QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK KABUPATEN ACEH TIMUR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
Mengingat
:
a. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Kabupaten Aceh Timur telah dibentuk Rumah Sakit Rehabilitasi Medik dan Paru Kabupaten Aceh Timur; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2003, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dibidang pelayanan kesehatan, karena itu perlu ditinjau kembali untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan bagi daerah dan tenaga kesehatan dalam menunjang pembangunan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kabupaten Aceh Timur.
: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Undang-Undang nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1092, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2580); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Farmasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2580); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438 ); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran daerah nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK KABUPATEN ACEH TIMUR
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur. 3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 4. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten Aceh Timur. 5. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Rumah Sakit Rehabilitasi Medik selanjutnya disingkat RSRM adalah Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kabupaten Aceh Timur. 9. Kepala RSRM adalah Direktur Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kabupaten Aceh Timur. 10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya. 11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap. 12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap. 13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat. 14. Pelayanan Paripurna Sehari (one day care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain, dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari. 15. Pelayanan Medik adalah Pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik. 16. Tindakan bedah adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, atau tanpa pembiusan. 17. Tindakan Medika Intervention adalah tindakan medik tanpa pembedahan. 18. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk penegakkan dioagnosis dan terapi antara lain berupa pelayanan laboratorium klinik, laboratorium patologi anatomi, laboratorium mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostic dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
19. Pelayanan Rehabilitas Medik dan Rehabilitasi Mental adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, orthotik/protetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya. 20. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien rumah sakit. 21. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah Pelayanan yang diberikan rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik. 22. Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah penyimpanan jenazah dan bedah mayat/konserfasi, yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan, pelayanan kesehatan, pemakaman dan untuk kepentingan proses peradilan. 23. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakain sarana fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnostic, pengobatan dan rehabilitasi. 24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 25. Jasa konsultasi antar spesialisasi adalah imbalan yang terima atas pelayanan yang berikan berupa konsultasi antar spesialisasi disiplin ilmu. 26. Jasa pelayanan tindakan bayi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan kepada bayi yang dilahirkan khusus melalui tindakan medis. 27. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dirumah sakit. 28. Tempat tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap. 29. Rekam Medik adalah keterangan baik tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnese, pemeriksaan fisik laboratorium, diagnosa, pelayanan, tindakan medis, maupun pengobatan bukti tentang proses pelayanan medis pada rawat jalan, rawat inap untuk kepentingan statisktik dan informasi.
30. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 31. Retribusi pelayanan kesehatan selanjutnya disebut retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima, tidak termasuk pelayanan pendaftaran ; 32. Pola Tarif Retribusi adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan. 33. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ; 34. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib
retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah ; 35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ; 36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ; 37. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retibusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ; 38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda; 39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi; 40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam pengawasan kebutuhan pemenuhan kewajiban tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan; 41. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF Pasal 2 Dengan Nama Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut tarif sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSRM sesuai peraturan perundang-
undangan, kecuali yang telah ditetapkan lain oleh pemerintah.
Pasal 3 (1) Objek Tarif meliputi : a. Pelayanan kesehatan di RSRM, terdiri dari : 1. pelayanan rawat jalan; 2. pelayanan rawat darurat; 3. pelayana paripurna satu hari (one day care) 4. pelayanan rawat inap;
5. tindakan medik adalah tindakan bedah, tindakan medis, tindakan radioterapi, tindakan gigi dan mulut; 6. pelayanan penunjang diagnostik adalah pemeriksaan radiodiagnostik, pemeriksaan diagnostik elektromedik, laboratorium klinik, laboratorium patologi klinik, mikrobiologi klinik; 7. pelayanan penunjang non medik; 8. pelayanan kebidanan adalah persalinan normal, persalinan dengan tindakan. 9. Pelayanan rehabilitasi medik dan mental adalah tindakan rehabilitasi medik, psikologi, ortotik prostetik, okupasi teraphi, teraphi bicara, asuhan keperawatan; 10. pelayanan konsultasi khusus, sosial medik dan rohaniawan; 11. pelayanan pemeriksaan kesehatan ; 12. pemusalaran jenazah; dan/atau 13. pelayanan Lainnya. b. Surat Keterangan Kesehatan RSRM c. Pelayanan ambulance. (2) Jenis Tindakan dalam Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan qanun ini. (3) Tidak termasuk objek tarif adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan pihak swasta yang bersifat sosial. Pasal 4 Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSRM. BAB III GOLONGAN TARIF Pasal 5 Tarif pelayanan kesehatan digolongkan sebagai tarif jasa umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya jasa, operasional dan pemeliharaan.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan. (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di RSRM sebagai berikut : a. Pelayanan kesehatan di RSRM 1. Tarif Rawat Jalan Di RSRM NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NO
JENIS PELAYANAN
RSRM
UGD one day Care Poliklinik Umum / Gigi Poliklinik Rehab Medik Pelayanan Psikologi Sosial Medik Pembinaan Rohani Konsultasi ke Poli Ahli dari Poli Umum Rujukan dari Puskesmas ke Poli Ahli Langsung ke Poli Ahli tanpa atau dengan Rujukan dari Praktek Dokter Swasta Konsultasi antar Spesialis Rawat Jalan Konsultasi Spesialis IGD / Rawat Inap
JENIS TINDAKAN
2,500 1,500 2,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 -
JASA PELAYANAN MEDIK DAN NON FARMASI MEDIK 70,000 4,500 10,000 4,500 4,500 4,500 7,500 7,500 8,500 15,000 15,000
-
2. Tarif Tindakan Rehabilitasi Medik di RSRM JASA SARANA JASA MEDIK DAN NON MEDIK BHP
RSRM
KELAS UTAMA
KLS I
JUMLAH 72,500 6,000 12,500 6,000 6,000 6,000 7,500 9,000 10,000 15,000 15,000
JUMLAH TARIF
KLS II / RAWAT JALAN
KLS III
KLS UTAMA
KLS I
KLS II / RAWAT JALAN
KLS III
Pelayanan Rehab Medik
1.
Sederhana - Edukasi
13,200
12,200
10,200
7,200
22,200
21,200
19,200
16,200
45,000
45,000
44,000
42,000
39,000
90,000
89,000
87,000
84,000
Canggih - Emg Biofeedback, spirometri, treatmill Pelayanan Ortotik Erostetik
90,000
90,000
89,000
87,000
84,000
180,000
179,000
177,000
174,000
- Sederhana
43,200
43,200
42,200
40,200
37,200
86,400
85,400
83,400
80,400
Sedang - uji latih, exercise, analisa jalan
2
9,000
- Canggih
223,200
223,200
222,200
220,200
217,200
446,400
445,400
443,400
440,400
3
Pelayanan Psikologi - Tes IQ,Bakat,Kepribadian)
50,000
50,000
49,000
47,000
44,000
100,000
99,000
97,000
94,000
4
Fisiotrafi 7,500
7,500
6,500
4,500
1,500
15,000
14,000
12,000
9,000
9,000
9,000
8,000
6,000
3,000
18,000
17,000
15,000
12,000
11,000
11,000
10,000
8,000
5,000
22,000
21,000
19,000
16,000
7,500
7,500
6,500
4,500
1,500
15,000
14,000
12,000
9,000
10,000
10,000
9,000
7,000
4,000
20,000
19,000
17,000
14,000
- Sederhana (IR) - Sedang (MWD, SWD) - Canggih (Exercise,Tens, US, Traksi)
5
Okupasi Therapi - Sederhana (Tes diagnosis) - Sedang (Latihan ADL)
6
7
Therapi Bicara - Sederhana ( Tes diagnosis ) - Sedang ( Latihan Bicara ) Perawat Rehabilitasi - Asuhan Keperawatan
7,500
7,500
6,500
4,500
1,500
15,000
14,000
12,000
9,000
10,000
10,000
9,000
7,000
4,000
20,000
19,000
17,000
14,000
10,000
10,000
9,000
7,000
4,000
20,000
19,000
17,000
14,000
3. Tarif Rawat Inap RSRM
NO 1 2 3 4
AKOMODASI JASA RUMAH SAKIT 85,000 70,000 60,000 45,000
KELAS VIP Kelas I Kelas II / INKUBATOR Kelas III
JASA MEDIK 65,000 60,000 50,000 40,000
JUMLAH 150,000 130,000 110,000 85,000
4. Tarif Rawat Inap Intensif (ICU) Di RSRM
NO 1 2 3 4 5
AKOMODASI JASA RUMAH SAKIT 200,000 185,000 170,000 165,000 185,000
KELAS VIP Kelas I Kelas II Kelas III Langsung dari IGD
JASA MEDIK 150,000 145,000 140,000 135,000 145,000
JUMLAH 350,000 330,000 310,000 300,000 330,000
5. Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik Di RSRM
NO
JENIS PELAYANAN
JASA
JASA PELAYANAN
SARANA
MEDIK
BHP
Jasa
JUMLAH TARIF
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
RS
1 2 3 4
Paket I Paket II Paket III Paket IV
-
14,000
31,000
26,000
24,000
22,000
45,000
40,000
38,000
36,000
-
20,000
50,000
45,000
40,000
35,000
70,000
65,000
60,000
55,000
-
30,000
80,000
65,000
60,000
50,000
110,000
95,000
90,000
80,000
-
50,000
170,000
140,000
130,000
120,000
220,000
190,000
180,000
170,000
6. Tarif Pemeriksaan Elektro Medik RSRM
NO
1 2 3 4
JENIS PELAYANAN
Paket I Paket II Paket III Paket IV
JASA SARANA Jasa RS BHP -
10,000 30,000 50,000 70,000
JASA PELAYANAN MEDIK
JUMLAH TARIF
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
35,000 70,000 130,000 180,000
30,000 65,000 110,000 170,000
25,000 55,000 100,000 160,000
20,000 40,000 90,000 150,000
45,000 100,000 180,000 250,000
40,000 95,000 160,000 240,000
35,000 85,000 150,000 230,000
30,000 70,000 140,000 220,000
7. Tarif Tindakan Bedah Dikamar Operasi
NO
JENIS TINDAKAN
JASA SARANA BHP
JASA PELAYANAN MEDIK
Jasa
VIP
Kelas I
Kelas II
JUMLAH TARIF Kelas III
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
RSRM 1 2 3 4
Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok Khusus
-
200,000
1,600,000
1,200,000
1,100,000
900,000
1,800,000
1,400,000
1,300,000
1,100,000
-
400,000
1,900,000
1,500,000
1,300,000
1,100,000
2,300,000
1,900,000
1,700,000
1,500,000
-
500,000 700,000
2,300,000 3,300,000
2,100,000 2,800,000
1,900,000 2,500,000
1,700,000 2,300,000
2,800,000 4,000,000
2,600,000 3,500,000
2,400,000 3,200,000
2,200,000 3,000,000
8. Tarif Pelayanan Jenazah RSRM NO 1 2 3
JENIS PELAYANAN / TINDAKAN Perawatan Jenazah Bedah Mayat dan Komputer Penyimpanan Jenazah (dihitung perhari,paling lama 3 x 24 jam)
JASA SARANA BAHAN / JASA ALAT RS 37,500 30,000 -
22,500
JASA PELAYANAN MEDIK (Rp) 50,000 25,000
JUMLAH TARIF (Rp) 87,500 55,000
10,000
32,500
JASA PELAYANAN MEDIK (Rp) 9000 4000
JUMLAH TARIF (Rp) 10,000 5,500
b. Tarif Surat Keterangan Kesehatan RSRM NO 1 2 3 4
5
JENIS PELAYANAN TINDAKAN
/
Untuk Dapat SIM Untuk Melamar Pekerjaan Surat Ket. Sakit, Hamil, Untuk menjadi PNS, dll Untuk Visum Et Repertum : a. Pro Justicia b. Keperluan lainnya Untuk Asuransi
JASA SARANA BAHAN / JASA ALAT RS 1000 1,500 -
1500
4000
5,500
-
3000 3000 3000
6000 6000 7000
9,000 9,000 10,000
-
c. Tarif Biaya Pemakaian Ambulance
NO
JENIS PELAYANAN
JUMLAH TARIF (Rp)
1
Dalam Kota Radius 15 Km
3000 / Km
2
Tiap di luar Radius 15 Km ( Dalam Kab. Aceh Timur )
4000 / Km
3
Tiap Km di luar Daerah Kab. Aceh Timur
4000 / Km
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan. BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 10 Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX SURAT PENDAFTARAN Pasal 11 (1) Wajib retribusi mengisi SPdORD ; (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retibusi atau kuasanya; (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaiaan SPdROD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 12 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ; (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menenyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT ; (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13 (1) Pemungutan Retibusi tidak dapat diborongkan ; (2) Retibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen Lain yang dipersamakan dan SKRDKBT. (3) Pemungutan tarif sebagaimana diatur dalam qanun ini
dilaksanakan oleh RSUD . (4) Penerimaan tarif dalam qanun ini:
a. Jasa RSUD disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Jasa medik dan non medik dikelola langsung oleh RSUD untuk kesejahteraan tenaga kesehatan di RSUD . BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15 (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus ; (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambatnya-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD ; (3) DaerTata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati. BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16 (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui surat peringatan/teguran atau surat lain yang disamakan ; (2) Penagihan retribusi melalui surat peringatan/ teguran atau surat lain yang disamakan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB XV KEBERATAN Pasal 17 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ; (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan jelas ; (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali wajib Retibusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ; (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan ; (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retibusi dan pelaksanaan dan penagihan retribusi. Pasal 18 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ; (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retibusi yang terhutang ; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan ; BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 19 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ; (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ; (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut ; (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ; (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 20 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Nama dan alamat wajib retribusi; b. Masa retribusi; c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan/atau d. Alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos terdekat ; (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau penerimaan atau bukti penerimaan Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 21 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ; (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XVII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 22 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ; (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengansur ; (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan ; (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 23 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retibusi ; (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran ; atau b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 24 (1) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah tarif terhutang. (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB XX PENYIDIKAN Pasal 25 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran qanun ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak dibidang retibusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain. Serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi dan tersangka; a. menghentikan penyidikan; dan b. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Dengan diberlakukannya qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Dengan berlakunya qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 28 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 29 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 11 September 2008 M 11 Ramadhan 1429 H BUPATI ACEH TIMUR, dto MUSLIM HASBALLAH Diundangkan di Idi pada tanggal 23 Februari 2008 M 27 Shafar 1430 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, dto AKMAL SYUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 11
PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK KABUPATEN ACEH TIMUR I
PENJELASAN UMUM Bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang semakin meningkat. Sejalan dengan hal tersebut maka di Kabupaten Aceh Timur telah didirikan Rumah Sakit
Rehabilitasi Medik Kabupaten Aceh Timur yang mempunyai fungsi : a. Menyelenggarakan pelayanan medis; b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis; c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan; d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan; e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan; g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; h. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
II
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka mendukung kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit Rehabilitasi Medik dimaksud, perlu adanya pengendalian, pengawasan, dan pembinaan serta dukungan dana yang cukup memadai. Selanjutnya dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan dan untuk menggali dana tersebut, perlu dipungut retribusi dengan menuangkan pengaturannya dalam suatu qanun. . PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas
.
Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 14
