QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN ACEH TIMUR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelaksanaan bidangbidang tertentu dapat berjalan lancar dan berhasil guna sebagaimana yang diharapkan, perlu didukung dengan organisasi perangkat kabupaten yang efektif dan efisien sesuai karakteristik dan potensi daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membutuhkan penyesuaian dan penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur; c. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu mengadakan penyesuaian-penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana diharapkan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN ACEH TIMUR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur. 3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masingmasing. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 6. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Timur yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekreatriat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten, dan Kecamatan. 10. Lembaga Teknis Kabupaten adalah unsur pendukung tugas tertentu Bupati yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Kabupaten dan Dinas Kabupaten. 11. Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit adalah Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur. 12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Qanun Syariat Islam, Qanun Non Syariat Islam dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya. 13. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan. 14. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN ACEH TIMUR Pasal 2 Dengan Qanun ini ditata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut: 1. Inspektorat Kabupaten Aceh Timur; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera; 5. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran; 6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 7. Kantor Perpustakaan dan Arsip; 8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; 9. Rumah Sakit Umum Daerah Idi; dan 10. Rumah Sakit Rehabilitasi Medik dan Paru. Pasal 3
(1) Lembaga Teknis Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten berdasarkan azas otonomi, penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan serta tugas pembantuan. (2) Lembaga Teknis Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi. a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Lembaga Teknis Kabupaten yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, Lembaga Teknis Kabupaten yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, Lembaga Teknis Kabupaten yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur, Lembaga Teknis Kabupaten yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, dan Lembaga Teknis Kabupaten yang berbentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh Kepala Satuan. (4) Kepala Lembaga Teknis Kabupaten sebagaimana tersebut pada ayat (3) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (5) Pada Lembaga Teknis Kabupaten dapat dibentuk unit pelaksana teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan fungsi.
Bagian Pertama Inspektorat Kabupaten Aceh Timur Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 4 (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Aceh Timur terdiri dari : a. Inspektur; b. Sekretariat; c. Inspektur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (3) Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. (4) Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. (5) Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. (6) Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. Pasal 5 (1) Inspektorat Kabupaten Aceh Timur adalah Perangkat Kabupaten sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dibidang pembinaan dan pengawasan. (2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 6 Inspektorat Kabupaten Aceh Timur mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Aceh Timur, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong serta pelaksanaan urusan pemerintahan mukim dan gampong.
Pasal 7 Inspektorat Kabupaten Aceh Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat; b. Penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang; c. Perencanaan program pengawasan; d. Pembinaan fungsional auditor pengawas Kabupaten; e. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan f. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Inspektorat Kabupaten Aceh Timur mempunyai kewenangan : a. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional; b. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur; d. Melakukan pembinaan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; e. Melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; f. Melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme; g. Melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; h. Melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas bupati/walikota yang berakhir masa jabatannya; i. Melakukan evaluasi atas laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; j. Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; k. Melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan aparat Pengawas fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; dan l. Memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan. Pasal 9 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. (2) Inspektur Pembantu-Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian; d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana; e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia; f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, terdiri dari : a. Sub Bidang Pertanian; dan b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari: a. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Perhubungan; dan b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari : a. Sub Bidang Pengembangan Kualitas SDM, Keistimewaan Aceh dan Kebudayaan; dan b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat. (6) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian terdiri dari : a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan b. Sub Bidang Data dan Pengendalian Pembangunan. Pasal 11 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur adalah Perangkat Kabupaten yang merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 12 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Aceh dibidang perencanaan pembangunan daerah.
Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah; d. Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya; e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBA dan APBN; f. Penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah; dan g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan. Pasal 14 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan : a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah; b. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; c. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); d. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); e. Melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi; f. Mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran; g. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran; h. Meneliti dan mengevaluasi Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan i. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah. Pasal 15 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 16 (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan; d. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan; e. Bidang Politik Kemasyarakatan; f. Bidang Perlindungan Masyarakat; g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan terdiri dari : a. Sub Bidang Kesatuan Bangsa, Bela Negara dan HAM; dan b. Sub Bidang Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa. (4) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan terdiri dari : a. Sub Bidang Penyelesaian Konflik dan SARA; dan b. Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan. (5) Bidang Politik Kemasyarakatan terdiri dari : a. Sub Bidang Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pilkada; dan b. Sub Bidang Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing. (6) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari : a. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Mitigasi Bencana; dan b. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan. Pasal 17 (1)
(2)
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah perangkat kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 18
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik; d. Pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dilingkungan Badan; e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik; f. Pelaksanaan fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/NGO dan pengawasan orang asing; g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan. Pasal 20 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa dan politik; b. Melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga; c. Melakukan kajian strategis di bidang idiologi negara dan identitas kebangsaan; d. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan; e. Memberikan izin penelitian; dan f. Melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/NGO dan pengawasan orang asing. Pasal 21 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 22 (1)
Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pedesaan; d. Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong; e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; f. Bidang Pengembangan Teknologi Pedesaan; g. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan; h. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; i. Bidang Keluarga Sejahtera; j. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan k. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pedesaan terdiri dari: a. Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan; dan b. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pedesaan. Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong, terdiri dari: a. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya; dan b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Tradisi dan Budaya. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari: a. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan b. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi. Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan, terdiri dari : a. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna; dan b. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan terdiri dari : a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan b. Sub Bidang Partisipasi dan Kesetaraan Gender. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari : a. Sub Bidang Data dan Kebijakan; dan b. Sub Bidang Advokasi dan Fasilitasi. Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari : a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga; dan b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi. Pasal 23
(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera adalah perangkat kabupaten sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera. (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 24 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera.
Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Penyelenggaraan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera; d. Pelaksanaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera; e. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera; dan f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan. Pasal 26 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan: a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan mukim dan gampong; b. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera; c. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera; d. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang usaha pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera; e. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang Pemanfaatan tehnologi tepat guna dan sumber daya alam; f. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera; g. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi litbang serta penyusunan perencanaan dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera; dan h. Melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta rumah tangga. Pasal 27 (1) (2)
(3)
(4)
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 28 (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Analisis Dampak Lingkungan; d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam; e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan; f. Bidang Pemadam Kebakaran; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (3) Bidang Analisis Dampak Lingkungan terdiri dari: a. Sub Bidang AMDAL dan Evaluasi Lingkungan; dan b. Sub Bidang Pencemaran dan Pengelolaan Limbah B3. (4) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam terdiri dari : a. Sub Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan b. Sub Bidang Pengelolaan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut. (5) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari : a. Sub Bidang Operasional dan Siaga; dan b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran. (6) Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari : a. Sub Bidang Kebersihan Pasar dan Lingkungan; dan b. Sub Bidang Pertamanan dan Lampu Jalan. Pasal 29 (1) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran adalah unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dibidang lingkungan hidup, penanggulangan Bencana, kebersihan dan pemadam kebakaran. (2) Badan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 30 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 31 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pemadam kebakaran serta evaluasi; d. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, kebersihan dan pemadam kebakaran; e. Penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standardisasi, perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas; f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pemadam kebakaran; g. Pelaksanaan tugas operasional dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pemadam kebakaran; h. Pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas lingkungan hidup, kebersihan dan pemadam kebakaran; dan i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan. Pasal 32 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran mempunyai kewenangan: a. Merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan; b. Melaksanakan koordinasi, penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup; c. Melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan, kebersihan dan pemadam kebakaran; d. Melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup; e. Mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan, kebersihan dan pemadam kebakaran; f. Melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan, kebersihan dan pemadam kebakaran; g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ; h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penataan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan i. Mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan. Pasal 33 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
(4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Pasal 34 Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Timur terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan; d. Bidang Kepangkatan dan Penggajian; e. Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum; f. Bidang Informasi Kepegawaian; g. Bidang Pendidikan Penjenjangan; h. Bidang Pendidikan Teknis Fungsional; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembinaan dan Pengembangan terdiri dari: a. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepegawaian; dan b. Sub Bidang Formasi dan Rekruitmen. Bidang Kepangkatan dan Penggajian terdiri dari : a. Sub Bidang Kepangkatan; dan b. Sub Bidang Penggajian dan Pensiun. Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum terdiri dari : a. Sub Bidang Administrasi dan Kesejahteraan; dan b. Sub Bidang Kedudukan Hukum. Bidang Informasi Kepegawaian terdiri dari : a. Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data; dan b. Sub Bidang Evaluasi Kinerja. Bidang Pendidikan Penjenjangan terdiri dari : a. Sub Bidang Diklat Penjenjangan Umum; dan b. Sub Bidang Diklat Penjenjangan Struktural. Bidang Pendidikan Teknis Fungsional, terdiri dari : a. Sub Bidang Diklat Teknis; dan b. Sub Bidang Diklat Fungsional. Pasal 35
(1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 36 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 37 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Perumusan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta evaluasi; d. Pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil; f. Pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; g. Penyiapan penyusunan rancangan qanun di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; h. Penyusunan formasi dan pengadaan pegawai; i. Penyiapan mutasi jabatan struktural instansi pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan penyelesaian konsultasi jabatan struktural pemerintah Kabupaten Aceh Timur; j. Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional; k. Penyiapan dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; l. Penyelenggaraan administrasi mutasi wilayah kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; m. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; n. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai; o. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta perumahan pegawai sesuai dengan norma, standar prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan; p. Penyelenggaraan administrasi kepangkatan pegawai ; q. Penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilai kinerja aparatur; dan r. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah Kabupaten Aceh Timur. Pasal 38 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan: a. Menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan kepegawaian; b. Merumuskan kebijakan teknis kepegawaian; c. Menetapkan formasi pegawai negeri sipil dan konsultasi penyusunan formasi pemerintah Kabupaten; d. Menetapkan pengangkatan dan pemberhentian CPNS dan PNS; e. Menetapkan kenaikan pangkat reguler, pilihan, pengabdian Pegawai Negeri Sipil dan penghargaan lainnya sesuai dengan kewenangan; f. Menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangan;
g. Menetapkan mutasi jabatan dan konsultasi pengangkatan pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; h. Menetapkan pengangkatan pejabat fungsional sesuai dengan kewenangan; i. Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat serta seleksi calon peserta pendidikan kader dan diklat; dan j. Menetapkan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangan. Pasal 39 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketujuh Kantor Perpustakaan dan Arsip Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 40 Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip terdiri dari: a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Perpustakaan; d. Seksi Kearsipan; e. Seksi Pelayanan dan Akuisisi; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 41 (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Perangkat Kabupaten sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dibidang perpustakaan dan kearsipan. (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 42 Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 43 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Perumusan kebijaksanaan teknis dan program perpustakaan dan kearsipan/dokumentasi; d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan/dokumentasi; e. Pengelolaan/pengolahan bahan pustaka dan arsip/dokumen; f. Pelayanan teknologi perpustakaan dan kearsipan/dokumentasi; g. Penyelenggaraan Deposit/Citra Daerah dan budaya baca serta khasanah arsip; h. Penyelenggaraan Administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan; dan i. Pengembangan kelompok fungsional dibidang perpustakan dan kearsipan/dokumentasi. Pasal 44 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai kewenangan: a. Merumuskan kebijaksanaan teknis dan program perpustakaan dan kearsipan; b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang perpustakaan dan kearsipan/dokumentasi; c. Menyediakan layanan jasa di bidang perpustakaan dan kearsipan/dokumentasi; d. Menyelenggarakan pengelolaan, pengolahan dan pelestarian bahan pustaka dan arsip/dokumen; e. Menyelenggarakan penilaian jabatan fungsional tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis; f. Menyelenggarakan pengembangan teknologi perpustakaan dan kearsipan; g. Menetapkan dan memberi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan pemusnahan Arsip/Dokumen; h. Menyelenggarakan penarikan/penyerahan karya cetak dan karya rekam (KCKR) daerah; dan i. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan. Pasal 45 (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedelapan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 46 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terdiri dari : a. Kepala Satuan; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; e. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 47 (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum dan pembinaan operasional, penyidikan dan penindakan. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 48 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan dibidang Syari’at Islam. Pasal 49 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; d. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur; e. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparatur lainnya; g. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
h. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspekaspek pelaksanaan Syari’at Islam; i. Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang syari’at Islam; j. Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari’at Islam; dan k. Pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayatul Hisbah. Pasal 50 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan : a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang menganggu ketentraman dan ketertiban umum; b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; d. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas qanun atau perundang-undangan di bidang Syari’at Islam; e. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian; f. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; g. Menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara; h. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; i. Menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan Khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu; j. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; k. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; l. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; m. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; n. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari’at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan o. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab. Pasal 51 (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kesembilan Rumah Sakit Umum Daerah Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 52 (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari: a. Direktur; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang Pelayanan Medis; d. Bidang Keperawatan; e. Bidang Penunjang Medis; dan f. Kelompok jabatan Fungsional (2) Direktur membawahi : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pelayanan Medis; c. Bidang Keperawatan; d. Bidang Penunjang Medis; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (4) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari : a. Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan b. Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral (5) Bidang Keperawatan, terdiri dari : a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan b. Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan. (6) Bidang Penunjang Medis, terdiri dari : a. Seksi Penunjang Medis, Penelitian dan Pengembangan; dan b. Seksi Informasi Pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan. Pasal 53 (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Lembaga Teknis Kabupaten yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai pusat rujukan serta pendidikan medis. (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 54 Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik.
Pasal 55 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan; d. Pelayanan medis, penunjang medis dan non medis; e. Penyelenggaraan asuhan keperawatan; f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran; h. Penyelengggaraan pelayanan rujukan; dan i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan. Pasal 56 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. Mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menyelenggarakan kerja sama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai lahan praktek; c. Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. Memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan e. Melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan. Pasal 57 (1) Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kesepuluh Rumah Sakit Rehabilitasi Medik dan Paru Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 58 Susunan Organisasi Rumah Sakit Rehabilitasi Medik dan Paru terdiri dari : a. Direktur; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Keperawatan; e. Seksi Penunjang Medis; dan f. Kelompok jabatan fungsional. Pasal 59 (1) Rumah Sakit Rehabilitasi Medik dan Paru merupakan Lembaga Teknis Daerah yang memberikan Pelayanan kesehatan rehabilitasi medik terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterapian fisik dan/atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal. (2) Rumah Sakit Rehabilitasi Medik dan Paru dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 60 Rumah Sakit Rehabilitasi Medik dan Paru mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam cakupan yang lebih spesifik yaitu terhadap kecacatan serta melaksanakan upaya rujukan dan melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar Pelayanan Rumah Sakit. Pasal 61 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 60, Rumah Sakit Rehabilitasi Medik dan Paru mempunyai fungsi : a. Menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Medik dan Paru; b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan; d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan; e. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang rehabilitasi medik; f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; g. Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dan lintas program dalam rangka terlaksananya pelayanan Rehabilitasi medik dan Paru yang bermutu dengan cakupan yang luas; dan h. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 62 (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 63 Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 64 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan/Direktur. (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Jenis dan jenjang Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 65 (1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pejabat struktural pada Lembaga Teknis Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 66 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 67 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya selambat-lambatnya setiap minggu. (2) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 68 (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Lembaga teknis Kabupaten dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bupati dalam melakukan pengangkatan atau pengisian formasi jabatan struktural dapat menggunakan uji kompetensi, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dan/atau berbagai mekanisme lainnya sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk mendapatkan pejabat berkualitas dan memiliki loyalitas kepada Bupati. (3) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 69 (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon IIb. (2) Kepala Kantor, Kepala Satuan, Direktur Rumah Sakit Umum, Direktur Rumah Sakit Khusus, Sekretaris pada Badan adalah Jabatan Eselon IIIa. (3) Kepala Bidang pada Badan adalah Jabatan Eselon IIIb. (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Jabatan Eselon IVa. (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Jabatan Eselon IVb. Pasal 70 (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentian oleh Bupati. (2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kepala Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (4) Tata cara usulan dan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 71 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 72 (1) (2)
Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dalam Qanun ini. Pada organisasi Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk 1(satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(3)
(4) (5) (6)
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan kebutuhan Badan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu. Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III diatur dengan Peraturan Bupati. Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV diatur dengan Peraturan Bupati. Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 73
(1) Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Qanun ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa. (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang diatur dalam Qanun ini akan diadakan evaluasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan. (3) Segala jenis perizinan yang ada pada Lembaga Teknis Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 74 Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 75 Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 76 Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 77 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.
Ditetapkan di pada tanggal
Idi 17
Januari
8 Muharram BUPATI ACEH TIMUR, dto MUSLIM HASBALLAH
Diundangkan di Idi pada tanggal
18
Januari
2008 M
9 Muharram 1429 H Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, dto SAIFUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 3
2008 M 1429 H
PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR
3 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN ACEH TIMUR
I
PENJELASAN UMUM Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Khusus untuk Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan Pemerintahan Kabupaten, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Qanun Kabupaten Aceh Timur yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur berdasarkan evaluasi dan kajian perlu untuk diadakan penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di Kabupaten Aceh Timur. Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, dan khusus Sekretariat DPRK karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah. Organisasi Perangkat Kabupaten Aceh Timur yang ditetapkan dengan Qanun ini, mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam Qanun ini, penggunaan istilah “Daerah” disesuaikan dengan semangat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yaitu dengan istilah “Kabupaten”. Beberapa istilah atau sebutan yang berubah antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi Pemerintah Kabupaten, Sekretariat Daerah disesuaikan menjadi Sekretariat Kabupaten dan sebutansebutan atau istilah yang lain.
II
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Kepala Lembaga Teknis Kabupaten berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pengertian “melalui” adalah berarti Kepala Lembaga Teknis Kabupaten bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Ayat (9) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah. Pengertian bertanggungjawab langsung karena Inspektur merupakan lembaga pengawas internal yang hasil pengawasannya harus dilaporkan secara langsung kepada Bupati. Sedangkan pengertian koordinasi adalah proses administrasi laporan Inspektur kepada Bupati di administrasikan melalui Sekretaris Daerah.
Hal ini dikarenakan Sekretariat Kabupaten juga merupakan subyek pengawasan dari Inspektorat baik diminta oleh Bupati maupun tidak. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Kepala Badan berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pengertian “melalui” adalah berarti Kepala Badan bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sama dengan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Sama dengan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sama dengan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sama dengan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 40 Cukup Jelas Pasal 41 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Kepala Kantor berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pengertian “melalui” adalah berarti Kepala Kantor bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 46 Cukup Jelas Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Kepala Satuan berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pengertian “melalui” adalah berarti Kepala Satuan bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Pasal 48 Cukup Jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 53 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Direktur berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pengertian “melalui” adalah berarti Direktur bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Pasal 54 Cukup Jelas Pasal 55 Cukup Jelas Pasal 56 Cukup Jelas Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4)
Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sama dengan penjelasan Pasal 53 ayat (2) Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 65 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 67 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 68 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)
Cukup jelas Pasal 69 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 70 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 73 Ayat (1) Pejabat yang memangku jabatan struktural eselon IIIa pada semua satuan kerja perangkat kabupaten sebelum qanun ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Badan satuan kerja perangkat Kabupaten Aceh Timur tetap diberikan tunjangan jabatan struktural eselon IIIa. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 74 Cukup Jelas Pasal 75 Cukup Jelas Pasal 76 Cukup Jelas
Pasal 77 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 9
