QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN KELURAHAN GAMPONG JAWA DAN PEMBENTUKAN GAMPONG JAWA DI KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR BISMILLAHIRRAHMA NIRRAHHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a. bahwa sistem penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh, dipandang perlu perubahan menjadi sistem Pemerintahan Gampong guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat gampong; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu dihapuskan Kelurahan Gampong Jawa dan dibentuk Gampong Jawa di Kecamatan Idi Rayeuk; c. bahwa dengan penghapusan Kelurahan Gampong Jawa dan pembentukan Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi pembangunan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penghapusan Kelurahan Gampong Jawa Dan Pembentukan Gampong Jawa Di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1856 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan. 12. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D); 13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2006 Nomor 36 Seri D Nomor 33); 14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03 ).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENGHAPUSAN KELURAHAN GAMPONG JAWA DAN PEMBENTUKAN GAMPONG JAWA DI KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR.
. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah Kabupaten Aceh Timur. 3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masingmasing. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. 5. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 6. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Setdakab adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 8. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten Aceh Timur yang mengatur penyelenggara pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Timur. 9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan Pemerintah Kecamatan yang dipimpin oleh Camat. 10. Camat adalah Camat Idi Rayeuk. 11. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa gampong yang dipimpin oleh seorang Imeum Mukim atau nama lain dan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu berkedudukan langsung dibawah di bawah camat.
12. Harta Kekayaan Gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh gampong yang ada pada waktu pembentukan gampong atau nama lain tidak diserahkan kepada mukim serta sumber pendapatan lain yang sah. 13. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 14. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan. 15. Qanun Gampong atau Reusam atau nama lain adalah aturanaturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diundangkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan dari tuha peut gampong. 16. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan tuha peut gampong. 17. Pemerintahan Gampong adalah kechik dan imam meunasah beserta perangkat gampong. 18. Otonomi Gampong adalah kemandirian dan kemampuan pemerintah gampong beserta rakyat setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan gampong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat sesuai dengan kesadaran aspirasi. 19. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan atau perintah peraturan perundang-undangan. 20. Pembentukan Gampong adalah penggabungan beberapa gampong atau bagian gampong yang bersandingan,atau pemakaran dari satu gampong menjadi dua gampong atau lebih, atau pembentukan gampong dari wilayah kelurahan yang dihapuskan. 21. Keuangan Gampong adalah semuan hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik barupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik gampong berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan kebutuhan masyarakat setempat. 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur.
BAB II PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG Bagian Kesatu Penghapusan Kelurahan Pasal 2 Dengan Qanun ini kelurahan sebagai perangkat daerah dalam lingkungan Kabupaten Aceh Timur dihapuskan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 3 Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yaitu Kelurahan Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk.
Pasal 4 Kelurahan yang dihapus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 dijadikan gampong.
Bagian Kedua Pembentukan Gampong Pasal 5 Dengan Qanun ini dibentuk gampong dari kelurahan yang dihapuskan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3.
Pasal 6 Gampong yang dibentuk akibat dari penghapusan kelurahan yaitu Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk.
Pasal 7 (1) Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dengan batas-batas wilayah : a. sebelah utara berbatas dengan Gampong Blang Geulumpang; b. sebelah timur berbatas dengan Gampong Tanoh Anoe dan Gampong Tanjong; c. sebelah selatan berbatas dengan Gampong Keudee Aceh/Jalan Banda Aceh Medan; dan d. sebelah barat berbatas dengan Krueng Idi Rayeuk. (2) Cakupan wilayah gampong dimaksud pada Pasal 6 terdiri dari : a. dusun Kebun Kelapa; b. dusun Bengkel; c. dusun Calok Geulima; d. dusun Teungoh; dan e. dusun Kuta Baro.
BAB III PERSONIL, ASET DAN DOKUMEN Pasal 8 (1) Bupati melalui Camat menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan pemindahan personil, penyerahan aset serta dokumen kelurahan yang dihapuskan.
(2) Pemindahan personil kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penghapusan kelurahan. (3) Personil kelurahan yang berstatus pegawai negeri sipil dipindahkan menjadi sekretaris gampong, pegawai kecamatan dan pegawai dinas/badan/lembaga/kantor di lingkungan pemerintah kabupaten. (4) Pemindahan personil kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9 (1) Aset dan dokumen kelurahan yang telah dihapuskan menjadi aset dan dokumen gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 6. (2) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan pejabat Keuchik yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi : a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkanoleh pemerintah kelurahan sebelum dihapus yang berada di wilayah gampong akibat dari penghapusan kelurahan; b. utang piutang kelurahan yang telah dihapuskan yang kegunaannya untuk gampong yang dibentuk dari penghapusan kelurahan menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten; dan c. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh gampong.
BAB IV PEMBIAYAAN DAN PEMBINAAN Pasal 10 (1) Dengan dibentuknya Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 Qanun ini, maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang bersumber dari Pendapatan Asli Gampong dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. (2) Camat dan Imeum Mukim berkewenangan dan berkewajiban melakukan pembinaan-pembinaan terhadap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 11 Pejabat Keuchik berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan gampong sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 Sebelum gampong hasil pembentukan akibat penghapusan kelurahan menetapkan qanun gampong, dan Peraturan Keuchik sebagai pelaksanaan Qanun ini, semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala kelurahan sebelum dihapuskan tetap berlaku dan dilaksanakan oleh pemerintah gampong. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Pada saat berlakunya Qanun ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaiatan dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong hasil pembentukan dari penghapusan kelurahan disesuaikan dengan Qanun ini. Pasal 15 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan setelah Pemilihan Umum tahun 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 17 Desember 2008 M 19 Dzulhijjah 1429 H BUPATI ACEH TIMUR, dto MUSLIM HASBALLAH
Diundangkan di Idi pada tanggal 18 Desember 2008 M 20 Dzulhijjah 1429 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, dto AKMAL SYUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 19
