NASKAH AKADEMIK RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG SISTEM PENDIDIKAN DAYAH
D I S U S U N
OLEH:
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR TAHUN 2013
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya selesailah penulisan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah. Naskah akademik ini ditujukan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah. Disadari
bahwa
selesainya
penulisan
naskah
akademik
ini
dikarenakan adanya bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih. Harapan
penulis dengan
telah
selesainya
penulisan
naskah
akademik ini, dapat segera disusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah, dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan kesamaan persepsi dalam peningkatan mutu dan pengembangan potensi dayah sesuai dengan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan bahwa Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilihat dari segi materi maupun teknis penulisannya, naskah akademik ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan adanya saran demi kesempurnaannya.
i
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................................
i
DAFTAR ISI .........................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................
1
B. Identifikasi Masalah ........................................................
3
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan
BAB II
Naskah Akademik ...........................................................
3
D. Metode ............................................................................
4
E. Sistematika .....................................................................
4
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. Kajian Teoretis ................................................................
6
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait ...................
7
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan .....................
7
D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi ...
8
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT .........................................................
9
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
BAB V
A. Landasan Filosofis ..........................................................
11
B. Landasan Sosiologis ......................................................
12
C. Landasan Yuridis ............................................................
12
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN ................................................................
15
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan .....................................................................
18
B. Saran ...............................................................................
18
DAFTAR PUSTAKA...............................................................................
19
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Aceh merupakan satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan Syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh sebagai satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan sekaligus bersifat istimewa telah mempunyai berlandaskan
pengaturan
Pemerintahan
Undang-Undang
Nomor
Daerah 44
Tahun
tersendiri 1999
yang tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang bertujuan untuk memberikan landasan bagi Provinsi Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan daerah. Kebijakan daerah tersebut merupakan kebijakan yang berupa urusan-urusan wajib dalam pelaksanaan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga kebijakan daerah diharapkan lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan bahwa Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan kabupaten/kota adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi: a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
1
b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam; c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syari’at Islam; dan d. peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota. Dayah di Aceh merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk membimbing anak didik (aneuk dayah/santri) untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islami, yang sanggup menjadi umat yang berguna bagi bangsa dan negara serta agama. Bila ditinjau dari sudut historis kultural, dayah di Aceh dapat dikatakan sebagai pusat pelatihan yang secara otomatis menjadi pusat budaya Islam yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat di Aceh. Pendidikan dayah diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dengan berasaskan AhlulSunnah Wal-Jama’ah. Pendidikan dayah juga diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dalam menyelenggarakan pendidikan dayah terdapat beberapa prinsip penyelenggarakan dayah, antara lain: a. pendidikan dayah diselenggarakan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan berdasarkan nilai-nilai keislaman; b. pendidikan dayah diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka; c. pendidikan
dayah
diselenggarakan
sebagai
suatu
proses
pembudayaan dan pemberdayaan thalabah (peserta didik) yang berlangsung sepanjang hayat; d. pendidikan dayah diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas thalabah dalam proses pembelajaran; dan e. pendidikan dayah diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menghafal, menelaah dan menulis bagi segenap thalabah (peserta didik).
2
Seiring dengan paradigma yang telah dipaparkan diatas, maka sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan dan mendidik sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa berdasarkan Al Qur’an dan Hadist serta diharapkan dari dayah lahir insan-insan yang menekankan pentingnya penerapan akhlak agama Islam yang merupakan pedoman hidup
bermasyarakat
sehari-hari
untuk
mewujudkan
masyarakat
Kabupaten Aceh Timur yang cerdas, Islami, berakhlakul karimah dan bermartabat. B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul adalah: 1. perlunya meningkatkan potensi dayah dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersendikan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Timur; 2. perlu dibentuknya suatu qanun yang dapat memberikan kepastian hukum serta mengatur sistem pendidikan dayah yang berlaku secara umum dan berkualitas, guna untuk mengembangkan lahirnya insaninsan yang menekankan pentingnya penerapan akhlak agama Islam yang merupakan pedoman hidup masyarakat sehari-hari; dan 3. perlunya mengikutsertakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap pendidikan dayah di Kabupaten Aceh Timur, agar dapat dikelola dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna. C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Adapun tujuan penulisan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah adalah: 1. memberi masukan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah; 2. menyusun kerangka Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah; dan 3. merumuskan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah yang dikaji secara ilmiah dan mencakup segala aspek teknis secara ekonomis serta peran serta masyarakat. 3
Secara umum, kegunaan penulisan naskah akademik adalah memberi masukan terhadap kenyataan yang ada di lapangan mengenai pendidikan Islam dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga dayah, yang diharapkan dapat memperkuat kelembagaan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mencerdaskan kehidupan bermasyarakat.
D. Metode Dalam penyusunan naskah akademik ini, metode atau pendekatan yang digunakan adalah melalui suatu kajian ilmiah secara sistematik dan interdisipliner dengan metodologi sebagai berikut: 1. kajian pustaka yaitu pengkajian terhadap peraturan perundangundangan yang terkait dengan sistem pendidikan dayah; 2. serangkaian kegiatan diskusi; 3. kaji terap pengalaman kabupaten/kota yang telah menerapkan sistem pendidikan dayah, yang didapatkan melalui proses telaah dokumendokumen dari berbagai media (internet, proses seminar, dll); 4. analisis dan evaluasi; dan 5. penyusunan naskah. Penyusunan materi naskah akademik juga memperhatikan kaidahkaidah hukum, kelembagaan dan mempertimbangkan peran serta masyarakat.
E. Sistematika Naskah akademik ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode dan sistematika. Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, berisi uraian tentang kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundangundangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah.
4
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan
pengaturan
materi
dan
susunan
Rancangan
Qanun
Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah. Bab VI Penutup, bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisa naskah akademik. Daftar Pustaka, memuat buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet, yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.
5
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A. Kajian Teoretis Dalam sistem pendidikan nasional, masyarakat dianggap sebagai pihak yang ikut serta dalam menentukan pelaksanaan pendidikan. Masyarakat adalah sumber inspirasi dan masyarakat juga sebagai pendukung serta sumber dana diluar dana dari pemerintah bagi penyelenggaraan pendidikan, dengan demikian masyarakat adalah stakeholder dari sistem pendidikan. Salah satu ukuran kemajuan daerah dapat dilihat dari perkembangan pendidikannya, sehubungan dengan hal tersebut
pendidikan
di
Aceh
dapat
dikatakan
dalam
tahap
pengembangan, seiring dengan banyaknya jalur pendidikan yang berkembang di Aceh, salah satu pendidikan di Aceh yang berkembang pada saat ini adalah dayah. Dalam bahasa Aceh, Istilah untuk lembaga atau yang dikenal dengan sebutan pesantren di Jawa dan seluruh Indonesia adalah dayah. Kata dayah diambil dari bahasa Arab zawiyah. Istilah zawiyah, yang secara literal bermakna sebuah sudut yang diyakini oleh masyarakat Aceh untuk pertama kali digunakan oleh Nabi Muhammad SAW berdakwah pada masa awal Islam yaitu pada sudut Masjid Madinah. Kata zawiyah dipahami sebagai pusat agama dan pusat pengajian sufi dari penganut tasawuf. Karena zawiyah didominasi oleh ulama perantau, yang ingin memperdalam ilmunya dan mempertinggi intensitas ibadah dan tawadhu’nya. Lembaga tersebut di bangun menjadi sekolah agama dan saat tertentu juga zawiyah dijadikan sebagai pondok bagi pencari kehidupan spiritual dari aktivitas dakwah dan pendidikan yang dilakukan oleh para pendakwah tradisional Arab dan sufi yang kemudian kata zawiyah sebagai nama lembaga pendidikan dikalangan Islam yang diperkenalkan di Aceh. Dalam sitem pendidikan di Aceh, dayah merupakan pendidikan tradisional yang ditinjau secara historis telah ada sejak abad IX Masehi, (Tgk. Muslim Ibrahim dalam tulisannya masyarakat yang adil dan bermartabat). Keberadaan dayah di Aceh telah ada bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh pada akhir masa kekhalifahan Usman Bin Affan.
6
Bila ditinjau dari sudut historis kultural, dayah di Aceh dapat dikatakan sebagai pusat pelatihan yang secara otomatis menjadi pusat budaya Islam yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat di Aceh. Oleh karenanya dayah merupakan salah satu perkembangan kehidupan adat di Aceh. Dayah-dayah di Aceh dapat dikatakan sebagai bapak dari pendidikan Islam yang didirikan berdasarkan tuntutan dan kebutuhan zaman, yang mana dayah dilahirkan atas kesadaran dan kewajiban islamiyah yaitu menyebarkan dan mengembangkan agama Islam sekaligus mencetak kader-kader ulama dan da'i. Dengan demikian dayah yang merupakan lembaga pendidikan Islam yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Timur mempunyai peran penting, sehingga perlu diatur sistem pendidikan dayah yang berlaku secara umum dan berkualitas. B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah dilakukan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan kesamaan persepsi dalam peningkatan mutu dan pengembangan potensi dayah sesuai dengan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan bahwa Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun yang menjadi asas pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur
tentang
Sistem
Pendidikan
Dayah
adalah
berasaskan
Ahlul-Sunnah Wal-Jama’ah. C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Keberadaan dayah diyakini telah ada sejak masuknya Islam di Aceh. Dayah juga sebagai tempat penyebaran agama Islam yang masuk ke Indonesia. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan dayah, dayah merupakan tempat menuntut ilmu masyarakat Aceh yang berkembang dan
menjadi
pendidikan
menyelenggarakan
adat
pendidikan
dalam dayah
masyarakat terdapat
Aceh.
beberapa
Dalam prinsip,
antara lain: a. pendidikan dayah diselenggarakan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan berdasarkan nilai-nilai keislaman;
7
b. pendidikan dayah diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka; c. pendidikan
dayah
diselenggarakan
sebagai
suatu
proses
pembudayaan dan pemberdayaan thalabah (peserta didik) yang berlangsung sepanjang hayat; f. pendidikan dayah diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas thalabah dalam proses pembelajaran; dan g. pendidikan dayah diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menghafal, menelaah dan menulis bagi segenap thalabah (peserta didik).
D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi. Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah secara sosial, politik dan ekonomi merupakan bagian daripada pengaturan dan penataan untuk memperkuat kelembagaan pendidikan di Kabupaten Aceh Timur yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mendidik sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa berdasarkan Al Qur’an dan Hadist. Adapun implikasi yang diperoleh dari pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah, antara lain: 1. mendidik para thalabah (peserta didik) untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak thalabah (peserta didik) dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Timur yang cerdas, Islami, berakhlakul karimah dan bermartabat; 2. menentukan arah yang jelas dalam sistem pendidikan dayah yang berlaku secara umum dan berkualitas, guna untuk mengembangkan lahirnya insan-insan yang berkualitas dan menekankan pentingnya penerapan akhlak agama Islam yang merupakan pedoman hidup masyarakat sehari-hari; dan 3. memberi pemahaman yang jelas tentang peran, fungsi dayah sebagai sarana pendidikan yang berkualitas.
8
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT Dayah di Aceh merupakan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat. Pengelolaan pendidikan dayah merupakan tanggung jawab masyarakat bersama Pemerintah, pengelolaan pendidikan dayah harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip
manajemen
berbasis
dayah.
Pengelolaan
pendidikan
dayah
dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi
yang
transparan.
Pendidikan
dayah
juga
diselenggarakan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan berasaskan Ahlul-Sunnah Wal-Jama’ah. Bila dievaluasi secara seksama terdapat
beberapa peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan keberadaan sistem pendidikan dayah, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 10 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 215 menyebutkan bahwa: (1) Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. (2) Pendidikan
diselenggarakan
dengan
memberdayakan
semua
komponen masyarakat termasuk kelompok perempuan melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu layanan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 216 menyebutkan bahwa: (1) Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 9
(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islam, budaya dan kemajemukan bangsa. 3. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan di Aceh didasarkan pada nilai-nilai Islami. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal tersebut diatas, secara umum mengandung pengertian sebagai instruksi kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur dan memberdayakan fungsi Pendidikan Daerah sebagai wadah dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Oleh karenanya pendidikan dayah bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi thalabah (peserta didik) agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta mengamalkan ilmunya untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Berdasarkan evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah dalam rangka untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berlandaskan iman, taqwa, dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab.
10
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
A. Landasan Filosofis Disadari oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bahwa fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah Public Service Function (fungsi
pelayanan
masyarakat),
development
function
(fungsi pembangunan) dan protection function (fungsi perlindungan). Good Governance akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai objective and subjective responsibility.
Responsibility
objectif
bersumber
kepada
adanya
pengendalian dari luar (external controls) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan three es (economy, efficiency and effectiveness) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003). Sedangkan responsibilitas subjektif yang bersumber pada sifat subjektif individu aparat (internal control) lebih mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang terangkum dalam EEF (equity, equality and fairness) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugastugas administratif lainnya. Tujuan pendidikan nasional pada hakekatnya adalah untuk mengembangkan potensi thalabah (peserta didik) agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi tujuan akhir pendidikan nasional adalah menciptakan warga negara yang berjiwa Pancasila yang merupakan filosofi Bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita nasional dimaksud, maka salah satu jalur yang paling utama adalah melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan dan pengaturan tentang pendidikan khususnya pengaturan mengenai Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah haruslah mempertimbangkan nilai-nilai kekhususan karakteristik dan budaya masyarakat Aceh yang Islami serta pandangan hidup bangsa, kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dari falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11
B. Landasan Sosiologis Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah menjawab permasalahan tentang kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan kebutuhan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dilihat menjalankan
dari
aspek
kehidupan
sosiologis,
membutuhkan
bahwa
masyarakat
hubungan
yang
dalam
harmonis
antarsesama, dalam arti dapat menyesuaikan diri dengan segala bentuk kondisi dan lingkungan yang ada. Untuk itu masyarakat membutuhkan pengetahuan dan ilmu yang diperoleh melalui jalur pendidikan untuk dapat berinteraksi sesamanya. Oleh karena itu, pendidikan dayah merupakan kebutuhan masyarakat yang harus mendapat pelayanan maksimal dari pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah bertujuan untuk mendidik sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa berdasarkan Al Qur’an dan Hadist dan untuk menunjang terselenggaranya pendidikan di Kabupaten
Aceh Timur secara baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur terhadap sistem pendidikan dayah. C. Landasan Yuridis Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah harus mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan di Kabupaten Aceh Timur. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan dayah adalah sebagai berikut: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
12
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggarakan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor
78,
Tambahan
Republik Indonesia Tahun
Lembaran
Negara
Republik
2003
Indonesia
Nomor 4301); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Pemerintahan Tahun
2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
(Lembaran
Negara
Republuk
Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30); 14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Propinsi Aceh (Lembaran daerah Aceh tahun 2008 nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Nomor 15); 15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
14
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
Arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Qanun
Kabupaten
Aceh
Timur
tentang
Sistem
Pendidikan
Dayah,
antara lain: Bab I.
Ketentuan Umum Pada Bab ini dimuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang
akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah. Bab II.
Dasar, Fungsi dan Tujuan
Pada Bab ini dijelaskan mengenai Dasar, Fungsi dan Tujuan penyelenggaraan dayah. Bab III.
Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Dayah
Pada
Bab
ini
dijelaskan
mengenai
prinsip
penyelenggaraan
pendidikan dayah di Kabupaten Aceh Timur. Bab IV.
Kriteria Dayah
Pada Bab ini dijelaskan mengenai kriteria dayah yang dapat didirikan di Kabupaten Aceh Timur. Bab V.
Jenjang Pendidikan dan Lama Belajar
Pada Bab ini dijelaskan mengenai jenjang pendidikan dan masa belajar di Dayah. Bab VI.
Kurikulum Dayah
Pada Bab ini dijelaskan mengenai kurikulum dayah. Bab VII. Pimpinan Dayah Pada Bab ini dijelaskan mengenai pimpinan dayah. Bab VIII. Teungku dan Tenaga Kependidikan Pada Bab ini dijelaskan mengenai Tenaga Profesional dan Tenaga Pendidikan di Dayah. Bab IX.
Thalabah
Pada Bab ini dijelaskan mengenai Thalabah (peserta didik) dan kewajibannya.
15
Bab X.
Sarana dan Prasarana
Pada Bab ini dijelaskan mengenai penyediaan sarana dan prasarana bagi Thalabah (peserta didik) di Dayah. Bab XI.
Pendanaan Pendidikan Dayah
Pada Bab ini dijelaskan mengenai pendanaan pendidikan dayah. Bab XII. Pengelolaan Pendidikan Dayah Pada Bab ini dijelaskan mengenai pengelolaan dalam pendidikan dayah. Bab XIII. Evaluasi, Kelulusan dan Ijazah Pada Bab ini dijelaskan mengenai tahap evaluasi, tahap kelulusan dan Ijazah Pendidikan Dayah. Bab XIV. Akreditasi Dayah Pada Bab ini dijelaskan mengenai kriteria persyaratan akreditasi dayah. Bab XV. Pendirian Dayah Pada Bab ini dijelaskan mengenai persyaratan pendirian dayah. Bab XVI. Pengawasan Pada Bab ini dijelaskan mengenai sitem pengawasan dalam penyelenggaraan dayah. Bab XVII. Ketentuan Pidana Pada Bab ini dijelaskan mengenai ketentuan pidana yang dapat dikenakan akibat pelanggaran dalam penyelenggaraan dayah. Bab XVIII.Ketentuan Lain-Lain Pada Bab ini dijelaskan mengenai ketentuan lain yang diatur dalam penyelenggaraan dayah. Bab XIX. Penutup Pada Bab ini dijelaskan mengenai pemberlakuan qanun dan pengundangannya dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur. Adapun sasaran yang akan diwujudkan dari pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem Pendidikan Dayah adalah: 1. untuk menentukan arah dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan dayah di kabupaten Aceh Timur;
16
2. untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam
melahirkan
kebijakan
dan
program-program
pendidikan,
meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan serta menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu; dan 3. memberikan pedoman dan payung hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. pendidikan dayah merupakan pendidikan adat yang tumbuh dan berkembang yang keberadaannya telah ada cukup lama sejak Islam masuk ke Aceh yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh; dan 2. perlu dibentuknya Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Sistem pendidikan Dayah dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 216 ayat
(1)
Undang-Undang
Nomor
11
Tahun
2006
tentang
Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan bahwa Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
B. Saran 1. pembentukan Pendidikan
Qanun Dayah
Kabupaten
untuk
Aceh
memenuhi
Timur
tentang
kewajiban
Sistem
Pemerintah
Kabupaten Aceh Timur sebagai pelayan masyarakat (public service) serta
mengupayakan
pemberdayaan
(empowerment)
akan
peningkatan mutu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan
dalam Kabupaten Aceh Timur
khususnya dalam bidang pendidikan, perlu segera diwujudkan; 2. pembentukan
Qanun
Kabupaten
Aceh
Timur
tentang
Sistem
Pendidikan dayah harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kepastian hukum, pedoman yang jelas dan sesuai dengan kondisi saat ini; dan 3. pembentukan
Qanun
Kabupaten
Aceh
Timur
tentang
Sistem
Pendidikan Dayah diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam menuju Kabupaten Aceh Timur yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga
dengan
mengoptimalkan
sendirinya
pendidikan
dan
dapat
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
dan di
Kabupaten Aceh Timur khususnya dalam bidang pendidikan. 18
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku 1. Prof. DR. H. Sri Soemantri M, SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, PT. Alumni, Bandung, 2006. 2. Rahimullah, SH, M.Si, Hukum Tata Negara Ilmu PerundangUndangan
Versi
Amandemen
UUD
1945,
PT.
Gramedia,
Jakarta, 2007. 3. Prof. DR. I Gede Pantja Astawa, SH, MH dan Suprin Na’a, SH, MH, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2008. 4. Komisi Pemberantasan Korupsi, Meningkatkan Kapasitas Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Dalam Konteks Pencegahan Korupsi, Jakarta, 2008. 5. Prof. DR. H. Dahlan Thaib, SH, M.Si, Jazim Hamidi, SH, M.Hum dan Hj. Ni’matul Huda, SH, M.Hum, Teori dan Hukum Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. 6. Prof. DR. M. Solly Lubis, SH, Ilmu Pengetahuan PerundangUndangan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009. 7. Departemen
Pendidikan
Nasional,
Panduan
Umum
Dewan
Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah, Jakarta, 2005. 8. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012. B. Peraturan Perundang-Undangan 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633). 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 4. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran
Daerah
Nanggroe
Aceh
Darussalam
Tahun 2008 Nomor 05).
19
Tim Penyusun Naskah Akademik Bagian Hukum Setdakab. Aceh Timur: 1. Drs. BAHRUMSYAH, MM 2. ISKANDAR, SH 3. MB. BANDI HARVIRDAUS, SH 4. MUCHSIN MUCHTAR, SH 5. MUHAMMAD AFANDI, SH 6. SAIFUL ADHAR 7. AGUS JUFRIZAL 8. NURHAYATI