MODUL PENGEMBANGAN FORUM MULTI STAKEHOLDER (FMS) DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS STANDAR DAN RESPONSIF GENDER

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

MODUL PENGEMBANGAN FORUM MULTI STAKEHOLDER (FMS) DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS STANDAR DAN RESPONSIF GENDER

KINERJA-USAID Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832 Email: [email protected] www.kinerja.or.id

MODUL PENGEMBANGAN FORUM MULTI STAKEHOLDER (FMS) DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS STANDAR DAN RESPONSIF GENDER Seri Hikmah Pembelajaran dari USAID-KINERJA

2014

KATA PENGANTAR Peningkatan pelayanan publik oleh unit pelayanan yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan mandat yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan dukungan USAID, Program KINERJA telah berupaya memperkenalkan program bantuan teknis Peningkatan pelayanan publik di 20 kabupaten/kota mitra di empat provinsi di Indonesia (Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan) yang bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan publik. Program ini difokuskan pada penguatan pihak penyedia layanan (supply side) dan pihak pengguna layanan (demand side) di sektor pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan perbaikan iklim usaha. Pada tahun ketiga, Program KINERJA menambah 4 kabupaten/kota lagi di Provinsi Papua yang bekerja khusus di sektor kesehatan. Peningkata pelayanan tersebut dimaksudkan agar unit pelayanan dapat menyelenggarakan kegiatannya untuk pencapaian standar pelayanan publik (SPP), standar pelayanan minimal (SPM), dan standar nasional serta mencapai tujuan-tujuan MDG (Millennium Development Goals). Dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik, telah diatur mengenai partisipasi masyarakat dalam peningkatan Pelayanan publik. Pengikutsertaan masyarakat dalam Pelayanan publik mencakup seluruh proses penyelenggaraan Pelayanan, yang meliputi: 1. Penyusunan kebijakan Pelayanan publik 2. Penyusunan standar Pelayanan 3. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan publik 4. Pemberian penghargaan. Sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam peningkatan Pelayanan publik, USAID-KINERJA mengembangkan dan mendorong adanya forum multi stakeholders atau FMS, forum ini beranggotakan berasal dari berbagai komponen baik yang berasal dari organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi wanita, DPRD dan dari Dinas, Puskesmas maupun Sekolah. Forum ini diharapkan menjadi wahana atau wadah bagi stakeholders untuk bertemu dan membahas isu Pelayanan publik untuk ditindaklanjuti dan diadvokasi guna perbaikan. FMS mempunyai peran strategis sebagai mitra kritis penyelenggara Pelayanan dalam melakukan perbaikan Pelayanannya.

www.kinerja.or.id

Modul Pengembangan Forum Multi Stakeholder (FMS)

1

Mengingat praktik-praktik pengembangan Forum Multi Stakeholder (FMS) yang dilaksanakan KINERJA Bersama pemerintah daerah mitra merupakan pendekatan yang relative baru dengan intervensi sisi penyedia layanan dan pengguna layanan secara bersamaan, makauntuklebihmemudahkanpemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam menerapkannya maka diperlukan sebuah modul yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelatihan, pendampingan, dan pelaksanaannya pengembangan forum multi stakeholders karena modul ini dapat memberikan gambaran secara utuh konsep dan tahapan pengembangan FMS di daerah. Diharapkan modul ini dapat membantu Penyelenggara pelayanan, Pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang ingin menerapkan tata kelola yang baik, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berstandar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jakarta, Oktober 2014

ELKE RAPP Chief of Party, USAID - KINERJA

2


www.kinerja.or.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI PANDUAN PENGGUNAAN MODUL

1 3 5

1

KONSEP DASAR FORUM MULTI STAKEHOLDER (FMS) 1. Latar Belakang 2. Pengertian FMS 3. Alternatif Nama 4. Pentingnya FMS dalam upaya peningkatan pelayanan publik 5. Tujuan pengembangan FMS 6. Tugas dan fungsi FMS

20 20 21 22 22 23 23

2

TAHAPAN PENGEMBANGAN FMS UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS STANDAR DAN RESPONSIF GENDER 1. Tahapan Pengembangan FMS untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam

61

Pelayanan Publik a. Tahap Persiapan b. Tahap Pembentukan c. Tahap Penggiatan d. Tahap Integrasi e. Tahap Pengikatan atau pelembagaan 2. Identifikasi dan Analisis Stakeholder dalam Pengingkatan Pelayanan Publik 3. Konsep dan Kebijakan serta Strategi Peningkatan Pelayanan Publik a. Latar Belakang b. Konsep dan Kebijakan Pelayanan Publik c. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan 4. Membangun Komitmen a. Pengertian b. Tujuan membangun komitmen c. Langkah dan cara-cara membangun komitmen

www.kinerja.or.id

61 61 62 62 62 63 63 70 70 72 75 77 77 78 78


3

3

4

OPTIMALISASI PERAN FMS DALAM ADVOKASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 1. Kedudukan dan Peran FMS 2. Dasar-dasar Advokasi Kebijakan Publik 3. Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Daerah

124 124 125 133

STRATEGI KEBERLANJUTAN FMS Strategi Pengembangan dan Keberlanjutan FMS 1. Pengertian 2. Unsur-unsur Pelembagaan 3. Strategi Pengembangan

144 152 152 152 153

PERKENALAN, IDENTIFIKASI HARAPAN DAN POD

158

• Pengantar

158

• Tujuan Pembelajaran

158

• Pokok Bahasan

159

• Metode

159

• Alat dan Bahan

159

• Waktu

159

• Proses Fasilitasi

159

• Bahan Bacaan

161

- Pembelajaran Orang Dewasa

162

- Pendidikan Partisipatif

164

LAMPIRAN-LAMPIRAN : 1. Panduan fasilitasi sesi perkenalan, penyepakatan pengorganisasian pelatihan/ lokakarya, identifikasi harapan-harapan, Pembelajaran Orang Dewasa 2. Lembar Paparan Fasilitator (LPF) untuk setiap modul 3. Bahan Bacaan untuk setiap modul 4. Lembar-lembar kerja untuk setiap modul

4


www.kinerja.or.id

PANDUAN PENGGUNAAN MODUL Modul sederhana ini berjudul “Modul Pengembangan Forum Multi Stakeholder dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik”. Modul ini disusun dan didorong atas kebutuhan untuk mewujudkan terjadinya peningkatan efektifitas pengelolaan pelayanan publik di daerah, terutama yang didukung Program USAID-KINERJA dengan melibatkan peran aktif para pemangku kepentingan yang tergabung dalam Forum Multi Stakeholder. Sesuai dengan mandatnya, maka modul ini berisi 4 tema pokok, yaitu (1). Konsep dasar FMS, (2). Tahapan pengembangan FMS untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik yang berbasis standar dan responsif gender, (3). Optimalisasi kedudukan dan peran FMS dalam advokasi peningkatan pelayanan publik yang berbasis standar dan responsif gender, dan (4). Strategi keberlanjutan FMS. Selain 4 tema pokok di atas, modul ini dilengkapi modul tambahan berupa panduan lokakarya inisiasi pembentukan FMS yang di dalamnya terdapat sesi perkenalan, menyusun harapan dan pendidikan orang dewasa. Dengan maksud untuk memudahkan pengguna modul, setiap bahasan diurutkan penyajiannya mulai dari tujuan pembelajaran, pokok bahasan, metode, alat dan bahan, waktu diperlukan, proses fasilitasi, bahan bacaan dan lampiran-lampiran pendukung alat bantu belajar. Modul ini dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai panduan untuk menyelenggarakan pelatihan juga untuk melakukan pendampingan penguatan dan pengembangan FMS dalam advokasi peningkatan pelayanan publik yang berbasis standar an responsif gender. Oleh karena itu, modul ini dapat digunakan oleh fasilitator pelatihan dan/atau oleh pendamping penguatan dan pengembangan FMS. Akhirnya, semoga modul ini dapat bermanfaat untuk memandu pelatihan maupun pendampingan pengembangan FMS yang peduli dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan publik yang berbasis standard an responsif gender.

www.kinerja.or.id


5

SILABI PANDUAN PENGEMBANGAN FORUM MULTI STAKEHOLDER DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS STANDAR DAN RESPONSIF GENDER

NO

TEMA/BAB

POKOK BAHASAN

1

2

3

I

PERKENALAN, IDENTIFIKASI HARAPAN DAN PEMBELAJARAN ORANG DEWASA

1. Perkenalan singkat peserta 2. Harapan peserta terhadap lokakarya, 3. Prinsip prinsip pembelajaran orang dewasa, 4. Maksud, Tujuan, Alur Lokakarya, 5. Agenda lokakarya, 6. Norma dalam lokakarya.

II

KONSEP DASAR FMS

- Pengertian FMS - Pentingnya FMS - Tujuan

TUJUAN BELAJAR 4

METODE

Alat Bantu Belajar/ REFERENSI

WAKTU

5

6

7

1. LPF (Lembar Paparan Fasilitator) 2. LK (Lembar Kerja) 3. Bahan Bacaan

2 jampel (90’)

Setelah sesi ini peserta 1. Presentasi interaktif diharapkan dapat : 2. Curah 1. Saling mengenal pendapat satu sama lain, 3. Diskusi 2. Menjelaskan tujuan kelompok lokakarya, 4. Diskusi pleno 3. Mengidentifikasi harapan-harapan peserta lokakarya, 4. Meninjau siklus belajar orang dewasa yang akan digunakan selama lokakarya, 5. Menyepakati norma-norma untuk menciptakan suasana lokakarya yang kondusif, efektif, dan efisien.

1. LPF (Lembar 2 jampel (90’) Paparan Fasilitator)

Setelah sesi ini diharapkan peserta dapat :

- Presentasi Presentasi Interaktif

- Menjelaskan pengertian dan pentingnya FMS dalam upaya peningkatan pelayanan publik

- Curah Pendapat 2. LK (Lembar Kerja) - Diskusi kelompok dan - Diskusi pleno

3. Bahan Bacaan

- Menjelaskan tujuan pengembangan FMS dalam peningkatan pelayanan publik. - Menjelaskan tugas dan fungsi FMS dalam peningkatan pelayanan publik.

6


www.kinerja.or.id

NO

TEMA/BAB

POKOK BAHASAN

TUJUAN BELAJAR

METODE


WAKTU

1

2

3

4

5

6

7

III

1. Tahapan TAHAPAN pengembangan PENGEMBANGAN FMS FMS UNTUK MENINGKATKAN 2. Identifikasi PARTISIPASI dan analisa MASYARAKAT stakeholder DALAM 3. Konsep dan PELAYANAN kebijakan PUBLIK serta strategi peningkatan pelayanan publik 4. Membangun Komitmen

Setelah sesi ini peserta 1. Presentasi Interaktif diharapkan dapat : 2. Curah - Menjelaskan Pendapat tahap-tahap pengembangan FMS 3. Diskusi kelompok dan - Menjelaskan 4. Diskusi pleno cara dan tahapan 5. Praktek identifikasi dan analisa stakeholder

1. LPF (Lembar 5 jampel (225’) Paparan Fasilitator) 2. LK (Lembar Kerja) 3. Bahan Bacaan

- Melakukan simulasi identifikasi dan analisa stakeholder. - Menjelaskan konsep dan kebijakan serta strategi pelayanan publik yang berbasis standar dan responsif gender. - Menjelaskan cara dan tahapan membangun komitmen untuk memulai program/ kegiatan.

IV

OPTIMALISASI KEDUDUKAN DAN PERAN FMS DALAM ADVOKASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS STANDAR DAN RESPONSIF GENDER

www.kinerja.or.id

Setelah sesi ini peserta 1. Peran FMS dalam Advokasi diharapkan dapat : kebijakan dalam • Menjelaskani peran pelayanan FMS dalam advokasi publik kebijakan pelayanan publik. 2. Dasar-dasar advokasi • Menjelaskani dasarkebijakan dalam dasar advokasi pelayanan kebijakan dalam publik pelayanan publik. 3. Partisipasi FMS dalam perencanaan dan

2. Curah Pendapat

1. LPF (Lembar Paparan Fasilitator)

3. Diskusi kelompok dan

2. LK (Lembar Kerja)

4. Diskusi pleno

3. Bahan Bacaan

1. Presentasi Interaktif

5. Round Robin

3 jampel (135’)

6. Praktek

• Menjelaskani tahapan perencanaan dan penganggaran


7

NO

TEMA/BAB

POKOK BAHASAN

TUJUAN BELAJAR

METODE


WAKTU

1

2

3

4

5

6

7

V

STRATEGI KEBERLANJUTAN FMS

penganggaran tahunan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

daerah peluangpeluang partisipasi FMS.

1. Pengertian dan alasan pentingnay keberlanjutan

Setelah sesi ini peserta 1. Presentasi Interaktif diharapkan dapat :

2. Aspek dan indikator keberlanjutan 3. Strategi pengembangan untuk keberlanjutan FMS

8

1. Menjelaskan pengertian dan alasan pentingnya keberlanjutan

2. Curah Pendapat

5. LPF (Lembar Paparan Fasilitator)

3. Diskusi kelompok dan

6. LK (Lembar Kerja)

2. Menjelaskan Aspek dan indikator keberlanjutan

4. Diskusi pleno

7. Bahan Bacaan

3 jampel (135’)

3. Merumuskan strategi pengembangan untuk keberlanjutan FMS


www.kinerja.or.id

1

Konsep Dasar Forum Multi Stakeholder (FMS)

www.kinerja.or.id


9

I. KONSEP DASAR FORUM MULTI STAKEHOLDER (FMS) METODE

TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah sesi ini peserta diharapkan dapat: 1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya FMS dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang berbasis standar dan responsif gender. 2. Menyebutkan beberapa alternatif nama dan

1. Presentasi interaktif 2. Curah pendapat 3. Berpasangan 4. Round Robin/kelompok berkeliling 5. Diskusi

bentuk organisasi forum para pemangku kepentingan. 3. Menjelaskan tujuan pengembangan FMS dalam upaya peningkatan pelayanan publik. 4. Menjelaskan peran dan fungsi FMS dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

ALAT DAN BAHAN 1. Lembar Presentasi Fasilitator (LPF), 2. Flipchart, 3. LCD,

POKOK BAHASAN

4. Komputer/laptop, 5. Kertas Plano, 6. Spidol, 7. Kertas Metaplan,

1. Pengertian FMS.

8. Lakban kertas.

2. Pentingnya FMS dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang berbasis standard dan responsive gender.

WAKTU

3. Alternatif nama, bentuk forum dan unsur-unsur yang dapat terlibat. 4. Tujuan, peran dan fungsi FMS dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang berbasis

90

menit

standard dan responsive gender.

10


www.kinerja.or.id

PROSES FASILITASI 1. Pengantar dan pembahasan pengertian FMS (15 menit) a. Fasilitator menayangkan slide tentang judul sesi dan menjelaskan tujuan pembahasan tema Konsepsi FMS. b. Fasilitator menanyakan kepada peserta apa yang mereka ketahui tentang FMS. c. Fasilitator mengidentifikasi kata kunci dari setiap pendapat peserta, lalu merumuskan bersama tentang apa yang dimaksud dengan FMS. d. Kemudian sebagai bahan pembanding, fasilitator dapat menayangkan slide tentang pengertian FMS. 2. Curah pendapat dengan buzz group (berpasangan) tentang “pentingnya FMS” (20 menit). a. Fasilitator meminta peserta untuk berkelompok atau berpasangan dengan teman di sebelah kanannya. Apabika berkelompok dibuat secara acak dan agar diperhatikan proporsi antar laki-laki dan perempuannya. b. Kemudian fasilitator mengajukan pertanyaan kepada peserta tentang “Mengapa FMS penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik ?” c. Fasilitator meminta setiap kelompok atau pasangan untuk mendiskusikan pertanyaan tersebut dan menuliskan jawabannya pada kertas metaplan. Setiap pasangan bisa menulis lebih dari satu jawaban.

www.kinerja.or.id

d. Setelah selesai berdiskusi, setiap pasangan diminta menempel jawabannya ditempat yang telah disediakan. e. Fasilitator mengklarifikasi dan mengkonfirmasi setiap jawaban dan merangkumnya menjadi butir-butir pentingnya FMS dalam upaya peningkatan pelayanan publik. f. Fasilitator dapat menambahnya dengan menayangkan slide tentang pentingnya MSF yang telah disiapkan. 3. Curah pendapat dengan buzz group (berpasangan) tentang alternatif nama-nama forum (20 menit) a. Fasilitator meminta peserta masih tetap berpasangan dengan teman sebelah kanannya. Kemudian meminta setiap pasangan untuk mendiskusikan alternatif nama-nama forum itu apa saja. b. Setelah selesai berdiskusi, setiap pasangan diminta menempel jawabannya ditempat yang telah disediakan. c. Fasilitator mengklarifikasi dan mengkonfirmasi setiap jawaban dan merangkumnya menjadi butir-butir alternatif nama-nama FMS dalam upaya peningkatan pelayanan publik. d. Fasilitator menanyakan kepada peserta tentang unsur-unsur masyarakat apa saja yang dapat terlibat dalam FMS. e. Fasilitator dapat menambahnya dengan menayangkan slide tentang alternatif nama-nama dan unsur-unsur masyarakat yang dapat terlibat dalam FMS yang telah disediakan.


11

I. Konsep Dasar Forum Multi Stakeholder (FMS)

4. Diskusi dengan Round Robin (kelompok

plano yang dihadapi. Waktu yang disediakan

berkeliling) tentang tujuan, peran dan fungsi

untuk mendiskusikan selama 2 menit.

FMS dalam upaya peningkatan pelayanan

Dengan hal yang sama, setiap kelompok

publik (25 menit).

bergeser dan menambah jawaban pada

a. Fasilitator memajang/menempel tiga kertas

plano yang di hadapi dalam waktu 2 menit,

plano dengan jarak antar kertas sedemikian

yaitu kelomp I menghadap pada plano

rupa. Kertas pertama bertuliskan judul

ketiga, kelompok II pada plano pertama dan

TUJUAN PENGEMBANGAN FMS, kertas

kelompok III pada plano kedua. Pergeseran

kedua berjudul PERAN FMS, kemudian

kelompok yang terakhir adalah pada posisi

kertas ketiga berjudul FUNGSI FMS.

semula, yaitu kelompok I menghadap pada

b. Fasilitator membagi peserta menjadi tiga

plano pertama, kelompok II pada plano kedua dan kelompok III pada plano ketiga.

kelompok dengan mempertimbangkan

e. Setelah masing-masing kelompok berdiri

jumlah perempuan dan laki-laki dalam kelompok tersbut seimbang dan dipastikan

pada posisi semula, selanjutnya setiap

mereka aktif dan partisipatif. Kemudian

kelompok diminta mencermati isian yang

setiap kelompok berdiri di depan salah satu

ada. Kalau ada yang dirasa masih kurang,

kertas plano. Kelompok I berdiri di depan

kelompok bisa melengkapi. f. Selanjutnya fasilitator mengklarifikasi dan

plano pertama, kelompok II berdiri di depan plano kedua dan kelompok III berdiri di

mengkonfirmasi setiap jawaban, sekaligus

depan plano ketiga.

merangkumnya.

c. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan dan mengisi jawaban pada

5. Rangkuman dan Penutup (10 menit)

kertas plano di hadapannya selama 5 menit.

d. Kemudian kelompok diminta bergeser dari

12

Fasilitator merangkum dan mempertegas hasil paparan dan diskusi dengan kisi-kisi penting

hadapannya, kelompok I ke plano kedua,

bahwa FMS bukanlah merupakan hal baru

kelompok II ke plano ketiga dan kelompok

serta sungguh penting dan amat strategis

III ke plano I. Selanjutnya setiap kelompok

keberadaan, peran dan fungsinya dalam upaya

diminta untuk menambah isi jawaban pada

peningkatan efektifitas pelayanan publik.


www.kinerja.or.id

LEMBAR FASILITASI FASILITATOR

Terlampir dalam file LPF-1

KONSEP DASAR FORUM MULTI STAKEHOLDER Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik

Pengertian Wadah/wahana/media/event /mekanisme atau proses bagi para pemangku kepentingan untuk bertemu, berkomunikasi dan membicarakan serta menanggapi sesuatu sebagai upaya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu berperan dalam upaya peningkatan efektifitas pelayalanan publik.

www.kinerja.or.id


13


Pengertian • Gugus Kerja • Jaringan • Gerakan • Aliansi • Koalisi • Forum Kerja

• Komisi • Forum Peduli • Konsorsium • Front • Dll

Pentingnya MSF (1) • Partisipasi adalah hak warga yang merupakan bagian dari hak asasi yang melekat dalam diri setiap warga negara. Pengakuan hak ini terdapat dalam kovenan International dan Peraturan Perundangan di Indonesia • Partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pemerintahan telah terbukti memberikan sumbangan yang signifikan terhadap peningkatan pelaksanaan good governance dan kualitas pelayanan publik, mempermudah pelaksanaan karena trust sudah terbangun.

14


www.kinerja.or.id

Pentingnya MSF (2) • Refleksi pengalaman program/proyek-proyek terdahulu yang tidak atau kurang partisipatif menimbulkan kegagalan • Pelaksanaan partisipasi terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat • Partisipasi menjamin keberlanjutan • Pelibatan MSF salah satu perwujudan dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, termasuk dalam pelayanan publik

Fokus perhatian (pada Program KINERJA) 1. Sektoral • Sektor Pendidikan (DGP, BOSP, MBS) • Sektor Kesehatan (PA, IMD, ASI Ekslusif) • Perbaikan Iklim Usaha (PTSP, Review Regulasi, Survei Ekonomi pemerintah daerah) 2. Lintas Sektor • Penguatan Media • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan • Analisis APBD • Pengembangan manajemen kinerja pemerintah daerah • PUG • Pengembangan kemitraan publik dan swasta

www.kinerja.or.id


15


3. Level : • Unit pelayanan • Tingkat kabupaten/kota

Para Pihak yang Terkait 1. Unit Pelayanan : • Sekolah (siapa saja?) • Puskesmas (siapa saja ?) 2. Tingkat Kab/kota : • Pendidikan (siapa saja?) • Kesehatan (siapa saja?) • Perbaikan Iklim usaha (siapa saja ?), dan/atau • Gabungan sektor-sektor (siapa saja?)

16


www.kinerja.or.id

Tujuan Pengembangan dan Penguatan FMS 1. Membangun kesepahaman para pemangku kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. 2. Membangun komitmen dan kebersamaan untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan publik. 3. Menyepakati (bersama-sama) hal-hal yang menjadi tolok ukur perbaikan pelayanan publik. 4. Mengorganisasikan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya perbaikan pelayanan publik.

Tugas dan Fungsi FMS (1) • • • • •

www.kinerja.or.id

Mengupayakan agar forum dapat menjadi pusat informasi masyarakat tingkat kabupaten/kota. Memfasilitasi jaringan komunikasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat kab/kota. Memberikan alternatif-alternatif solusi terkait dengan isu tentang pengelolaan sekolah. Merevitalisasi institusi adat atau forum yang telah ada Menjadi alat pendidikan kritis warga/media pembelajaran (learning center) di tingkat kab/kota.


17


Tugas dan Fungsi FMS (2) • Menjadi solidarity makers (warga dan forum-forum) di tingkat kab/kota. • Memantau pelayanan pendidikan dan mengawal kepentingan warga. • Advokasi kebijakan untuk perbaikan layanan pendidikan. • Mendorong adanya kompetisi positif dalam peningkatan layanan.

Tugas dan Fungsi FMS (3) •

Memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian masyarakat, khususnya basis organisasi partisipan forum.

•

Mendukung penyediaan wahana komunikasi dan jejaring inter dan antar anggota organisasi partisipan forum.

•

Memberikan tempat untuk melakukan tukar pikiran, berbagi informasi dan konsultasi tentang kinerja pengelolaan pelayanan publik.

18


www.kinerja.or.id

Tugas dan Fungsi FMS(4) • Memudahkan proses pemantauan capaian kinerja pelayanan publik, baik sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor pengembangan ekonomi lokal. •

www.kinerja.or.id

Menyediakan wahana untuk merumuskan strategi dan melakukan aksi-aksi advokasi untuk perubahan kebijakan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.


19


BAHAN BACAAN

KONSEP DASAR FORUM MULTI STAKEHOLDER (FMS) 1. Latar Belakang

Program USAID-KINERJA adalah program bantuan teknis kerjasama Pemerintah Indonesia dengan

Pokok bahasan ”Konsep Dasar FMS” dimaksudkan

Pemerintah Amerika Serikat, melalui United States

sebagai sesi untuk menjelaskan pengertian FMS

Agency for International Development (USAID)/

dan mengapa FMS itu penting. Di samping itu, juga

Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat,

akan membahas tujuan, peran dan fungsi FMS,

yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan

khususnya dalam upaya peningkatan pelayanan

publik melalui peningkatan pengelolaan/manajemen

publik.

pelayanan dan peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya di tiga sektor yakni pendidikan,

Beberapa sub tema ini perlu dibahas karena

kesehatan, dan peningkatan iklim usaha.

masih banyak para pemangku kepentingan yang

Ada lima propinsi yang menjadi mitra Program

terkait dengan suatu program tertentu yang belum

USAID-KINERJA yaitu: Aceh, Jawa Timur, Sulawesi

memahami apa yang dimaksudkan dengan FMS,

Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua. Di masing-

untuk apa sesungguhnya FMS perlu dikembangkan

masing propinsi, USAID-KINERJA bekerja di 5

serta apa peran dan fungsinya dalam upaya

kabupaten/kota, kecuali di Papua ada 4 kabuapten/

peningkatan pelayanan publik.

kota. sehingga total berjumlah 24 kabupaten/kota. Kabupaten/Kota mitra program KINERJA adalah sebagai berikut:

No

20

Aceh

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Sulawesi Selatan

Papua

1

Kota Banda Aceh

Kota Probolinggo

Kota Singkawang

Kota Makasar

Kota Jayapura

2

Bener Meriah

Probolinggo

Sambas

Bulukumba

Jayapura

3

Aceh Tenggara

Jember

Bengkayang

Barru

Mimika

4

Aceh Singkil

Bondowoso

Sekadau

Luwu

Jayawijaya

5

Simelue

Tulung Agung

Melawi

Luwu Utara


www.kinerja.or.id

Pendekatan dalam pelaksanaan paket program

dapat berasal dari berbagai unsur kepentingan

KINERJA berfokus pada tata kelola pemerintahan

masyarakat (individu dan atau kelompok) baik dari

(governance), sehingga kegiatan intervensinya

unsur eksekutif, legislatif, media, sektor bisnis, dan

tidak hanya fokus pada sisi penyedia pelayanan,

lain-lain. Pertemuan, diskusi dan forum bersama

namun juga pada sisi pengguna pelayanan.

antar pemangku kepentingan menjadi penting

Pada sisi penyedia pelayanan, KINERJA akan

untuk mengembangkan proses dialogis dan

mempromosikan dan mendukung transparansi,

membangun kesadaran bersama serta melakukan

partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan pelayanan.

aksi bersama. Dalam konteks pelayanan publik,

Pada sisi pengguna pelayanan, KINERJA akan

forum multi stakeholder ini merupakan proses

memfokuskan upayanya untuk menguatkan

dialogis antara penyedia pelayanan dan pengguna

kapasitas masyarakat sipil dalam advokasi untuk

pelayanan untuk mencapai suatu pelayanan publik

menuntut perbaikan pelayanan publik. KINERJA

yang berstandar,efektif, efisien, terjangkau dan

akan mendorong tumbuhnya dialog kedua belah

berwawasan gender.

pihak tersebut memalui FMS. Apa yang telah diupayakan oleh pemerintah Belajar dari praktik baik dari beberapa pelayanan

(selaku penyedia pelayanan publik) serta apa

publik, khususnya di sektor kesehatan dan sektor

yang terjadi dan diharapkan masyarakat (selaku

pendidikan, FMS dapat juga dilakukan untuk

pengguna pelayanan) harus diupayakan ada titik

memperkaya wawasan dan mempercepat perbaikan

temu. Pertemuan dan forum juga akan menjadi

pelayanan kepada masyarakat. Bahan bacaan ini

ajang untuk menyepakati apa saja yang akan

bermaksud memberikan gambaran secara umum

dilakukan oleh masing-masing pelaku/berbagi

untuk menginisiasi dan mengembangkan forum

peran dan tanggungjawab, berbagi informasi, saling

multi stakeholder di kabupaten. Pelaksanaan di

mendukung dalam upaya perbaikan bersama.

tiap kabupaten tentu akan berbeda sesuai dengan

Pada tahap awal FMS, tidaklah harus merupakan

dinamika daerah, sehingga perlu ada penyesuaian-

pertemuan formal, lokakarya atau bahkan

penyesuaian. Bagi daerah yang telah ada forum

merupakan organisasi atau lembaga formal. Namun,

semacan ini, tidak harus melalui semua tahapan

bisa juga merupakan forum-forum terbatas yang

proses seperti yang terurai dalam dokumen ini.

informal. Pada tahapan lebih lanjut, FMS bisa saja membentuk organisasi atau lembaga pelaksana

2. Pengertian FMS Forum Multi Stakeholder adalah media atau ruang untuk mempertemukan para pemangku kepentingan guna merespon isu-isu yang menjadi kepedulian bersama dan tujuan bersama. Anggota MSF

www.kinerja.or.id

(didorong menjadi organisasi atau lembaga formal) jika memang diperlukan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan lokal. Dalam konteks program KINERJA, pemangku kepentingan adalah unsur-unsur dari masyarakat, baik individu atau kelompok, eksekutif, DPRD,


21


publik sebagai berikut:

4. Pentingnya FMS dalam upaya peningkatan pelayanan publik

a. Kesehatan dasar, khususnya kesehatan ibu dan

Keberadaan dan peran FMS dalam pengelolaan

media yang berkepentingan terhadap pelayanan

anak dengan fokus pada persalinan aman dan

pelayanan publik adalah penting dan strategis, lebih-

inisiasi menyusu dini dan pemberian ASI eklusif

lebih dalam sektor pendidikan, sektor kesehatan dan

b. Pendidikan dasar dengan fokus pada

sektor pengembangan ekonomi lokal. Peran FMS

manajemen berbasis sekolah, distribusi guru

dalam pengelolaan pelayanan ketiga sektor ini amat

yang proporsional, dan penghitungan biaya

penting karena ketiganya adalah pelayanan publik

operasional satuan pendidikan

dasar yang secara minimum harus dapat dinikmati

c. Pengembangan iklim usaha lokal dengan fokus

oleh seluruh masyarakat.

pada pengembangan pelayanan perijinan terpadu satu atap dan tinjauan regulasi.

Penting dan strategisnya keberadaan FMS karena dengan terselenggaranya FMS para pemangku

3. Alternatif Nama Banyak pilihan nama yang dapat digunakan untuk menamai FMS dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Adapun alternatif nama-nama tersebut adalah sebagai berikut : •

Gugus Kerja

•

Jaringan

•

Gerakan

•

Aliansi

•

Koalisi

•

forum Kerja

•

Komisi

•

Forum Peduli

•

Front

Kinerja mendorong untuk menggunakan nama-nama sesuai dengan kearifan lokal.

kepentingan, baik selaku penyedia pelayanan maupun pengguna pelayanan, termasuk kelompok perempuan dan marjinal, dapat berkomunikasi, berdialog dan berdiskusi untuk memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan pelayanan. Beberapa pertimbangan yang mendorong pentingnya FMS dalam upaya peningkatan pelayanan publik, sebagai berikut : a. Partisipasi adalah hak warga yang merupakan bagian dari hak asasi yang melekat dalam diri setiap warga negara. Pengakuan hak ini terdapat dalam kovenan International dan Peraturan Perundangan di Indonesia. b. Partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pemerintahan telah terbukti memberikan sumbangan yang signifikan terhadap peningkatan pelaksanaan good governance dan kualitas pelayanan publik, mempermudah pelaksanaan karena trust sudah terbangun.

22


www.kinerja.or.id

c. Refleksi pengalaman program/proyek-proyek terdahulu yang tidak atau kurang partisipatif menimbulkan kegagalan. d. Pelaksanaan partisipasi terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat. e. Partisipasi, termasuk dari kelompok perempuan

ibu dan anak, manajemen pendidikan dan perbaikan iklim usaha. d. Mengorganisasikan berbagai pemangku kepentingan dalam mengupayakan perbaikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, manajemen pendidikan, dan perbaikan iklim usaha.

dan marjinal akan menjamin keberlanjutan f.

FMS atau pelibatan multi stakeholder adalah salah satu perwujudan dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, termasuk dalam pelayanan publik.

6. Tugas dan Fungsi FMS Tugas dan fungsi FMS sangat bervariasi sesuai dengan tahapan dan dinamika lokal yang terjadi. Namun secara umum peran dan fungsi FMS adalah

5. Tujuan Pengembangan FMS

sebagai berikut:

Secara umum, pengembangan FMS ini bertujuan

a. Tugas

agar terjadi peningkatan mutu pelayanan publik melalui transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pengelolaan pelayanan. Adapun secara khusus bertujuan : a. Membangun kesepahaman lintas pelaku dan pemangku kepentingan (LSM, pemerintah daerah dan pemerhati pelayanan publik) terhadap perbaikan kinerja pelayanan di disektor kesehatan, pendidikan, dan perbaikan iklim usaha b. Membangun komitmen dan kebersamaan multi stakeholders untuk bersama-sama sebagai tim mendukung berbagai upaya peningkatan pelayanan program kesehatan ibu dan anak, manajemen pendidikan, dan perbaikan iklim usaha c. Bersama-sama menyepakati hal-hal yang menjadi tolok ukur perbaikan kinerja pelayanan publik khususnya dalam pelayanan kesehatan

www.kinerja.or.id

1) Mengupayakan agar forum dapat menjadi pusat informasi masyarakat tingkat kabupaten/kota. 2) Memfasilitasi jaringan komunikasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat kab/kota. 3) Memberikan alternatif-alternatif solusi terkait dengan isu tentang pengelolaan sekolah 4) Merevitalisasi institusi adat atau forum yang telah ada. 5) Menjadi alat pendidikan kritis warga/media pembelajaran (learning center) di tingkat kab/kota. 6) Menjadi solidarity makers (warga dan forumforum) di tingkat kab/kota. 7) Memantau pelayanan pendidikan dan mengawal kepentingan warga. 8) Advokasi kebijakan untuk perbaikan layanan pendidikan.


23


9) Mendorong adanya kompetisi positif dalam peningkatan layanan

tentang kinerja pengelolaan pelayanan publik yang berbasis standar dan responsif gender.

a. Fungsi

Keberadaan dan peran-peran forum akan memberikan berbagai fungsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, antara lain:

4) Memudahkan proses pemantauan capaian kinerja pelayanan publik, baik sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor pengembangan ekonomi lokal. 5) Menyediakan wahana untuk merumuskan

1) Fasilitasi penyadaran dan pengorganisasian

strategi dan melakukan aksi-aksi advokasi

masyarakat, khususnya basis organisasi

untuk perubahan kebijakan dalam rangka

partisipan forum.

peningkatan kuantitas dan kualitas

2) Mendukung penyediaan wahana

pelayanan publik. yang berbasis standar dan

komunikasi dan jejaring inter dan antar

responsif gender berpihak kepada kelompok

anggota organisasi partisipan forum.

rentan dan minoritas.

3) Memberikan tempat untuk melakukan tukar pikiran, berbagi informasi dan konsultasi

24


www.kinerja.or.id

Tahapan Pengembangan FMS untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik yang Berbasis Standar dan Responsif Gender

2

www.kinerja.or.id


25

II. TAHAPAN PENGEMBANGAN FMS UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS STANDAR DAN RESPONSIF GENDER TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah sesi ini peserta diharapkan dapat : 1. Menjelaskan tahap-tahap pengembangan FMS 2. Menjelaskan cara untuk identifikasi dan analisa stakeholder terkait dengan upaya peningkatan pelayanan publik yang berbasis standar dan responsif gender. 3. Melakukan simulasi untuk identifikasi dan analisis stakeholder terkait dengan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik.

POKOK BAHASAN 1. Tahapan pengembangan FMS untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. 2. Identifikasi dan analisis stakeholder terkait dengan peningkatan pelayanan publik. 3. Konsep dan kebijakan serta strategi peningkatan pelayanan publik yang berbasis standar dan responsif gender. 4. Membangun komitmen untuk berhimpun.

4. Menjelaskan konsep dan kebijakan pelayanan publik yang berbasis standar dan responsive gender. 5. Menjelaskan proses dan langkah-langkah

METODE

membangun komitmen. 1. Ceramah interaktif 2. Curah pendapat, 3. Diskusi kelompok dan pleno 4. Praktek

26


www.kinerja.or.id

ALAT DAN BAHAN 1. Lembar Presentasi Fasilitator (LPF), 2. Bahan bacaan, 3. Papan tulis plano, 4. LCD, 5. Komputer/laptop, 6. Kertas Plano, 7. Spidol, 8. Kertas Metaplan, 9. Lakban kertas.

c. Fasilitator menanyakan kepada peserta, apa pendapat mereka tentang tahapan pengembangan FMS d. Fasilitator mengidentifikasi kata kunci dari setiap pendapat peserta, lalu merumuskan bersama peserta tentang apa yang dimaksud dengan tahapan pengembangan FMS. e. Sebagai bahan pembanding, fasilitator dapat menayangkan slide tentang pengertian tahapan dan pentingnya memahami tahapan pengembangan FMS. f. Fasilitator mengajak peserta untuk memberikan komentar terhadap presentasi

WAKTU

dan mendiskusikannya untuk mencapai kesepahaman. 2. Curah pendapat (20 menit)

225 menit

a. Fasilitator menanyakan kepada peserta tentang unsur-unsur atau pihak-pihak yang

PROSES FASILITASI 1. Penjelasan interaktif dan curah pendapat (15 menit) a. Fasilitator menayangkan slide tentang judul sesi dan menjelaskan tujuan pembahasan tema sesi ini. b. Fasilitator melanjutkan penjelasannya bahwa dalam pengembangan FMS harus selalu melibatkan dan mendorong keikutsertaan perempuan, begitu juga dengan keanggotaan FMS, perlu ada keseimbangan jumlah keanggotaan antara

terlibat dalam FMS. b. Fasilitator mengidentifikasi kata kunci dari setiap pendapat peserta dan meminta konfirmasi dari peserta lainnya dan mendiskusikannya sehingga tercapai suatu kesepakatan. c. Fasilitator dapat menayangkan slide tentang unsur-unsur atau pihak-pihak yang terlibat dalam FMS dan mendiskusikannya dengan peserta sehingga tercapai suatu kesepakatan. d. Fasilitator mendiskusikan dengan peserta tahapan dalam kegiatan identifikasi dan analisa stakeholder

perempuan dan laki-laki.

www.kinerja.or.id


27

II. Tahapan Pengembangan FMS untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik yang Berbasis Standar dan Responsif Gender

3. Penjelasan Interaktif (30 menit) a. Fasilitator menjelaskan beberapa sub

d. Kemudian kelompok diminta bergeser menghadapnya; kelompok I ke plano kedua,

tema tentang tahap-tahap kegiatan

kelompok II ke plano ketiga dan kelompok III

identifikasi dan analisis stakeholder dengan

ke plano IV serta kelompok IV ke plano satu.

menayangkan slide yang telah disiapkan.

Selanjutnya setiap kelompok diminta untuk

b. Fasilitator memberi kesempatan kepada

menambah isi jawaban pada plano yang

peserta untuk bertanya, memberi tanggapan

dihadapi. Waktu yang disediakan selama

dan saran tentang tahapan kegiatan ini.

2 menit. Dengan hal yang sama, setiap kelompok bergeser dan menambah isi

4. Diskusi dengan Round Robin tentang para pemangku kepentingan dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan publik (25 menit) a. Fasilitator memajang/menempel empat

jawaban pada plano yang di hadapi dalam waktu 2 menit. e. Pergeseran terus dilakukan setiap 2 menit sampai kelompok kembali ke plano semula

kertas plano dengan jarak antar kertas

yaitu kelomp I menghadap pada plano satu,

sedemikian rupa sehingga memudahkan

kelompok II pada plano kedua dan kelompok

perpindahan kelompok. Kertas

III pada plano ketiga serta kelompok IV pada

pertama bertuliskan judul MENGAPA

plano keempat.

PERLU MELAKUKAN IDENTIFIKASI

f. Setelah masing-masing kelompok berdiri

STAKEHOLDER, kertas kedua berjudul

pada posisi semula, selanjutnya setiap

MENGAPA PERLU MELAKUKAN ANALISIS

kelompok diminta mencermati isian yang

STAKEHOLDER, kemudian kertas ketiga

ada. Kalau ada yang dirasa masih kurang

berjudul DAFTAR STAKEHOLDER

kelompok bisa melengkapi.

PEMERINTAHAN, serta kertas keempat

g. Selanjutnya fasilitator mendiskusikanya

berjudul DAFTAR STAKEHOLDER NON-

dengan peserta untuk mengklarifikasi dan

Pemerintah

mengkonfirmasi setiap jawaban, sekaligus

b. Fasilitator membagi peserta menjadi empat

merangkumnya.

kelompok. Kemudian setiap kelompok berdiri di depan salah satu kertas plano. Kelompok I berdiri di depan plano pertama,

a. Fasilitator menjelaskan hal-ikhwal

kelompok II berdiri di depan plano kedua

terkait dengan pelaksanaan identifikasi

dan kelompok III berdiri di depan plano

dan identifikasi stakeholder dengan

ketiga serta kelompok IV berdiri di depan

menggunakan slide LPF

plano keempat. c. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan dan mengisi jawaban pada kertas plano di hadapannya selama 5 menit.

28

5. Penjelasan interaktif (30 menit):


b. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk menanggapi, bertanya dan memberi saran. c. Fasilitator melanjutkan penjelasannya

www.kinerja.or.id

terkait dengan analisis stakeholder dengan

4) Pertanyaan untuk kelompok IV

menggunakan LPF dan LK (Lembar Kerja)

- Sebutkan beberapa hak masyarakat,

instrumen yang telah disiapkan.

termasuk perempuan dan kelompok

d. Fasilitator memberi kesempatan kepada

marginal, dalam pengelolaan

peserta untuk menanggapi, bertanya dan

pelayanan publik?

memberi saran.

- Dalam hal apa sajakah masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok

6. Diskusi kelompok ( 60 menit):

marginal, dapat berpartisipasi dalam

a. Peserta dibagi dalam 4 kelompok. Setiap kelompok membahas pertanyaanpertanyaan di bawah dalam kelompok selama 30 menit. Adapun pertenyaan-

pengelolaan pelayanan publik? b. Jika diskusi kelompok sudah selesai, selanjutnya hasilnya dibahas dalam pleno. c. Fasilitator dapat mereview dan

pertanyaan kelompok sebagai berikut :

merangkumnya dengan penanyangan slide

1) Pertanyaan untuk kelompok I

yang telah disediakan.

- Apakah konsep dasar dan hakekat pelayanan publik ? - Apa sajakah ruang lingkup

7. Penjelasan interaktif dan curah pendapat (35 menit)

pelayanan publik?

a. Fasilitator menjelaskan bahwa bagian sesi

2) Pertanyaan untuk kelompok II

yang akan dibahas pada sub modul ini

- Apakah yang dimaksud dengan perubahan pola pikir “dari petugas yang berkuasa menjadi petugas yang melayani masyarakat” - Berkaitan dengan perubahan pola

adalah bagaimana membangun komitmen bersama untuk berhimpun b. Fasilitator menanyakan kepada peserta : “Menurut pengalaman peserta langkah apa saja dilakukan untuk membangun komitmen

pikir tadi dan berdasarkan UU Nomor

bersama untuk meningkatkann kulaitas

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

pelayanan publik?”

Publik, apa sajakah kewajiban penyelenggara pelayanan publik? 3) Pertanyaan untuk kelompok III - Apakah yang dimaksud dengan pelayanan publik yang berbasis standar? Berikan beberapa contoh ¡ - Apakah yang dimaksud dengan pelayanan publik yang responsif

c. Fasilitator mengidentifikasi kata kunci dari setiap pendapat peserta, lalu merumuskan bersama peserta tentang apa yang dimaksud dengan “membangun komitmen”. d. Sebagai tambahan bahan perangkum, fasilitator dapat menayangkan slide tentang “Apa dan bagaimana membangun komitmen”.

gender? Berikan beberapa contoh ¡

www.kinerja.or.id


29



sungguh keberadaan dan perannya sangat

Fasilitator merangkum dan mempertegas hasil

penting dalam upaya-upaya peningkatan

paparan dan diskusi dengan kisi-kisi penting

efektifitas pelayanan publik.

bahwa MSF bukan merupakan hal baru serta

30


www.kinerja.or.id

LEMBAR PAPARAN FASILITATOR LPF 2.1 : Tahapan Pengembangan Forum Multi Stakeholder (FMS)

TAHAPAN PENGEMBANGAN FORUM MULTI STAKEHOLDER (FMS)

Strategi pengembangan • •

Memperkuat forum yang telah ada terkait dengan paket program. Jika belum ada forum yang relevan dengan paket program KINERJA, dapat diinisiasi oleh LPSS dan OMP dengan berkoordinasi dengan Tim Teknis yang telah dibentuk. - Pengorganisasian masyarakat pengguna layanan/kelompok peduli sektor pelayanan publik (stakeholder non pemerintah). - Multi stakeholder yang diperluas (Non pemerintah dan pemerintah). - Pelembagaan.

www.kinerja.or.id


31


Tahapan Pengembangan A. Tahap Persiapan

Strategi dan kegiatan dalam tahapan persiapan ini adalah dengan Membangun kepercayaan dan komitmen antar pemangku kepentingan. Strategi ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: • Identifikasi tokoh kelompok, analisa dan pemetaan stakeholder. • Sosialisasi program kepada semua pihak yang berpotensi mendukung program baik dengan unsur pemerintah daerah, DPRD, Organisasi masyarakat Sipil, Media dan lain-lain. Sosialisasi ini dilakukan dengan melakukan pertemuan audiensi dengan pihak-pihak terkait dan dapat pula dilakukan dalam forum lokakarya. • Melakukan komunikasi awal dengan stakeholder terpilih, baik secara formal maupun informal. • Komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak “kunci” yang berpengaruh tinggi.

Pembentukan Strategi dan kegiatan dalam tahapan persiapan ini adalah dengan Pengorganisasian dan pengembangan kegiatan Forum Multi Stakeholder. Strategi ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: • Berbagi informasi tentang Praktek yang Baik dan inovasi yang berhasil dari daerah lain. • Pemilihan dan pembuatan SK untuk legalisasi Forum. • Penyusunan SK Kepala SKPD untuk Tim Teknis. • TOT untuk fasilitator daerah dan tim teknis. • Diseminasi SK SKPD dan manual-manual yang ada.

32


www.kinerja.or.id

Penggiatan Strategi dan kegiatan dalam tahapan persiapan ini adalah dengan 1) Penguatan FMS dalam monitoring pelayanan dan advokasi kebijakan. Strategi ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain: • • • • •

Pertemuan atau diskusi berkala untuk peningkatan kapasitas Forum Multi Stakeholder dan atau untuk disseminasi informasi terkait peraturanperundangan. Hearing dengan legislatif dan eksekutif. Melaksanakan survei pengaduan (tersedia modul tersendiri). Pendampingan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan. Mendorong masyarakat (warga) untuk menulis artikel atau laporan di media utama maupun media sosial tentang proses dan hasil kegiatan (jurnalisme warga). Panduan tentang jurnalisme warga juga telah tersedia.

Penggiatan 2. Penguatan FMS dalam artikulasi gagasan. Strategi ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain: • • • •

www.kinerja.or.id

Disseminasi dan publikasi gagasan untuk perbaikan pengelolaan sekolah melalui media cetak, elektronik, atau media alternatif. Penandatanganan janji perbaikan layanan Produksi dan distribusi media cetak, sepetrti leaflet, brosur, banner, dll. Memperkuat jurnalisme warga.


33


Integrasi Strategi dan kegiatan dalam tahapan persiapan ini adalah Pendampingan terbatas untuk pelembagaan dan keberlanjutan. Strategi ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: • Pengembangan kapasitas dalam advokasi kebijakan perencanaan dan pengangaran daerah untuk mendukung pelembagaan dan keberlanjutan FMS. • Pertemuan reguler. • Kunjungan monitoring ke unit layanan secara regular.

Pengikatan atau Pelembagaan Strategi dan kegiatan dalam tahapan persiapan ini adalah Pendampingan terbatas untuk pelembagaan dan keberlanjutan. Strategi ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: • Pengembangan kapasitas dalam mobilisasi sumberdaya. • Pertemuan reguler. • Kunjungan monitoring ke unit layanan secara regular. • Hearing ke eksekutif dan legislatif. • Pertukaran pengalaman dan praktik yang baik untuk replikasi.

34


www.kinerja.or.id

Tujuan Pengembangan dan Penguatan FMS 1. Membangun kesepahaman para pemangku kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. 2. Membangun komitmen dan kebersamaan untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan publik. 3. Menyepakati (bersama-sama) hal-hal yang menjadi tolok ukur perbaikan pelayanan publik. 4. Mengorganisasikan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya perbaikan pelayanan publik.

Tugas dan Fungsi FMS (1) • • • • •

www.kinerja.or.id

Mengupayakan agar forum dapat menjadi pusat informasi masyarakat tingkat kabupaten/kota. Memfasilitasi jaringan komunikasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat kab/kota. Memberikan alternatif-alternatif solusi terkait dengan isu tentang pengelolaan sekolah. Merevitalisasi institusi adat atau forum yang telah ada Menjadi alat pendidikan kritis warga/media pembelajaran (learning center) di tingkat kab/kota.


35


Tugas dan Fungsi FMS (2) • Menjadi solidarity makers (warga dan forum-forum) di tingkat kab/kota. • Memantau pelayanan pendidikan dan mengawal kepentingan warga. • Advokasi kebijakan untuk perbaikan layanan pendidikan. • Mendorong adanya kompetisi positif dalam peningkatan layanan.

Tugas dan Fungsi FMS (3) •

Memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian masyarakat, khususnya basis organisasi partisipan forum.

•

Mendukung penyediaan wahana komunikasi dan jejaring inter dan antar anggota organisasi partisipan forum.

•

Memberikan tempat untuk melakukan tukar pikiran, berbagi informasi dan konsultasi tentang kinerja pengelolaan pelayanan publik.

36


www.kinerja.or.id

Tugas dan Fungsi FMS (4) • Memudahkan proses pemantauan capaian kinerja pelayanan publik, baik sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor pengembangan ekonomi lokal. •

www.kinerja.or.id

Menyediakan wahana untuk merumuskan strategi dan melakukan aksi-aksi advokasi untuk perubahan kebijakan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.


37

II. Tahapan Pengembangan FMS untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik yang Berbasis Standar dan Responsif Gender 2. LPF 2.2 : Identifikasi dan Analisis Stakeholder

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS STAKEHOLDER

STAKEHOLDER Siapa saja yang berkepentingan atau terkena dampak atas suatu proyek/program.

38


www.kinerja.or.id

TUJUAN ANALISA STAKEHOLDER • Memastikan bahwa semua stakeholder yang relavan tercakup di dalamnya. • Memaksimalkan peran dan kontribusi setiap stakeholder.

MANFAAT ANALISA STAKEHOLDER Strategi dan kegiatan dalam tahapan persiapan ini adalah dengan Pengorganisian dan pengembangan kegiatan Forum Multi Stakeholder. Strategi ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: • • • •

Gambaran jelas bagi proses pembangunan selanjutnya. Dinamika masyarakat. Kejelasaan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Data yang diperlukan untuk: tujuan, sasaran dan teknis pelaksanaannya. • Data untuk monev.

www.kinerja.or.id


39


Fokus perhatian (pada Program KINERJA) 1. Sektoral • • •

Sektor Pendidikan (DGP, BOSP, MBS) Sektor Kesehatan (PA, IMD, ASI Eksklusif) Perbaikan Iklim Usaha (PTSP, Review Regulasi, Survei Ekonomi pemerintah daerah)

2. Lintas Sektor • • • • • •

Penguatan Media Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Analisis APBD Pengembangan manajemen kinerja pemerintah daerah PUG Pengembangan kemitraan publik dan swasta

PRINSIP ANALISA STAKEHOLDER • Keterlibatan • Relevan • Kepekaan gender

40


www.kinerja.or.id

SKEMA ANALISIS STAKEHOLDER

SKEMA ANALISA STAKEHOLDER Peta stakeholder: Potensi Kontribusi Input Peran dan akses

PERENCANAAN PARTISIPATIF Prinsip analisa stakeholder Keterlibatan semua Relevan Kepekaan jender Teknik identifikasi: Wawancara kuesioner

Stakeholder: Siapa saja yang berkepentingan yang atau terkena dampak atas suatu proyek.

SUMBER INFORMASI • • • •

www.kinerja.or.id

Eksekutif Legislatif Dunia usaha Masyarakat (LSM, Media, Ormas, Org.kemasyarakatan,org. profesi, dll)


41


TAHAP KEGIATAN ANALISA STAKEHOLDER •

Merumuskan isu yang hendak dibahas.

•

Membuat daftar panjang.

•

Pemetaan stakeholder.

•

Verifikasi analisa & penjajakan stakeholder.

•

Menyusun strategi mobilisasi & memelihara partisipasi stakeholder.

PEMETAAN STAKEHOLDER Pengaruh Rendah

Pengaruh Tinggi

Kepentingan rendah

Kelompok stakeholder yang paling rendah prioritasnya

Kelompok yang bermanfaat untuk merumusan atau menjembatani keputusan dan opini

Kepentingan tinggi

Kelompok Stakeholder yang penting namun barangkali perlu pemberdayaan

Kelompok stakeholder yang paling kritis

Sumber: adaptasi dari Tools to Support Participatory Urban Decision Making, UNCHS Habitat, Kenya, 2001

42


www.kinerja.or.id

Mulai

Pengumpulan dokumen Diskusi informal di lapangan

BAGAN ALUR STRATEGI MOBILISASI

Terkumpul dokumen dan informasi yang memadai tentang kondisi stakeholder saat ini.

Sudah

Belum

Identifikasi institusi potensial untuk forum stakeholder. Mencermati dan memahami konstelasi sosial politik lokal.

Teridentifikasi balon anggota forum stakeholder dan institusi potensial dan dipahaminya dinamika sosial politik lokal.

Sudah

Belum

Identifikasi NGO balon mitra lokal. Merancang strategi pembentukan dan penguatan forum stakeholder .

Identifikasi NGO balon mitra lokal dan tersusun draf pembentukan dan strategi Forum Stakeholder.

Sudah

Belum Selesai

www.kinerja.or.id


43

II. Tahapan Pengembangan FMS untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik yang Berbasis Standar dan Responsif Gender LPF 2.3 : Konsep dan Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pelayanan Publik

KONSEP DAN KEBIJAKAN STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

LATAR BELAKANG Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tetang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

44


www.kinerja.or.id

Berbagai permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya berkenaan dengan prosedur yang tidak jelas, berbelit-belit, waktu penyelesaiannya yang tidak menentu, tata cara yang kurang tepat, dan biayabiaya yang tidak transparan hingga sikap dan perilaku petugas pelayanan yang tidak mengindahkan etika sebagai “pelayan masyarakat”, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

• Berbagai upaya belum mampu mendorong terjadinya reformasi birokrasi secara nyata termasuk di dalamnya reformasi bidang pelayanan publik. Bahkan dalam banyak hal ciri-ciri yang mencerminkan lemahnya birokrasi di Indonesia masih terindikasi, misalnya struktur kelembagaan pemerintah yang cenderung membesar, rumusan dan pelaksanaan tupoksi antar instansi yang seringkali overlapping, hubungan kerja yang tidak jelas, pegawai yang tidak profesional, tidak kreatif dan tidak inovatif, serta rendahnya kinerja pelayanan publik.

www.kinerja.or.id


45


Pelaksanaan reformasi terkait dengan program peningkatan mutu pelayanan publik dilaksanakan di tingkat nasional dan di tingkat instansional. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: • Meningkatnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat (transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, terjangkau dan memiliki kepastian); • Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional; • Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk memperoleh hasil yang diharapkan di tingkat instansional perlu dilaksanakan: • Penerapan standar pelayanan pada unit kerja Kementerian/ Lembaga dan Pemda • Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Pemkab/ Pemkot; • Parsipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

46


www.kinerja.or.id

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan hakekat dari pelayanan publik adalah pemberian pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pemberian pelayanan publik ini terutama diberikan untuk hal-hal yang sifatnya mendasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, keamanan dan ketertiban, lingkungan, perekonimian, kependudukan, ketenagakerjaan dan pertanahan.

www.kinerja.or.id


47


Hal-hal penting terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat 1. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. yang meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.

Hal-hal penting terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat 2. Penyelenggara berkewajiban: - menyusun dan menetapkan standar pelayanan; - menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan; - menempatkan pelaksana yang kompeten; - menyediakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; - memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;

48


www.kinerja.or.id

Hal-hal penting terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat 2. Penyelenggara berkewajiban: - melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; - berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; - memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; - membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;

Hal-hal penting terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat 2. Penyelenggara berkewajiban: - bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik; - memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; - memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

www.kinerja.or.id


49


Masyarakat berhak (1) • • • • •

mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; mendapat tanggapan terhadap pengaduan yg diajukan; mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan; memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;

Masyarakat berhak (2) • mengadukan Pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Penyelenggara dan ombudsman; • mengadukan Penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina Penyelenggara dan ombudsman; dan • mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

50


www.kinerja.or.id

Masyarakat berkewajiban • • •

mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan; ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan • Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. • Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan, • Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait, dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.

www.kinerja.or.id


51


Maklumat Pelayanan •

Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Pengawasan Eksternal Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan melalui • pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; • pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan • pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

52


www.kinerja.or.id

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik •

•

Dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan yang diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasanpelayanan publik

Pengaduan Masyarakat (1) - Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. - Masyarakat yang melakukan pengaduan dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.

www.kinerja.or.id


53


Pengaduan Masyarakat (2) Pengaduan dilakukan terhadap: • Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan, • Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuaidengan standar pelayanan.

54


www.kinerja.or.id

LPF 2.4 : Membangun Komitmen

MEMBANGUN KOMITMEN DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

PENGERTIAN • Janji atau tanggungjawab untuk melakukan sesuatu. • Membangun komitmen adalah menumbuhkan janji atau tanggungjawab kepada satu atau beberapa pihak untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini proses peningkatan pelayanan publik.

www.kinerja.or.id


55


Pentingnya Membangun Komitmen • Komitmen merupakan modal awal tumbuhnya : - kemauan - kesanggupan - kesiapan Untuk memulai kegiatan

Komitmen : Memberikan jaminan terhadap jumlah dan mutu partisipasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

56


www.kinerja.or.id

TUJUAN MEMBANGUN KOMITMEN Menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa : • peningkatan pelayanan publik itu penting • peningkatan pelayanan publik itu kebutuhan • peningkatan pelayanan publik itu masuk akal • peningkatan pelayanan publik yang baik dan benar itu menjamin keberlanjutan.

LANGKAH-LANGKAH MEMBANGUN KOMITMEN • Persiapan sosial merupakan tahap awal dari proses pemberdayaan/pengembangan masyarakat. • Membangun komitmen adalah langkah awal dari persiapan sosial.

www.kinerja.or.id


57


CARA MEMBANGUN KOMITMEN (1) a. Kenali sumberdaya yang ada: SDA, SDM dan kelembagaan b. Kenalkan kegiatan/program yang akan dilaksanakan: - pengertian - tujuan - prinsip-prinsip - tahap pelaksanaan

CARA MEMBANGUN KOMITMEN (2) c. Yakinkan bahwa : 1. Peningkatan pelayanan publik itu penting :

58

Karena dengan itu daerah mempunyai acuan atau panduan untuk mengatasi permasalahan yang ada melalui usulan-usulan kegiatan.


www.kinerja.or.id

CARA MEMBANGUN KOMITMEN (3) c. Yakinkan bahwa: 2. Peningkatan pelayanan publik itu realistik:

Karena disusun berdasarkan permasalahan dan kebutuhan serta harapan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

CARA MEMBANGUN KOMITMEN (4) c. Yakinkan bahwa: 2. Peningkatan pelayanan publik itu realistik:

www.kinerja.or.id

Karena disusun berdasarkan permasalahan dan kebutuhan serta harapan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.


59


CARA MEMBANGUN KOMITMEN (5) c. Yakinkan bahwa:

4). Peningkatan pelayanan publik itu masuk akal:

Karena disusun berdasarkan potensi dan sumberdaya serta kemampuan lokal.

CARA MEMBANGUN KOMITMEN (6) c. Yakinkan bahwa: 5. Peningkatan pelayanan publik itu menjamin keberlanjutan program: Karena penyusunannya partisipatif, maka dapat menumbuhkan rasa mampu, rasa memiliki, tanggungjawab dan keswadayaan masyarakat setempat.

60


www.kinerja.or.id

BAHAN BACAAN

1. TAHAPAN PENGEMBANGAN FMS UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK Tahapan pengembangan FMS ini perlu dipahami

Tahap ini sangat berkaitan dengan persepsi dan

agar penetapan peran dan pelibatan masyarakat

kesan terhadap informasi yang disampaikan

dalam pengelolaan pelayanan publik dapat

kepada mereka sehingga diperlukan kecermatan

dilakukan dengan tepat dan benar. Tak terkecuali

dan kehatian-hatian dalam mengemas dan

dalam program KINERJA-USAID. Dalam hal

menyampaikan infomasi. Informasi harus

pengembangan dan penguatan FMS, KINERJA-

menyentuh dan diharapkan mampu menjawab

USAID senantiasa mendorong untuk memperkuat

keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pada tahap

forum yang relevan yang telah ada. Kecuali jika

ini, selain kemasan pesan yang tepat dan benar,

sama sekali belum ada, maka baru melakukan

sosok sang fasilitator pun dapat menjadi faktor yang

inisiasi pembentukan forum. Adapun tahapan

mempengaruhi keberhasilan menggugah kesadaran

pengembangan FMS dalam upaya peningkatan

masyarakat tentang pentingnya kelompok. Untuk

pelayanan publik adalah sebagai berikut :

itu, fasilitator harus dapat menampilkan diri sebagai sosok yang dapat dipercaya (trust) dan mampu

a. Tahap Persiapan Tahapan ini merupakan usaha-usaha yang sangat awal yang dilakukan oleh fasilitator dalam menginformasikan dan memperkenalkan “apa sebenarnya forum multi stakeholder itu”, “apa keuntungan dan tantangan bekerja dalam forum multi stakeholder”, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar anggota-anggota masyarakat sadar dan tergugah minatnya dan terbuka wawasannya.

www.kinerja.or.id

menarik rasa suka masyarakat. Tahap ini biasanya dilalui dengan kegiatan-kegiatan: (1). Identifikasi stakeholder; (2). Orientasi tentang pelayanan publik yang isi pokoknya terdiri dari konsep dan kebijakan, kapan orientasi dilakukan, hak dan kewajiban masyarakat serta kewajiban pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik; (3) Analisis stakeholder.


61


b. Tahap Pembentukan

wadah/proses/mekanisme dalam mencapai tujuan

Tahapan ini merupakan usaha mencari cara untuk

melaksanakan pendekatan kepada mereka melalui

mengidentifikasi keinginan anggota-anggota

pertemuan-pertemuan baik yang dilakukan secara

masyarakat dengan melakukan pencarian terhadap

formal maupun informal, seperti berkunjung dari

kemiripan-kemiripan kebutuhan diantara mereka.

rumah ke rumah, mengadakan pertemuan di balai

Pada tahap ini, fasilitator diharapkan mampu

pertemuan ataupun kegiatan lainnya yang dapat

menggali aspirasi masyarakat, mampu melihat

memperkokoh minat serta keinginan masyarakat

hal-hal yang dinginkan oleh masyarakat, mampu

dalam membentuk wadah kelompok. Pada tahap ini,

mengidentifikasi faktor pendukung maupun faktor

informasi-informasi yang penting yang dibutuhkan

penghambat terbentuknya suatu kelompok. Dengan

masyarakat diusahakan harus selalu tersedia. Dapat

memperoleh informasi tentang apa yang menjadi

juga dengan melakukan kegiatan studi banding yaitu

kebutuhan masyarakat, maka akan diketahui

dengan mengajak beberapa anggota masyarakat

apakah masyarakat merasa butuh atau tidak akan

yang menjadi tokoh mengadakan kunjungan ke

adanya kelompok. Apabila kondisi tersebut telah

tempat yang memiliki kelompok maju yang dapat

dicapai, maka pembentukan forum bisa diinisiasikan.

dijadikan contoh.

mereka, maka fasilitator perlu secara terus menerus

Yang harus diperhatikan dan diusahakan oleh para fasilitator bahwa keberadaan kelompok

Tahap ini dimaksudkan untuk menggiatkan peran

harus merupakan keinginan dan kebutuhan yang

dan pengembangan kapasitas FMS. Penggiatan

datangnya dari masyarakat, untuk masyarakat, dan

ini dapat dilakukan melalui kegiatan : survei

akan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, jadi bukan

pengaduan/pada tahapan identifikasi pengaduan,

merupakan paksaan atau pesanan pemerintah (top

analisis penyebab pengaduan, penyusunan janji

down).

perbaikan layanan dan rekomendasi; penguatan kapasitas-JW, pertemuan rutin, dll)

Kegiatan dalam tahap ini berupa penjelasan dan pembahasan tema yang mengarah dan mendukung timbulnya dan bagaimana membangun komitmen. Kegiatan ini biasanya dilakukan dlam sebuah lokakarya inisiasi pembentukan FMS.

d. Tahap Integrasi Setelah semakin terlihat adanya perubahan yang kuat pada sikap dan perilaku anggota-anggota masyarakat, fasilitator kiranya perlu memfasilitasi

c. Tahap Penggiatan

masyarakat untuk mengadakan pertemuan-

Tahapan ini ditandai dengan adanya kecenderungan

penting dalam rangka membangun kesepahaman

perubahan sikap. Sebagian besar anggota forum

dan kesepakatan tentang pentingnya kelompok

biasanya merasakan sangat perlu dan setuju adanya

sebagai kelas belajar, wahana bekerjasama, dan

pertemuan formal. Pertemuan-pertemuan ini

unit produksi. Diharapkan elemen-elemen yang

62


www.kinerja.or.id

terlibat dalam pertemuan ini adalah tokoh-tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah dan bila perlu

e. Tahap Pengikatan atau Pelembagaan

melibatkan pula LSM-LSM, dunia usaha dan pihak lainnya yang terkait. Dengan banyaknya pihak yang

Dari pertemuan-pertemuan formal akan

terlibat dalam dialog tersebut maka akan semakin

dihasilkan suatu kesepakatan untuk membentuk

banyak masukan dari berbagai sudut pandang yang

suatu kelompok. Pada tahap ini, para anggota

dapat memperkaya dan memperkokoh kelancaran

masyarakat mengikrarkan kesepakatan dalam

dan kesuksesan program kelompok apabila

sebuah kebersamaan atau kelompok kerja. Setelah

nantinya terbentuk, serta mempermudah pembinaan

kelompok terbentuk, maka dapat dilanjutkan dengan

kelompok di masa mendatang.

penyusunan struktur organisasi kelompok, norma kelompok, program kerja, penentuan sekretariat

Maksud dari tahap integrasi ini adalan pemaduan

kelompok, sumber dana kegiatan dan lain

kegiatan FMS dengan agenda-agenda daerah.

sebagainya demi kelancaran aktivitas kelompok dan

Misalnya perencanaan dan penganggaran/reses,

kelangsungan hidup kelompok. Kegiatan-kegiatan

Rapat Dengan Pendapat (RDP), Konsultasi Publik

dalam tahapan ini difoukuskan untuk melembagakan

(KP), penyadaran akan pemenuhan Standar

forum multi stakleholder.

Pelayanan Minimal (SPM), advokasi - monev, dan lain-lain).

Strategi pelembagaan FMS dalam program USAIDKINERJA lebih menekankan pada penguatan/ pembentukan dan/atau pelibatan dewan pendidikan, penguatan dewan penyantun puskesmas, komite sekolah. Jika sudah ada dan sudah cukup mapan, maka didorong untuk mengembangkan kelompok independen).

2. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Salah satu esensi dari desentralisasi dan otonomi

mengatur dan melaksanakan kewenangan tersebut

daerah adalah pemberian wewenang, peluang dan

atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan

keleluasaan yang luas, nyata dan bertanggung

masyarakat dan potensi daerah setempat.

jawab kepada daerah dan masyarakat untuk

Sebagai konsekuensi logis dari desentralisasi dan

www.kinerja.or.id


63


demokratisasi dalam pengelolaan pembangunan

maka tidaklah mudah untuk melakukan penetapan

adalah keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip

dan pelibatan stakeholder dalam sebuah program.

tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi (TAP)

Oleh karena itu diperlukan cara-cara yang tepat

dalam setiap pengelolaan kegiatan pembangunan.

sehingga penetapan dan pelibatannya memenuhi

Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam

syarat teknis dan politis. Panduan Identifikasi

pengelolaan setiap kegiatan pembangunan

dan Analisis Stakeholder ini dimaksudkan untuk

(termasuk pelayanan publik) harus memberikan

mempermudah proses penetapan dan pelibatan

peluang, kesempatan dan akses kepada

tersebut, khususnya dalam pengelolaan program-

semua pihak, termasuk kelompok perempuan

program yang berorientasi partisipasi, termasuk

dan marjinal lainnya (multi stakeholder) yang

dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

berkepentingan untuk mengetahui informasi; melakukan kontrol (audit), bertanya, dan menggugat pertanggungjawaban; terlibat secara aktif, berkontribusi dan memanfaatkan hasil serta melakukan pengawasan. Selain karena tuntutan proses desentralisasi dan demokratisasi, keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi (TAP) juga mempertimbangkan beberapa hal antara lain pengalaman pelaksanaan berbagai proyek/program terdahulu yang hampir menjadi mitos habis proyek, maka habis pula kegiatan; dengan partisipasi diharapkan dapat menjamin proses pembelajaran masyarakat dan keberlanjutan serta pelembagaan program. Dalam rangka penerapan nilai-nilai TAP, diperlukan upaya-upaya pengidentifikasian, penetapan dan pelibatan stakeholder agar tumbuh keberpihakan yang bermutu, nyata dan menjadi suatu gerakan bersama (collective action) yang mendukung pengelolaan program. Disadari bahwa jumlah serta keanekaragaman kepentingan dan pengaruh stakeholder cukup tinggi,

64


a. Pengertian Identifikasi dan Analisis Stakeholder

Stakeholder adalah para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dan/atau terkena dampak atas suatu proyek/program. Jika demikian, maka stakeholder dalam pengelolaan pelayanan publik adalah siapa saja yang berkepentingan dan/ atau terkena akibat dari keberadaan dan implementasi program tersebut. Informasi dan peran aktif dari mereka sangat diperlukan, termasuk dalam penerapan fungsi kontrol atas pelaksanaan program. Identifikasi stakeholder merupakan proses penting, karena dengan kegiatan ini, akan dapat diketahui pihak-pihak yang berkepentingan dan/atau terkena dampak, pemahaman serta kepedulian mereka terhadap program-program partisipatif. Sedangkan dengan analisis stakeholder, akan dapat digolongkan stakeholder yang mempunyai kepentingan dan pengaruh tinggi serta menetapkan tingkat kesesuaian peran yang diperlukan dalam pengelolaan pelayanan publik.

www.kinerja.or.id

b. Tujuan

2) Relevan; prinsip ini bermaksud untuk melakukan seleksi para pihak terlibat yang benar-benar

Secara umum identifikasi dan analisis stakeholeder ini bertujuan menemukan, memetakan dan

tepat. 3) Kesetaraan gender; dengan prinsip ini

merekomendasikan stakeholder yang tepat untuk

diharapkan akan terjadi keseimbangan

dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan pelayanan

proporsi jumlah dan peran antara laki-laki dan

publik. Adapun secara khusus bertujuan:

perempuan.

1) Menemukenali stakeholder yang mempunyai relevansi dengan pengelolaan pelayanan publik. 2) Mengetahui peran stakeholder utama dalam pengelolaan pelayanan publik. 3) Mengetahui pengaruh dan kepentingan stakeholder utama dalam pengelolaan pelayanan publik. 4) Mengetahui pengalaman stakeholder utama dalam mengupayakan pengelolaan pelayanan publik yang seusai dengan nilai-nilai TAP. 5) Merekomendasikan stakeholder utama yang tepat untuk dapat dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan pelayanan publik.

d. Sasaran (Stakeholder yang relevan) Sasaran yang dimaksudkan di sini adalah pihakpihak atau unsur berupa orang, baik individu maupun kelompok, serta dokumen tertulis yang berperan sebagai sumber informasi. Biasanya, memulai analisis stakeholder dari sumber tertulis, seperti laporan atas hasil perencanaan atau proyek/ program sebelumnya maupun publikasi di media massa. Berdasarkan sumber tertulis tersebut, arah dan sasaran sumber berikutnya menjadi lebih jelas. Selanjutnya para pihak yang dapat dikategorikan sebagai sumber informasi meliputi unsur pemerintah

c. Prinsip

(Government Stakeholder - GS) dan non pemerintah (Non Government Stakeholder – NGS).

Hal-hal, baik nilai maupun proses yang harus

Secara rinci diurai sebagai berikut :

diterapkan dalam identifikasi dan analisis stakeholder, adalah:

1) Eksekutif:

1) Keterlibatan yang representatif; prinsip ini

Adalah unsur perangkat daerah yang terdiri dari DIBALEKA (Dinas, Badan,

bermaksud untuk memberi peluang kepada

Lembaga dan atau Kantor) yang tugas

pihak-pihak di wilayah atau komunitas tertentu,

dan perannya memberikan kontribusi yang

termasuk kelompok perempuan dan marijnal

signifikan terhadap proses perencanaan

lainnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan

pembangunan partisipatif daerah

pelayanan publik.

(disesuaikan dengan isu potensial daerah).

www.kinerja.or.id


65


c) Ketua Komisi,

Contoh :

d) Ketua Badan Anggaran.

a) Bupati / Walikota, b) Sekkab/sekko, beserta kabag-kabagnya, c) Ketua Bappekap/Bappeko beserta

3) Unsur Masyarakat/Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

seluruh Kabidnya, d) Kepala Dinas/Badan/Kantor PMD

(Pemberdayaan Masyarakat Desa) atau

untuk memberikan kontribusi yang signifikan

nama lainnya,

terhadap proses pengelolaan pelayanan

e) Kepala Dinas Kesehatan beserta

publik di daerah.

Kasubdinnya/ kabid,

Seperti :

f) Kepala Dinas Pendidikan Nasional

a) Kembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

beserta Kasubdinnya/ kabid.

b) Akademisi, c) Organisasi profesi (IBI, IDI, PGRI,

2) Legislatif :

Orang atau lembaga yang memiliki potensi

d) Ormas (NU, Muhamadiyah, PGI, KWI,

Alat kelengkapan DPRD dan/atau pihak-

Walubi, dll).

pihak yang pengaruhnya signifikan dalam

e) Pers (cetak, elektronik, JW)

pengambilan keputusan.

f) DUDI (Dunia Usaha dan Industri) g) Tokoh masyarakat, Tokoh Agama

Contoh : a) Ketua DPRD dan unsur pimpinan lainnya, b) Ketua Fraksi,

Sebagai contoh stakeholer sektor kesehatan, sektor pendidikan dan sektor PTSP :

1) Contoh Stakeholder sektor kesehatan (KIA) Di Tingkat Puskesmas

66

Di Tingkat Kabupaten/Kota

1. Tokoh pemerhati Kesehatan

1. Perwakilan FMS tingkat unit layanan

2. Kader Posyandu

2. LSM Kesehatan

3. Ormas terkait isu kesehatan

3. Tokoh pemerhati Kesehatan

4. Tokoh Adat/daerah

4. Akademisi terkait isu KIA

5. KUA Kec

5. Ormas terkait isu kesehatan

6. PPLKB

6. Tokoh Adat/daerah/agama

7. Jurnalist

7. KUA /Kandepag

8. Anggota DPRD dapil terkait IBI-Anak cabang

8. Jurnalist

9. Kepala Puskesmas

9. Anggota DPRD komisi terkait

10. Dokter

10. Bappeda


www.kinerja.or.id

Di Tingkat Puskesmas

Di Tingkat Kabupaten/Kota

11. Camat

11. Dinas Kesehatan

12. dll.

12. IDI 13. IB

2) Contoh stakeholder sektor pendidikan (MBS) Di Tingkat Sekolah 1. Komite sekolah

Di Tingkat Kabupaten/Kota 1. Perwakilan FMS tingkat unit layanan

2. Tokoh Pemerhati Pendidikan

2. Dewan Pendidikan

3. Kepala Sekolah

3. LSM Pendidikan

4. Guru

4. Tokoh Pemerhati Pendidikan

5. Perwakilan siswa

5. Akademisi terkait isu Pendidikan dasar

6. Ormas Terkait isu pendidikan dasar

6. Ormas Terkait isu pendidikan dasar

7. Tokoh Adat/daerah

7. Tokoh Adat/agama/daerah

8. Jurnalis

8. Jurnalis

9. Anggota DPRD Dapil Terkait

9. Anggota DPRD komisi terkait

10. Kepala Desa

10. Bappeda

11. Orang tua murid

11. Dinas Pendidikan

12. dll

12. PGRI 13. MKS 14. DUDI (Dunia Usaha dan Industri)

3) Contoh stakeholder PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Atap) Perbaikan Iklim Usaha 1. LSM Ekonomi 2. Tokoh Pemerhati Ekonomi lokal 3. Akademisi terkait isu ekonomi lokal 4. Ormas Terkait isu ekonomi lokal 5. Tokoh Daerah 6. Jurnalis 7. Anggota DPRD komisi terkait 8. Bappeda 9. PTSP 10. Asosiasi Pengusaha 11. dll.

www.kinerja.or.id


67


e. Metode

2) Peran sebenarnya dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu satuan pendidikan,

3) Pengaruh dan kepentingan stakeholder

Adapun metode yang dapat digunakan sebagai berikut :

dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu

1) Metode Pengumpulan Data

satuan pendidikan.

-

Observasi terlibat.

-

Wawancara mendalam (indepth

Untuk mendapatkan data tersebut maka instrumen yang digunakan adalah:

interview).

1) Kuisioner terbuka

2) Metode Analisis - Pengkategorian

2) Panduan wawancara

- Analisis

3) Penggali data itu sendiri.

-

Kesimpulan dan Rekomendasi

f. Instrumen

g. Pengorganisasian unsur pencapaian tujuan

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan

Pengorganisasian unsur-unsur kegiatan

data tentang:

identifikasi dan analisis stakeholder, selain

1) Identitas tokoh/person,

pelaksana dan, dapat diurai dalam matrik berikut:

No.

Sumber Data

Metode

Instrumen

1.

Menemukenali stakeholder yang mempunyai relevansi dengan pengelolaan pelayanan publik.

GS, DPRD dan NGS seperti tersebut pada contoh di atas

Wawancara mendalam Observasi terlibat

• Panduan wawancara dan penggali data itu sendiri. • Form A: Profil lembaga dan perannya dalam pelayanan publik.

2.

Mengetahui jumlah dan peran stakeholder dalam pengelolaan pelayanan publik.

Idem

Idem

Idem

Mengetahui pengaruh dan kepentingan stakeholder utama dalam pengelolaan pelayanan publik

Idem

3.

68

Tujuan

Form B: Rekapitulasi Profil Lembaga dan Perannya dalam Pengelolaan Publik.


Analisis hasil pemetaan kategorisasi pengaruh dan kepentingan.

Form C: Daftar Lembaga sesuai kategoro kepentingan dan pengruhnya.

www.kinerja.or.id

No.

Tujuan

4.

Merekomendasikan stakeholder yang tepat untuk dapat dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan pelayanan publik.

Sumber Data Proses dan hasil

Metode

Instrumen

Analisis hasil pemetaan pengaruh dan kepentingan.

Form D: Daftar Lembaga hasil analisis kategori kepentingan dan pengaruhnya dalam pengelolaan pelayanan publik.

h. Waktu

k. Hasil

Disarankan agar identifikasi dan analisis

Hasil akhir yang diharapkan dari proses

stakeholder dilakukan sebelum proses program

identifikasi dan analisis stakeholder ini adalah

dilakukan. Dengan kata lain, dilakukan pada

rekomendasi tentang penetapan peran

tahap persiapan sosial dari proses pengelolaan

stakeholder yang sesuai dengan kategorinya.

suatu kegiatan atau program partisipatif. Adapun durasi pelaksanaan dari kegiatan identifikasi dan analisis stakeholder ini tidak lebih dari 1 bulan.

l. Proses/Tahapan 1) Tahap I : Persiapan a) Persiapan sosial (penggali data harus

i. Pelaksana

Rapport) b) Penyiapan kuisioner

Pelaksana identifikasi dan analisis stakeholder

c) Penemuan data awal (sejumlah

biasanya diperankan oleh sebuah tim yang

organisasi dan orang/tokoh)

terdiri dari unsur pendamping dan mitra kerja.

d) Rencana kegiatan (mulai dari persiapan sampai penyusunan laporan).

j. Keluaran

Keluaran dari kegiatan identifikasi dan analisis stakeholder ini adalah laporan yang antara lain berisi hal-hal berikut : 1) Umum; memuat latar belakang, tujuan dan ruang lingkup

2) Tahap II : Pengumpulan data dan informasi

Dengan menggunakan kuisioner akan diperoleh data tentang identitas, pengalaman dan ketertarikan person.

3) Tahap III : Analisis, Penyimpulan dan Rekomendasi a) Analisis :

Dengan menggunakan tabel pemetaan

2) Proses dan Hasil

akan diperoleh data tentang kategori

3) Kesimpulan dan Rekomendasi

stakeholder yang mempunyai tingkat

www.kinerja.or.id


69


pengaruh dan kepentingan terhadap

b) Penarikan kesimpulan dan rekomendasi.

pengelolaan program di satu wilayah

Dari hasil identifikasi dan pemetaan

atau komunitas. Adapun tingkat

akan dapat ditarik kesimpulan bahwa

pengaruh dan kepentingan tersebut

tingkat pengaruh dan kepentingan

adalah sebagai berikut:

stakeholder dapat dikelompokkan

o Kepentingan rendah jika pengelolaan

sebagai berikut: (1) Kepentingan rendah - pengaruh

suatu program tidak memberikan

rendah.

manfaat langsung kepada orang/

(2) Kepentingan rendah - pengaruh

pihak itu.

tinggi.

o Pengaruh rendah jika pernyataan/

(3) Kepentingan tinggi - pengaruh

karya/produk orang atau pihak itu

rendah.

tidak selalu dijadikan pertimbangan

(4) Kepentingan tinggi - pengaruh

dalam pengelolaan program itu.

tinggi.

o Kepentingan tinggi jika pengelolaan program tertentu sesuai dengan

Adapun rekomendasinya adalah :

program inti dan memberikan

o Yang masuk dalam kategori dua

manfaat langsung kepada orang/

dan empat direkomendasikan

pihak itu.

untuk dipilih menjadi anggota Tim/

o Pengaruh tinggi: jika pernyataan/

Stakeholder utama.

karya/produk orang atau pihak itu

o Yang masuk dalam katagori

selalu dijadikan pertimbangan dalam

satu dan tiga direkomendasikan

pengelolaan program di wilayah atau

untuk ditetapkan sebagai sasaran

komunitas tertentu.

pendampingan.

3. KONSEP DAN KEBIJAKAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK a. Latar Belakang Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tetang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

70


www.kinerja.or.id

Dengan pemberlakuan undang-undang ini, maka

instansi yang seringkali overlapping, hubungan kerja

semua pihak, terutama badan atau lembaga

yang tidak jelas, pegawai yang tidak profesional,

penyedia pelayanan, berkomitmen untuk melakukan

tidak kreatif dan tidak inovatif, serta rendahnya

upaya peningkatan mutu pelayanan terhadap

kinerja pelayanan publik.

masyarakat (publik). Upaya peningkatan mutu pelayanan publik tersebut mengacu pada grand

Dalam era reformasi saat ini pelayanan publik

design dan road map reformasi birokrasi yang

menjadi isu kebijakan yang semakin strategis,

ditetapkan pada Peraturan Presiden Republik

mengingat perbaikan pelayanan publik di Indonesia

Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 dan Peraturan

cenderung “berjalan di tempat”, sedangkan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

implikasinya sangatlah luas dalam kehidupan

dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010.

ekonomi, politik, sosial budaya dan lain sebagainya. Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan pelayanan

Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan

publik akan bisa memperbaiki iklim investasi yang

pemerintahan yang sedang bergulir saat ini

sangat diperlukan bangsa ini agar bisa segera

menempatkan pelayanan publik sebagai bagian

keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.

dari agenda nasional. Berbagai permasalahan

Buruknya pelayanan publik sering menjadi variabel

yang masih saja menyertai dalam penyelenggaraan

yang dominan mempengaruhi penurunan investasi

pelayanan publik di Indonesia diantaranya

yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja

berkenaan dengan prosedur yang tidak jelas,

(PHK).

berbelit-belit, waktu penyelesaiannya yang tidak menentu, tata cara yang kurang tepat,

Buruknya pelayanan publik tersebut terlihat dari

dan biaya-biaya yang tidak transparan hingga

masih kuatnya perilaku koruptif aparat pelayanan

sikap dan perilaku petugas pelayanan yang tidak

publik. Masih kuatnya prilaku koruptif ini salah

mengindahkan etika sebagai “pelayan masyarakat”,

satunya dibuktikan dengan dari masih rendahnya

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Transparency

Berbagai upaya perubahan atau reformasi di

International Indonesia (TII), yaitu 2,4 – naik

bidang politik, ekonomi, sosial budaya serta hukum

0,2 point dari CPI tahun 2005. Pengukuran CPI

yang telah berlangsung selama ini ternyata masih

didasarkan pada pengukuran tingkat persepsi para

belum mampu mendorong terjadinya reformasi

pelaku bisnis dan pengamat baik dalam maupun luar

birokrasi secara nyata termasuk di dalamnya

negeri terhadap pelayanan publik su atu negara.

reformasi bidang pelayanan publik. Bahkan dalam banyak hal ciri-ciri yang mencerminkan lemahnya

Kondisi tersebut sungguh memprihatinkan,

birokrasi di Indonesia masih terindikasi, misalnya

mengingat disatu sisi pemerintah sedang giat-

struktur kelembagaan pemerintah yang cenderung

giatnya memberantas korupsi akan tetapi disisi lain

membesar, rumusan dan pelaksanaan tupoksi antar

perilaku koruptif aparat pelayanan publik masih

www.kinerja.or.id


71


sangat kuat. Di samping itu, perilaku koruptif aparat

2) Meningkatnya jumlah unit pelayanan

pelayanan publik juga berpengaruh terhadap tingkat

yang memperoleh standarisasi pelayanan

CPI, mengingat tinggi - rendahnya Corruption

internasional;

Perception Index (CPI) suatu negara berkaitan erat dengan kualitas pelayan publik di negara

3) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

bersangkutan. Untuk itu, maka reformasi birokrasi terutama di sektor pelayanan publik di Indonesia

Oleh sebab itu untuk memperoleh hasil yang

merupakan suatu keharusan.

diharapkan di tingkat instansional (mikro) perlu dilaksanakan:

Kondisi buruk ini belum beranjak membaik, bahkan data terkini mengenai daftar negara terkorup di Asia yang disampaikan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 8 April 2009 yang berbasis di Hongkong menempatkan Indonesia berada pada posisi teratas (8,32) dari skor 0 paling bersih sampai dengan 10 paling korup. Keberadaan Indonesia

1) Penerapan standar pelayanan pada unit kerja Kementerian/Lembaga dan Pemda 2) Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Pemkab/Pemkot; 3) Parsipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

pada skor 8,32 tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara terkorup di kawasan Asia1. Daftar tersebut disusun untuk mengukur iklim investasi, dengan salah satu indikator yang dijadikan sebagai pengukur iklim investasi adalah faktor korupsi. Di dalam Road Map tersebut, pelaksanaan reformasi yang terkait dengan program peningkatan mutu pelayanan publik dilaksanakan di tingkat nasional (makro) dan di tingkat instansional (mikro). Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 1) Meningkatnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat (transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, terjangkau dan memiliki kepastian);

72


b. Konsep dan Kebijakan Pelayanan Publik Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayananpelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan hakekat dari pelayanan publik adalah pemberian pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pemberian pelayanan publik ini terutama diberikan untuk hal-

www.kinerja.or.id

hal yang sifatnya mendasar seperti pendidikan,

g) berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan

kesehatan, sosial, keamanan dan ketertiban,

perundang-undangan yang terkait dengan

lingkungan, perekonimian, kependudukan,

penyelenggaraan pelayanan publik;

ketenagakerjaan dan pertanahan.

h) memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;

Dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat beberapa hal penting terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain:

i) membantu masyarakat dalam menjelaskan hak dan tanggung jawabnya; j) bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik; k) memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila

1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi:

mengundurkan diri atau melepaskan

pelayanan barang publik dan jasa publik serta

tanggung jawab atas posisi atau jabatan;

pelayanan administratif yang diatur dalam

dan

peraturan perundang-undangan. yang meliputi

l) memenuhi panggilan atau mewakili

pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha,

organisasi untuk hadir atau melaksanakan

tempat tinggal, komunikasi dan informasi,

perintah suatu tindakan hukum atas

lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial,

permintaan pejabat yang berwenang dari

energi, perbankan, perhubungan, sumber daya

lembaga negara atau instansi pemerintah

alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.

yang berhak, berwenang, dan sah sesuai

2) Penyelenggara berkewajiban: a) menyusun dan menetapkan standar pelayanan; b) menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan; c) menempatkan pelaksana yang kompeten; d) menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; e) memberikan pelayanan yang berkualitas

dengan peraturan perundang-undangan. 3) Masyarakat berhak: a) mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; b) mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; c) mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; d) mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan; e) memberitahukan kepada pimpinan

sesuai dengan asas penyelenggaraan

penyelenggara untuk memperbaiki

pelayanan publik;

pelayanan apabila pelayanan yang diberikan

f) melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

tidak sesuai dengan standar pelayanan; f) memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan

www.kinerja.or.id


73


yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; g) mengadukan Pelaksana yang melakukan

c) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait, dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan

penyimpangan standar pelayanan dan/

jenis pelayanan, memiliki kompetensi

atau tidak memperbaiki pelayanan kepada

dan mengutamakan musyawarah, serta

Penyelenggara dan ombudsman;

memperhatikan keberagaman.

h) mengadukan Penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar

6) Penyelenggara berkewajiban menyusun

pelayanan dan/atau tidak memperbaiki

dan menetapkan maklumat pelayanan

pelayanan kepada pembina Penyelenggara

yang merupakan pernyataan kesanggupan

dan ombudsman; dan

Penyelenggara dalam melaksanakan

i) mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. 4) Masyarakat berkewajiban: a) mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar

pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas. 7) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan eksternal

pelayanan;

penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan

b) ikut menjaga terpeliharanya sarana,

melalui:

prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan c) berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

a) pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b) pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

5) Penyelenggara berkewajiban menyusun

c) pengawasan oleh Dewan Perwakilan

dan menetapkan standar pelayanan dengan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

memperhatikan kemampuan Penyelenggara,

Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Kabupaten/Kota.

a) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, Penyelenggara wajib

8) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

mengikutsertakan masyarakat dan pihak

pelayanan publik dimulai sejak penyusunan

terkait.

standar pelayanan sampai dengan evaluasi

b) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan,

74


dan pemberian penghargaan yang diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan

www.kinerja.or.id

kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam

di pusat dan daerah, serta peringkat kemudahan

penyusunan kebijakan pelayanan publik.

berusaha (lihat Tabel 1). Dengan demikian strategi sebaiknya difokuskan pada dua hal yaitu Penyempurnaan sistem pelayanan dan

9) Masyarakat dapat membentuk lembaga

Peningkatan kinerja pelayanan.

pengawasan pelayanan publik. 10) Pengaduan masyarakat

Contoh rencana aksi penyempurnaan Pelayanan Publik antara lain dapat berupa

a) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik

perbaikan terhadap mekanisme dan akses

kepada Penyelenggara, ombudsman, dan/

pelayanan dibidang perikanan tangkap/

atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

budidaya/pengolahan, perkarantinaan ikan,

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan

pengawasan sumber daya kelautan dan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

perikanan serta pendidikan perikanan. Indikator keberhasilannya adalah masyarakat/pelaku

b) Masyarakat yang melakukan pengaduan dijamin hak-haknya oleh peraturan

usaha perikanan lebih mudah mengurus

perundang-undangan.

perijinan tanpa dibebani aturan tambahan, sehingga menarik dan kompetitif bagi calon

c) Pengaduan dilakukan terhadap: •

investor.

Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan,

•

Rencana aksi peningkatan kinerja layanan

Pelaksana yang memberi pelayanan

antara lain dapat berupa penerapan reward

yang tidak sesuai dengan standar

and punishment dalam pelayanan. Indikator

pelayanan.

keberhasilannya (outcome), terwujudnya pelayanan prima tanpa pungli diberbagai bidang usaha perikanan tangkap/budidaya/pengolahan,

c. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan

perkarantinaan ikan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan pendidikan

perikanan. Disamping itu strategi yang tidak

Penerapan standar dan partisipasi masyarakat

boleh dilupakan adalah sinergitas lintas instansi

dalam penyelenggaraan pelayanan publik

agar upaya-upaya peningkatan kualitas

tersebut sudah pasti harus didukung dengan

pelayanan efisien dan efektif.

strategi yang selaras dengan sasaran dan indikator keberhasilan yang ditetapkan. Pada Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 ditetapkan indikator keberhasilan program berupa peningkatan integritas pelayanan publik

www.kinerja.or.id

Instrumen yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penerapan strategi antara lain hasil Survei Integritas Sektor Publik yang


75


dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan

“Services Exellence” yang diterbitkan oleh

Korupsi (KPK), hasil-hasil Penilaian Inisiatif

lembaga/konsultan jasa pelayanan ternama.

Anti Korupsi (PIAK) oleh KPK, Pedoman

Terkait dengan strategi di atas Inspektorat

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan

Jenderal KKP berupaya mendorong akselerasi

Metode Partisipasi Masyarakat (Permen PAN

pencapaian tujuan dengan berperan sebagai

Nomor 13 tahun 2009), Pedoman Penilaian

consulting partner dan fasilitator bagi unit Eselon

Kinerja Unit Pelayanan Publik (Permen PAN

I lainnya.

Nomor 25 tahun 2006) dan Pedoman/panduan

Nasional (Makro)

Target

S T R

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

...............

A T E G

Internasional (Mikro)

1. Meningkatkan kualitas pelayanan. 2. Meningkatkan Jumlah Unit layanan yang berstandar internasional. 3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.

I

Program 1. Penerapan Standar Pelayanan. 2. Penerapan SPM di Pemkab/Pemkot. 3. Partisipasi Masyarakat.

76


www.kinerja.or.id

Strategi lain yang juga perlu diterapkan oleh

penerima layanan (masyarakat). Kepuasan

penyelenggara pelayanan, yaitu melakukan

masyarakat dicapai apabila masyarakat memperoleh

perubahan pola pikir (mindset) dari petugas yang

pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan

berkuasa menjadi petugas yang harus melayani

dan diharapkan. Oleh sebab itu penyelenggara

pengguna jasa (masyarakat) dengan sebaik-baiknya

pelayanan disarankan secara berkala wajib

dan menghilangkan sikap arogansi.

melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanannya, misalnya

Dalam konsep pelayanan publik, kesibukan suatu

kepuasan terhadap pelayanan kesehatan,

unit kerja melayani pengguna jasa bukanlah

pendidikan dan atau perijinan.

ukuran bahwa unit kerja tersebut telah memberikan “Pelayanan Prima”. Pelayanan prima terwujud

*) Internet…….

apabila pelayanan berjalan lancar dan tidak ada

**) Marsono, Peneliti Madya pada Pusat Kajian Manajamen

keluhan/pengaduan (complaint) dari pengguna jasa

Pelayanan LAN dalam : REFORMASI PELAYANAN PUBLIK

pelayanan.

DI DAERAH: DALAM KERANGKA MEMBANGUN GOOD LOCAL GOVERNANCE

Dengan kata lain keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik ditentukan oleh tingkat kepuasan

4. Membangun Komitmen a. Pengertian

Membangun komitmen harus dilakukan pada tahap awal dalam implementasi program.

Komitmen adalah janji atau tanggungjawab untuk melakukan sesuatu. Membangun komitmen adalah menumbuhkan janji atau tanggungjawab kepada satu atau beberapa pihak untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini proses peningkatan pelayanan publik, antara lain dalam sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor pengembangan ekonomi lokal.

www.kinerja.or.id

Mengapa membangun komitmen itu penting? Karena komitmen itu merupakan modal awal untuk menumbuhkan kemauan, kesanggupan dan kesiapan untuk memulai sebuah program atau kegiatan. Selain itu dengan terbangunnya komitmen akan memberikan jaminan terhadap


77


kualitas partisipasi dalam pembangunan, termasuk

dilakukan adalah mengenal masyarakat.

dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

Biasanya pengenalan dimulai secara informal dengan pimpinan formal, pimpinan informal, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-

b. Tujuan membangun komitmen

tokoh agama, dan tokoh lainnya.

Menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa upaya-upaya peningkatan pelayanan publik,

Pengenalan dilakukan dengan sikap rendah hati, artinya harus ada kesanggupan untuk

setidaknya dalam sektor pendidikan, sektor

mendengar dan belajar dari masyarakat.

kesehatan dan sektor pengembangan ekonomi

Walaupun ada kecenderungan masyarakat

lokal, itu penting dan merupakan kebutuhan,

beranggapan bahwa petugas atau fasilitator

masuk akal serta perlu pengelolaan yang

itu tahu segalanya. Tetapi bagaimanapun

berkelanjutan.

harus mengabaikan dugaan mereka dengan sikap rendah hati dengan selelu mengatakan bahwa fasilitator masih perlu

c. Langkah dan cara-cara membangun komitmen

belajar banyak dari masyarakat. Janganlah membawa konsep-konsep atau bahkan menganggap fasilitator sudah lebih tahu apa

Tahap awal dalam implementasi program yang

yang dibutuhkan masyarakat.

berbasis masyarakat adalah membangun komitmen. Dalam proses pengembangan masyarakat, tahap awal yang harus dilakukan oleh seorang fasilitator pengembangan masyarakat adalah persiapan sosial. Salah satu kegiatan dalam pengelolaan program yang berbasis masyarakat, adalah tahap persiapan sosial. Nah, membangun komitmen merupakan sub kegiatan yang harus dilakukan.

Persiapan sosial mencakup pengenalan, mengetahui masalah yang dihadapi, dan penyadaran. 1) Pengenalan:

Sebelum mengajak masyarakat untuk

2) Mengetahui Masalah:

Fasilitator perlu mengetahui masalah dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Karena hanya atas dasar pengertian inilah dapat disusun program yang baik, artinya memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam pelaksanaan didukung masyarakat. Janganlah fasilitator, atas anggapan bahwa dia lebih tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, kemudia menyusun program perbaikan tanpa mempertimbangkan apakah masyarakat sudah membutuhkan terhadap pelayanan-pelayanan yang akan dikembangkan.

berpartisipasi, pertama-tama yang harus

78


www.kinerja.or.id

3) Penyadaran:

a) Pembicaraan informal;

Bila masyarakat diharapkab berpartisipasi

b) Melalui penyuluhan yang praktis;

dalam penyelesaian masalah, tentu mereka

c) Memanfaatkan kesempatan-

harus mengerti bahwa ada masalah. Usaha-

kesempatan yang baik;

usaha penyadaran bertujuan:

d) Anjangsana/karyawisata;

a) Menyadarkan masyarakat akan keadaan

e) Metode kasus pribadi;

dan kebutuhan mereka. b) Merangsang masyarakat agar menyadari perlunya mereka ikut

f) Dalam rangka membicarakan hasil survei dan tindak lanjutnya. g) Dan lain-lain.

memenuhi kebutuhan tersebut. c) Kemudian, menyadarkan mereka akan potensi yang ada pada mereka untuk berpartisipasi memenuhi kebutuhan itu.

Penyadaran tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara:

www.kinerja.or.id

LAMPIRAN Lembar Kerja


79

80


7)

6)

5)

4)

3)

2)

1)

3

Nama Pimpinan

4

Alamat

5

Tanggal Berdiri

6

Struktur Organisasi 1)

7

Jenis Organisasi 2)

8

Tipe Kegiatan3)

9

Bidang Kegiatan4)

10

Wilayah Kegiatan5)

12

11

Mitra Kerja7)

Sumber Dana6)

Ada/tdak ada Yayasan, Ormas, Orpol, Asosiasi, CBO, atau Koperasi, dll. Penelitian, Advoksi, Infokom, Pendanaan, Diklat, Kemanusiaan, dan atau lain-lain. Pertanian, Perburuan, Ekonomi Kerakyatan, TTG, Industri Kecil, Sosial, Lingkungan hidup, Gizi dan Makanan, Masyarakat adat, HAM, Kebudayaan, Ibu dan anak, Industri, Gender, Keterampilan. Kabupaten/kota, Provinsi, Nasional, Internasional. Modal sendiri, Usaha sendiri, Iuran Anggota, Pemerintah, Donor dalam negeri, Donor luar negeri. Nama Instansi/Lembagaemerintah atau Non Pemerintah.

Keterangan

2

1

Nama Lembaga

No

REKAPITULASI DATA PROFIL LEMBAGA NON PEMERINTAH (From : B1)


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


81

Nama Lembaga

2

No

1

3

Nama Pimpinan

4

Alamat

5

Pemahaman ttg Pengertian Partisipasi Masyarakat

6

Tingkat Keterlibatan dlm PBM

7

Lingkup Keterlibatan

8

Bentuk (Fungsi Keterlibatan)

9

Tugas Layanan dlm Pelaksanaan Proyek/ Program

REKAPITULASI DATA LEMBAGA NON PEMERINTAH DAN PERANNYA DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK (Form : B2)

82


3

Nama Pimpinan

4

Alamat

5

Struktur Organisasi 1)

Keterangan 1) Ada/tdak ada 2) Yayasan, Ormas, Orpol, Asosiasi, CBO, atau Koperasi, dll. 3) Penelitian, Advoksi, Infokom, Pendanaan, Diklat, Kemanusiaan, dan atau lain-lain . 4) Nama Instansi/Lembaga pemerintah atau Non Pemerintah.

2

1

Nama Lembaga

No

6

Jenis Organisasi2)

7

Tipe Kegiatan3)

REKAPITULASI DATA Profil Lembaga Pemerintah dan Perannya dalam Pelayanan Publik (Form : B3)

8

Mitra Kerja4)


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


83

Nama Lembaga

2

No

1

3

Alamat

4

Pemahaman ttg Pengertian Pelayanan Publik

5

Tingkat Keterlibatan dlm Pengelolaan Pelayanan Publik

6

Batas (kewenangan fungsional) Keterlibatan

REKAPITULASI DATA Profil Lembaga Pemerintah dan Perannya dalam Pengelolaan Pelayanan Publik (Form : B4)

7

Tugas Layanan dlm Pengelolaan Proyek/Program

84


3

Kepentingan dan Pengaruh Rendah

1. 2. 3. 4.

4

Kepentingan Rendah dan Pengaruh Tinggi

5

Kepentingan Tinggi dan Pengaruh Rendah

6

Kepentingan dan Pengaruh Tinggi

Kepentingan Tinggi : Program dan kebijakan daerah memberi manfaat besar bagi pengembangan organisasi dan program pihak/lembaga. Kepentingan Rendah : Program dan kebijakan daerah tidak/kurang memberi manfaat besar bagi pengembangan organisasi dan program pihak/lembaga. Pengaruh Tinggi: - Pernyataan/karya/produk selalu dijadikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. - Selalu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Pengaruh Rendah : - Pernyataan/karya/produk tidak selalu dijadikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. - Tidak selalu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan.

Indikator Kepentingan dan Pengaruh

2

1

Nama Person/Lembaga

No

DAFTAR LEMBAGA PEMERINTAH SESUAI DENGAN KATEGORI KEPENTINGAN DAN PENGARUHNYA DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN/KOTA : ……………………………. (Form : C1)


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


85

1. 2. 3. 4.

3

Kepentingan dan Pengaruh Rendah

4

Kepentingan Rendah dan Pengaruh Tinggi

5

Kepentingan Tinggi dan Pengaruh Rendah

Kepentingan Tinggi: Program dan kebijakan daerah memberi manfaat besar bagi pengembangan organisasi dan program pihak/lembaga. Kepentingan Rendah : Program dan kebijakan daerah tidak/kurang memberi manfat besar bagi pengembangan organisasi dan program pihak/lembaga. Pengaruh Tinggi: - Pernyataan/karya/produk selalu dijadikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. - Selalu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Pengaruh Rendah: - Pernyataan/karya/produk tidak selalu dijadikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. - Tidak selalu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan.

Indikator Kepentingan dan Pengaruh

2

1

Nama Person/Lembaga

No

6

Kepentingan dan Pengaruh Tinggi

DAFTAR LEMBAGA NON PEMERINTAH SESUAI DENGAN KATEGORI KEPENTINGAN DAN PENGARUHNYA DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN/KOTA : ……………………………


DAFTAR LEMBAGA NON PEMERINTAH HASIL ANALISIS KATEGORI KEPENTINGAN DAN PENGARUHNYA DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK KAB/KOTA : ………………………… (Form : D1) Daftar NGS yang termasuk kategori memiliki : Kepentingan dan Pengaruh Rendah 1 2 3 4 5 dst Kepentingan Rendah dan Pengaruh Tinggi 1 2 3 4 5 dst Kepentingan Tinggi dan Pengaruh Rendah 1 2 3 4 5 dst Kepentingan dan Pengaruh Tinggi 1 2 3 4 5 dst

86


www.kinerja.or.id

DAFTAR LEMBAGA PEMERINTAH HASIL ANALISIS KATEGORI KEPENTINGAN DAN PENGARUHNYA DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN/KOTA : ………………………… (Form : D2) Daftar GS yang termasuk kategori memiliki : Kepentingan dan Pengaruh Rendah 1 2 3 4 5 dst Kepentingan Rendah dan Pengaruh Tinggi 1 2 3 4 5 dst Kepentingan Tinggi dan Pengaruh Rendah 1 2 3 4 5 dst Kepentingan dan Pengaruh Tinggi 1 2 3 4 5 dst

www.kinerja.or.id


87


FORM A : PROFIL LEMBAGA DAN PERANNYA DALAM PELAYANAN PUBLIK DATA NON GOVERNMENT STAKEHOLDER Kota/Kabupaten : ………………………………………….. Tanggal : …………………………

Profil lembaga Nama Lembaga : ……………………………………………………………………………………......................... Nama Pimpinan : 1. …………………………………………………………………….……………........................ 2. .…..……………………………………...………………………………………....................... Alamat : …..…….……………………………………………...........................……………………...…… ...............….…….……….……………………………………………………............................. Telephone : .…………………………….. Facsimile : ..........…………………………………..……........ E-mail : .…………………………………………………………………………….........................……… Tanggal berdiri : .....………………………………………………………………………...........................………. No. Akta (bila ada) : ……………………………..…………………………………..............................………………. Struktur Organisasi :  Tidak ada  Ada (terlampir)  Ormas  Orpol Jenis organisasi :  Yayasan  CBO  Koperasi  Asosiasi  ……………………………………………………………………………. :  Penelitian  Advokasi  Info-com Tipe kegiatan  Pendidikan & lat.  B. Kemanusiaan  Pendanaan  …………………………………………………………………………...  …………………………………………………………………………… Bidang kegiatan :  Pertanian  Perburuhan  Ek. Masyarakat  Tek. Tepat guna  Industri kecil

 Sosial  Lingkungan hidup  Gizi & makanan  Masy. Adat  Hak asasi manusia

 Kebudayaan  Ibu & anak  Industri  Gender  Keterampilan

 ………………………………………………………………………….……..  …………………………………………………………………………….…..  ………………………………………………………………………………… Wilayah Kegiatan :  Desa/Kel.

88

 Kab. Kota.


 Propinsi

 Nasional

 Internasional

www.kinerja.or.id

Sumber Dana :

 Modal sendiri

 Iuran anggota  Pemerintah

 Donor Dlm. Neg.

 Donor LN  Usaha sendiri

 ……………………………………………………………………….....................................

 ……………………………………………………………………….....................................

Mitra Kerja

:

Instansi Pemerintah No.

Nama Instansi

Nama Program

Waktu

Keterangan

Nama Program

Waktu

Keterangan

Nama Program

Waktu

Keterangan

Nama Program

Waktu

Keterangan

LSM/ORNOP No.

Nama LSM/ORNOP

Lembaga Internasional No.

Nama Lembaga Int.

Masyarakat No.

Nama kelompok

Peran Dalam Pelayanan Publik (Pendidikan, Kesehatan/KIA, PTSP 1. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan pelayanan publik yang berbasis standar dan responsif gender? ……………………………………………………………………………………………......................................... …………………………………………………………………………………………….........................................

www.kinerja.or.id


89


2. Keterlibatan institusi Anda dalam pengelolaan pelayanan publik bersama masyarakat.  sering

 pernah

 tidak pernah

Penjelasan rinci:

……………………………………………………………………………………………............................................ ……………………………………………………………………………………………............................................ 3. Jika Anda pernah terlibat, dimana tingkat keterlibatannya:  Desa/ Kelurahan  Kab./kota

 Propinsi

 Nasional

Penjelasan rinci:

……………………………………………………………………………………………............................................ ……………………………………………………………………………………………............................................ 4. Bentuk keterlibatan institusi Anda dalam pengelolaan pelayanan publik :  perencanaan

 pelaksanaan  pengawasan/monev (survei IKM, pengaduan)

……………………………………………………………………………………………............................................ ……………………………………………………………………………………………............................................ 5. Apa tugas layanan masyarakat yang dilakukan lembaga Anda dalam pelaksanaan proyek/program?

 memfasilitasi

 melatih

 mendampingi

 mengawasi

 mengevaluasi

 ……………………….................

 ………………………………………..................…

 …………………………………………..............… Penjelasan: ……………………………………………………………………………………………............................................ ……………………………………………………………………………………………............................................

90


www.kinerja.or.id

DATA GOVERMENT STAKEHOLDER Kota/Kabupaten : ………………………………………….. Tanggal : …………………………

Profil lembaga Nama Dinas/Inst. : ……………………………………………………………………………….............................… Nama Pimpinan: 1. ............................…………………………………………………….………………………… 2. ……………………..…………………………………........................................................... Alamat

: …………………………………………………………………………….….…...........................

…………………………………………………………………………………............................. Telephone

: .……………………………..

E-mail

: .……………………………………………………………………………...….............................

Struktur Organisasi :  Ada (terlampir) Tipe kegiatan

Facsimile : ………………………...............................………  Tidak ada

: .…………………………………………………………………………................................……

………..…………………………………………………………………………........................... Mitra Kerja

:

Pengusaha No.

Nama Perusahaan

Nama Program

Waktu

Keterangan

Nama Program

Waktu

Keterangan

Nama Program

Waktu

Keterangan

LSM/ORNOP No.

Nama LSM/ORNOP

Lembaga Internasional No.

Nama Lembaga Int.

www.kinerja.or.id


91


Kelompok Masyarakat No.

Nama kelompok

Nama Program

Waktu

Keterangan

Peran Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik 1. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan pelayanan publik yang berbasis standar dan responsif gender? ............................…………………………………………………………………………………………................… ............................…………………………………………………………………………………………................… ............................…………………………………………………………………………………………................… 2. Keterlibatan institusi Anda dalam pengelolaan pelayanan publik bersama masyarakat.  sering

 pernah

 tidak pernah

Penjelasan: ............................……………………………………………………………………….......……………................… ............................…………………………………………………………………………………………................… ............................…………………………………………………………………………………………................… 3. Ruang lingkup keterlibatan institusi Anda dalam pengelolaan pelayanan publik  perencanaan

 pelaksanaan

 pengawasan/monev/survei IKM

Penjelasan: ............................…………………………………………………………………………………………................… ............................…………………………………………………………………………………………................… ............................…………………………………………………………………………………………................… 4. Apa tugas layanan masyarakat yang dilakukan dinas/instansi dalam pelaksanaan proyek/program?

 memfasilitasi

 melatih

 mendampingi

 memobilisasi

 mengawasi

 mengevaluasi

 …………………………………....………  …………………………………………… Penjelasan: ............................…………………………………………………………………………………………................… ............................…………………………………………………………………………………………................… ............................…………………………………………………………………………………………................…

92


www.kinerja.or.id

Optimalisasi Peran FMS dalam Advokasi Kebijakan untuk Pelayanan Publik

3

www.kinerja.or.id


93

III. OPTIMALISASI PERAN FMS DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK METODE

TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah sesi ini peserta diharapkan dapat :

1. Presentasi interaktif

1. Menjelaskan peran FMS dalam advokasi

2. Curah pendapat,

kebijakan untuk pelayanan publik.

3. Diskusi kelompok dan pleno

2. Menjelaskan dasar-dasar advokasi kebijakan dalam pelayanan publik. 3. Menjelaskan alternatif peran serta FMS dalam tahapan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

ALAT DAN BAHAN 1. Lembar Presentasi Fasilitator (LPF),

POKOK BAHASAN

2. Bahan bacaan, 3. Papan tulis plano, 4. LCD, 5. Komputer/laptop,

1. Peran FMS dalam advokasi kebijakan untuk pelayanan publik. 2. Dasar-dasar advokasi kebijakan dalam pelayanan publik.

6. Kertas Plano, 7. Spidol, 8. Kertas Metaplan, 9. Lakban kertas.

3. Alternatif peran serta FMS dalam tahapan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

94


www.kinerja.or.id

WAKTU

dan minoritas, baik perempuan atau laki-laki. b. Selanjutnya fasilitator mengidentifikasi kata kunci dari setiap pendapat peserta

135 menit

dan merumuskannya dalam pengertian dan pentingnya advokasi dilakukan. c. Fasilitator menanyakan kepada peserta,

PROSES FASILITASI 1. Penjelasan interaktif dan curah pendapat (15 menit) a. Fasilitator menayangkan slide tentang judul sesi dan menjelaskan tujuan pembahasan

apa pendapat mereka tentang hasil akhir advokasi kebijakan d. Selanjutnya fasilitator mengidentifikasi kata kunci dari setiap pendapat peserta dan merangkumnya e. Fasilitator menanyakan kepada peserta, apa pendapat mereka tentang langkahlangkah advokasi kebijakan

tema. b. Fasilitator menanyakan kepada peserta, apa pendapat mereka tentang pelayanan publik dan kebijakan publik c. Fasilitator mengidentifikasi kata kunci dari

3. Penjelasan Interaktif (25 menit) a. Fasilitator menjelasakan beberapa sub tema dengan menggunakan slide paparan, antara lain tentang:

setiap pendapat peserta, lalu merumuskan

-

10 hak dasar warga negara

bersama peserta tentang apa yang

-

Hasil akhir kerja advokasi

dimaksud dengan pelayanan publik dan

-

Strategi advokasi, dan

kebijakan publik.

-

Langkah-langkah merencanakan advokasi

d. Fasilitator menanyakan kepada peserta, apa pendapat mereka tentang peran yang

b. Fasilitator memberi kesempatan kepada

bisa dilakukan oleh FMS dalam pelayanan


publik dan kebijakan publik.

dan saran tentang sub tema yang telah

e. Fasilitator menayangkan slide tentang peran

dipaparkan.

FMS dalam pelayanan publik. 4. Diskusi kelompok dan diskusi pleno (45 2. Curah pendapat (20 menit) a. Fasilitator menanyakan kepada peserta,

menit) a. Fasilitator membagi peserta menjadi 5

apa pendapat mereka tentang advokasi dan

kelompok dengan mempertimbangkan

mengapa perlu melakukan advokasi untuk

komposisi perempuan dan laki-laki

peningkatan pelayanan publik yang bisa

dan menugaskan setiap kelompok

diakses dengan baik oleh kelompok rentan

mendiskusikan pertanyaan selama 20 menit,

www.kinerja.or.id


95

III. Optimalisasi Peran FMS dalam Advokasi Kebijakan untuk Pelayanan Publik

dengan tugas mengisi format berikut :

diketahui tentang perencanaan dan

Strategi 1, 2, 3, 4, 5*):

penganggaran daerah?

……………………………………………….

c. Fasilitator memberi kesempatan kepada

Tujuan 1 :


………………………………………………

dan saran.

No.

Kegiatan

Keluaran/Output

Isian strategi*) : - -

Kelompok I : Pengembangan wacana

Waktu

Pihak yg terlibat/ akan dilibatkan



kritis untuk mempengaruhi opini publik


Kelompok II : Pengorganisasian

bahwa peran FMS dapat dioptimalkan untuk

Masyarakat

mendorong peningkatan pelayanan publik.

-

Kelompok III : Diplomasi

-

Kelompok IV : Legislasi (Mendesakkan kebijakan)

-

Kelompok V : Litigasi (pendampingan bantuan hukum)

b. Selanjutnya hasil diskusi kelompok dibahas dalam pleno. c. Fasilitator mereview dan merangkum hasil diskusi pleno. 5. Penjelasan interaktif (30 menit) : a. Selanjutnya fasilitator menjelaskan sub tema yang akan dibahas, yaitu “Tahapan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah”. b. Fasilitator bertanya kepada peserta, menurut pendapat mereka apa yang

96


www.kinerja.or.id

LEMBAR PAPARAN FASILITATOR Terlampir dan terurai pada LPF 3.1

KEDUDUKAN DAN PERAN FORUM MULTI STAKEHOLDER Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik

PENGERTIAN • Kedudukan: Posisi FMS dalam pemenuhan hak dan penunaian kewajiban terhadap pelayanan publik. • Peran: Bertindak sebagai subyek/pelaku dalam upaya peningkatan efektifitas pelayanan publik.

www.kinerja.or.id


97


Peran FMS (1) • Sebagai forum untuk penyadaran dan pengorganisasian masyarakat: - Melakukan penyadaran akan pentingnya pelayanan publik dalam sektor pendidikan dan sektor kesehatan serta sektor pengembangan ekonomi lokal. - Menemukan cakupan sasaran yang relatif lebih banyak dalam jumlah nominal dan unsurnya. Karena partisipan biasanya berasal dari organisasi/lembaga yang berbasis anggota yang relatif banyak dan berjenjang.

Peran FMS (2) • Sebagai jaringan komunikasi dan kerja antar pihak yang berkepentingan: Dengan penyelenggaraan forum akan mempermudah terjadinya komunikasi dan jaringan inter dan antar organisasi/lembaga partisipan forum.

98


www.kinerja.or.id

Peran FMS (3) • Sebagai forum konsultasi, khususnya antara penyedia pelayanan dan pengguna pelayanan: Melalui forum lintas pihak seperti ini, akan mempercepat terjadinya sharing, tukar dan bagi pengalaman, mempertemuan penunaian kewajiban dan pemenuhan hak antara penyedia dan pengguna pelayanan publik.

Peran FMS (4) • Sebagai forum untuk memantau kualitas pelayanan Dengan forum akan lebih capat mendapatkan informasi tentang implementasi, cakupan dan mutu pelayanan publik. Proses kegiatan ini juga sekaligus dapat menjadi media pemantauan capaian pelayanan publik.

www.kinerja.or.id


99


Peran FMS (5) • Sebagai forum untuk mendesakkan kebijakan dalam peningkatan pelayanan publik: Forum dapat digunakan sebagai wahana untuk melakukan strategi dan aksi-aksi advokasi untuk perubahan kebijakan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

100


www.kinerja.or.id

Terlampir dan terurai pada LPF LPF 3.2

DASAR-DASAR ADVOKASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

Merencanakan Advokasi Kebijakan

www.kinerja.or.id


101


Disko • Kegiatan apa saja yang bisa dianggap sebagai kegiatan advokasi? • Apa makna/pengertian advokasi

Berfikir Positif • Sifat dasar manusia adalah dinamis dan cenderung untuk berubah kearah yang lebih baik • Mulai rencana advokasi dengan pikiran positif bahwa masih ada banyak champion-champion/pionir-pionir di pemerintahan/DPRD maupun di masyarakat • Inti advokasi adalah merubah keadaan menjadi kearah yang lebih baik, bukannya untuk menyalahkan/mencari siapa yang salah ataupun untuk menghukum.

102


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


103


104


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id

Beberapa definisi advokasi •

To advocate = to defend, to promote, to ctreate something new, to change (the heritage dictionary of current English)

•

Usaha-usaha terorganisir untuk membawa perubahan-perubahan sistematis dalam kebijakan tertentu, regulasi, atau pelaksanaanya (Muthia Ganie Rochman)

•

Upaya terorganisir maupun aksi yang merupakan sarana-sarana demokrasi untuk menyusun dan melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan menciptakan sebuah masyarakat yang adil dan merata (Institute Advokasi, Washington DC)

•

Tujuannya adalah mengubah cara-cara dimana kekuasaan, sumberdaya dan pandanganpandangan dibentuk, dikonsumsi dan disebarkan pada level global, sehingga orang-orang maupun lembaga-lembaga dinegara selatan memperoleh kesempatan lebih realistis untuk mengontrol pembangunan mereka sendiri’ (Michael Edwards)


105


Beberapa definisi advokasi • Advokasi berintikan warga adalah sebuah proses politis terorganisir yang melibatkan upaya-upaya terpadu masyarakat untuk mengubah kebijakan, praktek, gagasan, dan nilai-nilai yang melangengkan ketidakadilan, ketidaktoleranan, dan sikap eksklusive (Pedoman aksi untuk advokasi dan partisipasi warga, Institute untuk Studi-studi Pembangunan)

Mandat OMS

(Mengapa Harus Ada) 1. Mendorong kualitas pelayanan publik dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar warga. 2. Memperkuat dan pelembagaan partisipasi publik dalam pelayanan publik.

106


www.kinerja.or.id

10 HAK-HAK DASAR WARGA NEGARA 1. Pemenuhan Hak atas Pangan 2. Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan 3. Pemenuhan Hak atas Layanan Pendidikan 4. Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Berusaha 5. Pemenuhan Hak atas Perumahan 6. Pemenuhan Hak atas Air Bersih-Aman dan Sanitasi yang baik 7. Pemenuhan Hak atas Tanah 8. Pemenuhan Hak atas Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 9. Pemenuhan Hak atas Rasa Aman 10. Pemenuhan Hak atas Berpartisipasi

Pembukaan UUD 1945

KEWAJIBAN PEMERINTAH

PELAYANAN PUBLIK

www.kinerja.or.id

TUJUAN PEMBENTUKAN PEMERINTAH

???!!

HAK MASYARAKAT


107


URUSAN NEGARA ►►TUJUAN PEMBENTUKAN NEGARA 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2. Memajukan kesejahteraan umum; 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Kesejahteraan umum

108

•

Status pendidikan masyarakat merupakan salah satu indikator kesejahteraan.

•

Kewajiban negara adalah menyediakan pelayanan pendidikan dasar.

•

Kualitas pendidikan dasar diukur dalam standar pelayanan minimum.


www.kinerja.or.id

Hasil akhir kerja advokasi Kebijakan 1. Pembuatan Kebijakan (bila belum ada). 2. Dipertahankannya kebijakan yang baik yang terancam dicabut. 3. Penegakan pelaksanaan kebijakan yang baik. 4. Revisi terhadap sebagian kebijakan.

Kebijakan 1. Kebijakan dituangkan dalam bentuk dokumen dan berlaku untuk mengikat. 2. Kebijakan publik merupakan dokumen publik. 3. Contoh Kebijakan di daearah: • PERDA • Perbup/Perwako • SK Bupati • Kebijakan Anggaran (KUA/RKA) • SK Kepala Dinas • dll.

www.kinerja.or.id


109


Strategi Advokasi •

Pengembangan wacana kritis untuk membentuk opini publik/masyarakat

•

Pengorganisasian masyarakat

•

Diplomasi

•

Legislasi

•

Litigasi

Peran Strategis Lembaga Pemberdaya Memposisikan diri menjadi “fasilitator” dan “katalisator” agar seluruh komponen melakukan suatu tindakan struktural dan afirmatif. Mendorong / memotivasi kelompok strategis untuk mengartikulasikan kepentingannya melalui penyadaran dan aksiaksi penguatan kapasitas, kemudian mengadvokasi pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk meninjau kebijakan dan pilihan politik [paradigma] pembangunan dan tanggung jawab sosialnya.

110


www.kinerja.or.id

Pembangunan Berimbang Mengedepankan konsep “pembangunan berimbang” (balanced development), yaitu Pembangunan yang sensitif pada keseimbangan antarsektor, antar kelas maupun antar wilayah.

Merumusan isu •

Apa isu spesifik terkait dengan pengelolaan sekolah yang menuntut diperlukannya kebijakan di kabupaten? - Kondisi faktual dan aktual terkait dengan BOSP. - Bandingkan dengan SPM. - Apakah sudah ada kebijakan daerah terkait dengan BOSP. - Rumuskan isu, berdasarkan gap antara kondisi sesuai SPM dengan kondisi faktual dan aktual.

www.kinerja.or.id


111


Merumuskan Tujuan •

Tujuan Utama/kemenangan besar (Pilih salah satu yang relefan sesuai dengan kondisi riil Kabupaten): - - -

Disahkannya kebijakan apa tentang apa……… Dilaksanakannya kebijakan apa tentang apa ….. Diubahnya kebijakan apa tentang apa…. Dibagian mana

•

Indikator capaian:

•

Tujuan antara/kemenangan kecil untuk mendukung pencapaian tujuan utama: - - -

•

………………… ……………….. ………………..

Indikator capaian:

Analisa Lingkungan eksternal

112

•

Pihak mana yang menjadi target advokasi? (Siapa yang pembuat kebijakan, bagaimana proses kebijakan dilakukan, siapa yang mempengaruhinya baik formal maupun informal).

•

Memetakan sekutu, dukungan komunitas, dan oposisi.

•

Realitas yang sedang terjadi yang berpengaruh terhadap isu maupun terhadap tingkat kefektifan dari strategi.


www.kinerja.or.id

Matriks 1: Pemetaan Target advokasi Pembuat Kebijakan formal

Pembuat Kebijakan informal

Pihak yang berpengaruh

Matriks 2: Pemetaan Target advokasi Pembuat Kebijakan formal

Pembuat Kebijakan informal

Pihak yang berpengaruh

Sangat penting Agak penting Tidak penting

www.kinerja.or.id


113


Analisa internal • Resource apa yang dimiliki oleh organisasi dan bagaimana menggerakkannya. • Akses terhadap pembuat kebijakan.

Memilih strategi • Apakah strategi yang dipilih efektif untuk mencapai sasaran/tujuan. • Apakah melibatkan sekutu. • Apakah akan mengecilkan lawan. • Apakah cocok dengan gaya organisasi kita.

114


www.kinerja.or.id

Menyusun Strategi Strategi 1: Pengembangan wacana kritis untuk mempengaruhi opini publik Tujuan 1 : …………………………………………… No

Kegiatan

Keluaran/ Output

Waktu

Pihak yg terlibat/akan dilibatkan

Menyusun Strategi Strategi 2: Pengorganisasian Masyarakat Tujuan 1 : ……………………………………………… No

www.kinerja.or.id

Kegiatan

Keluaran/ Output

Waktu



115


Menyusun Strategi Strategi 3: Diplomasi Tujuan 1 : …………………………………………… No

Kegiatan

Keluaran/ Output

Waktu


Menyusun Strategi Strategi 3: Legislasi Tujuan 1 : …………………………………………… No

116

Kegiatan


Keluaran/ Output

Waktu


www.kinerja.or.id

Menyusun Strategi Strategi 3: Litigasi Tujuan 1 : …………………………………………… No

www.kinerja.or.id

Kegiatan

Keluaran/ Output

Waktu



117


Terlampir dan terurai pada LPF LPF 3.2, LPF 3.3

TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGGARAN DAERAH

Pengertian Rencana Operasional (1) Suatu alat manajemen (management tool) yang bertujuan membantu organisasi membuat rencana jangka pendek (1 hingga 2 tahun) dengan rumusan tujuan dan sasaran yang lebih terinci, realistis dan terukur serta menggambarkan secara terinci komitmen sumber daya dan dana bagi pencapaian tujuan.

118


www.kinerja.or.id

Pengertian Rencana Operasional (2) Proses penyiapan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Mengapa Perencanaan dan Penganggaran Perencanaan dan Penganggaran adalah proses dan fungsi yang strategis dalam pengelolaan pemerintahan. Sebab jika proses dan fungsi ini dapat berjalan dengan baik dan benar maka kinerja pelayanan publik akan meningkat. Asumsi ini berdasar atas permasalahan-permasalahan di bidang perencanaan dan penganggaran yang diharapkan dapat dipecahkan melalui implementasi UU 17/2003, UU 25/2004 dan UU 32/2004.

www.kinerja.or.id


119


Mengapa FMS Perlu berpartisipasi •

Partisipasi adalah hak warga yang merupakan bagian dari hak asasi yang melekat dalam diri setiap warga negara. Pengakuan hak ini terdapat dalam kovenan International dan Peraturan Perundangan di Indonesia.

•

Partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pemerintahan telah terbukti memberikan sumbangan yang signifikan terhadap peningkatan pelaksanaan good governance dan kualitas pelayanan publik, mempermudah pelaksanaan karena trust sudah terbangun.

RUANG PARTISIPASI FMS DALAM PROSES PERENCANAAN & PENGANGGARAN SERTA KEBIJAKAN PUBLIK

120


www.kinerja.or.id

Penyusunan RPJPD •

Jaring aspirasi, isu dan harapan masyarakat

•

FGD profil daerah, prediksi dan isu strategis daerah jangka panjang

•

FGD visi-misi pembangunan daerah jangka panjang

•

MUSRENBANG

Penyusunan RPJPMD

www.kinerja.or.id

•

Jaring aspirasi, isu dan harapan masyarakat

•

FGD untuk setiap topik

•

Pembahasan Rencana awal RPJPMD

•

MUSRENBANG

•

Penyusunan Naskah kesepakatan hasil MUSRENBANG Jangka Menengah


121


Penyusunan Renstra SKPD • Pembahasan Forum SKPD (visi, misi, tujuan, strategi dan kebijkan, program dan indikasi kegiatan). • Penyusunan Berita acara hasil kesepakatan forum SKPD.

Penyusunan RKPD dan Renja SKPD • • • • •

122

MUSRENBANG Desa/Kelurahan MUSRENBANG Kecamatan Pembahasan Forum SKPD MUSRENBANG Daerah Penyusunan naskah Kesepakatan hasil MUSRENBANG


www.kinerja.or.id

Penyusunan KUA, PPAS dan RKA SKPD

www.kinerja.or.id

•

Konsultasi dengan delegasi peserta MUSRENBANG

•

Sosialisasi Ranperda kepada masyarakat

•

Konsulatsi publik Ranperda APBD


123


BAHAN BACAAN

OPTIMALISASI PERAN FMS DALAM PELAYANAN PUBLIK 1. KEDUDUKAN DAN PERAN FMS a. Sebagai forum untuk penyadaran dan pengorganisasian masyarakat:

Dengan adanya forum akan mempermudah

c. Sebagai forum konsultasi, khususnya antara penyedia pelayanan dan pengguna pelayanan:

untuk melakukan penyadaran akan pentingnya

Melalui forum lintas pihak seperti ini, akan

suatu program tertentu, termasuk pelayanan

mempercepat terjadinya sharing, tukar dan

publik dalam sektor pendidikan dan sektor

bagi pengalaman, mempertemuan penunaian

kesehatan. Selain itu, dengan forum akan

kewajiban dan pemenuhan hak antara penyedia

menemukan cakupan atau sasaran yang

dan pengguna pelayanan publik.

relatif lebih banyak dalam jumlah nominal dan biasanya berasal dari organisasi atau lembaga

d. Sebagai forum untuk memantau kualitas pelayanan:

yang mempunyai basis anggota yang relatif

unsurnya. Karena partisipan dalam forum itu

banyak dan berjenjang.

informasi tentang implementasi, cakupan dan mutu pelayanan publik yang responsive gender,

b. Sebagai jaringan komunikasi dan kerja antar pihak yang berkepentingan:

Dengan forum akan lebih capat mendapatkan

pro poor dan memihak kelompok rentan. Proses kegiatan ini juga sekaligus dapat menjadi media

Dengan penyelenggaraan forum akan

pemantauan capaian pelayanan publik.

mempermudah terjadinya komunikasi dan jaringan inter dan antar organisasi/lembaga partisipan forum.

e. Sebagai forum untuk mendesakkan kebijakan dalam peningkatan pelayanan publik:

Forum dapat digunakan sebagai wahana untuk melakukan strategi dan aksi-aksi advokasi untuk perubahan kebijakan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

124


www.kinerja.or.id

2. DASAR-DASAR ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK*) a. Pengantar (Berfikir positif)

menyalahkan/mencari siapa yang salah ataupun

untuk menghukum.

Advokasi adalah sebuah upaya yang terorganisir dan sistimatis untuk merubah atau “menentang” suatu kebijakan publik. Meskipun demikian

b. Beberapa definisi advokasi

tidak berarti bahwa semua politisi dan pembuat

Advokasi sudah menjadi satu kosa kata baku

kebijakan publik itu memang brengsek tanpa

dalam kamus organisasi-organisasi non

pandang bulu. Selalu saja ada di antara mereka

pemerintah atau organisasi masyarakat sipil

yang masih tetap baik, punya integritas dan

(OMS) di Indonesia, bahkan di dunia, terutama

pemihakan, tetapi belum mampu berbuat banyak

lebih dari satu dasawarsa terakhir. Namun,

lebih karena struktur, iklim dan proses-proses

berbagai OMS yang mengaku melakukan

politik belum memihak kepadanya. Advokasi

kegiatan advokasi juga meiliki berbagai

adalah justru bermaksud merubah sistem

pengertian yang beragam tentang apa yang

tersebut, bukan menyerang orang per orang

mereka maksud sebagai “advokasi” itu sendiri.

di dalamnya. Jadi, mengapa tidak mencoba

Malah, pernah cukup lama OMS di Indonesia

membantu (memberdayakan) mereka yang pada

mengartikannya semata-mata sebagai kegiatan

gilirannya, juga akan membantu? Ingat, kerja-

pembelaan kasus atau beracara di peradilan

kerja advokasi membutuhkan sebanyak mungkin

(litigasi). Mungkin karena terpengaruh oleh

kawan sebagai sekutu (mitra) kerja. Bahkan ada

padanan katanya dari bahasa Belanda :

yang bilang bahwa kegiatan advokasi adalah

advocaat, advocateur, yang tiada lain memang

juga seni bagaimana memperbanyak kawan,

berarti pengacara hukum, pembela atau

bukan justru sebaliknya memperbanyak lawan.

peguam.

Karena, semakin banyak baik jika makin banyak pihak yang mendukung tuntutan dan memang

Padahal, jika kita mengadopsi kata “advokasi”

itulah gunanya melobi orang dan berkampanye

itu dari bahasa Inggris, maka to advocate tidak

dalam kegiatan advokasi. Kita harus percaya

hanya berarti “membela” (to defend), tetapi juga

bahwa sifat dasar manusia adalah dinamis dan

berarti “memajukan” atau “mengemukakan” (to

cenderung untuk berubah ke arah yang lebih

promote) yang, dengan kata lain, juga berarti

baik. Lalu mulailah rencana advokasi dengan

berusaha “menciptakan” (to create) yang baru,

berbaik sangka dan pikiran positif bahwa masih

yang belum ada (lihat, antara lain, The Heritage

ada banyak champion-champion/pionir-pionir

Dictionary of Cureent English, Oxford, 1958).

di pemerintahan/DPRD maupun di masyarakat,

Dengan kata lain, juga berarti melakukan

karena inti advokasi adalah merubah keadaan

“perubahan” (to change) secara teorganisisr dan

menjadi kearah yang lebih baik, bukannya untuk

sistematis (lihat: Richard Holloway, Establising

www.kinerja.or.id


125


and Running An Advocacy NGO: A Handbook,

c. Mengapa perlu advokasi?

PACT, Lusaka, 1999).

kegiatan untuk menjatuhkan, menggulingkan

Masih ada beberapa definisi tentang advokasi ini

penguasa atau memfitnah kelompok tertentu.

antara lain: -

Seiring dengan perkembangan dewasa ini

Advokasi adalah usaha-usaha terorganisir

pengertian advokasi mengalami pergeseran

untuk membawa perubahan-perubahan

arti luas berkaitan dengan berbagai upaya

sistematis dalam kebijakan tertentu,

yang terorganisir, sistimatis dalam bentuk

regulasi, atau pelaksanaanya (Muthia Ganie

pendampingan, pengorganisasian, pembelaan

Rochman) -

dan pemberdayaan masyarakat untuk

Advokasi adalah upaya terorganisir

mempengaruhi, mendesakkan perubahan

maupun aksi yang merupakan sarana-

kebijakan terkait dengan pelayanan publik.

sarana demokrasi untuk menyususn dan melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan menciptakan sebuah masyarakat yang adil dan merata (institut advokasi, Washington DC) -

Tujuannya adalah mengubah caracara dimana kekuasaan, sumberdaya dan pandangan-pandangan dibentuk, dikonsumsi dan disebarkan pada level global, sehingga orang-orang maupun lembaga-lembaga dinegara selatan memperoleh kesempatan lebih realistis

Advokasi cenderung diartikan sebagai

Berbicara tentang sdvokasi kebijakan untuk pelayanan publik adalah advokasi dalam proses manajerial penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Selain hal-hal di atas, ada beberapa kondisi yang mendorong perlunya advokasi kebijakan untuk pelayanan publik ini perlu dilakukan, yaitu : -

publik yang dihasilkan penyelenggara

untuk mengontrol pembangunan mereka

negara belum sepenuhnya mengakomodasi

sendiri. (Michael Edwards) -

Advokasi berintikan warga adalah sebuah proses politis terorganisir yang melibatkan

aspirasi dan kebutuhan masyarakat. -

nilai-nilai yang melangengkan ketidakadilan,

transparan dan akuntabel. -

(Pedoman aksi untuk advokasi dan partisipasi warga, Institut untuk Studi-studi Pembangunan)

Alokasi anggaran untuk pelayanan publik relatif belum berorientasi pada kebutuhan

ketidaktoleranan, dan sikap eksklusif.

Proses pengelolaan pelayanan publik masih cenderung top down, tidak partisipatif,

upaya-upaya terpadu masyarakat untuk mengubah kebijakan, praktek, gagasan, dan

Kebijakan-kebijakan dalam pelayanan

masyarakat banyak. -

Relasi kuasa didominasi oleh kelompok tertentu atau kelompok penguasa.

-

Lemahnya kesadaran masyarakat menggunakan hak-haknya atas pelayanan

126


www.kinerja.or.id

publik (informasi, partisipasi, manfaat dan

ke sana? Termasuk di dalammya bagaimana

kontrol)

OMS dapat berperan dalam upaya-upaya untuk memperkuat dan pelembagaan partisipasi publik

d. Apa mandat (Mengapa harus ada) OMS?

dalam pelayanan publik dan mendorong kualitas

Salah satu unsur terpenting bagi Organisasi

dasar warga. Adapun hak-hak dasar warga

Masyarakat Sipil (OMS) yang mempersiapkan

negara (10 hak dasar) adalah sebagai berikut:

pelayanan publik dalam pemenuhan hak-hak

diri melakukan advokasi adalah memiliki suatu visi yang jelas dan bagaimana pihak lain dapat

1) Pemenuhan Hak atas Pangan

memahami dan menghargai apa yang dikerjakan

2) Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan

dan diperjuangkan oleh OMS tersebut. Suatu

3) Pemenuhan Hak atas Layanan Pendidikan

visi yang dapat dipahami dan diterima oleh

4) Pemenuhan Hak atas pekerjaan dan berusaha

pihak lain sebagai visi bersama pula. Suatu visi bersama yang dirumuskansecara jelas akan

5) Pemenuhan Hak atas Perumahan

melahirkan himpunan tenaga, momentum dan

6) Pemenuhan Hak atas Air Bersih-Aman dan Sanitasi yang baik

kekuatan yang akan membantu semua yang terlibat dalam kegiatan advokasi untuk tetap

7) Pemenuhan Hak atas Tanah

teguh pada sikap dan keberpihakannya kepada

8) Pemenuhan Hak atas Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

masyarakat luas.

9) Pemenuhan Hak atas Rasa Aman

10) Pemenuhan Hak atas Berpartispasi

Memiliki suatu visi adalah memiliki harapan akan suatu masa depan yang lebih baik. Hal ini kelihatannya sudah cukup jelas difahami

e. Hasil akhir kerja advokasi Kebijakan

banyak orang selama ini, tetapi ternyata sedikit

Jika apa yang disebut sebagai kegiatan atau

sekali OMS selama ini yang secara sistematis

program advokasi oleh banyak OMS selama ini

memikirkan perubahan-perubahan sosial jangka

dipelajari dengan cermat, maka akan segera

panjang semacam itu. Banyak OMS selama

tampak satu hal yang sama, yakni dalam

ini biasanya lebih sibuk memikirkan masalah-

sasaran kegiatan atau programnya. Mulai dari

masalah yang terjadi saat ini dan melakukan

rangkaian unjuk rasa para mahasiswa atau

kegiatan-kegiatan untuk memecahkan masalah-

kelompok-kelompok buruh, aksi protespetani,

masalah sesaat tersebut. Jika OMS memang

selebaran-selebaran kepada kalayak, acara-

ingin melakukan advokasi, maka mereka

acara jumpa pers dan pernyataan sikap

terlebih dahulu harus merumuskan dengan

suatu organisasi atau jaringan kerjabeberapa

gamblang: perubahan-perubahan apa saja yang

organisasi, seminar dan diskusi para pakar,

mereka inginkan terjadi di masa depan, dan

semuanya pada dasarnya ditujukan terhadap

bagaimana caranya mereka akan mengarah

suatu kebijakan tertentu dari pemerintah yang

www.kinerja.or.id


127


menyangkut kepentingan umum (public policy).

- PERDA

Mungkin saja hasil (objectives, outcomes) yang

- Perbup/Perwako

mereka nyatakan atau inginkan dari kegiatan itu

-

SK Bupati

memang berbeda: ada yang hanya sekedar agar

-

Kebijakan Anggaran (KUA/RKA)

peraturan tertentu dicabut atau dihentikan, ada

-

SK Kepala Dinas

juga yang menuntut peraturan tersebut dirubah

- dll

atau diganti sama sekali, bahkan ada yang melangkah lebih jauh lagi dengan mengajukan

g. Strategi Advokasi

usul-usul perubahan, maka sampai mengajukan

Hal pertama yang harus diingat dalam

konsep-konsep tandingan terhadap seluruh

perumusan sasaran suatu kegitan atau program

peraturan atau inti kebijakan yang mendasari

advokasi adalah hakekat dan tujuan utama

satu atau beberapa peraturan tertentu. Namun

advokasi itu sendiri sebagai upaya untuk

tujuan atau sasaran akhirnya sebenarnya sama

merubah kebijakan publik, sehingga rumusan

saja: terjadi perubahan peraturan atau kebijakan

sasaran (objectives, targets, outcomes) nya

(policy reform).

juga harus tetap mengacu pada tujuan (goals) tersebut. Ini penting diingatkan kembali terlebih

Dengan kata lain, advokasi sebenarnya

dahulu untuk mencegah kecenderungan

merupakan upaya untuk memperbaiki atau

merumuskan sasaran advokasi yang berlebihan

merubah sesuatu kebijakan publik sesuai

atau sudah berada diluar batas lingkup

dengan kehendak atau kepentingan mereka

advokasi itu sendiri, misalnya kecenderungan

yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau

merumuskan sasaran advokasi yang berlebihan

perubahan tersebut.

atau sudah berada diluar batas lingkup

f. Beberapa jenis kebijakan

advokasi itu sendiri. Misalnya kecenderungan memperlakukan advokasi sebagai ‘Revolusi’

Merupakan hal penting kiranya untuk memahami

untuk merebut kekuasaaan Politik. Meskipun,

apa sesungguhnya kebijakan publik itu,

dalam tujuan jangka panjang (aims) nya,

sekurang-kurangnya jenis-jenis kebijakan

advokasi merupakan salah satu (dan memang

yang sering dibentuk/diterbitkan diterapkan di

hanya salah satu bagian kecil saja dari banyak

daerah, terkait dengan pengelolaan pelayanan

sekali, diantara puluhan atau bahkan ratusan

publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang

piranti, gerakan perubahan sosial yang lebih

dituangkan dalam bentuk dokumen dan berlaku

besar dan menyeluruh), namun advokasi tetap

untuk mengikat, kebijakan publik merupakan

saja merupakan gerakan yang menggunakan

dokumen publik.

cara – cara bukan kekerasan (non-violence movement) melalui jalur, wadah dan proses

128

Adapun beberapa jenis kebijakan tersebut

demokrasi perwakilan yang ada. Jadi jelas,

antara lain:

advokasi bukanlah revolusi fisik, apalagi


www.kinerja.or.id

perlawanan bersenjata (counter insurgency

sekolah yang menuntut diperlukannya

movement) karena itu, sasaran advokasi

kebijakan di kabupaten? -

memang hanya tertuju atau terarah pada

BOSP.

kebijakan – kebijakan publik (atau bahkan hanya satu kebijakan tertentu) saja, dengan asumsi

-

Bandingkan dengan SPM

bahwa perubahan yang terjadi pada suatu

-

Apakah sudah ada kebijakan daerah terkait dengan BOSP.

kebijakan tertentu tersebut akan membawa -

dampak positif atau paling tidak, sebagai titik

Rumuskan isu, berdasarkan gap antara

awal dari perubahan – perubahan yang lebih

kondisi sesuai SPM dengan kondisi faktual

besar secara bertahap maju.

dan aktual.

Adapun strategi atau proses-proses dalam

2) Merumuskan Tujuan •

pembentukan/perubahan kebijakan publik

kondisi riil Kabupaten):

1) Proses Legislasi & Jurisdiksi (pengajuan

-

usul, konsep tanding dan pembelaan: -

Legal drafting, counter draft

-

Judicial review

-

Class action, legal standing

-

Litigasi (jurisprudensi)

- - •

Indikator capaian:

•

Tujuan antara/kemenangan kecil untuk mendukung pencapaian tujuan utama:

- Negosiasi

- …………………

- Mediasi

- ..………………..

- Kolaborasi

- ………………....

3) Proses Sosialisasi & Mobilisasi (membentuk

•

pendapat umum dan tekanan politik): Unjuk rasa, mogok, boikot

-

Pengorganisasi basis/masyarakat

-

Pendidikan politik

h. Langkah Merencanakan Advokasi 1) Merumusan isu

Apa isu spesifik terkait dengan pengelolaan

www.kinerja.or.id

Diubahnya kebijakan apa tentang apa…. Dibagian mana

- Lobbi

-

Dilaksanakannya kebijakan apa tentang apa …..

pembuat & pelaksana praturan):

Kampanye, siaran pers

Disahkannya kebijakan apa tentang apa………

2) Proses Politik & Birokrasi (mempengaruhi

-

Tujuan Utama/kemenangan besar (Pilih salah satu yang relefan sesuai dengan

adalah sebagai berikut:

Kondisi faktual dan aktual terkait dengan

Indikator capaian:

3) Analisa lingkungan eksternal dan internal

a) Analisa Lingkungan eksternal -

Pihak mana yang menjadi target advokasi? (Siapa yang pembuat kebijakan, bagaimana proses kebijakan dilakukan, siapa yang mempengaruhinya baik formal maupun informal).


129


-

Memetakan sekutu, dukungan komunitas, dan oposisi.

Realitas yang sedang terjadi yang berpengaruh terhadap isu maupun terhdap tingkat kefektifan dari strategi. Matrik 1 : Pemetaan Target Advokasi Pembuat Kebijakan Formal

Pembuat Kebijakan Informal

Pihak yang Berpengaruh

Matrik 2 : Pemetaan Target Advokasi Pembuat Kebijakan Formal

Pembuat Kebijakan Informal

Pihak yang Berpengaruh

Sangat penting Agak penting Tidak penting

b) Analisa Lingkungan internal -

Sumberdaya apa yang dimiliki oleh organisasi dan bagaimana menggerakkannya

-

Akses terhadap pembuat kebijakan

4) Memilih Strategi dan Aksi -

Apakah strategi yang dipilih efektif untuk mencapai sasaran/tujuan

-

Apakah melibatkan sekutu

-

Apakah akan mengecilkan lawan

-

Apakah cocok dengan gaya organisasi kita

Strategi 1: Pengembangan wacana kritis untuk mempengaruhi opini publik Tujuan 1 : ……………………………………………… No.

130

Kegiatan

Keluaran/Output


Waktu


www.kinerja.or.id

Strategi 2: Pengorganisasian Masyarakat Tujuan 2 : ……………………………………………… No.

Kegiatan

Keluaran/ Output

Waktu


Waktu


Waktu


Waktu


Strategi 2: Pengorganisasian Masyarakat Tujuan 2 : ……………………………………………… No.

Kegiatan

Keluaran/ Output

Strategi 3: Diplomasi Tujuan 3 : ……………………………………………… No.

Kegiatan

Keluaran/ Output

Strategi 4: Legislasi (Mendesakkan kebijakan) Tujuan 4 : ……………………………………………… No.

www.kinerja.or.id

Kegiatan

Keluaran/ Output


131


Strategi 5: Litigasi (Pendampingan Hukum) Tujuan 5 : ……………………………………………… No.

Kegiatan

Keluaran/ Output

Waktu


*) Topatimasang, Roem, et.al., (eds) “Merubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi untuk Organisasi Non Pemerintah”

132


www.kinerja.or.id

3. TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH a. Pengertian

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah pada jangka waktu tertentu.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah perencanaan. Namun dari berbagai referensi yang berbeda, terdapat

menciptakan suatu kehidupan masyarakat

pengertian yang berbeda pula. Namun jika

yang sejahtera, berkeadilan dan setara. Untuk

mengacu pada konsep pembangunan, secara

mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan

sederhana “perencanaan” dapat didefinisikan

sebuah rencana yang hendak dicapai, baik

sebagai sebuah proses dalam penentuan

jangka panjang, menengah maupun jangka

tindakan atas pilihan-pilihan kegiatan dan

pendek. Perencanaan akan membahas hajat

sumberdaya untuk mencapai suatu tujuan di

hidup masyarakat secara keseluruhan, maka

masa depan.

disinilah masyarakat menjadi penting untuk terlibat agar kebutuhan prioritasnya dapat

Untuk memahami perencanaan, setidaknya

teralokasi dalam APBD (Anggaran Pendapatan

terdapat 4 hal mendasar dalam perencanaan,

dan Belanja Daerah).

yakni: 1) Memilih sejumlah kegiatan yang dibutuhkan atau diinginkan. 2) Menentukan sumberdaya untuk mendukung rencana dan tindakan. 3) Merumuskan tujuan secara tepat. 4) Memutuskan jangka waktu pencapaian tujuan.

Dari penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan perencanaan pembangunan daerah, maka definisi perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan (stakeholder). Tujuannya adalah untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya dalam rangka meningkatkan

www.kinerja.or.id

Tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk

Perencanaan dan penganggaran merupakan dua proses yang terintegrasi dan tidak terpisahkan. Merujuk pada konsep perencanaan sebagai tindakan menentukan masa depan berdasarkan sumberdaya yang tersedia (anggaran), maka perencanaan harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Jika perencanaan dilakukan tanpa penganggaran, maka yang terjadi, layaknya orang bermimpi atau mengkhayal. Hal yang sama jika penganggaran dilakukan tanpa perencanaan yang jelas, maka yang terjadi adalah pemborosan. Seberapa besarpun uang yang kita miliki tanpa kita memiliki rencana mau dikemanakan uang yang dimiliki, maka uang tersebut akan habis dengan tidak jelas.


133


b. Tahapan perencanaan dan penganggaran serta pengawalannya:

Pengawalan terhadap perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk menjamin hak-hak rakyat diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan APBD. Kegiatan ini dilakukan pada setiap tahapan perencanaan mulai dari Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten/Kota. Sementara dalam penganggaran, tahapan yang perlu dikawal adalah pada tahapan KUA dan PPAS, penyusunan RKA-SKPD, Pembahasan APBD dan Penetapan APBD. Berikut matrik perangkat pengawalan perencanaan dan penganggaran daerah:

Agenda pemda dalam perencanaan dan penganggaran terurai dalam matrik berikut …..

Tahapan

Musenbang Desa/Kelurahan Januari-Pebruari

Aspek yang dikawal

Persiapan :

Apa yang bisa dilakukan oleh FMS •

1. Jangka waktu pengumuman jadual

Pendidikan

Apa yang perlu disiapkan - Daftar

politik

permasalahan

pelaksanaan dan aksesibilitas

masyarakat

dusun/kampung

masyarakat untuk mengatahui jadual.

(hak-hak

2. Penyusunan jadual pelaksanaan

- Membantu

warga dlm

proses seleksi

musrenbang sensitif terhadap waktu-

perencanaan &

wakil peserta

waktu luang warga masyarakat. Dan

penganggaran

dusun

responsif jender.

•

3. Tingkat keterlibatan masyarakat dan perempuan dalam rembug dusun/RW. 4. Penyusunan dan penyelenggaraan

•

Poverty

-

Diskusi calon

Participatory

utusan/wakli

Asessment

dari dusun

Asistensi

musrenbang mengikutkan kelompok

Fasilitator

miskin dan responsif jender.

Musrenbang

5. Pendaftaran peserta musrenbang memberikan peluang yang sama atau affermative action terhadap masyarakat miskin perempuan. Pelaksanaan : 1. Tingkat keaktifan peserta, memberikan kesempatan semua peserta yang hadir

134


www.kinerja.or.id

Tahapan

Aspek yang dikawal

Apa yang bisa dilakukan oleh FMS

Apa yang perlu disiapkan

khususnya kelompok miskin unyuk menyampaikan kebutuhannya. 2. Pemaparan masalah utama memfokuskan pada permasalahan utama yang dihadapi orang miskin. 3. Perumusan kegiatan untuk mengatasi masalah memfokuskan pada kebutuhan masyarakat miskin. 4. Penetapan prioritas kegiatan memprioritaskan kegiatan untuk orang miskin dan memperhatikan perbedaan kebutuhan perempuan. 5. Penetapan daftar delegasi Musrenbang Kecamatan terdapat representasi perempuan dan orang miskin. Paska Musrenbang : 1. Umpan balik hasil Musrenbang Kecamatan : Jumlah usulan kegiatan yang diterima dan ditolak serta alasannya. Musenbang Kecamatan Pebruari

Persiapan :

• Pendidikan Klp

• Rekaman Dok.


Masy delegasi

Program prioritas


Musrenbang.

desa/kelurahan.

masyarakat untuk mengetahui jadual. 2. Penyusunan tim penyelenggara Musrenbang terdapat representasi masyarakat.

• Lobby DPRD

• Pembekalan

berdasarkan

delegasi desa/kel

dapil.

untuk mengikuti musrenbangcam.

3. Penyusunan jadual pelaksanaan murenbang sensitif terhadap waktuwaktu luang masyarakat. 4. Pendaftaran peserta murenbang memberikan peluang yang sama,

www.kinerja.or.id


135


Tahapan

Aspek yang dikawal



rensponsif jender dan representasi peserta tingkat kecamatan. Pelaksanaan : 1. Dinamika forum kesempatan masyarakat menyuarakan kebutuhannya. 2. Pemaparan masalah utama memfokuskan pada permasalahan utama yang dihadapi masyarakat. 3. Informasi plafon anggaran SKPD, proporsi anggaran pemenuhan hakhak dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, sarana-prasarana dan ekonomi rakyat). 4. Jumlah usulan kegiatan desa yang pro masyarakat dan telah tercantum di masing-masing SKPD. 5. Representasi kelompok masyarakat dan perempuan dalam pembagian kelompok berdasarkan fungsi/bidang/ SKPD. 6. Usulan kegiatan kecamatan yang muncul dari desa, respon terhadap kebutuhan masyarakat. 7. Kesepakatan kriteria penentuan prioritas pengutamaan upaya pemenuhan hak-hak masyarakat. 8. Representasi kelompok masyarakat dan perempuan dalam Delegasi Musrenbang Kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang Kabupaten/ Kota.

136


www.kinerja.or.id

Tahapan

Forum SKPD Maret

Aspek yang dikawal

Persiapan :

Apa yang bisa dilakukan oleh FMS •

1. Penyusunan jadual Forum SKPD sensitif terhadap waktu-waktu luang

•

masyarakat.


•

Bantuan teknis

Apa yang perlu disiapkan •

Rekaman

SKPD

Dokumen

Analisis

Rencana Kerja

Rancangan

Kec. beserta

Renja SKPD

pendanaannya.

Publikasi

•

Diskusi

sebelum pelaksanaan dan aksesibilitas

kegiatan yang

persiapan

delegasi forum kecamatan, termasuk

diterima dan

delegasi kec.

kelompok masyarakat untuk

ditolak SKPD.

untuk mengikuti

Pemantauan

forum SKPF.

mengetahui jadual.

•

Forum SKPD. Pelaksanaan : 1. Pemaparan prioritas rancangan kegiatan SKPD berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan prioritas kebutuhan masyarakat. 2. Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan hasil Murenbang Kecamatan sesuai dengan hasil murenbang dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. 3. Prioritas kegiatan pembangunan dan pagu indikatif/plafon SKPD proporsional untuk kegiatan yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan. 4. Prioritas kegiatan hasil Forum SKPD berdasarkan kebutuhan hak-hak masyarakat. 5. Penetapan delegasi masyarakat yang berasal dari Forum Masyarakat yang berasal dari organisasi kelompok atau

www.kinerja.or.id


137


Tahapan

Aspek yang dikawal



utusan masyarakat 1-3 orang setiap forum SKPD. Musrenbang Kabupaten/Kota Maret-April

Persiapan : 1. Penyusunan jadual pelaksanaan murenbang sensitif terhadap waktuwaktu luang masyarakat. 2. Jangka waktu pengumuman jadual

• Membangun

• Rekaman

jaringan deng

Ringkasan

pers.

Kegiatan

• Bantuan teknis.

prioritas beserta

• Lobby tokoh-

pendanaannya.


tokoh masyarakat

• Daftar delegasi

masyarakat untuk mengatahui jadual.

dan ormas-ormas.

untuk mengikuti

3. Pendaftaran peserta murenbang memberikan peluang yang sama atau

murenbang kabupaten/kota.

affirmative action terhadap kelompok masyarakat dan rensponsif jender. Pelaksanaan : 1. Pemaparan rancangan RKPD, prioritas dan plafon anggaran berorientasi pada penanggulangan kemiskinan (pendidikan, kesehatan, saranaprasarana dan ekonomi rakyat). 2. Hasil kompilasi prioritas kegiatan Forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan berorientasi pada penanggulangan kemiskinan. 3. Pembahasan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya berdasarkan kebutuhan kelompok masyarakat dan perempuan. 4. Pembagian peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi SKPD dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak warga.

138


www.kinerja.or.id

Tahapan

Aspek yang dikawal



5. Pembahasan kebijakan pendukung implementasi kegiatan tahun berikutnya berorientasi pada penanggulangan kemiskinan secara strategis. KUA (Kebijakan Umum APBD) Mei

1. Rancangan KUA sejalan dengan RKPD • Lobby tokoh-

• Catatan

dan efektif dalam penanggulangan

tokoh kunci di

Ringkasan

kemiskinan.

DPRD.

arah kebijakan

2. Publikasi KUA dengan memperhatikan kelompok masyarakat.

• Hearing dengan DPRD. • Konfrensi pers.

pembangunan. • Catatan Pagu dana. • Rancangan Alokasi Dana Desa.

PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara)

1. PPAS memuat program-program yang efektif untuk pengurangan kemiskinan. 2. Penentuan skala prioritas urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan kriteria

Mei

untuk pencapaian pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

• Lobby tokoh-

-sda-

tokoh kunci di DPRD. • Hearing dengan DPRD. • Konfrensi pers.

3. Penentuan urutan program untuk masing-masing urusan mengutamakan program-program yang sensitif kebutuhan masyarakat. 4. Plafon sementara untuk masingmasing program efektif untuk penanggulangan kemiskinan. 5. Pedoman penyusunan RKA-SKPD memuat indikator kinerja pencapaian dengan menekankan kelompok sasaran masyarakat. 6. Publikasi PPAS dengan memperhatikan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.

www.kinerja.or.id


139


Tahapan

RKA-SKPD

Aspek yang dikawal


Apa yang perlu disiapkan •

1. Penyusunan RKA-SKPD terintegrasi

•

Bantuan teknis.

Rekaman

antara proses perencanaan dan

•

Mengusulkan

ringkasan isi

Agustus-

penganggaran. RKA-SKPD disusun

kegiatan-

KUA/PPAS

September

berdasarkan RKPD dan Renja SKPD.

kegiatan pro

berdasarkan

2. Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan

rakyat dalam

RKPD.

prestasi kerja memperhatikan

bentuk RKA-

keterkaitan antara pendanaan dan

SKPD.

efisiensi pencapaian keluaran serta

•

hasil. 3. RKA-SKPD memuat indikator kinerja

SKPD. •

pencapaian dengan kelompok sasaran masyarakat.

Publikasi RKALobby masingmasing SKPD.

•

Konfrensi pers.

•

Publikasi jadual

4. Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS dan indikator kinerja dan dokumen perencanaan lainnya. Pembahasan Raperda RAPBD OktoberNopember

1. Keterwakilan jender dalam

•

Catatan

pembahasan RAPBD pada badan

pembahasan

Ringkasan :

anggaran DPRD dan Komisi-komisi

RAPBD

- RKPD

•

Analisis RAPBD

- KUA/PPAS

•

Lobby

Sebagai bahan

terhadap nota keuangan dan kata akhir •

Hearing

analisis konsistensi

fraksi terhadap RAPBD.

•

Konfrensi pers

dokumen

•

Penggalangan

perencanaan.

DPRD serta wakil SKPD. 2. Pandangan fraksi-fraksi DPRD

3. Representasi masyarakat dalam uji publik RAPBD. 4. Kesempatan masyarakat menyuarakan aspirasinyadalam uji publik RAPBD. 5. Masukan uji publik yang diakomodasi

kerjasama dengan tokoh masyarakat dan ormas-ormas.

dalam RAPBD. 6. Program-program RAPBD mencerminkan kebutuhan dan memberikan manfaat serta memecahkan masalah masyarakat.

140


www.kinerja.or.id

Tahapan

Aspek yang dikawal



7. Aksesibilitas warga, khususnya kelompok miskin terhadap proses pembahasan RAPBD dan akses dokumen. 8. Publikasi jadual pembahasan dan perkembangan RAPBD dengan memperhatikan aksesibilitas masyarakat. 9. Efektivitas waktu pembahasan RAPBD dan penetapan APBD.

www.kinerja.or.id


141

4

Strategi Keberlanjutan FMS

www.kinerja.or.id


143

IV. STRATEGI KEBERLANJUTAN FMS TUJUAN PEMBELAJARAN

ALAT DAN BAHAN

Setelah sesi ini peserta diharapkan dapat :

1. Lembar Presentasi Fasilitator (LPF),

1. Menjelaskan pengertian pengembangan dan

2. Flipchart,

keberlanjutan FMS

3. LCD,

2. Menjelaskan aspek dan indikator keberlanjutan

4. Komputer/laptop.

3. Menjelaskan strategi pengembangan dan

5. Kertas Plano,

keberlanjutan

6. Spidol, 7. Kertas Metaplan, 8. Lakban kertas.

POKOK BAHASAN 1. Pengertian pengembangan dan keberlanjutan

WAKTU

FMS 2. Aspek dan indikator keberlanjutan 3. Strategi pengembangan untuk keberlanjutan

135 menit

FMS

METODE

PROSES FASILITASI 1. Pengantar dan curah pendapat tentang

1. Ceramah interaktif 2. Curah pendapat, 3. Buzz group 4. Diskusi

pengertian (20 menit) a. Fasilitator menayangkan slide tentang judul sesi dan menjelaskan tujuan pembahasan tema Konsepsi FMS. b. Fasilitator menanyakan kepada peserta apa yang mereka ketahui tentang keberlanjutan FMS

144


www.kinerja.or.id

c. Fasilitator mengidentifikasi kata kunci dari setiap pendapat peserta, lalu merumuskan

3. Diskusi kelompok dan pleno (75 menit) a. Fasilitator membagi peserta dalam 5

bersama tentang apa yang dimaksud

kelompok. Kemudian memberi tugas

dengan keberlanjutan FMS. Kemudian

kepada setiap kelompok untuk membahas

sebagai bahan penggenap, fasilitator dapat

pertanyaan di bawah selama 45 menit.

menayangkan slide tentang pengertian

Adapun pertanyaan untuk masing-masing

FMS.

kelompok sebagai berikut : 1) Kelompok I : Melalui kegiatan-kegiatan

2. Curah pendapat dengan buzz group tentang

apa dan apa keluarnya agar strategi ini

“pentingnya FMS” (30 menit)

bawah dapat dijalankan ? (Membangun

a. Fasilitator meminta peserta untuk

kepercayaan dan komitmen antar

berkelompok atau berpasangan dengan teman di sebelah kanannya. b. Kemudian fasilitator mengajukan pertanyaan

pemangku kepentingan). 2) Kelompok II : Melalui kegiatankegiatan apa dan apa keluarnya agar

kepada peserta tentang unsur-unsur pokok

strategi ini bawah dapat dijalankan ?

yang menandai bahwa FMS itu berlanjut

(Pengorganisian dan pengembangan

atau melembaga?”

kegiatan FMS).

c. Fasilitator meminta setiap pasangan untuk

3) Kelompok III : Melalui kegiatan-kegiatan

mendiskusikan pertanyaan tersebut dan


menuliskan jawabannya pada kertas

bawah dapat dijalankan ? (Penguatan

metaplan. Setiap pasangan bisa menulis

FMS dalam monitoring pelayanan dan

lebih dari satu jawaban.

advokasi kebijakan).

d. Setelah selesai berdiskusi, setiap pasangan

4) Kelompok IV : Melalui kegiatan-kegiatan

diminta menempel jawabannya ditempat


yang telah disediakan.

bawah dapat dijalankan ? (Penguatan

e. Fasilitator mengklarifikasi dan mengkonfirmasi setiap jawaban dan

FMS dalam artikulasi gagasan). 5) Kelompok V : Melalui kegiatan-

merangkumnya menjadi butir-butir aspek

kegiatan apa dan apa keluarnya agar

dan indikator keberlanjutan FMS.

strategi ini bawah dapat dijalankan?

f. Fasilitator dapat menambahnya dengan menayangkan slide tentang aspek dan indikator keberlanjutan FMS yang telah disiapkan.

www.kinerja.or.id

(Pendampingan terbatas untuk pelembagaan dan keberlanjutan). b. Selanjutnya hasil diskusi kelompok dibahas dalam forum pleno, setiap wakil kelompok


145

IV. Strategi Keberlanjutan FMS

memaparkan hasil diskusi kelompok,


kemudian kelompok lain memberi masukan,


tanggapan dan saran. Fasilitator mereview


dan merangkum hasil diskusi pleno dan jika

terkait dengan strategi keberlanjutan FMS.

diperlukan bisa menggunakan slide paparan yang telah disiapkan.

146


www.kinerja.or.id

LEMBAR PAPARAN FASILITATOR Terlampir dalam file LPF 4-1

STRATEGI PENGEMBANGAN DAN KEBERLANJUTAN FMS

Pengertian (1) Pengembangan: Proses atau cara untuk mengembangkan keberadaan, peran, fungsi dan jangkauan kerja/kegiatan FMS. Keberlanjutan = Kesinambungan: Keberadaan, peran, fungsi dan jangkauan kegiatan yang berkesinambungan/berkelanjutan/melembaga. Pengembangan untuk keberlanjutan = berarti pelembagaan

www.kinerja.or.id


147


Pengertian (2) Pelembagaan : Suatu upaya pembiasaan penerapan nilai, proses dan kegiatan tertentu sehingga menjadi bagian tata kehidupan tertentu dari pihak yang telah mencoba/melakukannya. Pelembagaan yang baik sudah dimulai sejak proses persiapan dan perencanaan suatu program tertentu.

Pelembagaan (1) Proses Internal: - Replikasi proses pengelolaan program - Pengawalan aspirasi dan proses - Pengembangan strategi sesuai kebutuhan terkini - Pengembangan kapasitas (capacity building) bagi partisipan

148


www.kinerja.or.id

Pelembagaan (2) Proses Eksternal : - Publikasi keberadaan, peran, kontribusi dan ceritera sukses - Menjalin jejaring dengan sumberdaya/pihak lain - Studi banding - Penyepakatan regulasi

Unsur-unsur Pelembagaan Forum 1. Organisasi 2. Administrasi/Catatan 3. Kegiatan 4. Uang/dana 5. Akseptasi

www.kinerja.or.id


149


Strategi, Kegiatan dan Keluaran No

Strategi

Kegiatan

1.

Membangun kepercayaan dan komitmen antar pemangku kepentingan

• • • •

Identifikasi dan analisis SH Sosialisasi program Komunikasi awal dgn MSH Komunikasi dgn SH kunci

o Lap. Identifikasi dan analisis SH o Dipahaminya program o Komitmen antar SH

2.

Pengorganisian dan pengembangan kegiatan

•

Menggali dan menelaah kebutuhan Membentuk tim kecil Pertemuan Pembentukan /penyelenggaraan Forum Pertemuan untuk pengembangan model, tatakerja, bagi tugas dan kegiatan Forum Pengembangan kapasitas Forum Pertemuan/diskusi berkala

o Terbentuknya/ terselenggara nya Forum o Meningkatnya pemahaman partisipan Forum o Terselenggara nya pertemuan berkala

• • •

• •

Strategi, Kegiatan dan Keluaran No 3.

Strategi Penguatan FMS dalam monitoring pelayanan dan advokasi kebijakan

Kegiatan • • • • • •

4.

Penguatan FMS dalam artikulasi gagasan

• •

150

Keluaran


Penyusunan “Concept paper” Pengkomunikasian “concept paper” Hearing dgn legislatif dan/atau eksekutif Survei pengaduan Penyepakatan maklumat pelayanan Pengamatan dan pemantauan mutu pelayanan Diseminasi dan publikasi gagasan (media cetak/ elektronik/alternatif Produksi dan distribusi media cetak (brosur, banner, leaflet dll)

Keluaran o Concept paper o Identifikasi dan analisis pengaduan dan rekomendasi perbaikan layanan o Laporan hasil pemantauan • Produk publikasi (media massa dan media sosial) • Produk publikasi cetak dan lap.distribusi

www.kinerja.or.id

Strategi, Kegiatan dan Keluaran No 5.

Strategi Pendampingan terbatas untuk pelembagaan dan keberlanjutan.

Kegiatan •

• • • • •

www.kinerja.or.id

Keluaran

Pengembangan kapasitas dlm o Terlembaganya/ advokasi kebijakan perencanaan terintegrasinya MSF dlm dan penganggaran daerah untuk mekanisme pengelolaan mendukung pelembagaan. pelayanan publik di daerah. Pengembangan kapasitas dalam o Diadopsinya kegiatanmobilisasi sumberdaya. kegiatan MSF dalam Pertemuan berkala. kegiatan pemda. Dan/atau Kunjungan monitoring ke unit lembaga lain di daerah. layanan secara reguler. o Dilaksanakannya kegiatan Hearing dengan legislatif MSF pada sektor terfokus. dan/atau eksekutif. Pertukaran pengalaman dan praktik yang baik untuk replikasi.


151


BAHAN BACAAN

STRATEGI PENGEMBANGAN DAN KEBERLANJUTAN FMS 1. Pengertian

2. Unsur-unsur pelembagaan

Pengembangan suatu proses atau cara

Unsur-unsur pelembagaan juga sering disebut

untuk mengembangan keberadaan, peran,

sebagai bidang hasil pokok. Suatu lembaga atau

fungsi dan jangkauan kerja/kegiatan FMS.

program itu bisa berlanjut/berkesinambungan

Sedangkan keberlanjutan adalah sama dengan

atau melembaga jika unsur-unsur pokok

kesinambungan. Jika demikian maka yang

yang disebut bidang hasil pokok itu tumbuh

dimaksud dengan keberlanjutan FMS adalah

berkembang dan maju. Adapun bidang hasil

keberadaan, peran, fungsi dan kegiatan FMS

pokok yang menjadi hal penting tersebut adalah

yang berkesinambungan, berkelanjutan atau

sebagai berikut :

melembaga.

Tahap ini biasanya dilalui dengan kegiatan-

Maka, pengembangan untuk keberlanjutan itu

kegiatan:

sama dengan pelembagaan. Pelembagaan

(1). Identifikasi stakeholder;

adalah suatu upaya pembiasaan penerapan

(2). Orientasi tentang pelayanan publik yang

nilai, proses dan kegiatan tertentu sehingga

isi pokoknya terdiri dari konsep dan

menjadi bagian tata kehidupan tertentu dari

kebijakan, kapan orientasi dilakukan, hak

pihak yang telah mencoba/melakukannya.

dan kewajiban masyarakat serta kewajiban

Proses pelembagaan yang baik, jika

pemerintah dalam penyediaan pelayanan

sudah dimulai sejak proses persiapan dan

publik;

perencanaan suatu program tertentu. Artinya

(3) Analisis stakeholder.

setiap melaksanakan kegiatan, sudah harus berfikir tentang keberlanjutan.

a. Organisasi

Organisasi yang dimaksud di sini adalah apakah dalam pengorganisasian kegiatan-

152


www.kinerja.or.id

kegiatan yang dilakukan oleh FMS

e. Akseptasi

sudah terjadi pembagian tugas yang

Akseptasi bisa diartikan pengakaran atas

jelas, perencanaan yang realistik dan

keberadaan dan peran lembaga, dalam

rasional. Termasuk didalam mekanisme

hal ini FMS. Apakah keberadaan dan

pertanggungjawaban dan pelaporan.

peran FMS sudah dikenal dan didukung oleh sesama partisipan forum, para pihak

b. Administrasi/Catatan

lain, pemerintah, DPRD, media, dan OMS

Apakah sudah dan senantiasa melakukan

lainnya. Apakah masyarakat (terutama

pencatatan, baik yang menyangkut kegiatan

yang terpinggirkan) telah merakan manfaat

organisasi atau program maupun keuangan.

keberadaan dan peran FMS?.

Sudahkah membiasakan tindakan : menulis apa yang hendak dikerjakan, melakukan yang telah ditulis dan menulis apa yang dilakukan.

c. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan apa saja yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan FMS. Artinya setiap saat harus ada kegiatan untuk menandakan adanya resonansi keberadaan dan peran.

d. Uang/dana

Hampir mustahil jika ada kegiatan tanpa ketersediaan uang atau dana. Semakin dimaklumi bahwa segalanya perlu uang, walaupun kita tidak boleh berpaandangan uang adalah segalanya. Unsur pokok ini dimaksudkan apakah telah ada sumber pendanaan yang rutin. Sebagai contoh: jasa konsultansi, jasa publikasi, usaha-usaha produktif yang sehat, donasi tetap dan tidak tetap, dll.

www.kinerja.or.id

3) Strategi Pengembangan

Strategi Pengembangan FMS dalam program Kinerja adalah sebagai berikut:

a. Strategi 1: Membangun kepercayaan dan komitmen antar pemangku kepentingan.

Strategi ini dilakukan melalui kegiatankegiatan sebagai berikut: •

Identifikasi tokoh kelompok, analisa dan pemetaan stakeholder.

•

Sosialisasi program Kinerja kepada semua pihak yang berpotensi mendukung program baik dengan unsur pemerintah daerah, DPRD, Organisasi masyarakat Sipil, Media dan lain-lain. Sosialisasi ini dilakukan dengan melakukan pertemuan audiensi dengan pihak-pihak terkait dan dapat


153


pulan dilakukan dalam forum loka-karya.

Panduan fasilitasi proses inisiasi

Bahan-bahan untuk sosialisasi ada pada

forum multi stakeholder. •

lampiran antara lain: - Brosur/brief tentang program

kedua untuk mengembangkan model

KINERJA. •

forum, mekanisme internal, Struktur

- Paket-paket program KINERJA

forum dan program kerja. Panduan

Melakukan komunikasi awal dengan

untuk kegiatan ini akan dikembangkan

stake holder terpilih, baik secara formal

kemudian oleh tim KINERJA.

maupun informal. •

•

Capacity building (penguatan forum) --

Komunikasi dan koordinasi dengan

menciptakan relasi dengan pihak/sektor

pihak-pihak “kunci” yang berpengaruh

potensial.

tinggi.

Pertemuan forum Multi Stake holder

•

Pertemuan atau diskusi berkala.

•

Disseminasi informasi terkait isu

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan dalam

prioritas.

strategi ini adalah sebagai berikut: • • •

Laporan analisa stakeholder (Format


terlampir).

strategi ini adalah sebagai berikut:

Pemahaman stakeholder terhadap

•

Terbentuknya Forum Multi Stakeholder

program Kinerja.

beserta perumusan isu prioritas dan

Komitmen antar stakeholder untuk

agenda aksinya.

memperjuangkan perbaikan pelayanan.

•

Pertemuan berkala Forum Multi Stakeholder untuk membahas isu

b. Strategi 2: Pengorganisian dan pengembangan kegiatan Forum Multi Stake Holder.

Strategi ini dilakukan melalui kegiatankegiatan sebagai berikut: •

Komunikasi dengan stakeholder terkait

prioritas dan agenda aksi. •

Meningkatkan pemahaman anggota FMS.

c. Strategi 3: Penguatan FMS dalam monitoring pelayanan dan advokasi kebijakan.

untuk menggali dan menelaah kebutuhan. • •

154

Strategi ini dilakukan melalui kegiatan-

Membentuk Tim Kecil untuk

kegiatan antara lain:

mengkristalkan gagasan.

•

Pendampingan penyusunan konsep

Pelaksanaan pertemuan inisiasi forum

paper untuk diintegrasikan dalam

multi stakeholder yang pertama dengan

program pemerintah sesuai dengan

menggunakan modul pada lampiran:

sektor prioritas.


www.kinerja.or.id

•

•

Pertemuan dengan pihak-pihak terkait

dan media sosial

untuk mengkomunikasikan konsep •

paper. •

Hearing dengan legislatif dan eksekutif

•

Pendampingan pelaksanaan survei pengaduan.

•

Pendampingan dalam penyepakatan maklumat layanan.

•

Observasi lapangan terhadap kualitas pelayanan publik.

e.

Strategi 5 : Pendampingan terbatas untuk pelembagaan dan keberlanjutan. Strategi ini dilakukan melalui kegiatankegiatan sebagai berikut: •


Pengembangan kapasitas dalam


advokasi kebijakan perencanaan dan

•

Kertas posisi untuk diajukan sebagai

pengangaran daerah untuk mendukung

input kebijakan untuk meningkatkan

pelembagaan dan keberlanjutan FMS.

•

•

•

Pengembangan kapasitas dalam mobilisasi sumberdaya.

Identifikasi dan analisa pengaduan beserta rekomendasi untuk perbaikan

•

Pertemuan reguler.

layanan.

•

Kunjungan monitoring ke unit layanan secara regular.

Laporan perkembangan pelayanan.

d. Strategi 4: Penguatan FMS dalam artikulasi gagasan. Strategi ini dilakukan melalui kegiatan-

•

Hearing ke eksekutif dan legislatif.

•

Pertukaran pengalaman dan praktik yang baik untuk replikasi.


kegiatan antara lain:


•

•

Disseminasi dan publikasi gagasan

•

Terlembagakannya/Terintegrasikannya

untuk perbaikan pelayanan publik

FMS dalam mekanisme yang ada di

melalui media cetak, elektronik, atau

daerah.

media alternatif.

•

Diadopsinya kegiatan-kegiatan FMS

Produksi dan distribusi media cetak,

dalam kegiatan pemerintah daerah dan

sepetrti leaflet, brosur, banner, dll.

atau lembaga lainnya di daerah. •

Produk publikasi cetak dan laporan distribusinya

pelayanan.

Produk publikasi melalui media massa


Dilaksanakannya kegiatan FMS pada sektor atau daerah lainnya.


www.kinerja.or.id


155

Perkenalan, Identifikasi Harapan dan Pembelajaran Orang Dewasa

www.kinerja.or.id


157

PERKENALAN, IDENTIFIKASI HARAPAN DAN PEMBELAJARAN ORANG DEWASA PENGANTAR Sesi ”Memulai Kegiatan/Lokakarya/Pelatihan” dimaksudkan sebagai sesi untuk melakukan kegiatan perkenalan sampai pada penyepakatan beberapa hal terkait dengan pengorganisasian lokakarya atau pelatihan ini. Perkenalan dan kesepakatan lokakarya merupakan sesi yang

untuk dapat dimasukkan dalam rencana tindak lanjut. Untuk meningkatkan partisipasi peserta, dalam sesi ini juga akan dipertajam pemahaman peserta tentang siklus belajar orang dewasa di mana peserta adalah narasumber utama selama proses lokakarya dan fasilitator akan membantu untuk merangkainya menjadi sebuah pengalaman baru.

berupaya memberi ruang bagi peserta untuk saling mengenal dan menyepakati beberapa aturan selama lokakarya berlangsung. Perkenalan dan penyepakatan norma belajar ini diperlukan untuk membangun suasana belajar yang nyaman bagi peserta karena mereka dapat saling mengenal serta memiliki perasaan setara, sehingga mereka dapat memunculkan ide-ide secara spontan dan dapat bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam lokakarya. Selain perkenalan dan penyepakatan beberapa hal di atas, pada sesi ini akan diidentifikasi harapanharapan terhadap lokakarya. Harapan-harapan ini akan ditinjau kembali pada akhir lokakarya untuk dievaluasi. Harapan yang belum tercapai disarankan

TUJUAN PEMBELAJARAN Tujuan umum sesi ini adalah menciptakan suasana yang kondusif, nyaman, dalam lokakarya. Secara khusus, sesi ini bertujuan untuk: 1. Saling mengenal satu sama lain, 2. Menjelaskan tujuan lokakarya, 3. Mengidentifikasi harapan-harapan peserta lokakarya, 4. Meninjau siklus belajar orang dewasa yang akan digunakan selama lokakarya, 5. Menyepakati norma-norma untuk menciptakan suasana lokakarya yang kondusif, efektif, dan efisien.

158


www.kinerja.or.id

POKOK BAHASAN 1. Perkenalan singkat peserta meliputi: nama, asal

ALAT DAN BAHAN 1. Lembar Presentasi Fasilitator (LPF),

institusi dan ‘prestasi yang membanggakan

2. Flipchart,

dalam hidup,

3. Kertas Plano,

2. Harapan peserta terhadap lokakarya,

4. Spidol,

3. Prinsip-prinsip pembelajaran (orang dewasa),

5. Kertas Metaplan,

4. Maksud, Tujuan, Alur Lokakarya,

6. Lakban kertas,

5. Agenda lokakarya,

7. LCD,

6. Norma dalam lokakarya.

8. Komputer/laptop.

METODE

WAKTU

1. Curah pendapat,

90 menit

2. Diskusi, dan 3. Penjelasan interaktif.

PROSES FASILITASI

Pengantar (5 menit)

Perkenalan (20 menit)

Identifikasi Harapan Peserta (15 menit)

Pengantar (5 menit)

Pemaparan Materi (50 menit)

Diskusi/Tanya Jawab (30 menit)

www.kinerja.or.id

Penjelasan maksud, tujuan, alur, dan agenda lokakarya (5 menit)


159


1. Pengantar (5 menit)

d. Fasilitator memandu diskusi peserta untuk mengelompokkan harapan-harapan peserta

Fasilitator menayangkan slide tentang judul sesi,

yang telah ditempel.

membuka dengan mengucapkan salam, dan memberikan penjelasan tentang tujuan sesi ini sebagai pengantar kepada para peserta lokakarya.

4. Penjelasan maksud, tujuan, alur, dan agenda lokakarya (15 menit)

2. Pemaparan Materi (20 menit)

a. Fasilitator menjelaskan Tujuan dan Alur Lokakarya.

a. Fasilitator memperkenalkan diri dan rekan fasilitator lainnya. b. Fasilitator membagi peserta menjadi

b. Fasilitator meminta peserta untuk membandingkan tujuan dan alur lokakarya dengan harapan yang telah didiskusikan, serta

4 kelompok, dan meminta peserta

meminta peserta untuk memberikan komentar

memperkenalan diri dalam kelompok masing-

dan saran.

masing dengan menyebutkan: nama lengkap,

c. Fasilitator memandu diskusi untuk penyepakatan

nama panggilan, asal institusi, dan prestasi yang

agenda lokakarya dengan mengakomodasi

membanggakan untuk menciptakan suasana

harapan harapan.

yang kondusif dan menyenangkan. c. Tiap kelompok memilih dan menyepakati juru bicara kelompok. d. Juru bicara kelompok memperkenalkan anggota kelompoknya kepada seluruh peserta.

6. Diskusi kesepakatan dan kontrak belajar (10 menit) Fasilitator memandu diskusi untuk menyepakati

3. Identifikasi Harapan Peserta (15 menit)

norma belajar yang akan berlaku selama lokakarya berlangsung. Jika respons peserta sedikit, fasilitator dapat menawarkan kepada peserta norma apa saja

a. Fasilitator meminta peserta memikirkan

yang perlu disepakati bersama.

harapan mereka terhadap lokakarya kemudian menuliskannya dalam kertas metaplan dengan huruf besar. b. Fasilitator memberikan contoh cara menulis

Sebagai akhir sesi, fasilitataor menutup dengan

pada kertas metaplan. Peserta boleh menuliskan

kalimat penutup sebagai berikut: ”Demikianlah

lebih dari 1 harapan.

rangkaian proses pembukaan, perkenalan, dan

c. peserta diminta menempelkan di dinding ruang lokakarya untuk dilihat lagi di akhir lokakarya.

160

7. Penutup (5 menit)


penyepakatan belajar kita, semoga berguna dan sampai jumpai pada sesi berikutnya” .

www.kinerja.or.id

LEMBAR KERJA PESERTA (LKP) Lembar Kerja berupa agenda lokakarya. Agenda lokakarya diperbanyak dan dibagikan ke semua peserta lokakarya. (dalam halaman tersendiri Bahan bacaan ditempatkan dihalaman baru saja).

www.kinerja.or.id


161


BAHAN BACAAN

PEMBELAJARAN ORANG DEWASA Pembelajaran orang dewasa mempunyai

•

pendekatan, ruang lingkup, tujuan, dan strategi yang berbeda dengan pembelajaran untuk anak-

yang berbeda satu sama lainnya, •

anak. Pembelajaran orang dewasa dititikberatkan pada belajar secara berkelanjutan sepanjang

Peserta diperlakukan sebagai individu-individu Peserta banyak diberi pertanyaan dan tugastugas individu,

•

Peserta diberi latihan individual karena semua

hayat untuk mempelajari keterampilan yang dapat

orang akan mampu belajar kalau menggunakan

digunakan untuk mengarahkan diri sendiri. Namun

caranya sendiri,

demikian, sama halnya dengan anak-anak, di

•

dalam menjalankan proses pembelajarannya, orang dewasa menyukai belajar dalam kondisi bebas,

Memberdayakan peserta sebagai sumberdaya pelatihan,

•

Memberi kesempatan kepada peserta untuk

belajar melalui interaksi dengan sesama, tidak

mengkaitkan informasi/pengalaman yang baru

menyenangi hafalan, lebih mengutamakan hal-hal

diterima dengan pengalaman sebelumnya.

praktis dan pemecahan masalah. Pembelajaran dewasa bukanlah suatu proses

Pengalaman dan bukan wadah kosong Pembelajaran bukanlah suatu proses dimana sang ahli menuangkan pengetahuannya ke dalam kepala ‘kosong’ para peserta pelatihan. Oleh sebab itu fasilitator perlu mengetahui pengalaman peserta sebelum pelatihan. Pengalaman menghasilkan peta kognitif, suatu alat yang membantu kita menyerap informasi baru, yaitu hal-hal yang didengar dan dilihat selama pelatihan. Oleh karena pengalaman yang dialami berbeda-beda, maka setiap orang memiliki peta yang berbeda pula. Oleh sebab itu di

dimana sang ahli menuangkan pengetahuannya ke dalam kepala ‘kosong’ para peserta pelatihan. Oleh sebab itu fasilitator perlu melakukan analisis pengalaman peserta sebelum pelatihan, misalnya melalui perkenalan dan curah pendapat. Dengan demikian pelatihan dikelola menggunakan metode partisipatoris. Beberapa prinsip pembelajaran yang penting diperhatikan/diterapkan dalam pelatihan adalah sebagai berikut:

dalam pelatihan sebaiknya:

162


www.kinerja.or.id

• •

•

Berbagi dan menganalisis pengalaman melalui

adalah pola-pola perilaku/kebiasan yang sudah

dialog sesama peserta,

ada. Sebagai contoh lain: mereka tidak mungkin

Keterlibatan yang aktif dalam memilih topik

membicarakan manfaat suatu konsep penilaian baru

pelatihan, pemrograman dan evaluasi hasil

kalau mereka tidak percaya pada kebenaran dan

pelatihan; dengan cara ini mereka akan

manfaat konsep penilaian tersebut. Pelatih perlu

menganggap isi pelatihan ini sebagai milik

memastikan bahwa ada sistem yang mendukung

mereka,

tujuan pelatihan setelah peserta kembali ke tempat

Menemukan penyebab-penyebab permasalahan

kerja.

serta menemukan sendiri pemecahannya, •

Berbuat dan melakukan eksperimen dalam menemukan jawaban,

•

Relevansi materi yang dilatihkan,

•

Penekanan pada nilai-nilai yang praktis yang dapat diaplikasi,

•

Reflektif.

Orang dewasa sulit melupakan sesuatu yang pernah dipelajari Biasanya pelatihan dianggap mempelajari pengetahuan dan ketrampilan baru yang bisa dimasukkan pada salah satu tempat di ‘peta kognitif’. Tujuan ini dapat berhasil jika apa yang dilatihkan merupakan hal baru atau yang dibutuhkan oleh orang dewasa. Selama kehidupan, orang dewasa sudah mengembangkan perilaku dan pola berfikir yang relatif kaku yang sudah menjadi kebiasaannya, dan mereka tidak ingin melepaskannya. Oleh sebab itu orang dewasa ragu menerima sesuatu yang dirasakan tidak dikenal. Sebagai contoh: kalau diperkenalkan suatu pendekatan pembelajaran baru yang melibatkan perubahan praktik mengajar, salah satu alasan penolakan terhadap perubahan tersebut

www.kinerja.or.id


163


PENDIDIKAN PARTISIPATIF Pendidikan partisipatif mensyaratkan adanya proses learner centered (peserta didik sebagai pusat). Siapapun yang terlibat proses pembelajaran dipandang sebagai orang yang memiliki kemampuan aktif untuk merencanakan arah, memiliki bahan dan materi yang dianggap bermanfaat, memikirkan cara terbaik untuk belajar, menganalisis dan menyimpulkan serta mampu mengambil manfaat pendidikan. Dalam metode ini fungsi guru hanyalah sebagai fasilitator. Dengan proses demikian, beberapa karakteristik pendidikan partisipatif antara lain:

Tidak Menggurui Dalam metode ini tidak ada guru dan tidak ada murid yang digurui. Semua yang terlibat dalam proses pendidikan ini adalah guru sekaligus murid pada suatu yang bersamaan.

Dialogis Karena tidak ada guru ataupun murid, maka proses yang berlangsung tidak merupakan proses belajar mengajar yang bersifat satu arah, tetapi proses komunikasi dalam bentuk kegiatan interaktif (diskusi kelompok, bermain peran dsb) dan media (alat

Belajar Dari Pengalaman

peraga, audio visual dsb) yang lebih memungkinkan

Yang dipelajari bukan “ajaran” (teori, pendapat, kesimpulan, dll) dari seseorang, tetapi keadaan nyata masyarakat atau pengakuan seseorang yang terlibat dalam keadaan nyata tersebut. Hal ini mengakibatkan tidak ada otoritas seseorang yang lebih tinggi dari yang lain.

terjadinya dialog kritis antara semua orang yang terlibat dalam proses pelatihan tersebut. Pedoman proses belajar dalam pendidikan partisipatif adalah daur belajar dari pengalaman yang distrukturkan (structural experiences learning cyrcle), seperti yang tergambar di bawah ini.

Melakukan/Mengalami

Mengungkapkan

Menerapkan

Menyimpulkan

164


Mengolah

www.kinerja.or.id

Pendidikan Partisipatif terwujud bila terdapat

proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain.

keterlibatan individu secara sadar kedalam proses

Kemampuan seseorang jelas berbeda, sehingga

interaksi sosial kependidikan. Dengan pengertian itu,

kemampuan partisipasi seseorang jelas juga akan

peserta didik bisa berpartisipasi bila dia menemukan

berbeda, dalam jumlah dan mutunya. Dengan upaya

dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui

yang sungguh-sungguh dan terencana, partisipasi

berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam

seseorang maupun partisipasi kelompok akan bisa

hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan

ditingkatkan. Implikasi dari pengertian itu, setiap

tanggung jawab bersama.

individu dalam kelompok adalah pelaku pendidikan, yang berhak menetapkan segala sesuatu berdasar

Berdasar pada pemahaman itu, agar mampu

pada tata nilai, tradisi, kemampuan, tujuan dan

berpartisipasi seseorang perlu berproses, dan

bagaimana cara mencapai tujuan pendidikan.

www.kinerja.or.id


165

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

USAID-KINERJA Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832 Email: [email protected] www.kinerja.or.id

MODUL PENGEMBANGAN FORUM MULTI STAKEHOLDER (FMS) DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS STANDAR DAN RESPONSIF GENDER

Recommend Documents