BAB 27 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

BAB 27 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

BAB 27 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS A. KONDISI UMUM Sesuai dengan UUD 1945, pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Secara umum status kesehatan dan gizi masyarakat telah menunjukkan perbaikan seperti dilihat dari angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan dan prevalensi gizi kurang. Angka kematian bayi menurun dari 46 (1997) menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (2002–2003) dan angka kematian ibu melahirkan menurun dari 334 (1997) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (2002-2003). Umur harapan hidup meningkat dari 65,8 tahun (1999) menjadi 66,2 tahun (2003). Prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita, telah menurun dari 34,4 persen (1999) menjadi 25,8 persen (2002). Namun demikian, status kesehatan ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negara-negara ASEAN maupun berbagai komitmen global antara lain seperti pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs). Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan antara lain adalah masih tingginya disparitas status kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antartingkat sosial ekonomi, antarkawasan, dan antarperkotaanperdesaan masih cukup tinggi. Selain itu, status kesehatan penduduk miskin masih rendah. Angka kematian bayi pada kelompok termiskin adalah 61 dibandingkan dengan 17 per 1.000 kelahiran hidup pada kelompok terkaya. Penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian utama pada bayi dan balita, seperti ISPA, diare, tetanus neonatorum dan penyulit kelahiran, lebih sering terjadi pada penduduk miskin. Penyakit lain yang banyak diderita penduduk miskin adalah penyakit tuberkulosis paru, malaria dan HIV/AIDS. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya (cost barrier). Demikian juga pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya 39,1 persen dibanding 82,3 persen pada penduduk kaya. Penduduk miskin belum terjangkau oleh sistem jaminan/asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,74 persen (2001) penduduk, yang sebagian besar di antaranya adalah pegawai negeri dan penduduk mampu. Walaupun Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah ditetapkan, pengalaman managed care di berbagai wilayah menunjukkan bahwa keterjangkauan penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan belum cukup terjamin.

Permasalahan penting lainnya yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan adalah terjadinya beban ganda penyakit. Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular seperti tuberkulosis paru, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, diare, dan penyakit kulit. Namun demikian, pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, serta diabetes mellitus dan kanker. Selain itu Indonesia juga menghadapi emerging diseases seperti demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, chikunguya, Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS). Dengan demikian telah terjadi transisi epidemiologi sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang bersamaan (double burden). Sementara itu, kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan juga masih rendah. Pada tahun 2002, rata-rata setiap 100.000 penduduk baru dapat dilayani oleh 3,5 puskesmas. Selain jumlahnya yang kurang, kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan di puskesmas masih menjadi kendala. Pada tahun 2003 terdapat 1.179 Rumah Sakit (RS), terdiri dari 598 RS milik pemerintah dan 581 RS milik swasta. Jumlah seluruh tempat tidur (TT) di RS sebanyak 127.217 TT atau rata-rata 61 TT melayani 100.000 penduduk. Walaupun rumah sakit terdapat di hampir semua kabupaten/kota, namun kualitas pelayanan sebagian besar RS pada umumnya masih di bawah standar. Pelayanan kesehatan rujukan belum optimal dan belum memenuhi harapan masyarakat. Masyarakat merasa kurang puas dengan mutu pelayanan rumah sakit dan puskesmas, karena lambatnya pelayanan, kesulitan administrasi dan lamanya waktu tunggu. Selanjutnya, Indonesia juga mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Pada tahun 2001, diperkirakan per 100.000 penduduk baru dapat dilayani oleh 7,7 dokter umum, 2,7 dokter gigi, 3,0 dokter spesialis, dan 8,0 bidan. Untuk tenaga kesehatan masyarakat, per 100.000 penduduk baru dilayani oleh 0,5 Sarjana Kesehatan Masyarakat, 1,7 apoteker, 6,6 ahli gizi, 0,1 tenaga epidemiologi dan 4,7 tenaga sanitasi (sanitarian). Di samping itu jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan masyarakat masih belum memadai sehingga banyak puskesmas belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan masyarakat. Keterbatasan ini diperburuk oleh distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Misalnya, lebih dari dua per tiga dokter spesialis berada di Jawa dan Bali. Disparitas rasio dokter umum per 100.000 penduduk antarwilayah juga masih tinggi dan berkisar dari 2,3 di Lampung hingga 28,0 di DI Yogyakarta. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung peningkatan status kesehatan penduduk. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat dapat dilihat dari kebiasaan merokok, rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, tingginya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih pada balita, serta kecenderungan meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS, penderita penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) dan kematian akibat kecelakaan. Selain itu, masih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2002, persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air yang layak untuk dikonsumsi baru mencapai 50 persen, dan akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar baru mencapai 63,5 persen.

II.27 – 2

Kesehatan lingkungan yang merupakan kegiatan lintassektor belum dikelola dalam suatu sistem kesehatan kewilayahan.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2006 diarahkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat, terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain tercermin pada beberapa indikator sebagai berikut: 1. Meningkatnya proporsi keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat; 2. Meningkatnya proporsi keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih; 3. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; 4. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal, postnatal dan neonatal; 5. Meningkatnya tingkat kunjungan (visit rate) penduduk miskin ke Puskesmas; 6. Meningkatnya tingkat kunjungan (visit rate) penduduk miskin ke rumah sakit; 7. Meningkatnya cakupan imunisasi; 8. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit malaria, demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis paru, diare, dan HIV/AIDS; 9. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita; 10. Meningkatnya pemerataan tenaga kesehatan; 11. Meningkatnya ketersediaan obat esensial nasional; 12. Meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapetik/obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan produk pangan; 13. Meningkatnya penelitian dan pengembangan tanaman obat asli Indonesia; 14. Meningkatnya jumlah peraturan dan perundang-undangan di bidang pembangunan kesehatan yang ditetapkan; dan 15. Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan kesehatan.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Pembangunan kesehatan diarahkan untuk: (1) meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan melalui peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas; dan pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan kelas III rumah sakit; (2) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas kesehatan dasar; dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; dan (3) meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat; dan peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini. Pada tahun 2006, pembangunan kesehatan diprioritaskan pada peningkatan upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan perbaikan gizi masyarakat, sumber daya kesehatan, promosi dan pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan sehat. Prioritas tersebut didukung oleh peningkatan obat dan perbekalan II.27 – 3

kesehatan, pengawasan obat dan makanan, pengembangan obat asli Indonesia, pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. Perhatian khusus diberikan pada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, dan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, dan perbatasan, dan daerah bencana.

II.27 – 4

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006 No. 1.

2.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); 2. Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat, (seperti pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa, dan usaha kesehatan sekolah) dan generasi muda; dan 3. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); 2. Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat, (seperti pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa, dan usaha kesehatan sekolah) dan generasi muda; dan 3. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

Lingkungan Sehat 1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar; 2. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan; 3. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan; dan 4. Pengembangan wilayah sehat.

Lingkungan Sehat 1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin; 2. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan; 3. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan; dan 4. Pengembangan wilayah sehat.

Sasaran Program

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

3.

Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya;

Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya;

1.

Instansi Pelaksana

Meningkatnya proporsi keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat; Meningkatnya upaya kesehatan yang bersumber dari masyarakat dan gerakan generasi muda pembangunan kesehatan; dan Terbangunnya jalinan kemitraan dan peran serta dalam promosi kesehatan.

Dep. Kesehatan

Meningkatnya proporsi keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar; Meningkatnya proporsi keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih; Menurunnya faktor resiko lingkungan penyebab penyakit dan gangguan kesehatan; dan Meningkatnya jumlah kawasan/wilayah sehat.

Dep. Kesehatan, Dep. Pekerjaan Umum

Meningkatnya tingkat kunjungan (visit rate) penduduk miskin ke Puskesmas;

Dep. Kesehatan

II.27 – 5

Pagu Indikatif (Juta Rupiah)

31.574,7

283.608,7

3.097.760,8


No. 2.

3.

4.

5.

4.

Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya; Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial; Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurangkurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar; dan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.

Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit; 2. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah bencana dan tertinggal secara selektif; 3. Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit; 4. Pengadaan obat dan perbekalan rumah sakit; 5. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006 2.

3.

4.

5.

Sasaran Program

Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya; Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial; Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurangkurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar; dan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.

Upaya Kesehatan Perorangan 1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit; 2. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah bencana dan tertinggal secara selektif; 3. Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit; 4. Pengadaan obat dan perbekalan rumah sakit; 5. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;

2.

3.

4.

5.

1.

2. 3.

4.

Instansi Pelaksana


Terlaksananya pembangunan, perbaikan dan peningkatan Puskesmas dan jaringannya; Terlaksananya pengadaan peralatan medis dan nonmedis Puskesmas dan jaringannya; Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; dan Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal, postnatal dan neonatal.

Meningkatnya tingkat kunjungan (visit rate) penduduk miskin ke rumah sakit; Terlaksananya pembangunan dan perbaikan rumah sakit; Terlaksananya pengadaan peralatan medis dan nonmedis rumah sakit; dan Terlaksananya uji coba pelayanan dokter keluarga.

II.27 – 6

Dep. Kesehatan

2.108.447,0


No. 6. 7.

8.

5.

6.

Pengembangan pelayanan dokter keluarga; Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan; dan Peningkatan peran serta sektor swasta dalam upaya kesehatan perorangan.

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006 6. 7. 8.

Sasaran Program

Instansi Pelaksana


Pengembangan pelayanan dokter keluarga; Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan; dan Peningkatan peran serta sektor swasta dalam upaya kesehatan perorangan.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko; 2. Peningkatan imunisasi; 3. Penemuan dan tatalaksana penderita; 4. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah; dan 5. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko; 2. Peningkatan imunisasi; 3. Penemuan dan tatalaksana penderita; 4. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah; dan 5. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Peningkatan pendidikan gizi; 2. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya; 3. Penanggulangan gizi-lebih; 4. Peningkatan surveillance

Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Peningkatan pendidikan gizi; 2. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya; 3. Penanggulangan gizi-lebih; 4. Peningkatan surveillance gizi; dan 5. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

1. 2.

3.

1. 2.

3.

Meningkatnya cakupan imunisasi; Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit malaria, demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis paru, diare, dan HIV/AIDS; dan Terlaksananya surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah.

Dep. Kesehatan

796.838,0

Menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita; Terlaksananya penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya; dan Meningkatnya jumlah keluarga sadar gizi.

Dep. Kesehatan

178.692,1

II.27 – 7


No. 5.

7.

8.


Sasaran Program

Instansi Pelaksana


gizi; dan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Sumber Daya Kesehatan 1. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan; 2. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; 3. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota terutama di daerah terpencil dan bencana; 4. Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan; dan 5. Penyusunan standar kompetensi dan regulasi profesi kesehatan.

Sumber Daya Kesehatan 1. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan; 2. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; 3. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota terutama di daerah terpencil dan bencana; 4. Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan; dan 5. Penyusunan standar kompetensi dan regulasi profesi kesehatan.

Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; 2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan; 3. Peningkatan mutu

Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; 2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan; 3. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan; 4. Peningkatan keterjangkauan harga

1. 2.

3. 4.

5.

1. 2. 3.

Meningkatnya proporsi puskesmas yang memiliki tenaga dokter; Meningkatnya proporsi rumah sakit kabupaten/kota yang memiliki tenaga dokter spesialis dasar; Meningkatnya pemerataan tenaga kesehatan; Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; dan Tersusunnya standar profesi tenaga kesehatan.

Dep. Kesehatan

362.246,2

Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan obat esensial nasional; Meningkatnya penggunaan obat generik; Terlaksananya pelayanan kefarmasian yang bermutu di farmasi komunitas dan rumah

Dep. Kesehatan

175.924,0

II.27 – 8


No.

4.

5.

9.

10.

penggunaan obat dan perbekalan kesehatan; Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin; dan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit.


5.

Sasaran Program

obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin; dan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit.

4.

Pengawasan Obat dan Makanan 1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya; 2. Peningkatan pengawasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA); 3. Peningkatan pengawasan mutu, khasiat dan keamanan produk terapetik/obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, suplemen makanan dan produk kosmetika; dan 4. Penguatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan 1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya; 2. Peningkatan pengawasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA); 3. Peningkatan pengawasan mutu, khasiat dan keamanan produk terapetik/obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, suplemen makanan dan produk kosmetika; dan 4. Penguatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan.

Pengembangan Obat Asli Indonesia 1. Pengembangan dan penelitian tanaman obat; 2. Peningkatan promosi pemanfaatan obat bahan alam Indonesia; dan

Pengembangan Obat Asli Indonesia

1.

2.

3.

4.

1. 2. 3.

Pengembangan dan penelitian tanaman obat; Peningkatan promosi pemanfaatan obat bahan alam Indonesia; dan Pengembangan standardisasi

1.

2.

Instansi Pelaksana


sakit; dan Tersusunnya kebijakan harga obat yang dapat terjangkau masyarakat terutama oleh penduduk miskin.

Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya; meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dan disitribusi produk terapetik/obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan produk pangan; Meningkatnya pengawasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA); dan Meningkatnya kapasistas laboratorium pengawasan obat dan makanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan

223.444,2

Meningkatnya penelitian dan pengembangan tanaman obat asli Indonesia; Meningkatnya promosi pemanfaatan obat bahan alam

Badan Pengawas Obat dan Makanan

9.889,6

II.27 – 9


No. 3.

11.

12.


Pengembangan standardisasi tanaman obat bahan alam Indonesia.

Sasaran Program

tanaman obat bahan alam Indonesia.

3.

Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan; 2. Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum kesehatan; 3. Pengembangan sistem informasi kesehatan; 4. Pengembangan sistem kesehatan daerah; dan 5. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan praupaya terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan.

Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1. Penelitian dan pengembangan; 2. Pengembangan tenaga peneliti, sarana dan prasarana penelitian; dan 3. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1. Penelitian dan pengembangan; 2. Pengembangan tenaga peneliti, sarana dan prasarana penelitian; dan 3. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan.

1. 1. 2.

3. 4. 5.

Pengkajian dan penyusunan kebijakan; Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum kesehatan; Pengembangan sistem informasi kesehatan; Pengembangan sistem kesehatan daerah; dan Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan praupaya terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan.

2.

3.

4. 5. 6.

1.

2.

Instansi Pelaksana


Indonesia; dan Tersusunnya standardisasi tanaman obat bahan alam Indonesia.

Tersusunnya sistem perencanaan dan penganggaran; Terlaksananya pengawasan, pelaporan dan penyempurnaan administrasi keuangan; meningkatnya jumlah peraturan dan perundang-undangan di bidang pembangunan kesehatan; Terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan; Tersusunnya sistem kesehatan daerah; dan Tersusunnya kebijakan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin.

Dep. Kesehatan

928.129,9

Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan kesehatan; Meningkatnya jumlah dan mutu sumber daya manusia penelitian dan pengembangan kesehatan di pusat dan daerah;

Dep. Kesehatan

97.805,4

II.27 – 10

No.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM dan pengembangan kesehatan.


Sasaran Program 3.

4.

Terlaksananya publikasi hasil penelitian dan pengembangan kesehatan; dan Meningkatnya sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan kesehatan.

II.27 – 11

Instansi Pelaksana


BAB 27 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

Recommend Documents