QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelaksanaan bidangbidang tertentu dapat berjalan lancar dan berhasil guna sebagaimana yang diharapkan, perlu didukung dengan organisasi perangkat kabupaten yang efektif dan efisien sesuai karakteristik dan potensi daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membutuhkan penyesuaian dan penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur;
c. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu mengadakan penyesuaian-penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana diharapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 ); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 Nomor 65); 25.Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam nomor 18); 26.Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggoe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam nomor 21); 27.Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur. 3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 6. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Timur yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten dan Kecamatan. 10. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. 11. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR Pasal 2 Dengan Qanun ini ditata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur. Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : a. Camat; b. Sekretariat; c. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum; d. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial; e. Seksi Keistimewaan Aceh; f. Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga; g. Seksi Pendidikan dan Kesehatan; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (3) Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum terdiri dari : a. Sub Seksi Pemerintahan, Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat; dan b. Sub Seksi Pertanahan. (4) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari : a. Sub Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan b. Sub Seksi Lingkungan Hidup. (5) Seksi Keistimewaan Aceh terdiri dari : a. Sub Seksi Pelaksanaan Syariat Islam; dan b. Sub Seksi Pendidikan, Pengkajian dan Pengembangan Adat. (6) Seksi Pemberdayaan Perempunan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari : a. Sub Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan b. Sub Seksi Pemuda dan Olah Raga. (7) Seksi Pendidikan dan Kesehatan terdiri dari : a. Sub Seksi Pendidikan; dan b. Sub Seksi Kesehatan. Pasal 4 (1) Kecamatan-Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu. (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 5 Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kecamatan menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan; b. Pembinaan pemerintahan mukim, gampong/kelurahan; c. Pembinaan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat; d. Pembinaan dan penyelesaian masalah pertanahan; e. Pembinaan pembangunan prasarana ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup; f. Pembinaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga; g. Pembinaan kesejahteraan sosial; h. Pembinaan pelaksanaan syariat Islam; i. Pembinaan dan pengembangan adat istiadat;
j.
Penyusunan program, pembinaan administrasi/ketatausahaan Sekretariat Kecamatan; dan k. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 7 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kecamatan mempunyai kewenangan : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan Syariat Islam; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan mukim, gampong/kelurahan; g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan UPT Dinas dan UPT Lemteda yang berada di Kecamatan; dan h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan gampong atau kelurahan. Pasal 8 (1) Sekretariat Kecamatan merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang selanjutnya disebut Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. (2) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan koordinasi administrasi/ ketatausahaan dan memberi pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat aparatur kecamatan. (3) Seksi-Seksi di lingkungan Kecamatan merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat; (4) Seksi-Seksi di lingkungan Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidangnya masing-masing. (5) Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. (6) Sub Bagian di lingkungan Sekretrariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Sekretariat. (7) Sub Seksi di lingkungan Sekretariat Kecamatan merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi. (8) Sub Seksi di lingkungan Sekretrariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Seksi masing-masing.
Pasal 9 (1) Dibawah Pemerintah Kecamatan terdapat Pemerintah Mukim yang berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa gampong yang berada dibawah dan bertangung jawab kepada Camat. (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (3) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 10 Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 11 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat. (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Jenis dan jenjang Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 12 (1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pejabat struktural pada Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas masingmasing. (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja Organisasi mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 13 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya Pasal 14 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya selambat-lambatnya setiap minggu. (2) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 15 (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural pada Kecamatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bupati dalam melakukan pengangkatan atau pengisian formasi jabatan struktural dapat menggunakan uji kompetensi, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dan/ atau berbagai mekanisme lainnya sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk mendapatkan pejabat berkualitas dan memiliki loyalitas kepada Bupati. (3) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 16 (1) (2) (3) (4) (5)
Camat adalah Jabatan Eselon IIIa. Sekretaris Camat adalah Jabatan Eselon IIIb. Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan adalah Jabatan Eselon IVb. Kepala Sub Seksi pada Seksi adalah jabatan non eselon. Pasal 17
Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 18 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19 (1) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan merupakan bagian tak terpisahkan dalam Qanun ini. (2) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III diatur dengan Peraturan Bupati. (3) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV diatur dengan Peraturan Bupati. (4) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Susunan Organisasi Kecamatan yang diatur dalam Qanun ini akan diadakan evaluasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan. Pasal 21 Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Pasal 23 Dengan berlakunya qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 24 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.
Ditetapkan di pada tanggal
Idi 17
Januari
2008 M
8
Muharram
1429 H
BUPATI ACEH TIMUR, dto MUSLIM HASBALLAH Diundangkan di pada tanggal
Idi 18
Januari
2008 M
9
Muharram
1429 H
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, dto SAIFUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 4
PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Khusus untuk Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan Pemerintahan Kabupaten, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Qanun Kabupaten Aceh Timur yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur berdasarkan evaluasi dan kajian perlu untuk diadakan penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di Kabupaten Aceh Timur. Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, dan khusus Sekretariat DPRK karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah. Organisasi Perangkat Kabupaten Aceh Timur yang ditetapkan dengan Qanun ini, mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam Qanun ini, penggunaan istilah “Daerah” disesuaikan dengan semangat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 yaitu dengan istilah “Kabupaten”. Beberapa istilah atau sebutan yang berubah antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi Pemerintah Kabupaten, Sekretariat Derah disesuaikan menjadi Sekretariat Kabupaten serta sebutan-sebutan atau istilah yang lain.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Camat berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pengertian “melalui” adalah berarti Camat bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas
Ayat (8) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 10
