5
i
Sambutan Direktur IDFoS Lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014 menarik perhatian dari berbagai kalangan, tidak terkecuali bagi pemerintah Desa sendiri. Paska ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa seakan menjadikan kemenangan bagi Desa, dimana dalam UU tersebut mengatur secara spesifik tentang kewenangan yang dimiliki oleh Desa. Namun disisi lain dengan disahkannya undang-undang tersebut bila, tidak ditunjang dengan kapasitas aparatur desa yang memadai bisa menjadi peluang sekaligus ancaman dalam penyelanggaraan pemerintahan desa, adanya ketentuan mengenai pengalokasian 10% dari dana APBN yang akan digelontorkan langsung ke tiap-tiap desa akan menjadikan desa menerima aliran dana sebesar 1-3 M per tahun, hal yang perlu mendapat perhatian adalah dengan jumlah aliran dana yang begitu fantastis tersebut bila tanpa dibarengi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai dari para aparatur pemerintahan desa maka tidak dipungkiri hal tersebut akan berpotensi terjadinya pelanggaran dan semakin menambah daftar aparatur desa yang berurusan dengan hukum. Hal ini dikarenakan hingga saat ini masih banyak aparatur pemerintah Desa yang masih membutuhkan peningkatan kapasitas dalam tatakelola pemerintahan, ini terlihat dari sistem manajerial di Desa yang sebagian besar masih belum tertata dengan baik, mulai dari segi administrasi, regulasi desa, perencanaan pembangunan dan penganggaran desa, dan bahkan tidak sedikit aparatur desa yang “menjahitkan” dokumen perencanaan desanya seperti RPJMDes dan RKPDes. padahal dokumen perencanaan tersebut merupakan hal mendasar yang menjadi acuan bagi pemerintahan desa dalam menjawab berbagai problematika masyarakat desa. Oleh sebab itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, kearifan local, keberagaman dan partisipatif sebagaimana amanat undang-undang No. 6 Tahu 2014, perlu ada peningkatan kapasitas bagi para stakeholder desa yang salah satunya adalah melalui sekolah desa. Kemudian untuk memberikan acuan dalam proses sekolah desa maka IDFoS merasa perlu untuk berkontribusi dengan penyusunan modul sekkolah desa yang harapannya dapat dijadikan referensi oleh para pihak dalam menyelenggarakan peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Bojonegoro, Desember 2014 Ahmad Taufiq
ii
Kata Pengantar Puji Syukur tiada henti senantiasa terpanjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan petunjuk sehingga tersusunya modul Sekolah Desa ini. Penyusunan Modul sekolah desa diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada berbagai pihak dalam melakukan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa guna mewujudkan tujuan pembangunan desa yaitu masyarakat yang berkualitas dan sejahtera. Modul Sekolah Desa ini adalah modul hidup, artinya kami atas nama tim penyusun sangat menyadari bahwa isi dari modul ini belum bisa dikatakan sempurna dan mungkin masih banyak memerlukan pengembangan, oleh sebab itu kritik dan masukan dari berbagai pihak senantiasa kami harapkan untuk perbaikan isi modul sekolah desa. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar dalam penyusunan modul ini, khususnya segenap tim penyusun yang sangat gigih dan tanpa henti melakukan diskusi guna penyelesaian modul sekolah desa ini.
Bojonegoro, Desember 2014 Tim Penyusun
iii
DAFTAR ISI Sambutan Direktur IDFoS .........................................................................................................................ii Kata Pengantar ............................................................................................................................................ iii Daftar Isi ......................................................................................................................................................... iv Materi 1 : Sejarah Desa .............................................................................................................................1 Materi 2 : Kepemimpinan ........................................................................................................................3 Materi 3 : Perencanaan Pembangunan Desa
.......................................................................... 4
Materi 4 : Tatakelola Kekayaan/Aset Desa ....................................................................................... 6 Materi 5 : Tata kelola Keuangan Desa ................................................................................................. 7 Materi 6 : Pembentukan Regulasi Desa ..............................................................................................9 Materi 7 : Tatakelola Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa..11 MAteri 8 : Tatakelola Administrasi Desa ..........................................................................................13 Materi 9 : Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat ................................................................14 Materi 10 : Pengembangan BUMDesa Sebagai Pilar Ekonomi Desa ......................................16 Materi 11 : Peningkatan Pelayanan Publik di Desa ......................................................................18 Materi 12 : Peran dan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ............20 Materi 13 : Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Desa ........................................22 Materi 14 : Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ................24 Materi 15 : Pengorganisasian Masyarakat .......................................................................................26 Materi 16 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ...........................................................28 Materi 17 : Advokasi Kebijakan ............................................................................................................30 Lampiran
iv
MATERI 1 : SEJARAH DESA DI INDONESIA Pengantar
Tujuan
Pokok Bahasan
Sejarah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan saat ini, karena arah langkah yang terjadi sekarang ini adalah buah dari sejarah masa lalu. Dengan mengetahui sejarah maka manusia/masyarakat akan memiliki kesadaran waktu sehingga akan mengarahkan seseorang atau masyarakat untuk selau mengukir sejarah kehidupan dengan sebaik mungkin. Selain itu sejarah juga dapat memberikan teladan yang baik bagi kehidupan saat ini, dengan mempelajari sejarah, seseorang/ bangsa akan bercermin atau melakukan penilaian baik peristiwa yang merupakan prestasi maupun kegagalan. Dengan mempelajari sejarah kita juga dapat mengambil hikmah agar kesalahan dan kekurangan yang pernah terjadi dimasa lampau tidak terulang lagi. Sejarah juga bisa menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan masa kini. Pengetahuan dan cita-cita manusia pada masa lampau dapat menjadi sumber inspirasi dalam rangka menumbuhkan cita-cita masa depan. Oleh karena itu pengetahuan terhadap sejarah khususnya sejajarah desa adalah merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh stakeholder desa agar stakeholder desa mengetahui nilai-nilai luhur masa lalu untuk dijadikan pegangan dalam pengelolaan desa masa sekarang. 1. Meningkatkan pengetahuan stakeholder desa terhadap perkembangan desa dari masa kemasa 2. Meningkatkan motivasi dan inspirasi para stakeholder desa dalam mengelola pemerintahan desa berdasarkan nilai-nilai luhur masa lalu Mengacu pada tujuan pembelajaran di atas, maka sesi ini akan membahas beberapa pokok bahasan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Alokasi Waktu Metode Pembelajaran Alat bantu pembelajaran
Desa pada zaman kerajaan Desa pada masa penjajahan Desa pada masa kemerdakaan Desa menurut kerangka peraturan perundang-undangan
Waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian materi ini adalah 120 menit (2 jam) 1. Pemaparan/presentasi 2. Tanya jawab 1. Flip Chart. 2. Whiteboard. 3. Spidol. 1
4. LCD Projector. Proses pembelajaran
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pembukaan Desa pada masa kerajaan Desa pada masa penjajahan Desa pada mas kemerdekaan Desa dalam kerangka peraturan perundang-undangan Penutup
Bahan Pembelajaran
1. Slide “Sejarah Politik Desa” 2. Paper tentang Sejarah Desa
Lembar Catatan ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________
2
MATERI 2 : KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF Pengantar
Tujuan
Pokok Bahasan
Alokasi Waktu Metode Pembelajaran Alat bantu pembelajaran Proses pembelajaran
Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 telah mengamanatkan berbabgai tugas dan kewajiban kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut tentu dibutuhkan adanya kemampuan untuk menggerakkan segenap potensi yang ada. Berkaitan dengan tugas dan kewajiban tersebut, factor kepemimpinan adalah salah satu factor penting yang perlu mendapat perhatian. Karena pada dasarnya keberhasilan dan kegagalan dari sebuah organisasi termasuk organisasi pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari aspek kepemimpinan.. 1. Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang makna pemimpin, 2. Meningkatkan pengetahuan stakeholder desa tentang gaya kepemimpinan 3. Meningkatkan pengetahuan stakeholder desa tentang prinsip dan kemampuan dasar dalam kepemimpinan 4. Memberikan pilihan gaya kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 1. Pengertian leadership (Kepemimpinan) 2. Arti penting kepemimpinan 3. Model/Gaya kepemimpinan 4. Prinsip dan kemampuan dasar dalam kepemimpinan 5. Kepemimpinan transformative sebagai Pilihan model kepemimpinan di Desa Waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian materi ini adalah 120 menit (2 jam) Pemaparan/presentasi Tanya jawab 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Flip Chart. Whiteboard. Spidol. LCD Projector. Pembukaan Presentasi tentanng Pengertian leadership (Kepemimpinan) Penjelasan tentang Arti penting kepemimpinan Pemaparan dan penjelasan tentang Model/Gaya kepemimpinan 5. Penjelasan tentang Prinsip dan kemampuan dasar dalam kepemimpinan 6. Penjelasan tentang gaya kepemimpinan transformatif sebagai Pilihan model kepemimpinan di Desa 7. Tanya Jawab 3
8. Penutup Bahan Pembelajaran
Slide “Kepemimpinan Transformatif” MATERI 3 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF
Pengantar
Tujuan
Pokok Bahasan
UU No. 6 tentang Desa telah mengamanatkan adanya penataan mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran desa. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan desa berkelanjutan. Perencanaan pembangunan desa harus memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, serta konsisten dengan rencana lainnya yang relevan. Selain itu, untuk meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap rencana pembangunan yang ada, keterlibatan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk wujudkan guna memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Penyusunan Rencana Pembangunan desa merupakan agenda penting yang perlu dijalankan, karena dengan adanya rumusan rencana pembangunan maka arah pembangunan desa akan semakin jelas dan mampu mencapai tujuan pembangunan desa sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat desa. 1. Meningkatkan pengetahuan stakeholder desa tentang perencanaan pembangunan 2. Meningkatkan kemampuan stakeholder desa tentang system, mekanisme dan prosedur penyusunan rencana pembangunan desa yang partisipatif 1. Pengertian system perencanaan pembangunan 2. Tujuan pembangunan 3. Siklus perencanaan pembangunan Desa 4. Dokumen perencanaan pembanguanan desa a. RPJP Desa b. RPJM Desa c. RKP Desa d. Rencana Kerja Kaur
Alokasi Waktu
Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian materi adalah 240 menit
Metode Pembelajaran
1. Ceramah singkat 2. Tanya Jawab. 3. Diskusi Kelompok. 4
4. Simulasi Alat bantu pembelajaran
Proses pembelajaran
Bahan Pembelajaran
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5.
Flip Chart. Whiteboard. Spidol. LCD Projector. Kertas Metaplan Kertas Plano Pembukaan Tujuan pembangunan Penjelasan Pengertian sistem perencanaan pembangunan Penjelasan Siklus perencanaan pembangunan Desa Penjelasan tentang Jenis-jenis Dokumen perencanaan pembanguanan desa antara lain: a) RPJP Desa b) RPJM Desa c) RKP Desa d) Rencana Kerja Kaur 6. Tanya Jawab 7. Diskusi kelompok dan simulasi pembuatan pembuatan RKP Desa 8. Penutup Slide “Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif”
Lembar Catatan ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 5
MATERI 4 : TATA KELOLA ASET/KEKAYAAN DESA Pengantar
Aset atau kekayaan desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dan akan mampu meningkatkan pendapatan desa apabila dikelola secara efektif dan efesien. Namun pada kenyataannya, banyak pemerintah desa yang belum mampu menginventarisasi dan mengidentifikasi secara tepat kekayaan desa yang ada. Sehingga pemerintah desa tidak memiliki data yang relatif valid tentang kekayaan desa. Jika informasi tentang kekayaan desa tidak diketahui, maka pemerintah desa tidak dapat memanfaatkan kekayaan desa tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli desa mereka dan juga tidak dapat mengukur tingkat pelayanan yang dapat diberikan dengan kekayaan desa yang dimiliki.
Tujuan
Tujuan materi ini adalah untuk memberikan Pemahaman, Pengetahuan dan Ketrampilan tentang Pengelolaan Aset/kekayaan desa kepada para stakeholder desa terutama unsur pemerintah desa serta BPD Pokok Bahasan yang perlu disampaikan antara lain: 1. Pengertian kekayaan desa 2. Tujuan pengelolaan kekayaan desa 3. Langkah-langkah pengelolaan kekayaan desa dalam rangka peningkatan pendapatan dan pelayanan masyarakat
Pokok Bahasan
Alokasi Waktu Metode Pembelajaran Alat bantu pembelajaran
Proses pembelajaran
Bahan Pembelajaran
Waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian materi ini adalah 120 menit (2 jam) 1. Pemaparan/presentasi 2. Tanya jawab 3. Diskusi kelompok dan Simulasi 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.
Flip Chart. Whiteboard. Spidol. LCD Projector. Kertas Plano Pembukaan Pengertian kekayaan desa Tujuan pengelolaan kekayaan desa Langkah-langkah pengelolaan kekayaan desa dalam rangka peningkatan pendapatan dan pelayanan masyarakat 5. Tanya jawab 6. Diskusi kelompok dan praktek identfikasi serta pendokumentasian asset/kekayaan desa 7. Penutup Slide “Tatakelola Kekayaan Desa”
6
MATERI 5 : TATA KELOLA KEUANGAN DESA YANG PARTISIPATIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL Pengantar
Tujuan
Pokok Bahasan
Lahirnya undang-undang desa telah memberikan angin segar terhadap peningkatan pendapatan desa, dimana dalam UU No. 6 Tahun 2014 tersebut telah mengatur tentang sumber-sumber pendapatan desa antara lain pendapatan asli desa, alokasi Anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN), bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dansumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan yang sah. Banyaknya sumber pendapatan tersebut tentu akan berimplikasi kepada meningkatnya jumlah uang yang akan masuk ke desa. Hal ini perlu mendapat perhatian tersendiri, karena melimpahnya uang yang diterima oleh desa tersebut bisa membawa dua kemungkinan yang sama-sama besar yaitu melimpahnya uang kedesa akan mengantarkan pada pencapaian kesejahteraan terhadap rakyat di desa apabila melimpahnya uang ini dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun apabila melimpahnya uang di desa tersbut akan bisa menjadi musibah dan musnah apabila pengelolaannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada. 1. Memberikan pemahaman kepada stakeholder desa tentang keuangan desa 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan stakeholder desa dalam pengelolaan keuangan desa 3. Meningkatkan pengetahuan stakeholder desa tentang mekanisme dan tahapan penyusunan APBDesa Untuk mencapai tujuan sebagaimana diatas, maka pokok bahasan yang akan disampaikan pada materi ini adalah : a. b. c. d.
Alokasi Waktu Metode Pembelajaran
Alat bantu pembelajaran
Perencanaan dan Penganggaran Desa Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa
Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian materi ini adalah 180 menit 1. Pemaparan/presentasi 2. Tanya jawab 3. Ceramah Singkat 4. Diskusi Kelompok 5. Simulasi 1. Flip Chart. 2. Whiteboard. 3. Spidol. 7
Proses pembelajaran
Bahan Pembelajaran
4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
LCD Projector. Kertas Plano Pembukaan Penjelasan tentang Perencanaan dan Penganggaran Desa Penjelasan tentang Pelaksanaan APBDesa Penjelasan tentang tatacara Penatausahaan Keuangan Desa Penjelasan tentang tatacara dan mekanisme Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa 6. Diskusi kelompok dan praktek pembuatan APBDesa 7. Penutup Slide “ Tatakelola Keuangan Desa”
Lembar Catatan ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________
8
MATERI 6 : PEMBENTUKAN REGULASI DI DESA Pengantar
Pembetukan regulasi ditingkat desa sudah dikenal sejak diaundangkanya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang regulasi dalam bentuk Peraturan Desa, Lembaga yang bertugas membuat Peraturan Desa dalam UU tersebut adalah Badan Perwakilan Desa (BPD). Kemudian dalam Undangundang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa didefinisikan secara tegas bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Keberadaan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan satu hal yang sangat penting mengingat peraturan desa sebagai dasar hukum dalam bertindak dan menjalankan berbagai tugas yang diemban oleh kepala desa. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 26 UU 6/2014 yang menegaskan: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa;
Tujuan
1. Menigkatan pengetahuan stakeholder desa tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia 2. Meningkatkan pengetahuan Stakeholder desa tentang jenisjenis regulasi di desa 3. Meningkatkan kepampuan dan keahlian stakeholder desa dalam membuat regulasi di Desa
Pokok Bahasan
1. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia 2. Regulasi desa dalam perspektif tata urutan perataruran perudang-undangan 3. Jenis regulasi desa 4. Teknis penyusunan regulasi desa
Alokasi Waktu
180 Menit 1. Pemaparan/presentasi 2. Tanya jawab 3. Simulasi pembuatan perdes
Metode Pembelajaran Alat bantu pembelajaran
1. 2. 3. 4.
Flip Chart. Whiteboard. Spidol. LCD Projector. 9
Proses pembelajaran
1. Pembukaan 2. Penjelasan Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia 3. Penjelasan Regulasi desa dalam perspektif tata urutan perataruran perudang-undangan 4. Penjelasan tentang Jenis regulasi desa 5. Penjelasan tentang Teknis penyusunan regulasi desa 6. Tanya JAwab 7. Praktek pembuatan regulasi di desa 8. Penutup
Bahan Pembelajaran
Slide “Tata cara pembentukan Regulasi di Desa”
Lembar Catatan ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 10
MATERI 7 : TATA KELOLA STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA Pengantar
Pemahaman dan ketrampilan praksis dalam tata kelola organisasi pemerintahan Desa wajib dimiliki oleh para perangkat desa untuk mewujudkan manajemen organisasi pemerintahan kampung yang partisipasif, responsif, dan akuntabel. Selain itu pengelolaan SOTK pemerintahan desa akan memudahkan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan tentang desa. Karena dengan pengelolaan Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, peran dan fungsi masing-masing bagian yang ada dalam desa akan semakin jelas dan terarah.
Tujuan
1. Meningkatkan pengetahuan stakeholder desa tentang memberikan Struktur Organisasi dan tatakerja pemerintahan desa 2. Meningkatkan ketrampilan praksis tentang pembentukan Struktkur Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa 3. Meningkatkan ketrampilan praksis dalam penyusunan peran dan fungsi perangkat desa serta unsur kewilayahan yang ada di Desa.
Pokok Bahasan
1. Pengertian struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa 2. Tujuan penataan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa 3. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dalam kerangka regulasi 4. Langkah-langkah penataan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
Alokasi Waktu
Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian materi ini adalah 180 menit (3 Jam) 1. Pemaparan/presentasi 2. Tanya jawab 3. Diskusi kelompok 4. Simulasi pembentukan SOTK
Metode Pembelajaran
Alat bantu pembelajaran Proses pembelajaran
1. 2. 3. 4. 1. 2.
Flip Chart. Whiteboard. Spidol. LCD Projector. Pembukaan Penjelasan tentang Pengertian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa 3. Penjelasan tentang Tujuan penataan Struktur Organisasi 11
Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa 4. Penjelasan tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa dalam kerangka regulasi 5. Penjelasan tentang Langkah-langkah penataan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) pemerintahan desa 6. Diskusi Kelompok dan Simulasi pembentukan SOTK 7. Presentasi hasil diskusi dan simulasi 8. Penutup Bahan Pembelajaran
Slide “Tatakelola SOTK Pemerintahan Desa”
Lembar Catatan ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________
12
MATERI 8 : TATAKELOLA ADMINISTRASI DESA Pengantar
Tujuan
Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2006, Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. Jenis Administrasi Desa ini meliputi Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Administrasi Lainnya. Pengelolaan Administrasi ini penting untuk diperhatikan karena pada dasarnya semua informasi yang ada merupakan basis data yang berguna dalam pelaksanaan pembangunan di desa, selain itu dengan pengelolaan administrasi secara tertib maka akan memudahkan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. 1. Meningkatkan pengetahuan stakeholder desa tentang administrasi desa dan jenis-jenisnya 2. Meningkatkan ketrampilan stakeholder desa dalam pengelolaan administrasi desa
Pokok Bahasan
1. 2. 3. 4.
Alokasi Waktu
180 Menit (3 Jam) 1. Pemaparan/presentasi 2. Tanya jawab 3. Diskusi kelompok dan Simulasi
Metode Pembelajaran
Pengertian administrasi desa Tujuan pengelolaan administrasi Jenis dan bentuk administrasi desa Tata cara pengelolaan administrasi desa
Alat bantu pembelajaran
1. 2. 3. 4.
Flip Chart. Whiteboard. Spidol. LCD Projector.
Proses pembelajaran
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pembukaan Penjelasan tentang Pengertian administrasi desa Penjelasan tentang Tujuan pengelolaan administrasi Penjelasan tentang Jenis dan bentuk administrasi desa Penjelasan tentang Tata cara pengelolaan administrasi desa Tanya Jawab Diskusi dan Simulasi Pengelolaan Administrasi Desa Penutup
Bahan Pembelajaran
1. Slide “Tatakelola Administrasi Desa” 2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengeloaan Administrasi Desa 13
MATERI 9 : PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT Pengantar
Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat merupakan amanat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ketentuan tentang pemberdayaan diantaranya terdapat pada ayat (12) pasal 1 yang mendifinisikan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kemudian berkaitan dengan partisipasi, dalam Pasal 54 UU No. 6 2014 diamanatkan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu dalam pasal 68 juga diamanatkan bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; beberapara pasal tersebut kemudian dipertegas pengaturannya pada ayat (1) pasal 80 yang menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
Tujuan
1. Meningkatan pengetahuan stakeholder desa tentang langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat 2. Meningkatkan pengetahuan stakeholder desa dalam pengelolaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 1. Pengertian pemberdayaan dan partisipasi masyarakat 2. Tujuan dan manfaat permbedayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 3. Ruang lingkup aspek pemberdayaan masyarakat desa 4. Hubungan pemberdayaan dengan tingkat partisipasi masyarakat 5. Langkah-langkah melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 6. Kiat sukses peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
Pokok Bahasan
Alokasi Waktu
120 Menit 14
Metode Pembelajaran Alat bantu pembelajaran Proses pembelajaran
1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bahan Pembelajaran
Pemaparan/presentasi Tanya jawab Bermain peran Flip Chart. Whiteboard. Spidol. LCD Projector. Pembukaan Pengertian pemberdayaan dan partisipasi masyarakat Hubungan pemberdayaan dengan tingkat partisipasi masyarakat Tujuan dan manfaat permbedayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Ruang lingkup aspek pemberdayaan masyarakat desa Langkah-langkah melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Dialog/Tanya Jawab Bermain peran Penutup Slide “ Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat” Naskah untuk Bermain Peran
Lembar Catatan ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 15
MATERI 10 : PENGEMBANGAN BUM DESA SEBAGAI PILAR EKONOMI DESA Pengantar
Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan angin segar terhadap pengembangan potensi ekonomi desa melalui BUM Desa. Ini sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan Ayat (1) pasal 87 paragrap pertama yang menyatakan bahwa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam kegiatannya, BUM Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
Tujuan
Pokok Bahasan
1. Meningkatkan Pengetahuan Stakeholder Desa tentang dasar Hukum dan Langkah Pembentukan BUM Desa 2. Meningkatkan Pengetahuan Stakeholder Desa dalam melakukan pengembangan BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi Desa 3. Meningkatkan ketrampilan Stakeholder Desa dalam melakukan penggalian dan pengembangan potensi ekonomi Desa 1. Pengertian BUM Desa 2. Dasar hukum dan langkah Pembentukan BUM Desa 3. Manfaat BUM Desa dalam Pengembangan Potensi ekonomi dan Pembanguna Desa 4. Pengembangan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa a. Pengembangan Kelembagaan BUMDesa b. Pengembangan Sumberdaya Manusia BUMDesa c. Pengembangan Usaha BUMDesa d. Pengembangan Jaringan BUM Desa
Alokasi Waktu
150 Menit
Metode Pembelajaran
4. Pemaparan/presentasi 5. Tanya jawab 6. Bermain peran 7. Flip Chart. 8. Whiteboard. 9. Spidol. 10. LCD Projector. 1. Penjelasan tentang Pengertian BUM Desa 2. Penjelasan tentang Dasar hukum dan langkah Pembentukan BUM Desa 3. Penjelasan tentang Manfaat BUM Desa dalam Pengembangan Potensi ekonomi dan Pembanguna Desa
Alat bantu pembelajaran Proses pembelajaran
16
4. Penjelasan tentang Pengembangan BUMDesa sebagai motor penggerak ekonomi desa a. Pengembangan Kelembagaan BUMDesa b. Pengembangan Sumberdaya Manusia BUMDesa c. Pengembangan Usaha BUMDesa d. Pengembangan Jaringan BUM Desa 5. Dialog/Tanya Jawab 6. Praktek Identifikasi dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa 7. Penutup Bahan Pembelajaran
Slide “ Slide Pengembangan BUM Desa sebagai Pilar Penggerakan Ekonomi Desa” Naskah untuk Bermain Peran
Lembar Catatan ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 17
MATERI 11 : PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA Pengantar
Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik Merujuk pada pengertian tersebut, bearti Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam bentuk barang dan jasa. Pelayanan ini diselenggarakan baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun sebagai pelaksanaan ketentuan perundang–undangan. Pelaksanaan pelayanan publik merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjadi tanggungjawab Pemerintah. Kemudian Pemerintahan Desa yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menjadi ujung tombak dalam pelakasanaan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu untuk mewujudkan pelayanan yang prima perlu dilakukan peningkatan kapasitas stakeholder desa dalam mengelola pelayanan publik di desa.
Tujuan
Meningkatkan kemampuan Stakeholder desa dalam mengelola penyelenggaraan pelayanan secara cepat, tepat, jelas dan mudah diakses oleh warga 1. Pengertian pelayanan publik 2. Asas pelayanan publik 3. Prinsip dan standar pelayanan yang baik 4. Model Penyelenggaraan pelayanan yang baik 5. Bentuk/jenis pelayanan publik di desa 6. Maklumat Pelayanan dalam pelaksanaan Pelayana Publik 7. Pengawasan pelayanan publik oleh BPD
Pokok Bahasan
Alokasi Waktu
150 Menit
Metode Pembelajaran
1. 2. 3. 4. 5.
Alat bantu pembelajaran
1. Flip Chart. 2. Whiteboard. 3. Spidol.
Brainstorming Pemaparan/presentasi Tanya jawab Diskusi Kelompok Role Play
18
Proses pembelajaran
Bahan Pembelajaran
4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
Kertas Plano LCD Projector. Brainstorming tentang pelayanan public Penjalasan tentang Pengertian pelayanan publik Penjelasan tentang Asas pelayanan publik Penjelasan tentang Prinsip dan standar pelayanan yang baik Penjelasan tentang Model Penyelenggaraan pelayanan yang baik 6. Penjelasan tentang Bentuk/jenis pelayanan publik di desa 7. Penjelasan tentang Maklumat Pelayanan dalam pelaksanaan Pelayana Publik 8. Penjelaan tentang Pengawasan pelaksanaan pelayanan public oleh BPD 9. Dialog/Tanya Jawab 10. Penutup Slide “ Peningkatan Pelayanan Publik Desa” Peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik
Lembar Catatan ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 19
MATERI 12 : PERAN DAN FUNGSI BPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Pengantar
Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan implikasi terhadap kedudukan, peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah kedudukan BPD adalah bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan desa dan mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus desa. Namun dalam UU. No. 6 Tahun 2014 tentang desa BPD berkedudukan sebagai lembaga desa yang terlibat dalam melaksanakan fungsi kepemerintahan tetapi tidak mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan desa. Berubahnya kedudukan BPD ini tentu akan berimpilkasi juga terhadap peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Tujuan
1. Meningkatkan pengetahuan Stakeholder desa tentang kedudukan, peran dan Fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan BPD dalam pelaksanaan peran dan fungsinya 3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan BPD dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 1. Peran dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan 2. Peran dan Fungsi dalam Penganggaran Desa 3. Peran dan Fungsi dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan desa
Pokok Bahasan
Alokasi Waktu
150 Menit
Metode Pembelajaran
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.
Alat bantu pembelajaran
Proses pembelajaran
Brainstorming Pemaparan/presentasi Tanya jawab Diskusi Kelompok Role Play Flip Chart. Whiteboard. Spidol. Kertas Plano LCD Projector. Pembukaan dan penyampaian tujuan pembelajaran Brainstorming kedudukan, peran dan fungsi BPD Penjelasan Peran dan fungsi BPD dalam penyelanggaraan pemerintahan desa a. Peran dan Fungsi dalam perencanaan pembangunan b. Peran dan Fungsi dalam Penganggaran Desa c. Peran dan Fungsi dalam pengawasan dan pengendalian 20
pembangunan desa 4. Dialog/Tanya Jawab 5. Penutup Bahan Pembelajaran
Slide “ Peran dan Fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa”
Lembar Catatan ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 21
MATERI 13 : PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DESA Pengantar
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa telah menegaskan bahwa tugas dari pemerintah desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut, pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Salah satu bentuk konkrit keadilan gender adalah dengan menyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam setiap tahap pembangunan desa.
Tujuan
1. Meningkatkan pengetahuan stakeholder desa tentang pengarusutamaan gender 2. Meningkatkan pengetahuan stakeholder desa tentang arti penting pengarusutamaan gender dalam pembangunan desa 3. Meningkatkan ketrampilan stakeholder desa dalam menjalankan pengarusutamaan gender dalam setiap tahap pembangunan di desa 1. Pengertian pengarusutamaan gender 2. Arti penting pengarusutamaan gender dalam pembangunan desa 3. Metode analisis gender 4. Pengintegrasian isu gender dalam perencanaan Pembangunan 5. Strategi Penerapan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam pembangunan di Desa
Pokok Bahasan
Alokasi Waktu
150 Menit
Metode Pembelajaran
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.
Alat bantu pembelajaran
Proses pembelajaran
Brainstorming Pemaparan/presentasi Tanya jawab Diskusi Kelompok Role Play Flip Chart. Whiteboard. Spidol. Kertas Plano LCD Projector. Pembukaan dan Penyampaian tujuan pembelajaran Brainstorming tentang gender Penjelasan Pengertian pengarusutamaan gender Penjelasan tentang Arti penting pengarusutamaan gender dalam pembangunan desa 5. Penjelasan tentang Metode analisis gender 22
6. Peenjelasan tentang Pengintegrasian isu gender dalam perencanaan Pembangunan 7. Dialog/Tanya Jawab 8. Diskusi kelompok tentang Strategi Penerapan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam pembangunan di Desa 9. Penutup Bahan Pembelajaran
Slide “ Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Desa”
Lembar Catatan ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 23
MATERI 14 : PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Pengantar
Besarnya aliran dana yang masuk ke desa diharapkan dapat membawa dampak terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Tentu harapan ini akan terwujud apabila sumberdaya manusia desa melakukan pengelolaan dana tersebut secara partisipatif, transparan akuntabel serta taat hukum. Karena apabila jumlah aliran dana yang begitu fantastis tersebut tanpa dibarengi dengan pengelolaan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan taat hukum maka, tidak dipungkiri hal tersebut akan berpotensi terjadinya pelanggaran dan semakin menambah daftar aparatur desa yang berurusan dengan hukum. Selain itu, Ayat (4) Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mewajibkan kepada pemerintah desa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa senantiasa melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Tujuan
1. Meningkatkan pengetahuan stakeholder desa tentang Korupsi 2. Meningkatkan pengetahuan stakeholder desa tentang bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi 3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan stakeholder desa dalam melakukan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 1. Pengertian korupsi 2. Bentuk-bentuk Tindak pidana korupsi 3. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi 4. Strategi pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
Pokok Bahasan
Alokasi Waktu
150 Menit
Metode Pembelajaran
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.
Alat bantu pembelajaran
Proses pembelajaran
Brainstorming Pemaparan/presentasi Tanya jawab Diskusi Kelompok Role Play Flip Chart. Whiteboard. Spidol. Kertas Plano LCD Projector. Pembukaan dan Penyampaian tujuan pembelajaran Brainstorming tentang Korupsi Paparan tentang Pengertian korupsi 24
4. Papaparan tentang Bentuk-bentuk Tindak pidana korupsi 5. Penjelasan tentang Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi 6. Dialog/Tanya Jawab 7. Diskusi kelompok menyusun Strategi pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 8. Penutup Bahan Pembelajaran
Slide “ Pencegahan Pemerintahan Desa”
Korupsi
dalam
Penyelenggaraan
Lembar Catatan ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 25
MATERI 15 : PENGORGANISASIAN MASYARAKAT Pengantar
Pengorganisasian masyarakat merupakan upaya sistematis untuk penggalian potensi pengetahuan serta pengembangan kesadaran kritis masyarakat. Dalam kaitanya dengan tatakelola pemerintahan desa, pengorganisasian masyarakat menjadi agenda penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, dengan pengorganisasian masyarakat maka, implementasi berbagai kewajiban pemerintah desa sebagaimana yang diamanatkan dalam ayat 4 pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa akan mudah dijalankan sehingga peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan pembangunan juga akan mudah tercapai.
Tujuan
1. Meningkatkan pengetahuan stakeholder desa tentang pengorganisasian masyarakat 2. Meningkatkan pengetahuan stakeholder desa tentang manfaat pengorganisasian masyarakat terhadap pembangunan desa 3. Meningkatkan kemampuan stakeholder desa dalam melakukan pengorganisasian masyarakat
Pokok Bahasan
1. Pengertian Pengorganisasian Masyarakat 2. Manfaat pengorganisasian masyarakat dalam pembangunan desa 3. Langkah-langkah pengorganisasian masyarakat
Alokasi Waktu
Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian materi ini adalah 150 Menit
Metode Pembelajaran
1. 2. 3. 4. 5.
Brainstorming Pemaparan/presentasi Tanya jawab Diskusi Kelompok Role Play
1. 2. 3. 4. 5.
Flip Chart. Whiteboard. Spidol. Kertas Plano LCD Projector
1. 2. 3. 4.
Pembukaan dan Penyampaian tujuan pembelajaran Brainstorming tentang Pengorganisasian Masyarakat Paparan tentang Pengertian Pengorganisasian Masyarakat Paparan tentang Manfaat pengorganisasian masyarakat dalam pembangunan desa
Alat bantu pembelajaran
Proses pembelajaran
26
5. Paparan tentang Langkah-langkah pengorganisasian masyarakat 6. Dialog/Tanya Jawab 7. Diskusi kelompok menyusun Rencana Pengorganisasian Masyarakat 8. Penutup Bahan Pembelajaran
Slide “ Pengorganisasian Masyarakat”
Lembar Catatan ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________
27
MATERI 16 : LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Pengantar
Lahirnya undang-undang tentang desa selain memberikan berbagai kewenangan dan hak juga, mengamanatkan berbagai kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah desa. Kemudian untuk mengetahui sejauhmana berbagai kewenangan dan hak dikelola serta sejauhmana berbagai tugas dan kewajiban pemerintah desa dijalankan maka, pasal 27 UU. No. 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengamanatkan kepada pemerintah desa untuk menyusun, menyampaikan dan menyebarluaskan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPDes). Penyusunan, penyampaian dan penyebarluasan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut tentu membutuhkan adanya sumberdaya manusia yang cakap dan terampil dalam melaksanakannya. Sehingga upaya untuk peningkatan kapasitas aparutur desa dalam penyusunan, penyampaian dan penyebarluasan LPPDesa merupakan materi penting yang perlu disampaikan dalam berbagai kegiatan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Tujuan
1. Meningkatkan pengetahuan stakeholder desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan dasar hukumnya 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan stakeholder desa dalam menyusun, menyampaikan dan menyebarluaskan laporan penyelengaaraan pemerintahan desa
Pokok Bahasan
1. Pengertian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Tujuan dan fungsi laporan penyelenggaraan desa 3. Laporan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka regulasi 4. Sistemimatika laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 5. Teknis penyusunan, Penyampaian dan penyebarluasan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
Alokasi Waktu
Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian materi ini adalah 150 Menit
Metode Pembelajaran
1. 2. 3. 4. 5.
Alat bantu
1. Flip Chart. 2. Whiteboard.
Brainstorming Pemaparan/presentasi Tanya jawab Diskusi Kelompok Role Play
28
pembelajaran
3. Spidol. 4. Kertas Plano 5. LCD Projector
Proses pembelajaran
1. Pembukaan dan Penyampaian tujuan pembelajaran 2. Brainstorming tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 3. Paparan tentang Pengertian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 4. Paparan tentang Tujuan dan fungsi Laporan Penyelenggaraan Desa 5. Paparan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam kerangka regulasi 6. Penjelasan tentang Sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 7. Penjelasan tentang Teknis penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 8. Dialog/Tanya Jawab 9. Diskusi kelompok Praktek Penyusuan LPP Desa dan rencana Penyebarluasan LPP Desa 10. Penutup
Bahan Pembelajaran
Slide “ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”
Lembar Catatan ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 29
MATERI 17 : ADVOKASI KEBIJAKAN Pengantar
Tujuan
Pokok Bahasan Alokasi Waktu
Berdasarkann Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada beberapa kewenangan yang dijalankan oleh desa, diantaranya adalah kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan local berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah propinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi penyelengaaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Undangundang Desa juga ditegaskan bahwa penugasan tersebut harus disertai dengan biaya. Kenyataan selama ini sering muncul keluhan dari pemerintah desa mengenai pelaksanaan tugas tersebut karena kerap terjadi penugasan tersebut tidak dibarengi dengan adanya biaya yang memadai sehingga pemerintah desa harus bersusah payah mencarikan biaya tambahan untuk pelaksanaannya. Selain itu, kebutuhan akan adanya panduan (pedoman tertulis) yang bisa dijadikan pijakan dalam pelaksanaan berbagai tugas, kewajiban dan kewenangan juga merupakan hal sangat penting, namun seringkali pedoman tersebut tidak ada atau terlambat diadakan, contoh panduan penyusunan APBDesa. Oleh sebab itu, untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan desa maka berbagai pedoman dalam pelaksanaannya harus cepat tersedia dan sesuai dengan kepentingan dan kemampuan desa, sehingga diperlukan advokasi untuk mengupayakan panduan/pedoman untuk segera diterbitkan dan sesuai dengan kepentingan dan kemampuan desa. Kegiatan advokasi ini tentu membutuhkan adanya sumberdaya manusia yang cakap dan mumpuni dibidangnya, sehingga pemberian materi tentang advokasi kebijakan dalam penguatan kapasitas aparatur desa adalah suatu keharusan. 1. Meningkatkan pengetahuan stakeholder desa tentang Advokasi Kebijakan 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan stakeholder desa dalam menyusun, dan menjalankan langkah-langkah advokasi kebijakan 1. Pengertian Advokasi 2. Langkah-langkah dan teknik dalam advokasi kebijakan Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian materi 30
ini adalah 180 Menit Metode Pembelajaran
1. 2. 3. 4. 5.
Brainstorming Pemaparan/presentasi Tanya jawab Diskusi Kelompok Role Play
Alat bantu pembelajaran
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Flip Chart. Whiteboard. Spidol. Kertas Metaplane Kertas Plano LCD Projector
Proses pembelajaran
11. Pembukaan dan Penyampaian tujuan pembelajaran 12. Brainstorming tentang Advokasi 13. Paparan tentang Pengertian Advokasi 14. Paparan tentang langkah-langkah dan teknik advokasi 15. Dialog/Tanya Jawab 16. Diskusi kelompok Praktek analisis masalah dan penyusunan rencana advokasi 17. Penutup
Bahan Pembelajaran
Slide “ Advokasi Kebijakan”
Lembar Catatan ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ 31
32
