QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI DAN LINGKUNGAN PADA LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang : a. bahwa pengujian mutu konstruksi dan lingkungan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu konstruksi dan lingkungan sehingga memberikan daya guna dan hasil guna dalam melindungi kepentingan masyarakat; b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya jaminan terhadap mutu konstruksi dan Iingkungan yang ada dengan melakukan pengujian terhadap mutu konstruksi dan lingkungan tersebut; c. bahwa hasil pengujian mutu konstruksi dan lingkungan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Retribusi Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan Pada Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3214); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897); 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4240); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan; 22. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03); 23. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI PADA LABORATURIUM DINAS KABUPATEN ACEH TIMUR

TENTANG RETRIBUSI DAN LINGKUNGAN PEKERJAAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Daerah Otonom untuk selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur. 3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. 5. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur. 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur. 8. Bendaharawan Penerimaan adalah Bendaharawan Penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur. 9. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur. 10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. 12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 13. Jasa Usaha Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 14. Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan yang dimulai dari pengujian mutu atau kualitas bahan dan/atau material sampai dengan penyampaian hasil atau pembuatan sertifikat hasil uji atas kualitas bahan dan/atau material yang diuji tersebut. 15. Laporan Hasil Uji adalah laporan hasil kegiatan pengujian pada laboratorium tanah, bahan bangunan dan konstruksi. 16. Sertifikat Mutu adalah sertifikat yang dikeluarkan dari hasil penelitian terhadap mutu air permukaan dari lingkungan keairan. 17. Retribusi Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas kegiatan pengujian mutu konstruksi dan lingkungan. 18. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kepada kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

19. Sarana Laboratorium adalah instansi/lembaga yang melakukan pengujian. 20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi. 21. Konstruksi adalah konstruksi bangunan air, konstruksi jalan dan jembatan serta konstruksi bangunan gedung. 22. Lingkungan adalah lingkungan keairan yang akan dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat sebagai bahan air bersih, air permukaan, air tanah (sumur bor), air untuk konstruksi, air untuk industri, pertanian, peternakan dan lain-lain. 23. Jasa Pengujian adalah jasa yang diberikan dalam bentuk pengujian mutu atau kualitas, pelaksanaan di lapangan maupun di laboratorium. 24. Pengujian adalah pengujian mutu atau kualitas pelaksanaan di lapangan maupun di laboratorium dibidang permukiman dan prasarana wilayah. 25. Pengujian Air adalah pengujian terhadap kualitas air sesuai dengan spesifikasi teknis atau standar baku mutu. 26. Pengujian Tanah adalah pengujian terhadap mekanika tanah dan produk olahannya yang akan digunakan untuk konstruksi jalan dan bangunan gedung sesuai dengan spesifikasi teknis. 27. Pengujian Bahan Bangunan adalah pengujian terhadap mutu bahan yang digunakan untuk membuat komponen atau elemen bangunan atau konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis. 28. Pengujian Konstruksi adalah pengujian terhadap mutu hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis. 29. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten baik tanah darat, tanah di sungai maupun di laut. 30. Saluran adalah utilitas instansi pemerintah/swasta yang dipasang sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Kabupaten. 31. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang. 34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 35. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusiyang terhutang.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Retribusi pembayaran atas pengujian mutu konstruksi dan lingkungan disebut dengan nama retribusi pengujian mutu konstruksi dan lingkungan. (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah semua rangkaian pengujian untuk mengetahui memenuhi syarat atau tidak yang hasilnya dalam bentuk laporan hasil uji dan/atau sertifikasi. (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah. Pasal 3 Obyek retribusi adalah jasa pelayanan pengujian terhadap kualitas: a. mutu tanah; b. mutu bahan bangunan; c. mutu konstruksi; dan d. mutu air di lingkungan keairan. Pasal 4 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian mutu konstruksi dan lingkungan. Pasal 5 Untuk menjamin kepentingan umum dalam menjaga mutu konstruksi dan lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mengatur dan menetapkan prasyarat semua kegiatan pembangunan, terlebih dahulu melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. BAB III PENGGOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi pengujian mutu konstruksi dan lingkungan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis alat, ukuran, volume, jumlah contoh dan satuan jenis pelayanan lainnya yang digunakan.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 8 Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada jenis pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan biaya pemakaian alat, biaya media uji, biaya rutin/priodik yang berkaitan langsung dengan pengguna jasa dan biaya administrasi teknik. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 Struktur retribusi berdasarkan jenis jasa layanan yang diberikan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Qanun ini. Pasal 10 (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan dasar pengenaan. (2) Ketentuan mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 11 Wilayah pemungutan retribusi dilakukan di semua tempat yang membutuhkan pelayanan pengujian. BABVIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Pemungutan retribusi diawali dengan pengisian SPdORD yang wajib dilakukan oleh wajib retribusi. (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (4) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan retribusi yang terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (5) Bentuk isi dan tata cara menggunakan SPdORD dan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Qanun.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13 (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terhutang paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terhutang. (2) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dan tepat waktu. (3) Pembayaran retribusi disetorkan ke kas daerah. (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15 (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terhutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis. (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang. Pasal 16 Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan dan tata cara untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 (1) Bupati melakukan pembinaan pelaksanaan Qanun ini.

dan

pengawasan

terhadap

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk instansi tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun. (3) DPRK melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun. BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 18 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokamen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 19 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 21 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi pada tanggal 26 Agustus 2009 M 5 Ramadhan 1430 H BUPATI ACEH TIMUR, dto MUSLIM HASBALLAH

Diundangkan di Idi pada tanggal 28 Agustus 2009 M 7 Ramadhan 1430 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, dto AKMAL SYUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 7

PENJELASAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI DAN LINGKUNGAN PADA LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR

I. PENJELASAN UMUM Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, kemudian dikuatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945, yang

menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara

hukum, konsekwensi yuridis dari pernyataan tersebut maka setiap tindakan aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada aturan hukum. Pemerintah adalah keseluruhan sistem pelaksanaan kekuasaan dan wewenang,

baik

mekanisme

maupun

prosedurnya

didalam

organisasi

kenegaraan yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Adapun

tugas

pemerintah adalah menyelenggarakan kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, masyarakat dan Negara. Pelaksanaan kepentingan umum oleh Negara merupakan tugas pokok Negara dalam rangka pelaksanaan tujuan Negara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa : “Negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum …”. Pengaturan (regulasi) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah merupakan konsekwensi logis sebagai pelayan masyarakat (public servant), dan sebagai prestasi pemerintah terhadap pengaturan tersebut, pemerintah berhak untuk menetapkan retribusi bagi pengguna jasa pemerintah Pemerintah Daerah dalam mengurus kepentingan public membutuhkan biaya operasional, sehingga

dengan

sendirinya

daerah

membutuhkan

pemasukan

untuk

memenuhi kas daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah berhak untuk mencari pendapatan untuk menutupi kas daerahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 5 ditentukan bahwa:

(1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari : a. pendapatan asli daerah; b. dana perimbangan; dan c. lain-lain pendapatan. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari : a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah; b. penerimaan pinjaman daerah; c. dana cadangan daerah; dan d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Selanjutnya tentang Pendapatan asli daerah dalam Pasal 6 ditentukan bahwa: (1) PAD bersumber dari: a.

pajak daerah;

b.

retribusi daerah;

c.

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d.

lain-lain PAD yang sah.

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a.

hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;

b.

jasa giro;

c.

pendapatan bunga;

d.

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

e.

komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 28

LAMPIRAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI DAN LINGKUNGAN PADA LABORATURIUM DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR NO. 1 1.

2.

JENIS RETRIBUSI 2 Jasa litbang rekayasa hidrologi dan tata air a. Pengukuran/pengujian lapangan 1) Pengukuran geolistik 2) Seismic 3) Pemboran air tanah 4) Uji akifer sumur dangkal 5) Uji akifer sumur dalam 6) Pengujian rembesan air laut 7) Pengujian kelembaban tanah permukaan 8) Pengukuran debit 9) Pengukuran sedimen 10) Echosounding 11) Propagasi b. Kalibrasi 1) Alat ukur debit (current meter) 2) Peralatan klimatologi a) Thermometer b) Thermograph c) Hydrograph d) Barograph e) Penakar hujan otomatik f) Anemometer Jasa litbang dan rekayasa geoteknik dan irigasi a. Uji lapangan 1) Pemboran tangan 2) Pengambilan sampel tanah 3) SPT (Standpipe Penetrasi) 4) Pemboran mesin (tanah) 5) Pemboran mesin (batu) 6) Pengujian kelulusan air (Open End Test) 7) Sumur uji 8) Sondir ringan 9) Sondir berat 10) Pemetaan geologi 11) Plate bearing test 12) Pile loading test 13) Field shear test (Rock) 14) Field loading/unloading test (Rock) 15) Pressuremeter a) Lateral loading test 25 kg/cm2 b) Lateral loading test 100 kg/cm2 c) Lateral loading test 200 kg/cm2 d) Camkometer self boring 16) Vane shear test b. Laboratorium mekanika tanah 1) Kadar air tanah 2) Berat jenis tanah

SATUAN/(per)

TARIF (Rp)

3

4

Titik uji Titik uji Meter Titik uji Titik uji Hektar Titik uji Titik uji Titik uji Hektar Titik uji

354.000 6.880.000 416.250 1.253.000 2.960.000 5.202.500 50.000 150.000 150.000 2.960.000 2.450.000

Unit

400.000

Unit Unit Unit Unit Unit Unit

100.000 175.000 175.000 200.000 175.000 200.000

Meter Tabung Uji Meter Meter Uji Uji Titik uji Titik uji Hektar Uji Uji Uji Uji

75.000 60.000 60.000 200.000 250.000 75.000 150.000 350.000 750.000 350.000 3.000.000 7.500.000 5.000.000 5.000.000

Uji Uji Uji Uji Uji

950.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 100.000

Sampel Sampel

6.000 10.000

1

3.

2 3) Atterberg limit 4) Analisa saringan 5) Pemadatan/standar 6) Pemadatan modified 7) CBR laboratorium 8) Hidrometer 9) Shrinkage limit 10) Unconfined comp. test 11) Konsolidasi 12) Berat isi 13) Kuat geser langsung 14) Permeabilitas (Constant Head) 15) Permeabilitas (Falling Head) 16) Triaxial (UU) 17) Triaxial (CU) c. Laboratorium mekanika batuan 1) Pengukuran sifat–sifat dasar batuan 2) Kuat lentur 3) Kuat tekan 4) Kuat geser tak langsung 5) Kuat geser langsung 6) Pengukuran cepat rambat gelombang ultrasonik 7) Kuat tekan triaksial 8) Slake durability 9) Analisa petrologi 10) Analisa petrografi 11) Punch test 12) Point load strength d. Laboratorium bahan bangunan keairan 1) Semen a) Konsistensi semen b) Pengikatan awal c) Kuat tekan mortar+B89+B116 d) Berat jenis semen e) Kehalusan semen f) Ketetapan bentuk 2) Agregat a) Abrasi b) Gradasi c) Berat jenis d) Berat isi e) Kadar lumpur f) Soundness g) Organic h) Mixed design 3) Benda uji a) Kuat tekan b) Kuat tarik c) Lentur d) Kuat tekan dengan hammer test Jasa litbang dan rekayasa lingkungan keairan a. Pelayanan jasa laboratorium 1). Pengujian kualitas air, sedimen dan limbah a) Fisika (1) Berat jenis (2) DHL (3) Distribusi butir sedimen (4) Ind.vol lumpur (SVI) (5) Kadar air

3 Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

4 15.000 20.000 50.000 75.000 65.000 50.000 15.000 30.000 50.000 6.000 50.000 40.000 40.000 50.000 65.000

Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

50.000 50.000 60.000 75.000 150.000 50.000


150.000 50.000 50.000 150.000 50.000 25.000

Sampel Sampel Sampel Sampel Ssampel Sampel

50.000 50.000 75.000 50.000 50.000 50.000

Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 150.000 50.000 500.000

Sampel Sampel Sampel Sampel

25.000 50.000 50.000 25.000

Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

15.000 6.000 30.000 7.500 12.000

1

b)

2 (6) Kadar sedimen (7) Kejernihan (8) Kekeruhan (9) Residu menguap (10) Residu terlarut (11) Residu tersuspensi (12) Residu total (13) Suhu (14) Volume lumpur (15) Warna (16) Zat terlarut (17) Zat tersuspensi Kimia (1) Alkaliniti (2) Amoniak bebas (3) Amoniak total (4) Asam sulfida (5) Asiditi (6) Besi (7) Besi total (8) Boron (9) Detergen (10) DOC (11) Fenol (12) Fluorida (13) Fosfat orto (14) Fosfat total (15) KOB (16) KOK (17) Kadmium (18) Kadmium total (19) Kalium (20) Kalsium (21) Karbon kloroform eks (22) Kesadahan (23) Khlorine (24) Klorida (25) Kromium (26) Kromium total (27) Magnesium (28) Mangan (29) Mangan total (30) Minyak lemak (31) Natrium (32) Nikel (33) Nikel total (34) Nilai KmnO4 (35) Nitrat (36) Nitrit (37) Nitrogen organik (38) Prosentase Na (39) Oksigen terlarut (40) PH (41) RSC (42) SAR (43) Seng (44) Seng total (45) Sianida (46) Silika reaktif (47) Sulfat

3 Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

4 15.000 6.000 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4.000 6.000 6.000 10.000 10.000

Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

6.000 7.500 10.000 10.000 7.500 10.000 11.000 10.000 25.000 15.000 10.000 7.500 9.000 15.000 20.000 15.000 10.000 11.000 10.000 10.000 20.000 12.000 15.000 6.000 10.000 11.000 10.000 10.000 11.000 15.000 10.000 10.000 11.000 15.000 9.000 9.000 15.000 16.000 7.500 4.000 16.000 16.000 10.000 11.000 18.000 5.000 5.000

1

4.

2 (48) Tembaga (49) Tembaga total (50) Timbal (51) Timbal total (52) TOC (53) Alumunium terlarut (54) Arsen terlarut (55) Arsen total (56) Kobal terlarut (57) Kobal total (58) Raksa terlarut (59) Raksa total (60) Selenium terlarut (61) Selenium total c) Pestisida (1) Aldin (2) BHC (3) Chlordane (4) DDT (5) Dieldrin (6) Endrin (7) Heptachlor (8) Lindane (9) Methoxychlor (10) PCB (11) Toxapene d) Mikrobiologi/Hidrobiologi (1) Coli tinja (2) Total coli (3) Strptoccocci tinja (4) I.K Fitoplankton (5) I.K makrobenthos (6) Produktivitas primer d) Pengujian Bioassay (1) (LC-50)-Ikan (2) (LC-50)-Daphnia (3) (LC-50)-Pseudomonas (4) (LC-50)-Ganggang e) Pengujian kimia tanah dan limbah padat (1)Tanah pertanian (2)Korosifitas tanah (3)B3 (4)Sampah (5)Lumpur (sludge) (6)Endapan dasar (bottom sediment) f) Pengujian pengolahan air dan limbah cair (treatibility) (1) Percobaan pengolahan air minum (a) 1 s/d 4 Sampel (b) 5 s/d 19 Sampel (c) 20 s/d 30 Sampel (2) Percobaan pengolahan limbah cair (a) 1 s/d 4 sampel (b) 5 s/d 19 sampel (c) 20 s/d 30 sampel Jasa layanan pengujian lingkungan permukiman a. Layanan uji laboratorium 1) Uji kualitas air baku/air bersih a) Fisika

3 Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

4 10.000 11.000 10.000 11.000 15.000 12.000 25.000 30.000 10.000 11.000 25.000 30.000 10.000 15.000

Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000


125.000 125.000 125.000 150.000 150.000 150.000


300.000 300.000 300.000 300.000


300.000 200.000 2.000.000 1.000.000 3.000.000 500.000

Paket Paket Paket

2.500.000 5.000.000 7.500.000

Paket Paket Paket

5.000.000 7.500.000 10.000.000

1

2

2)

3)

(1) Bau (2) Daya Hantar Listrik (DHL) (3) Kekeruhan (4) Rasa (5) Warna b) Kimia (1) Akaliniti (HCO3) (2) Amoniak Bebas (3) Besi (Fe) (4) CO2 Bebas (5) Derajat Keasaman (pH) (6) Kalsium (Ca) (7) Kesadahan (8) Khlorida (Cl) (9) Magnesium (Mg) (10) Mangan (Mn) (11) Nitrat (NO3) (12) Nitrit ( NO2) (13) Sulfat (SO4) (14) Total Koli Uji kualitas air limbah a) Fisika Suhu b) Kimia (1) Air Raksa (2) Akaliniti (HCO3) (3) Amoniak Bebas (4) Arsen (5) Besi (Fe) (6) BOD (7) Cadmium (8) CO2 Bebas (9) COD (10) Crom (CrVI) (11) Derajat Keasaman (pH) (12) Fecal Coli (13) Flourida, F (14) Kalsium (Ca) (15) Kesadahan (CaCO3) (16) Khlorida (Cl) (17) Klor Aktif (Cl) (18) Magnesium (Mg) (19) Mangan (Mn) (20) Nitrat (NO3) (21) Nitrit (NO2) (22) Residu terlarut (23) Selenium (Se) (24) Seng (Zn) (25) Sianida (Cn) (26) Sulfat (SO4) (27) Sulfida (S) (28) Tembaga (29) Timbal (30) Zat Organik ( ZO) Uji analisis sampah a) Fisika Karakteristik b) Kimia (1) Bahan mudah menguap (2) Berat jenis

3 Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter

4

Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter

7.000 11.200 11.200 11.200 5.600 7.000 8.400 7.400 7.000 11.500 11.200 11.200 13.500 125.000

Parameter

4.200

Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter

140.000 8.100 11.200 70.000 11.200 35.000 21.000 5.600 35.000 21.000 5.600 125.000 11.500 7.000 8.400 8.100 11.200 7.000 14.000 11.200 11.200 48.200 90.500 21.000 90.500 14.000 70.000 89.500 72.200 11.200

Parameter

105.000,00

Parameter Parameter

75.000 24.000

2.800 4.200 5.600 2.800 4.200

1

4)

5)

2 (3) Daya Hantar Listrik (DHL) (4) Kadar abu (5) Kadar air (6) Kadar karbon organik (7) Kadar Nitrogen (8) Kadar Phosphor (9) Kadar Kalium (10) Kepadatan (11) Nilai Kalor (12) Suhu (13) Ukuran partikel c) Air sampah (1) Air Raksa (Hg) (2) Alumunium (Al) (3) Besi ( Fe ) (4) Derajat Keasaman (pH) (5) Fenol (6) Kadmium (Cd) (7) Kalium (K) (8) Kalsium (Ca) (9) Karbon Organik (10) Khlorida (Cl) (11) Kobal (Co) (12) Kromium (Cr VI) (13) Magnesium (Mg) (14) Mangan (mn) (15) Minyak dan Lemak (16) Natrium (Na) (17) Nikel (Ni) (18) Nitrogen total (19) Phospor (P) (20) Seng (Zn) (21) Sianida (Cn) (22) Sulfat (SO4) (23) Tembaga (Cu) (24) Timbal (Pb) Uji udara a) Fisika Debu b) Kimia (1) Sulfur Dioksida (SO2) (2) Karbon Monoksida (COx) (3) Nox (4) Timbal (Pb) (5) Hidro Karbon ( HC) Uji pipa a) Pemeriksaan mutu pipa PVC dan Fitting (1) Paket (a) Diameter Luar ( di, dm) (b) Dimensi (Tebal e) (c) Hidro statis (d) Kadar PVC (e) Ketahanan MC (f) Perubahan panjang (g) Sifat tampak (2) Parameter tambahan untuk uji pipa (a) Kadar Pb dan Sn (b) Kuat tarik

3 Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter

4 8.400 5.000 4.000 11.200 10.000 12.000 10.000 24.000 33.800 5.000 105.000

Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter

117.500 4.500 13.150 5.600 31.000 21.000 3.750 8.400 11.200 8.400 21.000 21.000 9.500 14.000 70.000 19.750 21.000 28.000 12.000 70.000 42.000 14.000 21.000 21.000

Parameter

126.000

Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter

126.000 126.000 126.000 126.000 126.000

Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter

50.000 26.500 175.000 449.500 205.000 27.500 26.500

Parameter Parameter

196.000 50.600

1 5.

2 (c) Kuat tekan Jasa layanan balai bahan bangunan a. Semen Portland. SPK dan SPP 1) Analisa kimia a) Al2O3 b) BTL c) CaO d) Fe2O4 e) HP f) MgO g) SiO2 h) SO4 2) Analisa fisis a) Berat jenis b) Bobot isi c) Kehalusan dg saringan d) Kehalusan dg blaine e) Kekekalan f) Kekuatan tekan g) Konsistensi & pengikatan h) Panas hidrasi i) Pemuaian karena sulfat b. Bahan kimia pembantu untuk beton, analisa fisis 1) Kadar air 2) Kekuatan tekan 3) Pengikatan c. Kapur 1) Analisa kimia a) Al2O3 b) CaO c) Fe2O4 d) HP e) MgO f) SiO2 g) SO4 2) Analisa fisis a) Bobot isi b) Kadar air c) Kehalusan d) Kekuatan tekan e) Ketetapan bentuk d. Pozolan 1) Analisa kimia a) Al2O3 b) CaO c) Fe2O4 d) HP e) MgO f) SiO2 g) SO4 2) Analisa fisis a) Bobot isi b) Kadar air

3 Parameter

4 50.600

Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter Parameter

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

17.000 12.000 15.000 24.000 18.000 50.000 31.000 25.000 30.000

Sampel Sampel Sampel

15.000 52.000 21.000


15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000


11.000 10.000 20.000 29.000 18.000


15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Sampel Sampel

12.000 10.000

1

e.

f.

g.

h.

2 c) Kehalusan d) Kekuatan tarik e) Kekuatan tekan f) Pengikatan Batako/conblock. Uji fisis mekanis 1) Berat jenis 2) Kadar air 3) Kuat tekan 4) Pengukuran/tampak 5) Penyerapan air Agregat halus/pasir 1) Analisa kimia a) Al2O3 b) CaO c) Fe2O4 d) HP e) MgO f) SiO2 g) SO4 2) Analisa fisis a) Analisa ayak b) Berat jenis c) Bobot isi d) Kadar air e) Kadar lumpur f) Kadar zat organik g) Kekekalan h) Kekerasan i) Penyerapan air Agregat kasar/kerikil. Analisa fisis 1) Analisa ayak 2) Berat jenis 3) Bobot isi 4) Kadar air 5) Kadar lumpur 6) Kekekalan 7) Kekerasan 8) Penyerapan air Beton 1) Beton segar a) Analisa ayak b) Berat jenis c) Bleading d) Faktor pemadatan e) Job mix. f) Kadar udara g) Mix. Design h) Slump i) Suhu j) Panas hidrasi 2) Beton keras a) Core Drill

3 Sampel Sampel Sampel Sampel

4 15.000 30.000 30.000 16.000


16.000 10.000 10.000 10.000 10.000


15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00


21.000 16.000 12.000 12.000 12.000 13.500 48.000 35.500 12.000


21.000 16.000 12.000 12.000 12.000 48.000 35.000 12.000

Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

18.000 15.000 35.000 14.000 150.000 15.000 100.000 85.000 7.000 40.000

Sampel

175.000

1

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

2 b) Creep c) Hammer Test d) MOE e) Kuat lentur f) Kuat tarik g) Kuat tekan h) Ultra Sonic i) Analisa beton keras j) Permeabilitas Genteng beton. Uji fisis mekanis 1) Berat jenis 2) Kadar air 3) Kuat lentur (buah) 4) Pengukuran/tampak 5) Perembesan air Pipa beton. uji fisis mekanis 1) Hidrostatis 2) Kekedapan air 3) Kuat tekan mercu 4) Pengukuran/tampak Pipa asbes. Uji fisis mekanis 1) Hidrostatis 2) Kekedapan air 3) Kuat tekan mercu 4) Pengukuran/tampak Ubin semen.Uji fisis mekanis 1) Berat jenis 2) Kadar air 3) Keausan 4) Kuat lentur (per buah) 5) Pengukuran/tampak 6) Penyerapan air Per lembaran asbes semen. Uji fisis mekanis 1) Berat jenis 2) Kadar air 3) Impact test 4) Kerapatan 5) Kuat lentur (buah) 6) Pengukuran/tampak 7) Penyerapan air 8) Perembesan Batu alam. Uji fisis mekanis 1) Berat jenis 2) Bobot isi 3) Kadar air 4) Kadar lumpur 5) Kekekalan 6) Kekerasan 7) Kuat tekan 8) Penyerapan air Bata merah. Uji fisis mekanis 1) Berat jenis

3 Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

4 65.000 25.000 25.000 8.000 8.000 5.000 35.000 300.000 85.000


15.000 10.000 18.000 7.000 18.000


65.000 25.000 32.000 20.000


52.000 25.000 28.000 14.000


15.000 10.000 25.000 15.000 7.000 10.000


15.000 10.000 27.000 22.000 18.000 7.000 10.000 22.000


16.000 12.000 10.000 10.000 55.000 35.000 28.000 10.000

Sampel

16.000

1

p.

q.

r.

s.

t.

u.

v.

w.

2 2) Kadar air 3) Kandungan garam 4) Kecepatan penyerapan 5) Kuat tekan (per buah) 6) Pengukuran/tampak 7) Penyerapan air Kayu bangunan. Uji fisis mekanis 1) Berat jenis 2) Kadar air 3) Kuat geser 4) Kuat lentur 5) Kuat tarik 6) Kuat tekan 7) MOE 8) Tampak/cacat Kayu lapis. Uji fisis mekanis 1) Berat jenis 2) Kadar air 3) Kuat cabut paku 4) Kuat rekat 5) Kuat tarik 6) Tampak/cacat Papan partikel. Uji fisis mekanis 1) Berat jenis 2) Kadar air 3) Kuat cabut paku 4) Kuat rekat 5) Kuat tarik 6) Tampak/cacat Papan wol kayu. Uji fisis mekanis 1) Berat jenis 2) Kadar air 3) Kuat cabut paku 4) Kuat rekat 5) Kuat tarik 6) Perubahan tebal 7) Tampak/cacat Papan kayu semen. Uji fisis mekanis 1) Berat jenis 2) Kadar air 3) Kuat cabut paku 4) Kuat rekat 5) Kuat tarik 6) Tampak/cacat Bahan pengawet kayu. Uji fisis mekanis 1) Penetrasi 2) Retensi Cat. Uji fisis mekanis 1) Ketahanan cuaca 2) Kualitatif 3) Kuantitatif Baja tulangan beton. Uji fisis mekanis

3 Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

4 10.000 15.000 16.000 25.000 10.000 10.000


15.000 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 35.000 18.000


12.000 10.000 19.000 19.000 19.000 12.000


12.000 10.000 19.000 19.000 19.000 12.000

Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

12.000 10.000 19.000 19.000 19.000 19.000 12.000


12.000 10.000 19.000 19.000 19.000 12.000

Sampel Sampel

250.000,00 95.000,00


450.000 240.000 240.000

1

x.

y.

z.

aa .

bb .

2 1) Kuat tarik 2) Lengkung 3) Ukuran & berat Mur baut. Uji fisis mekanis 1) Kuat tarik 2) Ukuran & berat Plat baja/baja siku. Uji fisis mekanis 1) Kuat tarik 2) Ukuran & berat Paving block. Uji fisis mekanis 1) Berat jenis 2) Kadar air 3) Eausan 4) Kuat tekan 5) Pengukuran/tampak 6) Penyerapan air Lembaran asbes gelombang. Uji fisis mekanis

3 Sampel Sampel Sampel

4 20.000 20.000 10.000

Sampel Sampel

25.000 10.000

Sampel Sampel

25.000 10.000


15.000 10.000 27.000 29.000 7.000 10.000

1) Berat jenis 2) Impact test 3) Kadar air 4) Kerapatan 5) Kuat lentur 6) Pengukuran/tampak 7) Perembesan 8) Penyerapan air Tanah liat untuk bahan keramik


27.000 28.000 15.000 25.000 15.000 7.000 25.000 10.000

Unsur Unsur Unsur Unsur Unsur Unsur Unsur

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000


21.000 52.000 16.000 12.000 10.000 15.000 37.000 22.000 100.000


24.000 10.000 20.000

1)

cc .

dd .

Analisa kimia a) Al2O3 b) CaO c) Fe2O3 d) HP e) MgO f) SiO2 g) SO4 2) Analisa fisis a) Analisa butir b) Atterberg limit c) Berat jenis d) Bobot isi e) Kadar air f) Kadar zat organik g) Susut bakar h) Susut kering i) Mineralogi Lembaran alumunium. uji fisis mekanis 1) Kuat tarik 2) Pengukuran/tampak 3) Percobaan bengkokan Lembaran seng. uji fisis mekanis

1

6.

2 1) Kuat tarik 2) Pengukuran/tampak 3) Uji lengkung ee Pengujian alkali reactifity dengan metoda batang . adukan. uji fisis mekanis Pengukuran 1 hari s.d. 6 bulan Jasa layanan struktur dan konstruksi bangunan a. Layanan jasa pengujian 1) Laboratorium Struktur Uji ketahanan gempa diatas meja a) jungkit b) Kalibrasi c) Uji tekan komponen (1) Kapasitas 500 ton (2) Kapasitas 200 ton (3) Kapasitas 100 ton (4) Kapasitas < 50 ton d) Uji lentur komponen (1) Kapasitas 500 ton (2) Kapasitas 200 ton (3) Kapasitas 100 ton (4) Kapasitas < 50 ton e) Uji geser komponen (1) Kapasitas 500 ton (2) Kapasitas 200 ton (3) Kapasitas 100 ton (4) Kapasitas < 50 ton f) Uji tekan-lentur komponen (1) Kapasitas 500 ton (2) Kapasitas 200 ton (3) Kapasitas 100 ton (4) Kapasitas < 50 ton 2) Laboratorium mekanika tanah a) Triaxial b) Konsolidasi c) Permeabilitas (1) Falling Head (2) Constanta head d) Pemadatan Proktor (1) Modified (2) Standard e) Sondir f) CBR Laboratorium g) Sand cone (kepadatan lap., dengan krucut pasir) h) Analisa butiran (1) Ayakan (2) Hydrometer i) Klasifikasi tanah (1) Berat jenis tanah (2) Batas cair (LL) (3) Batas Plastis (PL)

3 Sampel Sampel Sampel

4 24.000 10.000 20.000

Sampel

650.000

Paket

20.000.000

Unit

370.000

Unit Unit Unit Unit

700.000 600.000 500.000 300.000

Unit Unit Unit Unit

700.000 600.000 500.000 300.000

Unit Unit Unit Unit

675.000 600.000 500.000 350.000

Unit Unit Unit Unit

4.000.000 3.000.000 2.750.000 2.500.000

Sampel Sampel

115.000 100.000

Sampel Sampel

90.000 90.000


90.000 85.000 175.000 100.000 100.000

Sampel Sampel

75.000 85.000


60.000 60.000 60.000

1

7.

2 (4) Kadar air j) Bor tangan k) Situasi detail (1 : 2000) l) Splittsing/luas kav. Tanah (1 : 1000) m) Trace (1 : 1000) n) Pemasangan Bouwplank Jasa penelitian dan pengembangan bidang bahan dan perkerasan jalan a. Pengujian bahan di laboratorium 1) Aspal keras a) Destilasi b) Penetrasi dengan jarum c) Penetrasi dengan konus d) Ketahanan terhadap leleh e) Titik lembek f) Titik nyala g) Daktilitas h) Loss On Heating (LOH) i) Penetrasi LOH j) Titik lembek LOH k) Daktilitas LOH l) Kelarutan dalam Trichloor Etyleen (C2HCL3) m) Berat jenis n) Kekentalan o) Kadar paraffin p) Parameter malthene (PA) q) Kelekatan r) Kadar air s) Viscositas absolut t) Penurunan suhu u) Dinamic Shear Rheometer (DSR) v) Presure Ageing Vasel (PAV) w) Perkiraan suhu pencampuran dan pemadatan 2) Aspal cair a) Kekentalan b) Kadar air c) Titik nyala d) Berat jenis e) Penyulingan f) Penetrasi residu g) Daktilitas residu h) Kelarutan dalam C2HCL3 i) Kelekatan j) Perencanaan komposisi 3) Aspal emulsi a) Kekentalan b) Pengendapan c) Semen mixing d) Muatan listrik e) Analisa saringan f) Penyulingan

3 Sampel Titik Hektar Hektar Km panjang Meter panjang

4 30.000 155.000 1.012.500 1.250.000 1.550.000 55.500

Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

75.000 55.000 55.000 50.000 35.000 35.000 60.000 38.500 55.000 31.500 65.000 350.000

Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

31.000 50.000 500.000 900.000 37.500 87.500 60.000 40.000 750.000 100.000 175.000


50.000 87.500 35.000 31.000 50.000 55.000 60.000 350.000 37.500 200.000


50.000 35.000 35.000 35.000 40.000 50.000

1

b.

2 g) Kadar minyak h) Penetrasi residu i) Daktilitas residu j) Kelarutan dalam C2HCL3 k) Klasifikasi 4) Campuran beraspal a) Ekstraksi (Pro Analys) b) Ekstraksi (teknis) c) Penetrasi d) Titik lembek e) Daktilitas f) Kadar aspal g) Analisa saringan h) Kadar air campuran i) Resilent modulus 5) Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen a) Analisa saringan b) Berat jenis dan penyerapan c) Berat isi d) Kelekatan terhadap aspal e) Abrasi f) Impact g) Crushing h) Kepipihan i) Lolos saringan No. 200 j) Angularity k) Polishing stone value l) Size index & shape m) Gumpalan lempung n) Soundness agregat kasar 6) Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen a) Analisa saringan b) Berat jenis agregat halus dan penyerapan c) Berat isi d) Sand equivalent e) Atterberg limit f) Soundness agregat halus g) Partikel ringan h) Alkali reaktif i) Organik impurities j) Angularity 7) Rencana campuran beton aspal a) Berat jenis campuran b) Analisa saringan agregat kasar (1unit) c) Berat jenis agregat kasar d) Analisa saringan agregat halus (2 unit) Pengujian perkerasan di lapangan Lendutan dengan Benkelman beam (BB) 1) 2) Lendutan dengan Falling Weight Deflectometer (FWD)

3 Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

4 30.000 55.000 60.000 350.000 50.000


1.250.000 175.000 55.000 35.000 60.000 50.000 38.500 87.500 100.000

Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 106.400 100.000 75.000 75.000 450.000

Sampel Sampel

45.000 45.000


45.000 100.000 35.000 450.000 45.000 200.000 75.000 106.400


45.000 45.000 45.000 90.000

Titik Titik

11.900 20.200

1 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)

8.

2 Kelicinan dengan British Pendulum Tester (BPT) Texture dengan sand patch Texture dengan mini texture-meter Kelicinan dengan MU-Meter Kerataan dengan NAASRA Kerataan dengan laser Kerataan dengan dipstick Survai kondisi visual Survai kondisi dengan view recon Pembuatan lubang uji California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrimeter (DCP) California Bearing Ratio (CBR) asli dengan silinder (tanpa penggalian) California Bearing Ratio (CBR) In-Situ (tanpa penggalian) Pengambilan sampel inti (core drill) Pengambilan sampel blok

16) 17) 18) Kepadatan dengan sand cone 19) Kepadatan dengan rubber baloon Jasa penelitian dan pengembangan bidang geoteknik jalan a. Pengujian tanah di laboratorium 1) Index Protis a) Analisa saringan b) Hidrometer c) Atterberg limit d) Shrinkage limit e) Berat isi f) Berat jenis tanah g) Kadar air h) Kadar abu i) pH meter j) Kadar serat gambut k) Kadar organik l) Relatif dessity m) Permeability constant head 2) Soil compaction a) Pemadatan standar b) Pemadatan modified c) CBR standar soaked d) CBR standar unsoaked e) CBR modified soaked f) CBR modified unsoaked g) Resistivity test h) Sub grade modified resilent 3) Mechanical properties (sifat teknis) a) Kuat tekan bebas b) Kuat geser langsung manual c) Kuat geser langsung automatic d) Triaxial Unconsolidated Undrained manual

3

4

Titik

19.500

Titik Km-lajur Km-lajur Km-lajur Km-lajur Km-lajur Km-lajur Km-lajur Titik Titik

13.500 24.100 51.100 12.100 25.500 100.500 49.600 29.000 580.000 40.000

Titik

66.000

Titik

59.000

Titik Titik Titik Titik

98.600 284.500 45.000 21.100

Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel

45.000 19.000 35.000 17.000 45.000 35.000 7.000 12.000 17.000 15.000 22.500 20.000 40.000


45.000 83.700 50.000 40.000 60.000 50.000 35.000 75.000


25.000 30.000 40.000 45.000

1

2 Triaxial Unconsolidated Undrained automatic f) Triaxial Consolidated Undrained g) Triaxial Consolidated Undrained h) Konsolidasi manual i) Konsolidasi automatic j) Rowe cells Ø 250 mm k) Rowe cells Ø 75 mm l) Swealing pressure m) Vane test n) Permeability falling head o) Permeability constant head b. Pengujian tanah dan batuan di lapangan 1) CBR Lapangan 2) DCP 3) Sand Cone 4) Piezocon 5) Piezocon Disipasi per 4 jam 6) Piston sampling 7) Peat sampling 8) Peat augering 9) Sondir ringan, kapasitas 2,5 ton 10) Sondir berat, kapasitas 10 ton 11) Pemboran mesin tanah < 10 meter 12) Pemboran mesin tanah ³ 10 meter 13) Pemboran mesin batuan < 10 meter 14) Pemboran mesin batuan ³ 10 meter 15) Pengambilan contoh tanah dengan tabung 16) Pengambilan contoh batuan 17) Standard Penetration Test (SPT) 18) Pemboran tangan 19) Sumur uji 20) Seismic 21) Geolistrik 22) Pengukuran situasi 23) Pemetaan geoteknik 24) Vane Shear test 25) Loading test a) 0 s.d. 50 ton b) 51 s.d. 100 ton e)

3 Sampel

4 55.000


145.000 210.000 65.000 75.000 150.000 100.000 100.000 40.000 35.000 40.000

Titik Titik Titik Titik Bacaan Sampel Sampel Sampel Titik Titik Meter Meter Meter Meter Tabung Tabung Uji Meter Titik Meter Titik Hektar Hektar Uji

59.000 40.000 45.000 1.900.000 600.000 70.000 80.000 30.000 220.000 350.000 120.000 140.000 280.000 320.000 38.200 64.000 38.500 75.000 50.000 10.500 122.500 238.500 238.500 120.000

Titik Titik

10.500.000 13.500.000

BUPATI ACEH TIMUR, dto MUSLIM HASBALLAH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG

Recommend Documents