BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI
BATANG
N O M O R 26 Z6TAHUN 2 0 1 6 TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN DAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN U M U M DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BUPATI Menimbang
:
ESA
BATANG,
a. b a h w a untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan yang bersumber dari Jasa Pelayanan Badan Layanan U m u m Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Batang; b. b a h w a dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U m u m Daerah, perlu mengatur penggunaan dana pendapatan yang bersumber dari jasa layanem pada Badan Layanan U m u m Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Batang; c.
Mengingat
:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d i m a k s u d p a d a h u r u f a d a n h u r u f b, p e r l u m e n e t a p k a n Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan dan Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan U m u m Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
1. U n d a n g - U n d a n g Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 T a h u n 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2004 Nomor 126, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4438); 1
4.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2009 Nomor 144, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengara J a m i n a n Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 116, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 T a h u n 1988 tentang Perubahan Batas W i l a y a h Kotamadya Daerah Tingkat II Batang, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U m u m (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U m u m (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 140, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 71 T Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia T a h u n 2010 No Lembaran Negara Republik Indonesia
ahun 2010 tentang (Lembaran Negara morl23, Tambahan Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 T a h u n 2 0 1 3 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2 0 1 3 N o m o r 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 T a h u n 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 T a h u n 2 0 1 3 t e n t a n g J a m i n a n Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2013 Nomor 255); 12. P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a t e n Batemg N o m o r 1 T a h u n 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 S e r i E N o m o r 1); 2
13. P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m Negeri N o m o r 6 1 T a h u n 2 0 0 7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U m u m Daerah; 14. P e r a t u r a n M e n t e r i K e s e h a t a n N o m o r 19 T a h u n 2 0 1 4 tentang Penggunaan Dana Kapitasi J a m i n a n Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan D u k u n g a n Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 589); 15. P e r a t u r a n M e n t e r i K e s e h a t a n N o m o r 2 8 T a h u n 2 0 1 4 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Naional; 16. P e r a t u r a n M e n t e r i K e s e h a t a n N o m o r tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
75
Tahun
2014
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAPATAN DAN JASA PELAYANAN LAYANAN U M U M DAERAH PUSAT MASYARAKAT.
PEMANFAATAN PADA BADAN KESEHATAN
BAB I KETENTUAN
U M U M
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang di m a k s u d dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.
Bupati adalah Bupati Batang.
4.
Dinas adalah Batang.
5.
Kepala Dinas adalah Kabupaten Batang.
6.
Badan Layanan U m u m Daerah Organisasi perangkat Daerah memberikan pelayanan kepada dan/atau jasa yang dijual tanpa dalam melakukan kegiatannya produktifitas.
7.
Pola Pengelolaan Keuangan B L U D yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan u m u m dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
Dinas
Batang.
yang Kepala
membidangi Dinas yang
bidang
kesehatan
membidangi
bidang
Kabupaten kesehatan
yang selanjutnya disebut B L U D adalah atau unit kerja yang dibentuk untuk masyarakat berupa penyediaan barang mengutamakan mencari keuntungan dan d i d a s a r k a n pada prinsip efisien dan
3
8.
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih m e n g u t a m a k a n upaya promotif d a n preventif u n t u k mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9.
Pejabat pengelola B L U D adalah p i m p i n a n B L U D yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional B L U D yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada B L U D yang bersangkutan.
10. Pegawai B L U D a d a l a h pegawai y a n g N o n Pegawai Negeri Sipil.
berstatus Pegawai Negeri Sipil
dan
11. Rencana Bisnis dan Anggarsm B L U D yang selanjutnya disebut R B A adalah d o k u m e n perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja d a n anggaran B L U D . 12. P e n d a p a t a n a d a l a h s e m u a p e n e r i m a a n d a l a m b e n t u k k a s d a n t a g i h a n B L U D yang m e n a m b a h ekuitas dana lancar d a l a m periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. 13. Belanja a d a l a h s e m u a pengelugiran d a r i r e k e n i n g k a s y a n g m e n g u r a n g i ekuitas dana lancar dalam periode t a h u n anggaran bersangkutan yang tidak a k a n diperoleh pembayarannya kembali oleh B L U D . 14. B i a y a a d a l a h s e j u m l a h pengeluaran y a n g m e n g u r a n g i e k u i t a s d a n a lancar u n t u k memperoleh barang dan/atau jasa u n t u k keperluan operasional BLUD. 15. J a s a P e l a y a n a n a d a l a h i m b a l a n y a n g d i t e r i m a oleh p e l a k s a n a kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi dan/atau pemeriksaan laboratorium kesehatan.
pelayanan diagnosis, pelayanan
16. Fleksibilitas a d a l a h k e l e l u a s a a n pengelolaan k e u a n g a n / b a r a n g B L U D p a d a batas-batas tertentu y a n dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. 17. I n s e n t i f a d a l a h t a m b a h a n p e n g h a s i l a n d i l u a r gaji y a n g berasal d a r i j a s a layanan yang diterima Pejabat Pengelola dan Pegawai B L U D . 18. S a t u a n P e n g a w a s Internal a d a l a h perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan B L U D untutk meningkatkan kinerja pelayanan, k e u a n g a n d a n p e n g a r u h l i n g k u n g a n s o s i a l s e k i t a m y a {social responcibility) d a l a m menyelenggsirakan bisnis sehat. 19. Kinerja a d a l a h proses y a n g d i l a k u k a n d a n hasil y a n g dicapai oleh s u a t u organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan. 20. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari w a k t u ke w a k t u atau tolak u k u r prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan u n t u k m e n g u k u r terjadinya p e r u b a h a n terhadap besaran target a t a u standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 21. D o k u m e n Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah D o k u m e n yang m e m u a t pendapatein d a n biaya, proyeksi a r u s kas, j u m l a h dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 2 2 . I n d e k s J a b a t a n {position indey^ adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan jenjang jabatan yang disandangnya dalam organisasi.
4
23. Indeks Kinerja {performance indeod^ adalah ukuran untuk memperhitungkan kinerja karyawan yang dicapai setiap pegawai berdasarkan penilaian kinerja pegawai atau penilaian lain yang disetarakan. 24. Badan Penyelenggara J a m i n a n Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan k h u s u s oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi s e l u r u h rakyat Indonesia, t e r u t a m a u n t u k Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun PNS dan TNI/POLRI, veteran, Perintis kemerdekaan beserta keluarganya d a n B a d a n u s a h a l a i n n y a a t a u rakyat biasa. 25. Kapitasi B P J S adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar d i m u k a oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan j u m l a h peserta yang terdaftar tanpa m e m p e r h i t u n g k a n jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 26. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan j u m l a h pelayanan kesehatem yang diberikan. B A B II MAKSUD DAN
TUJUAN
Pasal 2 (1) M a k s u d P e r a t u r a n B u p a t i i n i u n t u k m e n i n g k a t k a n pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
mutu
dan
kinerja
(2) T u j u a n Peraturan B u p a t i i n i sebagai p e d o m a n Puskesmas pengelolaan pemanfaatan pendapatan dan jasa pelayanan.
dalam
B A B III RUANG
LINGKUP
Pasal 3 Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. b. c. d.
Anggaran BLUD; Pemanfaatan Pendapatan BLUD; Jasa Pelayanan BLUD; dan Pembinaan dan Pengawasan BLUD. BAB IV ANGGARAN Bagian
BLUD
Kesatu
Pendapatan
BLUD
Pasal 4 (1) P e n d a p a t a n B L U D b e r s u m b e r d a r i : a. j a s a P e l a y a n a n ; b. h i b a h ; c. h a s i l k e r j a s a m a d e n g a n p i h a k l a i n ; d. A n g g a r a n P e n d a p a t a n d a n B e l a n j a D a e r a h ; e. A n g g a r a n P e n d a p a t a n d a n B e l a n j a N e g a r a ; d a n f. Iain-lain pendapatan B L U D yang sah; (2) P e n d a p a t a n B L U D y a n g b e r s u m b e r d a r i j a s a P e l a y a n a n sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f a b e r u p a i m b a l a n y a n g d i p e r o l e h d a r i J a s a Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
5
(3) P e n d a p a t a n d a r i h i b a h s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f b berupa : a. H i b a h t i d a k t e r i k a t ; d a n b. H i b a h t e r i k a t . (4) H a s i l k e r j a s a m a d e n g a n huruf c meliputi : a. p e r o r a n g a n ; d a n b. i n s t i t u s i .
pihak lain sebagaimana
dimaksud pada
(5) P e n d a p a t a n dari hasil kerjasama dengan pihak d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f c b e r u p a : a. P e n d a p a t a n P e r o r a n g a n ; d a n b. P e n d a p a t a n I n s t i t u s i ( K a p i t a s i d a n N o n K a p i t a s i ) .
lain
dapat
ayat
1
sebagaimana
(6) P e n d a p a t a n d a r i A n g g a r a n P e n d a p a t a n d a n B e l a n j a D a e r a h s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f d b e r u p a p e n d a p a t a n y a n g b e r a s a l d a r i otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (7) P e n d a p a t a n d a r i A n g g a r a n P e n d a p a t a n d a n B e l a n j a N e g a r a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f e dapat berupa B a n t u a n Operasional Kesehatan. (8) L a i n - l a i n p e n d a p a t a n B L U D y a n g s a h s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f f antara lain: a. j a s a giro; b. p e n d a p a t a n b u n g a ; c. k e u n t u n g a n s e l i s i h n i l a i t u k a r r u p i a h t e r h a d a p m a t a u a n g a s i n g ; d. k o m i s i , p o t o n g a n a t a u p u n b e n t u k l a i n sebagai a k i b a t d a r i p e n j u a l a n dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; e. h a s i l i n v e s t a s i . Pasal 5 (1) S e l u r u h p e n d a p a t a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 4 a y a t (1) k e c u a l i yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung u n t u k membiayai belanja Puskesmas sesuai RBA. (2) S e l u r u h p e n d a p a t a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 4 a y a t (1) h u r u f a , h u r u f b , h u r u f c, d a n h u r u f d d i l a p o r k a n s e b a g a i j e n i s l a i n - l a i n pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan Puskesmas.
Bagian
Kedua
Biaya
BLUD
Pasal 6 Biaya B L U D terdiri atas biaya operasional d a n biaya n o n operasional dituangkan dalam RBA.
yang
Pasal 7 (1) B i a y a o p e r a s i o n a l s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 6 t e r d i r i a t a s : a. b i a y a p e l a y a n a n ; d a n b. b i a y a u m u m d a n a d m i n i s t r a s i . (2) B i a y a p e l a y a n a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f a , m e l i p u t i biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, terdiri atas: a. b i a y a p e g a w a i ; b. b i a y a b a h a n ; c. b i a y a j a s a p e l a y a n a n ; d. biaya p e m e l i h a r a a n ; 6
e. f.
biaya barang dan jasa; biaya pelayanan lain-lain.
(3) B i a y a u m u m d a n a d m i n i s t r a s i s e b a g i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f b, m e l i p u t i b i a y a o p e r a s i o n a l y a n g t i d a k b e r h u b u n g a n l a n g s u n g d e n g a n kegiatan pelayanan, terdiri atas: a. b i a y a p e g a w a i ; b. b i a y a a d m i n i s t r a s i k a n t o r ; c. b i a y a p e m e l i h a r a a n ; d. b i a y a b a r a n g d a n j a s a ; e. b i a y a p r o m o s i ; f. biaya u m u m dan administrasi lain-lain. Pasal 8 Biaya a. b. c. d. e.
n o n operasional s e b a g a i m a n a d i m a k s u d Pasal 6, terdiri atas : biaya bunga; biaya administrasi bank; biaya kerugian penjualan aset tetap; biaya kerugian p e n u r u n a n nilai; biaya n o n operasional lain-lain. Bagian
Ketiga
Belanja
BLUD
Pasal 9 (1) B e l a n j a B a. b e l a n j a b. b e l a n j a c. b e l a n j a
L U D terdiri atas : pegawai; modal; dan barang dan jasa.
(2) B e l a n j a B L U D s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t sebagian pemanfaatan pendapatan jasa pelayanan. Pasal
(1)
bersumber
dari
10
B e l a n j a p e g a w a i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 9 a y a t (1) h u r u f a y a n g bersumber dari pendapatan B L U D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) m a s u k k e d a l a m j e n i s b e l a n j a b a r a n g d a n j a s a . Pasal 11 (1) B e l a n j a m o d a l s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 9 a y a t (1) h u r u f b y a n g bersumber dari pendapatan B L U D berupa belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja m o d a l fisik l a i n n y a paling sedikit 1 0 % (sepuluh perseratus). (2) B e l a n j a m o d a l s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i l a k u k a n m e l a l u i mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) B e l a n j a m o d a l f i s i k l a i n n y a s e b a g a i m s i n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) a n t a r a lain perolehan aset tidak berwujud, p e n g e m b a n g a n aplikasi/software yang m e m e n u h i kriteria aset tidak berwujud.
7
Pasal
12
B e l a n j a b a r a n g d a n j a s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 9 a y a t (1) h u r u f c yang bersumber dari pendapatan B L U D terdiri atas biaya operasional d a n biaya n o n operasional. BAB PEMANFAATAN
V
PENDAPATAN
Pasal
BLUD
13
(1) P e m a n f a a t a n p e n d a p a t a n B L U D s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 4 a y a t (1), d i g u n a k a n u n t u k p e n i n g k a t a n m u t u d a n k i n e r j a pelayanan kesehatan. (2) B e s a r a n a l o k a s i b e l a n j a p e m a n f a a t a n p e n d a p a t a n B L U D sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1), d i t e t a p k a n s e b a g a i b e r i k u t : a. P a l i n g b a n y a k 4 4 % ( e m p a t p u l u h e m p a t perseratus) d i a l o k a s i k a n u n t u k jasa pelayanan; dan b. P a l i n g s e d i k i t 5 6 % ( l i m a p u l u h e n a m p e r s e r a t u s ) d i a l o k a s i k a n u n t u k belanja modal dan belanja barang dan jasa lainnya.
BAB VI JASA PELAYANAN
BLUD
Bagian kesatu Azas d a n Filosofi Pasal
14
(1) A z a z J a s a P e l a y a n a n m e l i p u t i : a. P r o p o r s i o n a l i t a s y a n g d i u k u r d e n g a n b e s a m y a b e b a n a s e t y a n g d i k e l o l a dan besaran pendapatan; b. K e s e t a r a a n , d i u k u r d e n g a n m e m p e r h a t i k a n P u s k e s m a s l a i n n y a ; d a n c. K e p a t u t a n , d i u k u r d e n g a n k e m a m p u a n p e m b i a y a a n P u s k e s m a s . (2) F i l o s o f i J a s a P e l a y a n a n m e l i p u t i : a. M e n i n g k a t k a n k e t a k w a a n d a n r a s a p e n g a b d i a n s e r t a m e n g u t a m a k a n kepentingan pasien; b. M e n g h a r g a i k i n e r j a p e r o r a n g a n d a l a m s a t u t i m k e r j a y a n g m e m e r l u k a n kebersamaan; c. M e m b e r i k a n p e r l i n d u n g a n b a g i s e m u a k o m p o n e n b a i k d i u n i t p e l a y a n a n m a u p u n u n i t p e n d u k u n g d a l a m 1 (satu) rantai nilai; d. M e n u m b u h k a n r a s a s a l i n g percaya a n t a r k o m p o n e n d e n g a n adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/ akuntabel; dan e. S a l i n g m e n g h a r g a i antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran. Bagian Jasa
Kedua
Pelayanan
Pasal
15
(1) J a s a P e l a y a n a n m e r u p a k a n i m b a l a n k e r j a y a n g d a p a t honorarium, t u n j a n g a n tetap, insentif, b o n u s atas prestasi.
berupa
(2) J a s a P e l a y a n a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i b e r i k a n k e p a d a : a. P e j a b a t p e n g e l o l a B L U D ; d a n b. P e g a w a i B L U D . 8
gaji,
(3) J a s a P e l a y a n a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) d i b e r i k a n s e s u a i dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kemampuan pendapatan BLUD Puskesmas. Bagian
Ketiga
Sumber Dana D a n Alokasi Pasal
16
Sumber D a n a Jasa Pelayanan yang diberikan sebagai imbalan kerja s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 1 5 a y a t (1), b e r a s a l d a r i p e n d a p a t a n B L U D s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 4 a y a t (1). Bagian
Keempat
Distribusi Jasa Pasal
Pelayanan 17
(1) J a s a P e l a y a n a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 1 5 a y a t (2), d i b e r i k a n sebagai insentif jasa pelayanan. (2) I n s e n t i f j a s a p e l a y a n a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) t e r d i r i a t a s : a. I n s e n t i f j a s a p e l a y a n a n l a n g s u n g ; d a n b. I n s e n t i f j a s a p e l a y a n a n t i d a k l a n g s u n g . (3) I n s e n t i f j a s a p e l a y a n a n l a n g s u n g s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f a, d i b e r i k a n k e p a d a p e g a w a i B L U D y a n g m e l a k s a n a k a n p e l a y a n a n langsung di Puskesmas. (4) I n s e n t i f j a s a p e l a y a n a n t i d a k l a n g s u n g s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) h u r u f b , d i b e r i k a n k e p a d a p e g a w a i B L U D d i P u s k e s m a s b e r d a s a r k a n hasil penilaian indikator kinerja pegawai B L U D di Puskesmas. (5) I n d i k a t o r k i n e r j a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (4) t e r d i r i a t a s : a . G a j i p o k o k , m a s a k e r j a d a n b e b a n p a j a k p e g a w a i {basic inde3d\; b . P e n d i d i k a n , p e l a t i h a n d a n p e r i l a k u p e g a w a i {competency inde^; c . R e s i k o k e r j a {risk indeo^; d . T i n g k a t k e g a w a t d a r u r a t a n {emergency index); e . J a b a t a n y a n g d i s a n d a n g {position index); f. h a s i l / c a p a i a n k i n e r j a {performance index); dan g . k e p a t u h a n j a m k e r j a {dicipline inde^. (6) P e r h i t u n g a n i n s e n t i f j a s a p e l a y a n a n s e b a g a i m a n a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
dimaksud pada ayat
(7) B u p a t i m e l i m p a h k a n p e n a n d a t a n g a n a n K e p u t u s a n d i m a k s u d p a d a a y a t (6) k e p a d a K e p a l a D i n a s .
Bupati
(2)
sebagaimana
Bagian Kelima T i m Insentif Jasa Pasal
Pelayanan
18
(1) D a l a m h a l p e n y u s u n a n i n s e n t i f j a s a p e l a y a n a n d i P u s k e s m a s , P i m p i n a n B L U D menetapkan dan menugaskan T i m insentif jasa pelayanan di masing-masing Puskesmas. (2) T i m I n s e n t i f j a s a p e l a y a n a n d i P u s k e s m a s s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) b e r t u g a s d a n b e r t a n g g u n g j a w a b t e r h a d a p p r o p o r s i i n s e n t i f j a s a pelayanan di Puskesmas.
9
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian
BLUD
Kesatu
Pembinaan Pasal
19
(1) P e m b i n a a n T e k n i s P u s k e s m a s d i l a k u k a n o l e h K e p a l a
Dinas.
(2) P e m b i n a a n k e u a n g a n P u s k e s m a s d i l a k u k a n o l e h D i n a s y a n g pengelolaan keuangan dan pendapatan. Bagian
membidangi
Kedua
Pengawasan Pasal 20 (1) P e n g a w a s a n
Puskesmas dilakukan oleh Insepektorat Kabupaten
(2) P e n g a w a s a n
operasional teknis dilakukan oleh Sistem Pengawasan BAB KETENTUAN
Batang. Intern.
VIII PENUTUP
Pasal 21 Ketentuan Jasa Pelayanan Besaran alokasi belanja pemanfaatan pendapatan B L U D s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 1 3 a y a t (2) m u l a i b e r l a k u p a d a tanggal 1 Januari 2016. Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, m e m e r i n t a h k a n pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.
3 Juni
Ditetapkan di Batang pada tanggal
2016
3
ttd BUPATI
BATANG,
3 Juni
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, Diundangkan di Batang
pada tanggal
^ ( /ttd <^M-A.
^
2016
SEKRETARIS DAEBftH KABUPATEN
NASIKHIN
BATANG,
26 N A S I K Haslinya, IN Salinan sesuai dengan KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001
10
