PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 43.a TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2017 ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur, perlu dilakukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Aceh Timur dan Wakil Bupati Aceh Timur untuk periode 5 (lima) tahun; b. bahwa sebelum adanya Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017, berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 17.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 24); 18.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2017. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Timur. 5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih. 8. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah SKPK Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPK adalah dokumen perencanaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur. 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Timur untuk 1 (satu) tahun yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur setiap tahunnya. 10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. 12.Strategi adalah langkah-langkah berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 13.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mencapai tujuan. BAB II RPJM KABUPATEN Pasal 2 RPJM Kabupaten berisi penjabaran visi, misi dan program Bupati hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati yang telah dilaksanakan secara langsung pada tanggal 9 April 2012 serta merupakan landasan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Pasal 3 (1) RPJM Kabupaten disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. BAB I Pendahuluan; b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Aceh Timur;
c. BAB III Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Timur dan Kerangka Pendanaan; d. BAB IV Analisis Isu-isu Strategis; e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; f. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan; g. BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur; h. BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan; i. BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten Aceh Timur; j. BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan; dan k. BAB XI Penutup. (2) Dokumen RPJM Kabupaten sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 4 (1) Dokumen RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2005-2025; d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017; (2) Dokumen RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menjadi pedoman bagi: a. SKPK dalam menyusun RENSTRA SKPK dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2012-2017; dan b. Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RKPD setiap tahunnya. Pasal 5 Indikasi kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas Pembangunan Aceh, merupakan pagu indikatif yang akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan kemampuan keuangan dan penerimaan Kabupaten serta sesuai dengan kebijakan umum dan program prioritas pembangunan Kabupaten setiap tahunnya. Pasal 6 RPJM Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan.
BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7 (1) Bupati/Wakil Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJM Kabupaten setiap tahun. (2) Bupati/Wakil Bupati dapat melakukan penyesuaian terhadap RPJM Kabupaten paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan Peraturan ini. (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten; dan b. pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten. BAB IV PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS Pasal 8 SKPK melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan BAPPEDA Kabupaten dalam hal penyusunan RENSTRA SKPK. Pasal 9 (1) Kepala BAPPEDA Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan RPJM Kabupaten yang dituangkan dalam RENSTRA SKPK. (2) Dalam pelaksanaan kewenangannya Kepala BAPPEDA Kabupaten melakukan pemantauan terhadap sinkronisasi dan sinergitas antara RPJM Kabupaten dengan RENSTRA SKPK dan RENSTRA Kabupaten. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten yang telah disusun dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denga Peraturan ini.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 26 November 2012 M 12 Muharram 1434 H BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 26 November 2012 M 12 Muharram 1434 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd SYAIFANNUR BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 43.a Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR,
ISKANDAR, SH Pembina (IV/a) Nip. 19720909 200212 1 009
