NASKAH AKADEMIK RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR D I S U S U N OLEH:
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR TAHUN 2013
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya selesailah penulisan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Naskah akademik ini ditujukan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Disadari
bahwa
selesainya
penulisan
naskah
akademik
ini
dikarenakan adanya bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih. Harapan penulis dengan telah selesainya penulisan naskah akademik ini, dapat segera disusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur, dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang menyebutkan bahwa “Pada tingkat Kabupaten/Kota, MPD dibentuk oleh Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun”. Dilihat dari segi materi maupun teknis penulisannya, naskah akademik ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan adanya saran demi kesempurnaannya.
i
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................................
i
DAFTAR ISI .........................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................
1
B. Identifikasi Masalah ........................................................
3
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan
BAB II
Naskah Akademik ...........................................................
4
D. Metode ............................................................................
5
E. Sistematika .....................................................................
5
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. Kajian Teoretis ................................................................
7
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait ...................
8
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan .....................
10
D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi ...
11
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT .........................................................
13
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
BAB V
A. Landasan Filosofis ..........................................................
15
B. Landasan Sosiologis ......................................................
16
C. Landasan Yuridis ............................................................
16
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN ................................................................
20
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan .....................................................................
23
B. Saran ...............................................................................
24
DAFTAR PUSTAKA...............................................................................
25
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan subnasional yang setingkat
dengan
pemerintahan
provinsi
lainnya
di
Indonesia.
Pemerintahan Aceh adalah kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pemerintahan
Aceh
dibentuk
berdasarkan
Sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal
bagi
perjuangan
dalam
merebut
dan
mempertahankan
kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari’at Islam. Penegakan syari’at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh. Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Undang-Uundang Nomor 11 Tahun 2006, yang berisi 273 pasal, merupakan Undang-undang Pemerintahan
1
Daerah bagi Aceh yang secara khusus sebagian besar hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Aceh tidak tergantung lagi pada undang-undang Pemerintahan Daerah, sepanjang hal-hal yang telah diatur menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Aceh memiliki kewenangan yang bersifat khusus antara lain adalah Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi menurut Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan persetujuan DPRA/DPRK, yang pembetukannya diatur dengan Qanun, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik (pendidikan) kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama. Selanjutnya didalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan bahwa: Urusan
wajib
lainnya
yang
menjadi
kewenangan
khusus
pemerintahan kabupaten/kota adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi: a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama; b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam; c.
penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam; dan
d. peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota. Didalam Menyelenggarakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas perlu ditingkatkan, salah satu upaya
2
pemerintah dengan membentuk lembaga Keisitimewaan pendidikan dalam hal ini adalah Majelis Pendidikan Daerah. Majelis
Pendidikan
Daerah
sebagai
salah
satu
Lembaga
Keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan, berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator terhadap kebijakan, program dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam rangka menjalankan peran tersebut Majelis Pendidikan Daerah mempunyai fungsi melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan.
Oleh
karena
itu,
Majelis Pendidikan
Daerah
harus
diberdayakan secara maksimal agar dapat melaksanakan fungsinya dalam
melakukan
tugas
pengawasan
dan
evaluasi
terhadap
penyelenggaraan pendidikan di secara lebih profesional dan berdaya guna. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, disebutkan bahwa “Pada tingkat Kabupaten/Kota, MPD dibentuk oleh Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun”. Seiring dengan paradigma yang telah dipaparkan diatas, maka sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Aceh Timur khususnya dalam bidang pendidikan, pendidikan yang lebih berkualitas yang bernuansa Islami.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul adalah: 1. mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Timur yang masih belum mempunyai kualitas yang baik dan hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan
penanganan
secara
lebih
serius,
terpadu
dan
komprehensif. Untuk itu, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur belum dapat berperan secara lebih maksimal dalam
3
menjalankan tugas, fungsi dan berbagai kewenangannya dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Aceh Timur; 2. perlu dibentuknya suatu qanun yang dapat memberikan kepastian hukum serta memaksimalkan tugas pokok dan fungsi Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur; 3. perlunya mengikutsertakan masyarakat dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi
yang lebih komprehensif
terhadap
kelembagaan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur, hal ini
dilakukan
dalam
rangka
optimalisasi
pelaksanaan
tugas
pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi Majelis Pendidikan
Daerah
Kabupaten
Aceh
Timur
terhadap
penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Aceh Timur agar dapat dikelola dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna.
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Adapun tujuan penulisan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur adalah: 1. memberi masukan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Majelis
Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur; 2. menyusun kerangka Naskah Akademik terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur; dan 3. merumuskan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur yang dikaji secara
ilmiah dan mencakup
segala aspek teknis secara ekonomis serta peran serta masyarakat. Pengkajian terhadap penataan organisasi perangkat daerah adalah penataan terhadap kelembagaan dan struktur organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan.
4
Secara umum, kegunaan penulisan naskah akademik adalah memberikan masukan terhadap kenyataan yang ada di lapangan mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur yang diharapkan dapat memperkuat kelembagaan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan.
D. Metode Dalam
penyusunan
naskah
akademik
ini,
metode
atau
pendekatan yang digunakan adalah melalui suatu kajian ilmiah secara sistematik dan interdisipliner dengan metodologi sebagai berikut: 1. kajian pustaka yaitu pengkajian terhadap peraturan perundangundangan yang terkait dengan susunan organisasi dan tata kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur; 2. serangkaian kegiatan diskusi; 3. kaji terap pengalaman kabupaten/kota yang telah menerapkan susunan organisasi dan tata kerja Majelis Pendidikan Daerah, yang didapatkan melalui proses telaah dokumen-dokumen dari berbagai media (internet, proses seminar, dll); 4. analisis dan evaluasi; dan 5. penyusunan naskah. Penyusunan materi naskah akademik juga memperhatikan kaidah-kaidah hukum, kelembagaan dan mempertimbangkan peran serta masyarakat.
E. Sistematika Naskah akademik ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode, dan sistematika. Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, berisi uraian tentang kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi.
5
Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundangundangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan
pengaturan
materi
dan
susunan
Rancangan
Qanun
Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Bab VI Penutup, bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisa naskah akademik. Daftar Pustaka, memuat buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet, yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.
6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A. Kajian Teoretis Penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan masyarakat dan untuk memperoleh dukungan dimaksud perlu menumbuhkan keberpihakan konkrit dari semua lapisan masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan pendidikan yang disalurkan secara politis agar menjadi suatu gerakan bersama dalam satu wadah pengawasan pendidikan
mulai
dari
Pemerintah
Pusat
sampai
ke
daerah
Kabupaten/Kota, yaitu Dewan Pendidikan. Desentralisasi pendidikan nasional dilaksanakan atas dasar pemikiran bahwa masyarakat daerah merupakan fondasi yang kuat dalam usaha pengembangan sumber daya manusia. Masyarakat daerah pada dasarnya merupakan masyarakat
yang paling mengetahui
permasalahan dan kebutuhan mereka sendiri dan masyarakat daerah pula yang harus berperan lebih besar dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, dalam sistem pendidikan nasional masyarakat dianggap sebagai pihak yang ikut menentukan terhadap pelaksanaan pendidikan, terutama pendidikan dasar dan pendidikan menengah di setiap daerah. Masyarakat adalah sumber inspirasi dan sasaran yang harus dicapai dari sistem pendidikan dan masyarakat juga sebagai sumber dana diluar dana dari pemerintah bagi penyelenggaraan pendidikan, dengan demikian masyarakat adalah stakeholder dari sistem pendidikan. Dalam kenyataannya masyarakat itu kompleks dan tidak memiliki batas yang jelas, sehingga sukar untuk menentukan masyarakat mana yang dapat dijadikan sebagai stakeholder pendidikan. Salah satu cara untuk memfungsikan stakeholder tersebut adalah dengan sistem perwakilan, yaitu membentuk suatu badan yang melaksanakan fungsi kontrol, pemberi masukan dan dukungan serta sebagai mediator dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara nasional badan tersebut diberi nama Dewan Pendidikan dan khusus di Aceh diberi nama Majelis Pendidikan Daerah.
7
Majelis Pendidikan Daerah merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta kepedulian terhadap peningkatan kualitas pendidikan daerah. Oleh karena itu, Majelis Pendidikan Daerah hendaknya dapat mengembangkan konsepkonsep yang berorientasi dan berfokus pada peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan daerah. Majelis Pendidikan Daerah merupakan badan yang bersifat mandiri, otonom dan tidak memiliki hubungan hierarki dengan Dinas Pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya. Posisi Majelis
Pendidikan
Daerah,
Dinas
Pendidikan
maupun
instansi
pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan (otonomi) masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Majelis Pendidikan Daerah dibentuk berdasarkan kesepakatan yang tumbuh dari akar budaya, sosiodemografis dan nilai-nilai daerah setempat dan menganut asas kebersamaan menuju peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kondisi ini hendaknya dijadikan dasar pertimbangan oleh masing-masing stakeholder pendidikan di daerah agar tidak terjadi adanya tindakan-tindakan yang menyimpang dan mengarah pada pelanggaran ketentuan yang berlaku. Adapun tujuan dibentuknya Majelis Pendidikan Daerah adalah: 1. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program-program pendidikan; 2. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan 3. menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Adapun yang menjadi asas pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur, antara lain: 1. Asas Kebersamaan Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan adalah merupakan tanggung jawab bersama dari semua pihak terutama pihak masyarakat pendidikan. Evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan 8
pendidikan tidak hanya terletak pada lembaga Majelis Pendidikan Daerah akan tetapi dalam hal ini diperlukan bantuan masyarakat untuk secara bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan dan bantuan dimaksud. Oleh karena itu, dalam pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur, dapat dipahami bahwa penanganan pendidikan merupakan tugas kebersamaan antarsemua pihak, terutama stakeholder masyarakat pendidikan. 2. Asas Manfaat Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur harus dapat memberi manfaat pada berbagai pihak, antara lain: a) bagi Pemerintah Daerah, memberi jaminan hukum dalam mengatur
dan
mengalokasian
dana
operasional
Majelis
Pendidikan Daerah secara tepat serta dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Majelis Pendidikan Daerah; b) bagi pengurus Majelis Pendidikan Daerah, dapat menjalankan tugas dan kegiatan secara terarah, terukur dan tepat sasaran sesuai dengan yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur; dan c) bagi stakeholder, bermanfaat untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan serta memahami peran, fungsi dan kewenangan Majelis Pendidikan Daerah sebagai badan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan ikut serta membantu penyelenggaraan pendidikan. 3. Asas Efisiensi Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur juga diarahkan untuk adanya efisiensi di tubuh Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur, antara lain: a) efisiensi kepengurusan, yaitu jumlah pengurus yang terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk sebuah Majelis Pendidikan Daerah;
9
b) efisiensi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Majelis Pendidikan Daerah; dan c) efisiensi dalam pengelolaan dan penggunaan fasilitas dan dana. Selain asas-asas sebagaimana tersebut diatas, Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur juga telah memenuhi persyaratan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang menyatakan bahwa “Pada tingkat Kabupaten/Kota, Majelis Pendidikan Daerah dibentuk oleh Bupati/Walikota bersama DPRK Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun”.
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Keberadaan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur Periode 2010-2015 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 420/32/2010 Tanggal 18 Januari 2010, yang memiliki personalia pengurus berjumlah 26 (dua puluh enam) orang dan Dewan Pakar berjumlah 15 (lima belas) orang, sehingga jumlah seluruhnya adalah 41 (empat puluh satu) orang. Saat ini Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur telah memiliki lembaga Sekretariat yang personalianya berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan berjumlah 10 (sepuluh) orang.
10
Kantor Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur saat ini beralamat di Jalan Pegadaian Nomor 2 Kode Pos 24453 Peureulak. Permasalahan yang dihadapi Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan kegiatan, dapat dikemukaan sebagai berikut: 1. tidak aktifnya sebagian besar anggota pengurus sangat menyulitkan dan kadang kala menjadi hambatan yang serius dalam perumusan program
kegiatan/kebijakan
dan
pelaksanaan
tugas
Majelis
Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur; 2. tugas evaluasi dan pengawasan ke sekolah-sekolah tidak berjalan lancar dan kurang terjangkau akibat tidak memiliki fasilitas yang cukup; 3. sebagian besar masyarakat sebagai stakeholder belum memahami peran dan fungsi Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan; dan 4. pembinaan komite sekolah sebagai wadah orang tua murid di satuan sekolah
belum
terjangkau
secara
keseluruhan
akibat
tidak
tersedianya dana kegiatan.
D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur secara sosial, politik dan ekonomi merupakan bagian daripada pengaturan dan penataan untuk memperkuat kelembagaan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan. maka sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur, sehingga peran Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur dapat lebih diakui serta mempunyai payung hukum yang kuat dan jelas.
11
Adapun implikasi yang dapat diperoleh dari pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur, antara lain: 1. mengikat para pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur untuk aktif hadir secara rutin setiap hari kerja di kantor Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur, dikarenakan sudah merupakan suatu kewajiban; 2. memberi arah yang jelas dalam proses pembentukan pengurus dan kriteria kepengurusan masa yang akan datang; 3. memberi pemahaman yang jelas tentang peran, fungsi dan kewenangan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur sebagai
lembaga
pengawasan
dan
evaluasi
terhadap
penyelenggaraan pendidikan; 4. menyusun program kerja yang komprehensif, terpadu dan tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur; 5. mengajak stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan; dan 6. berimplikasi dalam penghematan penggunaan keuangan daerah.
12
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
Majelis Pendidikan Daerah adalah nama lain dari Dewan Pendidikan Nasional. Hal ini bermakna Dewan Pendidikan Nasional adalah lembaga pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan yang berlaku secara nasional di Provinsi selain Provinsi Aceh, sedangkan Majelis Pendidikan Daerah adalah badan pengawasan dan evaluasi pendidikan yang khusus berlaku di Provinsi Aceh. Bila dievaluasi secara seksama terdapat
beberapa peraturan
penundang-undangan yang terkait dengan keberadaan Majelis Pendidiakan Daerah Kabupaten Aceh Timur, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. a. Dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan”. b. Dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Kedua masyarakat
ayat untuk
tersebut berperan
memberi peluang dan dan
mendukung
menghendaki
penyelenggaraan
pendidikan melalui lembaga Dewan Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 220 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pemerintah Aceh meningkatkan fungsi Majelis Pendidikan Daerah yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan”. Pasal tersebut secara umum mengandung pengertian sebagai instruksi kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur dan memberdayakan fungsi Majelis Pendidikan Daerah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengawasan pendidikan. 3. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
13
Dalam Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa “Pada tingkat Kabupaten/Kota, MPD dibentuk oleh Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun”. 4. Qanun
Aceh
Nomor
5
Tahun
2008
tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan. Dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa “Masyarakat berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dinyatakan bahwa “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan dan tanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan pendidikan”. 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, sebagai dasar hukum pendirian Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah. Berdasarkan evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten
Aceh
Timur
dalam
rangka
meningkatkan
dan
mengoptimalkan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Aceh Timur khususnya dalam bidang pendidikan.
14
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
A. Landasan Filosofis Disadari oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bahwa fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah Public Service Function (fungsi
pelayanan
masyarakat),
development
function
(fungsi
pembangunan) dan protection function (fungsi perlindungan). Good Governance akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai objective and subjective responsibility. Responsibility objectif bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (external controls) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan three es (economy, efficiency and effectiveness) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003). Sedangkan responsibilitas subjektif yang bersumber pada sifat subjektif individu aparat (internal control) lebih mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang terangkum dalam EEF (Equity, Equality and Fairness) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugastugas administratif lainnya. Tujuan pendidikan nasional pada hakekatnya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi tujuan akhir pendidikan nasional adalah menciptakan Warga Negara yang berjiwa Pancasila yang merupakan filosofi Bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita nasional dimaksud, maka salah satu jalur yang paling utama adalah melalui jalur pendidikan sekolah. Oleh karena itu dalam setiap kebijakan dan pengaturan tentang pendidikan khususnya pengaturan mengenai Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten
Aceh
Timur
haruslah
mempertimbangkan
nilai-nilai
pandangan hidup bangsa, kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi
15
suasana kebatinan dari falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
B. Landasan Sosiologis Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur menjawab permasalahan tentang kepastian hukum terhadap penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan pada Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dilihat menjalankan
dari
aspek
kehidupan
sosiologis,
membutuhkan
bahwa
masyarakat
hubungan
yang
dalam
harmonis
antarsesama, dalam arti dapat menyesuaikan diri dengan segala bentuk kondisi dan lingkungan yang ada. Untuk itu masyarakat membutuhkan pengetahuan dan ilmu yang diperoleh melalui jalur pendidikan untuk dapat berinteraksi sesamanya. Oleh karena itu, pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat yang harus mendapat pelayanan maksimal dari pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur bertujuan untuk menunjang terselenggaranya pendidikan di Kabupaten Aceh Timur secara baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur terhadap pendidikan dalam berbagai aspek.
C. Landasan Yuridis Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur, harus mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan di Kabupaten Aceh Timur. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan
16
sebagai dasar hukum pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom
Kabupaten-Kabupaten
Dalam
Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom
Propinsi
Atjeh
dan
Perubahan
Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggarakan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3413)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3485); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 16. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03); 17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran
Daerah
Nanggroe
Aceh
Darussalam
Tahun 2008 Nomor 05); 18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 38); 19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Sekretariat
Lembaga
Keistimewaan Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 35); Dengan adanya Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur memberikan kepastian hukum bagi Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara pasti, terukur dan maksimal. Dipihak lain dengan adanya Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur masyarakat akan memahami statuta Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur sebagai salah satu Lembaga Keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan di Kabupaten Aceh Timur.
19
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
Arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur, antara lain: Bab I.
Ketentuan Umum Pada Bab ini dimuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang
akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Bab II.
Pembentukan
Pada Bab ini dijelaskan mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Bab III. Kedudukan, Peran, Fungsi/Tugas dan Kewenangan Pada Bab ini dijelaskan mengenai kedudukan, peran, fungsi/tugas dan kewenangan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Bab IV. Kepengurusan Pada Bab ini dijelaskan mengenai jumlah pengurus dan masa kepengurusan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Bab V.
Pembentukan Pengurus
Pada Bab ini dijelaskan mengenai mekanisme pemilihan, kriteria dan pemberhentian pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Bab VI. Struktur Organisasi Pada Bab ini dijelaskan mengenai struktur organisasi pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Bab VII. Alat Kelengkapan Pada Bab ini dijelaskan mengenai alat kelengkapan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari pimpinan dan komisi.
20
Bab VIII. Rapat-Rapat Pada
Bab
ini dijelaskan
mengenai
rapat-rapat
pada
Majelis
Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Bab IX. Sekretariat Pada Bab ini dijelaskan mengenai Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Bab X.
Tata Kerja
Pada Bab ini dijelaskan mengenai hubungan dan tata kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Bab XI. Pembiayaan Pada Bab ini dijelaskan mengenai pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pada Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Bab XII. Honorarium dan Tunjangan Pada Bab ini dijelaskan mengenai honorarium dan tunjangan yang diperoleh oleh Pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Bab XIII. Ketentuan Peralihan Pada Bab ini dijelaskan mengenai wewenang untuk menata kembali kepengurusan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Bab XIV. Ketentuan Penutup Pada Bab ini dijelaskan mengenai pemberlakuan dan pengundangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur. Adapun sasaran yang akan diwujudkan dari pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur adalah: 1. untuk memaksimalkan kinerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh
Timur
dalam
menjalankan
tugas,
fungsi
dan
berbagai
kewenangannya dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Aceh Timur agar mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Timur yang masih tergolong rendah dapat diatasi;
21
2. untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam
melahirkan
kebijakan
dan
program-program
pendidikan,
meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan serta menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu; dan 3. memberikan pedoman dan payung hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur sebagai salah satu Lembaga Keistimewaan Aceh di Kabupaten Aceh Timur dalam bidang
pendidikan
berperan
sebagai
pemberi
pertimbangan,
pendukung, pengontrol dan mediator terhadap kebijakan, program dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Aceh Timur. Dalam rangka menjalankan peran tersebut Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur mempunyai fungsi melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Aceh Timur; dan 2. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu
upaya
pemerintah
menyelenggarakan
Kabupaten
pendidikan
yang
Aceh
Timur
berkualitas
dalam
dan
untuk
meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Aceh Timur. 3. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur sebagai sarana untuk mengoptimalisasi pelaksanaan tugas, pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Aceh Timur agar dapat dikelola dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna. 4. perlu dibentuknya Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur
dalam
menjalankan
tugas,
fungsi
dan
berbagai
kewenangannya dalam melakukan pengawasan dan evaluasi
23
terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Aceh Timur agar mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Timur yang masih tergolong rendah dapat diatasi serta untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Aceh Timur khususnya dalam bidang pendidikan.
B. Saran 1. pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur untuk memenuhi
kewajiban Pemerintah
Kabupaten Aceh Timur sebagai pelayan masyarakat (public service) serta
mengupayakan
pemberdayaan
(empowerment)
akan
peningkatan mutu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kabupaten Aceh Timur khususnya dalam bidang pendidikan, perlu segera diwujudkan; 2. pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kepastian hukum, pedoman yang jelas dan sesuai dengan kondisi saat ini; dan 3. pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam menuju Kabupaten Aceh Timur yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur khususnya dalam bidang pendidikan.
24
DAFTAR PUSTAKA A. Buku 1. Prof. DR. H. Sri Soemantri M, SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, PT. Alumni, Bandung, 2006. 2. Rahimullah, SH, M.Si, Hukum Tata Negara Ilmu PerundangUndangan
Versi
Amandemen
UUD
1945,
PT.
Gramedia,
Jakarta, 2007. 3. Prof. DR. I Gede Pantja Astawa, SH, MH dan Suprin Na’a, SH, MH, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2008. 4. Komisi Pemberantasan Korupsi, Meningkatkan Kapasitas Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Dalam Konteks Pencegahan Korupsi, Jakarta, 2008. 5. Prof. DR. H. Dahlan Thaib, SH, M.Si, Jazim Hamidi, SH, M.Hum dan Hj. Ni’matul Huda, SH, M.Hum, Teori dan Hukum Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. 6. Prof. DR. M. Solly Lubis, SH, Ilmu Pengetahuan PerundangUndangan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009. 7. Departemen
Pendidikan
Nasional,
Panduan
Umum
Dewan
Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah, Jakarta, 2005.
B. Peraturan Perundang-Undangan 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633). 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
25
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Organisasi
Dan
Tata
Kerja
Sekretariat
Lembaga
Keistimewaan Kabupaten/Kota Pada Pemerintah Aceh 5. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03). 6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran
Daerah
Nanggroe
Aceh
Darussalam
Tahun 2008 Nomor 05).
C. Internet 1. http:// informasi - syarif. blogspot. Com / 2011 / 04 /kajian - yuridis sistem- pemerintahan. html. 2. http://www.scribd.com/doc/72179674/223-Doc-1. 3. http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh. 4. http://buletininfo.com/?menu=news&id=7638.
26
Tim Penyusun Naskah Akademik Bagian Hukum Setdakab. Aceh Timur: 1. Drs. BAHRUMSYAH, MM 2. ISKANDAR, SH 3. MB. BANDI HARVIRDAUS, SH 4. MUCHSIN MUCHTAR, SH 5. MUHAMMAD AFANDI, SH 6. SAIFUL ADHAR 7. AGUS JUFRIZAL 8. NURHAYATI
