13 Modul ke:
Fakultas
EKONOMI DAN BISNIS Program Studi
Manajemen
PENDIDIKAN ETIK Pandangan Umum Berkenaan dengan Korupsi
Ikhwan Aulia Fatahillah, SH., MH.
Bagian Isi • • • • • • • • •
Pendahuluan Penyebab Terjadinya Korupsi Faktor Politik, Faktor Yuridis & Faktor Budaya Faktor-faktor Penyebab Korupsi Dampak yang Terjadi Akibat Korupsi Ciri-ciri Korupsi Bentuk dan Jenis Korupsi Upaya Penanggulangan Korupsi Pendekatan Difusi Budaya
Pendahuluan • Berdasarkan sejarah latar belakangnya, pengertian korupsi sangat berkaitan erat dengan system kekuasaan dan pemerintahan. Adapun pengertian korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan, pertamakali dicetuskan oleh E. Jhon Emerich Edward seorang pakar sejarah yang memperkenalkan kata korupsi; (Kekuasaan cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi yang berlebihan pula).
Continue.. • Menurut pengertian umum istilah korupsi adalah apabila seseorang pegawai negeri atau pejabat menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi (cukong).
Continue.. • Gejala lain yang dipandang sebagai korupsi ialah pengangkatan sanak saudara dan temanteman dalam organisasi politik untuk menduduki jabatan-jabatan public tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan umum. • Hal ini lebih dikenal dengan nepotisme. Berdasarkan uraian tersebut akan terlihat adanya penggolongan yang tercakup dalam penggunaan istilah korupsi.
Penyebab Terjadinya Korupsi • Untuk mencari sebab-sebab korupsi sebagai suatu kejahatan kiranya dapat diminta dari teori disiplin kriminologi yaitu cabang ilmu yang mempelajari sebab akibat serta bentuk kejahatan. Berkaitan dengan perkembangan korupsi di Indonesia, selain dapat diselidiki sebab-sebab terjadinya tindak pidana itu, juga dapat ditinjau sampai berapa jauh masyarakat mengutuk korupsi, mentoleransinya, dan menerimanya sebagai jalan hidupnya
Continue.. • Menurut Samuel Huntington bahwa korupsi akan memuncak ketika proses modernisasi berlangsung cepat. • Bagi dunia modern, meluasnya korupsi adalah karena pengaruh modernisasi. Sehingga modernisasi mengubah nilai-nilai dasar dalam masyarakat
Continue.. Adapun faktor-faktor penyebabnya antara lain sebagai berikut : • Kurang dan kurannya pengaruh pendidikan. • Kemiskinan yang bersifat structural. • Sanki hukum yang lemah. • Kurang dan terbatasnya lingkungan yang anti korupsi. • Struktur pemerintahan yang lunak.
• Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. • Kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika. • Akibat kolonialisme atau suatu pengatuh pemerintah asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperluka untuk membendung korupsi.
Faktor Politik • Terjadinya korupsi bisa disebabkan oleh faktor politik atau yang berkaitan dengan masalah kekuasaan. Para pakar dalam disiplin ilmu politik menyebutkan bahwa factor kekuasaan yang menyebabkan korupsi sebagaimana yang dikemukakan oleh lord acton yaitu kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang berlebihan menyebabkan korupsi berlebihan pula.
Faktor Yuridis • Korupsi yang disebabkan oleh factor yuridis yaitu berupa lemahnya sanki hukum maupun peluang terobosan pada peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Faktor Budaya • Apabila seseorang menghubungkan korupsi dengan budaya, maka dapat dicatat bahwa jorupsi di Indonesia, antara lain bersumber pada peninggalan feodal, yang sekarang meimbukan benturan kesetiaan yaitu antara kewajiban-kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap Negara.
Faktor-faktor Penyebab Korupsi • Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Sistem hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi masih sangat lemah. Menurut Pope (2003/2007), hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar, aparat mudah disogok sehingga pelanggaran sangat mudah dilakukan oleh masyarakat.
Continue.. • Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Persepsi terhadap korupsi. Pemahaman seseorang mengenai korupsi tentu berbeda-beda. Menurut Pope (2003/2007), salah satu penyebab masih bertahannya sikap primitif terhadap korupsi karena belum jelas mengenai batasan bagi istilah korupsi, sehingga terjadi ambiguitas dalam melihat korupsi. •
Dampak yang Terjadi Akibat Korupsi • Korupsi memiliki beberapa dampak yang dapat terjadi, meliputi dampak terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dampak terhadap diri sendiri. • Bagi diri sendiri, orang tersebut menjadi orang yang tidak jujur dan suka berbohong kepada orang lain. Dampak terhadap orang lain.
Continue.. • Seseorang yang melakukan korupsi akan merugikan negara. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara disalahgunakan untuk kepentingan pribadi sehingga segala pembanggunan menjadi terganggu. • Selain itu, orang yang berhak mendapatkan uang tersebut akan semakin kekurangan sehingga menimbulkan bertambah banyaknya warga miskin. •
Ciri-ciri Korupsi • Menurut Lubis (1997), ciri-ciri korupsi, antara lain: • (a) pengkhianatan terhadap sebuah kepercayaan, (b) penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umum, (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (d) dilakukan dengan rahasia, • (e) melibatkan lebih dari satu pihak, (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain, (g) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentukbentuk pengesahan umum, dan • (h) menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.
Bentuk dan Jenis Korupsi • Ada beberapa bentuk dan jenis korupsi yang sering terjadi di lingkungan sekitar, antara lain: (a) pungutan liar tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak bea cukai; (b) pungutan liar jenis tindak pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek; (c) pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda; (d) penyuapan; (e) pemerasan; (f) pencurian; (g) nepotisme; (h) bekerja tidak sesuai jadwal yang ditentukan yang biasanya disebut dengan korupsi waktu.
Upaya Penanggulangan Korupsi • Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja jika suatu negara ingin mencapai tujuannya. Caiden (dikutip dalam Soerjono, 1980) memberikan langkah-langkah untuk menanggulangi korupsi sebagai berikut: (a) membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah pembayaran tertentu, • (b) membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat,
Continue.. (c) melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, (d) dorongan untuk korupsi dapat dikurangi dengan jalan meningkatkan ancaman, dan (e) ada sesuatu pembaharuan struktural untuk mengurangi kesempatan dan dorongan untuk korupsi dengan adanya perubahan organisasi.
Pendekatan Difusi Budaya • Dalam pendekatan difusi budaya bahwa persebaran ide baru yang meluas memiliki nilai eksis sehingga ide itu mampu berkembang dengan cepat. Sebagaimana ide yang terjadi dalam kejahatan korupsi bahwa penyebaran yang terjadi melalui pusat-pusat penting administrasi pemerintah yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat. Hal ini menjadi beban sistemik dari proses penyebaran yang terjadi.
Pendekatan Struktural Fungsional • Di dalam memahami persoalan korupsi yang sudah menggurita di Indonesia, setidaknya kita memiliki acuan dasar sebagai patokan dalam mengkritisi atas kejahatan itu. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan structural fungsional. • Tanpa kita sadari bahwa korupsi sudah akut dengan aktifitas kehidupan kita sehari-hari. Pada awalnya kita melihat proses yang terjadi merupakan suatu kewajaran. Akan tetapi hal itu merupakan suatu bentuk kejahatan yang tak pernah kita sadari
Daftar Pustaka •
•
•
•
•
•
Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap; Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang • Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang • Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. • Penjelasan Pasal 12B, ayat 1, UU No.20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/ 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Diambil dari Buku Gratifikasi. Apa, Mengapa, dan • Bagaimana. Penerbit: Indonesian Business • Link didanai oleh CIP dan Rio Tinto. Pengaturan dan batasan/definisi suap dan gratifikasi beserta ancaman sanksi bagi
masing-masing tindak pidana tersebut kami sajikan dalam tabel di bawah ini: Referensi Lainnya : http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ cl3369/perbedaan-antara-suap-dengangratifikasi http://acch.kpk.go.id/6-strategi-pencegahandan-pemberantasankorupsihttp://newindonesiaonline.wordpres s.com/2013/10/30/100-jenis-tindak-pidanakorupsi/ http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/pember antasan-korupsi-preventif-melaluiperbaikan-lingkungan-kehidupan-manusiaindonesia-artikel-1/ http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/83 http://www.google.co.id
Terima Kasih Ikhwan Aulia Fatahillah, SH., MH.
