NASKAH AKADEMIK RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2032 D I S U S U N
OLEH: TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR TAHUN 2013
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat
dan
karunia-Nya
selesailah
penulisan
Naskah
Akademik
Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032. Naskah akademik ini ditujukan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 20122032. Disadari
bahwa
selesainya
penulisan
naskah
akademik
ini
dikarenakan adanya bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih. Harapan penulis dengan telah selesainya penulisan naskah akademik ini, dapat segera disusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Dilihat dari segi materi maupun teknis penulisannya, naskah akademik ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan adanya saran demi kesempurnaannya.
i
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................
i
DAFTAR ISI .........................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang..................................................................
1
B. Identifikasi Masalah ..........................................................
4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah
BAB II
Akademik ..........................................................................
4
D. Metode..............................................................................
5
E. Sistematika .......................................................................
6
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. Kajian Teoretis..................................................................
7
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait .....................
8
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan ......................
9
D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi ....
10
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT ...........................................................
12
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
BAB V
A. Landasan Filosofis............................................................
16
B. Landasan Sosiologis.........................................................
17
C. Landasan Yuridis ..............................................................
18
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN ................................................................
BAB VI
21
PENUTUP A. Kesimpulan .....................................................................
24
B. Saran ...............................................................................
25
DAFTAR PUSTAKA...............................................................................
26 ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kabupaten Aceh Timur merupakan wilayah administratif yang pembentukannya berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. Setelah Pemindahan Kabupaten Aceh Timur dari Kota Langsa ke wilayah Kecamatan Idi Rayeuk, telah terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam pola pemanfaatan ruang, oleh karena itu perlu adanya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien yang diwujudkan melalui proses penataan ruang yang optimal. Luas wilayah Kabupaten Aceh Timur berdasarkan perhitungan sistem informasi geografis adalah 5.427,26 km2 (lima ribu empat ratus dua puluh tujuh koma dua puluh enam kilometer persegi) yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Kecamatan, 51 (lima puluh satu) Mukim dan 512 (lima ratus dua belas) Gampong. Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Timur terdiri dari: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka; b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang; c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa; dan d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berwenang menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya dan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur serta penyelaras kebijakan dengan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur juga berfungsi
sebagai
pedoman
dalam
penyusunan
Rencana 1
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang dinyatakan bahwa Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Dengan demikian perencanaan tata ruang wilayah merupakan susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarki dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara
dan sumber daya alam lainnya. Sesuai dengan fungsinya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur harus dapat menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan di Kabupaten Aceh Timur baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian,
arahan
dari
rencana
tata
ruang
lebih
lanjut
perlu
dioperasionalkan dalam penyusunan indikasi program pembangunan. Indikasi program pembangunan dalam implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur dimaksudkan sebagai panduan program yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan penataan ruang. Penyusunan indikasi program jangka menengah dan jangka panjang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan tata ruang; b. rencana struktur dan pola ruang; c. rencana penetapan kawasan strategis; dan d. kemampuan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam pembiayaan pembangunan. 2
Penyusunan
program
pembangunan
tidak
terlepas
dari
kebijaksanaan pembangunan yang telah digariskan dalam visi dan misi pembangunan di Kabupaten Aceh Timur. Demikian pula perumusan ini perlu memperhatikan program-program yang telah disusun oleh instansi-instansi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah atau pada Provinsi Aceh. Indikasi program-program pembangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur dijabarkan
secara
sektoral
di
berbagai
kawasan
atau
wilayah
pengembangan. Jangka waktu perencanaan program adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2032, yang dijabarkan dalam 4 (empat) kali program. Program-program ini selanjutnya menjadi panduan bagi penyusunan program dan kegiatan pembangunan, terutama yang berskala besar. Tujuan Umum Penataan Ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang, adalah: a. aman, masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman; b. nyaman, memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai; c. produktif, proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga
mampu
memberikan
nilai
tambah
ekonomi
untuk
kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing; dan d. berkelanjutan, kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini namun juga generasi yang akan datang. Berdasarkan kondisi umum yaitu dengan melihat potensi wilayah dan isu strategis baik yang bersifat internal seperti permasalahan maupun faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan barbagai kondisi regional serta untuk menjawab berbabagai isu pembangunan yang berkembang, maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 adalah menjadikan Kabupaten Aceh Timur sebagai pusat kawasan agropolitan dan minapolitan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. 3
Seiring dengan paradigma yang telah dipaparkan diatas, maka sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan optimasi dan sinergi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur
secara
berkelanjutan
dan berwawasan
lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul adalah: 1. perlunya menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang di wilayah Kabupaten Aceh Timur yang efektif dan efisien, yang diwujudkan melalui proses penataan ruang yang optimal; 2. perlunya
mengendalikan
serta
memanfaatkan
ruang
dalam
pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur yang diharapkan, guna untuk keserasian pembangunan wilayah Kabupaten Aceh Timur dengan wilayah sekitarnya dan terwujudnya tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur yang berkualitas; 3. perlu dibentuknya suatu qanun yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur; dan 4. perlunya mengikutsertakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap penataan ruang, hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi perumusan kebijakan perencanaan tata ruang Kabupaten Aceh Timur agar dapat dikelola dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna.
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Adapun tujuan penulisan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032, adalah: 4
1. memberi masukan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032; 2. menyusun kerangka Naskah Akademik terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032; dan 3. merumuskan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 20122032 yang dikaji secara ilmiah dan mencakup segala aspek teknis, ekonomis serta peran serta masyarakat. Secara umum, kegunaan penulisan naskah akademik adalah memberikan masukan yang diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk meningkatkan pembangunan antarsektor dan antarwilayah dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Aceh Timur.
D. Metode Dalam
penyusunan
naskah
akademik
ini,
metode
atau
pendekatan yang digunakan adalah melalui suatu kajian ilmiah secara sistematik dan interdisipliner, dengan metodologi sebagai berikut: 1. kajian pustaka yaitu pengkajian terhadap peraturan perundangundangan yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032; 2. serangkaian kegiatan diskusi; 3. kaji terap pengalaman kabupaten/kota dalam pemanfaatan ruang yang didapatkan melalui proses telaah dokumen-dokumen dari berbagai media (internet, proses seminar, dll); 4. analisis dan evaluasi; dan 5. penyusunan naskah. Penyusunan materi naskah akademik juga memperhatikan kaidah-kaidah hukum, kelembagaan dan mempertimbangkan peran serta masyarakat.
5
E. Sistematika Naskah akademik ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode dan sistematika. Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, berisi uraian tentang kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundangundangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan
pengaturan
materi
dan
susunan
Rancangan
Qanun
Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032. Bab VI Penutup, bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisa naskah akademik. Daftar Pustaka, memuat buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet, yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.
6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A. Kajian Teoretis Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan
meningkatkan
keserasian,
keselarasan
dan
keseimbangan
subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada, dikarenakan pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan. Pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan
ruang
yang
dapat
memadukan
berbagai
kebijakan
pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya
yang
tersedia
pada
ruang,
namun
dinamika
perubahan
pemanfaatan ruang tidak selalu mengarah pada optimasi pemanfaatan sumber daya yang ada, hal ini terutama disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan akan ruang sejalan dengan perkembangan kegiatan budidaya sementara keberadaan ruang bersifat terbatas. Dalam menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan akan lahan 7
menuju kondisi optimal, maka perencanaan pemanfaatan ruang dilakukan
melalui
pendekatan
komprehensif
yang
memadukan
pendekatan sektoral dan pendekatan ruang. Dalam hal ini perencanaan tata ruang merupakan upaya untuk memadukan dan menyerasikan kegiatan antarsektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang.
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Adapun yang menjadi asas pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2013 didasarkan pada 4 (empat) asas, antara lain: a. asas manfaat yaitu menjadikan wilayah Kabupaten Aceh Timur melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pola pemanfaatan ruang; b. asas keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitaas pemanfaatan ruang; c. asas
kelestarian
yaitu
menciptakan
hubungan
yang
serasi
antarmanusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitaas pemanfaatan ruang; dan d. asas keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang. Selain asas-asas sebagaimana tersebut diatas, pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2013 juga telah memenuhi persyaratan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan,
asas
dapat
dilaksanakan,
asas
kedayagunaan
dan
kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2013 dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) 8
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyebutkan bahwa
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan
rencana
rinci
tersebut
dimaksudkan
sebagai
operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya serta disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda. Pemberian
insentif
dimaksudkan
sebagai
upaya
untuk
memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan 9
dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah. Bentuk insentif tersebut antara lain dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan dan
pemberian
perangkat
penghargaan.
untuk
mencegah,
Disinsentif membatasi
dimaksudkan pertumbuhan
sebagai dan/atau
mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana serta pengenaan kompensasi dan penalti. Pengenaan
sanksi,
yang
merupakan
salah
satu
upaya
pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang akan tetapi juga dikenakan kepada pejabat pemerintah yang berwenang, yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 secara sosial, politik dan ekonomi merupakan bagian pengaturan dan penataan wilayah. Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur harus dapat menjadi pedoman
dan
dasar
bagi
penyusunan
rencana
dan
program
pembangunan di Kabupaten Aceh Timur baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, arahan dari rencana tata ruang lebih lanjut perlu dioperasionalkan dalam penyusunan indikasi program pembangunan. Indikasi program-program pembangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur dijabarkan secara sektoral di berbagai kawasan atau wilayah pengembangan. Jangka waktu perencanaan program adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2032, yang dijabarkan dalam 4 10
(empat) kali program. Program-program ini selanjutnya menjadi panduan bagi penyusunan program dan kegiatan pembangunan, terutama yang berskala besar. Adapun implikasi yang dapat diperoleh dari pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032, antara lain: 1. penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah berdasarkan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat; 2. penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur bertujuan untuk mengembangkan bidang pemukiman penduduk, perdagangan dan jasa,
pergudangan,
perindustrian,
transportasi,
pendidikan,
wisata/rekreasi, pertambakan/perikanan, pertanian serta konservasi; 3. memberi arah yang jelas dalam proses pembangunan wilayah Kabupaten Aceh Timur dengan wilayah sekitarnya dan terwujudnya tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur yang berkualitas; 4. memberi pemahaman yang jelas tentang kedudukan dan fungsi penataan ruang yang merupakan upaya untuk memadukan dan menyerasikan kegiatan antarsektor agar dapat saling menunjang serta
untuk
mengatasi
konflik
berbagai
kepentingan
dalam
pemanfaatan ruang; dan 5. sebagai
pedoman
dalam
menyusun
program
kerja
yang
komprehensif, terpadu dan tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur yang islami, bermartabat, adil dan demokratis berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta sebagai wujud implementasi MoU Helsinki untuk Kesejahteraan seluruh rakyat di Kabupaten Aceh Timur.
11
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah
membawa
perubahan
terhadap
paradigma
penyelenggaraan
pemerintahan, salah satu perubahan mendasar adalah dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, dimana daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota, meliputi: a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; b. perencanaan dan pengendalian pembangunan; c.
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penataan ruang pada hakekatnya didasarkan pada karakteristik,
daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang
sesuai
akan
meningkatkan
keserasian,
keselarasan
dan
keseimbangan subsistem. Hal ini berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Selanjutnya kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam menyelenggarakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak terlepas dari Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (4),menyebutkan bahwa: (1) Kewenangan
pemerintah
kabupaten/kota
dalam
perencanaan,
pengaturan, penetapan dan pemanfaatan tata ruang kabupaten/kota memperhatikan: a. adat budaya setempat; b. penyediaan tanah untuk fasilitas sosial dan umum, jaringan prasarana jalan, pengairan, dan utilitas; c. keberpihakan kepada masyarakat miskin; 12
d. daerah-daerah rawan bencana; e. penyediaan kawasan lindung dan ruang terbuka hijau serta untuk pelestarian taman nasional; f. pemberian insentif dan disinsentif; g. pemberian sanksi; dan h. pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan,
baik
oleh
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
maupun
masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang sebagai dasar Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mengelola serta memanfaatkan ruang wilayah yang ada. Pemanfaatan ruang ditujukan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah dan untuk mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Kabupaten Aceh Timur dengan wilayah sekitarnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa: (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota. (2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota; b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan 13
c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan: a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya. (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota: a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. (6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan diatas kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur adalah: a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana program jangka panjang nasional, provinsi dan kabupaten, penyelaras bagi kebijakan rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Timur sampai pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan; b. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusunan peraturan zonasi kawasan, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan dan masterplan kawasan; dan c.
sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antarwilayah lain yang berbatasan dengan kebijakan pemanfaatan
14
ruang kabupaten, lintas kecamatan dan lintas ekosistem serta kawasan strategis Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan sebagaimana
telah
dikemukakan
diatas,
maka
sudah
seharusnya
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 dalam rangka meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem, keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur dengan wilayah sekitarnya serta sebagai pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan di Kabupaten Aceh Timur baik jangka menengah maupun jangka panjang.
15
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
A. Landasan Filosofis Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah Public Service Function (fungsi pelayanan masyarakat), development function (fungsi pembangunan) dan protection function (fungsi perlindungan). Good Governance akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai objective and subjective responsibility. Responsibility objectif bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (external controls) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan three es (economy, efficiency and effectiveness)
dari
organisasi
perangkat
daerah
dapat
tercapai
(Denhardt, 2003). Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007
tentang
Penataan
Ruang
dinyatakan
bahwa
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, dengan: a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Pengembangan dan pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
kabupaten/kota
merupakan
kewenangan
pemerintah
kabupaten/kota itu sendiri dengan memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. 16
Struktur ruang wilayah kabupaten/kota merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten/kota dan jaringan prasarana wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah
kabupaten/kota
selain
untuk
melayani
kegiatan
skala
kabupaten/kota yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten/kota dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya kabupaten/kota.
merupakan Rencana
kewenangan
struktur ruang
pemerintah wilayah
daerah
kabupaten/kota
memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
B. Landasan Sosiologis Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur
Tahun
2012-2032
menjawab
permasalahan
tentang
penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari aspek sosiologis, hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah bahwa setiap orang, kelompok dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini partisipasi masyarakat adalah untuk berperan serta 17
dalam penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur yang diharapkan dalam berbagai aspek.
C. Landasan Yuridis Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Qanun
Kabupaten
Aceh Timur
Rencana
Tata
Ruang Wilayah
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan di Kabupaten Aceh Timur. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom
Kabupaten-Kabupaten
Dalam
Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom
Propinsi
Atjeh
dan
Perubahan
Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
18
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 19
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 15. Peraturan
Pemerintah
Nomor
15
Tahun
2010
tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 38); Dengan adanya Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan wilayah dalam Kabupaten Aceh Timur. Dipihak lain dengan adanya Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 masyarakat akan memahami pentingnya perencanan.
20
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN Arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 , antara lain: Bab I. Ketentuan Umum Pada bab ini dimuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032. Bab II. Asas Penataan Ruang Kabupaten Pada bab ini dijelaskan mengenai asas-asas penataan ruang Kabupaten Aceh Timur. Bab III. Fungsi dan Kedudukan RTRW Kabupaten Pada bab ini dijelaskan mengenai fungsi dan kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur. Bab IV. Ruang Lingkup Penataan Ruang Kabupaten Pada bab ini dijelaskan mengenai ruang lingkup penataan ruang willayah Kabupaten Aceh Timur. Bab V. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Aceh Timur. Bab VI. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur. Bab VII. Rencana Pola Ruang Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana pola ruang Kabupaten Aceh Timur. Bab VIII. Penetapan Kawasan Strategis Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana pengembangan kawasan strategis yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur. Bab IX. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur. 21
Bab X. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada
bab
ini
dijelaskan
mengenai
ketentuan
pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur. Bab XI. Kelembagaan Pada bab ini dijelaskan mengenai pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam rangka mengkoordinasi penyelenggaraan
penataan
ruang
dan
kerja
sama
antarsektor/
antardaerah bidang penataan ruang. Bab XII. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat Pada Bab ini dijelaskan mengenai hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang di Kabupaten Aceh Timur. Bab XIII. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pada bab ini dijelaskan mengenai kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan sistem informasi untuk mempublikasikan secara terbuka rencana tata ruang Kabupaten Aceh Timur kepada masyarakat sebagai informasi publik. Bab XIV. Penyelesaian Sengketa Pada bab ini dijelaskan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa penataan ruang di Kabupaten Aceh Timur. Bab XV. Ketentuan Pidana Pada bab ini dijelaskan mengenai ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur. Bab XVI. Ketentuan Lain-Lain Pada bab ini dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 20122032. Bab XVII. Ketentuan Peralihan Pada bab ini dijelaskan mengenai ketentuan peralihan yang berlaku dan berkaitan dengan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032.
22
Bab XVIII. Ketentuan Penutup Pada bab ini dijelaskan mengenai pemberlakuan dan pengundangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 dalam lembaran daerah Kabupaten Aceh Timur.
23
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah
Kabupaten
Aceh
Timur
Tahun
2012-2032
merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa “Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten”; 2. penataan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan rencana struktur dan pemanfaatan ruang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur dan penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan pengembangan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur yang diharapkan; 3. arahan pengembangan dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Aceh Timur merupakan pedoman bagi penggunaan ruang di setiap wilayah pengembangan Kabupaten Aceh Timur yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumber daya alam berasaskan keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antarkegiatan bagian wilayah Kabupaten Aceh Timur yang lebih berimbang
dan
proporsional
tanpa
mengganggu
kelestarian
lingkungan; dan 4. perlu dibentuknya Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Recana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2013 dalam
rangka
Menengah
penyusunan
(RPJM)
Rencana
Kabupaten
Aceh
Pembangunan Timur
dan
Jangka pedoman
24
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur. B. Saran 1. perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta semua aspirasi masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Dalam pengelolaan dan pengendalian, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur beserta pihak swasta dan masyarakat dapat berperan aktif serta menjaga semua yang terkandung didalamnya baik sumber daya alam maupun buatan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik. 2. pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 diharapkan dapat
menjadi
sebuah
alternatif
baru
dalam
mewujudkan
pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur dalam berbagai aspek khususnya dalam mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur; dan 3. pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2012-2032 diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam menuju Kabupaten Aceh Timur yang efektif
dan
efisien
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur.
25
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku 1. Prof. DR. H. Sri Soemantri M, SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, PT. Alumni, Bandung, 2006. 2. Rahimullah, SH, M.Si, Hukum Tata Negara Ilmu PerundangUndangan Versi Amandemen UUD 1945, PT. Gramedia, Jakarta, 2007. 3. Prof. DR. I Gede Pantja Astawa, SH, MH dan Suprin Na’a, SH, MH, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2008. 4. Komisi Pemberantasan Korupsi, Meningkatkan Kapasitas Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Dalam Konteks Pencegahan Korupsi, Jakarta, 2008. 5. Prof. DR. H. Dahlan Thaib, SH, M.Si, Jazim Hamidi, SH, M.Hum dan Hj. Ni’matul Huda, SH, M.Hum, Teori dan Hukum Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. 6. Prof. DR. M. Solly Lubis, SH, Ilmu Pengetahuan PerundangUndangan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
B. Peraturan Perundang-Undangan 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633). 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
26
C. Internet 1. http:// informasi - syarif. blogspot. Com / 2011 / 04 /kajian - yuridis sistem- pemerintahan. html. 2. http://www.scribd.com/doc/72179674/223-Doc-1. 3. http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh.
27
Tim Penyusun Naskah Akademik Bagian Hukum Setdakab. Aceh Timur: 1. Drs. BAHRUMSYAH, MM 2. ISKANDAR, SH 3. MB. BANDI HARVIRDAUS, SH 4. MUCHSIN MUCHTAR, SH 5. MUHAMMAD AFANDI, SH 6. SAIFUL ADHAR 7. AGUS JUFRIZAL 8. NURHAYATI
