QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2008 T E N T AN G PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI HASIL USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta upaya meningkatkan penerimaan daerah, maka tarif retribusi hasil usaha industri kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2001 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga dirasa perlu untuk ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Usaha Industri Kecil dan Menengah
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1097); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
:
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor119, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4139); 11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03); 12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 8); 13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 7).
Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan :
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI HASIL USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Usaha Industri Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2001 Nomor 23 Seri B Nomor 11) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 huruf a dan huruf b diubah, dan sebelum huruf a disisipkan huruf a1, dan diantara huruf a dan huruf b, disisipkan huruf 1a, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 a1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur. 1a. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. b. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 Struktur tarif pemungutan retribusi industri kecil dan menengah digolongkan berdasarkan kapasitas produksi perusahaan yang bergerak dibidang usaha industri dan barang bekas industri adalah sebagai berikut :
No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jenis Hasil Usaha Industri 2 Pandai Besi Tukang Kaleng Meubel Besi Bengkel Las Bengkel Bubut Industri Rumah Tangga Aluminium Alat Mesin Pertanian Reparasi Elektronik/Radio/TV/AC Boat/Sampan Karoseri Kenderaan Bermotor Kerajinan Emas/Tukang Emas Keranjang Perak Arang Kayu Arang Tempurung
Satuan 3 buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah gram gram kg kg
Biaya Retribusi (Rp) 4 25 25 500 1,000 1,000 1,000 2,000 500 2,000 2,000 500 500 25 25
1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
2 Sabun Minyak Rambut Ban Vulkanisir Barang-barang dari Ban Bekas Semen Ubin/Batako Bata Semen/Batu Bata Pot Bunga dari Semen Nisan dari Semen Keramik Gerabah dari Tanah Liat Lumpang/Batu Giling Nisan dari Batu Batu Pecahan Jaring/Jala Ikan Penjahit Pakaian Jok Kursi Sepatu Penggergajian Kayu Kayu Ketaman/Moulding Anyaman Rotan Peti Kemas dari Kayu Anyaman Bambu Ukiran Kayu Meubel Kayu Meubel Rotan Meubel Bambu Kasur Kapuk Percetakan Papan Nama Stempel Karet Terasi Garam Beryodium Limun Rokok Kretek Rokok Putih Minyak Cengkeh Minyak Pala Minyak Kenanga Minyak Sereh Minyak Nilam Minyak Akar Wangi Sirup Kopi Bubuk Es Batu Kecap Tauco Kacang Asin/Kacang Gurih Kerupuk Ikan/Kerupuk Udang Kerupuk Kulit Emping Melinjo Bumbu Cabe Bumbu Masak Bumbu Kunyit Dendeng Es Krim
3 batang botol buah kg buah buah buah buah buah buah buah m3 m/bal potong buah pasang ton ton buah box buah buah buah set buah buah rem buah buah kg ton lusin slop slop kg kg kg kg kg kg lusin kg batang lusin kg kg kg kg kg kg kg kg kg buah
4 10 10 500 25 25 10 10 10 25 25 500 5,000 500 500 500 50 10,000 5,000 25 500 25 500 1,000 1,000 300 500 100 100 25 50 2,500 100 100 100 500 500 350 200 6,000 350 200 300 500 100 10 10 10 25 25 10 10 25 50 10
1 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
2 Manisan Pala Saus Cabe Ikan Asin Udang Kering Minyak Kelapa/Minyak Goreng Pengupasan Kopi Pengupasan Coklat Pengupasan Kacang Tanah Pengupasan Kacang Hijau Pengupasan Kacang kedelai Pengupasan Ubi Kopra Pengolahan Tepung Beras Tepung Gaplek/Ubi Kayu Pembuatan Mie Roti Komponen Bahan Bangunan (Limbah Kayu) Reparasi Sepeda Motor Reparasi Mobil Cuci Cetak Film Fotocopy Industri Kertas Reparasi Sepeda/Becak Air Isi Ulang Air Dalam Kemasan Pengolahan Sabut Kelapa Kue Tradisional Garan Non Beryodium Tahu/Tempe Logam Tua/Barang Bekas Hasil Kerajinan Industri Jamu Cair Jamu Bubuk Sirop Industri Pengolahan Sagu Industri Pengolahan Pisang Sale
3 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg buah
4 5 25 25 20 50 25 25 25 25 25 15 25 25 25 20 10
ton
10,000
buah buah lembar lembar ton unit galon galon kg kg Ton Kg Kg potong lusin Kg lusin Kg Kg
500 1,000 25 5 5,000 100 100 200 20 10 2.000 25 10 50 500 500 500 25 25
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 (1) Masa retribusi adalah jangka yang lamanya 1 (satu) tahun. (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis-jenis barang-barang yang dibawa keluar daerah, jangka waktu retribusi hanya berlaku untuk sekali jalan.
Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.
Ditetapkan di Idi pada tanggal 11 September 2008 M 11 Ramadhan 1429 H BUPATI ACEH TIMUR,
MUSLIM HASBALLAH
Diundangkan di Idi pada tanggal 12 September 2008 M 12 Ramadhan 1429 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR,
AKMAL SYUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 14
