KATA SAMBUTAN Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Rencana Aksi (Renaksi) Kegiatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan
ini
dapat tersusun. Dengan berakhirnya pembangunan nasional jangka
panjang tahap ke-2 tahun 2009-2014 dan berakhirnya Rencana
Strategis
(Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis tahun 2015-2019 dengan menetapkan Visi “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”. Berdasarkan potensi dan tantangan yang telah dan akan dihadapi, Direktorat Bina Upaya 2015-2019
sebagai
Kesehatan Rujukan penjabaran
telah
menyusun
dalam melaksanakan
Rencana
Rencana
Aksi
Strategis
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Dalam Rencana Aksi ini telah ditetapkan
Visi
BUKR
2019
yaitu
“Akses
pelayanan
kesehatan rujukan
yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat”. Rencana Aksi ini merupakan acuan (guidance) di tingkat unit eselon II yang diharapkan dapat digunakan pelaksanaan
dan
penilaian
dan
dipergunakan
acuan
dalam
perencanaan,
program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
dalam kurun waktu lima tahun terukur
sebagai
ke depan, sehingga hasil pencapaiannya
sebagai
bahan
penyusunan
laporan
kinerja
tahunan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan (BUKR).
Dalam Rencana Aksi Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan 20152019 ini terdapat berbagai sasaran strategis dan ukuran keberhasilan kunci yang tujuan utamanya untuk penyempurnaan (penguatan) mutu kelembagaan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan. Tantangan dalam penguatan mutu kelembagaan
di
mengintegrasikan
periode Renaksi
tahun
2015-2019
Direktorat
Bina
adalah kemampuan Upaya
Kesehatan
untuk
Rujukan,
pengendalian kinerja, anggaran dan manajemen kinerja di berbagai lapisan
i
dan fungsi organisasi Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan. Untuk mengatasi tantangan strategis tersebut, tahapan-tahapan pengendalian kinerja perlu dilakukan demi tercapainya berbagai sasaran strategis Renaksi BUKR tahun 2015-2019. Tahapan pengendalian kinerja tersebut yaitu : 1. Tahapan Kontrak Kinerja, 2. Tahapan Pemantauan, 3. Tahapan Dialog Kinerja, dan 4. Tahapan Manajemen Kinerja.
Pada awalnya penerapan keempat tahapan pengendalian kinerja di atas mungkin tidak mudah untuk dijalankan. Oleh karena itu, upaya penguatan kerangka kelembagaan yang dibangun di Dit BUKR harus lebih menekankan pada transformasi budaya kinerja dan pola pikir, meskipun di dalamnya dituntut adanya perubahan proses bisnis melalui dukungan teknologi informasi.
Direktorat
Bina
Upaya
Kesehatan
Rujukan
mempunyai peran
yang
sangat strategis dan sekaligus merupakan tugas berat yang harus kita pikul bersama. Berbagai permasalahan, dinamika perubahan dan strategi pelaksanaan kegiatan harus tertata dengan baik sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan harapan kita bersama.
Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Aksi ini. Semoga Tuhan meridhoi niat baik kita. Jakarta, November 2014 Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
dr. Chairul Radjab Nasution NIP195702221983031002
ii
DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN ...........................................................................................
i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………
iii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................
1
I.1 Analisis Situasi ...................................................................................
1
I.2 Kondisi Internal Organisasi ................................................................
2
I.3 Tantangan Strategis Dit BUKR ...........................................................
3
BAB II ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS .................................................
5
II.1 Visi Dit BUKR ...................................................................................
5
II. 2 Misi Dit BUKR ..................................................................................
6
II. 3 Analisis SWOT.................................................................................
6
II. 4 Analisis TOWS.................................................................................
7
II. 5 Sasaran Strategis ............................................................................
8
II. 6 Peta Strategi ....................................................................................
9
II. 7 Arah Kebijakan ................................................................................
12
BAB III TARGET KINERJA DAN KEGIATAN PRIORITAS ..............................
13
BAB IV KERANGKA IMPLEMENTASI RENCANA AKSI BUKR .......................
15
iii
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Analisis Situasi
Kegiatan meningkatkan
pembinaan akses
upaya
kesehatan rujukan
bertujuan
untuk
fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas.
Jumlah rumah sakit umum (RSU), rumah sakit khusus (RSK) dan tempat tidur (TT) juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 terdapat 1.202 RSU dengan kapasitas 141.603 TT, yang pada tahun 2013 meningkat menjadi 1.725 RSU dengan 245.340 TT. Pada tahun 2013, sebagian besar RSU adalah milik swasta (sebanyak 53%), sedangkan RSU milik Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30,4%. RSK juga berkembang pesat, yakni dari 321 RSK dengan 22.877 TT pada tahun 2009 menjadi 503 RSK dengan 33.110 TT pada tahun 2013. Pada tahun 2013, lebih dari separuh (51,3%) RSK itu adalah RS Bersalin dan RS Ibu & Anak. Data Oktober 2014 menunjukkan bahwa saat ini terdapat 2.368 RS dan diprediksikan jumlah RS akan menjadi 2.809 pada tahun 2017, dengan laju pertumbuhan jumlah RS rata-rata 147 per tahun. Dari
sisi
menunjukkan
kesiapan
pelayanan,
bahwa pencapaiannya
data
berdasarkan
belum
memuaskan.
Rifaskes Hasil
2011
Risfaskes
menunjukkan jumlah RS yang memiliki jumlah TT rawat inap RS per 10.000 penduduk baru mencapai 12,6%. Jumlah admisi pasien RS per 10.000 penduduk baru mencapai 1,9%. Rata-rata bed occupancy rate (BOR) RS baru 65%. RS Kabupaten/Kota yang mampu PONEK baru mencapai 25% dan kesiapan pelayanan PONEK di RS Pemerintah baru mencapai 86%. Untuk peningkatan kualitas di fasilitas kesehatan rujukan pada tahun 2010 – 2014 telah dicapai
sebanyak 1.227 RS telah terakreditasi nasional
menggunakan instrumen akreditasi versi 2007. Sejak diberlakukan
Standar
Akreditasi versi 2012 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 tahun 2012 dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), maka kegiatan upaya peningkatan
1
mutu dan keselamatan pasien melalui Akreditasi RS sosialisasi,
bimbingan
teknis
penerapan
standar
lebih diutamakan pada
akreditasi
baru.
Dengan
kondisi tersebut, maka RS yang telah mampu melaksanakan Akreditasi RS versi 2012 hanya 59 RS yang terdiri 10 RS Pemerintah dan 49 RS Swasta. Selain Akreditasi Nasional, hingga tahun 2014 telah tercatat 18 RS berhasil tersertifikasi internasional JCI yang terdiri dari RS Pemerintah dan RS Swasta.
Peningkatan
peningkatan
kualitas
mutu layanan
RS secara sehingga
langsung pada
akan
tahun
diikuti
dengan
mendatang
harus
diupayakan secara masif peningkatan jumlah RS yang terakreditasi.
I.2 Kondisi Internal Organisasi Efektivitas dan kesinambungan program Dit BUKR dalam menjalankan berbagai
misinya tidak dapat dilepaskan dari kondisi mutu kelembagaan.
Hammer
(2007)
dalam
Harvard
Business
Review
mengkaitkan
mutu
kelembagaan dengan maturitas tata kelola organisasi. Hammer mendefinisikan lima level maturitas tata kelola organisasi, yakni: Level 1 (initial), Level 2 (managed),
Level
3
(standardized),
Level
4
(predictable)
dan
Level
5
(optimized). Hasil asesmen yang dilakukan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi maturitas pengelolaan organisasi BUKR saat ini masih berada pada level 2 (Gambar 1). Hal ini mengisyaratkan bahwa masih diperlukan kerja keras di masa yang akan datang untuk pembenahan kelembagaan BUKR.
2
Level Maturitas Tata Kelola Organisasi BUKR Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Kesadaran Kepemimpinan Penyelarasan Perilaku Gaya Kerjasama Tim Fokus Pelanggan
Budaya
Tanggungjawab Sikap terhadap perubahan Keahlian
People Metodologi
Governance
Model proses Akuntabilitas Integrasi
Gambar 1. Level maturitas tata kelola organisasi Dit BUKR
Hasil asesmen maturitas organisasi Dit BUKR merekomendasikan beberapa pembenahan yang perlu dilakukan di masa yang akan datang, yakni: 1. Penyelarasan proses-proses kerja dalam subdirektorat BUKR 2. Fokus pelanggan dengan kesadaran memberikan nilai tambah bagi stakeholder 3. Manajemen karyawan
perubahan
dengan
memastikan
minimum
80%
siap melakukan perubahan dan penyempurnaan proses kerja
secara berkesinambungan 4. People dengan menetapkan right man on the right place 5. Integrasi proses-proses kerja lintas subdirektorat
I.3 Tantangan Strategis Dit BUKR Berdasarkan uraian kondisi umum dan internal Dit BUKR di atas, maka tantangan strategis yang dihadapi dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di masa yang akan datang: 1. Perlunya penguatan pelayanan kesehatan rujukan
3
2. Perlunya penetapan sistem regionalisasi rujukan di seluruh provinsi 3. Perlunya penetapan dan pembangunan sistem rujukan nasional 4. Perlumya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan 5. Tidak meratanya jumlah, jenis dan kompetensi SDM Kesehatandi faskes rujukan 6. Belum terintegrasinya data dan sistem informasi di pusat, daerah, rumah sakit dan puskesmas 7. Kebijakan
pemerintah
daerah
yang
belum
tersinkronisasi
dengan
kebijakan pemerintah pusat
4
BAB II ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS
II.1 Visi Dit. BUKR Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” sebagai visi pembangunan nasional tahun 2005-2025. Sejalan dengan hal itu, Kementerian Kesehatan juga telah menetapkan Visi: “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” dan Visi Ditjen BUK adalah “Akses
pelayanan
kesehatan
yang
terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat”.
Berdasarkan potensi dan tantangan yang telah dan akan dihadapi, Dit BUKR menetapkan visi organisasi 2014-2019 sebagai arah dan prioritas strategis yang harus ditempuh hingga tahun 2019 sebagai berikut: “Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan Yang Terjangkau Dan Berkualitas Bagi Masyarakat” Berikut ini adalah penjelasan terkait dengan visi di atas: 1. Akses
pelayanan
kesehatan
rujukan
yang
terjangkau
adalah
terpenuhinya askes kesiapan layanan rujukan pada tiap Kota/Kabupaten (Rasio Tempat Tidur di RS dan Klinik Utama dibanding penduduk kab/kota tersebut memenuhi minimal
1:1000 dan
TT perawatan intensif
minimal 5 % dari TT Total. 2. Pelayanan
rujukan
yang
berkualitas
adalah
pelayanan
yang
memperhatikan mutu dan keselamatan pasien yang dibuktikan dengan diperolehnya akreditasi oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. 3. Masyarakat adalah masyarakat yang berada dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, sebagaimana diamanatkan
oleh
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.
5
II. 2 Misi Dit BUKR Dalam rangka mewujudkan visinya, Dit BUKR menjalankan misi sebagai berikut: • Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan rujukan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. • Menyelenggarakan tata kelola yang baik.
II. 3 Analisis SWOT Dalam dokumen Rencana Aksi ini, Analisis SWOT dianggap penting dilakukan sebagai salah satu basis untuk menentukan arah dan prioritas strategis di masa yang akan datang Kekuatan (strength) 1. Sudah tersedianya regulasi dan instrumen standarisasi pelaksanaan pelayanan dan kualitas layanan 2. Sudah memiliki badan independen akreditasi RS 3. Memiliki UPT vertikal sebagai role model kualitas 4. Memiliki motivasi kerja tinggi 5. Anggaran operasional BUKR memadai 6. Sudah terbangunnya jejaring (profesi, asosiasi, universitas) Kelemahan (weakness) 1. Maturitas pengelolaan organisasi level 2 2. Kompetensi SDM belum memadai (right man on the right job) 3. Lemahnya data dan informasi 4. Kurangnya anggaran untuk memenuhi spa yang memadai dan sesuai standar 5. Belum optimalnya sistem rujukan 6. Lemahnya perencanaan, pembinaan dan monitoring 7. Budaya kinerja belum optimal Peluang (opportunity) 1. Implementasi sistem JKN 2. Otonomi dan dukungan pemerintah daerah 3. Kesadaran masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas
6
4. Perkembangan teknologi dan informasi (termasuk media) 5. Kemitraan (lintas sektor, swasta, bantuan CSR, donor, dll) 6. Adanya tuntutan UU dan target kesehatan global (contoh: MDG’s, PTM, dll) 7. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat 8. Pasar bebas ASEAN 2015 Ancaman (threat) 1. Jumlah penduduk yang terus naik 2. Peningkatan penyakit degeneratif 3. Disparitas geografis (termasuk infrastruktur) dan pemekaran wilayah 4. Disharmoni kebijakan pemda dan lintas sektor 5. Keterbatasan produksi dokter (terutama spesialis) 6. Ketidakberpihakan anggaran terhadap kesehatan (pusat, DPR dan pemda) 7. Disparitas kualitas lulusan tenaga kesehatan
II. 4 Analisis TOWS Analisis
TOWS
dilakukan
dengan
menekankan
arah
strategis
pada
penguatan mutu kelembagaan Dit BUKR. Berikut disajikan hasil analisis TOWS (Tabel 2). Setiap sel matriks TOWS merupakan alternatif strategi yang yang dipilih oleh Dit BUKR pada kurun waktu tahun 2015 – 2019 yang diperoleh dari telaahan sebagai berikut: (i)
Memanfaatkan strength tertentu untuk menghadapi suatu threat
(ii)
Memanfaatkan strength tertentu untuk menggapai opportunity
(iii) Meminimasi atau meniadakan weakness tertentu dengan menghadapi threat tertentu (iv) Meminimasi atau meniadakan weakness tertentu dengan memanfaatkan opportunity tertentu
Tabel 1. Analisis TOWS
7
STRENGTH (S1-S6)
WEAKNESS (W1-W7)
OPPORTUNITY (O1 – O8)
THREAT (T1 - T7)
S1,S2-O1: Implementasi regulasi
S6-T5, T7: Kerjasama institusi
dan standarisasi kualitas pelayanan
pendidikan untuk peningkatan
kesehatan rujukan yang prima
kualitas SDM yang kompeten
S3-O3 : Penguatan sistem
dan berbudaya kinerja
manajemen kinerja fasyankes
S3-T2, T5 : Optimalisasi peran
S6 -O4,O7 : Media sosialisasi dan
UPT vertikal sebagai lembaga
informasi pelayanan kesehatan
pembina
W1, W3-O4, O8: Penguatan
W4-T4,T6:Optimalisasi
organisasi dan mutu kelembagaan
advokasi (alokasi dan prioritas
W4, W6-O4: Optimalisasi sistem
berbasis data)
informasi berbasis data
W5-T1,T3:Penguatan
W6-O2: Penguatan mutu advokasi
regionalisasi
pemda dan K/L
yang terstruktur dan berjenjang
sistem
rujukan
W4-O2, O5, O6: Kemitraan berjejaring untuk meningkatkan sarpras, alkes dan perbekalan yang memadai W2,W7-O3,O8: Peningkatan budaya kinerja dan perencanaan SDM yang efektif kinerja
II. 5 Sasaran Strategis Sasaran strategis menggambarkan rincian dan penjabaran pencapaian Visi Dit BUKR 2015 - 2019, yang diperoleh dari tantangan strategis dan analisis TOWS. Sasaran strategis Dit BUKR 2015-2019 adalah: 1. Terwujudnya regionalisasi sistem rujukan yang terstruktur dan berjenjang 2. Terwujudnya sistem manajemen kinerja fasyankes rujukan se Indonesia 3. Terwujudnya media sosialisasi pelayanan kesehatan dan terwujudnya advokasi kepada Pemda dan K/L terkait 4. Terwujudnya kemitraan berjejaring dan terwujudnya Optimalisasi Peran UPT sebagai lembaga pembina
8
II. 6 Peta Strategi Dalam rangka pencapaian visi BUKR 2015-2019, Dit BUKR telah menetapkan suatu peta strategi yang menggambarkan dari
sasaran
strategis
Ditjen
strategis BUK
hipotesis
(yang menggambarkan yang
diperlukan
jalinan arah
sebab dan
akibat prioritas
guna memampukannya dalam
mencapai target kinerja yang berkelanjutan di masa yang akan datang). Peta strategi pencapaian visi tersebut (Gambar 2) disusun dengan memperhatikan peta strategi pada Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 dan peta strategis Ditjen BUK 2015-2019
9
Gambar 2. Peta Strategi Dit BUKR 2015-2019
10
Peta
strategi
pencapaian
visi
Dit
BUKR
tersebut
dapat
dimaknai
sebagai berikut. Peta strategi disusun untuk mencapai visi Dit BUKR 20152019 menciptakan Akses pelayanan kesehatan rujukan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Visi tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk 1 (satu) tujuan strategis (outcome), yaitu: tersedianya fasyankes rujukan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Tersedianya fasyankes rujukan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dapat dicapai dengan memastikan proses-proses strategis berikut dikerjakan secara ekselen yakni: 1) Terwujudnya regionalisasi sistem rujukan yang terstruktur dan berjenjang 2) Terwujudnya sistem manajemen kinerja fasyankes rujukan se Indonesia 3) Terwujudnya media sosialisasi pelayanan kesehatan dan terwujudnya advokasi kepada Pemda dan K/L terkait 4) Terwujudnya kemitraan berjejaring dan terwujudnya Optimalisasi Peran UPT sebagai lembaga pembina. Sasaran-sasaran strategis terkait
upaya strategis yang harus dilakukan
secara ekselen dalam meningkatkan mutu kelembagaan organisasi BUKR adalah 1) terwujudnya organisasi dan mutu kelembagaan yang BUK yang ekselen 2) terbangunnya informasi berbasis data dan pengalaman 3) terwujudkan sistem perencanaan karyawan dan karir yang efektif Agar sasaran-sasaran strategis terkait perspektif upaya strategis dapat dicapai secara berkelanjutan, maka sasaran strategis terkait dengan perspektif sumber daya harus diwujudkan: 1) tersedianya SDM yang kompeten dan berbudaya kinerja tinggi 2) tersedianya dukungan regulasi yankes rujukan 3) optimalisasi sistem informasi yankes rujukan 4) tersedianya SPA, Obat dan perbekalan yang memadai 5) tersedianya dana bidang pelayanan kesehatan rujukan
11
II. 7 Arah Kebijakan Untuk
mewujudkan ketersediaan fasyankes rujukan yang terjangkau
dan
berkualitas bagi masyarakat, maka Dit. BUKR menetapkan arah kebijakan dan strategi yang menjadi basis untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Mewujudkan
peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui pemenuhan
sarana prasarana dan alat kesehatan di RS yang sesuai standar, 2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sehingga terjamin implementasi
Patient
Safety,
standar
pelayanan
kedokteran
melalui
akreditasi RS 3. Mewujudkan penguatan sistem rujukan dengan mengembangkan sistem regionalisasi rujukan dan penguatan RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional 4. Mewujudkan optimalisasi sistem manajemen kinerja fasyankes melalui penguatan sistem manajemen, pelayanan kesehatan berbagai layanan unggulan (penanganan kasus tersier) pada rumah sakit rujukan nasional secara terintegrasi dalam academic health system 5. Mewujudkan sosialisasi, pembinaan dan monitoring pelayanan kesehatan dan mewujudkan penguatan mutu advokasi Pemda dan K/L 6. Mewujudkan kemitraan berjejaring melalui program sister hospital, kemitraan dengan pihak swasta dan optimalisasi peran UPT vertikal sebagai lembaga pembina
12
BAB III TARGET KINERJA DAN KEGIATAN PRIORITAS Mengacu pada sasaran strategis untuk pencapaian visi Direktorat BUKR 2015 - 2019, terdapat 1 (satu) sasaran yakni
strategis
dalam
perspektif
outcome
tersedianya fasyankes rujukan yang terjangkau dan berkualitas bagi
masyarakat. Mengacu pada sasaran tersebut, telah ditetapkan proses strategis dan indikator sasaran Dit. BUKR adalah: 1) Terwujudnya regionalisasi sistem rujukan yang terstruktur dan berjenjang • Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar • % Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 2) Terwujudnya sistem manajemen kinerja fasyankes rujukan se Indonesia • Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus 3) Terwujudnya media sosialisasi pelayanan kesehatan dan terwujudnya advokasi kepada Pemda dan K/L terkait • % Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di kabupaten kepulauan • Jumlah RS Pratama yang dibangun (kumulatif) 4) Terwujudnya kemitraan berjejaring dan terwujudnya Optimalisasi Peran UPT sebagai lembaga pembina • Jumlah RS pusat rujukan nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya Target tahunan 2015-2019 untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan di atas adalah: No
IKK
Target 2015 2016 2017 2018 2019
1.
% Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan
60
70
80
2.
Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
125
125
125 125
125
3.
Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus
94
96
97
97
90
97
95
13
4.
% Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di kabupaten kepulauan
1
1
-
-
-
5.
Jumlah RS Pratama yang dibangun (kumulatif)
24
34
44
54
64
6.
Jumlah RS pusat rujukan nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya
14
14
14
14
14
14
BAB IV KERANGKA IMPLEMENTASI RENCANA AKSI BUKR Dalam Rencana Aksi (Renaksi) Dit BUKR 2015 – 2019 ini terdapat berbagai sasaran strategis dan ukuran keberhasilan kunci yang bertujuan utama untuk menyempurnakan (penguatan) Tantangan 2019
dalam
adalah
penguatan
kemampuan
mutu
kelembagaan
Dit
BUKR.
mutu kelembagaan di periode tahun 2015 –
untuk
mengintegrasikan
Renaksi
Dit
BUKR,
pengendalian kinerja, anggaran dan manajemen kinerja di berbagai lapisan dan fungsi organisasi Dit BUKR. Untuk mengatasi tantangan strategis tersebut, tahapan-tahapan pengendalian kinerja perlu dilakukan demi tercapainya berbagai sasaran
strategis
Renaksi
BUKR
tahun
2015
–
2019.
15
Tahapan pengendalian kinerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Kerangka Implementasi Renaksi BUKR 16
Tahapan Kontrak Kinerja. Tahapan kontrak kinerja antara Direktur BUKR dan Eselon III merupakan sebuah tahapan untuk menjabarkan (cascading) dan menentukan berbagai sasaran strategis dan target indikator kinerja kunci Renaksi BUKR pada berbagai pejabat eselon III di bawah Direktur BUKR, sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang relevan dari pejabat eselon III tersebut. Kontrak kinerja ini menunjukkan adanya akuntabilitas dari setiap pejabat
eselon
III
kepada
Direktur
BUKR
sebagai
penanggung
jawab
utama atas keberhasilan pencapaian target-target kinerja di periode tahun 2015 2019. Dengan pola yang sama, para pejabat eselon III melakukan kontrak kinerja dengan lapisan pejabat eselon IV di bawah kendalinya dengan cara menjabarkan target indikator kinerja kunci untuk para pejabat di lingkungannya. Tahapan Pemantauan. Tahapan ini bertujuan untuk memantau status kemajuan penerapan kontrak kinerja. Dalam konteks implementasi Renaksi BUKR, status kemajuan pencapaian pemantauan
target
(monitoring).
kinerja
merupakan
inti
dari
pelaksanaan
Tahapan pemantauan ini sangat dibutuhkan untuk
memastikan bahwa kontrak kinerja berada dalam jalur atau di luar jalur. Informasi atas status kemajuan pelaksanaan Renaksi BUKR ini akan membantu lapisan
organisasi
tentang
tingkat
pencapaian
kinerjanya
setiap
untuk melakukan
evaluasi berdasarkan informasi tersebut. Selama ini, kemajuan Renaksi BUKR belum
sepenuhnya
bisa
dipantau
dan
dievaluasi
status
pencapaiannya
dengan basis monitoring. Salah satu penyebab utama, di samping karena belum dilembagakannya kontrak kinerja pada semua lapisan organisasi, adalah belum dilakukannya upaya evaluasi sistematis dan terpadu atas pencapaian Renaksi BUKR dengan mendasarkan pada hasil monitoring pencapaian target kinerja. Tahapan
Dialog
Kinerja.
Tahapan
dialog
kinerja
ini
bertujuan
untuk
mengevaluasi status kemajuan target kinerja Renaksi BUKR. Tahapan dialog kinerja adalah pertemuan evaluasi berkala tentang pencapaian kinerja dengan durasi tertentu (sesuai kebutuhan) antara pimpinan dan para jajaran pimpinan di lapisan organisasi Dit BUKR yang lebih rendah. Upaya evaluasi tersebut harus
ditunjang
data
dan
informasi
terintegrasi
tentang
status kemajuan
pencapaian Renaksi BUKR. 17
Tahapan
dialog
kinerja
mempunyai
tiga
sasaran
yang
hendak
dicapai.
Sasaran pertama adalah memeriksa mana saja pencapaian aktual kinerja yang belum mencapai target kinerja sampai kurun waktu tertentu. Pencarian akar masalah dari ketidaktercapaian target kinerja Renaksi BUKR merupakan sasaran kedua yang hendak dicapai dari pelaksanaan dialog kinerja. Sasaran ketiga adalah komitmen antara atasan dan jajaran manajemen di bawah kendalinya untuk menentukan rencana tindak lanjut yang diperlukan demi tercapainya target kinerja di masa mendatang. Tahapan dialog kinerja ini dilakukan cukup sering agar segenap jajaran manajemen pada berbagai lapisan organisasi Dit BUKR mempunyai umpan balik atas tingkat keberhasilan eksekusi Renaksi BUKR dan potensi risiko yang tengah dan akan dihadapi. Selanjutnya setiap dinamika perkembangan status pencapaian target kinerja dapat segera diantisipasi pengendalian merupakan
upaya
penanganannya.
Pertemuan
dialog
kinerja
bentuk pengendalian kinerja atas pelaksanaan Renaksi BUKR,
yang diharapkan menyediakan gambaran status terakhir atas perkembangan pencapaian sasaran strategis dan target kinerja Renaksi BUKR. Tahapan Manajemen Kinerja. Tahapan ini bertujuan utama untuk menilai keberhasilan pencapaian target kinerja setiap pegawai pada berbagai tingkatan jabatan di lingkungan Dit BUKR, yang terintegrasi dengan kontrak kinerja satuan (unit) kerja tempat pegawai berkiprah. Kementerian Kesehatan sudah memiliki mekanisme SKP (sistem kinerja pegawai) untuk menilai kinerja pegawai. Namun, SKP perlu diintegrasikan dengan indikator kinerja Renaksi BUKR sehingga setiap pegawai di Dit BUKR akan mempunyai indikator keberhasilan yang bukan hanya mengukur keberhasilan pegawai dari sudut pemenuhan uraian tugas (job description) dan perilaku saja (orientasi proses), namun juga kontribusi setiap pegawai dalam menunjang Renaksi BUKR (orientasi hasil). Tantangan untuk penerapan Renaksi BUKR tersebut melalui penerapan keempat tahapan pengendalian kinerja di atas di periode mendatang awalnya mungkin tidak mudah
untuk dijalankan.
Oleh
karena
itu,
upaya
menguatkan
kerangka
kelembagaan yang dibangun di Dit BUKR harus lebih menekankan pada transformasi budaya kinerja dan pola pikir, meskipun di dalamnya dituntut adanya perubahan proses bisnis melalui dukungan teknologi informasi.
18
LAMPIRAN KAMUS INDIKATOR
19
IKK 1.
% kab/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan
Sasaran Strategis
:
Tersedianya fasyankes rujukan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat.
Definisi Operasional
:
Ya ng di ma ks ud denga n ka b/kota denga n kes i a pa n a ks es l a ya na n rujuka n a da l a h ka b/kota ya ng memi l i ki :
Formula
:
Penanggung Jawab Sumber Data
Kegiatan Prioritas
Ra s i o TT di RS di ba ndi ng penduduk 1:1000; da n
2.0
Memi l i ki mi ni ma l 1 RS denga n juml a h TT pera wa tan i ntens i f 5% da ri total TT RS
Juml a h Ka b/Kota denga n kes i a pa n a ks es l a ya na n rujuka n di ba gi total ka b/kota pa da tahun ters ebut di ka l i 100 % Di rektur BUKR
:
Frekuensi Pengukuran Target
1.0
BPS, SIRS 2 ka l i tahun (Jul i da n Des ember)
: 2015
2016
2017
2015
2016
2017
2018
2019
60%
70%
80%
90%
95%
1.0
Impl ementas i pemenuha n Ka b/Kota ya ng memenuhi a ks es l a ya na n rujuka n (10%) di Provi ns i Suma tera Utara , Ka l i ma ntan Ti mur, Aceh, Ri a u
2.0
Moni tori ng da n Eva l ua s i Ka bupa ten Kota ya ng memenuhi a ks es pel a ya na n rujuka n tahun s ebel umnya Peni ngka tan Pemenuha n a ks es l a ya na n kes eha tan rujuka n di Provi ns i Suma tera Sel a tan, Ka l i ma ntan Tenga h, s ul a wes i Ba ra t.
1.0 2.0
Moni tori ng da n Eva l ua s i s erta Pembi na a n Ka bupa ten Kota guna peni ngka tan kua l i tas a ks es pel a ya na n rujuka n tahun s ebel umnya
1.0
Peni ngka tan Pemenuha n a ks es l a ya na n kes eha tan rujuka n di Provi ns i La mpung, Sul a wes i Tengga ra , Ka l i ma ntan Sel a tan. Moni tori ng da n Eva l ua s i s erta Pembi na a n Ka bupa ten Kota guna peni ngka tan kua l i tas a ks es pel a ya na n rujuka n tahun s ebel umnya Peni ngka tan Pemenuha n a ks es l a ya na n kes eha tan rujuka n di Provi ns i Bengkul u, NTT, Ka l i ma ntan Ba ra t
2.0 2018
2019
Catatan
1.0 2.0
Moni tori ng da n Eva l ua s i s erta Pembi na a n Ka bupa ten Kota guna peni ngka tan kua l i tas a ks es pel a ya na n rujuka n tahun s ebel umnya
1.0
Peni ngka tan Pemenuha n a ks es l a ya na n kes eha tan rujuka n di Provi ns i NTB, Ma l uku Utara
2.0
Moni tori ng da n Eva l ua s i s erta Pembi na a n Ka bupa ten Kota guna peni ngka tan kua l i tas a ks es pel a ya na n rujuka n tahun s ebel umnya
Sa a t i ni 248 Ka bupa ten/Kota ya ng bel um terpenuhi TT
20
IKK 2.
Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
Sasaran Strategis
:
Tersedianya fasyankes rujukan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat.
Definisi Operasional
:
Yang dimaksud dengan RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar adalah mencakup RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional yang mendapat bantuan pemenuhan sarana prasarana dan alat Rumah Sakit
Formula
:
Penanggung Jawab Sumber Data
Direktur BUKR :
Frekuensi Pengukuran Target Kegiatan Prioritas
SIRS, ASPAK, Data DAK/TP 1 kali tahun (Desember)
: 2015
2016
2017
2015
2016
2017
2018
2019
125
125
125
125
125
1.0
Pemenuhan sarana prasarana dan alat pada 125 RS Rujukan Provinsi dan Regional di seluruh Indonesia
2.0
Monitoring dan Evaluasi RS Rujukan Provinsi dan Regional yang mendapatkan bantuan pemenuhan sarpras dan alat
1.0
Pemenuhan sarana prasarana dan alat pada 125 RS Rujukan Provinsi dan Regional di seluruh Indonesia
2.0
Monitoring dan Evaluasi RS Rujukan Provinsi dan Regional yang mendapatkan bantuan pemenuhan sarpras dan alat Pemenuhan sarana prasarana dan alat pada 125 RS Rujukan Provinsi dan Regional di seluruh Indonesia Monitoring dan Evaluasi RS Rujukan Provinsi dan Regional yang mendapatkan bantuan pemenuhan sarpras dan alat Pemenuhan sarana prasarana dan alat pada 125 RS Rujukan Provinsi dan Regional di seluruh Indonesia
1.0 2.0
2018
1.0 2.0
2019
1.0 2.0
Monitoring dan Evaluasi RS Rujukan Provinsi dan Regional yang mendapatkan bantuan pemenuhan sarpras dan alat Pemenuhan sarana prasarana dan alat pada 125 RS Rujukan Provinsi dan Regional di seluruh Indonesia Monitoring dan Evaluasi RS Rujukan Provinsi dan Regional yang mendapatkan bantuan pemenuhan sarpras dan alat
Catatan
21
IKK 3.
Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus
Sasaran Strategis
:
Tersedianya fasyankes rujukan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat.
Definisi Operasional
:
Yang dimaksud dengan RS Daerah yang memenuhi standar dan kriteria khusus adalah Jumlah RS milik Pemerintah Daerah (Umum dan Khusus) yang tidak termasuk RS Rujukan (RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional) yang mendapat bantuan pemenuhan infrastruktur agar RS memenuhi standar akreditasi
Formula
:
Penanggung Jawab Sumber Data
Di rektur BUKR :
Frekuensi Pengukuran Target Kegiatan Prioritas
SIRS, ASPAK, Da ta DAK/TP 1 ka l i tahun (Des ember)
: 2015
2015
2016
2017
2018
2019
94
96
97
97
97
1.0
Pemenuha n i nfra s truktur (s a ra na pra s a ra na da n a l a t) pa da RS Da era h (Umum da n Khus us ) ya ng tida k terma s uk RS Rujuka n Na s i ona l , Provi ns i da n Regi ona l pa da 149 l okus pri ori tas Kemkes (64 Ka b/Kota MDGs da n da era h DTPK) Moni tori ng da n Eva l ua s i RS ya ng menda pa tka n ba ntua n pemenuha n i nfra s truktur
2.0 2016
2017
1.0
Pemenuha n i nfra s truktur (s a ra na pra s a ra na da n a l a t) pa da 96 RS Da era h (Umum da n Khus us ) ya ng tida k terma s uk RS Rujuka n Na s i ona l , Provi ns i da n Regi ona l pa ga r RS memenuhi s tanda r a kredi tas i denga n progra m khus us
2.0
Moni tori ng da n Eva l ua s i RS ya ng menda pa tka n ba ntua n pemenuha n i nfra s truktur
1.0
Pemenuha n i nfra s truktur (s a ra na pra s a ra na da n a l a t) pa da 97 RS Da era h (Umum da n Khus us ) ya ng tida k terma s uk RS Rujuka n Na s i ona l , Provi ns i da n Regi ona l pa ga r RS memenuhi s tanda r aMoni kreditori tasng i denga n progra m khus da n Eva l ua s i RS ya ngus menda pa tka n ba ntua n pemenuha n i nfra s truktur
2.0 2018
1.0 2.0
2019
Pemenuha n i nfra s truktur (s a ra na pra s a ra na da n a l a t) pa da 97 RS Da era h (Umum da n Khus us ) ya ng tida k terma s uk RS Rujuka n Na s i ona l , Provi ns i da n Regi ona l pa ga r RS memenuhi s tanda r aMoni kreditori tasng i denga n progra m khus da n Eva l ua s i RS ya ngus menda pa tka n ba ntua n pemenuha n i nfra s truktur
1.0
Pemenuha n i nfra s truktur (s a ra na pra s a ra na da n a l a t) pa da 97 RS Da era h (Umum da n Khus us ) ya ng tida k terma s uk RS Rujuka n Na s i ona l , Provi ns i da n Regi ona l pa ga r RS memenuhi s tanda r a kredi tas i denga n progra m khus us
2.0
Moni tori ng da n Eva l ua s i RS ya ng menda pa tka n ba ntua n pemenuha n i nfra s truktur
Catatan
22
IKK 4.
Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di kabupaten kepulauan
Sasaran Strategis
:
Tersedianya fasyankes rujukan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat.
Definisi Operasional
:
Adanya data kebutuhan kapal Rumah Sakit di Kabupaten kepulauan
Formula
:
Penanggung Jawab Sumber Data
Di rektur BUKR :
Frekuensi Pengukuran Target Kegiatan Prioritas
Da ta Pemda , Monev Da era h Kepul a ua n 2 ka l i tahun (Jul i da n Des ember)
:
2015
2016
1
1
2017
2018
2015
1.0
Penyus una n regul a s i (NSPK) penyel engga ra a n pel a ya na n kes eha tan ka pa l RS
2016
1.0
Penyus una n da ta kebutuha n ka pa l RS di ka bupa ten/kota kepul a ua n
2.0
Moni tori ng da n Eva l ua s i di 7 Ka bupa ten/Kota kepul a ua n
2017
1.0
Moni tori ng da n Eva l ua s i kebutuha n ka pa l RS
2018
1.0
Moni tori ng da n Eva l ua s i kebutuha n ka pa l RS
2019
1.0
Moni tori ng da n Eva l ua s i kebutuha n ka pa l RS
-
2019 -
-
Catatan
23
IKK 5.
Jumlah RS Pratama yang dibangun (kumulatif)
Sasaran Strategis
:
Tersedianya fasyankes rujukan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat.
Definisi Operasional
:
Ya ng di ma ks ud denga n RS Pra tama ya ng di ba ngun a da l a h ters edi a nya RS Pra tama (kumul a tif) ya ng di ba ngun pa da tahun berja l a n
Formula
:
Penanggung Jawab Sumber Data
Di rektur BUKR :
Frekuensi Pengukuran Target Kegiatan Prioritas
Da ta Pemba nguna n, da ta DAK/TP, Monev da era h 2 ka l i tahun (Jul i da n Des ember)
: 2015
2016
2017
2015
2016
2017
2018
2019
24
34
44
54
64
1.0
Pemba nguna n 24 RS Pra tama di da era h terpenci l , perba tas a n, kepul a ua n a tau pul a u keci l terl ua r, tertingga l da n da era h ya ng bel um memi l i ki RS
2.0
Moni tori ng da n Eva l ua s i RS Pra tama
1.0
Pemba nguna n 10 RS Pra tama di da era h terpenci l , perba tas a n, kepul a ua n a tau pul a u keci l terl ua r, tertingga l da n da era h ya ng bel um memi l i ki RS
2.0
Moni tori ng da n Eva l ua s i RS Pra tama
1.0
Pemba nguna n 10 RS Pra tama di da era h terpenci l , perba tas a n, kepul a ua n a tau pul a u keci l terl ua r, tertingga l da n da era h ya ng bel um memi l i ki RS Moni tori ng da n Eva l ua s i RS Pra tama
2.0 2018
2019
1.0
Pemba nguna n 10 RS Pra tama di da era h terpenci l , perba tas a n, kepul a ua n a tau pul a u keci l terl ua r, tertingga l da n da era h ya ng bel um memi l i ki RS
2.0
Moni tori ng da n Eva l ua s i RS Pra tama
1.0
Pemba nguna n 10 RS Pra tama di da era h terpenci l , perba tas a n, kepul a ua n a tau pul a u keci l terl ua r, tertingga l da n da era h ya ng bel um memi l i ki RS
2.0
Moni tori ng da n Eva l ua s i RS Pra tama
Catatan
24
IKK 6.
Jumlah RS pusat rujukan nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya
Sasaran Strategis
:
Tersedianya fasyankes rujukan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat.
Definisi Operasional
:
Ya ng di ma ks ud denga n RS pus a t Rujuka n Na s i ona l ya ng di tingka tka n s a ra na pra s a ra na nya a da l a h menca kup RS Rujuka n Na s i ona l ya ng menda pa t ba ntua n pemenuha n s a ra na pra s a ra na da n a l a t Ruma h Sa ki t
Formula
:
Penanggung Jawab Sumber Data
Di rektur BUKR :
Frekuensi Pengukuran Target Kegiatan Prioritas
SIRS, ASPAK, Monev DAK/TP 2 ka l i tahun (Jul i da n Des ember)
: 2015
2016
2017
2015
2016
2017
2018
2019
14
14
14
14
14
1.0
Pemenuha n s a ra na pra s a ra na da n a l a t pa da 14 RS Rujuka n Na s i ona l
2.0
Moni tori ng da n Eva l ua s i RS Rujuka n Na s i ona l ya ng menda pa tka n ba ntua n pemenuha n s a rpra s da n a l a t
1.0
Pemenuha n s a ra na pra s a ra na da n a l a t pa da 14 RS Rujuka n Na s i ona l
2.0
Moni tori ng da n Eva l ua s i RS Rujuka n Na s i ona l ya ng menda pa tka n ba ntua n pemenuha n s a rpra s da n a l a t Pemenuha n s a ra na pra s a ra na da n a l a t pa da 14 RS Rujuka n Na s i ona l
1.0 2.0
2018
2019
Catatan
1.0
Moni tori ng da n Eva l ua s i RS Rujuka n Na s i ona l ya ng menda pa tka n ba ntua n pemenuha n s a rpra s da n a l a t Pemenuha n s a ra na pra s a ra na da n a l a t pa da 14 RS Rujuka n Na s i ona l
2.0
Moni tori ng da n Eva l ua s i RS Rujuka n Na s i ona l ya ng menda pa tka n ba ntua n pemenuha n s a rpra s da n a l a t
1.0
Pemenuha n s a ra na pra s a ra na da n a l a t pa da 14 RS Rujuka n Na s i ona l
2.0
Moni tori ng da n Eva l ua s i RS Rujuka n Na s i ona l ya ng menda pa tka n ba ntua n pemenuha n s a rpra s da n a l a t
Penetapa n 14 RS Rujuka n Na s i ona l Ses ua i Kepmenkes 390 Ta hun 2014
25