Issue 1. Perluasan Akses Berkualitas

Issue 1. Perluasan Akses Berkualitas Elfindri + Poli industri kreatif di 3 lokasi + Tenaga lapangan di Industri Syariah (politeknik Syariah) + lintas jalur D3-S1 + beasiswa SOS Rafik UNS + perluasan akses: belajar jarak jauh dan kelas jauh sering disalah gunakan; PT besar membuka kelas jauh dengan fasilitas yang memadai vs PT kecil + LPTK JJ dibanding UT: distorsi luar biasa (diajar oleh dosen yang tidak memenuhi syarat; guru mengajar/tutor); belajar JJ, kelas Jauh, perlu dipertegas, sanksi KopWil 2 + maraknya kelas jauh. Ada upaya PTS untuk memperluas ijin operasional ke kabupaten2; + Lampung & Bengkulu, banyak PTS Jawa membuka PT karena demand, anggaran Pemda Rektor Uncen Lindungi + sanksi: UGM membuka keperawatan kelas jauh di Cenderawasih; daerah masingmasing (Rektor, Kopertis); laporkan Gorontalo + prodi baru: ijin jangan hanya + PJJ: 2 pengalaman, P Gatot bagus kontrol mutunya, PJJ PGSD (perlu aturan diperluas ke PT konvensional, jangan didominasi UT  beri ruang untuk perluasan akses) + Klasifikasi: Universitas tidak lagi membuka program Diploma (diploma di Politeknik dan Akademi saja) + Pembukaan Politeknik Baru: sebaiknya Poli yang sudah ada diperkuat, perluasan/buka prodi di Poli yang sudah jalan Khaerun + bantuan peningkatan kapasitas institusional Agus Wisma + Jawa Barat, APK rendah; kelas khusus yang dikirim Pemda, penugasan oleh Pemda; organisasikan lebih baik pusat dengan dinas2 + Industri banyak membutuhkan lulusan sesuai bidang, sinerginya belum ada  kordinasi pusat + Pembukaan D4 untuk meningkatkan akses dan ekuitas, mohon ijin dipercepat Kopertis Banjarmasin + Dosen yayasan yang belum diangkat, bagaimana agar bisa diangkat + PTS di daerah perbatasan, perlu perhatian (Kalimantan  perbatasan dengan Malaysia), kemudahan membuka PT (Akademi, Poli) + Bupati ada yang sampai meminta industri menerima lulusan2 + Pemekaran Kopertis (untuk pembinaan sulit) Kopertis 9 + Pembukaan PTS dan PS baru, Kopertis tidak tahu, sebaiknya dilibatkan (proses melalui Kopertis) + pendidikan dosen: perlu akselerasi Kopertis P Nuna + PT yang sdh menjalankan D2, ingin merubah status (peningkatan guru dalam jabatan

dengan multi moda) + Dosen minimal 6 akreditasi B + PT kesehatan, apakah ditarik dari Depkes dan masuk ke Dikti, ada yang masih diganduli; perlu duduk bersama antara Depkes dan Dikti + PTS merger dan ambil-alih; tolong libatkan Kopertis BWS + Perluasan akses vs kelas khusus: perlu definisi yang jelas (bagaimana kalau diminta Pemda) + Isu kedaerahan: bagaimana kalau PTS yang ada dioptimalkan dulu, agar tidak membuka prodi baru yang justru menurunkan kesehatan PTS + Pemilu: mhs hak pilih berdasar KTP (Yogya: 60% mhs dari luar daerah, tidak libur) Hawarin, Kopertis XII + kelas-kelas jauh dari berbagai daerah (PTN, PTS): sudah ditegur, PTN kerjasama dengan Pemda, swasta juga idem; (Malang menjadi langganan tetap); perlu ketegasan melaui penertiban ijazah/lulusan + PT lokal sulit mendapatkan perijinan; 50 lebih mengusulkan PT baru (sedikit sekali yang sudah memenuhi syarat/masih di atas kertas) + dua PGSD D2 dan D3, meningkatkan status menjadi PGSD S1 atau D4; FKIP telah memiliki fasilitas lengkap, lainnya belum + Ijin PT Biologi Islam, Theologi Agribisnis UT + UT kewalahan dengan mahasiswa yang sangat banyak; UT terlalu bergantung pada dosen2 setempat; kepala UPBJJ bertanggung jawab atas kualitas penyelenggaraan di daerah + UT mendukung program2 jarak jauh Univ besar melakukan promosi besar2an di daerah; mahasiswa di daerah yang baik tersedot ke PT besar; perlu unggulan/CoE di daerah, mendorong resource sharing (kembangkan bersama2 secara sinergi?); diperlukan sinergitas antar daerah + Renstra akses 25%: jumlah dosen + PT yang baik membuka kampus di tempat lain mungkin bisa jadi solusi + beberapa PT mengajukan ijin buka S2, prosesnya lama Gatot + usul multi kampus & multi moda; memanfaatkan teknologi informasi/Inherent + mengejar 25%, politeknik sasaran 30%, Politeknik minimal 10,000 + aliansi antar perguruan tinggi di Indonesia masih susah, saat ini Indonesia dengan luar negeri sudah jalan, dalam negeri sendiri kok masih sulit DKI Jakarta + sejak januari: dinas pendidikan prop DKI, LPTK pendekatan pada bidang studi, di sekolah2 pendekatannya sudah rumpun; pendekatan pembelajaran di LPTK juga tertinggal (contextual teaching learning) Dinas Pendik Maluku + pada PT yang memiliki FKIP, program akte IV, ada guru yang memiliki ijazah non kependidikan, sulit mengikuti sertifikasi, beri kesempatan akte IV bagi guru2 dari non LPTK + UT pembelajaran lama; program kelas jauh untuk memberi solusi akses + Depag membuka program Akte IV juga, secara hukum dimasalahkan  perlu kordinasi dengan Depag + Permendiknas 258 pembelajaran multi moda + multi entry multi exit, PT kita selalu pada core bisnin edukasi, training system tidak dikembangkan, dengan pembelajaran baru percepatan mutu dan produktifitas politeknik bisa lipat 2

+ inspektorat masih menggunakan rasio dosen mahasiswa sebagai ukuran; paradigma BAN PT basis hitungan SKS dosen (meskipun rasio M:D over tetapi dosen masih bisa mengajar di banyak tempat) KopWIl 6 + pembinaan program vokasi, ekspansi SMK:SMA, jangan sampai lulusan vokasi kembali ke S1 KopWil 4 474 PTS, kecenderungan alih kelola atau alih lokasi menjemput mahasiswa; surat dirjend melarang alih kelola/alih lokasi; banyak surat ke kopertis minta alih kelola/lokasi IPB + Percepatan penguatan perguruan tinggi daerah (PTN daerah bisa setara dengan PTN di Jawa) + kecenderungan PT besar memasang tarif biaya pendidikan, bertolak belakang dengan upaya peningkatan akses + UU BHP sebagai seleksi alam bagi PTS (kecil), akan menjadi PTS kecil, bagaimana? UGM + untuk mengejar target 25%, bagaimana dengan animo masyarakat untuk masuk ke PT, serta daya serap dari lulusan; pertumbuhan ekonomi di daerah juga belum tinggi; kualitas dosen menumbuhkan entrepreneurship + apakah mendorong keinginan daerah mendirikan PT atau PT besar membuka cabang  perlu ada strategi yang jelas; perlu penyiapan SDM + Poltek baru perlu kerjasama pemda dan menyesuaikan potensi daerah + LPTK, perlu pengaturan dan kendali mutu agar tidak disalah gunakan + sharing peralatan antar PTS/N Dirjend 1. Perluasan akses: Peluang di PT yang ada, perluasan dipermudah diimbangi dengan prasarana dan SDM; roadmap based untuk peningkatan kapasitas agar perencanaan credible; rasio ditingkatkan dengan resource optimization, metodologi, teknologi; PTN jangan main2 dengan mutu!  PTN tidak diposisikan untuk ekspansi; bagaimana langkah operasional; 2. Pembukaan kapasitas baru? 3. Bidang-bidang baru, ekonomi syariah, creative industry, petakan bidang2 masa depan yang menciptakan lapangan kerja; begitu masuk orientasi untuk wirausaha; 4. SME tahan banting, meningkatkan added value dengan sentuhan mahasiswa/sarjana/PT; (dormant market  buktikan nilai tambah sarjana pada SME); kelompok mahasiswa start up company 500,000 mahasiswa dalam 5 kelompok  100,000 x 10 jt  1T 5. Redesign lulusan untuk orientasi kerja mandiri 6. PMB, otonomi pada PT menimbulkan dampak pada disparitas. PT besar berlomba2 talent scouting (bisa sendiri, kelompok, tapi tetap harus sistem nasional); 7. Lintas perguruan tinggi (APTIKOM, recognition pengambilan mata kuliah dan kelulusannya) 8. Mitra PT besar dengan PT daerah; bagaimana aturan mainnya? 9. Perijinan: perpanjangan ijin PTS di Kopertis (verifikasi akan lebih valid); jangan sampai di abused, kredibilitasi, akuntabilitas, transparansi 10. Kemudahan dalam membuka menutup Prodi tetapi tetap bertanggung jawab, kewenangan pada PTN untuk menganalisa sendiri buka-tutup program studi. BHMN (dilakukan oleh senat yang credible); yang berhubungan dengan organisasi profesi tetap berkonsultasi dengan OP terkait.

11. Permudah ijin, tapi kendali mutu di serahkan ke luar Dikti (BAN PT) dan mendorong internal quality assurance. 12. Mendorong daerah, industri, kecukupan sumberdaya. Peningkatan Mutu dan internasionalisasi Nelson, Gorontalo + masalah sarana-prasarana, laboratorium2 LPTK, micro teaching, BK, lab school, + pengembangan dosen S2/S3, setiap th anggaran besar, S3 cenderung lebih banyak, sementara kebutuhan S2 masih banyak (gorontalo sudah 70% S2/S3); Gatot + join degree antar Indonesia – Overseas; + hibah untuk mengembangkan program berbahasa Inggris (Jerman 50/yr) + politeknik: industri ikut menguji (end user) + SME: dual system untuk mencetak entrepreneur Basri, KopWil 9 + Akper/bidan: 70an, belum memiliki lab standar, ingin ada lab standar di growth center (sharing cost dengan pemprop/pemda), minta Dikti sebagai main cost Elfindri, Kopwil 4 + konsensus nasional untuk character building afirmatif dalam kurikulum: ranah di luar kognitif, (emosional + keteknikan dan ilmu dasar pengangguran makin tinggi, diploma ilmu sosial justru meningkat; BPS sudah mengeluarkan data yang bisa diolah untuk memetakan masalah + industrial experience bagi dosen (text book thinking), pembiayaan dosen untuk internship dalam lapangan kerja riil + S2 kebidanan, di Indonesia masih terbatas, bisakah mengontrak dosen dari India, Sri Lanka? Untuk memenuhi demand Budi WS, Kopwil 3 + banyak pindahan D3 ke S1 tanpa penyetaraan yang benar; harus diatur kompetensi prodi (Jogja ada 1643 ijazah palsu); + program S2 dual degree management & hukum, hukum & t sipil, dsb. perlu ada aturan kompetensi (dir akademik) Menado + UU Guru dan Dosen, saat ini banyak dosen harus ambil S2, politeknik banyak lanjutkan ke S2 akademik STSI Pd Panjang + Liniearitas S2 dan S3 dosen, untuk guru besar bagaimana + S1 teknisi, pindah ke dosen (akan kekurangan teknisi) + mohon bantuan BPPS Bambang Purwantara Biotrop + Sabbatical leave, pencangkokak ke luar dan ke dalam ITB + Sertifikasi dosen dan remunerasi, tidak menggambarkan profesionalitas dosen Kop 7 + aturan kenaikan pangkat, kum pengabdian sangat rendah + tenaga kependidikan + akreditasi jurnal ilmiah, perlu diperkuat 1-2 saja Kop 6 + hasil diskusi dengan PTS besar, mendorong dosen untuk bisa selevel dosen PTN 9,000an dosen tetap; 20% saja yang baik; untuk percepatan mutu perlu cap building mell pendampingan dan pelatihan (perlu dana untuk pendampingan PT)

P Nono + Tridharma PTS (penelitian dan pengabdian sangat kurang), dana penelitian dosen muda untuk PTS bagus, perlu pendamping + kualifikasi dosen: >60% masih S1; jabatan fungsional dosen hanya untuk S2, sehingga menjadi kendala pemenuhan SDM (kuantitas) P Hazairin + per januari 2007 untuk mengajukan BPPS harus memiliki jabatan akademik, padahal untuk mengangkat jabatan akademik minimal S2; perlu terobosan aturan, kontrak dengan PTS + percepatan S2: pertemuan millenium – aliansi strategis, payung hukum (twinning) P Bambang, Poli Multi Media + seberapa jauh PT menerima mhs asing, shortcut dengan membuka kelas internasional (terutama seni banyak peminat) P Agus, PolBan + mutu dan cost, biaya praktikum di Poli mengambil dana sumbangan pembangunan; usul tambahan dana praktikum (bahan habis) + laboratorium sudah jadi international training center (dosennya disertifikasi, lab disertifikasi) tetapi maintenance juga tinggi + join degree, sabbatical, keinginan dari LN untuk masuk banyak, perlu fasilitasi Dikti + magang dosen di industri, tahap awal Industri belum memberi insentif (bantuan dikti?), kalau sudah proven bisa dari industri + guru dalam jabatan: 40% belum S2, perlu SK untuk dosen dalam jabatan (tetap mengajar meski sambil studi lanjut) + Australia: Training center (TIM) ada sistem akta 5 untuk mengajar di politeknik Nahar, Poli Lhok Semawe + konsep awal: menyiapkan middle worker, VEDC; dosen berkesempatan mengembangkan skills, sekarang tidak lagi; perlu dicari modalitas untuk melakukan retraining/upgrade dosen poli + dosen poli ke S3, setelah selesai malas masuk ke bengkel (skill); perlu way out (SK Dirjend?  S3 sesuai bidang kompetensi (kendali sebetulnya di Direktur Poli) + inti skill politeknik dari VEDC UNCEN + Aliansi strategis PT, coop penelitian (join research), PT kuat jangan hanya dengan Pemda Pur, Dinas Pendidikan DKI + rintisan SMP dan SMA SBI, pembelajaran sains bilingual, LPTK diharapkan bisa menjawab kebutuhan guru SBI, sejauh ini belum + pendekatan rumpun MP, pembekalan guru + kemampuan pendidik untuk mengayomi siswa (kemampuan edukatif berkurang, peningkatan karakter guru) Iwan, PolMan + mutu politeknik, belum ada standar lulusan, BNSP belum mengcover politeknik + Politeknik sudah >20tahun, tantangan lebih besar, peningkatan daya saing, perlu politeknik World Class, kerjasama (kesetaraan dengan PT luar negeri)  politeknik unggulan (Fach Hogeschule  spesialis) doktor dari PT akademik tidak lagi terwadahi; perlu penegasan/pembeda dengan universitas Dahlia, UNTAD + persoalan untuk menerapkan SCL: prasarana tidak mendukung. Usul: tiap prodi punya tempat dosen untuk berkomunikasi dengan mahasiswa + kurikulum inti (MPK, MBB) MPK/MKU bermasalah, pembentukan kepribadian, jumlah dosen kurang (crowded class); dosen kewiraan pada pensiun, kualifikasi khusus

Jefry, Unsrat + mutu daya saing internasionalisasi: perlu dipisahkan jalur profesional dan akademik; jalur profesional ikuti asosiasi profesi (sudah ada organisasi yang berjenjang, contoh: Ikatan Arsitek Indonesia, Asia, Dunia); di jalur akademik perlu perlakuan lebih jauh, perlu ada kompensasi ketertinggalan untuk menghindari kesenjangan antar daerah Rafik, UNS + sekarang sudah ada BKS (PTN & S), kegiatan2 masih cenderung informal kurang substantif, bisa dimanfaatkan untuk pengembangan + regionalisasi antar PT berdasar kualitas prodi dengan universitas pembina dan anggota pembinaan untuk percepatan mengurangi disparitas; + CPNS 3 tahun terahir harus S2, tidak menjamin mendapatkan dosen terbaik, banyak lulusan S1 yang baik (kenyataan persyaratan masuk S2 lebih rendah); apakah tidak perlu dievaluasi? Zainudin, KopWil 1 Medan + masih ada lulusan yang tak terkendali, lulusan instan; banyak dijumpai di Kopertis, kontrol melalui EPSBED, tapi masih banyak yang lolos; apakah perlu ada nomor induk nasional atau setidaknya nomor induk Kopertis (310 PT di KopWil 1) Gianto + HAKI 2004 hanya 5 paten; 2009 diharapkan 50 paten, per tahun 30 paten; inventory2 perlu digalakkan kembali, uber HAKI, di PTS belum ada perlu disinkronkan dengan P2M Berlin + tahun lalu Jerman memperkuat kerjasama internasional dengan negara berkembang, manfaatkan kesempatan tersebut; sistem Jerman fit dengan Indonesia; + universitas di Jerman haus dengan kerjasama, senang bekerjasama dengan Indonesia + internship atau tugas akhir mahasiswa di Jerman (Fach Hogeschule atau Universitas), bisa resiprokal; Kalimantan Tengah + Asupan Industri, Hasil 4 tahun berjalan: lulusan tidak tahan bekerja di bawah tekanan, tidak mandiri, tidak bisa tim work, tidak bisa diberi kepercayaan Attitude test banyak berguguran, benahi kurikulum utk + attitude Dirjend + ada sabbatical leave untuk 400 dosen + internship mahasiswa juga ada + 1100 S2/S3 luar negeri, tahun ini + 700 lagi + Campus France: master professional (Gran Ecole, 1 semester di industri, twinning dengan UI, ITB, IPB membuat program khusus Master Vokasi dengan 50 beasiswa bagi dosen Politeknik, 1 tahun di Indonesia sambil belajar bhs Perancis, 1 tahun di Perancis, bila kurang bisa + 1 sem di Industri), biaya 60% dari full time. + PT kuat didorong kerjasama pendidikan master vokasi dijadikan prioritas (dosen Politeknik saat ini 4000 an, 3000 masih S1) + bisa dikerjasamakan dengan politeknik (foundation di politeknik), kendali mutu di sekolah pasca PT induk, 1 tahun di Luar Negeri; Berlin, Victoria-Aust? (Belanda, Perancis, Jerman, Australia) target 750 ke luar negeri; open for initiative, Dikti memberikan beasiswa (bagi Poli yang S1nya masih banyak) agar poli tidak tercerabut dari mandatnya + sertifikasi dosen: perdebatan-perdebatan apakah dosen masuk/tidak, pola tidak seperti sertifikasi guru, lebih berdasar self assessment, peer review (sejawat, pimpinan, dosen), 12,000 dosen bersertifikat (3,400 guru besar incl), peningkatan kesejahteraan dosen, tantangan bagaimana produktivitasnya meningkat (tidak mendikotomi dosen), sekedar queue