QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN ACEH TIMUR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelaksanaan bidangbidang tertentu dapat berjalan lancar dan berhasil guna sebagaimana yang diharapkan, perlu didukung dengan organisasi perangkat kabupaten yang efektif dan efisien sesuai karakteristik dan potensi daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membutuhkan penyesuaian dan penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur; c. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu mengadakan penyesuaian-penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana diharapkan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja DinasDinas Kabupaten Aceh Timur.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN ACEH TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masingmasing. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 6. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten dan Kecamatan. 10. Dinas adalah unsur pelaksana urusan Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. 11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas. 12. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Qanun ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut : 1. Dinas Syariat Islam; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pendidikan; 4. Dinas Pekerjaan Umum; 5. Dinas Pertanian dan Hortikultura; 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 7. Dinas Kelautan dan Perikanan; 8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 9. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; 10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; dan 13. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
Pasal 3 (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi, penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan serta tugas pembantuan. (3) Dinas-dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. (5) Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (6) Pada dinas-dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Bagian Pertama Dinas Syariat Islam Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 4 (1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Bina Peribadatan ; d. Bidang Bina Syariat Islam e. Bidang Dakwah dan Syiar Islam ; f. Bidang Pengelolaan Harta Agama g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (3) Bidang Bina Peribadatan terdiri dari : a. Seksi Pembinaan Peribadatan; b. Seksi Penataan Sarana; dan c. Seksi Pembinaan Tenaga Peribadatan. (4) Bidang Bina Syariat Islam terdiri dari : a. Seksi Pembinaan Hukum Syariat Islam; b. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum; dan c. Seksi Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Syariat Islam.
(5) Bidang Dakwah dan Syiar Islam terdiri dari : a. Seksi Dakwah Islam; b. Seksi Syiar Islam; dan c. Seksi Pengembangan Lembaga Dakwah. (6) Bidang Pengelolaan Harta Agama terdiri dari : a. Seksi Pengumpulan Zakat Infaq dan Sadaqah; b. Seksi Penyaluran Zakat Infaq dan Sadaqah; dan c. Seksi Pemberdayaan Harta Agama. Pasal 5 (1) Dinas Syariat Islam adalah Perangkat Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang keistimewaan dan kekhususan pelaksanaan syariat islam. (2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 6 Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Kabupaten dan pembangunan dibidang pelaksanaan syariat islam. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat Islam; d. Pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan Syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam; e. Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan penegakan hukum Syariat; f. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat; g. Penyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembagalembaga penegakan hukum lainnya; dan h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan : a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam; b. merencanakan program dibidang Syariat Islam;
c. d. e. f. g.
Melestarikan nilai-nilai islami; Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan Syariat Islam; Mengawasi dan membimbing pelaksanaan Syariat islam; Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat; dan Membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ). Pasal 9
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimakusd pada Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Dinas Kesehatan Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan; d. Bidang Pengendalian, Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ; e. Bidang Kesehatan Keluarga; f. Bidang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (3) Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan terdiri dari : a. Seksi Pembinaan Puskesmas; b. Seksi Pembinaan Kesehatan Dasar dan Rujukan; dan c. Seksi Farmasi dan Perizinan. (4) Bidang Pengendalian, Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari : a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit; b. Seksi Pemberantasan Penyakit dan Lingkungan; dan c. Seksi Pengendalian Penyakit Menular Langsung. (5) Bidang Kesehatan Keluarga terdiri dari : a. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi; b. Seksi Kesehatan Jiwa Masyarakat; dan c. Seksi Kesehatan Sekolah
(6) Bidang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari : a. Seksi Pengembangan SDM Kesehatan; b. Seksi Peran Serta Masyarakat; dan c. Seksi Penyebarluasan Informasi. Pasal 11 (1) Dinas Kesehatan adalah perangkat kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang kesehatan. (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 12 Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Penyusunan program dan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan; d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan meliputi bidang peningkatan upaya kesehatan, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan dan permukiman, pelayanan pengobatan, promosi kesehatan, pemulihan kesehatan dan penelitian kesehatan serta pelayanan konseling trauma; e. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan, registrasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan; f. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan; g. Pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan; h. Pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan program-program kesehatan; i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; j. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan k. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Pasal 14 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. Menetapkan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan; b. Mengelola dan memberikan izin sarana dan prasarana kesehatan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lainnya; c. Memberikan sertifikasi tehnologi kesehatan;
d. Melaksanakan surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa; e. Menetapkan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kab/Kota serta bimbingan teknis tenaga kesehatan; dan f. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro dibidang kesehatan. Pasal 15 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Dinas Pendidikan Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 16 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan; d. Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar ; e. Bidang Pendidikan Menegah; f. Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (3) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan terdiri dari : a. Seksi Pengadaan Sarana Pendidikan; b. Seksi Penyediaan Peralatan dan Modul; dan c. Seksi Rehabilitasi Sarana dan Prasarana. (4) Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Kurikulum; b. Seksi Tenaga Teknis; dan c. Seksi Pengembangan Tenaga Kependidikan. (5) Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Kurikulum; b. Seksi Tenaga Teknis; dan c. Seksi Pengembangan Tenaga Kependidikan.
(6) Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah a. Seksi Pengembangan Kurikulum; b. Seksi Pendidikan Luar Biasa ; dan c. Seksi Pendidikan Luar Sekolah. Pasal 17 (1) Dinas Pendidikan adalah Perangkat Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Pendidikan. (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 18 Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan dibidang pendidikan dan pengajaran. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan pengajaran; d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pendidikan dan pengajaran; e. Penyiapan rancangan Peraturan dan produk hukum dibidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran; f. Pembinaan teknis Pendidikan dan pengajaran; g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran; dan h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Pasal 20 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan : a. Mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam; b. Mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; c. Menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu; d. Menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah; e. Mendukung/membantu penyelenggarakan Pendidikan Tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis; f. Menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru;
g. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro bidang pendidikan; h. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran; dan i. Mengalokasikan sumber daya manusia potensial. Pasal 21 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Dinas Pekerjaan Umum Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 22 (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Bina Program; d. Bidang Bina Marga; e. Bidang Cipta Karya; f. Bidang Pengairan; g. Bidang Tata Ruang; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. (3) Bidang Bina Program terdiri atas : a. Seksi Data dan Informasi; b. Seksi Perencanaan Teknis; dan c. Seksi Perizinan dan Peralatan (4) Bidang Bina Marga terdiri atas : a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan c. Seksi Pengujian Tanah dan Bahan (5) Bidang Cipta Karya terdiri dari : a. Seksi Tata Bangunan; b. Seksi Perumahan; dan c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
(6) Bidang Pengairan terdiri dari : a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi; b. Seksi Tata Guna Air; dan c. Seksi Pengembangan Rawa, Sungai dan Pantai. (7) Bidang Tata Ruang terdiri dari : a. Seksi Perencanaan Tata Ruang; b. Seksi Pemanfaatan Bangunan; dan c. Seksi Pemantauan dan Pengendalian. Pasal 23 (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah Perangkat Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pekerjaan umum. (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 24 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang jalan, jembatan, gedung pemerintah dan penataan perkotaan serta permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Penyelenggaraan tugas dilingkup Dinas Pekerjaan Umum termasuk perizinan dan pelayanan umum; e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilingkup Dinas Pekerjaan Umum; f. Pengelolaan peralatan dilingkup Dinas Pekerjaan Umum; g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum; dan h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Pasal 26 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten; b. Menyusun dan menetapkan jaringan transportasi jalan Kabupaten; c. memberikan dukungan/bantuan dalam pengembangan Bina Marga beserta simbulsimbulnya serta jalan bebas hambatan; d. Melaksanakan pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan dalam Kabupaten;
e. Melaksanakan rumusan perencanaan, kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum; g. Melakukan pembinaan dan bimbingan yang bersifat teknis terhadap institusi yang menangani pekerjaan umum; h. Melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan dibidang pekerjaan umum akibat bencana alam; i. Melakukan pengujian, pengembangan dan pengelolaan peralatan dan perbekalan; j. Mengelola tata usaha dinas; k. Melaksanakan pengembangan pekerjaan umum serta pengaturan pelayanan jasa pengujian mutu kontruksi; l. Merencanakan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Perkotaan Permukiman kawasan, lingkungan dalam Kabupaten; m. Menyiapkan tata ruang Kabupaten; n. Menyiapkan dukungan/bantuan dalam pengembangan kawasan Tata Ruang dan Permukiman; o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pembangunan gedung; p. Melakukan penelitian dan bimbingan pembangunan dibidang perumahan dan permukiman; q. Menyusun dan menetapkan kawasan jaringan penyediaan air bersih dan air limbah, drainase dan persampahan; r. Memberi rekomendasi pembangunan gedung baru dan izin untuk mengubah atau membongkar bangunan-bangunan yang bersejarah serta mengadakan perubahan dan pembongkaran bangunan-bangunan yang tidak layak huni; s. Melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam di bidang perkotaan dan permukiman; t. Mengelola gedung-gedung pemerintah dan rumah-rumah Dinas; dan u. Melaksanakan pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana permukiman dan jaringan air bersih serta air limbah pada Kabupaten/Kota beserta bangunan sarana dan prasarana pelengkapnya. Pasal 27 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima Dinas Pertanian dan Hortikultura Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 28 (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Hortikultura, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Produksi Padi dan Palawija; d. Bidang Produksi Hortikultura; e. Bidang Usaha Tani dan Pengembangan Lahan; f. Bidang Perlindungan Tanaman; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (3) Bidang Produksi Padi dan Palawija, terdiri dari : a. Seksi Peningkatan Produksi Padi; b. Seksi Peningkatan Produksi Palawija; dan c. Seksi Peningkatan Produksi Benih. (4) Bidang Produksi Hortikultura, terdiri dari : a. Seksi Produksi Buah-Buahan; b. Seksi Produksi Sayur-Sayuran; dan c. Seksi Produksi Tanaman Hias. (5) Bidang Usaha Tani dan Pengembangan Lahan, terdiri dari : a. Seksi Agribisnis, Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Rekomendasi Perizinan; b. Seksi Tata Guna Lahan dan Air; dan c. Seksi Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian serta Teknologi Tepat Guna. (6) Bidang Perlindungan Tanaman, terdiri dari : a. Seksi Obat-Obatan dan Pestisida; b. Seksi Peramalan, Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman; dan c. Seksi Pemberantasan Hama dan Penyakit Tanaman. Pasal 29 (1) Dinas Pertanian dan Hortikultura adalah Perangkat Kabupaten sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pertanian dan hortikultura. (2) Dinas Pertanian dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 30 Dinas Pertanian dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pertanian dan hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 31 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Dinas Pertanian dan Hortikultura mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis dibidang pertanian dan hortikultura; d. Penyusunan program dibidang pertanian dan hortikultura; e. Pembinaan izin usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan dibidang pertanian dan hortikultura; f. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan pertanian dan hortikultura; g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pertanian dan hortikultura; dan h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Pasal 32 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Dinas Pertanian dan Hortikultura mempunyai kewenangan : a. Menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang pertanian dan hortikultura; b. Menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian dan hortikultura yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten; c. Menetapkan standar pembibitan/pembenihan pertanian dan hortikultura; d. Melakukan promosi ekspor komoditas pertanian dan hortikultura unggulan Kabupaten; e. Menyediakan dukungan kerjasama dengan kabupaten lain atau pihak ketiga dalam bidang pertanian dan hortikultura; f. Mengatur penggunaan bibit unggul pertanian dan hortikultura; g. Menetapkan kawasan pertanian dan hortikultura terpadu dalam wilayah kabupaten; h. Melaksanakan penyidikan penyakit dibidang pertanian dan hortikultura; i. Menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit dibidang pertanian dan hortikultura; j. Melakukan pengawasan pembenihan, pupuk pestisida alat dan mesin dibidang pertanian dan hortikultura; k. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia bidang pertanian dan hortikultura; dan l. Melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan pertanian dan hortikultura. Pasal 33 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 34 (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Perhubungan Darat; d. Bidang Perhubungan Laut; e. Bidang Pemberdayaan Sistem Infomasi dan Teknologi Telematika; f. Bidang Manajemen Data Base, Pelayanan Media dan Informasi; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (3) Bidang Perhubungan Darat terdiri dari : a. Seksi Angkutan; b. Seksi Lalulintas; dan c. Seksi Keselamatan Tehnik, Sarana dan Prasarana. (4) Bidang Perhubungan Laut terdiri dari : a. Seksi Kesyahbandaran; b. Seksi Lalulintas dan Angkutan Laut; dan c. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran. (5) Bidang Pemberdayaan Sistem Infomasi dan Teknologi Telematika, terdiri dari : a. Seksi Sistem Informasi Manajemen dan Telematika; b. Seksi Perizinan Usaha Telekomunikasi.; dan c. Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Frekuensi Radio. (6) Bidang Manajemen Data Base, Pelayanan Media dan Informasi, terdiri dari : a. Seksi Bank Data; b. Seksi Pelayanan Media; dan c. Seksi Pelayanan Informasi. Pasal 35 (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika. (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 36 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang perhubungan, komunikasi dan Informatika. Pasal 37 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Penyusunan program dan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan Informatika; d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi dan Informatika; e. Pembinaan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan Informatika dalam Kabupaten Aceh Timur; f. Pengawasan dan pengendalian dibidang perhubungan, komunikasi dan Informatika; g. Perencanaan tata ruang perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten; h. Penelitian bidang perhubungan, komunikasi dan Informatika yang mencakup wilayah Kabupaten; i. Pelaksanaan kerjasama pembinaan Search and Resque Kabupaten; j. Pemantuan, evaluasi dan pelaporan; dan k. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Pasal 38 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Mengusulkan penetapan jalur penyeberangan dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur; b. Mengusulkan penetapan tarif angkutan darat dalam kabupaten untuk penumpang kelas ekonomi; c. Mengusulkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan Kabupaten, danau, sungai dan laut dalam Kabupaten dalam wilayah diluar 4 mil sampai dengan 12 mil laut; d. Mengusulkan rekomendasi dan menetapkan perizinan dan penertiban dalam sistem manajemen dan pelayanan angkutan perhubungan darat dalam Kabupaten Aceh Timur; e. Mengusulkan penertiban sistem jaringan transportasi jalan Kabupaten; f. Melakukan pembinaan pengusahaan angkutan darat; g. Melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan; h. Menetapkan standard batas maximum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang yang memasuki wilayah Kabupaten Aceh Timur; i. Mengusulkan penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten; j. Menetapkan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang; k. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam Kabupaten Aceh Timur; l. Melakukan pembinaan dan pembangunan prasarana perhubungan darat; m. Melakukan penelitian kecelakaan angkutan darat dan perbaikan daerah rawan kecelakaan;
n. Melakukan pembinaan dan penyuluhan keselamatan pemakai jalan; o. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan kelaikan sarana angkutan darat; p. Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional lalu lintas dan angkutan di Kabupaten; q. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait yang berkaitan dengan lembaga penyelenggara perhubungan laut; r. Melakukan pengawasan dan pembinaan menyangkut keselamatan pelayaran di bidang perkapalan dan kepelautan; s. Menetapkan izin pembangunan pelabuhan laut yang akan dibangun dalam Kabupaten Aceh Timur; t. Melakukan penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan di kabupaten; u. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan sarana laut; v. Melakukan pengawasan dan meneliti pengeluaran sertifikat dan dokumen kapal; w. Melakukan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dilaksanakan oleh Administrator Pelabuhan (ADPEL) / Kantor Pelabuhan (KANPEL); x. Memberikan izin pelaksanaan kegiatan salvage/pekerjaan bawah air dalam wilayah 4 mil sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai; y. Melakukan pengawasan, pengendalian kegiatan kemaritiman, pekerjaan pembangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka kapal, pemasangan kabel laut dan bangunan lepas pantai di daerah laut 4 mil sampai dengan 12 mil dari garis pantai; dan z. Melaksanaan bimbingan teknis dibidang perhubungan. Pasal 39 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketujuh Dinas Kelautan dan Perikanan Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 40 (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretriat; c. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Pesisir; d. Bidang Perikanan Budidaya; e. Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Pesisir terdiri dari : a. Seksi Prasarana Tangkap; b. Seksi Pengembangan Sarana dan Usaha Perikanan; dan c. Seksi Pengelolaan Pesisir dan Konservasi Taman Laut. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari : a. Seksi Prasarana Perikanan Budi Daya; b. Seksi Sarana dan Prasarana Perbenihan; dan c. Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budi Daya Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu hasil Kelautan dan Perikanan; b. Seksi Pengawasan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan c. Seksi Perizinan Usaha dan Perlindungan Hukum. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan terdiri dari : a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; b. Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan; dan c. Seksi Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan. Pasal 41
(1) (2)
Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Perangkat Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 42
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 43 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Pembinaan umum di bidang Kelautan dan Perikanan; d. Pembinaan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan; e. Pemberian izin dan pembinaan usaha serta penyuluhan; f. Pemberdayaan masyarakat pantai; g. Penelitian dalam bidang perikanan spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah; h. Pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
i.
Penyelenggaraan pendidikan, latihan pilot proyek dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan; j. Penjagaan ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut; k. Pelaksanaan penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan; l. Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan laut; m. Pelaksanaan kerjasama kelautan dan perikanan antar daerah dan masyarakat internasional; dan n. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Pasal 44 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Menata dan mengelola perairan di wilayah laut dalam Kabupaten Aceh Timur; b. Melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebagai wilayah laut yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Timur; c. Melaksanakan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut; d. Melaksanakan pemberian perizinan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Kabupaten Aceh Timur; e. Pelaksanaan pengelolaan retribusi bagi pemasukan daerah bidang kelautan dan perikanan; f. Melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan Kabuapaten Aceh Timur; g. Melaksanakan pembinaan bidang kelautan dan perikanan; h. Melaksanakan alokasi sumberdaya manusia dibidang kelautan dan perikanan; dan i. Melaksanakan penelitian bidang kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Pasal 45 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedelapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 46 (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat;
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
c. Bidang Kependudukan; d. Bidang Catatan Sipil; e. Bidang Mobilitas Penduduk; f. Bidang Penyuluhan; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; Bidang Kependudukan terdiri dari : d. Seksi Identifikasi, Registrasi dan Pendataan Penduduk a. Seksi Administrasi Kependudukan; dan b. Seksi Pengelolaan Informasi Kependudukan. Bidang Catatan Sipil terdiri dari : a. Seksi Pelayanan dan Pencatatan; b. Seksi Perubahan; dan c. Seksi Penyimpanan dan Data. Bidang Mobilitas Penduduk terdiri dari : a. Seksi Perencanaan dan Penataan Kependudukan; b. Seksi Pengerahan dan Penempatan; dan c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi. Bidang Penyuluhan dan Perlindungan Kependudukan terdiri dari : a. Seksi Penyuluhan Penduduk; b. Seksi Perlindungan dan Pengaduan Kependudukan; dan c. Seksi Pengembangan SDM Kependudukan. Pasal 47
(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Perangkat Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang kependudukan dan catatan sipil. (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 48 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 49 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Pelaksanaan tugas penyiapan rancangan Peraturan dan produk hukum lainnya tentang kependudukan dan catatan sipil;
e. Penyelenggaraan administrasi dibidang kependudukan, penyebaran informasi kependudukan yang meliputi informasi perpindahan, pendataan potensi, pengembangan sumber daya kawasan, pengarahan penempatan dan penataan penduduk; f. Pelatihan dan pengembangan produktifitas penduduk yang dimukimkan; g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kependudukan dan catatan sipil; dan h. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan dibidang kependudukan dan catatan sipil. Pasal 50 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil; b. Melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kependudukan serta catatan sipil yang mencakup wilayah Kabupaten Aceh Timur; c. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang kependudukan dan catatan sipil; d. Melaksanakan pelatihan, produktivitas penduduk, administrasi kependudukan dan penyelenggaraan catatan sipil; e. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan dibidang kependudukan dan catatan sipil; dan f. Mengalokasikan sumber daya manusia potensial dibidang kependudukan dan catatan sipil. Pasal 51 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kesembilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 52 (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pemberdayaan Sosial; d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial; e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
f. Bidang Pelatihan dan Ketenagakerjaan; g. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari : a. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat; b. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial dan Kemitraan; dan c. Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri dari : a. Seksi Penanggulangan Bencana; b. Seksi Pengumpulan Sumbangan sosial; dan c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari : a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat; b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna sosial; dan c. Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia. Bidang Pelatihan dan Ketenagakerjaan terdiri dari : a. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Swasta; b. Seksi Pelatihan Produktivitas, Pemagangan dan Bimbingan Sosial Budaya; dan c. Seksi Bimbingan Usaha, Padat Karya dan Teknologi Tepat Guna. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari : a. Seksi Penempatan Kerja dan Pengawasan Norma Kerja; b. Seksi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Jaminan Sosial; dan c. Seksi Pengupahan dan Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 53
(1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Perangkat Kabupaten sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Sosial dan Tenaga Kerja. (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 54 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang sosial dan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 55 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Pelaksanaan tugas penyiapan rancangan Peraturan dan produk hukum lainnya tentang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan; e. Penyelenggaraan administrasi dibidang kesejahteraan sosial, penyebaran informasi ketenagakerjaan, pendataan potensi, pengembangan sumber daya tenaga kerja, pengarahan dan penempatan tenaga kerja produktif; f. Pembinaan hubungan industrial, pengupahan dan syarat kerja, kelembagaan dan pengawasan norma kerja, norma tenaga kerja wanita dan anak, norma kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja, norma keselamatan kerja, penyidikan tentang pelanggaran norma ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar; g. Pelatihan dan pengembangan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja serta pemberian izin tenaga kerja asing; h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan; dan i. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan dibidang sosial dan ketenagakerjaan. Pasal 56 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang sosial dan ketenagakerjaan; b. Melakukan penelitian dan pengkajian dibidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan; c. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan; d. Melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial; e. Memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial; f. Memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial; g. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; h. Melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial; i. Menyusun pedoman dan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja purna karya; j. Melaksanakan pelatihan, produktivitas tenaga kerja, adminisrasi kependudukan; k. Menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah kabupaten serta mengawasi pelaksanaannya; l. Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); m. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan dibidang sosial dan ketenagakerjaan; dan n. Mengalokasikan sumber daya manusia potensial dibidang sosial dan ketenagakerjaan. Pasal 57 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kesepuluh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 58 (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan Kesehatan, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Produksi Peternakan; d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; e. Bidang Perlindungan Hewan; f. Bidang Pengembangan Produksi dan Pengolahan Hasil Ternak; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (3) Bidang Produksi Peternakan terdiri dari : a. Seksi Identifikasi Penyebaran Ternak; b. Seksi Teknologi Produksi; dan c. Seksi Bina Usaha Ternak. (4) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari : a. Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; b. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan; dan c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. (5) Bidang Perlindungan Hewan terdiri dari : a. Seksi Hama dan Penyakit; b. Seksi Obat-obatan; dan c. Seksi Perizinan. (6) Bidang Pengembangan Produksi dan Pengolahan Hasil Ternak terdiri dari: a. Seksi Sarana Produksi Budi Daya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; b. Seksi Pembinaan Usaha, Penyebaran dan Pengembangan Ternak; dan c. Seksi Teknologi, Pengelolaan Alat dan Mesin Peternakan. Pasal 59 (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Perangkat Kabupaten sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang peternakan dan kesehatan hewan. (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 60 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 61 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; d. Penyusunan program dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; e. Pembinaan izin usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; f. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan Peternakan dan Kesehatan Hewan; g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan h. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD). Pasal 62 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 61, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai kewenangan : a. Menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. Menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Aceh Timur; c. Menetapkan standar pembibitan/pembenihan Peternakan dan Kesehatan Hewan; d. Melakukan promosi ekspor komoditas Peternakan di Kabupaten Aceh Timur; e. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; f. Mengatur penggunaan bibit unggul di sektor Peternakan; g. Menetapkan kawasan Peternakan terpadu di Kabupaten; h. Melaksanakan penyidikan penyakit di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; i. Menyediakan dukungan pengendalian eradikasi hewan, hama dan penyakit di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan; j. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia bidang Peternakan dan Kesehatan hewan; dan k. Melakukan pengendalian mutu peternakan dan kesehatan hewan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan produksi di sektor Peternakan.
Pasal 63 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kesebelas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 64 (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Industri; d. Bidang Perdagangan; e. Bidang Pertambangan dan Energi; f. Bidang Koperasi; g. Bidang Usaha Kecil Menengah; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (3) Bidang Perindustrian terdiri dari : a. Seksi Industri Kecil; b. Seksi Industri Logam, Kimia, Agro dan Mesin Elektronik; dan c. Seksi Hasil Hutan dan Aneka SDA. (4) Bidang Perdagangan terdiri dari : a. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen; b. Seksi Pemasaran dan Penyaluran Produksi; dan c. Seksi Pendaftaran Usaha dan Ekspor Impor. (5) Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari : a. Seksi Geologi, Sumber Daya Mineral, Listrik, Panas Bumi, Minyak dan Gas; b. Seksi Penyiapan Wilayah, Pengusahaan dan Konservasi Pertambangan; dan c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan. (6) Bidang Koperasi terdiri dari : a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi; b. Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam; dan c. Seksi Akuntabilitas dan Penilaian Kinerja;
(7) Bidang Usaha Kecil Menengah terdiri dari : d. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah; e. Seksi Permodalan Usaha Kecil dan Menengah; dan f. Seksi Pengembangan Jaringan Pasar dan Promosi. Pasal 65 (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Perangkat Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 66 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 67 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 66, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; d. Peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; e. Pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; f. Pembinaan dan pengembangan Industri, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; g. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaksanaan Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; h. Promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; i. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan; j. Penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat; k. Pelaksanaan penyidikan dibidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
l.
Pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri; dan m. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Pasal 68 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 67, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Menyediakan dukungan pengembangan Industri, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; b. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; c. Melaksanakan pelatihan bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; d. Melakukan kerjasama dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan pihak lain; e. Melaksanakan pembangunan pasar tradisional, percontohan, daerah tertinggal, pasar seni, pasar lelang dan gudang sortasi; f. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengelolaan pasar; g. Melaksanakan promosi hasil usaha industri dan menyelenggarakan pameran, promosi dengan upaya kerjasama luar negeri bagi keperluan Industri, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur; h. Menyediakan dukungan fasilitas pengembangan Industri, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta merencanakan kawasan Industri, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; i. Mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang dan pengendalian pasar bagi kebutuhan Kabupaten serta perlindungan bagi konsumen dan penyaluran barang dan pendaftaran perusahaan; dan j. Melaksanakan tera dan tera ulang di bidang Kemetrologian, laboratorium penelitian dengan sertifikasi mutu barang, laboratorium penelitian industri serta peningkatan pengembangan sumber daya manusia potensial di bidang Industri, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pasal 69 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keduabelas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 70 (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat; c. Bidang Planologi Kehutanan; d. Bidang Bina Produksi Kehutanan; e. Bidang Perlindungan, Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial; f. Bidang Produksi, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman; g. Bidang Usaha Tani, Perizinan dan Pengolahan Hasil; h. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia; i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan j. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (4) Bidang Planologi Kehutanan, terdiri dari : a. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Hutan; b. Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; dan c. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Hutan. (5) Bidang Bina Produksi Kehutanan, terdiri dari : a. Seksi Bina Pengembangan Hutan Alam; b. Seksi Bina Pengembangan Hutan Tanaman; dan c. Seksi Bina Pengolahan dan Pemasaran. (6) Bidang Perlindungan, Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, terdiri dari : a. Seksi Reboisasi dan Pemeliharaan Hutan; b. Seksi Perbenihan dan Pembibitan Hutan; dan c. Seksi Perhutanan Sosial. (7) Bidang Produksi, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari: a. Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi; b. Seksi Pengembangan Tanaman; dan c. Seksi Perlindungan Tanaman. (8) Bidang Usaha Tani, Perizinan dan Pengolahan Hasil, terdiri dari: a. Seksi Bimbingan Usaha; b. Seksi Perizinan dan Investasi; dan c. Seksi Pengolahan Hasil dan Informasi Pasar. (9) Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia, terdiri dari: a. Seksi Perencanaan Diklat; b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia; dan c. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.
Pasal 71 (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah perangkat kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang kehutanan dan perkebunan. (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 72 Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Kehutanan dan Perkebunan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pasal 73 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. Perumusan kebijakan teknis, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. Penyelenggaraan tugas Kehutanan dan Perkebunan termasuk perizinan dan pelayanan umum dalam Kabupaten Aceh Timur; e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang kehutanan dan perkebunan; dan f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Pasal 74 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 73, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai kewenangan : a. Menyelenggarakan urusan dibidang kehutanan dan perkebunan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Timur; b. Menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan hutan dan perkebunan; c. Menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung; d. Menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung; e. Menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan wilayah taman hutan raya; f. Menyusun rencana makro kehutanan dan perkebunan dalam Kabupaten Aceh Timur; g. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan hutan berdasarkan Unit Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; h. Menyusun pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai dalam Kabupaten Aceh Timur ; i. Menyelenggarakan perizinan yang meliputi pemanfaatan hasil hutan, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, pengolahan hasil hutan dan perkebunan; j. Melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin dibidang kehutanan dan perkebunan ;
k. Melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan; l. Menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan; m. Menyelenggarakan pengelolaan taman hutan raya; n. Menetapkan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu; o. Menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Kabupaten; p. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan dan perkebunan pada kawasan dalam Kabupaten Aceh Timur; q. Menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan dan perkebunan; r. Menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang kehutanan dan perkebunan yang wajib dilaksanakan; s. Menata alokasi sumber daya manusia di bidang Kehutanan dan Perkebunan; t. Menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul; u. Melakukan produksi ekspor komoditas kehutanan dan perkebunan unggulan Kabupaten bekerjasama dengan Provinsi; v. Menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan dalam Kabupaten Aceh Timur; w. Menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer dibidang kehutanan dan perkebunan dalan wilayah Kabupaten Aceh Timur; x. Melaksanakan pengamatan, penelitian, peramalan organisme pengganggu tanaman dan pengendalian hama dan penyakit; dan y. Menyediakan dukungan kerja sama antara Kabupaten/Kota dibidang kehutanan dan perkebunan. Pasal 75 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketigabelas Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Pasal 76 (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat;
c. Bidang Pendapatan; d. Bidang Anggaran; e. Bidang Kekayaan; f. Bidang Perbendaharaan; g. Bidang Akuntansi; h. Kuasa Bendaharawan Umum Kabupaten; i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan j. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. (3) Bidang Pendapatan terdiri dari : a. Seksi PAD; b. Seksi PBB; dan c. Seksi Pendapatan Lainnya. (4) Bidang Anggaran terdiri dari : a. Seksi Perencanaan Anggaran; b. Seksi Otorisasi Anggaran; dan c. Seksi Pengendalian Anggaran. (5) Bidang Kekayaan terdiri dari : a. Seksi Penyusunan Rencana Kebutuhan; b. Seksi Penilaian dan Pengadaan; dan c. Seksi Administrasi dan Distribusi. (6) Bidang Perbendaharaan terdiri dari: a. Seksi Belanja Langsung; b. Seksi Belanja Tidak Langsung dan Gaji Pegawai; dan c. Seksi Administrasi Pembukuan dan Registrasi. (7) Bidang Akuntansi terdiri dari : a. Seksi verifikasi; b. Seksi Pencatatan dan Pembukuan; dan c. Seksi Dokumentasi dan Laporan Keuangan. Pasal 77 (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Unsur Pendukung Pemerintah Kabupaten dibidang pengelolaan keuangan dan kekayaan kabupaten. (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 78 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 79 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 78, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; d. Perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan Kabupaten; e. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun; f. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Kabupaten; g. Pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja; h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten; i. Pembinaan penyusunan anggaran dan pendapatan Kabupaten; j. Perumusan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Kabupaten; dan k. Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik kabupaten sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 80 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 79, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai kewenangan: a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK; b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBK; d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Kabupaten; e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh BANK dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk; g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK; h. Menyimpan uang Kabupaten; i. Melaksanakan penempatan uang Kabupaten dan mengelola/menatausahakan investasi; k. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Kabupaten; l. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; m. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; n. Melakukan pengelolaan utang piutang Kabupaten; o. Melakukan penagihan piutang Kabupaten; p. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kabupaten; q. Menyajikan informasi keuangan Kabupaten; r. Mempersiapkan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Kabupaten; dan s. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Kabupaten sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 81 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) Pasal 82 (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis, operasional, tertentu karena wilayah kerja dan/atau karena jam kerja sehingga perlu dibentuk unit kerja baru yang lebih otonom. (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. Pasal 83 Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Pasal 84 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 83, Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai fungsi : a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional sesuai bidang tugasnya; dan b. Pelaksanaan Urusan Administrasi. Pasal 85 (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari : a. Kepala Unit Pelaksana Teknis; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; c. Petugas Administrasi; d. Petugas Operasional; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagimana tercantum dalam lampiran XIV, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 86 Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Pasal 87 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Jenis dan jenjang Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 88 (1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Pejabat Struktural pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 89 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 90 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya selambat-lambatnya setiap minggu. (2) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya. BAB VI KEPEGAWAIAN, KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Kepegawaian Pasal 91 (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural pada Dinas Kabupaten dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Bupati dalam melakukan pengangkatan atau pengisian formasi jabatan struktural dapat menggunakan uji kompetensi, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dan/atau berbagai mekanisme lainnya sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk mendapatkan pejabat berkualitas dan memiliki loyalitas kepada Bupati. (3) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Eselon Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasal 92 (1) (2) (3) (4)
Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb. Sekretaris pada Dinas adalah Jabatan Eselon IIIa. Kepala Bidang pada Dinas adalah Jabatan Eselon IIIb. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Jabatan Eselon IVa. (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan adalah Jabatan Eselon IVb. (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan Jabatan Struktural Eselon Va. Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 93 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentian oleh Bupati. (2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati; (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan dan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Menengah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati. (4) Tata cara usulan dan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 94 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas-Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 95 (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas merupakan bagian tak terpisahkan dalam Qanun ini. (2) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas. (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan kebutuhan dinas tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu. (4) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III diatur dengan Peraturan Bupati. (5) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV diatur dengan Peraturan Bupati. (6) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 96 (1) Kepala Bidang pada dinas perangkat kabupaten yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Qanun ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa. (2) Susunan Organisasi Dinas-dinas Kabupaten yang diatur dalam Qanun ini akan diadakan evaluasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan. (3) Segala jenis perizinan yang ada pada dinas-dinas kabupaten Aceh Timur akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 97 Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 98 Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 99 Dengan berlakunya qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 100 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.
Ditetapkan di
Idi
pada tanggal
17 8
Januari Muharram
BUPATI ACEH TIMUR, dto MUSLIM HASBALLAH Diundangkan di pada tanggal
Idi 18 9
Januari Muharram
2008 M 1429 H
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR,
dto SAIFUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 2
2008 M 1429 H
PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN ACEH TIMUR I PENJELASAN UMUM Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Khusus untuk Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan Pemerintahan Kabupaten, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Qanun Kabupaten Aceh Timur yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur berdasarkan evaluasi dan kajian perlu untuk diadakan penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di Kabupaten Aceh Timur. Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, dan khusus Sekretariat DPRK karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah. Organisasi Perangkat Kabupaten Aceh Timur yang ditetapkan dengan Qanun ini, mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam Qanun ini, penggunaan istilah “Daerah” disesuaikan dengan semangat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 yaitu dengan istilah “Kabupaten”. Beberapa istilah atau sebutan yang berubah antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi Pemerintah Kabupaten, Sekretariat Daerah disesuaikan menjadi Sekretariat Kabupaten, dan sebutan-sebutan atau istilah yang lain.
II PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Kepala Dinas berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pengertian “melalui” adalah berarti Kepala Dinas bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Ayat (6) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sama dengan penjelasan Pasal 3 ayat (5) Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sama dengan penjelasan Pasal 3 ayat (5) Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sama dengan penjelasan Pasal 3 ayat (5) Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sama dengan penjelasan Pasal 3 ayat (5) Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sama dengan penjelasan Pasal 3 ayat (5) Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 34 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sama dengan penjelasan Pasal 3 ayat (5) Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 40 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sama dengan penjelasan Pasal 3 ayat (5) Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sama dengan penjelasan Pasal 3 ayat (5) Pasal 48 Cukup Jelas Pasal 49 Cukup Jelas
Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 52 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sama dengan penjelasan Pasal 3 ayat (5) Pasal 54 Cukup Jelas Pasal 55 Cukup Jelas Pasal 56 Cukup Jelas Pasal 57 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 58 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 59 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sama dengan penjelasan Pasal 3 ayat (5) Pasal 60 Cukup Jelas Pasal 61 Cukup Jelas Pasal 62 Cukup Jelas Pasal 63 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 64 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sama dengan penjelasan Pasal 3 ayat (5) Pasal 66 Cukup Jelas Pasal 67 Cukup Jelas Pasal 68 Cukup Jelas
Pasal 69 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 70 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 71 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sama dengan penjelasan Pasal 3 ayat (5) Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 76 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 77 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sama dengan penjelasan Pasal 3 ayat (5) Pasal 78 Cukup Jelas Pasal 79 Cukup Jelas Pasal 80 Cukup Jelas Pasal 81 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 82 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Kepala UPT berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. Pengertian “dikoordinasikan oleh” adalah berarti Kepala UPT bukan merupakan bawahan langsung Camat. Pasal 83 Cukup Jelas Pasal 84 Cukup Jelas Pasal 85 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 86 Cukup Jelas
Pasal 87 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 88 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 89 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 90 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 91 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 92 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 93 Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 94 Cukup Jelas Pasal 95 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 96 Ayat (1) Pejabat yang memangku jabatan struktural eselon IIIa pada semua satuan kerja perangkat kabupaten sebelum qanun ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas satuan kerja perangkat Kabupaten Aceh Timur tetap diberikan tunjangan jabatan struktural eselon IIIa. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 97 Cukup Jelas Pasal 98 Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas Pasal 100 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 8
