Sambutan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Sambutan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Acara Sosialisasi Pajak dan Penyiapan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 untuk Bidang Usaha Jasa Konsultan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi, salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat, Ketua Dewan Pengurus Inkindo Provinsi DKI Jakarta, Bapak Peter Frans;

Yang Kami hormati, Wakil Ketua Bidang Kepranataan Inkindo Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ronald Sihombing; Para Ketua Dewan Pengurus Provinsi Inkindo; Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; Seluruh Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia; Serta Undangan Lainnya.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi ini dalam Acara Sosialisasi Pajak dan Penyiapan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 untuk Bidang Usaha Jasa Konsultan. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. -1-

Bapak dan Ibu hadirin yang Kami hormati, Seperti kita ketahui, bahwa pada tahun 2016 ini Pemerintah menargetkan untuk DJP untuk menghimpun penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.360, 1 triliun atau sekitar 75% dari keseluruhan penerimaan negara yang tercantum dalam Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Memang target tersebut merupakan suatu angka yang cukup besar untuk diraih. Namun kami meyakini bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak berjalan sendirian karena kami didukung masyarakat yang sadar dan peduli dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, antara lain para anggota Inkindo. Oleh karena itu, kami sampaikan apresiasi kami atas inisiatif Dewan Pengurus Inkindo Provinsi DKI Jakarta dalam mengajak rekan dalam lingkup bidang usaha Jasa Konsultan untuk bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015.

Bapak dan Ibu hadirin yang Kami hormati, Terkait dengan upaya pencapaian target penerimaan pajak, DJP telah melakukan beberapa upaya dari mulai penyuluhan, pelayanan, pengawasan sampai dengan penegakan hukum di bidang perpajakan. DJP menyadari sepenuhnya bahwa upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan kerjasama dengan pihak lain. Salah satu bentuk dukungan yang diperlukan DJP adalah dukungan dari

para

pemangku

kepentingan

untuk

melaksanakan

kewajiban

perpajakannya dengan tertib dan benar. Dan sebagai salah satu upaya mewujudkan pelaksanaan kewajiban pajak yang tertib dan benar tersebut, hari ini kita laksanakan acara sosialisasi Pajak dan Penyiapan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 untuk Bidang Usaha Jasa Konsultan yang dilakukan bersama dengan Inkindo. Kerjasama ini bukanlah yang -2-

pertama kali dilakukan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Inkindo dan juga kami yakini, bukan kerjasama yang terakhir. Seperti kita ketahui, pada 11 Desember 2015 lalu kita juga telah mengadakan sosialisasi serupa. Sebagaimana kita ketahui bersama, jasa konsultan merupakan pemberian jasa untuk berbagai macam kegiatan, atau tidak terpaku pada pemberian konsultasi pada satu bidang tertentu saja. Usaha di bidang jasa biasanya akan terkait dengan pemotongan PPh Pasal 23. Namun untuk bidang konstruksi, pemerintah memberikan peraturan khusus untuk mempermudah wajib pajak. Pemerintah saat ini juga sedang menggiatkan pembangunan di bidang infrastruktur. Hal ini tentu mendorong peningkatan jumlah pekerjaan di bidang konstruksi yang tidak lepas dari Jasa Konsultan. Dalam bidang konstruksi, Jasa konsultan berperan sebagai perencana dan/atau pengawas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi diatur bahwa penghasilan dari kegiatan usaha di Bidang

Jasa

Konstruksi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan, sebagai penghasilan yang dikenakan PPh Final. Hal tersebut dilakukan untuk menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Sehingga diharapkan dapat memberi kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak. Selain

untuk

jasa

di

bidang

konstruksi,

pemerintah

juga

mempermudah wajib pajak yang masih tergolong UMKM, yaitu wajib pajak yang peredaran bruto atau omzet per tahunnya di bawah 4,8 miliar dengan memberikan tarif pajak yang bersifat final 1%. Aturan ini dimaksudkan untuk membantu pengusaha yang masih tergolong UMKM untuk dapat berkembang dengan baik, termasuk di dalamnya usaha Jasa Konsultan -3-

Kecil. Penjelasan lebih lanjut terkait pemenuhan kewajiban perpajakan untuk bidang usaha jasa konsultan akan disajikan oleh para narasumber dari Direktorat terkait.

Bapak dan Ibu yang Kami hormati, Pada kesempatan yang baik ini pula, perlu kami sampaikan bahwa saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan sarana pembayaran pajak secara daring (online) melalui ATM, Internet Banking , atau mesin EDC(Electronic data capture) yang disebut Mini ATM dengan bekerja sama dengan Bank-bank pembayaran melalui Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara (MPN G2). Melalui sistem ini, wajib pajak dapat membuat surat setoran elektronik elektronik sendiri dengan menerbitkan Kode Billing melalui saluran internet maupun menggunakan menu panggilan pada ponsel masing-masing. Selain

fasilitas

pembayaran,

Direktorat

Jenderal

Pajak

juga

menyajikan layanan perpajakan yang terintegrasi dengan nama DJP Online. Dengan mengakses laman djp-online.pajak.go.id, wajib pajak dapat melakukan pembuatan kode billing untuk pembayaran pajak, hingga melakukan pelaporan pajak. Kini e-SPT yang telah wajib pajak buat di computer masing-masing dapat dilaporkan secara online melalui laman DJP Online tanpa perlu lagi dating ke loket TPT di KPP.

Bapak dan Ibu yang Kami hormati, Besar harapan kami bahwa para pemangku kepentingan (para anggota Inkindo) dapat menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut di atas dengan baik sehingga tidak hanya memberikan kemudahan juga dapat memberikan kenyamanan dalam menjalankan kewajiban kita sebagai Warga Negara yang taat dan peduli pajak. -4-

Bapak dan Ibu hadirin yang Kami hormati, Dengan diadakannya sosialisasi hari ini, kita akan menjadi semakin jelas mengenai perubahan-perubahan positif yang ada di dalam sistem perpajakan kita serta diharapkan keterbukaan baik dari DJP dan terlebih lagi dari Wajib Pajak juga akan semakin meningkat. Dengan demikian, upaya DJP dalam mengamankan dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai. Dengan optimalnya penerimaan negara, tugas atau peran masing-masing pemangku kepentingan di sini ke depannya juga akan semakin dimudahkan dan memperoleh manfaat yang besar dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Bapak dan Ibu hadirin yang Kami hormati, Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama dari Inkindo Provinsi DKI Jakarta. Semoga kerjasama ini meningkatkan kontribusi positif kita bagi Bangsa Indonesia dalam setiap peran dan tugas yang kita jalankan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi keberkahan setiap usaha dan langkah kita semua. Amin.

Wabillaahittaufiq wal hidayah Wassalaamu ‘alaikum Wr. Wb. Jakarta, Januari 2016 Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Mekar Satria Utama NIP 19680623 199311 1 001

-5-

Sambutan Dewan Pengurus Provinsi INKINDO DKI Jakarta Pada Sosialisasi Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi Rabu, 27 Januari 2016 Aula Ditjen Pajak, Jakarta

Assalamualikum Warrahmatullah Wabarakatuh, Selamat Pagi, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, • Yang terhormat, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak - Bapak Mekar Satria Utama., SE, M.P.Acc • Yang terhormat Para Nara Sumber dari Direktorat Peraturan Perpajakan I dan Direktorat Peraturan Perpajakan II. • Yang terhormat, Dewan Pengurus Nasional INKINDO • Yang terhormat Para Ketua DPP Inkindo Seluruh Indonesia yang hadir. • Yang terhormat peserta perusahan Anggota Inkindo DKI Jakarta.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan Karunianya, sehingga kita bisa hadir disini dalam keadaan sehat walafiat.

Dalam suatu kuesioner yang disebarkan kepada Anggota Inkindo DKI Jakarta, tentang jenis kegiatan yang paling diinginkan oleh anggota, ternyata Sosialisasi Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi menduduki peringkat teratas. Hal tersebut mencerminkan kesadaran untuk lebih memahami regulasi perpajakan dan sekaligus menunjukkan ketaatan yang tinggi dari Anggota Inkindo DKI Jakarta terkait dengan perpajakan.

Mengingat hal tersebut maka DPP Inkindo DKI Jakarta secara rutin menyelenggarakn kegiatan Sosialisasi Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi, bekerjasam dengan Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang dilakukan pada hari ini. Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang paling banyak dihadiri oleh Anggota Inkindo DKI Jakarta, disamping sosialisasi tentang Sertifikasi Badan Usaha (SBU). Bahkan jumlah pesertanya melebih jumlah peserta pada acara resmi organisasi, seperti Musyawarah Provinsi dan Rapat Kerja Provinsi Inkindo DKI Jakarta.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Ditjen Pajak yang telah memfasiltasi tempat Sosialisasi dan menyediakan para Nara Sumber yang relevan dengan perpajakan usaha jasa konsultansi. Kegiatan Sosialisasi ini

sebagai bentuk pelayanan kepada Anggota, sehingga peserta tidak

dipungut biaya (gratis)

Hadirin Sekalian yang berbahagia, Dalam suatu kesempatan beraudiensi dengan Bapak Mekar Satria Utama, ada wacana untuk membentuk Tax Center Inkindo, untuk mengoptimalkan pelayanan organisasi di bidang perpajakan jasa konsultansi . Kami menyambut baik gagasan ini, dan sesuai dengan arahan DPN Inkindo Tax Center akan dibentuk di tingkat DPP Inkindo DKI Jakarta, sebagai bentuk pelayanan kepada Anggota. Mengenai Tax Center ini masih dibahas dulu secara internal, bagaimana format yang pas sesuai kebutuhan Inkindo DKI Jakarta. Setelah itu akan ditindaklanjuti dengan MoU antara DPP Inkindo DKI Jakarta dan Ditjen Pajak sebagai payung kerjasama.

DPP Inikindo DKI Jakarta dalam pelaksanaan Program Kerja akan terus meningkatkan pelayanan kepada Anggota, salah satunya dalam waktu dekat akan membangun sistem data base berbasis aplikasi Android, sehingga memudahkan anggota mengakses database keanggotaan Inkindo untuk kepentingan kerjasama dan lain-lain. Disamping itu Inkindo DKI juga akan terus mengoptimalkan fungsi milis, website dan facebook, untuk mendesiminasikan informasi-informasi penting bagi anggota.

Akhir kata kami ucapkan terima dan penghargaan kepada Panitia Penyelenggara dan Setprov Inkindo DKI Jakarta yang telah bekerjakeras dalam persiapan dan pelaksanaan Acara Sosialisasi Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi pada hari ini.

Terima kasih.

Wabilahi Taufik Walhidayah, Wassalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Dewan Pengurus Provinsi INKINDO DKI Jakarta

Ir. Peter Frans Ketua

SUSUNAN ACARA SOSIALISASI PERPAJAKAN USAHA JASA KONSULTASI RABU, 27 Januari 2016

KETERANGAN

No

Waktu

Ac a ra

1

08.30 – 09.00

Registrasi

Panitia

2

09.00 – 09.05

Pembukaan dan Pembacaan Doa

MC dan M. Ali Ridwan Junaedi

3

09.05 – 09.15

Sambutan Direktur P2Humas

Bapak Mekar Satria Utama, S.E,. MP.Acc

4

09.15 – 09.25

Sambutan Ketua Inkindo DKI Jakarta

5

09.25 – 12.25

Penyampaian Materi Sosialisasi oleh Narasumber dan Tanya Jawab

6

12.25 – selesai

Penutupan

Bapak Ir. Peter Frans Tim Direktorat Peraturan Perpajakan I dan Tim Direktorat Peraturan Perpajakan II MC

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013

PAJAK PENGHASILAN

Direktorat Peraturan Perpajakan II

Status Wajib Pajak Konsultan Wajib Pajak Wajib Pajak Badan

Badan Usaha/Badan Hukum Konsultan

Wajib Pajak Orang Pribadi

Orang Pribadi Sebagai Konsultan (Pekerjaan Bebas)

Objek Pajak

penghasilan dari pekerjaan dan pekerjaan bebas

Objek Pajak

Penghasilan

penghasilan dari usaha dan kegiatan penghasilan dari modal

penghasilan lain tambahan kemampuan ekonomis diterima/ diperoleh dikenakan

dari Indonesia/ luar Indonesia untuk konsumsi/ menambah kekayaan

dengan nama dan bentuk apapun

PPh Umum

PPh Final perlakukan tersendiri dalam pengenaan pajak

Bukan Objek Pajak Non Objek Pajak

Pasal 4 ayat (3) UU PPh

bantuan, sumbangan, termasuk zakat hibah kepada keluarga, badan keagamaan, pendidikan, badan sosial, usaha mikro/kecil waisan harta sebagai penggantian penyertaan modal natura sehubungan dengan pekerjaan/ jasa pembayaran dari perusahaan asuransi (kesehatan, kecelakaan, jiwa, beasiswa) dividen dengan persyaratan tertentu iuran yang diterima dana pensiun penghasilan dari penanaman modal dana pensiun bagian laba yang diterima anggota perseroan komanditer yang modalny tidak terbagi atas saham

penghasilan perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha beasiswa sisa lebih badan nirlaba dalam bidang pendidikan dan litbang bantuan/ santunan yang dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PPh ORANG PRIBADI Penghitungan Biasa

Penghitungan dengan Norma

Peredaran Bruto

Peredaran Bruto

(−) Biaya untuk 3M penghasilan

(x) Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Penghasilan Neto (−) Kompensasi Kerugian

Penghasilan Neto (−) PTKP

Penghasilan Neto setelah Kompensasi Kerugian (−) PTKP

Penghasilan Kena Pajak (x) Tarif Pajak


Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan

PPh ORANG PRIBADI Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp36.00.000

untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi

Rp 3.000.000

tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

Rp36.000.000

tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

Rp 3.000.000

tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, paling banyak tiga orang

Lapisan Penghasilan

Tarif Pajak

sampai dengan Rp50.000.000,00

5%

di atas Rp50 Juta – Rp250 Juta

15%

di atas Rp250 Juta – Rp500 Juta

25%

di atas Rp500 Juta

30%

PPh BADAN Peredaran Bruto (−) Biaya untuk 3M penghasilan

Penghasilan Neto (−) Kompensasi Kerugian


Pajak Penghasilan

tahun pajak 2009

28%

sejak tahun pajak 2010

25%

lebih rendah 5% PT dengan 40% saham disetor diperdagangkan di bursa efek di indonesia, dan memenuhi syarat lain

pengurangan 50% dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 bagi WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2015 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penghitungan pajak yang terutang: Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pajak Penghasilan yang terutang: (50% x 25%) x Rp500.000.000,00 = Rp62.500.000,00 Contoh 2: Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2015 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang: 1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas: Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x Rp3.000.000.000,00 = Rp480.000.000,00 2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas: Rp3.000.000.000,00-Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00 Pajak Penghasilan yang terutang: (50% x 25%) x Rp480.000.000,00 25% x Rp2.520.000.000,00 Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang

=Rp 60.000.000,00 =Rp630.000.000,00 (+) -----------------------Rp690.000.000,00

Pemotongan/Pemungutan PPh PPh Pasal 4 ayat (2) •untuk penghasilan tertentu, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah PPh Pasal 15 •untuk Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus, ditetapkan oleh Menteri Keuangan PPh Pasal 21 •untuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan PPh Pasal 22 •oleh entitas tertentu; untuk pembayaran barang oleh bendahara pemerintah, dari WP tertentu yang melakukan impor atau kegiatan usaha bidang lain, dari WP yang membeli barang yang sangat mewah

PPh Pasal 23 •atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan , sewa, imbalan jasa, dibayarkan kepada WP dalam negeri/ BUT PPh Pasal 26 •atas penghasilan yang dibayarkan kepada WP luar negeri

Pemotongan/Pemungutan PPh PPh yang dipotong/ dipungut

Non Final

Final

mengurangi PPh yang dibayar pada akhir tahun pajak

tidak mengurangi PPh yang dibayar pada akhir tahun pajak

penghasilan/ biaya diperhitungkan kembali dalam menentukan PPh pada akhir tahun pajak

penghasilan/ biaya tidak diperhitungkan dalam menentukan PPh pada akhir tahun pajak

MEKANISME PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PEMOTONG (Witholder)

MEMBAYAR

YANG DIPOTONG (Subjek Pajak) Penerima Penghasilan

Pemberi Hasil

OBJEK PEMOTONGAN

BUKAN OBJEK

Psl 4 (2), 15, 21, 22, 23, 26

Psl 4 (3) UU PPh

KEWAJIBAN PERPAJAKAN

* POTONG/PUNGUT * SETOR * LAPOR

SSP Bukti Potong

SPT MASA

ADMINISTRASI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN No

Jenis Pajak

1.

PPh Pasal 21/26

2.

PPh Pasal 22

Batas Waktu Penyetoran

Batas Waktu Pelaporan SPT

Tgl 10 bulan berikutnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir -14 hari stlh masa pajak berakhir -idem -20 hari stlh masa pajak berakhir

-Bendahara Pemerintah -Bea Cukai -Industri Tertentu

-Pada hari yang sama dengan pembayaran -1 hr setelah pemungutan -Tgl 10 bulan berikutnya

3.

PPh Pasal 23/26

Tgl 10 bulan berikutnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

4.

PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 4 ayat (2) setor sendiri

Tgl 10 bulan berikutnya 20 hari setelah Masa Tgl 15 bulan berikutnya Pajak berakhir

PPh Pasal 23

PEMOTONG (Witholder) • WB Badan - DN • WP OP tertentu yg ditunjuk oleh Dirjen Pajak • BUT • Penyelenggara kegiatan • Perwakilan perusahaan LN

Membayar

•Perwakilan NA •Organisasi Internasional

•WP Dalam Negeri: • Orang Pribadi • Badan •BUT

BUKAN OBJEK OBJEK

BUKAN PEMOTONG

YANG DIPOTONG (SUBJEK PAJAK)

• Dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan • Sewa penggunaan harta • Jasa teknik • Jasa manajemen • Jasa konsultan • Jasa lain

• Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank • sewa guna usaha dengan hak opsi • SHU Koperasi • Dividen OP • Dividen yg diterima PT, Koperasi, BUMN/D dengan syarat tertentu • Bagian laba yg diterima anggota dari CV, Persekutuan, Fa dan sejenisnya

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23

HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI

SEWA DAN JASA LAINNYA

2%

15 % DASAR PEMOTONGAN

PENGHASILAN/JUMLAH BRUTO

PPh PASAL 4 ayat (2) - Konstruksi Subjek Pajak : Badan dan Orang Pribadi Objek Pajak : Penghasilan dari usaha jasa konstruksi Sifat pengenaan : final Dasar pengenaan : 1. Jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; atau 2. Jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, Mekanisme pemotongan : • Dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau • Disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. • • • •

Istilah Penting dalam PPh Usaha Jasa Konstruksi: 1. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. 2. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. 3. Pelaksunaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build). 4. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. 5. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan

Usaha Jasa Konstruksi Layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi

Tarif Bentuk jasa

Kualifikasi Pengusaha

Sertifikasi

2%

Pelaksanaan Konstruksi

Usaha Kecil

bersertifikat

3%


Usaha Menengah atau Usaha Besar

bersertifikat

4%


-

Tidak bersertifikat

4%

Perencanaan/Pengawasan Konstruksi

bersertifikat

6%

Perencanaan/Pengawasan Konstruksi

Tidak bersertifikat

Apabila penyedia jasa adalah BUT, maka laba setelah dikenakan PPh final dikenakan lagi PPh Pasal 26 (4) sesuai ketentuan yang berlaku PP Nomor 51 Tahun 2008 s.t.d.t.d PP Nomor 40 Tahun 2009

17


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 32/PJ/2015 PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI Subdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh & PPh OP Direktorat Peraturan Perpajakan II

1

Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun

1. Pekerjaan; 2. Jasa; 3. Kegiatan yang dilakukan orang pribadi

SPDN

SPLN

PPh Pasal 21

PPh Pasal 26

2

Pemotong PPh Pasal 21/26 • pemberi kerja yang terdiri dari: a. orang pribadi dan badan; b. cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut. • bendahara atau pemegang kas pemerintah • dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain • orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa • Penyelenggara kegiatan 3

Pemberi kerja bukan pemotong PPh Pasal 21/26

• •

Kantor perwakilan negara asing Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan • Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sematamata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

4

Penerima penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21/26 • •

pegawai; penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya; • bukan pegawai; •

anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai;

• •

mantan pegawai; peserta kegiatan: – Peserta perlombaan – Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja – Peserta/anggota kepanitiaan – Peserta pendidikan, pelatihan – Peserta kegiatan lainnya

5

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21/26 • • •

• • • • • •

penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur penghasilan penerima pensiun secara teratur uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun; penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas imbalan kepada bukan pegawai; imbalan kepada peserta kegiatan; imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama; imbalan kepada mantan pegawai; penarikan dana pensiun oleh pegawai. Termasuk: Natura/Kenikmatan dari: • •

Wajib Pajak PPh Final Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus 6

Penghitungan besarnya penghasilan

Uang rupiah

Uang asing

sesuai dengan yang diterima/diperoleh

Kurs Menteri Keuangan

Natura/kenikmatan an

Harga Pasar

7

Penghasilan yang tidak dikenakan PPh Pasal 21/26 • • •

• •

Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh

8

PPh Pasal 21: Pegawai tetap dan Penerima Pensiun Berkala

Setiap Masa Pajak, kecuali Masa Pajak terakhir

Perkiraan Penghasilan Neto yang akan diterima selama setahun,  Penghasilan teratur sebulan dikali 12

Masa Pajak terakhir

Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan PPh yang telah dipotong masamasa sebelumnya

9

Masa Perolehan Penghasilan Kurang dari 12 Bulan

Disetahunkan

1. WP OP DN meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya; 2. Orang asing mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan; 3. Karyawan pindah cabang

Tidak Disetahunkan

1. WP OP DN mulai bekerja pada tahun berjalan; 2. WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja yang lain

10

Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai tetap

Penerima pensiun

Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja

Uang Pensiun Berkala

Dikurangi dengan

Dikurangi dengan

1. Biaya jabatan, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan 2. Iuran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri

Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 perbulan

Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan) Dikurangi PTKP Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17 11

PTKP: (PMK 122/PMK.010/2015) Rp36.000.000,-

Untuk diri Wajib Pajak

Rp3.000.000,-

Tambahan utk WP Kawin

Rp3.000.000,-

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang

penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender 12

PTKP Karyawati

Kawin

Hanya untuk diri sendiri

Kawin Suami tidak berpenghasilan

1. Diri sendiri; 2. Status kawin; 3. Tanggungan maks 3.

Tidak Kawin

1. Diri sendiri; 2. Tanggungan maks 3.

menunjukkan ket. tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/ memperoleh penghasilan

13

Tarif

Sampai dengan Rp 50 juta

5%

Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta

Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

15%

Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta

25%

Di atas Rp 500 juta

30% 14

PPh Pasal 21: Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan

Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 8.200.000

Upah/Uang Saku Harian Dikali 12 ≤ 300.000

> 300.000

Dikurangi PTKP Setahun

Tidak Dipotong

Dikurangi 300.000

Penghasilan Kena Pajak

Dipotong 5%

Dikenakan Tarif Ps 17

Upah kumulatif > Rp3jt s.d. Rp8,.2 jt sebulan Upah sehari dikurangi PTKP sehari Tarif PPh 21 = 5%

PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan 15

PPh Pasal 21: Bukan Pegawai

berkesinambungan

(50 % x Ph Bruto)

Berkesinambungan Ex Pasal 13 ayat (1)

Dikurangi

(50 % x Ph Bruto)

PTKP sebulan, Dihitung secara kumulatif

Dihitung secara kumulatif

Tidak berkesinambungan

(50 % x Ph Bruto)

Dalam hal Dokter Yang Praktik di RS/Klinik Jumlah Penghasilan Bruto adalah Sebesar Jasa Dokter Yang Dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelum Dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik 16

PPh Pasal 21: Lainnya Dewan Komisaris/ Pengawas non Pegawai tetap

Mantan Pegawai

honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur

jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur

Peserta program Pensiun yang masih Berstatus pegawai

penarikan dana pensiun

Tarif Pasal 17 atas Penghasilan Bruto 17

PPh Pasal 21: Peserta Kegiatan Tarif Pasal 17 UU PPh

Penghasilan Bruto

Penghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah 18

TETAP

Ph NETO - PTKP

PEGAWAI

BULANAN TIDAK TETAP HARIAN

Ph BRUTO - PTKP Ph BRUTO – 300 RIBU Ph BRUTO(>3jt s.d. 8,2 jt) – PTKP Harian Ph BRUTO(>8,2jt) – PTKP

PENSIUNAN

BERKALA

BERKESINAMBUNGAN BUKAN PEGAWAI

BERKESINAMBUNGAN ex Psl 13 (1) TIDAK BERKESINAMBUNGAN

KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI PESERTA KEGIATAN

Ph NETO - PTKP ((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan) Kumulatif (50% X Ph Bruto) Kumulatif 50 % x Ph Bruto Ph Bruto Kumulatif Ph Bruto 19

Penerima penghasilan tidak ber-NPWP PPh Pasal 21 sebesar 120% lebih tinggi daripada PPh Pasal 21 yang seharusnya (20% lebih tinggi) Setelah pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember

merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh

Ber-NPWP

sebelum pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember

Diperhitungkan oleh pemotong dengan PPh Pasal 21 bulanbulan selanjutnya

Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final

20

Ketentuan Khusus

1. Uang Pesangon 2. Uang Manfaat Pensiun 3. THT/JHT yang dibayarkan sekaligus

PP 68 Tahun 2010

Penghasilan bersumber dari APBN/D yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota, TNI/Polri, dan Pensiunannya

PP 80 Tahun 2010 21

PPh Pasal 26 Tarif Pasal 26: 20 %

Penghasilan Bruto

Memperhatikan Ketentuan P3B 22

Saat terutang PPh Pasal 21/26

Penerima penghasilan

Pemotong

Saat dilakukannya pembayaran atau saat terutangnya penghasilan

akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan

23

Kewajiban Pemotong • •

• • • • •

Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir. Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan

24

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

•

Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2) – diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti

•

Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – Dibuat setiap kali ada pemotongan – Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan

•

Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21

25

Kewajiban Penerima Penghasilan

•

Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP

•

Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri

•

Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai Pensiun

•

Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya

26

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Budiyanta pada tahun 2013 bekerja di PT Aman Bahagia dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,00. Budiyanta menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2013 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 10.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2013. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Budiyanta menerima rapel sejumlah Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2013). Pada bulan Oktober 2013 menerima bonus tahunan sebesar Rp 20.000.000,00.

27

A.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji Bulanan Gaji sebulan Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 8.000.000) Rp 400.000 Iuran Pensiun Rp 200.000 Penghasilan Neto sebulan Penghasilan Neto setahun (12 x Rp 7.400.000,00 ) PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 36.000.000 - tambahan WP kawin Rp 3.000.000 Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp 49.800.000,00 = Rp 2.490.000

PPh Pasal 21 sebulan Rp 2.490.000,00 : 12

= Rp

Rp

8.000.000

Rp Rp Rp

600.000 7.400.000 88.800.000

Rp Rp

39.000.000 49.800.000

207.500

28

B.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel Gaji sebulan Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 10.000.000) = Rp 500.000 Iuran Pensiun = Rp 200.000 Penghasilan Neto sebulan Penghasilan Neto setahun ( 12 x Rp 9.300.000,00 ) PTKP setahun : Rp 36.000.000 - untuk diri sendiri - tambahan WP kawin Rp 3.000.000 Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 22.600.000,00 = Rp 3.390.000 Rp 5.890.000 PPh Pasal 21 sebulan Rp 5.890.000,00 : 12 Rp 490.833 PPh Pasal 21 Januari s.d Juni 2013 seharusnya adalah : 6 x Rp 490.833,00 PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Juni 2013 6 x Rp 207.500,00 (dari perhitungan contoh A) PPh Pasal 21 untuk uang rapel

Rp

10.000.000

Rp Rp Rp

700.000 9.300.000 111.600.000

Rp Rp

39.000.000 72.600.000

Rp

2.944.998

Rp Rp

1.245.000 1.699.998 29

C.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Bonus Gaji setahun (12 x Rp 10.000.000,00) Bonus Penghasilan bruto setahun Pengurangan : Biaya Jabatan (5% xRp 140.000.000,00) = Rp 7.000.000,00 *Biaya Jabatan dlm setahun maksimal Rp 6.000.000,00 Iuran Pensiun (12 x Rp 200.000,00) Penghasilan Neto setahun Gaji + Bonus PTKP setahun : - untuk diri sendiri Rp 36.000.000 - tambahan WP kawin Rp 3.000.000 Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 setahun atas Gaji + Bonus : 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000 15% x Rp 42.600.000,00 = Rp 6.390.000 8.890.000 PPh Pasal 21 atas Gaji (dari contoh B) Rp 5.890.000 PPh Pasal 21 atas Bonus Rp 3.000.000

Rp Rp

6.000.000 2.400.000

Rp Rp Rp

120.000.000 20.000.000 140.000.000

Rp Rp

8.400.000 131.600.000

Rp Rp

39.000.000 92.600.000

30

31


Pajak Penghasilan Pasal 23

OUTLINE Dasar Hukum Pemotong PPh Pasal 23

PPh Pasal 23

Objek PPh Pasal 23

Tarif

Pengecualian

2

Dasar Hukum 1.

Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan

2.

PMK Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

3.

PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

5.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

6.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan  Pasal 2 ayat (2) huruf c  Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4)

3

Pemotong 1. 2. 3. 4. 5. 6.

badan pemerintah; subjek pajak badan dalam negeri; penyelenggara kegiatan; bentuk usaha tetap; perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong

4

Orang Pribadi yang Ditunjuk Sebagai Pemotong PPh Pasal 23 a.

Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan; yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak

wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa

Tarif dan Objek 1. Dividen (kecuali dividen yg diterima orang pribadi); 2. Bunga; 3. Royalti; 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya ( exc Pasal 21) 15 %

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ( exc sewa Pasal 4 ayat 2 ) 2. Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa lain ( exc Pasal 21)

2%

Jumlah bruto tidak termasuk PPN (Dalam hal penerima penghasilan tidak ber-NPWP, dikenakan tarif 100 (seratus persen) lebih tinggi

6

Jenis Jasa lain PMK Nomor 141/PMK.03/2015 a. b. c. d. e. f. g. h.

Jasa penilai (appraisal); Jasa aktuaris; Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; Jasa hukum; Jasa arsitektur; Jasa perancang kota dan arsitektur landscape; Jasa perancang (design); Jasa pengeboran (drilling)di bidang penambangan migas, kecuali yang dilakukan oleh BUT; i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas; j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas; k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; l. Jasa penebangan hutan; m. Jasa pengolahan limbah; n. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services) o. Jasa perantara dan/atau keagenan; 7

Jenis Jasa lain PMK Nomor 141/PMK.03/2015 p.

Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI; q. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI; r. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; s. Jasa mixing film; t. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slede, klise, banner, pamphlet, baliho, dan folder; u. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; v. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website; w. Jasa internet termasuk sambungannya; x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data informasi, dan/atau program;

8

Jenis Jasa lain PMK Nomor 141/PMK.03/2015 y.

z.

aa. ab. ac. ad. ae.

Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/ atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ a tau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/ atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi darat, laut dan udara; Jasa maklon; Jasa penyelidikan dan keamanan; Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/ atau jasa periklanan; 9

Jenis Jasa lain PMK Nomor 141/PMK.03/2015 af. ag. ah. ai. aj. ak. al. am. an. ao. ap.

Jasa pembasmian hama; Jasa kebersihan atau cleaning service; Jasa sedot septic tank; Jasa pemeliharaan kolam; Jasa katering atau tata boga; Jasa freight forwarding; Jasa logistik; Jasa pengurusan dokumen; Jasa pengepakan; Jasa loading dan unloading; Jasa laboratorium dan/ atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian akademis; aq. Jasa pengelolaan parkir; ar. Jasa penyondiran tanah; as. Jasa penyiapan dan/ atau pengolahan lahan; 10

Jenis Jasa lain PMK Nomor 141/PMK.03/2015 at. au. av. aw. ax. ay. az. ba. bb. bc. bd. be. bf.

Jasa pembibitan dan/ atau penanaman bibit; Jasa pemeliharaan tanaman; Jasa pemanenan; Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/ atau perhutanan; Jasa dekorasi; Jasa pencetakan/penerbitan; Jasa penerjemahan; Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan; Jasa pelayanan kepelabuhanan; Jasa pengangkutan melalui jalur pipa; Jasa pengelolaan penitipan anak; Jasa pelatihan dan/ atau kursus; Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM; 11

Jenis Jasa lain PMK Nomor 141/PMK.03/2015 bg. bh. bi. bj.

Jasa sertifikasi; Jasa survey; Jasa tester, dan Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12

Jumlah Bruto Jumlah Bruto: a. untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap; b. untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk: 1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa; (dibuktikan dgn kontrak kerja dan daftar pembayaran); 2. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dgn faktur pembelian barang atau material); .

13

Jumlah Bruto 3. pembayaran kepada pihak ketiga untuk selanjutnya dibayarkan melalui penyedia jasa (dibuktikan dgn faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis); 4. pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga(dibuktikan dgn faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga). c. Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud huruf b, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

. 14

Pengecualian Pemotongan PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri

15

Definisi 1. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta: penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. 2. Jasa Teknik: pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi : a. pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik; b. pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau c. pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa. 16

Definisi 3. Jasa Manajemen: pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen. 4. Jasa Konsultan: pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

17

Pengecualian 1. 2. 3. 4. 5. 6.

penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan leasing dengan hak opsi; dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh; bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh; sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan

. 18

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Dasar Hukum  Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh : Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum. Penyederhanaannya yakni WP hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto (omzet ).  Pasal 17 ayat (7) UU PPh : Pada intinya penerbitan PP 46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Objek, Subjek dan Tarif Objek Pajak

Penghasilan dari usaha Tidak termasuk: a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas; b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final dengan ketentuan tersendiri; c. Penghasilan dari usaha di luar negeri.

Subjek Pajak

a. Orang pribadi; b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Tidak termasuk: a. WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya. b. WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar.

Tarif Pajak

Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet)

Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final 1. Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan, yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar. 2. Untuk penentuan pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha: a. bagi Wajib Pajak badan yang baru harus memperhatikan saat beroperasi secara komersial. b. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang baru: 1) peredaran bruto tahun terakhir (setahun atau disetahunkan, dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan). 2) akumulasi peredaran bruto dari bulan berdiri s.d. bulan sebelum PP ini berlaku, yang disetahunkan (dalam hal WP baru terdaftar pada Januari s.d. Juni 2013). 3) peredaran bruto bulan pertama disetahunkan (dalam hal WP baru terdaftar setelah 1 Juli 2013).

Penyetoran dan Pelaporan  Penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.  SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP sudah validasi NTPN tidak perlu lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).  Wajib Pajak dapat melakukan Pembayaran Pajak melalui: a. Loket Bank/Pos Persepsi b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Surat Keterangan Bebas  Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013, dikecualikan dari pemotongan atau pemungutan pajak.  Pengecualian pemotongan atau pemungutan pajak dimaksud dilaksanakan melalui Surat Keterangan Bebas yang dapat diajukan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

SISTEM PEMBAYARAN PAJAK ELEKTRONIK [BILLING SYSTEM] DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN G2)

Januari 2016 Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN

DASAR HUKUM PMK-242/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK PMK – 32/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK PER – 26/PJ/2014 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

Direktorat Jenderal Pajak

DASAR HUKUM PMK-242/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK Psl. 11

Ayat (1) Pembayaran dan Penyetoran Pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau Sarana Administrasi lain yang disamakan dengan SSP Ayat (2) ........... Ayat (3) Sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa : a. BPN atas Pembayaran dan Penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung ke bank/pos persepsi b. ........


DASAR HUKUM PER – 26/PJ/2014 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK Psl. 2

(1) Wajib Pajak dapat melakukan Pembayaran/Penyetoran Pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik (2) ........... (3) ........... (4) ........... (5) Transaksi pembayaran/penyetoran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui bank/pos persepsi dengan menggunakan Kode Billing


PERBEDAAN SISTEM MPN-G1 & MPN-G2 Deskripsi

MPN-G1

MPN-G2

Infrastruktur: • Biller • Settlement

• •

NTPN 16 digit

Numerik (0,1,2..9)

Kombinasi Alphabet (A,B,C..Z) dan Numerik (0,1,2..9)

Data Reversal & Tidak Diakui

Diperbolehkan dengan syarat & kondisi tertentu

Tidak diperbolehkan

Pencatatan Pembayaran & Pelimpahan

• •

Tiap cabang bank KPPN Mitra Kerja

• •

1 cabang bank didaftarkan KPPN Khusus Penerimaan

Data Rekonsiliasi

• •

Rekon atas (Bank: H+1) Rekon Bawah (DJPB)

•

Notifikasi pembayaran on-line dari Settlement ke Biller Rekon Transaksi dari DJPB

DJP

• •

• Channel pembayaran

Teller, e-Tax Bank


Masing-masing biller (DJP, DJBC & DJA) DJPB

Teller, e-Tax Bank, Internet Banking, ATM, EDC

ARSITEKTUR MPN G2 Biller DJP

Biller DJBC

Biller DJA

Proses Billing

Proses Billing

Proses Billing

Data Tagihan

Data Tagihan

Data Tagihan

Settlement DJPBN Monitor

Data Pembayaran Switching

Bank/Pos

Bank/Pos

Sumber: dimodifikasi dari bahan presentasi PT. Finnet Indonesia

Teller


e-Banking

Non Bank

PROSES BISNIS MPN G2


BILLING SYSTEM Apa itu Sistem Billing Pajak? Sistem untuk merekan surat setoran pajak secara eletronik dan menghasilkan “Kode Billing” untuk proses pembayaran Kode Billing


PEMBUATAN KODE BILLING 1

Melalui Portal DJP SSE (sse.pajak.go.id) SSE2 (sse2.pajak.go.id)

2

Melalui Fasilitas Bank Persepsi atau Pihak Lain yang ditunjuk DJP BANK/POS PERSEPSI PIHAK LAIN


BILLING SYSTEM

1 DAFTAR


2

BUAT BILLING

3

BAYAR BILLING

PROSES PEMBUATAN BILLING Direktorat Jenderal Pajak

BUAT BILLING PADA PORTAL DJP

SSE


SSE2 (DJP ONLINE)

Buat Billing

Bayar Billing

BUAT BILLING PADA PORTAL DJP SSE • Laman berdiri sendiri

SSE2 • Terintegrasi dengan DJP Online

• Mengakomodasi • Mengakomodasi pemotongan/pemungutan atas pemotongan/pemungutan atas NPWP NPWP lain atau Non-NPWP (00.000.000.0lain terbatas hanya pada jenis peserta xxx.000) tidak terbatas pada jenis peserta user bendahara. tetapi berdasarkan jenis pajak dan jenis setoran tertentu • Pendaftaran baru tidak memerlukan E-FIN (Electronic Filing Identification Number)

• Pendaftaran baru penggunaan SSE di DJP Online memerlukan E-FIN

• Satu alamat email dapat didaftarkan untuk beberapa akun SSE (beberapa NPWP).

• Satu alamat email hanya dapat didaftarkan untuk satu akun DJP Online (satu NPWP).


Buat Billing

Bayar Billing

BUAT BILLING PADA PORTAL DJP Daftar Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran untuk Pemotongan/Pemungutan atas NPWP lain atau NPWP nol (00.000.000.0-xxx.000) MAP

KJS

411128

403

411211

101

411211

102

411211

103

Pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut. Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Pembayaran PPN terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean. Pntuk pembayaran PPN terutang atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean. Pembayaran PPN terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri.

411211

900

Penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut.

411122 411128

900 402

Uraian


Buat Billing

Bayar Billing

BUAT BILLING PADA PORTAL DJP 1

.

Pengguna SSE lama

2 3

Pengguna DJP Online

Login ke SSE2 dengan NPWP dan PIN SSE Lama

Dapat menggunakan SSE2 dengan memilih tambah fitur e-Billing pada profil DJP Online

Pengguna SSE lama dan DJP Online Login ke SSE2 dengan NPWP dan password DJP Online


Buat Billing

Bayar Billing

BUAT BILLING PADA PORTAL DJP Login ke Situs SSE (https://sse.pajak.go.id) Masukkan NPWP dan PIN yang dikirim ke e-mail


Buat Billing

Bayar Billing

BUAT BILLING PADA PORTAL DJP .

Form Input data SSP Billing

Elemen data SSP yang dipilih/input


Buat Billing

Bayar Billing


Konfirmasi Input Data SSP

KLIK OK KLIK SIMPAN Direktorat Jenderal Pajak

Buat Billing

Bayar Billing


Konfirmasi Menerbitkan Kode Billing

KLIK TERBITKAN KODE BILLING


Buat Billing

Bayar Billing


Cetak Kode Billing KODE BILLING (15 DIGIT) AKTIF 7 x 24 JAM

KLIK CETAK Direktorat Jenderal Pajak

KLIK SAVE

Buat Billing

Bayar Billing


Login ke Situs DJP Online(https://djponline.pajak.go.id) Masukkan NPWP dan Password


Buat Billing

Bayar Billing


Form Input data SSP Billing

Pilihan Input dan Isi NWP Lain


Buat Billing

Bayar Billing


Kode Billing diterbitkan

Kode Billing berlaku 7x24 jam


Buat Billing

Bayar Billing


Cetakan Kode Billing


Buat Billing

Bayar Billing

BUAT BILLING MELALUI BANK/POS PERSEPSI . Pembuatan Billing melalui Biller CA (Collecting Agent)

Teller Internet Banking Back Office


No BillerCA

Ket

1

BNI

Internet banking (corporate)

2

BRI

Internet banking

3

Mandiri

Internet banking (corporate)

4

CIMB Niaga

Internet banking

5

Danamon

Internet Banking (corporate)

6

Citibank

Back office Internet Banking (corporate)

7

Mizuho

Back office

8

Standard Chartered Internet Banking (corporate)

Buat Billing

Bayar Billing

BUAT BILLING MELALUI BANK/POS PERSEPSI . 1. Pilih Menu Pembayaran -> MPN -> Buat Billing Pajak


Buat Billing

Bayar Billing

BUAT BILLING MELALUI BANK/POS PERSEPSI . 2. Input elemen data SSP Elektronik


Buat Billing

Bayar Billing

BUAT BILLING MELALUI BANK/POS PERSEPSI . 3. Hasil input dan penerbitan Kode Billing


Buat Billing

Bayar Billing

BUAT BILLING MELALUI BANK/POS PERSEPSI . 4. Kode Billing diterbitkan


Buat Billing

Bayar Billing

BUAT BILLING MELALUI PIHAK LAIN  

 

Penjajakan kerjasama dengan operator Telkomsel untuk pembuatan ID Billing menggunakan teknologi telepon seluler. WP sekaligus pelanggan Telkomsel dapat membuat billing pajak dengan memanfaatkan USSD Menu Browser (UMB) Telkomsel dengan kode akses *141*500# Pelanggan dikenakan biaya tarif sms reguler untuk pembuatan billing. Operator seluler lain (Indosat dan XL) masih dalam proses pengembangan.


Buat Billing

Bayar Billing

BUAT BILLING MELALUI PIHAK LAIN .

Menu Utama Perekaman Billing Dial *141*500#


Pilihan Menu NPWP sudah register atau belum

Buat Billing

Input Kode Akun Pajak

Bayar Billing


Input kode jenis setoran


Input masa pajak

Buat Billing

Input tahun pajak

Bayar Billing


Input nominal pajak


Konfirmasi hasil perekaman

Buat Billing

SMS hasil konfirmasi

Bayar Billing

PROSES PEMBAYARAN BILLING Direktorat Jenderal Pajak

PEMBAYARAN BILLING . PMK - 242/PMK.03/2014

Psl. 10 Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui : a. Layanan pada loket/teller b. Layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya Pada Bank/Pos Persepsi

PER - 26/PJ/2014

Psl. 3 Transaksi Pembayaran/penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) dapat dilakukan melalui Teller Bank/Pos persepsi, ATM, Internet Banking dan EDC Buat Billing Direktorat Jenderal Pajak

Bayar Billing

PEMBAYARAN BILLING .

DAPAT DILAKUKAN MELALUI

INTERNET BANKING

MOBILE BANKING

COUNTER / TELLER

ATM Buat Billing Direktorat Jenderal Pajak

EDC

Bayar Billing

PROGRESS IMPLEMENTASI SISTEM MPN G2 PADA BANK/POS PERSEPSI BERDASARKAN CHANNEL LAYANAN (Data Update 6 Januari 2016)

No

Bank/Pos Persepsi

Mata Uang

Teller

ATM

IB

MB

EDC

1

Bank Rakyat Indonesia

IDR, USD

√

√

√

-

√

2

Bank Negara Indonesia

IDR, USD

√

√

√

-

√

3

Bank Mandiri

IDR, USD

√

√

√

-

√

4

Bank CIMB Niaga

IDR

√

-

√

-

-

5

Pos Indonesia

IDR

√

-

-

-

-

6

BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

IDR

√

√

-

-

-

7

Citibank, N.A

IDR

√

-

-

-

-

8

BPD Jawa Barat Banten

IDR

√

√

-

-

-

9

Bank Central Asia

IDR

√

√

√

-

-

10

Bank Internasional Indonesia

IDR

√

-

√

-

-

11

Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ. LTD Jakarta

IDR

√

-

-

-

-

12

Bank BNI Syariah

IDR

√

-

-

-

-

13

BPD Kalimantan Selatan

IDR

√

-

-

-

-

14

BPD Riau Kepri

IDR

√

-

-

-

-

15

Bank Nusantara Parahyangan

IDR

√

-

-

-

-


No

Bank/Pos Persepsi

Mata Uang

Teller

ATM

IB

MB

EDC

16

BPD Nusa Tenggara Timur

IDR

√

-

-

-

-

17

BPD Lampung

IDR

√

-

-

-

-

18

BPD Sumatera Barat

IDR

√

√

-

-

-

19

BPD Sulawesi Utara

IDR

√

√

-

-

-

20

Bank Pan Indonesia

IDR

√

-

-

-

-

21

BPD Sumatera Utara

IDR

√

-

-

-

-

22

HSBC

IDR

√

-

√

-

-

23

BPD Jawa Timur

IDR

√

√

-

-

-

24

Deutsche Bank AG Jakarta

IDR

√

-

-

-

-

25

Bank DBS Indonesia

IDR

√

-

√

-

-

26

Bank Permata

IDR

√

-

√

-

-

27

Bank Tabungan Negara

IDR

√

-

-

-

-

28

Bank Mizuho Indonesia

IDR

√

-

-

-

-

29

BPD Bali

IDR

√

-

√

√

-

30

Bank UOB Indonesia

IDR

√

-

-

-

-

31

Bank Aceh

IDR

√

-

-

-

-


No

Bank/Pos Persepsi

Mata Uang

Teller

ATM

IB

MB

EDC

32

Bank Ekonomi Raharja

IDR

√

-

-

-

-

33

BPD Kalimantan Timur

IDR

√

√

-

-

-

34

BPD Bengkulu

IDR

√

-

-

-

-

35

Bank Danamon Indonesia

IDR

√

-

√

-

-

36

Bank Syariah Mandiri

IDR

√

-

-

-

-

37

BPD Nusa Tenggara Barat

IDR

√

-

-

-

-

38

Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

IDR

√

-

-

-

-

39

Bank Artha Graha Internasional

IDR

√

-

-

-

-

40

Bank DKI

IDR

√

-

-

-

-

41

Bank ANZ Indonesia

IDR

√

-

-

-

-

41

BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

IDR

√

-

-

-

-

43

BPD DI Yogyakarta

IDR

√

√

-

-

-

44

Standard Chartered Bank

IDR

√

-

√

-

-

45

Bank of America

IDR

√

-

-

-

-

46

KEB Hana Bank

IDR

√

-

-

-

-


No

Bank/Pos Persepsi

Mata Uang

Teller

ATM

IB

MB

EDC

47

BPD Sulawesi Tengah

IDR

√

√

-

-

-

48

Bank Sinarmas

IDR

√

√

√

-

-

49

BPD Kalimantan Tengah

IDR

√

√

-

-

-

50

BPD Jawa Tengah

IDR

√

√

-

-

-

51

Bank OCBC NISP

IDR

√

√

√

-

-

52

BPD Papua

IDR

√

-

-

-

-

53

BPD Maluku

IDR

√

√

-

-

-

54

BPD Kalimantan Barat

IDR

√

√

-

-

-

55

Bank Metro Express

IDR

√

-

-

-

-

56

Bank Maspion Indonesia

IDR

√

-

-

-

-

57

Bank ICBC Indonesia

IDR

√

-

-

-

-

58

Bank Commonwealth

IDR

√

-

-

-

-

59

Bank MNC International

IDR

√

-

-

-

-

60

JP Morgan Chase Bank

IDR

√

-

-

-

-

BPN (BUKTI PENERIMAAN NEGARA) . PER – 26/PJ/2014

Pasal 3 ayat (2) Atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), WP menerima BPN sebagai bukti setoran. Pasal 3 ayat (3) BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk: • Teller (over the counter), diterbitkan dalam bentuk Dokumen Bukti Pembayaran; • ATM,dan EDC diterbitkan dalam bentuk struk bukti transaksi; • Internet banking, diterbitkan dalam dokumen elektronik yang dapat dicetak oleh Wajib Pajak.


BPN (BUKTI PENERIMAAN NEGARA) Keabsahan BPN (PMK-242/PMK.03/2014) • Bukti Penerimaan Negara (BPN) termasuk salinan dan fotokopinya merupakan ‘sarana administrasi lain’ yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak. • Apabila terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan data pembayaran menurut MPN, maka yang dianggap sah adalah data pembayaran menurut MPN.


BPN (BUKTI PENERIMAAN NEGARA) .

BPN dari ATM dan Internet Banking


Penerapan MPN-G2 dan Perpanjangan MPN-G1 di 2016 .

Mulai 1 Januari Pembayaran Penerimaan Negara dilakukan dengan MPN-G2 melalui billing sistem MPN-G1 berakhir tanggal 31 Desember 2015 kecuali Bank BUMN, BPD, dan Pos Indonesia yang masih dapat melayani hingga 30 Juni 2016


TERIMA KASIH

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.Kav 40-42 TELP. (021) 5250208 www.pajak.go.id


ASPEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS USAHA JASA KONSULTASI

Direktorat Peraturan Perpajakan I

Pokok Bahasan: 1. Pemungutan dan Penyetoran PPN a. Pemungutan PPN atas proyek didanai APBN/ APBD/Proyek Swasta b. Kapan dikenakan sebagai Wajib Bayar (WaBa) dan Wajib Pungut (WaPu) c. Pembahasan Contoh Siklus Transaksi Usaha Jasa Kontruksi 2. Pemungutan dan Penyetoran PPN atas Proyek yang didanai Loan/Grant

Pemungutan dan Penyetoran PPN

Overview Kewajiban PKP Siklus Kewajiban PKP di bidang PPN setiap bulan

3M PKP SPT Masa PPN 3. Melapor Dengan lampiran SSP ke KPP

4

Skema Umum Pemungutan dan Penyetoran PPN

NEGARA PPN Harga + PPN

PENJUAL PKP

Faktur Pajak

PEMBELI

Barang/ Jasa

 Faktur Pajak dibuat saat Penyerahan BKP/JKP  Penyetoran PPN akhir bulan setelah penyerahan sebelum pelaporan

5

Skema Pasal 16A UU PPN (Pemungut PPN)

NEGARA PPN Harga tanpa PPN

PENJUAL PKP

Faktur Pajak

PEMBELI

PEMUNGUT PPN

Barang/ Jasa

6

Pemungutan PPN oleh Pemungut PPN  Pemungut PPN : Bendahara Pemerintah, BUMN, Badan Usaha Tertentu  PPN atas penyerahan BKP/JKP kepada Bendahara Pemerintah, BUMN, dan Badan Usaha Tertentu dipunggut dan disetor oleh Pemungut PPN

7

Pemungutan PPN  Pemungut PPN : Bendahara Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah. SSP diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah tetapi penandatanganan SSP oleh Bendahara Pemerintah atas nama PKP Rekanan.

 Pemungut PPN : BUMN dan Badan Usaha Tertentu Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN. Pembuatan Faktur Pajak oleh Rekanan dan Pemungutan PPN oleh BUMN harus dilakukan pada saat: 1. penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP; 2. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP; atau 3. penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. SSP diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan tetapi penandatanganan SSP oleh BUMN atau Badan Usaha tertentu atas nama PKP Rekanan. 8

Pemungutan dan Penyetoran PPN atas Proyek yang didanai Loan/Grant

DASAR HUKUM • PERATURAN PEMERINTAH No. 42 THN 1995 stdtd PERATURAN PEMERINTAH No. 25 THN 2001 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM dan PPh dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan dana pinjaman luar negeri

• KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/KMK.01/1996 stdd 486/KMK.04/2000 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri

SKEMA PPN ATAS PROYEK YANG DIDANAI DARI LOAN/GRANT Luar Negeri

Dalam Negeri Perjanjian dan aliran dana hibah

Pemerintah RI dana

Proyek Pemerintah/Satker -

Impor BKP Pemanfaatan JKP Pemanfaatan BKP tidak berwujud

Penunjukkan

PPN Tidak dipungut

DIPA dana

PPN Tidak dipungut atas Penyerahan hasil proyek

Kontraktor utama

Perolehan dalam negeri Terutang PPN

PP 42 tahun 1995

TERIMA KASIH

CONTOH SIKLUS TRANSAKSI PERPAJAKAN DARI BIDANG USAHA KONSULTAN NON KECIL; Berikut adalah ringkasan transaksi/sisklus perpajakan dari PT. XYZ dengan Grad besar/non kecil usaha konsultansi ...omzet tahunan lebih dari Rp 4.800.000.000, berikut adala kutipan salah satu transaksi proyek yang terjadi selama tahun buku 2015 sbb:

5 Juni 2015; Diitanda tangani kontrak pekerjaan Bantuan teknik pengelolaan SANIMAS di lingkungan kementrian PUPR Rp 3.678.465.000 pekerjaan akan berakhir tgl 14 Desember 2015 12 Juni 2015; Diajukan tagihan Uang muka pekerjaan Bantuan teknik pengelolaan SANIMAS 20% Rp 735.693.000 SSP PPN Rp 66.881.182 SSP PPh dipotong 2% Rp 13.376.236 bersih diterima via bank Rp 655.435.582

5 Juli 2015; Dibayarkan pph 21 tenaga ahli Rp 8,499,484 (Rekapitulasi dihitung : 2.5% x total gaji Bulanan; tenaga ahli 5 orang; TUAN A;B;C;D;F...NO. NPWP: 000.000........) 14 Juli 2015; Diajukan tagihan Terminj 1 pekerjaan Bantuan teknik pengelolaan SANIMAS 30% Rp 802.574.182.000 SSP PPN Rp 80.257.418 SSP PPh dipotong 2% Rp 16.051.484 bersih diterima via bank Rp 786.522.698

5 Agustus 2015; Dibayarkan pph 21 tenaga ahli Rp 8,499,484

4 September 2015; Dibayarkan pph 21 tenaga ahli Rp 8,499,484

11 September 2015;

Diajukan tagihan Terminj 2 pekerjaan Bantuan teknik pengelolaan SANIMAS 40% Rp 802.574.182.000 SSP PPN Rp 107.009.891 SSP PPh dipotong 2% Rp 21.401.978 bersih diterima via bank Rp 1.048.696.931

5 Oktober 2015; Dibayarkan pph 21 tenaga ahli Rp 8,499,484

5 Nopember 2015; Dibayarkan pph 21 tenaga ahli Rp 8,499,484

14 Desember 2015; Diajukan tagihan Terminj 3 pekerjaan Bantuan teknik pengelolaan SANIMAS 30% Rp 802.574.182.000 SSP PPN Rp 80.257.418 SSP PPh dipotong 2% Rp 16.051.484 bersih diterima via bank Rp 786.522.698 Dibayarkan pph 21 tenaga ahli Rp 8,499,484

Dari transaksi diatas, maka kita akan menyajikan Siklus perpajakan bidang usaha konsultan

Sosialisi Pajak dan Penyiapan SPT 2015 Bidang Usaha Jasa Konsultansi (Januari 2016)

Materi yang perlu disiapkan untuk sosialisasi sbb: 1. Pemotongan / pemungutan PPh Pasal 23 pada Usaha Jasa Konsultansi ada 2, yaitu untuk: • Jasa Non-Konstruksi : mengacu kepada UU No. 36/2008. • Jasa Konstruksi : mengacu kepada PP 51/2008 & perubahannya PP 40/2009. 2. Besarnya tarif pemotongan / pemungutan PPh Pasal 23 untuk: • Jasa Non-Konstruksi = 2% x Nilai Bruto, tidak bersifat final. • Jasa Konstruksi = 4% x Nilai Bruto diluar PPN, bersifat final (jika memiliki SBU). • Jasa Konstruksi = 6% x Nilai Bruto diluar PPN, bersifat final (tidak memiliki SBU). Catatan: Jasa Konstruksi yang dimaksud adalah pekerjaaan “Perencanaan & Pengawasan konstruksi” yang ada bangunan "fisik" nya, seperti: jalan, jembatan, gedung, tower, rel kereta api, dam, waduk, irigasi, dll. 3. Kalau Konsultan mempunyai pekerjaan Jasa Konstruksi saja atau Jasa Non-Konstruksi saja pada tahun 2015: • Bagaimana cara mengisi formulir dan menyiapkan laporan SPT 2015 ? • Bagaimana cara menghitung besaran tarif PPh Pasal 23 ? 4. Kalau Konsultan mempunyai pekerjaan Jasa Konstruksi dan Jasa Non-Konstruksi secara bersamaan pada tahun 2015: • Bagaimana cara mengisi formulir dan menyiapkan laporan SPT 2015 ? • Bagaimana cara menghitung porsi beban beban biaya dan besaran tarif PPh Pasal 23 ? 5. Bagaimana cara menghitung pemotongan / pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 atas sewa tanah dan/atau bangunan ? 6. Bagaimana cara menghitung pemotongan / pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 atas sewa selain tanah dan/atau bangunan ? misalnya sewa mobil, peralatan survey, dll ? 7. Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 29 (Pelunasan PPh Tahunan) berdasarkan Pasal 31E UU No. 36/2008 yang mendapat pengurangan tarif sebesar 50%: • kalau Konsultan mempunyai peredaran bruto dibawah Rp. 50 milyar ? • kalau Konsultan mempunyai peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 milyar ? 8. Ada kebijakan perpajakan yang baru untuk Usaha Golongan Kecil (termasuk Konsultan Golongan Kecil) dengan Omzet tahunan dibawah Rp. 4,8 Milyar dikenakan Pajak 1% final, padahal Bendahara Proyek pada setiap tagihan telah memungut / memotong PPh Pasal 23 sebesar 4% “final” untuk Pekerjaan Jasa konstruksi dan 2% “tidak final” untuk pekerjaan jasa Non-Konstruksi, maka akan terjadi kelebihan bayar pajak ? 9. Kalau terjadi kelebihan bayar pada SPT 2015, bagaimana mekanisme restitusinya ? Perlu diingat bahwa Konsultan Golongan Kecil banyak yang kurang mengerti dalam memahami dan menyiapkan laporan SPT yang benar. 10. Bagaimana mekanisme penerapan pemotongan / pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 yang: • Ditanggung pemerintah untuk proyek yang didanai melalui Loan / Grant ? • Didanai melalui APBN / APBD / Proyek Swasta ? 11. Bagaimana mekanisme penerapan pemotongan / pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan PPN yang: • Nihil / tidak dipungut untuk proyek yang didanai melalui Loan / Grant ? • Dipungut untuk proyek yang didanai melalui APBN / APBD / Proyek Swasta ? Sosialisasi Pajak 2015

1

12. Kapan Konsultan bisa terkena Wajib Bayar (WaBa) atau Wajib Pungut (WaPu) terhadap PPN dan PPh Pasal 23 ? 13. Bagaimana cara menghitung, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 25 (Masa Bulanan) ? 14. Bagaimana cara menghitung tarif dan menyiapkan PPh Pasal 21 untuk: • Tenaga Ahli / Karyawan Tetap ? • Tenaga Ahli / Karyawan Tidak Tetap ? • Direksi dan Komisaris Perusahaan ? 15. Bagaimana cara menyetorkan Dividen yang diterima oleh Direksi dan Komisaris Perusahaan serta pelaporannya dalam SPT perusahaan ? 16. Ada aturan baru yang harus diterapkan dalam menyiapkan laporan SPT 2015, antara lain: • Batasan PTKP ? • Tarif Pajak Progressif ? • Aturan lainnya ... ? 17. -

Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 untuk tenaga pendukung, seperti : Surveyor Juru Gambar Operator CAD Operator Komputer, dan Sekretaris/Administrasi Proyek

18. Bagaimana cara pelaporan pajak apabila bendahara di setiap daerah-daerah, seperti : Depok, Bekasi, Bogor, atau daerah/provinsi lainnya mengharuskan kepada perusahaan untk membuat NPWP didaerah tersebut, jika setiap daerah atau provinsi diharuskan membuat NPWP baru, bisa-bisa satu perusahaan mempunyai banyak NPWP, apa solusinya untuk mengatasi hal tersebut?

Sosialisasi Pajak 2015

2

Risalah Sosialisasi Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi Rabu, 27 Januari 2016 Aula Ditjen Pajak, Jakarta

1. Sambutan Direktur P2Humas • Inkindo merupakan asosiasi pertama yang mendatangi kami untuk memberikan peran serta/ • Tahun 2016 target Ditjen 1.360 Trilyun menjadi sumber utama pembiayan terbesar APBN. Merupakan amanah yang sangat besar. • Dalam 5 tahun terkahir DJP belum mencapai target. • Yang menjadi masalah adalah complience atau kepatuhan wajib pajak. • Inisiatif bak dari pimpinan Inkindo. • Jasa konsultansi meliputi banyak bidang, yang diatur dalam PPh Pasal 23. • Ada rencana membentuk Tax Center, untuk membantu masalah perpajakan bagi anggota. • Akan mengajak asosiasi yang lain untuk bersama-sama mengngatkan kembali keajiban perpajakan. • DJP memiliki 5 tahun program, Tahun 2015 Pembinaan Wajib Pajak (masih ada kesempatan perbaikan, hapus sanksi) • Tahun 2016 Tahun Penegakan Hukum(akan dkenakan sanksi jika ada pelanggaran, misal : penerbitan faktur pajak fiktif, para penunggak pajak yang tidak membayar, penambahan jumlah wajib pajak..eksentensifikasi). SPT Tahunan menggunakan efiling. Bisa menggunakan aplikasi gadget. • Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak, menggunakan e- billing, mengurangi antrian pembayaran pajak. Mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi pada sat input oleh teller. • Segera mulai beralih ke e-billing, selambatnya bulan Juni 2016. • Menggunakan DJP online, merupakan website yang akan menampung pelaporan dan pembayaran pajak. 2. Sambutan Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta • Inkindo DKI Jakarta menyebar kuesioner, kegiatan yang paling diminati tentang sosialisasi perpajakan. • Harga minyak turun sehingga pajak harus digenjot. • Inkindo DKI sedang memfasilitasi suatu Tac Center. Akan membentuk Pokja dulu sebagai embrio Tax Center, yang akan diketuai oleh Bp Muas. • Sudah menginventarisasi permasalahan pajak. • Inkindo DKI akan membuat sistem Android untuk akses database.

3. Paparan Nara Sumber a. Tim Direktorat Peraturan Perpajakan I: Pajak Penghasilan • Bisa Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (OP) • Terkena PPh Umm dan PPh Finasl. • Perhitungan Biasa...Badan..ada pencatatan pembukuan • Perhitungan dengan Norma..tidak ada pencatatan/pembukuan. • PPKTP..Rp36 juta.Kawin tambah 3 juta, b. PPH Badan - 2009 28 % - 2010 25 % - PPh Final dan Non Final. - Non Final PPh yang dibayar diperhitungkan kembali dalam PPh akhir, kalau final tidak mengurangi PPh yang dibayar pada akhir tahun pajak. - Jasa Konstruksi : usaha kecil 2 % (bersertifikat), 4 % tidak bersertifikat usaha kecil, perencana dan pengawas bersertifikat 4 % final, tidak bersertifikat 6 %. c. Tim Direktorat Peraturan Perpajakan II - PPh Pasal 21/26 - PPh Pasal 23, dipotong oleh pemberi tugas. - Klien peroranan yang berpofesi tertentu harus sebagai pemotong, tidak hanya badan usaha. - PMK 141/PMK.03/2015: meliputi jenis-jenis Jasa Lainnya, misal : jasa instalas, jasa perawatan, dll. Jenis Jasa Lain/Jasa Konsultan dll. - Ada persinggungan antara pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. - PP Nomor 46 Tahun 2015, omzet tidak melebih Rp 4,8 milyar pertahun, bersifat final dikenakan tarif 1 %, untuk yang tidak bersifat final. Sehingga untuk jasa konstruksi tidak bisa menggunakan ketentuan ini. Tanya Jawab 1. Muas - Beberapa permasalahan anggota saat pelaporan PPh 23, bohir salah menetapkan tarif, seharusnya final 4 % tapi menggunakan pph tidak final 2 %. - Apa konsultan wajib melaporkan PPh 23 setiap bulan ? - Saat mlaporkan PPh 23 setiap bulan, ssp terimanya molor sekali. 2. Dacrea, Margi - Bukti potong PPh tidak menerima, dimasukan atau tidak. - PPh 23 di daerah, pemiliki rumah tidak memiliki NPWP, PPH 23 100 % atau bagaimana. 3. Jagat Rona - Masa peroleh penghasilan kurang dari 12 bulan.

Jawaban 1. Pasal 4 ayat 2, terkait dengan jasa konstruksi. Ada bagian jasa konstruksi yang ditarik ke pasal PPh 23, jasa instalasi dan perawatan. 2. Kalau motong harus lapor setiap bulan. 3. Kalau tidak motong ya tidak bisa melporkan. Ada yang salah disissi pengguna jasa. 4. Kalau molor tidak apa-apa bisa ditasi di SPT Tahunan. 5. Begitu dipotong minta bukti potongnya. 6. Butuh butki potong di SPT Tahunan. 7. Pemilik rumah yang disewa tidak punya NPWP maka penyewa bisa sebagai pemotong. Yang dipotong termasuk service charge. Untuk amannya motong 10 %, tetapi kalau tidak memungkinkan maka minta surat keterangan miskin. 8. Kesalatahan tarif final dikenai non final meminta pemindah bukuan, pihak pemotong harus diberi pengertian. Pembetulan SPT yang dipotong atau penyetor pajak. 9. Ada kelebihan potong, bisa dikompensasikan ke yang lain. d. Tim Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan - PMK 242/2014, PMK 32/2014, tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik. (MPN G2). Pembayaran melalui internet banking dan ATM. - MPN (Modul Penerimaan Negara) G 1 infrastruktur ada di Ditjen Pajak, MPN G2 settlement ada di masing-masing biller. - Bisa menggunakan pembayaran kartu krdit dan atm. Kalau ada kesahalan bisa buat kode billing yang baru. - Selain melalui portal DJP juga bisa melalui Bank/Pos persepsi. - Ada migrasi dari SSE lama ke yang baru. - Bisa menggunakan HP Android. - Sedang mengembangkan Menu Browser Telkomsel untuk membuat Billing melalui *141*500#. e. Direktorat PP I Tentang PPn - PPn merupakan pajak konsumsi barang dan jasa. - Subyeknya harus PKP. - Batasan PKP menjadi 4,8 Milyar. - Ekspor jasa tarif 0 %. - Pemanfataatan dan impor subeyeknya tidka perlu PKP. - Pemungut PPn dilakukan oleh pihak penjual atau yang menyerahkan barang/jasa, menerbitkan faktur. Penjual menyetor ke negara. - Ada pasal khusus, pemungutan oleh pemungut PPN, pihak yang ditunuk oleh Kemnetrian Keuangn : benadahara pemerintah, BUMN, anak perusahan BUMN dan perusahaan tertentu, kontrak pertambangan. Menggunakan skema khusus. Yang menyetor ke pemerintah adalah pembeli/pemungut PPN bukan penjual. - Regulasi Pemungut PPN: - Proyek yang didanai oleh hibah atau grant, loan, PPn tidak dipungut sejak tahun 1995. - PP 42 Tahun 1995.....dana hibah masuk ke dana DIPA Menteri terkait.

-

Kontraktor utama melakukan impor pemanfaatan PPN tidak dipungut. Saat menyerahkan ke Kmenterian terkait PPn tidak dipungut. Yang tidsak didanai hibah tetap terhutang PPn.

Tanya jawab 1. PPA - SSE 1 dan SSE 2, kalau sudah terdaftar di SSE 1 apa perlu mendaftar di SSE 2. PIN yang lama tidak ada. 2. Conusa - Bertransaksi dengan BUMN, membuat SSP atau BUMN yang membuat 3. Arun Prakarsa - Untuk MPN bagaimana untuk mereset, karena pindah alamat. - Tidak ada bayar pajak 21, untuk tenaga ahli. 4. Prosys - Menggunakan jasa outsourcing, ada kode 040, manajemen fee apa bisa sebagai pajak masukan. - Sering mengadakan traing manajemen proyek, apa itu obyek pajak atau bukan. Jawaban 1. Sudah daftar di SSE 1 lama. Environment SSE1 dan SSE 2 berbeda. SSE 1 sudah diimpor, sehingga bisa log in di SSE2. User baru menggunakan login. 2. Kalau lupa pin, bisa menggunakan alamat email dan NPWP, akan mengirimkan pin baru. Ada yang lupa alamat email, wajib pajak menghubungi KPP. Permintaan pergantian diajukan KPP, baru diganti. 3. Alamat pindah tidak tergnatung dengan billing. Jika wajib pajak ke KPP manapun NPWP tidak berubah. Sejak juli 2015 sudah menggunakan NPWP tetap. NPP saat ini tidak mencerminkan kode alamat KPPnya. 4. PPh Pasal 21, bisa dilakukan pembayaran di menu. 5. Membuat kode billing baru bisa dibuat sendiri atau BUMN sebagai pemungut. 6. Outsourcing ada PMK 83/2012, PPn atas jasa tenaga kerja. Jasa tenaga kerja tidak dikenakan PPN masuk dalam non JKP. Tapi outsourcing tidak dalam lingkup jasa tenaga kerja. Outsourcing bisa idknekan PPn jika mesplit ayng diterima tenaga kerja dan manajemen fee. Dikenakan 10 % atas manajemen fee. Kalau rincian tidak dibuat maka 10 % dari jumlah tagihan. 7. Jasa pendidikan bukan merpkan obyek PPn, formal, informal, non formal, syaratnya : jasa pendidikan yang mendapatkan ijin dari dinas terkait. Kalau mendapat ijin tidak terbebas dari PPn. Tanya Jawab 1. Susah melakukan akses. Login masuk tapi e-billing tidak ditemukan. Telpon juga susah. 2. Dari sistem manual ke billing merupakan kemajuan, tapi harus melaporkan pajak. Konsultan jasa konstruksi pph final. - Bukan hanya merubah formal, tetapi merubah peraturan. Jasa konstruksi tidak perlu melapor lagi.

-

Peraturan baru pajak tidak sampai ke bawah. Perlu pelatihan melalui KPP. Alamat berubah NPWP tetap.

3. PT Pilar - PP 42/95...loan tidak dipungut jika ke pemerintah. Bagaimaa laporan tahunnya. - Bagaimana jika loan langsung ke main contractor. - Ada tagihan yang masuk sebelum e-faktur. Jawaban 1. Email sudah masuk tapi data tidak ditemukan. Aktivasi lewat 3 hari expired. Sebenarnya bisa masuk. 2. Sudah menambah server dengan kapasitas besar. 3. Kondisi terakhir sudah cukup baik, di daerah lain ada yang bisa tapi ada yang tidak tergantung koneksi internet. 4. Sebagai kontraktor utama mendapatkan loan langsung yang tidak masuk ke DIPA sehingga tidak memdapatkan fasilitas bebas PPN. Proyek tersebut tidak mengadakan proses pengadaan. DPN Inkindo -

Anggota Inkindo sudah masuk ke era patuh pajak. Migrasi dari manual ke internet, mengusulkan simple seperti sistem manual. Bukti potong seharusnya dilink ke DJP. Bagaimana harmonisasi sistem pajak dan sistem pengadaan barang dan jasa.

Jawaban MPN 2 Bukti Penerimaan Negara BPN) termasuk salinan dan fotokopinya merupakan sarana administrasi lain yang kedudukanya disamakan dengan surat setoran pajak.

Sambutan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Recommend Documents