NASKAH REKOMENDASI KEBIJAKAN 4 OPTIMALISASI KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA GARAM RAKYAT RAKYAT (PUGAR)

NASKAH REKOMENDASI KEBIJAKAN 4

OPTIMALISASI KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA GARAM RAKYAT RAKYAT (PUGAR) RINGKASAN Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan bagian PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan yang diprioritaskan untuk memberikan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat pegaraman.Pemberian bantuan melalui PUGAR telah banyak membantu petambak garam tradisional untuk mengembangkan usahanya, tetapi pelaksanaannya ditanggapi berbeda oleh kelompok penerima, stakeholder, maupun otoritas daerah. Tujuan penyusunan rekomendasi kebijakan ini adalah memperbaiki kinerja pelaksanaan program PUGAR, agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun naskah menggunakan pendekatan keberlanjutan program, dengan mengidentifikasi kinerja input, proses, dan output terhadap aplikasinya. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengoptim alkan program PUGAR adalah kegiatan pengontrolan pelaksanaan program PUGAR, penambahan tenaga pendamping, pemberian bantuan yang tepat sasaran kepada kelompok penerima.

PENDAHULUAN Garam adalah komoditas strategis yang dapat denganmudah diproduksi dengan cara mengeringkan air laut. Kebijakan tentanggaram telah dikeluarkan sejak zaman Belanda [1]. Penetapan kebijakan terkait dengan garam ini, dimaksudkan untuk membangun perekonomian sebagai penambah devisa negara. “Pembangunan ekonomi dapat dikatakan sangat identik dengan perencanaan pembangunan. Apabila sekiranya ruang gerak ekonomi pembangunan berupaya mencari strategi pembangunan, perencanaan pembangunan merupakan alat yang ampuh untuk menerjemahkan strategi pembangunan tersebut dalam berbagai program kegiatan yang terkoordinir. Dengan melakukan koordinasi ini sehingga sasaran-sasaran, baik ekonomi maupun sosial, yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efisien. Dengan begitu, pemborosan -pemborosan dalam pelaksanaan pembangunan dapat dihindari”.[2] Sasaran pembangunan ekonomi melalui PUGAR adalah mengangkat kondisi petambak garam yang usahanya tergolong berskala kecil, menjadi sejahtera. Klasifikasi golongan petambak garam seperti ini, dalam usahanya masih menggunakan teknologi yang sederhana. Program bantuan yang digulirkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan kelompok petambak garam tradisional. Manfaat yang dirasakan ini seharusnya dibarengi pelaksanaan kinerja program yang baikdalam mencapai kondisi yang ideal.

Kajian Evaluasi PNPM Mandiri KP 2014

28

Permasalahan terhadap rendahnya harga garam (tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah); penerapan teknologi yang belumtepat; serta sarana dan prasarana yang kurang memadai,merupakan kondisi klasik yang melekat pada petambak garam tradisional sampai saat ini. Upaya yang dilakukan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) melalui pemberian bantuan melalui program PUGAR, pada kenyataannya belum bisamenyelesaikan permasalahan. Rentang waktu yang terlalu lama sejak awal pengajuan proposal hingga pencairan bantuan, kuantitas tenaga pendamping yang belum memadai, seta pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran (kelompok aspirasi), juga menjadi persoalan tersendiri dan harus disikapi dengan tegas oleh pemerintah (KKP). Penelitian BBPSEKP [3] menunjukkan bahwa kinerja input, proses, dan output berpengaruh terhadap keberlanjutan pelaksanaan program PUGAR. Naskah rekomendasi kebijakan ini disusun untuk mengningkatkan optimalisasi pelaksanaan kebijakan program PUGAR dalam memberikan kesejahteraan petambak garam tradisional.

PELAKSANAAN PROGRAM PUGAR Komitmen KKP untuk mendukung program swasembada garam nasional terus dilakukan, dengan memperkuat basis produksi garam rakyat [4]. Komitmen KKP dalam membantu petambak garam tradisional, sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan dilaksanakan dengan mengalokasikan anggaran melalui progam PUGAR (Tabel 1). Tabel 1. Anggaran PUGAR 2011 – 2014 (Rp. 000) Rincian

Tahun 2011

2012

2013

2014

1. Anggaran pelaksanaan pusat

4.000.000

4.000.000

3.930.000

3.875.000

2. Anggaran pelaksanaan tugas pembantu

90.000.000

107.600.000

75.000.000

65.000.000

Bantuan langsung masyarakat (BLM)

72.000.000

84.736.300

54.952.400

37.192.500

Operasional tugas pembantuan

18.000.000

22.863.700

20.047.600

27.807.500

94.000.000

111.600.000

78.930.000

68.875.000

Sumber: [5] Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa alokasi anggaran PUGAR yang digulirkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, serta meningkatkan harga jual garam yang saat ini masih rendah. Pada konteks ini, otoritas tertinggi KKP menyikapinya dengan Kajian Evaluasi PNPM Mandiri KP 2014

29

menciptakan industrialisasi garam nasional. Gambaran mengenai Keragaan Pugar tahun 2011 – 2014, dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Keragaan PUGAR Rincian

Tahun 2011

2012

2013 2014 Jumlah kabupaten 40 40 42 43  Target 40 40 42  Realisasi Jumlah kelompok 750 3.035 3.347 898  Target 1.728 3.473 3.521  Realisasi Jumlah petambak 14.400 29.746 22.422 6.289  Target 16.399 32.610 31.432  Realisasi Jumlah BLM (Rp. 000) 72.000.000 84.736.000 54.952.400 37.565.000  Target 69.021.870 84.541.835 53.653.916  Realisasi Luas lahan produksi (Ha) 4.365,00 16.569,75 22.043,00 26.778,51  Target 10.972,73 20.870,82 24.207,83  Realisasi Produksi garam (Ton) 349.200,00 1.326.017,54 1.845.000 3.300.000  Target 856.356,72 2.020.109,70 1.041.472.55*)  Realisasi Sumber: [2] Keterangan:  Jumlah target kelompok 2011 adalah jumlah yang sesuai dengan RENSTRA PUGAR dan Target UKP4  *) Anomali cuaca dengan masa produksi rata-rata 1,5 bulan

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa peningkatan produksi garam yang melebihi target, pada kenyataannya tidak diikuti dengan kesejahteraan petambak garam tradisional. Permasalahan yang teridentifikasi pada penelitian yang dilaksanakan BBPSEKP [3] meliputi: 1. Pencairan dana bantuan yang terlalu lama dengan pengajuan proposal, menyebabkan produksi garam yang dihasilkan tidak optimal. Hal ini dikarenakan musim garam hanya berkisar 4-5 bulan dalam setahun dan tergantung faktor cuaca. Faktor perubahan iklim dan anomali cuaca yang tidak menentu, merupakan penentu berhasil tidaknya produksi garam yang dihasilkan. Pencairan dana yang tidak memperhatikan musim garam, dapat mengakibatkan produksi garam petambak tradisional tidak efektif dan penggunaanya tidak sesuai dengan peruntukannya. 2. Tenaga pendamping masih tidak sesuai dengan jumlah kelompok yang harus dibina. Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa letak lahan tambak antara kelompok penerima PUGAR di beberapa lokasi penelitian sangat berjauhan. Infrastruktur jalan yang kurang memadai dan sarana transportasi yang ada untuk menuju lokasi lahan

Kajian Evaluasi PNPM Mandiri KP 2014

30

tambak, menjadi kendala tersendiri. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan monitoring terhadap kelompok penerima menjadi tidak efisien. 3. Kelompok penerima PUGAR masih ada yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan hasil kajian, penentuan kelompok masih ada yang berdasarkan kepentingan aspirasi pihaktertentu. Penentuan kelompok aspirasi harus menjadi catatan tersendiri oleh pemerintah (KKP), apabila ingin tujuan PUGAR terjabarkan dengan baik. Fenomena ini menyebabkan adanya pemborosan anggaran negara yang telah dialokasikan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN Skenario Kebijakan Keinginan untuk mensejahterakan petambak garam tradisional yang dilakukan oleh pemerintah (KKP), seharusnya sudah dapat dilakukan melalui kebijakan program PUGAR. Ekspektasi tinggi terhadap pencanangan program tersebut, pada kenyataannya belum dapat terealisasikan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu membuat perencanaan untuk membuat kebijakan dalam rangka memperbaiki kinerj a program PUGAR: Skenario 1. Pengontrolan Pelaksanaan Program PUGAR Pengontrolan pelaksanaan program PUGAR merupakan upaya memperbaiki pengendalian yang dilakukan dengan merevisi/membuat pedoman petunjuk pelaksaanaan baru dalam mengawasi setiap kegiatan dari pengajuan proposal sampai dengan pencairan dana bantuan. Skenario 2. Penambahan Tenaga Pendamping PUGAR Penambahan tenaga pendamping merupakan upaya untuk mengoptimalkan pembinaan kelompok penerima PUGAR, agar dapat membantu dalam pemanfaatan dana dan peningkatan usaha petambak garam tradisional. Skenario 3. Pengendalian Kelompok Penerima PUGAR yang Tidak Tepat Sasaran Kegiatan ini merupakan upaya untuk menghindari pemborosan anggaran negara dan mengawal tujuan dibentuknya program PUGAR, agar penerima bantuan sesuai dengan yang diharapkan. Program Prioritas Kebijakan Skenario 1. Pengontrolan Pelaksanaan Program PUGAR 1. Penyusunan program yang detail untuk setiap agenda perencanaan sampai dengan ketapatan pencairan dana, dengan mempertimbangkan siklus musim garam. Program Kajian Evaluasi PNPM Mandiri KP 2014

31

ini dapat dilaksanakan dengan merevisi/membuat pedoman petunjuk pelaksanaan baru, yang khusus mengatur program PUGAR. Materi yang termuat dalam pedoman tersebut meliputi: agenda musim garam (disesuaikan dengan target lokasi penerima PUGAR), pelaku yang mempunyai peran dalam program, hak dan kewajiban, dan pengaturan sanksi terhadap pelaksanaan yang tidak sesuai dengan dipedomani. 2. Pembentukan komisi program PUGAR di bawah pengawasan/koordinasi langsung dari Menteri

Kelautan

dan

Perikanan.

Komisi ini bertugas,

memonitor

setiap

agendapelaksanaan program dari pengajuan proposal hingga sebelum dan sesudah pencairan dana. 3. Optimalisasi peran dan fungsi tim monitoring program PUGAR di tingkat pusat dan daerah. Skenario 2. Penambahan Tenaga Pendamping 1. Perekrutan tenaga baru yang dilakukan oleh pusat dengan sistem kontrak atau menempatkan tenaga penyuluh yang sudah ada untuk ditempatkan di lokasi program. 2. Mendorong pemerintah daerah untuk merekrut tenaga baru atau mengkaryakan pegawai yang sudah ada untuk ditugaskan menjadi tenaga pendamping. Skenario 3. Pengendalian Kelompok Penerima Program PUGAR yang Tidak Tepat Sasaran 1. Pembuatan regulasi baru dalam bentuk Keputusan Menteri untuk menyusun ketentuan/tata cara sistem pemantauan dalam mengawal identifikasi penentuan kelompok. 2. Pembentukan

tim khusus yang memonitor penentuan kelompok penerima. Tim

khusus ini bertugas untuk melakukan identifikasi dan mengevaluasi setiap kelompok penerima bantuan. 3. Penolakan tegas terhadap adanya kelompok penerima yang memiliki muatan politis oleh otoritas tertinggi KKP. Langkah Eksekusi 1. Ditjen KP3K membentuk tim untuk mengevaluasi permasalahan ataupun kendala yang ada di lapangan, dikaitkan dengan ketentuan yang sudah dibuat. Hal ini untuk melihat

kesesuaian

perencanaan/pelaksanaan

dalam

pedoman

dengan

kenyataan/kondisi yang terjadi di lokasi kelompok penerima PUGAR. 2. BBPSE-KP melakukan penelitian terhadap kendala yang dialami oleh pemerintah daerah dan kelompok penerima, dari proses pengajuan proposal sampai dengan

Kajian Evaluasi PNPM Mandiri KP 2014

32

output setelah diterimanya dana PUGAR. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dampak program PUGAR secara komprehensif terhadap usaha garam petambak tradisional. 3. BPSDM-KP berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan tenaga pendamping, dalam mengawal ataupun membina kelompok penerima PUGAR. Tujuan kegiatan ini, untuk mengupayakan agar dana bantuan PUGAR dapat dimanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan usaha petambak garam tradisional. 4. Ditjen KP3K berkoordinasi dengan BBPSE-KP dan Biro Hukum KKP, untuk membuat regulasi yang baru dalam bentuk Keputusan Menteri/KEPMEN. KEPMEN ini memuat ketentuan/tata cara sistem pemantauan dalam mengawal penentuan kelompok penerima bantuan. Pembuatan KEPMEN bertujuan untuk menghilangkan kelompok aspirasi dari pihak tertentu, maupun penerima program yang tidak sesuai dengan hasil identifikasi dan/atau rekomendasi otoritas daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Kesimpulan PUGAR merupakan bagian PNPM Mandiri KP, sebagai upaya untuk meningkatkan: (1) kesempatan kerja; (2) akses permodalan, pemasaran, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) produksi garam konsumsi untuk mendukung swasembada garam konsumsi; (4) meningkatkan kualitas garam. Bergulirnya program PUGAR di satu sisi membawa manfaat bagi penerimanya, tetapi di sisi lain juga dirasakan belum mengangkat kondisi petambak garam tradisional menjadi sejahtera.Pelaksanaan yang baik terhadap pelaksanaan pencairan dan musim garam, penambahan tenaga pendamping, dan menghilangkan kelompok yang tidak sesuai dengan kriteria, dapat menjadi program PUGAR membantu untuk mensejahterakan petambak garam tradisional. Kondisi kinerja program PUGAR yang teridentifikasi pada lokasi penelitian semakin membuktikan, bahwa pencanangan misi KKP untuk meningkatkan produksi garam konsumsi dalam mendukung swasembada tahun 2015 hanya sebagai wacana saja. Rekomendasi Kebijakan Opsi rekomendasi untuk mengoptimalkan kinerja program PUGAR dalam mensejahterkan petambak garam tradisional meliputi: 1. Pengontrolan pelaksanaan program PUGAR Program dan kegiatan yang harus disiapkan untuk melaksanakan opsi kebijakan ini yaitu: merevisi atau membuat pedoman petunjuk pelaksanaan baru dan membentuk Kajian Evaluasi PNPM Mandiri KP 2014

33

tim khusus untuk mengawal implementasi dari pengajuan proposal hingga ketepatan waktu digulirkannya dana bantuan. 2. Penambahan tenaga pendamping Program dan kegiatan yang harus disiapkan untuk melaksanakan opsi kebijakan ini yaitu: merekrut tenaga baru atau mengkaryakan tenaga yang sudah ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. 3. Pengendalian kelompok penerima program PUGAR yang tidak tepat sasaran. Program dan kegiatan yang harus disiapkan untuk melaksanakan opsi kebijakan ini yaitu: membentuk regulasi baru dalam bentuk KEPMEN, yang bertujuan untuk mengatur sistem penilaian kelompok penerima dana bantuan program PUGAR.

DAFTAR PUSTAKA [1] Widiarto, S.B., M. Hubeis, dan K. Sumantadinata. 2013. Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat di Desa Losarang, Indramayu. Jurnal manajemen IKM. Vol. 8, No. 2. ISSN 2085-8418. (144-154) [2] Nursaulah.2013. Evaluasi Kelayakan Usaha Garam Rakyat Berpola Subsisten dalam Rangka Pembangunan Ekonomi di Kawasan Pesisir (Studi Pada Kelompok Petani Garam PUGAR Kabupaten Pasuruan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Barwijaya. Malang. [3] Suryawati, S.H., A. Zamroni, M. Yulisti, Hikmah, R. Pramoda, S. Koeshendrajana, Y. Hikmayani, M.D. Erlina, B. Wardono, M. Firdaus, H. Maharani, R.H. Deswati, R. Triyanti. 2014. Kajian Evaluasi Dampak Program PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan. Balai Besar Penelitian Sosial Ekolomi Kelautan dan Perikanan Balitbang KP KKP. Jakarta. [4] Sutardjo, S.C. 2014. KKP Perkuat Basis Produksi Garam Rakyat. Siaran Pers No. 31/PDSI/HM.310/III/2014. http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/10496/KKPPerkuat-Basis-Produksi-Garam-Rakyat/?category_id. Diakses tanggal 1 Desember 2014 [5] Saad, S. 2014. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Disampaikan pada Temu Media 1. Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta

PENULIS REKOMENDASI Radityo Pramoda dan Mei Dwi Erlina Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi-Kelautan dan Perikanan Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur-Jakarta Utara Email: [email protected]

Kajian Evaluasi PNPM Mandiri KP 2014

34