NASKAH AKADEMIK RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2017 D I S U S U N OLEH: TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR TAHUN 2013
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya selesailah penulisan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017. Naskah akademik ini ditujukan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017. Disadari
bahwa
selesainya
penulisan
naskah
akademik
ini
dikarenakan adanya bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih. Harapan penulis dengan telah selesainya penulisan naskah akademik ini, dapat segera disusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RPJP daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dilihat dari segi materi maupun teknis penulisannya, naskah akademik ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan adanya saran demi kesempurnaannya.
i
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................................
i
DAFTAR ISI .........................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................
1
B. Identifikasi Masalah ........................................................
5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah
BAB II
Akademik .........................................................................
6
D. Metode ............................................................................
6
E. Sistematika .....................................................................
7
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. Kajian Teoretis ................................................................
8
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait ...................
10
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan .....................
10
D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi ...
11
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT .........................................................
13
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
BAB V
A. Landasan Filosofis ..........................................................
16
B. Landasan Sosiologis ......................................................
18
C. Landasan Yuridis ............................................................
19
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN ................................................................
BAB VI
23
PENUTUP A. Kesimpulan .....................................................................
25
B. Saran ...............................................................................
26
DAFTAR PUSTAKA...............................................................................
27
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perencanaan
pembangunan
daerah
adalah
suatu
proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan
didalamnya
guna
pemanfaatan
dan
pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh
masing-masing
daerah
serta
sesuai
dengan
dinamika
perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif,
terukur,
berkeadilan,
dan
berkelanjutan.
Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, antara lain: a. Penyusunan Rencana Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur.
Langkah
kedua,
masing-masing
instansi
pemerintah
menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga
adalah
melibatkan
masyarakat
(stakeholders)
dan
menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masingmasing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. b. Penetapan Rencana Dalam hal ini penetapan rencana adalah penetapan rencana menjadi produk
hukum
melaksanakannya
sehingga
mengikat
yang
ditetapkan
semua dengan
pihak
untuk
Peraturan
Daerah/Qanun.
1
c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian pembangunan. d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Evaluasi
pelaksanaan
rencana
adalah
bagian
dari
kegiatan
perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam melaksanakan evaluasi kinerja
proyek
pembangunan,
Pemerintah
Daerah
mengikuti
pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masingmasing jangka waktu sebuah rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh serta dapat terbentuknya sistem pembangunan yang baik, menyeluruh dan merata guna untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pembangunan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar
dari
berbagai
elemen
masyarakat
melalui
perencanaan
pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan
2
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk: a. meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan oleh berbagai organisasi publik, antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan; b. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program; c. menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran; d. meningkatkan
akuntabilitas
pemanfaatan
sumber
daya
dan
keuangan publik; dan e. terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga tercapai efektivitas perencanaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan
kepada
daerah
untuk
menyusun
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi program Bupati/Wakil Bupati satu periode atau 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD)
dengan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJN) yang memuat arah kebijakan, keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah serta program kewilayahan, yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: (1) Dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
disusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
3
(2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara berjangka meliputi:
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional;
b. Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
yang
selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional; c.
RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
d. Rencana kerja pembangunan daerah selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan
pendanaannya, Pemerintah
baik
Daerah
daerah, yang
maupun
rencana
kerja
dan
dilaksanakan langsung oleh ditempuh
dengan
mendorong
partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah; dan e. RPJP daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
4
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 dalam rangka menjalankan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur terpilih untuk periode 5 (lima) tahun,
sehingga
setiap
pemangku
kepentingan
dan
komponen
masyarakat dapat berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dalam rangka membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul adalah: 1. perlunya menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang efektif dan efisien, yang diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (RPJMD) yang merupakan program penjabaran visi dan misi Bupati/Wakil Bupati; 2. perlu dibentuknya suatu Qanun Kabupaten Aceh Timur yang dapat memberikan
kepastian
hukum
dalam
rangka
perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur tahun 2012-2017 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah; dan 3. perlunya mengikutsertakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap pembangunan, hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Timur agar dapat dikelola dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna.
5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Adapun tujuan penulisan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017, adalah: a. mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum berbagai sumber daya pembangunan di Kabupaten, yang meliputi kondisi geografis dan sumber daya alam, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya dan sumber daya manusia, kondisi prasarana dan sarana serta kondisi pemerintahan dan pelayanan umum; b. merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan; dan c. menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten Aceh Timur selama 5 (lima) tahun kedepan. Secara umum, kegunaan penulisan naskah akademik adalah memberikan masukan yang diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk meningkatkan pembangunan antarsektor dan antarwilayah di Kabupaten Aceh Timur.
D. Metode Dalam
penyusunan
naskah
akademik
ini,
metode
atau
pendekatan yang digunakan adalah melalui suatu kajian ilmiah secara sistematik dan interdisipliner, dengan metodologi sebagai berikut: 1. kajian pustaka yaitu pengkajian terhadap peraturan perundangundangan yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017; 2. serangkaian kegiatan diskusi; 3. kaji terap pengalaman kabupaten/kota dalam pemanfaatan ruang yang didapatkan melalui proses telaah dokumen-dokumen dari berbagai media (internet, proses seminar, dll); 4. analisis dan evaluasi; dan 5. penyusunan naskah. Penyusunan materi naskah akademik juga memperhatikan kaidah-kaidah hukum, kelembagaan dan mempertimbangkan peran serta masyarakat.
6
E. Sistematika Naskah akademik ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode dan sistematika. Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, berisi uraian tentang kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundangundangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan
pengaturan
materi
dan
susunan
Rancangan
Qanun
Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017. Bab VI Penutup, bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisa naskah akademik. Daftar Pustaka, memuat buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet, yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.
7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A. Kajian Teoretis Kabupaten Aceh Timur merupakan wilayah administratif yang pembentukannya Tahun
1956
berlandaskan tentang
Undang-Undang Pembentukan
Nomor
Daerah
7
Drt
Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. Setelah Pemindahan Kabupaten Aceh Timur dari Kota Langsa ke wilayah Kecamatan Idi Rayeuk, telah terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam bidang pembangunan dan pola pemanfaatan ruang. Luas wilayah Kabupaten Aceh Timur berdasarkan perhitungan sistem informasi geografis adalah seluas 5.427,26 km2 (lima ribu empat ratus dua puluh tujuh koma dua puluh enam kilometer persegi) yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Kecamatan, 52 (lima puluh dua) Mukim dan 514 (lima ratus empat belas) Gampong. Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Timur terdiri dari: a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka; b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan di Indonesia dibagi menjadi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja
pemerintah.
Implikasi
dari
peraturan
tersebut,
di
setiap
Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
8
Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi program Bupati/Wakil Bupati terpilih, yang dilaksanakan secara langsung dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten. Berdasarkan ketentuan
Pasal 1 angka 5
Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
menyebutkan
bahwa
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, hal tersebut merupakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun berdasarkan tahapan yang
melibatkan
Kabupaten.
berbagai
Rencana
stakeholders
Pembangunan
termasuk
Jangka
Pemerintah
Menengah
Daerah
(RPJMD) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017, disusun dengan maksud sebagai berikut: a. menjadi pedoman dan acuan pembangunan jangka menengah bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur, masyarakat dan stakeholder yang terlibat dalam proses pembangunan untuk menentukan strategi daerah, program dan kegiatan prioritas sesuai dengan permasalahan dan potensi daerah; dan b. menjadi pedoman dan acuan untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Timur.
9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Adapun yang menjadi asas pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017, antara lain asas kepastian hukum, asas ketertiban umum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan
asas
akuntabilitas. Selain asas-asas sebagaimana tersebut diatas, pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Penbangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 juga telah memenuhi persyaratan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa RPJP daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK) Aceh
10
Timur, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Aceh Timur dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Timur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 disusun berdasarkan statistik regional dan lokal, dengan memperhatikan statistik dari berbagai fungsi pemerintahan yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pemerintahan umum, bidang fisik prasarana dan keuangan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahunan. Poses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan unsur pelaku pembangunan (stakeholder) di Kabupaten Aceh Timur yang berisikan rumusan visi, misi dan rencana indikatif program pasangan Bupati/Wakil Bupati terpilih. Matriks rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahunan yang diuraikan adalah
hasil
kesepakatan
seluruh
unsur
pelaku
pembangunan
(stakeholder) dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan program strategis provinsi.
D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi disusun
dengan
maksud
menyediakan
dokumen
perencanaan
komprehensif 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan
Rencana
Strategis
Satuan
Kerja
Perangkat
Kabupaten (Renstra SKPK) Aceh Timur, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Aceh Timur dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Timur. Adapun tujuan pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antartingkat pemerintahan yang berbeda. Rencana Pembangunan
11
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan statistik regional dan lokal, dengan memperhatikan statistik dari berbagai fungsi pemerintahan yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pemerintahan umum, bidang fisik prasarana dan keuangan daerah. Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan sistem keuangan adalah untuk penjabaran lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Aceh Timur, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter, dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
dalam
mengembangkan
demokrasi
serta
meningkatkan
pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Upaya peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan
masyarakat
dilaksanakan
dengan
dukungan
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004
tentang
menyatakan bahwa
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan memperhatikan (RPJMN)
yang
Rencana memuat
Pembangunan arah
Jangka
kebijakan
Menengah
keuangan
daerah,
Nasional strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK), lintas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Jadi dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur berkaitan langsung dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan
Negara,
yang
menyebutkan
bahwa
RPJM
Kabupaten/Kota akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan dapat dijadikan pedoman bagi 13
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Selanjutnya berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa: (1) Dalam
rangka
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
disusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara berjangka, meliputi: a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional; b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya
berpedoman
kepada
RPJP
daerah
dengan
memperhatikan RPJM nasional; c.
RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
d. Rencana kerja pembangunan daerah selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah; dan
14
e. RPJP daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa: (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri. (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi disampaikan kepada Menteri. (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan sebagaimana
telah
dikemukakan
diatas,
maka
sudah
seharusnya
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur serta untuk meningkatkan keserasian,
keselarasan
dan
keseimbangan
subsistem,
keterpaduan
pembangunan dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur dengan wilayah sekitarnya dan sebagai pedoman dasar bagi penyusunan rencana program pembangunan di Kabupaten Aceh Timur baik jangka menengah maupun jangka panjang.
15
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
A. Landasan Filosofis Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah Public Service Function (fungsi pelayanan masyarakat), development function (fungsi pembangunan) dan protection function (fungsi perlindungan). Good governance akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai objective and subjective responsibility. Responsibility objectif bersumber pada adanya pengendalian dari luar (external controls) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan three es (economy, efficiency and effectiveness)
dari
organisasi
perangkat
daerah
dapat
tercapai
(Denhardt, 2003). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang
selanjutnya
disingkat
RPJMD
adalah
dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sangat terkait dengan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan mencerminkan sejauh mana kredibilitas Bupati/Wakil Bupati terpilih dalam
memandu,
mengarahkan
dan memprogramkan
perjalanan
kepemimpinannya dan pembangunan daerahnya dalam masa 5 (lima) tahun ke depan dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat pada akhir masa kepemimpinannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa: (1) Rencana pembangunan daerah meliputi: a. RPJPD;
16
b. RPJMD; dan c. RKPD. (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan: a. penyusunan rancangan awal; b. pelaksanaan Musrenbang; c. perumusan rancangan akhir; dan d. penetapan rencana. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahunan. Acuan utama yang digunakan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah rumusan visi, misi dan program indikatif Bupati/Wakil Bupati terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam sidang Paripurna DPRK pada tahapan kampanye pemilihan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih secara langsung. Disamping itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMP) serta berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selanjutnya
berdasarkan
ketentuan
Pasal
15
Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa: (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri. (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi disampaikan kepada Menteri.
17
(4) Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan satu tahapan rencana pembangunan yang harus disusun oleh semua tingkatan pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
B. Landasan Sosiologis Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari aspek sosiologis, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Timur sebagai upaya dari semua komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 merupakan pelaksanaan
pembangunan untuk mencapai kondisi pembangunan daerah yang ideal Kabupaten Aceh Timur yang diharapkan dalam berbagai aspek.
18
C. Landasan Yuridis Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan di Kabupaten Aceh Timur. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
19
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran
Nomor
5,
Negara
Tambahan
Republik Indonesia
Lembaran
Negara
Tahun
Republik
2004
Indonesia
Nomor 4355); 8. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 13. Undang-Undang Pembangunan
Nomor Jangka
17
Tahun
Panjang
2007
Nasional
tentang Tahun
Rencana 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan
Pengawasan
atas
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38); 21. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 5);
21
Dengan adanya Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Dipihak lain dengan adanya Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur dapat terwujud.
22
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
Arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017, antara lain: Bab I.
Ketentuan Umum Pada bab ini dimuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang
akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten
Aceh
Timur
Tahun 2012-2017. Bab II. RPJMD Kabupaten Pada bab ini dijelaskan mengenai mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten
Aceh
Timur
Tahun 2012-2017. Bab III. Maksud dan Tujuan Pada bab ini dijelaskan mengenai Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten
Aceh
Timur
Tahun 2012-2017. Bab IV. Sistematika Pada bab ini dijelaskan mengenai sistematika dokumen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017. Bab V. Pengendalian dan Evaluasi Pada bab ini dijelaskan mengenai pengendalian evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017. Bab VI. Ketentuan Lain-Lain Pada bab ini dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan lainnya menyangkut dengan laporan pertanggungjawaban Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017.
23
Bab VII. Ketentuan Penutup Pada Bab ini dijelaskan mengenai pemberlakuan dan pengundangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.
24
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur
Tahun
2012-2017
merupakan
pelaksanaan
ketentuan
Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RPJP daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur (RPJMD) digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. 4. Perlu dibentuknya Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur dalam rangka penjabaran visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
25
B. Saran 1. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 harus sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur 2012-2017 dan menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan di Kabupaten Aceh Timur baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, arahan
dari
rencana
pembangunan
lebih
lanjut
dapat
dioperasionalkan dalam penyusunan indikasi program pembangunan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik. 2. Keberhasilan
pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur Tahun 20122017 tergantung pada komitmen bersama antara penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Aceh Timur. Dengan demikian maka seluruh pelaksana pembangunan di Kabupaten Aceh Timur diharapkan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017. 3. pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif baru dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur dalam berbagai aspek khususnya dalam mencapai kondisi ideal pembangunan dan tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur; dan 4. pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam menuju Kabupaten Aceh Timur yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur.
26
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku 1. Prof. DR. H. Sri Soemantri M, SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, PT. Alumni, Bandung, 2006. 2. Rahimullah, SH, M.Si, Hukum Tata Negara Ilmu PerundangUndangan
Versi
Amandemen
UUD
1945,
PT.
Gramedia,
Jakarta, 2007. 3. Prof. DR. I Gede Pantja Astawa, SH, MH dan Suprin Na’a, SH, MH, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2008. 4. Komisi Pemberantasan Korupsi, Meningkatkan Kapasitas Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Dalam Konteks Pencegahan Korupsi, Jakarta, 2008. 5. Prof. DR. H. Dahlan Thaib, SH, M.Si, Jazim Hamidi, SH, M.Hum dan Hj. Ni’matul Huda, SH, M.Hum, Teori dan Hukum Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. 6. Prof. DR. M. Solly Lubis, SH, Ilmu Pengetahuan PerundangUndangan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009. 7. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012.
B. Peraturan Perundang-Undangan 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633). 3. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
27
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
C. Internet 1. http://www.scribd.com/doc/72179674/223-Doc-1. 2. http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh.
28
Tim Penyusun Naskah Akademik Bagian Hukum Setdakab. Aceh Timur: 1. Drs. BAHRUMSYAH, MM 2. ISKANDAR, SH 3. MB. BANDI HARVIRDAUS, SH 4. MUCHSIN MUCHTAR, SH 5. MUHAMMAD AFANDI, SH 6. SAIFUL ADHAR 7. AGUS JUFRIZAL 8. NURHAYATI
