LE M B A R A N D A E R A H K A B U P A TE N S E R D A N G B E D A G A I N O M O R 10 T A H U N 200 6
PER A T U R A N D A ER A H K A B U PA T EN SER D A N G B ED A G A I N O M O R 10 T A H U N 20 0 6 T EN T A N G PEM B EN T U K A N K EC A M A T A N PEG A JA H A N , K EC A M A T A N SEI B A M B A N K EC A M A T A N T EB IN G SY A H B A N D A R D A N K EC A M A T A N B IN T A N G B A Y U D EN G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A ESA B U PA T I SER D A N G B ED A G A I, M enim bang : a.
bahw a dalam rangka m ew ujudkan aspirasi d an usul m asyarakat yan g berkem bang di K ecam atan Perbaungan, Sei R am pah, T ebing T inggi dan K otarih serta m em perhatikan kriteria pem bentukan kecam atan yaitu jum lah penduduk, luas w ilayah dan jum lah desa/kelurahan serta pertim bangan lainnya m aka dibentuk K ecam atan Pegajahan, K ecam atan Sei B am ban, K ecam atan T ebing Syahbandar dan K ecam atan B intan g B ayu di K abupaten Serdang B edagai;
b. bahw a untuk m endayagunakan penyelenggaraan pelayanan pem erintahan, pem bangunan, kem asyarakatan yang disebabkan pertam bahan jum lah penduduk dan tuntutan pekem bangan jam an serta volum e beban tugas dalam m elaksanakan roda pem erintahan dim ungkinkan K ecam atan Perbaungan, K ecam atan Sei R am pah, K ecam atan T ebing T in ggi dan K ecam atan K otarih untuk dim ekarkan; c. bahw a berdasarkan p ertim bangan sebagaim ana dim aksud huruf a dan huruf b di atas m aka dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan D aerah; M engingat
: 1. U ndang-U ndang N om or 7 D rt T ahun 1956 tentang Pem bentukan D aerah O tonom K abupaten-K abupaten D alam Lingkungan D aerah Propinsi Sum atera U tara (Lem baran N egara R epublik Indonesia T ahun 1956 N om or 58, T am bahan Lem baran N egara R epublik Indonesia N om or 10 92 ); 2. U ndang-U ndang N om or 36 T ahun 20 0 3 tentang Pem bentukan K abupaten Sam osir dan K abupaten Serdang B edagai di Provinsi Sum atera U tara (Lem baran N egara R epublik Indonesia T ahun 20 0 0 N om or 151, Tam bahan Lem baran N egara R epublik Indonesia N om or 4346); 3. U ndang-U ndang N om or 10 T ahun 20 04 tentang Pem bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lem baran N egara R epublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4036); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pegawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 02 Tahun 2005 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dan BUPATI SERDANG BEDAGAI MEMUTUSKAN:
M enetapkan
:
PERATURAN DAERAH TEN TAN G PEM BEN TUKAN KECAM ATAN PEGAJAHAN , KECAM ATAN SEI BAM BAN , KECAM ATAN TEBIN G SYAHBAN DAR DAN KECAM ATAN BIN TANG BAYU.
BAB I KETEN TUAN UM U M Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dim aksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai; 2. Pem erintah Daerah adalah Pem erintah Kabupaten Serdang Bedagai; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai; 4. W akil Kepala Daerah adalah W akil Bupati Serdang Bedagai; 5. Dew an Perw akilan Rakyat Daerah adalah Dew an Perw akilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; 7. Sekretaris Dew an
adalah
Sekretaris Dew an
Perw akilan
Rakyat
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; 8. Kecam atan adalah W ilayah Kerja Cam at sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; 9. Cam at adalah Perangkat Daerah yang m em iliki w ilayah kerja Kecam atan
yang
dalam
pelaksanaan
tugasnya
m em peroleh
pelim pahan sebagian w ew enang Bupati Serdang Bedagai untuk m enangani sebagian urusan O tonom i Daerah; 10. Pem bentukan Kecam atan adalah tindakan m em bentuk Kecam atan yang baru sebagai hasil pem ekaran dan atau penataan w ilayah dari 1 (Satu) atau lebih kecam atan, yang m em iliki w ilayah tertentu dan terpisah secara defenitif baik batas-batas w ilayah m aupun status pem erintahan dari kecam atan induknya; 11. Ibukota kecam atan adalah pusat penyelenggaraan pem erintahan di kecam atan, dim ana Cam at dan perangkat kecam atan berkedudukan; 12. Batas w ilayah Kecam atan adalah Pem isah antara kecam atan yang berbatasan berupa garis batas dan daftar koordinat peta;
13. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang
berwenang
untuk
mengatur
dan
mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat
yang
diakui
dan
dihormati
dalam
sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
BAB II PEM BENTUKAN KECAM ATAN PEGAJAHAN Pasal 2 (1)
Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pegajahan, yang wilayahnya meliputi : a. kelurahan melati kebun; b. desa bengabing; c. desa lestari dadi; d. desa petuaran hulu; e. desa petuaran hilir; f. desa bingkat; g. desa pondok tengah; h. desa sennah; i. desa sukasari; j. desa pegajahan; k. desa karang anyar; l. desa tanjung putus; m.desa jatimulyo;
(2)
Ibukota Kecamatan Pegajahan berada di Desa Pegajahan.
(3)
Dengan dibentuknya Kecamatan Pegajahan, maka wilayah Kecamatan Perbaungan dikurangi 12 (dua belas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a s/d huruf m dan luas Kecamatan Perbaungan sebagai kecamatan induk menjadi seluas 105.034 Km 2 .
(4)
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini , penyelenggaraan roda pemerintahan 12 (dua belas) desa dan 1 (satu) kelurahan
tersebut
beralih
dari
Kecamatan
Perbaungan
ke
Kecamatan
Pegajahan.
BAB III PEM BENTUKAN KECAM ATAN SEI BAM BAN Pasal 3 (1)
Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sei bamban, yang wilayahnya meliputi : a. desa pon; b. desa rampah estate; c. desa penggalangan; d. desa gempolan; e. desa sei belutu; f. desa bakaran batu; g. desa sukadamai; h. desa sei bamban; I . desa sei bamban estate; J. desa sei buluh;
(2)
Ibukota Kecamatan Sei Bamban berada di Desa Sei Bamban.
(3)
Dengan dibentuknya Kecamatan Sei Bamban, maka wilayah Kecamatan Sei Rampah dikurangi 10 (Sepuluh) desa, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a s/d huruf j dan luas Kecamatan Sei Ram pah sebagai kecamatan induk menjadi seluas 199.089 Km 2 .
(4)
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan roda pemerintahan 10
(Sepuluh) desa tersebut beralih dari Kecamatan Sei
Rampah menjadi ke Kecamatan Sei Bamban .
BAB IV PEM BENTUKAN KECAM ATAN TEBING SYAHBANDAR Pasal 4 (1)
Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tebing Syahbandar, yang wilayahnya meliputi : a. desa binjai; b. desa penggalangan; c. desa paya pasir;
d. desa laut tador; e. desa tanah besih; f. desa kuta pinang; g. desa paya pinang; h. desa sibulan; i . desa penggalian; j. desa bahilang; (2)
Ibukota Kecamatan Tebing Syahbandar berada di Desa Paya Pasir.
(3)
Dengan dibentuknya Kecamatan Tebing Syahbandar, maka wilayah Kecamatan Tebing Tinggi dikurangi 10 (Sepuluh) desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a s/d huruf j dan luas Kecamatan Tebing Tinggi sebagai kecamatan induk menjadi seluas 251.511 Km 2 .
(4)
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan roda pemerintahan 10
(Sepuluh) desa tersebut beralih dari Kecamatan
Tebing Tinggi menjadi ke Kecamatan Tebing Syahbandar.
BAB V PEMBENTUKAN KECAMATAN BINTANG BAYU
Pasal 5 (1) Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bintang Bayu, yang wilayahnya meliputi : a. desa huta durian; b. desa bandar pinang kebon; c. desa bandar pinang rambe; d. desa bintang bayu; e. desa siahap; f. desa marihat dolok; g. desa pegajahan kahan; h. desa pegajahan hulu; i . desa bandar negeri; j. desa sarang ginting kahan; k. desa sarang ginting hulu; l. desa ujung negeri kahan;
m. desa ujung negeri hulu; n. desa panombean; o. desa gudang garam; p. desa damak tolong buho; q. desa kampung kristen; r. desa dolok masango; s. desa bandar magodang; (2)
Ibukota Kecamatan Bintang Bayu berada di Desa Bintang Bayu.
(3)
Dengan
dibentuknya
Kecamatan Kotarih
Kecamatan
Bintang
Bayu,
maka
wilayah
dikurangi 19 (Sembilan belas) desa sebagaimana
dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a s/d huruf s dan luas Kecamatan Kotarih sebagai kecamatan induk menjadi seluas 98.089 Km 2 . (4)
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan roda pemerintahan 19 (Sembilan belas) desa tersebut beralih dari Kecamatan Kotarih menjadi ke Kecamatan Bintang Bayu.
BAB VI BATAS-BATAS DAN LUAS WILAYAH
Pasal 6 (1)
Batas-batas wilayah Kecamatan Pegajahan adalah : a. sebelah timur berbatasan dengan kecamatan perbaungan; b. sebalah barat berbatasan dengan kecamatan serba jadi dan sungai ular; c. sebelah utara berbatasan dengan kecamatan perbaungan; d. sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan serba jadi;
(2)
Batas-batas wilayah dalam
pasal
5
Kecamatan
ayat
(1)
dan
Pegajahan
sebagaimana
tercantum
dalam
dimaksud
lampiran
yang
digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3)
Luas
wilayah
Kecamatan
Pegajahan
meliputi
luas
wilayah
Desa
sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan tercantum dalam lampiran yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 7 (1)
Batas-batas wilayah Kecamatan Sei Bamban adalah : a. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi; b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sei Rampah; c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Beringin; d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Masihul.
(2) Batas-batas wilayah Kecamatan Sei Bamban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan tercantum dalam lampiran yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Luas wilayah Kecamatan Sei Bamban meliputi luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan tercantum dalam lampiran yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 8
(1)
Batas-batas wilayah Kecamatan Tebing Syahbandar adalah : a. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan; b. sebelah barat berbatasan dengan Kota Tebing Tinggi; c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Khalipah; d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Merawan.
(2) Batas-batas wilayah Kecamatan Tebing Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan tercantum dalam lampiran yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Luas wilayah Kecamatan Tebing Syahbandar meliputi luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan tercantum dalam lampiran yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 9
(1)
Batas-batas wilayah Kecamatan Bintang Bayu adalah : a. sebelah timur berbatasan dengan dolok masihul dan kecamatan silau kahean kabupaten simalungun; b. sebelah barat berbatasan dengan sungai ular; c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan dolok masihul; d. sebelah selatan berbatasan dengan sungai kari dan kecamatan kotarih;
(2) Batas-batas wilayah Kecamatan Bintang Bayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan tercantum dalam lampiran yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Luas wilayah Kecamatan Bintang Bayu meliputi luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan tercantum dalam lampiran yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI PEMBIAYAAN
Pasal 10 Pembiayaan pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 12 Peraturan
Daerah
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Dietetapkan di Sei Rampah pada tanggal 17 Oktober 2006 BUPATI SERDANG BEDAGAI, dto H. T. ERRY NURADI Diundangkan di Sei Rampah. pada tanggal 20 Oktober 2006 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, dto OK. ARYA ZULKARNAIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2006 NOMOR 10
