QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR KEPADA KOPERASI PRIMA JASA BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah; b. bahwa Koperasi Prima Jasa yang didirikan dengan Badan Hukum Nomor 205/BH/KDK.1.4/1/XII/1999 merupakan salah satu lembaga ekonomi masyarakat yang mendapat bantuan permodalan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 121.1/Kep/M.KUKM/XI/2005; c. bahwa Koperasi Prima Jasa perlu memperkuat struktur permodalannya melalui pemupukan modal dengan menyertakan pihak lain dalam bentuk penyertaan modal; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Kepada Koperasi Prima Jasa.
Mengingat
1 Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
:
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 19. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan; 20. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03); 21. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 8); 22. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor ).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan :
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR KEPADA KOPERASI PRIMA JASA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur. 3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. 5. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang tugas dan fungsinya terkait dengan penyertaan modal. 8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, suratsurat berharga, fasilitas dan hak lainnya. 9. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari APBK atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Koperasi Prima Jasa. 10. Sisa Hasil Usaha adalah 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur. BAB II TUJUAN Pasal 2 Pemerintah Kabupaten melakukan penyertaan penambahan modal Koperasi Prima Jasa.
modal
untuk
Pasal 3 Tujuan penyertaan modal pemerintah kabupaten pada Koperasi Prima Jasa adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. BAB III BESARAN Pasal 4 (1) Nilai penyertaan modal pemerintah kabupaten kepada Koperasi Prima Jasa dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). (2) Setiap perubahan penyertaan modal pemerintah kabupaten baik berupa penambahan maupun pengurangan, ditetapkan dengan Qanun. BAB IV SUMBER DANA Pasal 5 Sumber dana penyertaan modal pemerintah kabupaten pada Koperasi Prima Jasa adalah kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari APBK Tahun Anggaran 2008.
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6 (1) Pemerintah kabupaten berhak memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai modal penyertaan. (2) Sisa Hasil Usaha dan/atau bagian keuntungan yang diperoleh atas penyertaan modal kepada Koperasi Prima Jasa dilakukan dalam naskah perjanjian dan merupakan komponen pendapatan daerah. (3) Pemerintah kabupaten turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya pada Koperasi Prima Jasa. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 8 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.
Ditetapkan di Idi pada tanggal 17 Desember 2008 M 19 Dzulhijjah 1429 H BUPATI ACEH TIMUR, dto MUSLIM HASBALLAH Diundangkan di Idi pada tanggal 17 Desember 2008 M 19 Dzulhijjah 1429 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, dto AKMAL SYUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 22
PENJELASAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR KEPADA KOPERASI PRIMA JASA
I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari : 1) hasil pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. b. Dana Perimbangan; c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kenyataan selama ini telah banyak dilakukan usaha-usaha daerah berupa penyertaan modal pada pihak ketiga dalam wadah perseroan maupun penggunausahaan barang daerah. Dalam melakukan usaha-usaha penyertaan modal daerah tidak terlepas hubungannya dengan pihak ketiga, sedangkan tata cara pelaksanaan, pengelolaan pembinaan dan pengawasannya perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan dalam bentuk penyertaan modal berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lain yang dimiliki pemerintah daerah. Dalam usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dimaksud dilakukan dengan cara : a. pendirian perseroan; b. pembelian saham; c. kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha; d. penempatan modal pada badan usaha milik daerah. . II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Yang dimaksud dengan teknis pelaksanaannya adalah mengenai tata cara pencairan dana penyertaan modal. Pasal 8 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 22
