NASKAH AKADEMIK RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN MUKIM MATANG KEUPULA KECAMATAN MADAT KABUPATEN ACEH TIMUR D I S U S U N OLEH:
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR TAHUN 2013
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya selesailah penulisan Naskah Akademik Rancangan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Naskah akademik ini merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap Rancangan
Qanun
tentang
Pembentukan
Mukim
Matang
Keupula
Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, yang nantinya akan dipergunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan
Qanun
tentang
Pembentukan
Mukim
Matang
Keupula
Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Disadari bahwa selesainya penulisan Naskah Akademik Rancangan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur ini dikarenakan adanya bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih. Harapan penulis dengan telah selesainya penulisan Naskah Akademik Rancangan
Qanun
tentang
Pembentukan
Mukim
Matang
Keupula
Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur diharapkan dapat segera disusun Rancangan
Qanun
tentang
Pembentukan
Mukim
Matang
Keupula
Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang sesuai dengan mekanisme dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintahan Mukim di Aceh dan telah mendapat persetujuan dari Gubernur Aceh melalui Surat Nomor 141/28098 Tanggal 10 Oktober 2012 Perihal Persetujuan Pembentukan Mukim Akibat Pemekaran Dalam Kabupaten Aceh Timur, sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif baru untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam menuju Kabupaten Aceh Timur yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur.
i
Disadari bahwa penulisan Naskah Akademik Rancangan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan adanya saran demi kesempurnaannya.
ii
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………….
i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………….
iii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ………………………………………………….
1
B. Identifikasi Masalah …………………………………………….
4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan
BAB II
Naskah Akademik .................................................................
.4
D. Metode ……………………………………………………......…
5
E. Sistematika …………………………………………………...…
5
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. Kajian Teoretis ………………………………………………….
7
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait ………………...
9
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan ..........................
9
D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik, dan Ekonomi …… 10 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT ............................................................... 12 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS A. Landasan Filosofis …………………………………………….. 16 B. Landasan Sosiologis ………………………………….……….. 17 C. Landasan Yuridis ………………………………………………. 18 BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN ...................................................................... 21
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan ……………………………………………………... 23 B. Saran ……………………………………………………………. 23 DAFTAR PUSTAKA iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sistem
Pemerintahan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Negara
Republik
Republik
Indonesia
Indonesia
menurut
Tahun
1945
mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang besifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan Syari’at Islam, yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah yang mempunyai pengaruh besar bagi perjuangan dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada masyarakat Aceh dalam mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip good governance yaitu transparan, akuntabel, profesional, efektif dan efisien dimaksudkan untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran di Aceh. Dalam hal ini masyarakat Aceh memiliki peran serta seluas-luasnya, baik dalam
merumuskan,
menetapkan,
melaksanakan
maupun
dalam
mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah. Seiring
dengan
semangat
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
dan
Undang-Undang
Nomor
11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah membawa perubahan terhadap
paradigma
penyelenggaraan
pemerintahan,
salah
satu
perubahan mendasar adalah dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, dimana daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
1
Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan
daerah
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Dengan demikian tujuan daripada pemberian otonomi luas kepada daerah adalah agar daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan, agar pelayanan umum dapat berjalan dengan baik dan daya saing daerahnya menjadi kuat, yang
kemudian mempercepat
kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik merupakan hal yang penting dan terkait dengan peran Pemerintah Daerah, salah satu komponen pelayanan publik tersebut adalah melakukan pengaturan (regulasi) di daerahnya terhadap seluruh aspek kehidupan. Adapun penerapan otonomi untuk Aceh ditempuh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ditentukan bahwa : “Kabupaten/Kota adalah bagian dari Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingankepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Penyelenggaraan kepentingan umum dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, tidak akan efektif apabila hanya dilaksanakan secara sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, sebagian tugas-tugas Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai konsekwensi dari pelaksanaan asas desentralisasi. Dengan demikian
pembagian
daerah
Indonesia
menjadi
Provinsi
dan
2
Kabupaten/Kota agar daerah yang bersangkutan dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan didaerahnya masing-masing atas dasar otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa: “Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan dibawah Camat”. Mukim telah memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan revolusi kemerdekaan Aceh pada khususnya dan bangsa serta Negara Indonesia pada umumnya, sehingga perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur Pemerintahan
Aceh sesuai dengan
kedudukan dan kewenangan mukim sebagai pemerintahan adat yang dibentuk melalui gabungan (federasi) gampong. Mukim berfungsi sebagai koordinator dari beberapa gampong, boleh juga dikatakan mukim adalah sebagai mediator/penghubung antara Keuchik
dengan
Imeum
Gampong.
Mukim
merupakan
lembaga
pemerintahan adat yang mengkoordinir para Keuchik dan lembaga lainnya dalam kehidupan sosial dan pengelolaan sumber daya alam. Pada masa kerajaan Aceh, lembaga mukim sangat efektif digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan paradigma yang telah dipaparkan diatas, maka untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang
dalam
Kabupaten Aceh Timur, sudah seharusnya Kabupaten Aceh Timur membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan mekanisme dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintahan Mukim di Aceh yang telah mendapat persetujuan dari Gubernur Aceh melalui Surat Nomor 141/28098 Tanggal 10 Oktober 2012 Perihal Persetujuan Pembentukan Mukim Akibat Pemekaran Dalam Kabupaten Aceh Timur.
3
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul adalah: 1. Perlu dibentuknya suatu qanun yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur; dan 2. Perlunya mengikutsertakan peran masyarakat dalam Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, hal ini dilakukan guna mengoptimalkan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas daerah agar pembangunan di Kabupaten Aceh Timur dapat dikelola dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna.
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Adapun tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur adalah: 1. memberi masukan terhadap Rancangan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur; 2. menyusun kerangka naskah akademik terhadap Rancangan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur; dan 3. merumuskan Rancangan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang dikaji secara ilmiah dan mencakup segala aspek teknis secara ekonomis serta peran masyarakat. Sementara
itu,
kegunaan
penyusunan
naskah
akademik
Rancangan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai acuan atau referensi untuk memberikan gambaran tentang substansi atau materi, gagasan, pokok-pokok pikiran yang perlu dituangkan dalam Rancangan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.
4
D. Metode Dalam
penyusunan
naskah
akademik
ini,
metode
atau
pendekatan yang digunakan adalah melalui suatu kajian ilmiah secara sistematik dan interdisipliner dengan metodologi sebagai berikut: 1. kajian pustaka yaitu pengkajian terhadap peraturan perundangundangan yang terkait dengan Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur; 2. serangkaian kegiatan diskusi; 3. kaji terap pengalaman Kabupaten/Kota yang telah menerapkan Qanun tentang Pembentukan Mukim Baru yang didapatkan melalui proses telaah dokumen-dokumen yang didapatkan melalui berbagai media (internet, proses seminar, dan lain-lain); 4. analisis dan evaluasi; dan 5. penyusunan naskah. Penyusunan materi naskah akademik juga memperhatikan kaidah-kaidah hukum, bisnis, kelembagaan dan mempertimbangkan peran serta masyarakat.
E. Sistematika Naskah akademik ini ditulis sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode dan sistematika. Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, berisi uraian tentang kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundangundangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.
5
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Bab VI Penutup, bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisa naskah akademik. Daftar Pustaka, memuat buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet, yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.
6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A. Kajian Teoretis Indonesia sejak dulu mempunyai keragaman ribuan komunitas lokal (mukim, gampong, huta, sosor, nagari, marga, desa, binua, lembang, negeri, dan seterusnya) sebagai self-governing community yang berbasis pada adat. Masing-masing komunitas lokal adat itu secara otonom mempunyai pranata lokal (hukum adat) yang digunakan untuk mengatur dan mengurus kepemilikan dan pembagian sumber daya lokal secara kolektif, struktur dan tata pemerintahan yang bersifat komunitarian maupun
hubungan
solidaritas
sosial.
sosial
yang
Prinsip
mengutamakan
dasar
pengaturan
komunalitas dan dan
pengurusan
(self-governing community) lokal itu adalah mengedepankan kebaikan bersama
(bukan
kebebasan
individu),
keseimbangan
hubungan
antarorang maupun antara manusia dengan Tuhan dan alam sekitar serta keberlanjutan pengelolaan (pemanfaatan, distribusi dan perawatan) sumber daya alam. Setiap bentuk dan nama komunitas lokal juga sebagai identitas lokal bersama yang mengandung nilai-nilai, norma dan simbolsimbol ekspresif sebagai sebuah ikatan sosial (social bonding) yang berguna untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial. Bagi masyarakat lokal, identitas adalah harga diri dan “senjata” untuk menghadapi kekuatan asing dari luar. Nilai, norma dan simbol-simbol ekspresif yang terkandung dalam identitas lokal memberikan justifikasi bagi tindakan-tindakan dimasa lalu, menjelaskan tindakan masa sekarang dan pedoman untuk menyeleksi pilihan-pilihan dimasa depan.
Tahun
Dengan
telah
2006
tentang
disahkannya Pemerintahan
Undang-Undang Aceh
Nomor
berkonsekwensi
11 pada
diberikannya kedudukan hukum yang kuat terhadap Pemerintahan Mukim dalam
sistem
Pemerintahan
Aceh.
Undang-Undang
Nomor
11
Tahun 2006 tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Pada butir ke 1.1.6 pada Nota Kesepahaman tersebut ditegaskan bahwa “Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh
7
dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan hukum terkini Aceh. Pada masa yang lalu mukim pernah mendapat kedudukan hukum dalam Adat Meukuta Alam. Setelah terbentuknya Negara Indonesia, keberadaan mukim tetap diakui dan dipertahankan oleh Residen Aceh melalui Peraturan Karesidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946. Sekalipun eksistensi mukim pernah mengalami proses reduksi bahkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dihilangkan sama sekali eksistensinya, namun keberadaan mukim secara faktual tetap diakui dan dipertahankan oleh masyarakat Aceh. Mukim sebagai lembaga yang membawahi gabungan (federasi) gampong menjalankan kekuasaan keluar, yaitu menangani halhal yang berada di luar kekuasaan pemerintahan gampong. Kekuasaan di luar wilayah kewenangan gampong itu antara lain mengatur hubungan antargampong,
hubungan
gampong
dengan
pihak
luar
dalam
menyelesaikan persoalan-persoalan/perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di gampong. Mukim sebagai bentuk gabungan (federasi) gampong mempunyai cakupan wilayah yang lebih besar, terutama kontrol sumber daya alam dan ekologi. Sumber daya alam yang ada dalam wilayah mukim mencakup : blang (sawah), uteun (hutan), krueng (sungai), lampoh (kebun), neuhen (tambak), batu sungai, anoe itam (pasir hitam), meurabee (padang), rawa-rawa, lancang sira, batu gunung, postland, dan sebagainya. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, “Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan dibawah Camat”. Sebuah
mukim
dapat
diberikan
penugasan
ataupun
pendelegasian dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, sedangkan terhadap mukim yang dibentuk karena pemekaran atau karena alasan lain maka akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari mukim itu sendiri.
8
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Pembentukan
Qanun
Kabupaten
Aceh
Timur
tentang
Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, telah memenuhi persyaratan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan, disamping itu pembentukan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, juga telah memenuhi persyaratan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yaitu transparan, akuntabel, profesional, efektif dan efisien. Dalam hal ini masyarakat di Kabupaten Aceh Timur memiliki peran serta seluas-luasnya, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pembentukan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula
Kecamatan
Madat
Kabupaten
Aceh
Timur
dalam
penyelenggaraannya harus diupayakan untuk segera dilaksanakan karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang berbunyi: (1) Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong. (2) Mukim dipimpin oleh Imeum Mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh Tuha Peut Mukim atau nama lain. (3) Imeum Mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
9
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi dan kelengkapan mukim diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Imeum Mukim diatur dengan Qanun Aceh. Selanjutnya Pembentukan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur telah memenuhi
persyaratan
asas
pembentukan
peraturan
perundang-
undangan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan, serta telah memenuhi persyaratan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparan, akuntabel, profesional, efektif dan efisien. Disamping itu, pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur telah sesuai dengan mekanisme dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintahan Mukim di Aceh dan telah mendapat persetujuan dari Gubernur Aceh melalui surat Nomor 141/28098 Tanggal 10 Oktober 2012 Perihal Persetujuan Pembentukan Mukim Akibat Pemekaran Dalam Kabupaten Aceh Timur.
D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi Pembentukan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur secara sosial, politik dan ekonomi merupakan bagian daripada pengaturan dan penataan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat dalam Kabupaten Aceh Timur. Disamping itu, pembentukan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan
Madat
Kabupaten
Aceh
Timur
bertujuan
untuk
mengoptimalkan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas daerah agar pembangunan di Kabupaten Aceh Timur dapat dikelola dengan lebih
10
berdaya guna dan berhasil guna, sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif baru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam Kabupaten Aceh Timur dan memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh
Timur
sebagai
pelayan
masyarakat
(public
service)
serta
mengupayakan pemberdayaan (empowerment) akan peningkatan mutu yang
efektif
dan
efisien
dalam
pelaksanaan
penyelenggaraan
Pemerintahan dalam Kabupaten Aceh Timur, maka sudah seharusnya Pemerintah
Kabupaten
Aceh
Timur
membentuk
Qanun
tentang
Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.
11
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum,
konsekwensi yuridis dari
pernyataan tersebut maka setiap tindakan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada aturan hukum. Pemerintah adalah keseluruhan sistem pelaksanaan kekuasaan dan wewenang, baik mekanisme maupun prosedurnya didalam organisasi kenegaraan yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Adapun tugas pemerintah adalah menyelenggarakan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, masyarakat dan Negara. Pelaksanaan kepentingan umum oleh Negara merupakan tugas pokok Negara dalam rangka pelaksanaan tujuan Negara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Negara melindungi segenap
bangsa
Indonesia
dan
seluruh
tumpah
darah
Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum …”. Penyelenggaraan kepentingan umum, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, tidak akan efektif apabila hanya dilaksanakan secara sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, sebagian tugas-tugas Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada daerah sebagai konsekwensi dari pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dinyatakan bahwa: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian tujuan pembagian daerah Indonesia menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah agar daerah yang bersangkutan dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan didaerahnya masing-masing atas dasar otonomi daerah. Untuk mengimplementasikan otonomi daerah, 12
pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah,
yang
materinya
berupa
pelimpahan
wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dalam semua sektor kehidupan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Didalam
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 2 ditentukan bahwa: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masingmasing mempunyai pemerintahan daerah. (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan
Pemerintah,
dengan
tujuan
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dengan demikian tujuan pemberian otonomi luas kepada daerah adalah agar daerah dapat mengelola wewenangnya sendiri, sehingga pelayanan umum dapat berjalan dengan baik, daya saing daerah menjadi kuat, dan pada akhirnya dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik merupakan hal yang penting dan terkait dengan peran Pemerintah Daerah, salah satu komponen pelayanan publik tersebut adalah melakukan pengaturan (regulasi) didaerahnya terhadap seluruh aspek kehidupan. Adapun penerapan otonomi untuk Aceh ditempuh melalui UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ditentukan bahwa : “Kabupaten/Kota adalah bagian dari Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan-kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ditentukan bahwa : “Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 13
dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah”. Oleh karena itu, maka Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengurus semua urusan publik. Penyelenggaraan kepentingan umum dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, tidak akan efektif apabila hanya dilaksanakan secara sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, sebagian tugas-tugas Pemerintah
Pusat
dilimpahkan
kepada
Pemerintah
Daerah
sebagai
konsekwensi dari pelaksanaan asas desentralisasi. Dengan demikian pembagian daerah Indonesia menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota agar daerah yang bersangkutan dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan didaerahnya masing-masing atas dasar otonomi daerah. Berdasarkan
Pasal
1
angka
16
Undang-Undang
Nomor
11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, “Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan dibawah Camat”. Selanjutnya
didalam
Pasal
114
Undang-Undang
Nomor
11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah ditegaskan bahwa: (1) Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong. (2) Mukim dipimpin oleh Imeum Mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh Tuha Peut Mukim atau nama lain. (3) Imeum Mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. (4) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
organisasi,
tugas,
fungsi
dan
kelengkapan mukim diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Imeum Mukim diatur dengan Qanun Aceh. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah diberi kewenangan untuk melakukan pengaturan terhadap pembentukan
mukim
baru
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
kemukiman secara demokratis dan partisipasif yang berlandaskan sejarah dan adat yang telah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh secara turun temurun.
14
Sesuai dengan salah satu tujuan Negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga setiap orang memperoleh kesempatan yang sama dalam memenuhi kebutuhan hidup
melalui pelayanan publik
(public servant) oleh Negara dan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, maka Pemerintah
Kabupaten
Aceh
Timur
dalam
upaya
untuk
mencapai
kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Timur yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk melakukan penataan terhadap pelayanan publik, salah satu kewenangan yang diberikan yaitu mengatur tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang sesuai dengan mekanisme dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintahan Mukim di Aceh.
15
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS Suatu peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan berlaku dan berdaya guna apabila dasar pembentukannya memenuhi persyaratan yang ditentukan Tahun
oleh
2011
undang-undang.
tentang
Dalam
Pembentukan
Undang-Undang
Peraturan
Nomor
12
Perundang-Undangan
ditekankan pentingnya dasar pemikiran secara filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan tersebut dapat berlaku efektif dan diterima oleh masyarakat. A. Landasan Filosofis Mukim memiliki peranan yang bersifat sentral dalam sistem pemerintahan lokal Aceh yang meliputi peran administrasi pemerintahan, adat dan hukom. Dalam bidang administrasi, semua surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah dikeluarkan oleh Imeum Mukim atau disahkan oleh Imeum Mukim setelah terlebih dahulu diperiksa status tanah yang diperjualbelikan melalui Keuchik atau lembaga lainnya sesuai dengan kedudukan tanah. Dalam bidang adat, mukim merupakan rujukan dari setiap perkara adat yang belum dapat diselesaikan di tingkat gampong. Mukim juga ikut mengatur kawasan bersama berupa padang meurabe, gle, blang dan tanoh-tanoh yang berada di bawah penguasaan mukim atau berada di luar penguasaan gampong. Dalam bidang hukom, mukim menjadi tempat penyelesaian hal-hal yang berhubungan dengan agama, seperti masalah warisan, pernikahan, perceraian, pasakh dan rujuk, serta mengurus harta umat yang berada di bawah penguasaan mukim. Sesuai dengan salah satu tujuan Negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga setiap orang memperoleh kesempatan yang sama dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui pelayanan publik (public servant) oleh Negara. Konsekwensi dari hal tersebut maka pemerintah dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial diberikan kewenangan untuk melakukan penataan terhadap pelayanan publik, salah satu kewenangan
yang diberikan
yaitu mengatur tentang
Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang sesuai dengan mekanisme dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintahan Mukim di Aceh. 16
Sebuah mukim dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, sedangkan terhadap mukim yang dibentuk karena pemekaran atau karena alasan lain maka akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari mukim itu sendiri. Pembentukan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur merupakan bagian daripada pengaturan dan penataan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
serta
mewujudkan
aspirasi
masyarakat
dalam
Kabupaten Aceh Timur.
B. Landasan Sosiologis Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Rancangan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula
Kecamatan
Madat
Kabupaten
Aceh
Timur
menjawab
permasalahan tentang kepastian hukum terhadap Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang sesuai dengan mekanisme dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintahan Mukim di Aceh, dimana dengan dibentuknya qanun ini bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan
dan
pelayanan
masyarakat
dibidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat dalam Kabupaten Aceh Timur, sehingga nantinya diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Aceh Timur dapat berjalan secara optimal dan efektif. Adapun pertimbangan sosiologis yang mendasari hal tersebut yaitu: 1. Secara geografis, demografis dan geologis Kabupaten Aceh Timur merupakan daerah yang sedang dalam proses pembangunan. Oleh karena itu dibutuhkan payung hukum yang tepat dan sesuai dengan kondisi saat ini yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur; dan 17
2. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas daerah agar dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan. Partisipasi publik (masyarakat) merupakan elemen yang sangat prinsipil dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, sehingga diperlukan adanya landasan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan hanya akan terwujud apabila masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya partisipasi tersebut. Oleh karena itu, harus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur agar masyarakat di Kabupaten Aceh Timur ikut berperan aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Aceh Timur. C. Landasan Yuridis Undang-Undang
Pemerintahan
Aceh
telah
memberikan
kewenangan antara lain Pemerintah telah mendelegasikan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada Pemerintah Aceh, kecuali yang masih tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Kewenangan yang didelegasikan itu adalah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri. Kajian yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Qanun
tersebut
mempunyai
landasan
hukum
yang
kuat
untuk
diberlakukan di Kabupaten Aceh Timur. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 18
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nomor
(Lembaran 59,
Negara
Tambahan
Republik
Lembaran
Indonesia
Negara
Tahun
Republik
2008
Indonesia
Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 10. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7);
19
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38); 12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan-Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 25); 13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor
Tahun 2012 tentang
Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor
).
20
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
Arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, antara lain: Bab I. Ketentuan Umum Pada Bab ini dimuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Bab II. Pembentukan dan Batas Wilayah Pada Bab ini dijelaskan mengenai Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dan batas-batas wilayahnya. Bab III. Pembiayaan Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai pembiayaan yang dibutuhkan dalam Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Bab IV. Ketentuan Penutup Pada Bab ini dijelaskan mengenai pemberlakuan Qanun dan pengundangannya dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur. Adapun sasaran yang akan diwujudkan dari pembentukan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur adalah: 1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service). Peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan syarat mutlak yang harus diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam proses pembangunan;
21
2. Meningkatkan
kesejahteraan
dan
pelayanan
masyarakat
dibidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas daerah agar dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan; dan 3. Terciptanya kepastian hukum dan memberikan pedoman yang jelas terhadap Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang sesuai dengan mekanisme dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintahan Mukim di Aceh.
22
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Tujuan
Pemerintah
Kabupaten
Aceh
Timur
dalam
rangka
meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas daerah, harus segera diwujudkan dengan berbagai cara dan salah satunya adalah melalui Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang sesuai dengan mekanisme dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintahan Mukim di Aceh, agar dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Aceh Timur. 2. Perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum, pedoman yang jelas dan sesuai dengan kondisi saat ini terhadap Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur perlu segera dibentuk.
B. Saran 1. Pembentukan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagai pelayan masyarakat (public service) serta mengupayakan pemberdayaan (empowerment) akan peningkatan mutu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kabupaten Aceh Timur, perlu segera diwujudkan.
23
2. Pembentukan Qanun dimaksud harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kepastian hukum, pedoman yang jelas dan sesuai dengan kondisi saat ini bagi antartataran Pemerintahan
dan
Masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. 3. Pembentukan Qanun tentang Pembentukan Mukim Matang Keupula Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif baru untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam menuju Kabupaten Aceh Timur yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga
dengan
sendirinya
dapat
meningkatkan
dan
mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur.
24
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku 1. Rani Usman, Sejarah Peradaban Aceh, Yayasan Obor Jakarta, Jakarta 2003. 2. HM. Sjaiful Rachman, Pembangunan dan Otonomi daerah Realisasi Program Kabinet Gotong Royong, Yayasan Pandur Siwah, Jakarta, 2004. 3. Jimly Assiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
B. Peraturan Perundang-Undangan 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633). 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 5. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7).
25
C. Internet 1. Pemerintah Provinsi Aceh, Naskah Akademik Rancangan Qanun Aceh tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota di Aceh, Banda Aceh, 2010 (http://www. Indonusa. ac. id./home/index.php? Option = comcontent & task=view&id=592&internid=56). 2. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Jakarta, 2006 (http://www. Parlemen.net).
26
Tim Penyusun Naskah Akademik Bagian Hukum Setdakab. Aceh Timur: 1. Drs. BAHRUMSYAH, MM 2. ISKANDAR, SH 3. MB. BANDI HARVIRDAUS, SH 4. MUCHSIN MUCHTAR, SH 5. MUHAMMAD AFANDI, SH 6. SAIFUL ADHAR 7. AGUS JUFRIZAL 8. NURHAYATI
