QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMERINTAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK (MULTY YEARS) KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009-2011 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang :
Mengingat
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan serta memberi kepastian hukum dalam rangka menciptakan iklim keterbukaan, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan pusat pemerintahan dan memperhatikan perkembangan keuangan Daerah terhadap pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Aceh Timur, yang tidak dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga perlu diselesaikan dengan Tahun Jamak; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pemerintahan Dengan Sistem Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2009-2011. :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 ); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2007 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dari Wilayah Kota Langsa ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4695); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 25. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan; 27. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03); 28. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun kabupaten Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 20); 29. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 1).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR
MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMERINTAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK (MULTY YEARS) KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009 – 2011
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Daerah Otonom untuk selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur. 3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. 5. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Timur. 7. Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) adalah pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran yang dilaksanakan dan dibiayai melalui APBK. 8. Fasilitas Pemerintahan adalah sarana dan prasarana yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBA/APBK yang penggunaannya berada di bawah Kewenangan Pejabat Negara dan tidak termasuk kekayaan negara yang telah dipisahkan. 9. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa. 10. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBK yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan ditetapkannya Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) adalah:
a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu serta tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga perlu diselesaikan dengan Tahun Jamak; b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan pertahun dan kepastian penyelesaian kegiatan; c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program dan waktu kegiatan karena hanya dilakukan satu kali proses lelang dengan pemanfaatan dana yang lebih efisien; dan d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. BAB III KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS) Pasal 3 Adapun kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) yang dianggarkan untuk tahun 2009 – 2011 adalah sebagai berikut: 1. Gedung Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur; 2. Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur; 3. Gedung Kantor Dinas dan Badan yang terdiri dari: a. Badan Pelaksana Penyuluhan (Tahap II); b. Pusat Pelayanan Terpadu; c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga; d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; e. Majelis Permusyawaratan Ulama; f. Majelis Pendidikan Daerah; g. Majelis Adat Aceh; h. Dinas Syari’at Islam; i. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran; j. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan k. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. 4. Gedung Farmasi; 5. Perluasan Pendopo Peureulak; 6. Wisma (Guest House) Peureulak; 7. Sarana dan Prasarana yang terdiri dari: a. Pematangan Lahan; b. Perkerasan Badan Jalan; c. Jaringan Drainase; dan d. Jaringan Air Bersih. 8. Biaya Pengawasan; 9. Biaya Manejemen Konstruksi; dan 10. Biaya Pengelolaan Proyek. Pasal 4 Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 lebih rinci tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
BAB IV WAKTU PELAKSANAAN Pasal 5 (1) Pelaksanaan penganggaran biaya kegiatan Tahun Jamak (Multy Years), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun Anggaran yang dimulai dari Tahun Anggaran 2009 sampai Tahun Anggaran 2011, kecuali untuk pembayaran eskalasi pada tahun terakhir penganggaran. (2) Jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik kegiatan Tahun Jamak (Multy Years), sesuai dengan waktu disepakati didalam dokumen surat perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan Penyedia Barang/Jasa. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 6 (1) Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) dibiayai melalui APBK yang dianggarkan selama 3 (tiga) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2009, 2010 sampai Tahun Anggaran 2011 dengan total biaya sebesar Rp. 168. 624.178.800,- (Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Tahun 2009 dengan jumlah biaya Rp. 20.000.000.000.,- (Dua Puluh Milyar Rupiah); b. kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Tahun 2010 dengan jumlah biaya Rp. 75.000.000.000.,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah); dan c. kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Tahun 2011 dengan jumlah biaya Rp. 73.624.178.800,- (Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah). (2) Pencairan dana dilakukan sesuai dengan hasil/bobot pekerjaan, sepanjang tidak melebihi Pagu Anggaran yang telah dialokasikan pada tahun berjalan. (3) Dana yang tidak bisa dicairkan pada tahun berjalan karena hasil/bobot pekerjaan belum tercapai, bisa dicairkan pada tahun berjalan anggaran berikutnya sampai batas waktu kontrak. BAB VI HAK DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 7 (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menganggarkan dana minimal sesuai kontrak tahun berjalan. (2) Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar serta memenuhi semua kewajiban yang menjadi hak penyedia barang/jasa. (3) Ketentuan tentang hak dan tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten dengan Penyedia Barang/Jasa pelaksana kegiatan
Tahun Jamak (Multy Years), akan diatur lebih lanjut dalam dokumen kontrak kegiatan Tahun Jamak (Multy Years). BAB VII PENYESUAIAN HARGA Pasal 8 (1) Penyesuaian harga dapat diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Penyedia Barang/Jasa berdasarkan peraturan perundangundangan. (2) Penyesuaian harga (eskalasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan selama pelaksanaan kegiatan fisik berlangsung sesuai dengan dokumen kontrak dan harus mendapat persetujuan DPRK. (3) Apabila terjadi penyesuaian harga (eskalasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya dan mengacu kepada peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 10 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 5 15
Oktober Syawal
2009 M 1430 H
BUPATI ACEH TIMUR,
MUSLIM HASBALLAH Diundangkan di Idi pada tanggal 6 Oktober 16 Syawal
2009 M 1430 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR,
AKMAL SYUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 12
LAMPIRAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMERINTAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK (MULTY YEARS) KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009 – 2011 DAFTAR PEKERJAAN/KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMERINTAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK (MULTY YEARS) KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009 – 2011 NO.
JENIS PEKERJAAN
A
KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) KANTOR BUPATI GEDUNG KANTOR DINAS DAN BADAN Pusat Pelayanan Terpadu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Majelis Permusyawaratan Ulama Majelis Pendididkan Daerah Majelis Adat Aceh Dinas Syariat Islam Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Dinas Kehewanan dan Kesehatan Hewan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Gudang Farmasi Perluasan Pendopo Peureulak Wisma (Guest House) Pendopo Peureulak Mess Pemda Aceh Timur SARANA DAN PRASARANA Pematangan Lahan Perkerasan Badan Jalan Jaringan Drainase Jaringan Air Bersih BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI BIAYA PENGELOLAAN PROYEK TOTAL....................................................................
B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 D 1 2 3 4 E F G
ANGGARAN (Rp) 31.112.143.000 39.943.023.000 3.822.650.000,3.822.650.000,3.822.650.000,3.729.258.000,3.729.258.000,3.729.258.000,3.729.258.000,3.729.258.000,3.729.258.000,3.729.258.000,2.232.940.000,6.000.000.000,6.000.000.000,8.000.000.000,12.585.104.700,9.886.958.400,8.092.870.700,1.040.897.000,2.599.467.000,3.249.333.000,308.686.000,168.624.178.800,-
BUPATI ACEH TIMUR,
MUSLIM HASBALLAH
