisme monitoring dan evaluasi yang dan terkoordinasi terutama pada pelaporan.


20

DAFTAR PUSTAKA [1]. Utomo, B. 2011, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Mandiri Kelautan Dan Perikanan Kota Semarang Tahun 2010.http:// regional kompasiana.com/2011/06/20, diakses 30 Juli 2011. [2]. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. 2011. Pedoman Teknis PUMP Perikanan Budidaya. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta. [3].Djalal, N. dan R. Lasabuda. 2012. Analisis Kinerja Stakeholder Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan di Kota Ternate. Jurnal Ilmiah Platax. Vol. I-1, September 2012: 24-28. [4]. Suryawati, S.H., A. Zamroni, M. Yulisti, Hikmah, R. Pramoda, S. Koeshendrajana, Y. Hikmayani, M.D. Erlina, B. Wardono, M. Firdaus, H. Maharani, R.H. Deswati, R. Triyanti. 2014. Kajian Evaluasi Dampak Program PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan. Balai Besar Penelitian Sosial Ekolomi Kelautan dan Perikanan Balitbang KP KKP. Jakarta.

PENULIS REKOMENDASI Hikmah, M.Si Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi KElautan dan Perikanan Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta Utara Email: [email protected]


21

NASKAH REKOMENDASI KEBIJAKAN 2 PENINGKATAN EFEKTIVITAS KINERJA PENYALURAN BLM PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PERDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA (PUMP-PB)

Recommend Documents