QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH TIMUR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang

: a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Korps diperlukan sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari; b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Aceh Timur; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2977/SJ Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggarakan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan

: QANUN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur. 2. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 3. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur. 4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur.

5. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Setdakab adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 6. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan. 7. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian dan kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab. 8. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Timur. 9. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Timur. 10.Sekretaris adalah Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Timur. 11.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Timur. 13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten. BAB III SUSUNAN DAN KEDUDUKAN Pasal 3 Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri dari: a. Sekretaris; b. Subbagian Umum dan Kerjasama;

c. Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 4 (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari SKPK, yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris. BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Pasal 5 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten. Pasal 6 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama; b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani; c. penyelenggaraan kegiatan usaha, fasilitasi bantuan hukum dan bantuan sosial; d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten. Pasal 7 (1) Subbagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga. (2) Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

(3) Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memfasilitasi bantuan hukum dan sosial. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 8 (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB VI ESELONERING Pasal 9 (1) Sekretaris merupakan jabatan struktural Eselon III.b. (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural Eselon IV.b. BAB VII TATA KERJA Pasal 10 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan dalam hubungan dengan instansi lain, sesuai dengan tugas pokok masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten wajib melaksanakan sistem pengendalian intern. Pasal 11 Dalam hal Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakilinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangankewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 13 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dibebankan kepada APBK, iuran anggota serta sumbersumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 (1) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini. (2) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku jabatan struktural pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati. (3) Uraian jabatan struktural dan nonstruktural umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 17 Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur. Disahkan di Idi pada tanggal 27 Desember 2012 M 14 Safar 1434 H BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 28 Desember 2012 M 15 Safar 1434 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd SYAIFANNUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR, ISKANDAR, SH Pembina (IV/a) Nip. 19720909 200212 1 009

PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH TIMUR I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Selanjutnya untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, dibutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Aceh Timur, dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1. Sekretaris; 2. Subbagian Umum dan Kerjasama; 3. Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; 4. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan 5. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI melaksanakan tugas pokok pemberian dukungan teknis operasional dan layanan administrasi terhadap Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Timur. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Qanun ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga para pihak yang berkaitan dengan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Timur yang diatur dalam Qanun ini dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah

Pasal Pasal Pasal

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

Pasal Pasal

tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam pelaksanaan Kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRI. 2 Cukup jelas. 3 Cukup jelas. 4 ayat (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari SKPK sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Timur. Pertangungjawaban Sekretaris KORPRI kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti bahwa Sekretaris KORPRI merupakan bawahan Sekretaris Daerah, akan tetapi secara struktural Sekretaris KORPRI berada langsung dibawah Bupati. ayat (2) Cukup jelas. 5 Cukup jelas. 6 Cukup jelas. 7 Cukup jelas. 8 Cukup jelas. 9 Cukup jelas. 10 Cukup jelas. 11 Cukup jelas. 12 Cukup jelas. 13 Cukup jelas. 14 ayat (1) Struktur Organisasi pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. 15 Cukup jelas. 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 47

LAMPIRAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH TIMUR.-----------

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN UMUM DAN KERJASAMA

SUBBAGIAN OLAHRAGA, SENI, BUDAYA, MENTAL DAN ROHANI

SUBBAGIAN USAHA, BANTUAN HUKUM DAN SOSIAL

BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR, ISKANDAR, SH Pembina (IV/a) Nip. 19720909 200212 1 009