PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB 26 PENINGKATAN AKSE S MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN YANG LEBIH BERKUALITAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB 26 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN YANG LEBIH BERKUALITAS


BAB 26 PENINGKATANAKSESMASYARAKAT TERIIADAP PELAYANANPENDIDIKAN YANG LEBIH BERI(UALITAS

A. KONDISI UMUM

Pembangunanpendidikan memiliki peran penting dan strategisdalam pembangunan bangsasehinggasejak awal para pendiri bangsa(foundingfathers)telah menggariskannya dalam salah satu tujuan bernegaradi dalam PembukaanUUD 1945, yaitu upaya untuk mencerdaskankehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraanumum. Secara umum, pendidikandimaknaisebagaisebuahprosestransmisiilmu pengetahuan dan teknologiserta sosialisasidan pewarisannilai-nilai dalam kehidupanmasyarakatdari satu generasike generasiyang selanjutnya.Dengandemikian,pendidikanmenjadi instrumenyang penting dalam proses internalisasi,adaptasi dan akulturasi budaya sekaligus persemaiandan penciptaanbudayabaru melalui suatuprosespembelajarandan interaksisosialantarwarga masyarakat. Dalam perspektif ekonomi, pendidikanterbukti memiliki kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membebaskan masyarakat dari keterbelakangandan kemiskinan. teknologi, budaya,dan kesejahteraan Perpaduanilmu pengetahuan, ekonomi suatubangsa merupakanmodal yang sangatpenting dalam memasukiera persainganglobal yang sarat denganpersainganantarbangsa. Mengingat penting dan strategisnya pendidikan dalam pembangunan bangsa, Pemerintahsecaraterus-menerusmernberikanperhatianyang besar pada pembangunan pendidikan.KesungguhanPemerintahdalam memberikanlayananpendidikanyang baik kepada segenapanak bangsa telah dilakukan melalui berbagai program pembangunan bidang pendidikan yang mencakupaspek perluasanakses dan pemerataanpendidikan; peningkatanmutu dan relevansi pendidikan; dan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan, termasuk juga percepatan penuntasanWajib Belajar Pendidikan Dasar SembilanTahun. KesungguhanPemerintahtersebuttelah menunjukanhasil yang cukup mengembirakan sepertiyang terlihat dari peningkatanangka partisipasipendidikan pada semuajenjang. Padatahun 2007, angkapartisipasimurni (APM) padajenjang SDA4I dan yang sederajat telah mencapai94,90 persen.SedangkanAngka PartisipasiKasar (APK) pada jenjang dan yang sederajatsertaSMA/SMKA4A/SMALB/PakeI C masing-masingtelah SMPAVITs mencapai92,52 persendan 60,5| persen.Sementaraitu, APK pada jenjang pendidikan tinggi (PT) yang mencakuppula peguruantinggi agama(PTA), dan UniversitasTerbuka (UT) adalah sebesar17,25 persen(Depdiknas,2007). Adapun angka partisipasisekolah (APS) atau persentase pendudukyang mengikutipendidikanformal untuk kelompokumur 7-l2tahun tercatatsebesar97,4 persen,kelompok umur l3-15 tahun sebesar84,1 persen, dan kelompokumur I 6-l 8 tahunsebesar53,9 persen.(Susenas2006).

il.26 - |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA

Di sampingitu, untukmengoptimalkan masaemas(goldenage)tumbuhkembanganak, Pemerintah terus meningkatkan penyelenggarakan pendidikan-dan pengembangai anak semenjak usiadini melaluiprogrampengembangan anakusiadini GAtJDt Melalii pAUD ini, Pemerintahberupayamenyiapkananakuntuk dapatmengikuiip"ndidikunsejakusia dini terutama dalammenyiapkan setiapanakagardapatmenenipuh pendidikan dasJrsecara lebih baik. Programpengembangan anakusia dini dilakukanmeialuiberagamlembaga. pelayanan pendidikananakusia dini (PAUD),seperti:TamanKanak-Kana-k, Raudhatul Athfal, BustanulAthfal, TK Al-eur'an, dan TempatpenitipanAnak, sertaKelompok Bermain.Sampaidengantahun2007,APK untuk pengembangan anak usia dini sudah mencapai 48,32persen(Depdiknas 2007).Kesadaran akanpentingnya pengembangan anak usia dini dalampengembangan potensidiri secaraoptimaljuga mendapatreslon dan dukunganmasyarakat yang ditunjukkandenganr"rui.in meningkatnya partisipasiaktif masyarakat dalampenyelenggaraan kegiatan pengembangan anakusiaaini di tupungun. _ Sejalan dengan semakin meningkatnyapartisipasi pendidikan, kemampuan keberaksaraan pendudukIndonesiajuga semakin mlmbaik yang ditandai dengan meningkatnya angkamelekaksarapenduduk umur l5 tahunke atasdarigt,g3persenpada tahun2006menjadi92,80persenpadatahun2007,dengan perbaikan dispaiitas'gender dari sebesar 5,33 persenpadatahun2006 menjadi5,09p"rs"n padatahun 2007.(bepdiknas 2007). Di sampingberbagai capaianyangtelahdiraih,upayapembangunan pendidikan belum sepenuhnya mencapaihasil yang diharapkansebagaimana tercantumdalam sasaran RencanaPembangunan JangkaMenengahNasional6.elrrrnq 2004-2009.Sasaranangka butaaksarapendudukusia l5 tahunkeatas(5 persenpadatairun2009)masihadaselisih tahun2007(7,20persen)dandiperkirakan angkabutaaksaramenjadi {enganpencapaian 6,20persenpadatahun2008.Meskipunsecarapersentase selisihantarasasaran RpJMN dancapaiantersebuttelahmenjadikecil namunupayayangdibutuhkanlebih besar dan strategiskarenabutaaksaralebihbanyakterjadipadapendudukusia45 tahunkeatas,yaitu sebesar 2l persen(Susenas 2006),yangpadaumurnyu memilikiminatyanglebihiendafr untukmengikutipendidikan keaksaraan. jenjangSMP/MTs/sederajat, juga masihterdapat selisihcapaianangkapartisipasi . Pada kasar(APK) jenjangSMP/'lvfTs/sederajaiantara sasaran tahun2009(98,09p-".r.n; dengan terakhirpadatahun2007(92,52persen)danangkapartisipasi gapaian ini padatahun200g diperkirakan meningkat menjadi95 persen. BerbagaiupiyuL*r-rn.n.*s dilakukandalam rangkaperluasanaksesdan pemerataan layananpendidikan,namuntayanan belum sepenuhnyamenjangkauseluruhlaiisan masyarakat,khususnyayangfrnoialf.un tinggal di daerahperdesaan, wilayahterpencil,dankepulauun yung,""u.u geogiansruiit oi.liigtau sehingga belumsemuapenduduk usiasekolahdapatmeriperoleh aksJspenoidircun Jeigun baik. Di sampingkendalageografis,kondisi ekonomimasyarakat juga menjadifaktor fundamental munculnya kesenjangan partisipasi pendidikan ai beruagai i-apisan rury*ur.ut. Kesenjangan partisipasipendidikanmasihterjadibaik antarkelompok masyarak ui liuyu'dan miskin) maupun antarkategoriwilayah (pirdesaan-perkotaan), k"r"n;ang;- ini cenderung meningkat:llng denganmeningkatnya kerompokumur.Denganmengicudata Susenas 2006,untukAPS.pendudukkelompokusia 13-lj tahunterjadi["t"n;un"g;n yung cukupsignifikanyaitu sebesar17,78pe.senantarakuantilpertama(20 persen termiskin)

[.26- 2

PRESIDEN REPUBLIK lNDONESIA

dengankuantil kelima(20 persenterkaya).Kesenjangan semakinmencolokpadaAPS penduduk kelompokumur 16-18tahunyangmencapai30,7 persen, di manaAPSkuantil pertamabarumencapai37,9persendanAPS kuantilkelimatelahmencapai68,6 persen. juga terjadidalamkonteksperdesaan Disparitas dan perkotaan. Untuk APS penduduk kelompokumur l3-15 tahun,kesenjangan antaraperkotaan dan perdesaan mencapai9,4 persen, yaituperdesaan barusebesar 80,3persen sedangkan perkotaan sudahmencapai89,7 persen.Kesenjangan semakinmembesar padaAPS padapendudukkelompokumur l6-18 tahunyangmencapai 20,5persen, masing-masing adalah45 persendan65,5persen. Kesenjangan partisipasipendidikanyang disebabkanfaktor geografisdan faktor ekonomitersebutmengakibatkan adanyadaerah-daerah yang diperkiiakantidak akan mencapaisasaranAPK SMP/MTS/sederajat sebesar95 persenpada tahun 2008. Di sisi lain, untukdaerah-daerah yang meskipunsecarapersentase telah mencapaisasaran, namunsecaraabsolutmasihbanyakanakusia7-15tahunyangtidak bersekolah sehingga berpengaruh pencapaian terhadap sasaran nasional. Masalahpentinglainnyaadalahangla putussekolahyang masihcukupsignifikan.MenurutdataSusenas 2006,belumseluruh anakusia7-15 tahunyang bersekolah sehingga masihadasekitar1,4 persenanakyang tidaVbelumpernahsekolah.Padatahunyang sama,angkaputus sekoiahatau drop-out sertatidakmelanjutkan pendidikan kejenjangyanglebihtinggi tercatatselitar5,6 pirsen. Kesenjangan partisipasipendidikanini menjadipetunjukjelas bahwasasaranliyanan pendidikantahun mendatangperlu lebih diarahkanpada peningkatanakseslayanan pendidikan terutama bagikelompokmasyarakat yangkurangberuntung. Perkembangan yang cukup menggembirakan terjadi dalam peningkatankuantitas f'asilitaslayanan pendidikan.Menurut Data DepartemenpenOiOit

yang cukup besarbaik langsungmaupuntidak langsung,sehinggaanak-anakdari keluarga jenjangpendidikantinggi. Selainitu, masih miskinmemiliki keterbatasan dalammengakses terdapat kesenjanganpartisipasi pendidikan tinggi antarkelompok masyarakat,seperti antara perdesaandan perkotaan, antara penduduk miskin dan penduduk kaya, dan antardaerah. Upaya peningkatanpemerataanpadajenjang pendidikanformal, upaya perluasanakses dan pemerataanpendidikanjuga dilakukan terhadapjenjang pendidikan nonformal yang mencakupantara lain pendidikan anak usia dini, dan pendidikan khusus keterampilan. Anak-anakyang memerlukanpelayanankhusus(children with special needs) selamaini belum sepenuhnyamendapatlayananpendidikanyang memadai.Jika dikaitkandenganhak dasar untuk mendapatkanpendidikan bagi seluruh penduduk Indonesia, maka layanan pendidikan harus pula menjangkau anak-anakyang memerlukan layanan pendidikan khusustersebut. jangkauanprogrampendidikananakusia dini (PAUD) upayamemperluas Selanjutnya, juga terus dilanjutkan untuk mendukungkeberhasilanProgramWajib Belajar Pendidikan Dasar SembilanTahun. Meskipun demikian, belum seluruh anak usia antara 2-6 tahun dapattertampungdi berbagaijenis satuanPAUD yang disebabkanoleh terbatasnyajumlah lembagayang memberikanpelayananPAUD. Sampai dengansaat ini, tingkat partisipasi pendidikananak usia dini (PAUD) masihrendah,yaitu sebesar48,32persen.Di samping angka partisipasiPAUD yang masih relatif rendahjuga terjadi kesenjanganyang cukup tinggi antara wilayah perdesaandan perkotaan,antara penduduk kaya dan penduduk miskin, dan antardaerah.Meskipun terjadi penurunan,pada tahun 2007, disparitasAPK PAUD antara kabupatendan kota masih cukup signifikan, yaitu sebesar4,20 persen. (Depdiknas,2007). Selain itu, upaya peningkatan pemerataanpelayanan pendidikan melalui jalur nonfbrmal dirasakanbelum sepenuhnyadapat diaksesoleh segenapwarga masyarakat. Padahaljalurpendidikannonfbrmalmempunyaifungsi pentinguntuk memfasilitasiwarga belajarmemasukidunia kerja, sekaligusmerupakanbentukpendidikansepanjanghayat. Padasaatyang satra kesadaranmasyarakat,khususnyayang berusiadewasa,untuk terusjuga masih rendah.Di lain pihak, menerusmeningkatkanpengetahuan dan keterampilan layananpendidikannonformalbelum sepenuhnya mampumembekaliwarga belajardengan berbagaijerris keterampilanyang dibutuhkan oleh pasar kerja sehingga lulusan yang terserapoleh lapanganpekerjaanbelum maksimal. Peran pendidikan nonformal menjadi sangat strategis,terutama dalam menghadapi bonus demografi dimana terjadi peningkatanproporsi pendudukusia produktif. Layanan pendidikannonfonnalharuslahdiarahkanuntuk mampumeningkatkanpenciptaanlapangan kerja sehinggapeluangyang diperolehdenganadanyatambahanpendudukusia produktif dapatdimanfaatkansecaraoptimal. Selanjutnya,terkait denganpeningkatanmutu dan relevansipendidikannampakmasih perlu ditingkatkankarenalembagapendidikandinilai belumsepenuhnyamampumemenuhi tuntutan masyarakatuntuk melahirkanlulusan-lulusanyang berkompeten.Masalah mutu dan relevansi sangat dipengaruhi oleh: (l) ketersediaanpendidik berkualitas belum memadaidan persebaranpendidik yang belum merata,(2) kesejahteraanpendidik yang masihterbatas,(3) ketersediaansaranadan prasaranapendidikansertaf'asilitaspendukung

1t.26- 4


kegiatan pembelajaranyang belum mencukupi, dan (4) dukungan penyediaan biaya operasionalpendidikanbelum memadai. Untuk meningkatkanmutu dan relevansi pendidikan, maka ketersediaanpendidik yang berkualitas dan dalam jumlah yang mencukupi, serta distribusi yang relatif merata merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Namun, dengan merujuk data Depdiknas tahun 2007 nampak masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikanS-l atau D-4 sepertiyang disyaratkanoleh Undang-UndangNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Umumnya tenaga pendidik pada jenjang SD/lv[ adalah berpendidikanDiploma l-3, bahkan ada pula yang hanya lulusan pendidikan menengah sepertiSekolahPendidikanGuru, PendidikanGuru Agama, SekolahGuru Olahraga,dan SMA, Rata-ratakualitikasi pendidikanguru SD/MI sampaidenganSMA/SMK/MA baik negeri maupun swastayang memiliki ijazah D-4 atau sarjana(S-l) adalah sebesar41,7 persen.Masalahrendahnyajumlahguru yang sudahmemiliki kualifikasi minimal tersebut akan diperparah dengan adanya ketidaksesuaianantara latar belakang bidang keilmuan tenagapendidik dengan bidang yang diajarkan (mismatch),sebagaicontoh adalah guru denganlatarbelakangilmu sosialuntuk mengajarmatapelajaranMIPA. Permasalahanlainnya yang menyangkut tenaga pendidikan dan kependidikan adalah persebarannyayang tidak merata, walaupun secara kuantitatif jumlah guru sudah cukup memadai. Hal ini mengakibatkanterjadi kekuranganguru di sebagiansekolah, utamanya pada sekolah-sekolah di daerahperdesaan,wilayah terpencil,dan kepulauanyang secara geografissulit dijangkau.Sebaliknya,terjadi kelebihanguru di sebagiansekolahlainnya, terutamadi daerahperkotaan.Selain itu, pemberiantunjanganprofesi dan tunjangankhusus sebagai bentuk dari keseriusan Pemerintah dalam meningkatkan komitmen dan guru, belum sepenuhnyadapatdilaksanakansesuaidenganamanatUU No. l4 kesejahteran Tahun2005 tentangGuru dan Dosen. Selain itu, ketersediaansaranadan prasaranadengan kualitas yang baik dalam rangka menunjangterjadinya proses belajar mengajaryang kondusif juga menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Belum semua satuan pendidikan memiliki fasilitas pendukung pendidikansepertiperpustakaan, laboratorium,dan peralatanperagapendidikan.Saat ini, banyakgedungSDA4I yang dibangunsecaramasif melalui ProgramInpres SD padatahun 1970-andan Program Wajib Belajar Enam Tahun pada tahun 1980-anmengalamirusak berat dan ringan. Sementaraitu, ketersediaanbiaya perawatandan perbaikanyang terbatas menyebabkankerusakangedungsemakinlama semakinparah.Sampaidengantafuur:, 2007, rehabilitasi dan revitalisasi gedung SD/MI dan SMP/"I\4Tsbelumlah dapat dituntaskan. Melalui dana dekonsentrasidan dana alokasi khusus(DAK) telah dilakukan upaya untuk rehabilitasi dan revitalisasi bangunantersebut, namun belum memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan afirmatif dalam menangani kerusakan gedung sekolah yang diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang ketat. Selain itu, sejalan dengan upaya peningkatanefisiensi anggarandan pemberdayaanmasyarakat,maka penyediaananggaran dalam bentuk block grant atau matching grant yang telah dilaksanakandalam rehabilitasi dan pembangunan saranadan prasaranapendidikanjuga perlu dilanjutkan. Faktor penting lainnya yang juga berhubungandenganpeningkatanmutu pendidikan adalah ketersediaanbuku, karena buku merupakan elemen yang sangat penting dalam meningkatkankualitas pembelajaran.Kendala utamaterkait denganpengadaanbuku adalah kurangnya aksesibilitas buku pelajaran serta penggantian buku pelajaran hampir setiap

rr.26- 5


tahunyang dilakukanoleh pihak sekolah.Tidak semuapesertadidik dapatmengaksesbuku pelajaran,baik denganmembeli sendiri maupundenganmendapatpinjamandari sekolah. Keterbatasanbuku ini secara langsungberdampakpada sulitnya anak menguasaiilmu pengetahuanyang dipelajari. Kondisi ini juga menjadi semakin sulit karena adanya kecenderungan sekolah-sekolah untuk menggantibuku setiaptahun ajaran baru, sehingga semakin memberatkan beban orangtua murid meskipun telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor I I Tahun 2005, yang menetapkanbahwa masa berlakubuku pelajaranselamalima tahuntelah berlakuefektif. Oleh karenaitu pengadaan BOS buku untukjenjang pendidikandasarmenjadisangatrelevanuntuk terusdilanjutkan. Disamping itu, masalah lainnya berkaitan dengan elemen peningkatan kualitas pembelajaranadalah belum optimalnya penggunaanteknologi informasi dan komunikasi sebagaisaranapenyediabahanajar dan sebagaipenunjangprosesbelajar mengajarbaik oleh guru maupun siswa,terutamadi sekolahpadadaerahperdesaan,wilayah terpencil, dan kepulauan. Kemudian, guna mengukur kinerja satuan pendidikan dan sistem pengujian yang menilai prestasisetiappesertadidik, diperlukansuatusistemevaluasi.Sistemevaluasidan sistem pengujian ini sangatpenting untuk melihat tingkat keberhasilanpenyeleng$araan pendidikansecaranasional,dengan membuatperbandinganantardaerahdan antarsatuan pendidikan sebagai landasanbagi perencanaanpembangunanpendidikan lebih lanjut. Namun, sistemevaluasikinerja para pendidikdan standarisasiprestasipesertadidik masih belum sepenuhnyamemenuhi seperti yang di amanatkandi dalam Standar Nasional Pendidikan. Pembangunan pendidikan juga masih menghadapi masalah belum mantapnya koordinasiantarapendidikanformal dan nonformal,karenapengelolaanpendidikanformal dan nonformalmasih terlihat eksklusif dan belum saling mendukung.Format dan kualitas pendidikannonformal belum memungkinkanuntuk digunakansebagaipenggantipelajaran yang relevan di satuanpendidikanformal. Sementaraitu, fasilitas pelayananpendidikan formal yang sudah lebih baik secarakuantitas maupun kualitas belum dapat dimanfaatkan secaraoptimal untuk menyelenggarakan pendidikannon formal. Pada jenjang pendidikan tinggi (PT), peningkatanmutu dilakukan dengan penguatan otonomi PT denganmemberi tanggungjawab lebih besardenganpemberiankeleluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan tetap berdasar pada prinsip akuntabilitaspublik. Penguatanotonomi PT penting untuk membanguniklim kebebasan akademik serta menumbuhkankreativitas dan inovasi dalam kegiatan-kegiatanilmiah. Sampaidengantahun 2007 telah ditetapkantujuh PTN (lTB, UI, IPB, UGM, UPI, USU, dan UNAIR) yang mengalamiperubahanstatusmenjadiPerguruanTinggi Badan Hukum Milik Negara (PT:BHMN) dan dalam masa transisi dapat memperolehmandat untuk beroperasi sebagai badan layanan umurn menuju badan hukum pendidikan (BHP). PelaksanaanPIBHMN belum sepenuhnyaberjalan dengan baik karena masih adanya kendala hukum dalam operasionalisasinya, baik dalam kerangka pengelolaankeuangan maupundalammengelolasumberdayalainnya. Upaya peningkatanmutu pendidikan tinggi juga dilakukan pada pendidikan tinggi programakademik,pendidikanpascasarjana agamamelalui upaya pengembangan S-2 dan S-3 bagi dosen, pembangunanparasarana,sarana, dan fasilitas pendukung seperti

I.26 - 6


laboratoriumdan perpustakaan. Dalam rangkamengembangkan ilmu-ilmu di luar disiplin keislaman,sejumlah SekolahTinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Institut Agama Islam Negeri (AIN) telah dikembangkanmenjadiUniversitasIslam Negeri ruf$. Sampai dengantahun 2007, terdapat enam STAIN/IAIN yang berubah status menjadi universitas yaitu: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,UIN Malang, UIN Sultan Syarif Qashim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan UIN Alauddin Makassar.Perubahanstatus rnenjadi universitasini merupakanbagian dari upaya untuk memperkuatstruktur kelembagaanpendidikantinggi agama.Namun, hal ini perlu disertai dengan upaya penataan software seperti desain program dan orientasi pengembangan pendidikantinggi Islam, serta penyediaanpendidiknya, agar perubahanstatus ini tidak kontraproduktif.Namun upaya peningkatanmutu pendidikan tinggi agamajuga masih menemui kendala terutama mengenai masalah manajemenperguruan tinggi agama yang belum profesionalsertakurang ef-ektifdan efisien.Bahkanprasarana? sarana,dan fasilitas pendidikanjuga belum memadai,sehinggakurang mendukungupaya penyelenggaraan pendidikantinggi yang bermutu. Pada saat yang sama pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkandan menciptakanilmu pengetahuandan teknologi. Kegiatan penelitian dan pengembanganserta penyebarluasan hasilnya masih sangatterbatas.Disamping itu prosestransfer ilmu pengetahuandan teknologijuga mengalamihambatankarenamasih terbatasnyabuku-buku teks dan jurnal-jurnal internasionalyang dapat diakses.Dengan kualitas dan kuantitas hasil penelitiandan pengembangan yang belum memadai,belum banyak hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diterapkanoleh masyarakatdan masih sedikit pula yang sudah dipatenkandan/ataumendapatpengesahanhak kekayaan intelektual.Permasalahanlain yang berkaitandengan hasil penelitian PT adalah masih belum maksimalnyapelaksanaandiseminasi,sehinggaakses dan informasi masyarakat sertadunia usahadalam memanfaatkan hasil penelitianPT belumoptimal, Secarakeseluruhan,pelaksanaandesentralisasidan otonomi pendidikan yang telah memasukitahun ke-delapanmasih menunjukkanbelum terciptanyamanajemenpelayanan pendidikanyang efektif dan efisien. Belum mantapnyapembagianperan dan tanggung jawab antarapemerintahpusat,provinsi,dan kabupaten/kota menjadisalahsatu penyebab. Selain itu, kontribusi pemerintahdaerah dalam penyediaananggaran pendidikanjuga belum memadai.Belum efektifnya pelaksanaanstandarpelayananminimal (SPM) oleh masing-masingpemerintah kabupaten/kota,serta belum optimalnya peran masyarakat dalam wadah dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasahdalam pembangunan pendidikan,menjadi penyebablainnya. Namun diharapkan,dengan keluarnya Peraturan PemerintahNo. 38 Tahun 2007 tentangPembagianTugas dan Fungsi PemerintahPusat, Provinsidan Kabupaten/Kotaakanmampumemperjelasperandan tanggungjawab masingmasingjenjang pemerintahdalampembangunan pendidikan.

B. SASARAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2OO9

Berdasarkan berbagai tantangan dan permasalahandi atas, sasaran pembangunan pendidikan yangakan dicapai padatahun 2009 adalah: 1. Meningkatnya partisipasijenjang pendidikan dasaryang diukur dengan meningkatnya angka partisipasikasar(APK) dan angka partisipasimurni (APM) jenjang SD termasuk SDLBA4I/PaketA setaraSD menjadi 115,76persendan 95,00 persen;meningkatnya

f i . 2 6- 7


B setara SMP menjadi 98,09 persen; meningkatnya APK jenjang SMP/Tr4Ts/Paket angka partisipasisekolah(APS) pendudukusia 7-12 tahun menjadi 99,57 persen;dan meningkatnyaAPS pendudukusia I 3- I 5 tahunmenjadi 96,64persen; Meningkatnyapartisipasijenjang pendidikanmenengahdan pendidikan tinggi yang diukur dengan meningkatnya APK jenjang SMA/SMKA4A/Paket C setara SMA menjadi69,34 persen;dan meningkatnyaAPK jenjang pendidikantinggi menjadi 18,00 persen; Meningkatnyaproporsi pendidik yang memenuhikualifikasi pendidikan dan standar kompetensiyang disyaratkan,sertameningkatnyakesejahteraan pendidik; 4. Menurunnyaangka buta aksarapendudukusia 15 tahun ke atas menjadi 5,00 persen, bersamaan denganmakin berkembangnya budayabaca;dan pendidikanantarkelompokmasyarakattermasuk 5 . Meningkatnyakeadilandan kesetaraan antara perkotaan dan perdesaan,antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara pendudukkaya dan pendudukmiskin, sertaantarapenduduklaki-laki dan perempuan.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAIIUN 2OO9 pendidikan Arahkebijakanpembangunan tahun2009dirumuskan denganmerujukpada RPJMN 2004-2009serta konvensi internasionalmengenaipendidikanatau berkaitan pendidikansepertiPendidikanuntuk Semua(EducationFor All), denganpembangunan (Convention KonvensiHak Anak on the Right of Child), Millenium DevelopmentGoals (MDGs),danWorldSummiton Sustainable Development. Dalamrangkamencapaisasaran tersebutdi atas,kebijakanpembangunan pendidikan padatahun2009mencakup (i) pernerataan (ii) peningkatan danperluasan aksespendidikan, pendidikan, mutudanrelevansi goodgovernance,yangdirinci dan(iii) pemantapan sebagai berikut: l. Memperluas aksespendidikandasarbermutuyang lebih meratadenganmemberikan perhatian yanglebihbesarpadapenduduk yangtinggaldi wilayah miskin,masyarakat perdesaan, daerahtertinggaldanterpencil,daerahkonflik,wilayahkepulauan, wilayah perbatasan dan masyarakatyang memiliki kebutuhankhususmelalui penyediaan bantuanoperasional sekolah(BOS) termasukBOS Buku, penyediaan beasiswa bagi siswamiskinpadajenjangSD-MIdanSMP-MTs,pembangunan prasarana, sarana, dan fasilitaspendidikantermasukpembangunan SD-SMPdan MI-MTs satu atap,serta pembangunan asramamuriddanmessgurudi daerahterpencil; 2. Memperbaiki distribusi guru dan meningkatkankualitas pendidik berdasarkan kualifikasiakademikdan standarkompetensisesuaidenganketentuanyang berlaku melalui sertit'i kasi,sertapeningkatan kesej guru; ahteraan pemerataan, 3. Meningkatkan mutu dan relevansipendidikanmenengahseluas-luasnya baik melaluijalur formal maupunnonfbmal,yangdapatmenjangkau seluruhlapisan masyarakat melalui penyediaan beasiswauntuk siswa miskin, penyediaansarana, prasarana, danfasilitaspendidikan, danpengembangan kerjasamadenganduniausaha danduniaindustrisejalandenganupayameningkatkan relevansipendidikan menengah dengankebutuhanpasarkerja. Kegiatanpenyediaan beasiswauntuk siswa miskin merupakan bagiandari upayapengurangan kemiskinan sepertiyangdibahasdalamBab l5; pemerataan, 4. Meningkatkan pendidikan mutu,danrelevansi tinggi denganmemperkuat otonomiperguruan tinggi dan peningkatan intensitaspenelitianyang relevandengan

rr.26- 8


5. 6.

7.

9.

kebutuhanpembangunandiiringi dengan peningkatanpelaksanaandiseminasi hasil penelitian,untuk membangundaya saing nasionalyang didukung denganpenyediaan dan fasilitaspendidikan; sarana,prasarana, Meningkatkan intensitas penyelenggaraanpendidikan keaksaraanfungsional, yang didukung oleh upaya menumbuhkanbudaya baca untuk membangun masyarakat membaca(literatesociety); Meningkatkan kualitas pelayananpendidikan untuk secarabertahap mencapai standar nasional pelayanan pendidikan melalui penataanperangkat lunak (software) seperti perbaikankurikulum, pemantapansistempenilaiandan pengUjian,dan penyempurnaan sistemakreditasi; Meningkatkan pemerataandan keterjangkauanpendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasaranapendidikan dan didukung dengan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikandan perawatananak usia dini yang dilakukanoleh sektorpembangunan terkait dan peningkatanperansertamasyarakat; sektor Meningkatkankualitas pengelolaanpelayananpendidikan sejalan dengan penerapan prinsip good governance yang mencakup transparansi,akuntabilitas, dan partisipatif, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatansumber daya pendidikan. Sejalandengan itu anggaranpendidikanyang dialokasikanuntuk satuanpendidikan saranadan prasaranapendidikandiberikan termasukuntuk rehabilitasidan penambahan dalam bentuk block g'ant atau matching g'ant dengan melibatkan partisipasi dan masyarakat; masyarakatsebagaiupayapemberdayaan pendidikan baik dalam pembangunan dalam peranserta masyarakat Meningkatkan yang diwadahi dalam termasuk pembiayaan pendidikan, penyelenggaraanmaupun bentukDewan Pendidikandan Komite Sekolah/lr4adrasah.

1t.26- 9

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB 26 PENINGKATAN AKSE S MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN YANG LEBIH BERKUALITAS

Recommend Documents