METODE ALOKASI SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU’ PADA ASURANSI KERUGIAN SYARIAH (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh: EUIS LIA KARWATI NIM : 106046201729
KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H / 2011 M
METODE ALOKASI,SUftPT, AS UNDE RWMNNG DANA ,TABARR{T PADA ASURANSI KERUGIAN SYARIAH (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk memenuhi Salah Satu SyaratMencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh:
EUIS LIA KARWATI MM.106046201729
Di Bawah Bimbingan Pembimbing
I
Pembimbing tr
Fahmi Basyah, ST, MM, AAIK, AIIS, QIP NIP. 150370 227
KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA t432H l20ttM
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
,*ror,
yang berjudul Metode Alokasi surplus underwriting Dana Tabarru pada
Asuransi Kerugian syariah (studi pada unit syariah pr. Asuransi umum Bumiputera Muda 1967), telah diujikan dalam sidang munaqi$yah Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal23 luni 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana program strata
I (sl)
pada Program studi Muamalat @konomi Islam)
Jakarta,23 Juni2017
Muhammad Amin Suma, SH,MA, MM l 9550505 I 9820310t2
zDr. H.
Panitia Ujian Munaqasyah Ketua
: Dr.
Euis Amalia, M.Ag
NrP. Sekretaris
:
Pembimbing
I:
Pembimbing
II:
1
97 I 07
0t 1998032002
Mu'min Rouf, M.A NIP. 1 97004161997031004 Fahmi Basyah, ST, MM, AAIK,
Abdurrauf, Lp, M.A NrP. t50370227
Penguji t
Dr. Euis Amalia, M.Ag NIP. I 97 10701 1998032002
Penguji II
Dr. H. Supriyadi Ahmad, M.A
NIP.
19581 128199403 1001
ABSTRAK Euis Lia Karwati : 106046201729. Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Pada Asuransi Kerugian Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967). Skripsi. Konsentrasi Asuransi Syariah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui tingkat surplus underwriting dana tabarru’ periode tahun 2009 dan tahun 2010 pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967; (2) Untuk mengetahui ketentuan yang digunakan dalam alokasi surplus underwriting dana tabarru’ pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967; (3) Mengetehuiperan surplus underwriting dana tabarru’ pada profit perusahaan Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan (library research) danpenelitianlapangan (field research) yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer yang digunakan dalam bentuk laporan keuangan Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 periode 2009-2010, company profile, serta hasi lwawancara pribadi. Data sekunder bersumber dari buku-buku, website, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Kesimpulan ini secara singkat adalah (1) Berdasarkan perhitungan surplus underwriting tahun 2009 dan tahun 2010 mengalami surplus underwriting dana tabarru’ yang sangat signifikan sebesar 88,45%. (2) berdasarkan PMK No. 18 dan Fatwa DSN-MUI No.53 pengalokasian surplus dana tabarru’ ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan yang telah disetujui oleh DPS dan calon peserta pada saat menandatangani pernyataan akad, komposisinya yaitu sebesar 30% untuk peserta, 67,5% untuk pengelola dan 2,5% untuk cadangan.(3) Profit perusahaan diperoleh dari Pendapatan pengelola yaitu : Penerimaan Ujrah, Penerimaan Alokasi Surplus Tabarru, Hasil investasi dana Pengelola serta Bagi Hasil investasi pengelolaan dana Tabarru. Selanjutnya dikurangi beban-beban yang harus dibayar yaitu :Beban Pemasaran, Beban Umum, Beban Administrasi, Komisi, UjrahReasuransi, Beban lain-lain. Selisih yang terjadi akan diperoleh Profit Pengelola. Kata kunci
Pembimbing
: Alokasi surplus Underwriting dana tabarru’, Asuransi Kerugian, Unit Syariah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 : 1. Fahmi Basyah, ST, MM, AAIK, AAIS, QIP 2. Abdurrauf Lc, M.A
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan
1.
ini
saya menyatakan bahwa
:
Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1
di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah lakafia.
2.
Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
di
ini telah saya cantumkan
Universitas islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, l0 Juni
201 I
METERAI TEMPEL r!!er6rN rtNcs/ PAlix
TGL
2A
3C411 E)14$-\I!,u'59t:4tl
6ww_w Euis Lia Karwati
KATA PENGANTAR
Segala puji serta syukur, penulis panjatkan kepada Dzat yang maha mengetahui semua yang ada dibumi dan dilangit, baik yang zahir dan yang bathin. Dialah pemilik alam semesta ini Allah SWT. Yang berkat taufiq, hidayah dan inayah-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Banyak sekali rintangan serta hambatan yang penulis rasakan dalam penulisan skripsi ini, namun Alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Dr. Ibu Euis Amalia, M.Ag. Ketua Prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum dan Bapak Mu’min Rouf, S.Ag, MA, selaku Sekretaris Prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum. 3. Bapak Fahmi Basyah, ST, MM, AAIK, AIIS, QIP, dan Bapak Abdurrauf Lc, MA. selaku Dosen Pembingbing 4. Bapak Drs. Saiful Hadi, pihak Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan segala ilmu pengetahuan, arahan dan sarannya, serta telah bersedia memberikan data-data yang penulis perlukan, sehingga penelitian ini terselesaikan.
vi
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakutas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan. 6. Kedua orang tua penulis yang terhormat Bapak Aos G. Muttaqin dan Ibu Eti Rohayati, terima kasih atas cinta dan kasih sayang, serta mendidik penulis dengan segala curahan hati dan doa restu yang diberikannya serta segala upaya dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan berbagai jenjang pendidikan sampai terselesaikannya skripsi ini. Kakak (A’udung, A’aay, Teh Oop, Teh Tia) Adik (Ina, Mia, Ikbal) Ponakan Ku Ahmad Shahibul Wafa, terima kasih atas doa dan motivasinya. 7. Orang-orang terdekat penulis Yaya, Ida, Bunyati, Novi, Sopyan, Eli you are the best friends, hanya ucapan terima kasih atas segala kebaikan yang kalian berikan yang telah memberikan nasehat serta bantuan dan itu sangat berarti bagi penulis dan setiap kenangan bersama kalian tak akan kulupakan. 8. My Dear yang selalu memberikan semangat dan motivasinya disaat rasa jenuh datang dalam pembuatan skripsi ini. 9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan, semangat dan motivasi dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas seluruh bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini semoga Allah SWT senantiasa memberikan sinar terang kepada seluruh hambanya dan semoga aktifitas penulis selalu diberkahi-Nya dan diberikan hidayah-Nya. Akhir kata, penulis skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan, namun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Jakarta, 10 Juni 2011
Penulis
vii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................ ii HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH ............................................... iii ABSTRAK ............................................................................................................ iv LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................. v KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi DAFTAR ISI ......................................................................................................... viii DAFTAR TABEL ................................................................................................ x DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xi BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .............................................. 8 C. Tujuan dan Manfaat penelitian ....................................................... 9 D. Review Studi Terdahulu ................................................................. 10 E. Kerangka Teori dan Kerangka konsep ........................................... 12 F. Metode Penelitian ........................................................................... 14 G. Sistematika Penulisan ..................................................................... 17
BAB II
LANDASAN TEORI TENTANG ASURANSI SYARIAH A. Konsep Asuransi Syariah ............................................................... 19 1. Pengertian Asuransi Syariah ...................................................... 19 2. Landasan Hukum Asuransi Syariah ........................................... 22 3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah ................................................. 26 B. Konsep Dana Tabarru ..................................................................... 28 1. Pengertian Dana Tabarru ........................................................... 28 2. Landasan Hukum Penggunaan Dana Tabarru ........................... 30 3. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru ..................................... 31
viii
4. Tujuan dan Manfaat Dana Tabarru ............................................ 36 C. Implementasi Akad Tabarru dan Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi
Umum Syariah .............................................................. 38
D. Surplus Dana Tabarru dan Mekanisme Pendistribusiannya ........... 42
BAB III GAMBARAN UMUM UNIT SYARIAH PT. ASURANSI UMUM BUMI PUTERA MUDA 1967 A. Sejarah Singkat ............................................................................... 46 B. Visi Misi ......................................................................................... 48 C. Struktur Organisasi ......................................................................... 50 D. Struktur Permodalan ....................................................................... 52 E. Produk-Produk ............................................................................... 53 F. Produk Standar Syariah .................................................................. 61
BAB IV HASIL PENELITIAN A. Perhitungan Surplus Underwriting Dana Tabarru Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 ................................ 63 B. Ketentuan Dalam Alokasi Surplus DanaTabarru ........................... 68 C. Pengalokasian Surplus Dana Tabarru Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 ....................................... 72 D. Peran Surplus Underwriting Dana Tabarru Pada Peningkatan Profit Perusahaan ............................................................................ 79
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan ..................................................................................... 81 B. Saran ............................................................................................... 82
DAFTARA PUSTAKA ........................................................................................ 84 LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................. 86
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1
Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Perasuransian 2005-2009 .................1
Tabel 4.1 Perhitungan Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Tahun 2009 ..........................65 Tabel 4.2 Perhitungan Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Tahun 2010 ..........................66 Tabel 4.3 Pengalokasian Surplus Dana Tabarru’ Tahun 2009 ...............................73 Tabel 4.4 Pengalokasian Surplus Dana Tabarru’ Tahun 2010 ...............................74 Tabel 4.5 Contoh perhitungan insentif surplus bagian peserta dari tahun buku 2009 yang akan berlaku untuk polis-polis yang jatuh tempo pada tahun 2010 ..............................................................................................75 Tabel 4.6 Contoh perhitungan insentif surplus bagian peserta dari tahun buku 2010 yang akan berlaku untuk polis-polis yang jatuh tempo pada tahun 2011 ..............................................................................................77
x
DAFTAR LAMPIRAN
1.
Daftar Pertanyaan Wawancara
2.
Hasil Wawancara
3.
Laporan Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Per 31 Desember 2009 dan 2010
4.
Laporan Perhitungan Perubahan Dana Tabarru’
5.
Laporan Neraca Dana Tabarru’
6.
Peraturan Mentri Keuangan Nomor. 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
7.
Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
8.
Surat Mohon Data / Wawancara
9.
Surat Keterangan Penelitian dan Wawancara
xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perkembangan bisnis ekonomi yang berbasis syariah di Indonesia di mulai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1991, yang kemudian diikuti pembukaan windows-windows syariah pada bank konvensional. Lembaga keuangan syariah merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern, dimana sumua pihak membutuhkan lembaga ini sebagai pelantara atau media dalam pengelolaan dana masyrakat. Jumlah perusahaan perasuransian mengalami perkembangan seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 1.11 No 1
2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PERTUMBUHAN JUMLAH PERUSAHAAN PERASURANSIAN 2005 – 2009 Keterangan 2005 2006 2007 2008 2009 Asuransi Jiwa / Life Insurance a. Swasta Nasional / National Private b. Patungan / Joint Venture Asuransi Kerugian / Non Life Insurance a. Swasta Nasional / National Private b. Patungan / Joint Venture Reasuransi / Reinsurance a. Swasta Nasional / National Private b. Patungan / Joint Venture Penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penyelenggara Asuransi untuk PNS dan TNI / POLRI Jumlah / Total (1 s.d. 5) / (1 to 5) Pialang Asuransi / Insurance Brokers Pialang Reasuransi / Reinsurance Brokers Penilai Kerugian Asuransi / Loss Adjusters Konsultan Aktuaria / Actuarial Consultants Agen Asuransi / Insurance Agents Jumlah / Total (7 s.d. 11) / (7 to 11) Jumlah / Total (1 s.d. 11) / (1 to 11) 1
51 35 16 97 78 19 4 4 2
51 35 16 97 78 19 4 4 2
46 29 17 94 73 21 4 4 2
45 27 18 90 70 20 4 4 2
46 28 18 89 69 20 4 4 2
3 157 134 21 30 28 6 219 376
3 157 143 23 33 30 7 236 393
3 149 146 23 27 30 8 234 383
3 144 141 21 27 28 10 227 371
3 144 142 22 28 29 14 235 379
www.bapepam.go.id/Buku_Perasuransian_Indonesia_2009,pdf
1
2
Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah yang cukup pesat dan menjanjikan, lembaga keuangan non bank juga tumbuh dan berkembang salah satunya asuransi syariah, asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau profit oriented (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakan praktik asuransi dalam islam. Maka, tatkala konsep asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi kepada profit, akan berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda yaitu, visi sosial yang menjadi landasan utama dan visi ekonomi yang merupakan landasan periferal.2 tentunya kehadiran lembaga keuangan ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat (muslim) di Indonesia. Sementara sebagian masyarakat muslim di Indonesia belum memilki kesadaran mengenai perlunya berasuransi. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor seperti belum meratanya pendapatan masyarakat, pandangan yang di generalisasi secara teologis bahwa asuransi bertentangan dengan syariat islam juga sikap masyarakat yang belum berorientasi pada perencanaan atau proteksi atas resiko yang mungkin terjadi dimasa depan. Asuransi merupakan salah satu sarana yang mutlak yang diperlukan untuk menyeleksi persoalan umum masyarakat dengan cara kerja sama timbal balik, asuransi syariah ini merupakan satu kebutuhan dasar manusia, karena kecelakaan dan konsekuensi financialnya yang memerlukan santunan, asuransi merupakan 2
Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Historis, Teoritis dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 55.
3
hal yang universal, kematian mendadak, cacat, penyakit, kebakaran, banjir, badai, tenggelam dan kecelakaan-kecelakaan yang bersangkutan dengan transportasi, serta kerugian financial yang disebabkannya, tidaklah tergantung pada tindakan suka rela ataupun jenis pekerjaan dan sebagainya. Pada intinya manusia dihadapkan pada ketidakpastian (uncertainty) dalam menghadapi atau menjalankan pola kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan perusahaan asuransi syariah diperlukan guna menanggulangi atau meminimalisir kerugian akibat peristiwa yang di alami manusia. Dalam kegiatan bisnis asuransi segala sesuatu diarahkan untuk memproteksi keadaan dimasa mendatang yang belum pasti terjadi atas sebuah risiko yang berkaitan dengan nilai aktivitas ekonomi seseorang. Menghadapi masa yang akan datang (future time) merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia, walaupun dalam wujudnya keadaan yang akan terjadi dimasa mendatang itu belum jelas realitanya. Ini dikarenakan kenyataan dari kehidupan manusia berjalan secara linier yang terikat oleh masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Seseorang tidak akan dapat memastikan apakah dia masih hidup atau masih dalam keadaan sehat dimasa satu minggu kedepan? Atau apakah keadaan harta seseorang akan tetap terhindar dari musibah atau bencana? Dalam hal ini manusia hanya dapat merencanakan dan memprediksi kejadian dimasa yang akan datang, sedang kepastian (certainty) hanya ada di tangan Tuhan Yang Kuasa atas segalanya. Darisini manusia dituntut untuk membaca (qira’ah) terhadap kejadian yang ada di alam semesta agar dapat diambil pelajaran dari
4
peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Dengan kejadian yang telah lalu manusia dapat mengukur dan mengkaji bagaimana seharusnya dia melangkah ke depan dengan membawa pengharapan yang lebih baik.3 Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tadi, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain diluar dirinya sendiri. Perusahaan asuransi syariah bersaing dengan perusahaan asuransi syariah lainnya dalam penyediaan perlindungan asuransi. Dan setiap sistem ekonomi bekerja menurut prinsip yang sama, yaitu “motif ekonomi” bahwasannya tiap-tiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya
Pesaing bisa kita jadikan sebagai sumber inspirasi dalam
memperbaiki kinerja manajemen perusahaan sehingga menjadikan perusahaan selalu lebih profesional. pesaing dapat mendorong kita bekerja lebih kreatif dalam menghasilkan produk ataupun jasa dengan bekerja secara lebih efisiensi dan efektif.4 Tujuan berbisnis yang benar adalah menghasilkan produk ataupun jasa yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan kualitas terbaik, dan harga
3
Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Historis, Teoritis dan Praktis,
4
Abdullah Amrin, Strategi Pemasaran Asuransi Syariah (Jakarta: PT Grafindo, 2007), hal. 8.
hal. 93.
5
terjangkau bagi masyarakat sebagai konsumennya.5 Secara umum pelaturan perasuransian syariah pada dasarnya sama dengan yang berlaku pada asuransi konvensional, terutama yang berkenaan dengan ihwal administrasi dan system pelaporannya. Tetapi yang membedakan dalam setiap kegiatan muamalah, termasuk asuransi syariah, tata cara dan operasinya harus berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi SAW. Prinsip-prinsip tersebut tidak boleh dilanggar . oleh karena itu, salah satu ketentuan Al-Quran dan Hadist Nabi yang menjadi landasan setiap kegiatan yang bersifat muamalah harus menghindarkan unsur-unsur berikut, yaitu gharar, mayisir, dan riba sebagai gantinya islam selalu menekankan setiap bentuk usaha, suka sama suka dan kebersamaan dalam menghadapi resiko. Sebagaimana diketahui bahwa dalam mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah terdapat alokasi distribusi dana yaitu dana tabarru’ dan dana saving, dimana pos-pos dana tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam melakukan manajemen asuransi syariah. Akad yang mendasari kontrak asuransi kerugian syariah adalah akad tabarru’. Dalam akad ini, pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu dalam bentuk kontribusi/premi tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima kontribusi/premi tersebut. Akad tabarru’ pada asuransi syariah dan reasuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong 5
Amrin, Strategi Pemasaran Asuransi Syariah, hal. 37.
6
menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersial6 Dalam hal ini, dana tabarru’ merupakan kumpulan dari premi tabarru’ (sejumlah uang yang diserahkan pemegang polis atau peserta asuransi, yang secara tulus ikhlas dan tidak untuk diminta kembali, yang ditujukan untuk tolong menolong) yang mana perusahaan itu berkewajiban untuk mengelola dana tabarru’, melalui aktifitas investasi dan perusahaan mendapat ujrah (fee) atas pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, dana tabarru’ disimpan dalam satu rekening khusus dimana apabila ada yang mendapat musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana tabarru’ yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan tolong menolong. Salah satu prinsip dasar pada asuransi syariah ialah prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan, para peserta asuransi syariah setuju untuk saling melindungi dari musibah, kesusahan, bencana dan sebagainya terutama melalui
penghimpunan
dana
tabarru’ melalui
perusahaan
yang diberi
kepercayaan untuk itu, yang imblasnya kepada masyarakat luas termasuk masyarakat non asuransi. Dengan adanya dana tabarru’ ini dari peserta asuransi syariah maka semua dana untuk menanggung resiko dihimpun oleh para peserta sendiri. Premi yang terkumpul dari peserta (pemegang polis) merupakan milik peserta setelah
6
Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN NO 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad tabarru’ pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
7
dikurangi pembiayaan dan fee (ujrah) perusahaan. Sebab pada hakikatnya perusahaan hanya bertindak sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya dengan akad wakalah dalam kaitan ini al wakalah bil ujrah.7 Wakalah bil ujrah merupakan pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujrah (fee) dan dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun unsur tabarru’ (non saving).8 Oleh karena dana-dana yang terhimpun dan digunakan oleh dan dari peserta tersebut harus dikelola dengan secara baik, untuk itu peserta memberi kuasa kepada perusahaan asuransi untuk bertindak sebagai operator yang bertugas mengelola dana-dana tersebut secara baik Dalam hal ini, yang menjadi potensi permasalahan adalah ketika dana tabarru’ tersebut menggelembung seperti balon yang disebabkan karena dana tabarru’ akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah premi dan hasil investasi, sedangkan klaim yang dibayarkan dari dana tabarru’ kepada peserta lebih sedikit dari jumlah keseluruhan dana tabarru’, maka yang terjadi adanya surplus dalam pengelolaan dana tabarru’ yang kita pahami sebagai surplus underwriting dengan didasarkannya kontrak asuransi syariah (kerugian) atas akad tabarru’, perusahaan tidak diharuskan memberikan sesuatu kepada peserta. Namun, apabila perusahaan akan memberikan sesuatu berupa bonus atau 7
Muhammad Amin Suma, Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional; teori, system, aplikasi dan pemasaran (Ciputat: Kholam Pusdishing, 2006), hal. 61. 8
Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN NO 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
8
hadiah sebagai tanda terima kasih, itu diperbolehkan asal tidak dijadikan sebagai keharusan.9 Oleh karena itu, bagi hasil karena surplus dana tabarru’ bukan merupakan kewajiban bagi pengelola karena dana tabarru’ adalah dana yang di ikhlaskan hanya untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. Lalu bagaimana perusahaan mengelola dana tabarru’ yang terhimpun dari dana peserta? Dan bagaimana metode perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan? Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mempelajari dan karena itu penulis merasa tertarik mengangkat sebuah judul: Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru’ pada Asuransi Kerugian Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Agar permasalahan dalam penelitian skripsi ini tidak meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian skripsi maka dalam penulisan ini penulis memfokuskan dan mambatasi pembahasannya pada halhal berikut : Metode alokasi surplus dana tabarru’ dibatasi pada ketentuan dalam pembagian surplus dana tabarru’ serta praktik yang dilakukannya pada asuransi syariah general umum di Unit Syariah PT. Asuransi Umum 9
Abdullah Amrin, Asuransi Syariah; Keberadaan dan kelebihannya di Tengah Asuransi konvensional (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hal. 81.
9
Bumiputera Muda 1967, data yang diteliti dibatasi hanya pada tahun 20092010. 2. Perumusan Masalah Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: a. Bagaimana tingkat surplus underwriting dana tabarru’ pada Unit Syariah PT. Asuransi umum Bumiputera Muda 1967 periode 2009 dan 2010 ? b. Bagaimana ketentuan dalam pembagian surplus underwriting dana tabarru’ ? c. Bagaimana
surplus
underwriting
dana
tabarru’
memberikan
sumbangannya kepada profit perusahaan ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Dengan adanya semua perumusan masalah diatas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui tingkat surplus underwriting dana tabarru’ pada periode 2009 dan 2010 2. Untuk mengetahui ketentuan yang digunakan dalam pembagian surplus dana tabarru’ 3. Untuk mengetahui peran surplus dana tabarru’ pada profit perusahaan Terkait dengan tujuan diatas, maka penulis ini memiliki manfaat bagi: 1. Penulis
: Penelitian ini sebagai study awal dalam mengetahui metode
10
alokasi surplus dana tabarru’ pada asuransi syariah 2. Fakultas
: Penelitian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, staf pengajar dan yang lainnya.
3. Perusahaan
: Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan atau masukan dalam metode alokasi surplus dana tabarru’. Dan diharapkan metode yang dilakukan dalam mengalokasikan surplus dana tabarru’ akan lebih baik dimasa mendatang.
4. Masyarakat
: Merupakan sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.
D. Review Studi Terdahulu Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis menyimpulkan bahwa apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini tampaknya sangat penting Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini dengan melihat beberapa penelitian skripsi: 1. Perspektif Hukum Islam terhadap Aplikasi Dana Tabarru di PT Asuransi Mubarakah (Jakarta, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009).
11
Penelitian ini membahas tentang perspektif hukum islam terhadap aplikasi dana tabarru’ di PT Asuransi Syariah Mubarakah, bagaimana aplikasi dana tabarru’ dari segi pengumpulan, pengelolaan dan penggunaanya, serta apakah ketiga aplikasi tersbut tidak bertentangan dengan hukum islam dan telah sesuai dengan apa yang telah termaktub dalam fatwa DSN. 2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan Dana Tabarru pada PT Asuransi BRIngin Life Syariah, Ainun Najiebah, 102046225363 (Jakarta, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh saudari Ainun yaitu membahas tentang konsep ekonomi islam terhadap dana tabarru’, serta mekanisme pengelolaan dana tabarru’ pada PT Asuransi BRIngin Life 3. Konsep Dana Tabarru Operasional dan Aplikasinya pada Asuransi syariah (Tinjauan terhadap Praktek Takaful Keluarga) (Jakarta, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2003). Penelitian ini membahas tentang konsep serta pengelolaan dana tabarru’ dan bagaimana operasional dana tabarru’ pada Asuransi Takaful Keluarga. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan mengenai metode alokasi surplus dana tabarru’ pada asuransi syariah general umum yaitu di PT Asuransi Bumiputera Muda 1967.
Penulis akan membahas tentang
metode perhitungan yang dilakukan dalam alokasi surplus dana tabarru’, ketentuan dalam pembagian surplus dana tabarru’ dan praktik yang dilakukan dalam alokasi surplus dana tabarru’.
12
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 1. Kerangka Teori Pada perusahaan asuransi syariah dana premi yang masuk merupakan dana peserta setelah dikurangi fee (ujrah) perusahaan atas jasa pengelolaan dana premi. Ketika terjadi klaim, perusahaan tidak lagi mengeluarkan dana apapun yang berasal dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana tabungan peserta (tabarru’)10 Dari dana tabarru’ pada asuransi kerugian apabila terjadi surplus dana tabarru’ dibagikan baik kepada peserta maupun ke perusahaan pada setiap periodenya dengan besaran prosentase (nisbah) yang telah disepakati perusahaan dan nasabah diawal perjanjian. Penetapan besaran pembagian surplus dana tabarru’ tergantung kepada secara kolektif, regulator atau kebijakan manajemen.11 a. Seluruh surplus sebagai cadangan dana tabarru’ b. Sebagian sebagai cadangan dana tabarru’ dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta c. Sebagian sebagai cadangan dana tabarru’, sebagian di distribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas pengelola. 10
Muhammad Amin Suma, Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional; teori, system, aplikasi dan pemasaran, (Ciputat: Kholam Pusdishing, 2006), hal. 68. 11
PSAK No 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi syariah
13
Landasan teori dari penelitian ini adalah metode alokasi surplus dana tabarru’ yang meliputi metode perhitungan yang dilakukan, ketentuan pembagian serta praktek yang dilakukan dalam alokasi surplus dana tabarru’? 2. Kerangka Konsep Aliran Dana pada Asuransi Kerugian Syariah Bagian Pendapatan Operator (perusahaan)
Deposit o Ujrah
Kontribusi premi
Investasi
Hasil Investasi
Reksa dana
Dana Tabarru
Beban Tabarr u
Cadangan Dana Tabarru
Surplus Tabarru
Bagian Peserta
Pada perusahaan asuransi syariah dana premi yang diterima oleh perusahaan asuransi syariah akan dipisah ke dana pengelola (ujrah) dan dana tabarru’. Dana pengelola (ujrah) itu digunakan untuk biaya akuisisi (biaya agen, diskon, bomus, hadiah, dan kain-lain), biaya operasional (biaya administrasi, biaya pemasaran, dan lain-lain). Ujrah reasuransi (ujrah R/A) dan margin ujrah. Sedangkan dana tabarru’ digunakan untuk membayar klaim,
14
membayar R/A, dan lain-lain, dari dana tabarru tersebut, perusahaan akan mendapatkan surplus tabarru’ yang dialokasikan untuk perusahaan, cadangan dana tabarru’ dan peserta asuransi syariah.
F. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriftif, yaitu metode penelitian yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal yang seperti apa adanya, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang situasisituasi dilapangan apa adanya. 2. Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 yang berlokasi di Jl. Wolter Mongonsidi No. 63 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, penulis beralasan memilih PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah karena perusahaan ini salah satu perusahaan yang mengalami perkembangan keuangan yang baik dan dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan. 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif
karena data-data yang
15
diperoleh dalam bentuk angka pada sebuah laporan keuangan perusahaan asuransi syariah. Kualitatif
karena data-data yang diperoleh berdasarkan
buku-buku, majalah, koran, kajian pustaka terdahulu, serta artikel yang dikumpulkan penulis dan berhubungan dengan permasalahan dalam pembahasan skripsi ini. 4. Jenis data dan sumber data Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu: a. Sumber data primer Data yang diperoleh langsung dari Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 b. Sumber data sekunder Merupakan sumber dari buku-buku, majalah, website, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 4. Tekhnik pengumpulan data Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan penelitian sebagai berikut: a. Penelitian kepustakaan (library research) Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diambil dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah dan internet yang mendukung serta berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini
16
b.
Penelitian lapangan (field research) Yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung ke tempat objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan melalui dua cara, yaitu : 1) Observasi, yaitu dengan observasi ke Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 untuk mendapatkan data yang valid bagi penelitian ini. 2) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak yang terlibat dengan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Teknik analisa data Data-data yang telah terkumpul, kemudian diklasifikasikan menjadi dua yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data-data kualitatif berupa kata-kata atau simbol, untuk selanjutnya dilakukan content analysis (riset dokumen), karena pengumpulan data dan informasi akan dilakukan melalui pengurusan arsip dan dokumen. Setelah semua data terkumpul dan telah dilakukan content analysis, maka penulis melanjutkan tahap analisis dengan menggunakan metode deskriftif analysis. Pada tahap ini, data disimpulkan dan dianalisis sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini. Dalam menganalisis Alokasi surplus Dana Tabarru yang didapat perusahaan dengan metode perhitungan surplus dana tabarru’, data yang digunakan adalah laporan keuangan Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
17
selama tahun berakhir yaitu 2009-2010. 6. Teknik penulisan Adapun teknik penulisan dalam penulisan
skripsi
ini
adalah
menggunakan buku pedoman penulisan skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007.
G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini asalah sebagai berikut : BAB I
Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II
Landasan Teori, bab ini membahas tentang konsep asuransi syariah, pengertian asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah, prinsip dasar asuransi syariah, mekanisme operasional asuransi syariah. Konsep dana tabarru, pengertian dana tabarru, landasan hukum dana tabarru, mekanisme pengelolaan dana tabarru, tujuan dan manfaat dana tabarru’ Implementasi akad tabarru dan wakalah bil ujrah pada asuransi umum syariah, surplus dana tabarru dan mekanisme pendistribusiannya
BAB III Gambaran Umum Unit Syariah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 bab ini memebahas tentang sekilas profil PT Asuransi
18
Umum Bumipuetra Muda 1967 produk yang dihasilkan, serta kinerja PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 BAB IV Hasil Penelitian, Bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam alokasi surplus dana tabarru’ oleh perusahaan asuransi syariah, ketentuan pembagian dalam alokasi surplus dana tabarru serta praktik yang dilakukannya. BAB V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.
BAB II LANDASAN TEORI
A. Konsep Asuransi Syariah 1. Pengertian Asuransi Syariah Dalam literatur arab (fikih islam), asuransi dikenal dengan sebutan “altakaful” dan al-tadhamun. Secara literal, al-takaful artinya “pertanggungan yang berbalasan,” atau hal “saling menanggung”, sedangkan at-tadhamun secara harfiah berarti “solidaritas” atau hal saling menanggung hak/kewajiban yang berbalasan. Sebutan lain bagi asuransi/takaful ialah at-ta’min. Kata ini terambil dari akar kata amina, artinya aman, tenang dan tentram. Maksud kata aman disini ialah ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut/was-was. Asuransi itu dinamakan at-ta’min disebabkan pemegang polis sedikit banyak telah merasa aman begitu ia mengikatkan dirinya sebagai anggota/nasabah sebuah asuransi. Dengan menjadi anggota asuransi, paling tidak secara teoritis yang bersangkutan merasa terhindar atau paling sedikit terkurangi rasa cemas akan menanggung beban berat manakala terjadi sesuatu terhadap diri dan atau harta bendanya.1 Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap ta‟awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapih antara sejumlah besar 1
Muhammad Amin Suma, Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional; teori, system, aplikasi dan pemasaran (Ciputat: Kholam Pusdishing, 2006), hal. 40.
19
20
manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut, dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah.2 Ahli fiqh kontemporer Wahhab Az-Zuhaili mendefinisikan asuransi dalam dua bentuk yaitu At-Ta’min At-Tawuni (asuransi tolong menolong) dan At-Ta’min biqist sabit (asuransi dengan pembagian tetap). Sedangkan Mustafa Ahnad Az-Zarqa memaknai asuransi sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem Ta’awun dan Tadhamun yang bertujuan untuk menutupi
kerugian
peristiwa-peristiwa
atau
musibah-musibah
oleh
sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka. Sedangkan di Indonesia asuransi syariah lebih dikenal dengan istilah Takaful yang berarti menjamin atau saling menanggung.Asuransi syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X?2001, adalah:
2
Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan System Operasional. (Jakarta: MUI,2006), hal. 29.
21
Asuransi syariah (Ta’min, Takaful, Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dengan akad takaffuli dan dana tabarru‟ tersebut menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lainnya. 3 Pengertian ini berbeda dengan asuransi menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1992, yaitu: Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Menurut Juhaya S. Praja, pengertian asuransi syariah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko lainnya. Saling pikul risiko itu dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (tabarru’) yang ditujukan untuk 3
Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/IX/2001Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
22
menanggung risiko tersebut.4 Suhrawardi K. Lubis mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah pertanggungan yang berbentuk tolong menolong atau disebut juga dengan perbuatan kafalah, yaitu perbuatan saling menolong dalam menghadapi sesuatu risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya.5 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah merupakan penjaminan diantara para peserta asuransi dalam menghadapi risiko didasarkan atas tabarru’ melalui perjanjian yang sesuai dengan syariah. 2. Landasan Hukum Asuransi Syariah Seperti telah diketahui bersama, asuransi syariah belum memiliki fondasi hukum yang kuat, karena hanya diatur oleh regulasi dalam bentuk keputusan mentri keuangan (KMK).Hal ini turut mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi syariah yang masih terpaku dan tunduk pada pelaturan (hukum positif).6 Kerangka acuan asuransi syariah dalam operasionalnya antara lain: a. Fatwa
DSN-MUI
No.
21/DSN-MUI/IX/2001
tentang
Pedoman
Pelaksanaan Operasional Asuransi Syariah. b. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
4
Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal.99.
5
Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 82.
6
Abdul Ghoni dan Erny Arianty, Akuntansi Asuransi Syariah, Antara Teori dan Praktek (Jakarta: Insco Consulting, 2007), hal. 13.
23
c. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. d. Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/IV/2006 tentang Akad Tabarru Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. e. Pelaturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. f. Keputusan
Mentri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. g. Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. h. Keputusan
Direktur
Jendral
Lembaga
Keuangan
Nomor
Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Sistem Syariah.7 Peraturan-peraturan tersebut yang selama ini menjadi acuan perusahaan asuransi syariah dalam menjalankan operasionalnya.Selain itu, landasan hukum normatif yang menjadi acuan perusahaan asuransi syariah dalam menjalankan usahanya secara syariah yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul.
7
Gemala Dewi, SH.,LL.M. Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006).,cet.3 hal. 142-143.
24
Dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam, yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum.8 a. Al-Qur‟an Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur‟an, tak terdapat satu ayatpun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah “al-ta’min” ataupun “al-takaful”. Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Diantara ayat-ayat Al-Qur‟an tersebut antara lain: 1) Perintah Allah untuk mempersiapkan hari esok Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Hasyr : 18) 2) Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerja sama 8
AM. Hasan Ali, MA, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Teori Analisis Historis Teoritis dan Praktik(Jakarta: Kencana, 2004), hal. 104.
25
Artinya:
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Baqarah: 185)
3) Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah Artinya: yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS. Al-Quraisy: 4) b. Sunnah Rasul
ه فِي َ ْم انمُ ْؤمِنِي ُ ه ان ُنعْبَان به بشير قال قال رسٌل اهلل صم اهلل عهيو ًسهم مَ َث ْ َع تراحميم ًتٌادىم ًتٌادىم ًتعاطفيم مثم انجسد اذا استكي منو عضٌتداعي نو ) (رًاه انمسهم. سائر انجسد بانحمي ًانسحر Artinya: “Dari Nu’man bin basyir ra, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang diantara mereka adalah seumpama satu tubuh bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak tidur atau ketika demam.” (HR. Muslim) Hadits itu menggambarkan tentang adanya saling tolong menolong dalam masyarakat islam. Dimana digambarkan keadaannya seperti satu tubuh; jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Minimal dengan menjenguknya, atau bahkan memberikan bantuan.Dan terkadang bantuan yang diterima jumlahnya melebihi „biaya‟ yang dikeluarkan untuk pengobatan.Sehingga terjadilah „surplus‟, yang
26
minimal dapat mengurangi „beban‟ penderitaan orang yang terkena musibah.Hadits ini menjadi dasar filosofi tegaknya sistem asuransi syariah. 3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah Asuransi syariah harus dibangun diatas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta’awanu’ ala al birr wa al-taqwa (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa) dan al-ta’min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko.Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukatan pembayaran premi dengan uang pertanggungan.9 Prinsip-prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah ialah sebagai berikut : a. Prinsip ikhtiar dan berserah diri; Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, karena itu menjadi kekuasaannya pula untuk memberikan atau mengambil sesuatunya kepada/dari hamba-hambanya yang ia kehendaki. Manusia
memiliki
kewajiban
untuk
berusaha
(ikhtiar)
sesuai
dengankesanggupannya, tetapi pada saat yang bersamaan manusia juga
9
Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia,
hal. 146.
27
harus berserah diri (tawakkal) hanya kepada Allah.10 b. Prinsip tolong-menolong (ta’awun) Prinsip paling utama dalam melaksanakan kegiatan harus didasari dengan semangat tolong-menolong antara anggota.Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah / kerugian. c. Prinsip bertanggung jawab Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain, dan harus melaksanakan kewajiban dibalik menerima yang menjadi hak-haknya. 11 d. Prinsip kerja sama Prinsip kerja sama atau saling membantu, yang berarti diantara peserta asuransi syariah yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Sebagaimana hadits Nabi yang yang membicarakan perkara seperti ini yang artinya : “Sesiapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya” (H.R. Bukhari, Muslim dan Abu Daud).
10
Muhammad Amin Suma, Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional; teori, system, aplikasi dan pemasaran (Ciputat: Kholam Pusdishing, 2006), hal.58. 11
Muhammad Amin Suma, Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional; teori, system, aplikasi dan pemasaran, hal. 59.
28
e. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan Para peserta asuransi syariah setuju untuk saling melindungi dari musibah, kesusahan, bencana, dan sebagainya. Terutama melalui penghimpunan dana tabarru‟ melalui perusahaan yang diberi kepercayaan untuk itu. Asas saling melindungi ini dijunjung tinggi dalam ajaran islam, sebagaimana dapat dipahami dari ayat al-Qur‟an Q.S Al-Baqarah ayat 279 Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.(Q.S Al-Baqarah : 279)
B. Konsep Dana Tabarru’ 1. Pengertian Dana Tabarru’ Dana tabarru’ terdiri dari kata dana dan tabarru‟. Dalam kamus bahasa Indonesia kata dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan tabarra‟ berasal dari kata tabarra’a-yatabarro’u-tabarrau’an, artinya sumbangan hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut mutabarri’ “dermawan”. Tabarru’ merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.
29
Tabarru’ dalam arti luas adalah mengerahkan segala daya dan upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain baik langsung atau dimasa yang akan datang tanpa mengharapkan kompensasi dengan tujuan semata-mata untuk kebaikan dan perbuatan amal shaleh.12 Jumhur ulama mendefinisikan tabarru’ dengan akad yang mengakibatkan pemilik harta, tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Niat tabarru’ (dana kebajikan) dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara‟ dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah SWT.13 Menurut jumhur ulama, menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia, oleh sebab itu islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudara yang memerlukan. Sedangkan dalam konteks akad dalam asuransi syariah, tabarru’ memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantaranya mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening danatabarru’ yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. 12
http://bataviase.co.id/node/330210 Diakses pada tanggal 29 Desember 2010
13
http://www.syakirsula.com/index. Diakses pada tanggal 29 Desember 2010
30
2. Landasan Hukum Penggunaan Dana Tabarru’ Didalam Al-Qur‟an kata tabarru‟ tidak ditemukan. Akan tetapi, tabarru’ dalam arti dana kebajikan dari kata (Al-Birr)14 dapat ditemukan dalam Al-Qur‟an:
Artinya:“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitabkitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 177). Dana tabarru‟ ini merupakan realisasi perintah Al-Qur‟an
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS: Al-Maidah: 2)
14
Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan System Operasional (Jakarta: MUI, 2006), hal. 35-36.
31
3. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru’ Asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dasar didirikan asuransi syariah adalah penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Pengelolaan dana dalam istilah asuransi adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurusi dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya. Kelembaga-lembaga keuangan lain untuk persediaan pembayaran ganti rugi pertanggungan. Perusahaan
asuransi
syariah
sangat
memperhatikan
masalah
pengelolaan dana, karena hal ini merupakan hal yang penting dalam memulai dan mengembangkan sebuah perusahaan. Cara yang ditempuh dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariah islam yaitu dengan cara menghilangkan
sama
sekali
kemungkinan
terjadi
unsur
gharar
(ketidakpastian), maisir (untung-untungan), dan riba. Dana yang dibutuhkan perusahaan bersumber dari: a. Dana pemegang saham yaitu dana yang disiapkan oleh para pemegang saham sebagai modal setor bagi perusahaan, baik pada tahap awal berdiri perusahaan maupun penambahan setelah perusahaan berjalan, beserta hasil investasi atas dana tersebut.
32
b. Dana dari peserta asuransi yaitu berupa premi. Dalam melaksanakan perjanjian antara perusahaan dengan peserta harus dilandasi dengan akad. Adapun akad yang melandasi asuransi syariah adalah akad tijarah dan akad tabarru’. Akad tijarah merupakan semua bentuk
akad
yang
dilakukan
untuk
tujuan
komersial
misalnya
mudharabah, wadiah dan wakalah. Sedangkan akad tabarru’ merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong tidak untuk komersial. Dana tabarru’ bisa diinvestasikan sepanjang tidak menghalangi pembayaran klaim. Jika hasil investasi diterima maka hasil (returnnya) tidak dibenarkan dialihfungsikan ke dana lain. Hasilnya harus semata-mata dimanfaatkan untuk dana tabarru’ untuk memperbesar kemampuan dalam membantu sesama pemegang polis. Dana tabarru’ ini harus dikelola sendiri terpisah dari dana tijarah. Dalam hal ini perusahaan sebagai pengelola harus membuat laporan periodik atas dana tabarru’ ini. Setiap periode dana tabarru’ ini akan menghasilkan apakah surplus atau defisit tabarru’. Surplus artinya total dana yang terkumpul lebih besar dari total klaim dan biaya-biaya untuk mengelola dana ini dalam satu periode. Sebaliknya kalau defisit artinya total klaim dan biaya lebih besar dari dana tabarru’ yang masuk.15 Sebagaimana diatur dalam PMK No. 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi
15
http://bataviase.co.id/node/330210 Diakses pada tanggal 29 Desember 2010
33
dengan prinsip syariah.maka Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) adalah sebagai berikut :16 a)
Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana tabarru’ dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
b)
Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban dana tabarru’
c)
Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana tabarru‟ dan dana investasi peserta. Kekayaan dan kewajiban dana tabarru’ merupakan kekayaan dan
kewajiban dana peserta secara kolektif, untuk itu perusahaan wajib menggunakan dana tabarru‟ hanya untuk : a)
Pembayaran santunan kepada peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak.
b)
Pembayaran reasuransi
c)
Pembayaran kembali Qardh ke perusahaan, dan
d)
Pengembalian dana tabarru’ akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan . Dalam pengelolaan dana / investasi, baik dana tabarru‟ maupun
16
Peraturan Mentri Keuangan nomor 18/PMK.010/2010, Tentang Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, pasal 3.
34
saving dapat digunakan akad wakalah bil ujrah atau mudharabah. Dengan akad wakalah bil ujrah perusahaan asuransi syariah sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi selain berupa fee atau ujrah karena akad yang digunakan adalah akad wakalah, fee yang didapat juga harus ditetapkan dalam jumlah yang sewajarnya atau tidak berlebihan dan telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari peserta. Dalam praktiknya kedudukan perusahaan asuransi syariah dalam transaksi asuransi kerugian adalah sebagai (mudhorib), pemegang amanah. Sedangkan peserta sebagai (shahibul mal). Mudhorib berkewajiban untuk membayarkan klaim, apabila ada salah satu dari peserta mengalami musibah, juga berkewajiban menjaga dan menjalankan amanah yang diembannya secara adil, transparan dan propesional dalam mengelola dana peserta yang terkumpul pada kumpulan dana tabarru’mudhorib diawasi secara tekhnis dan operasional oleh komisaris dan secara syar‟i diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam pengelolaan dana setiap premi yang akan diterima akan dimasukan kedalam rekening tabarru’ yaitu rekening yang akan diniatkan derma/tabarru‟ dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah/harta benda peserta itu sendiri.Kemudian diinvestasikan kedalam lembaga keuangan yang dibenarkan secara syar‟i dan premi asuransi akan dikelompokan kedalam “kumpulan dana peserta” untuk syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi “beban asuransi” (klaim, premi
35
asuransi). Bila terdapat keuntungan dibagikan menurut prinsip mudharabah bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.17 Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah islam. Keuntungan bagi hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip al-mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta.18 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam praktik asuransi paling tidak ada dua akad yang membentuknya, yaitu akad tabarru’ dan akad mudharabah. Akad tabarru’ terkumpul dalam rekening dana sosial yang tujuan utamanya digunakan untuk saling menanggung peserta asuransi yang mengalami musibah kerugian, sedangkan akad mudharabah terwujud tatkala dana yang terkumpul dalam perusahaan asuransi itu di investasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (profit). Asuransi kerugian yang tidak mengandung unsur tabungan (saving) terjadi akad mudharabah antara peserta dan perusahaan (pengelola). Landasan yang
17
Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, hal. 140-141. 18
Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, Amanah Bagi Bangsa: Kosep Sistem Ekonomi Syariah (tt.,MES,tth). hal. 116-118.
36
awal dari akad mudharabah ini adalah profit and loss sharing, maka jika dalam investasinyamendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan porsi (nisbah) yang disepakati. Sebaliknya, jikainvestasinya mengalami kerugian (loss atau negative return) maka kerugian tersebut dipikul bersama antara peserta asuransi dan perusahaan.19 Dengan demikian peserta dan perusahaan tidak ada yang terdzalimi, karena konsep dari asuransi syariah adalah tolong-menolong, saling melindungi
dan
saling
bantu-membantu.
Bentuk
tolong-menolong
dimasukkan kedalam dana tabarru’. Apabila salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta yang lain ikut menanggung risiko, dimana kliamnya dibayarkan dari akumulasi dana tabarru’ yang terkumpul. 4. Tujuan dan Manfaat Dana Tabarru’ Dalam tabarru’ orang menolong/memberi tidak bermaksud untuk mengharapkan penggantian dari apa yang ia berikan. Tetapi dari tabarru’ ini, para pesertanya mempunyai tujuan dan manfaat bagi peserta lainnya, yaitu: a. Untuk membayar klaim apabila terjadi musibah pada peserta lain b. Untuk menghindari sikap mementingkan diri sendiri pada peserta asuransi c. Saling tolong-menolong antara peserta yang tertimpa musibah d. Mempererat tali silatrurahim antara peserta yang tertimpa musibah e. Menumbuhkan rasa bertanggung jawab sesama, dengan memberikan sebagian kecil uang yang diniatkan untuk peserta lain apabila terjadi 19
AM. Hasan Ali, MA, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Teori Analisis Historis Teoritis dan Praktik(Jakarta: Kencana, 2004), hal. 141.
37
klaim. Hal ini menghindari perasaan mementingkan diri sendiri f. Saling bantu membantu antara peserta yang tertimpa musibah. Sedangkan bagi perusahaan, dana tabarru’ ini mempunyai tujuan dan manfaat sendiri, yaitu: a. Mengelola kembali dana tabarru’ dengan menginvestasikan pada lembaga keuangan syariah b. Dapat digunakan untuk membentuk dana bersama yang digunakannya sebagai dana santunan bagi peserta lainnya. Dana bersama merupakan dana kumpulan peserta asuransi yang digunakan untuk mengcover kerugian yang diderita nasabah ketika mengalami musibah atau bencana. Setiap peserta memiliki hak yang sama dalam menerima ganti rugi yang sesuai dengan proporsinya yang telah ditentukan diawal. Muhammad Fadzli Yusuf, direktur Syarikat Takaful Malaysia berkata dalam bukunya “Takaful Asuransi Islam” menjelaskan tentang manfaat dan batasan penggunaan dana tabarru‟ sebagai berikut: Tabarru’ mempunyai pengertian luas.Dana tabarru’ boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah.Tetapi dibawah bisnis takaful karena telah melalui akad khusus, maka penggunaan tabarru’ harus khusus pula yaitu hanya sebatas pada kemanfaatan peserta takaful saja. Dengan kata lain bahwa kumpulan dana tabarru’ hanya digunakan untuk kepentingan peserta takaful yang mendapat musibah. Apabila dana tabarru’ tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti melanggar syarat akad.20
20
Muhammad Fadzli Yusuf, Takaful Sistem Asuransi Islam (Kuala Lumpur: Tinggi Press SDN.BHD, 1996), hal. 2.
38
C. Implementasi Akad Tabarru’ dan Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Umum Syariah Perusahaan
asuransi
kerugian
(umum)
adalah
perusahaan
yang
memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketuga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.21Dalam polis asuransi dan perjanjian reasuransi dengan prinsip syariah wajib mengandung akad tabarru’ dan akad tijarah.22 Akad yang menjadi fokus utama dalam business process Asuransi Umum Syariah adalah akad tabarru‟ dan akad wakalah bil ujrah. Adapun mengenai akad mudharabah, mudharabah musyarakah merupakan akad yang diimplementasikan dalam kegiatan investasi saja. Lain halnya dengan perusahaan asuransi jiwa yang memang dalam produk asuransinya ada yang mengandung unsur saving dan ada yang tidak. 1. Akad Tabarru’ pada Asuransi Umum Syariah Premi tabarru‟, yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong-menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal
21
Undang-Undang No. 2 tahun 1992, tentang perasuransian, Pasal 1 Ayat (5)
22
Peraturan Mentri Keuangan nomor 18/PMK.010/2010, Tentang Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, pasal 7.
39
dunia sebelum masa asuransi berakhir.23 Niat tabarru’ (dana kebajikan/hibah) dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam konteks akad pada asuransi syariah, tabarru’ bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara peserta asuransi jika ada yang mendapat musibah, dan dana tersebut ditempatkan secara terpisah pada rekening sekaligus pencatatannya dari dana pengelola (perusahaan asuransi syariah). Jadi dana tabarru’ merupakan dana kolektif diantara peserta yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan peserta saja seperti klaim, cadangan tabarru’ dan reasuransi syariah. Dana tabarru‟ ini dapat diinvestasikan oleh perusahaan sebagai pihak pengelola, dan jika terdapat surplus dari investasi dana tabarru’ itu akan dimasukkan kedalam rekening dana tabarru‟ peserta dan pihak pengelola mendapat upah/bagi hasil sesuai dengan akad yang disepakati (wakalah bil ujrah, mudharabah, atau mudharabah musytarakah).24 Selain itu juga terdapat surplus underwriting dari dana tabarru’ penetapan besaran pembagiannya tergantung kepada peserta kolektif, regulator atau kebijakan manajemen. 2. Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Umum Syariah 23
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangn Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), cet. 1
hal.277. 24
Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
40
Wakalah bil ujrah yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujrah (fee). Dalam kontrak peserta menyetujui kontribusinya dijadikan tabarru‟ dan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dalam bentuk hibah. Tercantum pula persetujuan kontribusi yang dimasukkan dapat di investasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah, persetujuan pembayaran kalim/manfaat asuransi, provisi dan cadangan sesuai dengan pedoman dan kebijakan otoritas.25 Akad wakalah bil ujrah terjadi antara peserta dan perusahaan asuransi syariah melalui polis asuransi dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya berupa premi yang disetor dan perusahan berhak untuk menerima fee (ujrah) atas jasa pengelolaan tersebut dan apabila terdapat surplus dalam pengelolaan maka surplus akan dibagikan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Dalam konteks asuaransi syariah akad wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan atau melakukan kegiatan lain seperti, administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi, dimana perusahaan mendapatkan imbalan dalam bentuk ujrah/fee karena jasanya tersebut.26
25
Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangn Syariah, hal. 276.
26
Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
41
Setiap peserta memberikan amanah kepada perusahaan untuk mengelola dananya berupa premi yang disetor secara syariah dan memberikan perlindungan terhadap dirinya apabila mengalami musibah yang diperjanjikan dengan memberikan fee kepada perusahaan. Dalam akad wakalah perusahaan merupakan wakil dari peserta berdasarkan amanah yang telah diberikan olehnya untuk mengelola premi sesuai ketentuan syariah, akad wakalah bil ujrah ini sekurang-kurangnya harus menyebutkan mengenai hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali mendapat izin dari peserta dan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul melalui investasi yang sesuai dengan syariah Premi/kontribusi yang dibayar peserta asuransi tidak serta merta menjadi pendapatan perusahaan asuransi tetapi milik peserta secara kolektif setelah dikurangi fee pengelolaan untuk perusahaan asuransi, premi tersebut diakumulasikan untuk membagi risiko yang timbul diantara peserta asuransi. Pada model wakalah ini, kontribusi yang dibayarkan peserta dipecah menjadi dua komponen yaitu pertama adalah upah wakalah yaitu upah bagi operator pengelola, upah wakalah ini menjadi dana pemegang saham / dana operator perusahaan yang biasanya digunakan untuk biaya akuisisi, biaya operasional dan sebagainya. Sedangkan komponen yang kedua adalah dana yang dikenal sebagai dana tabarru’ yang mencakup biaya-biaya seperti underwriting, cadangan, reasuransi, klaim dan sebagainya. Agar tidak diam
42
percuma dana tabarru‟ tersebut diinvestasikan dan hasil investasinya akan dibagikan antara pengelola dan peserta. Jika terdapat defisit pada dana tabarru‟ maka perusahaan memberikan pinjaman dari dana pengelola dengan akad qardh. Dalam hal ini, akad wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) sehingga perusahaan sebagai wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya kecuali karena kecorobohannya atau wanprestasi.27
D. Surplus Underwriting Dana Tabarru’ dan Mekanisme Pendistribusiannya Dalam kamus asuransi surplus adalah jumlah dimana mana aktiva melebihi pasiva.28Dan dana tabarru’ adalah sebagian dana yang disisihkan dari premi asuransi dengan memperhatikan faktor-faktor risiko dari calon peserta asuransi, dimana tabarru‟ tersebut digunakan untuk menolong sesama peserta yang terkena musibah. Sedangkan surplus dana tabarru’ itu sendiri adalah hasil pengurangan dari dana peserta tabarru’ dikurangi dengan total jumlah klaim yang terjadi (beban tabarru‟) apabila hasil dari pengurangan tersebut positif, maka perusahaan akan mengalami surplus, dan apabila hasil dari pengurangan surplus tersebut negatif, maka perusahaan akan mengalami defisit. Menurut asuransi kerugian underwriting adalah proses seleksi untuk menetapkan jenis penawaran risiko yang harus diterima, bila diakseptasi, rate, 27
Wanprestasi adalah tidak melakukan apa yang tertulis didalam kontrak (melanggar kontrak)
28
Ali. A. Hasyim, dkk.,Kamus Asuransi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002) hal. 309.
43
syarat dan kondisinya harus dapat ditentukan. Underwriting menjalankan proses penyelesaian dan mengelompokan berbagai risiko yang akan ditanggung, yang bertujuan memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperhitungkan akan menghasilkan laba.29 Agar bisa mendapatkan keuntungan, perusahaan harus mengadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap semua risiko yang hendak diasuransikan, keuntungan yang diperoleh dengan dijalankannya proses underwriting, jadi dengan pemilihan risiko-risiko itu, kita mengharapkan berapa keuntungan yang diinginkan untuk perusahaan asuransi tersebut.30 Pada asuransi konvensional sebagaimana lazimnya semua industri asuransi, keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi, dalam satu tahun (untuk asuransi kerugian) adalah keuntungan perusahaan. Dan menjadi milik perusahaan yang kelak dalam RUPS akhir tahun dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan sebagai penyertaan modal. Dalam asuransi jiwa, keuntungan yang sebagian besar diperoleh dari hasil investasi, baik itu investasi melalui deposito bank, maupun instrument investasi lainnya, termasuk direct invesment, semuanya menjadi keuntungan perusahaan dan dibagikan kepada pemegang saham secara proporsinal pada
29
Abdullah Amrin, Strategi Pemasaran Asuransi Syariah (Jakarta: PT Grafindo, 2007), .hal. 103 30
Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2005), hal. 117
44
akhir tahun atau dikembalikan lagi ke perusahaan dalam bentuk penyertaan modal. Profit (laba) pada asuransi syariah untuk asuransi kerugian, yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan sebagaimana mekanisme yang ada pada asuransi konvensinal. Tetapi, dilakukan bagi hasil (al-mudharabah) antara perusahaan dengan peserta sebagaimana yang telah diperjanjikan atau menjadi akad diawal ketika baru masuk asuransi syariah. Besarnya bagi hasil sangat tergantung kondisi perusahaan semakin sehat dan besar profit yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula porsi bagi hasil yang dibagikan kepada peserta. Skim bagi hasil (50:50, 60:40, 70:30, 80:20, atau 90:10) biasanya dievaluasi setiap periode tertentu misalnya 2 atau 3 tahun sekali manakala perusahaan mengalami perubahan yang cukup signifikan (untung / rugi).31 Dalam sistem operasional yang berlandaskan syariah, perusahaan asuransi syariah melakukan kerja sama dengan peserta berdasarkan prinsip almudharabah, yaitu membagi hasil keuntungan operasional kepada seluruh peserta yang tidak mengajukan klaim atau membatalkan polis. Dengan mekanisme pengelolaan dana yang sesuai dengan syariah, dana peserta yang ada diinvestasikan. Hasil investasi dimasukkan kedalam total kumpulan dana
31
Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan system Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 319
45
peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi). Surplus dana kumpulan peserta dibagikan sesuai dengan sistem bagi hasil (al-mudharabah). Dan mekanisme pendistribusian surplus underwriting ini sesuai dengan fatwa DSN No. 53 / DSN-MUI/ III / 2006 tentang akad tabarru’ pada asuransi dan reasuransi syariah. Dalam hal dana tabarru’ jika terjadi surplus disimpan sebagai cadangan tabarru’ dan sebagian lainnya disistribusikan kepada peserta dan perusahaan sebagai pengelola, pilihan tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta asuransi.
BAB III GAMBARAN UMUM UNIT SYARIAH PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967
A. Sejarah Singkat Perusahaan1 PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H.I.K. Suprakto dan Mohamad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Pebruari 1970. Kemudian memperoleh ijin operasi dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia No. KEP. 350/ DJM / 111.3/ 7 / 1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986. PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, selanjutnya disebut BUMIDA Bumiputera menuju cita-cita menjadi "The Big Ten" perusahaan asuransi umum, menguasai pasar retail di Indonesia, dan menjadi perusahaan yang berkualitas, dipercaya dan menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 30
1
PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Laporan Tahunan 2009 (Annual Report),
2009.
46
47
April 2004 memutuskan untuk menambah dan meningkatkan Modal Statutair menjadi Rp. 100 M. Pada tanggal 23 Maret 2007, AJB Bumiputera 1912 menambah Modal Setor sebesar Rp. 30 M. Dengan demikian, modal setor Bumida yang sebelumnya hanya Rp. 70 M, saat ini telah genap mencapai Rp. 100 M. Hal ini berarti Bumida telah memenuhi regulasi pemerintah yang tertuang melalui PP No. 63 tahun 1999 yang mewajibkan setiap perusahaan asuransi memiliki modal setor minimal Rp. 100 M. Dengan modal setor yang telah mencapai Rp. 100 M, tentunya makin menambah keyakinan manajemen bahwa cita-cita perseroan menjadi "THE BIG TEN" dapat segera terwujud. Selanjutnya pada 19 Februari 2004, sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-075/KM.6/2004, perusahaan memperoleh izin membuka Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda (disingkat Bumida Syariah), yang secara resmi beroperasi sejak bulan April 2004. BUMIDA Bumiputera
1912,
SYARIAH yang
merupakan
secara
khusus
bagian
kelompok
bergerak
di
bisnis
bidang
AJB
asuransi
umum/kerugian syariah. Dan induknya sendiri merupakan perusahaan yang mempelopori industri asuransi di Indonesia
48
B. Visi, Misi, Falsafah Dasar, Nilai Dasar dan Budaya Perusahaan2 VISI Tumbuh dan Berkembang Menjadi Perusahaan yang Lebih Sehat dan 10 Besar Asuransi Umum. MISI Mewujudkan Organisasi yang Prima, Bisnis yang Berkualitas, dan Sinergi yang Terpadu dengan Bumiputera Group. Falsafah Dasar 1. Idealisme BUMIDA Bumiputera senantiasa memelihara semangat dan kejuangan
bangsa
dalam
upaya
meningkatkan
nilai–nilai
kemartabatan
dan
kesejahteraan bangsa melalui asuransi. 2. Kebersamaan BUMIDA Bumiputera senantiasa memelihara dan meningkatkan nilai-nilai nasionalisme
dan
kejuangan
dengan
semangat
kebersamaan
untuk
menghadapi era globalisasi melalui upaya sinergi dan optimalisasi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 3. Profesionalisme BUMIDA Bumiputera mampu mengelola bisnis asuransi umum secara professional,
2
2009.
memiliki
sumber
daya
manusia
yang
berwawasan,
PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Laporan Tahunan 2009 (Annual Report),
49
berpengetahuan luas dan ketrampilan tinggi yang senantiasa siap memberikan pelayanan prima bagi pelanggan. Nilai Dasar 1. Berkualitas Membangun SDM merupakan kunci pokok eksistensi dan kelanjutan perkembangan Perusahaan kedepan. Dengan SDM yang berkualitas; (Skill, Managerial, Knowledge dan sejahtera) perusahaan mampu menghadirkan kualitas produk dan kualitas layanan serta komitmen tinggi untuk menjaga integritas dan moralitas usaha kearah Good Corporate Governance. 2. Dipercaya Komitmen yang tinggi untuk membangun kualitas SDM, inovasi dan differensiasi produk, pelayanan yang optimal dan didukung teknologi informasi yang handal, maka diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas stake holder terhadap perusahaan. 3. Menguntungkan Kepercayaan dan loyalitas stake holder terhadap Perusahaan akan menghasilkan manfaat yang saling menguntungkan, bukan hanya dinikmati Share Holder, tetapi juga oleh pemegang polis, karyawan dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.
50
Budaya Perusahaan Berani Berubah dan Berbeda Ulet dan Pantang Menyerah Menghargai Nasabeh Kecil Inovatif dan Aktif Disiplin dan Taat Prosedur Amanah dan Tidak Ingkar Janji Kebanggaan dan Kebersamaan Orientasi pada Target dan Waktu Efektif dan Efisien
C. Struktur Organisasi Perusahaan3 Dewan Pengawas Syariah Sesuai surat rekomendasi Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia (DSNDMUI) tanggal 4 September 2003 melalui surat No U-167/DSN-MUI/IX/2003, susunan Dewan Pengawas Syariah Bumida Bumiputera Syariah adalah Ketua
: H. Endy M. Astiwara, MA,AAAI-J,FIIS,CPLIH
Anggota
: DR. KH. Surahman Hidayat, MA DR. KH. Ahzami Samiun Jazuli, MA
3
2009.
PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Laporan Tahunan 2009 (Annual Report),
51
Ilustrasi 3.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
52
Kantor Pusat Divisi syariah : Gedung B Lantai 4 Jl. Wolter Mongonsidi No. 43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp : 021-7234847, 7234849 Fax : 72800474, 7203800 Email :
[email protected] Website : http://www.bumida.co.id Kepala Divisi Syariah
: Fahmi Basyah, ST, AAI-K, AIIS
Kabag Keuangan & SDM Syariah
: Drs. Saiful Hadi
Kabag Pemasaran Syariah
: Drs. M. Nasyubun, AAAI-K, AIIS
D. Struktur Permodalan Kepemilikan perusahaan sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimiliki oleh AJB Bumiputera Muda 1912 sebesar 99,20% dan PT Eurasia Wisata 0,80% Struktur permodalan perusahaan telah dipenuhi, sesuai ketentuan modal setor minimum yang dipersyaratkan dalam UU No. 2 Tahun 1992, dari Rp 25M menjadi Rp 100M untuk Bumida Syariah, sejak awal tahun 2009 modal disetor yang dipisahkan dari modal induknya telah mencapai Rp 12,5M dan akan terus bertambah seiring dengan perkembangan bisnis serta ketentuan regulator
53
E. Produk-Produk PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 19674 1. Produk PaketKoe Syariah a. RumahKoe 1) Ketentuan RumahKoe Lux a) Bangunan bersifat permanen, dinding beton/tembok (tidak mudah terbakar atau atap genteng/asbes/seng) b) Bangunan hanya digunakan untuk tempat tinggal (tidak ada usaha lain) dengan kanan, kiri, belakang adalah rumah tinggal permanen (seperti poin 1) atau kanan, kiri, belakang bukan rumah tinggal dengan jarak 7,5 meter c) Untuk santunan sewa diberikan bila rumah tinggal tidak dapat dipergunakan sama sekali karena habis terbakar. d) Depan rumah terdapat jalan yang dilalui kendaraan roda empat/kendaraan pemadam kebakaran. e) Nilai santunan yang diberikan (poin 2-6) merupakan nilai maksimal yang diterima nasabah selama 1 tahun periode asuransi. f) Untuk bangunan tingkat, maka luas bangunan merupakan jumlah dari luas bangunan masing-masing lantai. g) Untuk penggantian kerugian yang disebabkan karena risiko banjir harus disertai dengan surat keterangan dari kelurahan setempat. 2) Yang Tidak dijamin RumahKoe a) Banguna yang tidak digunakan sebagai rumah tinggal. 4
http://www.bumida.co.id/index. php/main_ind/product, diakses pada tanggal 14 April 2011
54
b) Rumah yang berada di daerah/provinsi Maluku. c) Pemilik/pengguna rumah tinggal sudah memiliki polis kebakaran atas bangunan yang akan diasuransikan. b. MobilKoe 1) Pengecualian MobilKoe (yang tidak dijamin) a) Premi belum terbayar. b) Pemakaian untuk disewakan/komersil. c) Pencurian yang dilakukan oleh orang yang berada dalam pengawasan tertanggung (keluarga, sopir, orang yang bekerja pada tertanggung). d) Pengecualian-pengecualian yang tercantum dalam polis, kecuali yang ditegaskan kembali untuk dijamin dan tertera dalam klausa. e) Kerugian akibat risiko bencana alam, RSCC, TS (jika tidak mengambil manfaat perluasan). f) Mobil yang dipergunakan didaerah/provinsi Maluku. g) Pengemudi yang tidak memiliki SIM/Masa berlaku SIM telah habis. 2) Hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi suatu kecelakaan/kerugian a) Segera melaporkan kepada PT. Immediately reported to the PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terdekat selambat-lambatnya 3x24 jam kerja. b) Mengisi folmulir klaim. c) Melengkapi surat maupun dokumen pendukung klaim.
55
d) Foto copy: polis, kwitansi, STNK, dan SIM pengemudi saat terjadi kecelakaan. e) Klaim dianggap kadaluarsa jika selama 6 bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi dokumen persyaratan klaim. c. MotorKoe Produk paket motorkoe syariah adalah suatu produk dari asuransi kendaraan bermotor terdiri dari mobil dan sepeda motor. a) Ketentuan Max. berusia 8 tahun dan untuk perpanjangan dapat dilakukan 1 kali bila lebih dari 8 tahun (jadi maksimal usia kendaraan 9 tahun). b) Kendaraan tidak dipakai untuk objek/komersial. c) Harga sesuai harga pasar kendaraan roda dua. d) Kendaraan yang akan diasuransikan harus menyertakan bukti gesekan nomor rangka/mesin kendaraan. e) Kendaraan belum diasuransikan. f) Jaminan.santunan hanya berlaku jika kendaraan tersebut memiliki STNK yang sah dan masih berlaku saat mengendarai kendraan yang dijamin dalam polis. 2) Yang tidak dijamin dalam paket a) Pemakaian untuk komersil/disewakan. b) Motor gede. c) Kendaraan dipergunakan diwilayah Maluku. 3) Pengajuan klaim polis motorkoe
56
Hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi suatu kecelakaan/kerugian: a) Segera melaporkan kepada PT Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967 terdekat selambat-lambatnya 3x24 jam kerja. b) Mengisi folmulir klaim. c) Melengkapi surat maupun dokumen pendukung klaim. d. SehatKoe 1) Peserta Asuransi Sehatkoe a) Individu : Usia dewasa=18-55 tahun. b) K.0
: Pasangan suami istri tetapi belum memiliki anak.
c) K.1
: Pasangan suami istri dengan 1 anak.
d) K.2
: Pasangan suami istri dengan 2 anak.
e) K.3
: Pasangan suami istri dengan 3 anak.
2) Ketentuan Paket SehatKoe a) Pemberian manfaat sesuai kwitansi setinggi-tingginya sesuai dengan benefit. b) Pilihan peket pada satu keluarga tidak dapat berlainan (harus sama). c) Adanya masa tunggu 14 (empat belas ) hari untuk seluruh penyakit sejak berlakunya periode jaminan asuransi, kecuali akibat dari suatu kecelakaan berlaku mulai hari pertama. d) Usia: Anak=1 tahun-17 tahun (usia=18 tahun memakai premi individu). Dewasa=maksimum 55 tahun.
57
e) Single parent : punya anak 1=K.0, punya anak 2=K.1, punya anak 3=K.2 (maksimum). e. SiswaKoe 1) Ketentuan paket siswakoe a)
Perserta adalah anggota pendidikan dengan usia 3 s/d18 tahun dengan melampirkan kelas/jurusan/angkatan dan No. Induk Siswa.
b) Pemberian manfaat rawat inap sesuai denagn paket dan tidak melihat besar kecilnya perawatan per hari. c)
Manfaat rawat inap diberlakukan masa tunggu 7 hari untuk seluruh jenis penyakit sejak berlakunya periode jaminain asuransi, kecuali akibat dari suatu kecelakaan berlaku mulai hari pertama.
d) Santunan biaya pemakaman hanya berlaku bagi risiko meninggal dunia karena kecelakaan. e)
Folmulir klaim dapat ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan kwitansi pengobatan dapat berupa copy yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah untuk klaim sampai dengan Rp. 100.000,-.
f)
Batas waktu kelengkapan dokumen klaim 30 hari sejak tanggal kejadian.
f. MahasiswaKoe Produk
Mahasiswakoe
ini
adalah
untuk
menyesuaikan
kebutuhan
masyarakat khususnya pada tingkat Mahasiswa (diatas SMA atau sederajat). Nama program ini adalah Asuransi MahasiswaKoe, yang terbagi menjadi 5
58
paket yaitu paket biasa, paket standar, paket pintar, paket prestasi, dan paket juara. 1) Kemudahan program MahasiswaKoe Perhitungan premi sangat sederhana. 2) Sasaran pasar Pasar yang ingin dituju untuk program MahasiswaKoe adalah: a) Peserta pendidikan perguruan tinggi formal atau sekolah tinggi. b) Peserta pendidikan non formal (lembaga kursus) minimal berstatus mahasiswa atau umum. 3) Prosedur penutupan a) Setiap permintaan penutupan program MahasiswaKoe harus mengisi surat permintaan MahasiswaKoe yang mengatasnamakan peserta. b) SPPA dilampiri dengan data peserta yang meliputi: Nma peserta, Tanggal lahir, semester/jurusan/angkatan/No.Induk mahasiswa. c) Usia yang dapat dijamin dibatasi umur 18 tahun sampai dengan 65 tahun. 4) Polis peserta untuk setiap kampus/lembaga pendidikan Untuk satu lembaga pendidikan dibuat 1 (satu) polis. Apabila terdapat perbedaan periode pertanggungan antara kelas/tingkat pada lembaga tersebut, maka polis dapat dibuat lebih dari 1 (satu). Dengan catatan bahwa penerbitan polis lebih dari 1 (satu) nama lembaga yang sama
59
hanya diperkenankan untuk mengakomodir adanya perbedaan periode pertanggungan. 5) Besarnya penggantian dan santunan Ketentuan besarnya penggantian maupun santunan untuk: a) Besarnya penggantian meninggal dunia akibat kecelakaan dan cacat tetap (sesuai presentase kecacatan) diberikan sesuai paket yang diambil. b) Penggantian biaya pengobatan atau perawatan di Rumah Sakit bersifat total sesuai dengan paket yang diambil dan menunjukkan bukti-bukti pengobatan atau perawatan yang sah atau asli atau legalisir bila yang asli digunakan untuk pengajuan yang lain. c) Santunan meninggal dunia dan santunan biaya pemakaman diberikan secara total sesuai paket. d) Penggantian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas dimana tertanggung mengendarai kendaraan tanpa memiliki SIM. Diberikan sebesar 50% dari nilai klaim. 6) Pembuatan Kartu Kartu peserta asuransi dapat dibuat dikantor operasional atas persetujuan Kanor Pusat.
60
g. SiagaKoe Untuk menjangkau nasabah-nasabah individu dan keluarga (nasabah sinergi asper) yang menginginkan perlindungan yang comprehensive atas segala risiko kecelakaan terhadap diri dan keluarga. 1) Kemudahan program SiagaKoe Perhitungan premi sangat sederhana 2) Sasaran pasar Pasar yang ingin dituju untuk program SiagaKoe adalah: a) Nasabah AJB Bumiputra 1912 Divisi Asper b) Nasabah individu atau keluarga non Asper Bumiputra. 3) Prosedur Penutupan a) Setiap permintaan penutupan program SiagaKoe harus mengisi Surat Permintaan Penutupan SiagaKoe yang mengatas namakan peserta. b) SPPA dilampiri dan data peserta yang meliputi: Nama tertanggung, tanggal lahir, pekerjaan dan ahli waris. c) Usia yang dapat dijamin dibatasi mulai umur 1 tahun sampai dengan 60 tahun.
61
F) Produk Standar Syariah5 1) Asuransi Kebakaran 2) Asuransi Kendaraan 3) Asuransi Kesehatan 4) Asuransi Kecelakaan Diri 5) Asuransi Pengangkutan 6) Asuransi Enginering 7) Asuransi Kebongkaran 8) Asuransi Cash in Save & Transit 9) Asuransi Aneka (Bilboard, Publik Liability) 10) Tanggung Gugat Proesi Dokter 11) Asuransi yang Bersifat Tailor Made (sesuai kebutuhan)
5
http://www.bumida.co.id/index php/main_ind/product, diakses pada tanggal 14 April 2011
BAB IV ANALISIS METODE PERHITUNGAN SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU’ PADA ASURANSI KERUGIAN SYARIAH
Surplus dana tabarru’ adalah selisih lebih dari pengelolaan dana peserta yang terhimpun dalam kumpulam dana peserta atau pool tabarru’ setelah dikurangkan dengan beban klaim, tabarru’ reasuransi, biaya lain-lain terkait dengan penyelesaian klaim, kemudian ditambahkan dengan recovery klaim reasuransi, pembagian insentif surplus operasi reasuransi dan hasil investasi pool dana tabarru’ PMK No. 18 Tahun 2010 menjelaskan surplus underwriting adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana tabarru’ setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Pada bab ini dideskripsikan dan dianalisis mengenai metode perhitungan surplus defisit underwriting dana tabarru’ metode pengalokasiannya serta peranan surplus underwriting dana tabarru’ bagi profit perusahaan, dengan menggunakan data yang riil di PT. Asuransi umum Bumiputera Muda 1967 untuk periode 20092010.
62
63
A. Perhitungan Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Metode perhitungan yang digunakan dengan mengumpulkan dana yang ada secara menyeluruh selama masa pertanggungan atau per tahun apabila pada tahun tersebut hasil yang didapat oleh perusahaan positif maka perusahaan akan mengalami surplus underwriting begitupun sebaliknya, apabila perusahaan memperoleh hasil yang negatif, maka perusahaan akan mengalami defisit underwriting. Berdasarkan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah Komponen-komponen yang digunakan dalam perhitungan surplus defisit underwriting dana tabarru’ antara lain: 1. Pendapatan underwriting Pendapatan underwring dapat dihitung melalui : a. Kontribusi Bruto a.1kontribusi Penutupan Langsung
xxxx
a.2Kontribusi Penutupan tidak langsung
xxxx
a.3Ujroh
xxxx
a.4Jumlah Kontribusi Bruto (a+b-c)
xxxx
b. Premi Reasuransi b.1 Tabarru’ reasuransi
xxxx
b.2Jumlah Premi Reasuransi
xxxx
b.3 Kontribusi neto (a.4-b.2)
xxxx
64
c. Penurunan / Kenaikan Cadangan teknis c.1Cadangan teknis tahun/triwulan lalu
xxxx
c.2Cadangan teknis tahun/triwulan berjalan
xxxx
c.3Penurunan/kenaikan Cadangan teknis
xxxx
c.4 Jumlah pendapatan/kenaikan cadangan teknis (b.3+c.3)
xxxx
c.5Jumlah pendapatan premi neto (b.3+c.3)
xxxx
c.6Pendapatan underwriting lain neto
xxxx
c.7Pendapatan Underwriting (c.5+c.6)
xxxx
2. Beban underwriting a. Klaim Bruto
xxxx
b. Klaim Reasuransi
xxxx
c. Kenaikan/penurunan Cadangan Klaim d. d.1 Cadangan neto tahun/triwulan berjalan
xxxx
d.2 Cadangan neto tahun/triwulan lalu
xxxx
e. Jumlah beban underwriting
(a-b+c.1-c.2)
Surplus defisit underwriting (1c.7-2e)
xxxx xxxx
3. Pendapatan investasi a. Hasil investasi dana peserta
xxxx
b. Beban pengelolaan portofolio investasi
(xxxx)
c. Hasil investasi neto
xxxx
65
Dengan demikian hasil surplus (defisit) underwriting dana peserta yaitu : Pendapatan Underwriting – Beban Underwriting + Hasil Investasi
Lebih jelasnya dibawah ini adalah laporan perhitungan surplus underwriting dana peserta (tabarru’) Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2009 dan per 31 Desember 2010. Tabel 4.1 Perhitungan Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Tahun 2009 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
KETERANGAN PENDAPATAN UNDERWRITING Kontribusi Bruto a. Kontribusi penutupan langsung b. Kontribusi penutupan tidak langsung/inward c. Ujrah Jumlah Konstribusi Bruto (3+4+5) Premi Reasuransi Kontribusi reasuransi (tabarru RA) Jumlah Premi Reasuransi (8-9) Kontribusi Neto (6-10) Penurunan (kenaikan) CAKYBMP *) a. CAKYBMP tahun / triwulan lalu b. CAKYBMP tahun/triwulan berjalan Penurunan (kenaikan) CAKYBMP (13-14) Jumlah pendapatan premi neto (11+15) Pendapatan underwriting lain neto PENDAPATAN UNDERWRITING (16+17) BEBAN UNDERWRITING Beban klaim a. Klaim bruto b. Klaim reasuransi c. Kenaikan (penurunan) cadangan klaim
TAHUN 2009
11,992,562,195.18 25,541,768.01 (4,918,504,591.78) 7,099,599,371.41 1,883,312,378.11 1,883,312,378.11 5,216,286,993.30 2,571,195,327.96 (2,065,803,823.81) 505,391,504.15 5,721,678,497.45 0,00 5,721,678,497.45
4,084,217,503.02 (224,757,512.60)
66
23 24 25 26 27 28
c.1 Cadangan klaim neto tahun / triwulan berjalan c. 2 Cadangan klaim netto tahun/triwulan llau Jumlah beban klaim (21-22+24-25) Beban underwriting lain neto BEBAN UNDERWRITING (26-27) SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING (18-28)
29 30 31 32 33
PENDAPATAN INVESTASI Hasil investasi dana peserta Beban pengelolaan portofolio investasi HASIL INVESTASI NETTO SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA PESERTA
644,171,759.65 (254,974,950.91) 4,248,656,799.16 0,00 (4,248,656,799.16) 1,473,021,698.30 76,072,169.39 (38,036,084.70) 38,036,084.70 1,511,057,782.99
Sumber : Laporan perhitungan Surplus Defisit underwriting Dana Peserta (Tabarru) Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Tahun 2009
Berdasarkan tabel 4.1 PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 mengalami surplus underwriting dana peserta sebesar 1,551,057,782.99 nilai tersebut diperoleh dari nilai pendapatan underwriting sebesar 5,721,678,497.45 dikurangi jumlah beban underwriting sebesar 4,248,656,799.16 dan ditambah hasil investasi neto sebesar 38,036,084.70.
Tabel 4.2 Perhitungan surplus underwritingDana Tabarru’Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Tahun 2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KETERANGAN PENDAPATAN UNDERWRITING Kontribusi Bruto a. Kontribusi penutupan langsung b. Kontribusi penutupan tidak langsung/inward c. Ujrah Jumlah Konstribusi Bruto (3+4+5) Premi Reasuransi Kontribusi reasuransi (tabarru RA) Jumlah Premi Reasuransi (8-9) Kontribusi Neto (6-10) Penurunan (kenaikan) CAKYBMP *)
TAHUN 2010
19,990,448,882.07 700,453,240.32 (8,844,140,418.09) 11,846,761,704.29 2,714,604,325.99 2,714,604,325.99 9,132,157,378.30
67
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
c. CAKYBMP tahun / triwulan lalu d. CAKYBMP tahun/triwulan berjalan Penurunan (kenaikan) CAKYBMP (13-14) Jumlah pendapatan premi neto (11+15) Pendapatan underwriting lain neto PENDAPATAN UNDERWRITING (16+17) BEBAN UNDERWRITING Beban klaim d. Klaim bruto e. Klaim reasuransi f. Kenaikan (penurunan) cadangan klaim c.1 Cadangan klaim neto tahun / triwulan berjalan c. 2 Cadangan klaim netto tahun/triwulan llau Jumlah beban klaim (21-22+24-25) Beban underwriting lain neto BEBAN UNDERWRITING (26-27) SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING (18-28) PENDAPATAN INVESTASI Hasil investasi dana peserta Beban pengelolaan portofolio investasi HASIL INVESTASI NETTO SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA PESERTA
2,065,803,824.00 (4,192,443,232.50) -2,126,639,408.50 7,005,517,969.80 0.00 7,005,517,969.80
4,525,487,333.39 (456,085,682.82) 749,713,793.00 (644,171,760.00) 4,174,943,683.58 9,754,018.53 (4,184,697,702.11) 2,820,820,267.70 53,668,561.16 26,834,280.58 26,834,280.58 2,847,654,548.28
Sumber : Laporan perhitungan Surplus Defisit underwriting Dana Peserta (Tabarru) Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Tahun 2010
Berdasarkan tabel 4.2 PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 tetap mengalami surplus underwriting dana peserta sebesar 2,847,654,548.28 nilai tersebut diperoleh dari nilai pendapatan underwriting sebesar 7,005,517,969.80 dengan dikurangi surplus underwriting yang diperoleh sebesar 2,820,820,267.70 dan hasil investasi neto sebesar 26,834,280.58.
68
Dari pendeskripsian perhitungan surplus (defisit) dana peserta pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 mengalami kenaikan surplus yang sangat signifikan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : Peningkatan produksi pada kontribusi penutupan langsung dan kontribusi penutupan tidak langsung masing-masing sebesar 66,69% dan 26,42%, peningkatan pendapatan underwriting sebesar 22,44% dan yang paling mempengaruhi dalam peningkatan surplus deficit underwriting dana tabarru’ adalah penurunan beban underwriting sebesar 23,33% sehingga menyebabkan peningkatan
surplus
underwriting
yang
sangat
signifikan
sebesar
1,336,596,765.29 atau 88,45% dari 1,511,057,782.99 surplus pada tahun 2009 dan surplus sebesar 2,847,654,548.28 pada tahun 2010.
B. Ketentuan Dalam Alokasi Surplus Dana Tabarru’ Dalam PMK No. 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah juga mengatur pengalokasian surplus underwriting dana tabarru’ dimana surplus underwriting dapat dibagikan dengan pilihan sebagai berikut :1 1. Seluruhnya ditambahkan ke dalam dana tabarru’ 2. Sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru’ dan sebagian dibagikan kepada peserta; atau
1
PMK No. 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, Pasal 13 Ayat 1
69
3. Sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru’ sebagian dibagikan kepada peserta, dan sebagian dibagikan kepada perusahaan Namun dalam pasal 14 perusahaan dilarang melakukan pembagian surplus underwriting kepada peserta atau perusahaan dalam hal : 1. Masih terdapat Qardh didalam kewajiban dana tabarru’ 2. Pembagian surplus underwriting dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas dana tabarru’ tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hal itu terjadi maka surplus underwriting seluruhnya ditambahkan ke dalam dana tabarru’. Setiap
perusahaan
memiliki
kebijakan
masing-masing
dalam
membagikan surplus underwriting kepada peserta (tertanggung). Pembagian atau pengalokasian surplus underwriting dana tabarru’ pada peserta PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 memilih alternatif yang ketiga dimana alokasi surplus masuk ke peserta, pengelola dan cadangan tabarru’ dan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda biasa menyebutnya dengan bagian insentif surplus operasi dana tabarru’ bagi peserta. PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 memiliki ketentuan-ketentuan khusus mengenai insentif surplus dana tabarru’ sebagai berikut : 1. Ketentuan khusus mengenai insentif surplus tabarru a. Insentif surplus hanya akan dibayarkan jika terdapat surplus atas pengelolaan dana tabarru’ b. Insentif surplus tabarru’ bagian peserta adalah hak peserta dan oleh
70
karenanya wajib dibayarkan kepada peserta c. Terdapat beberapa kategori yang disepakati bahwa insentif surplusnya tidak dibayarkan melainkan disimpan dalam cadangan dana tabarru’ d. Rate insentif surplus bagian peserta tidak dapat ditentukan diawal periode, oleh karena itu kantor operasional syariah tidak diperkenankan menjanjikan besaran rate insentif surplus tersebut kepada peserta sebelum ada pemberitahuan dari kantor pusat. Dalam klausula syariah hanya disebutkan wa’ad/nisbah/prosentase pembagian insentif surplus antara peserta dan operator yaitu 30:67,5:2,5 e. Insentif surplus dana tabarru’ bukanlah discount premi perpanjangan. Untuk itu setiap perpanjangan premi tetap dicatat 100% tanpa dikurangi insentif surplus, insentif surplus tetap dikeluarkan dengan akun / pos yang berbeda f. Insentif surplus dana tabarru’ tetap dibayarkan (kepada peserta yang berhak) walaupun polis tidak diperpanjang. Pada dasarnya setiap polis yang diterbitkan ketika jatuh tempo berhak mendapat intensif surplus operasi dana tabarru’, namun demikian tidak semua peserta menerima secara langsung akan tetapi tergantung pada kondisi tertentu yang terletak dalam klausula syariah atau syarat khusus lain yang disepakati sehingga insentif tidak diberikan. Kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan peserta tidak menerima insentif surplus operasi adalah sebagai berikut :
71
a. Polis untuk kelas bisnis Marine Cargo, marine Hull, asuransi pembiayaan, surety bond, kontrak garansi bank, dan dokter liability b. Polis dengan jangka waktu kurang dari satu tahun atau polis jangka pendek c. Polis yang dibatalkan pada saat periode asuransi berjalan d. Polis yang mengalami klaim baik yang masih berstatus dalam proses (O/S) maupun yang sudah berstatus pasti e. Polis yang berdasarkan izin akseptasi kantor pusat diterbitkan tanpa insentif surplus 2. Cadangan dana tabarru’ digunakan untuk :2 a. Menutipi defisit yang kemungkinan akan terjadi diperiode mendatang b. Tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (class of business) yang menunjukkan derajat volatitalitas klaim yang tinggi c. Cadangan dana tabarru’ dicatat dalam akun terpisah dari akun pool tabarru’ d. Cadangan dana tabarru’ diperhitungkan dalam penentuan rate insentif surplus dana tabarru’ tahun berikutnya e. Cadangan dana tabarru’ hanya dipergunakan untuk membayar klaim apabila dana tabarru’ tahun berjalan tidak mencukupi. f. Apabila dana tabarru’ tahun berjalan ditambah cadangan tabarru’ yang 2
PSAK No 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi syariah
72
tersedia tidak mencukupi untuk membayar klaim, maka akan ditutup melalui dana pengelola sebagai dana qardh (dana pinjaman atau talangan) yang akan dikembalikan pada saat tutup buku tahun berikutnya apabila surplus operasi menghasilkan angka positif.
C. Pengalokasian Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Mekanisme alokasi surplus merupakan janji yang disepakati oleh peserta (pemegang polis) dan pengelola untuk membagi surplus underwriting atas dana tabarru’ apabila surplus tersebut ada. Selanjutnya sesuai dengan Waad (nisbah) pembagian insentif surplus dana tabarru’ PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Mengacu kepada Peraturan Mentri Keuangan No. 18 dan Fatwa DSN-MUI No. 53 pengalokasian dibagi kepada peserta, pengelola, dan sebagai cadangan dana tabarru’ yang komposisinya ditetapkan dengan persetujuan DPS yaitu sebesar 30% untuk peserta, 67,5% untuk pengelola dan 2,5% untuk cadangan.3 Surplus underwriting dana tabarru’ tahun 2009 berdasarkan tabel 4.1 sebesar 1,551,057,782.99 dengan demikian pengalokasian surplus dana tabarru’ sebagai berikut :
3
Wawancara pribadi dengan Drs. Saiful Hadi. Jakarta, 1 Juni 2011
73
Tabel 4.3 Pengalokasian SurplusDanaTabarru’ 2009 No.
Keterangan
1
Surplus Dana Tabarru’
2
Alokasi Surplus
3
a. Insentif Peserta 30% b. Insentif Pengelola 67,5% c. CadanganTabarru’2,5%
Tahun 2009 1,511,057,782.99
453,317,334.90 1,019,964,003.52 37,776,444.57
4
Saldo Awal
1,115,956,487.00
5
Saldo Akhir
1,153,732,931.57
Sumber : Laporan perhitungan Perubahan Dana Peserta (Tabarru) Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Tahun 2009
Berdasarkan tabel 4.3 setelah surplus dana tabarru’ dialokasikan ke cadangan tabarru’, insentif peserta dan insentif pengelola saldo akhir dana peserta yang didapat sebesar 1,153,732,931.57 yang diperoleh dari saldo awal sebesar 1,115,956,487.00 ditambah cadangan tabarru’ sebesar 37,776,444.57. Sedangkan untuk tahun 2010 berdasarkan tabel 4.2 surplus dana tabarru’ sebesar 2,847,654,548.28 dengan demikian pengalokasian surplus dana tabarru’ sebagai berikut :
74
Tabel 4.4 Pengalokasian Surplus Dana Tabarru’ tahun 2010 No.
Keterangan
1
Surplus Dana Tabarru’
2
Alokasi Surplus
3
a. Insentif Peserta 30%
Tahun 2010 2,847,654,548.28
854,296,364.48
b. Insentif Pengelola 67,5%
1,922,166,820.09
c. Cadangan Tabarru’ 2,5%
71,191,363.71
4
Saldo Awal
1,078,527,110.00
5
Saldo Akhir
1,149,718,473.71
Sumber : Laporan perhitungan Perubahan Dana Peserta (Tabarru) Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Tahun 2010
Berdasarkan tabel 4.3 setelah surplus dana tabarru’ dialokasikan ke cadangan tabarru’, insentif peserta dan insentif pengelola saldo akhir dana peserta yang didapat sebesar 1,149,718,473.71 yang didapat dari saldo awal sebesar 1,078,527,110.00 ditambah cadangan tabarru’sebesar 71,191,363.71. Berdasarkan tabel 4.3 pada tahun 2009 dan tabel 4.4 pada tahun 2010 pengalokasian surplus dana tabarru’ tersebut paling besar masuk ke insentif pengelola karena perkembangan asuransi syariah di Indonesia tidak berangkat dari entitas perusahaan tapi dari unit syariah yang didukung dengan permodalan yang sangat minim, sehingga untuk mengimbangi biaya operasional yang cukup tinggi serta memperkuat permodalan syariah ditahap-tahap awal, karena jika permodalan tidak berkembang dengan baik maka kapasitas pengelolaan risiko juga terbatas, sehingga banyak bisnis yang tidak dapat dikelola sendiri dan sangat
75
tergantung dari dukungan reasuradur baik dalam dan luar negeri.4 Surplus dana tabarru’ masuk ke insentif peserta sebanyak 30% yang akan dibayarkan langsung kepada setiap peserta dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan setelah mendapat pemberitahuan dari pengelola mengenai besarnya insentif yang akan diterima pada setiap akhir periode. Sedangkan 2,5% Surplus dana tabarru’ masuk ke cadangan dana tabarru’ yang disimpan dan dipergunakan untuk membayar klaim apabila dana tabarru’ tahun berjalan tidak mencukupi untuk membayar klaim yang terjadi pada tahun berjalan atau mengalami defisit underwriting. Berikut ini adalah contoh perhitungan insentif surplus bagian peserta dari tahun buku 2009 dan 2010
Tabel 4.5 Contoh perhitungan insentif surplus bagian peserta dari tahun buku 2009 yang akan berlaku untuk polis-polis yang jatuh tempo pada tahun 2010. No Keterangan Tahun 2009 1
Total Dana Tabarru Paid
2
Jumlah hasil investasi bagian peserta
3
Beban klaim bruto
4
Beban klaim reasuransi
5
Beban reasuransi
(229.621.124,32)
6
Saldo tabarru tahun 2009
8.382.340.183,35
7
Saldo tabarru bagian peserta 30%
2.514.702.055,01
8
Saldo tabarru bagian pengelola 67,5%
5.658.079.623,76
4
12.018.103.963,19 453.317.334,90 (4.084.217.503,02) 224.757.512,60
Wawancara pribadi dengan Drs. Saiful Hadi. Jakarta, 1 Juni 2011
76
9
Total produksi premi syariah nasional
16.936.608.554,97
Rate insentif surplus tabarru bagian peserta 7/9 x
10
100%
14,84%
Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2009 Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
Rumus perhitungan insentif surplus masing-masing peserta adalah sebagai berikut : Insentif surplus peserta A = Premi x Rate Insentif x (Jumlah hari lunas : Jumlah hari pertanggungan) Notes : o
Jumlah hari lunas adalah jumlah hari antara tanggal jatuh tempo dan tanggal pembayaran premi
o
Jumlah hari pertanggungan adalah jumlah hari antara tanggal jatuh tempo dan tanggal awal periode
Contoh : Tn. X sebagai peserta asuransi kerugian yang mengasuransikan mobil Kijang Toyota
dengan polis No. 0101.00S.2009.0001-0 dengan
kontribusi premi sebesar Rp. 3.000.000,- dengan periode 08/02/2009 s/d 08/02/2010. Pada saat perpanjangan memperoleh insentif surplus hasil operasi sebagai berikut : 1.
Nama Peserta
: Tn. X
2.
No. Polis
: 0101.00S.2009.02.0001-0
3.
Periode Asuransi
: 08/02/2009 s/d 08/02/2010
4.
Tanggal Lunas
: 08/03/2009
77
5.
Rate Insentif Surplus
: 14,84%
6.
Jumlah Premi Netto
: Rp. 3.000.000
7.
Jumlah Hari Lunas
: 335 hari
8.
Jumlah Hari Pertanggungan
: 365 hari
Insentif Surplus Tn. X = 3.000.000 x 14,84% x (335:365) = 408.608,2 Tabel 4.6 Contoh perhitungan insentif surplus bagian peserta dari tahun buku 2010 yang akan berlaku untuk polis-polis yang jatuh tempo pada tahun 2011. No Keterangan Tahun 2009 1
Total Dana Tabarru Paid
2
Jumlah hasil investasi bagian peserta
3
Beban klaim bruto
4
Beban klaim reasuransi
5
Beban reasuransi
6
Saldo tabarru tahun 2009
7
Saldo tabarru bagian peserta 30%
8
Saldo tabarru bagian pengelola 67,5%
11.555.206.953,11
9
Total produksi premi syariah nasional
29.535.042.540,48
10
20.690.902.122,39 854.296.364,48 (4.525.487.333,39) 456.085.682,82 (356.971.720,58) 17.118.825.115,72 5.135.647.534,72
Rate insentif surplus tabarru bagian peserta 7/9 x 100%
17,38%
Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2010 Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
Contoh : Tn. A sebagai peserta asuransi kebakaran dengan polis No. 0101.00S.2009.0001-0
dengan
kontribusi
premi
sebesar
Rp.
5.000.000,- dengan periode 08/02/2010 s/d 08/02/2011. Pada saat perpanjangan memperoleh insentif surplus hasil operasi sebagai berikut :
78
1. Nama Peserta
: Tn. A
2.
No. Polis
: 0101.00S.2009.02.0001-0
3.
Periode Asuransi
: 08/02/2010 s/d 08/02/2011
4.
Tanggal Lunas
: 08/03/2010
5.
Rate Insentif Surplus
: 17,38%
6.
Jumlah Premi Netto
: Rp. 5.000.000
7.
Jumlah Hari Lunas
: 335 hari
8.
Jumlah Hari Pertanggungan : 365 hari
Insentif Surplus Tn. A = 5.000.000 x 17,38% x (335:365) = 797.575,3
Dalam kegiatan usahanya Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 menerapkan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No.52/DSNMUI/III/2006 Tentang akad wakalah bil ujrah dan fatwa DSN-MUI No 53 Tentang akad tabarru’ pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah sebagai acuan dasar operasional.Dimana hasil dari pembukuan akhir periode sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 52 dan No. 53, apabila perusahaan mengalami surplus underwriting, maka sesuai dengan nisbah yang disepakati yakni 30% untuk peserta 67,5% untuk pengelola dan 2,5% untuk cadangan. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 53 Dana tabarru’ yang terkumpul dari peserta akan diinvestasikan oleh pengelola ke dalam instrunmen-instrumen investasi yang yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Unit Syariah PT. Asuransi Umum
79
Bumiputera Muda 1967 Mengelola dana tabarru’ ke dalam bentuk investasi diantaranya Deposito dan Reksadana dengan menggunakan akad mudharabah, yang hasilnya dikembalikan kepada kumpulan dana tabarru’ setelah sebagian dibayarkan kepada pengelola sebagai biaya operasional. Dalam fatwa DSN-MUI No. 52 dengan akad wakalah bil ujrah jika perusahaan mengalami defisit underwriting maka dapat diselesaikan dengan cara meminjam modal pengelola melalui pinjaman kebajikan (Qardhul Hasan) prinsip ini tampaknya sejalan dengan praktek yang lazim dilakukan perusahaan asuransi dewasa ini karena tidak mungkin menolak suatu pembayaran klaim nasabah akibat premi yang diterima lebih kecil dari jumlah klaim yang terjadi. Pengembalian qardh tersebut kepada entitas pengelola berasal dana tabarru’ yang akan datang. Maka dengan akad wakalah bil ujrah kontribusi peserta dari awal sampai akhir periode merupakan hak milik peserta dan perusahaan hanya boleh mengambil biaya jasa berupa imbalan/fee/ujrah.
D. Peran Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Pada Peningkatan Profit PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Profit perusahaan diperoleh dari Pendapatan pengelola yaitu : Penerimaan ujrah, penerimaan alokasi surplus underwriting dana tabarru’, Hasil Investasi dana Pengelola serta bagi hasil investasi pengelolaan dana tabarru’. Selanjutnya dikurangi beban-beban yang harus dibayar yaitu : Beban pemasaran, beban umum, beban administrasi, komisi, ujrah reasuransi, beban lain-lain. Selisih yang
80
terjadi akan diperoleh Profit Pengelola. Besarnya Profit yang paling diharapkan terutama dari bagaimana risiko dapat dikelola dengan baik dan perlu didukung seorang underwriter yang prudent yang memiliki pengetahuan yang luas tentang risiko dan kerugian yang pernah terjadi sebelumnya, dan dapat memperkirakan risiko dan kerugian yang mungkin terjadi dimasa mendatang, serta keahlian dalam pengelolaan investasi Insya Allah akan menghasilkan profit yang optimal, sedang masalah biaya operasional merupakan beban yang harus dikeluarkan dan sudah dihitung diawal tahun.
81
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Berdasarkan tabel 4.1 dan tabel 4.2 Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 mengalami kenaikan surplus yang sangat signifikan sebesar 1,336,596,765.29 atau 88,45% dari 1,511,057,782.99 surplus pada tahun 2009 dan surplus sebesar 2,847,654,548.28 pada tahun 2010. Peningkatan tersebut dikarenakan mengalami peningkatan pula pada kontribusi penutupan langsung dan kontribusi penutupan tidak langsung masing-masing sebesar 19,990,448,882.07 dan 700,453,240.32 pada tahun 2010 atau 66,69% dan 26,42%. Peningkatan pendapatan underwriting sebesar 22,44% dari 5,721,678,497.45 pada tahun 2009 menjadi 7,005,517,969.80 pada tahun 2010 dan yang paling mempengaruhi dalam peningkatan surplusdefisit
underwriting
dana
tabarru’
adalah
penurunan
beban
underwriting sebesar 23,33% dari 4,248,656,799.16 pada tahun 2009 menjadi 4,184,697,702.11 2. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 18 dan Fatwa DSN-MUI No.53
pengalokasian
surplus
dana
tabarru’
ditetapkan
berdasarkan
kebijaksanaan perusahaan yang telah disetujui oleh DPS dan calon peserta pada saat menandatangani pernyataan akad, komposisinya yaitu sebesar 30% untuk peserta, 67,5% untuk pengelola dan 2,5% untuk cadangan. Peserta yang
82
mendapatkan surplus dana tabarru’ memiliki ketentuan khusus yaitu : polis yang tidak mengalami klaim baik yang berstatus dalam proses maupun yang sudah pasti, polis yang tidak dibatalkan pada saat tahun berjalan, polis jangka waktu panjang dan polis yang berdasarkan izin akseptasi kantor pusat diterbitkan insentif surplusnya. 3. Profit perusahaan diperoleh dari pendapatan pengelola yaitu : Penerimaan ujrah, penerimaan alokasi surplus tabarru’, hasil investasi dana pengelola serta bagi hasil investasi pengelolaan danatabarru’. Selanjutnya dikurangi beban-beban yang harus dibayar yaitu :beban pemasaran, beban umum, beban administrasi, komisi, ujrah reasuransi, beban lain-lain. Selisih yang terjadi akan diperoleh Profit Pengelola.
B. Saran Adapun saran dari penulis tentang Metode Alokasi Surplus underwriting Dana Tabarru’ pada Asuransi Kerugian Syariah Adalah : 1. Agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta asuransi, bukan hanya membayar premi dan mendapatkan ganti rugi atas klaim yang terjadi, tetapi juga mengerti dan mengetahui nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak. 2. Menurut saya jika permodalan perusahaan sudah kuat alokasi ke peserta ditambahkan misalnya dari 30% menjadi 40% karena bagaimanapun dana tabarru’ ini adalah dana milik peserta dan perusahaan sebagai pengelola dana
83
tersebut. 3. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai metode alokasi surplus dana tabarru’ dan cara kerja asuransi syariah yang diterapkan di Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, perusahaan sebaiknya mempublikasikan dimedia masa misalnya dengan mengadakan talk show di televisi atau seminar di kampus-kampus, disini media memiliki peran penting sebagai penyampaian informasi dan sarana edukasi yang membekali pemahaman masyarakat karena masyarakat harus dibekali pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan dana tabarru’ terutama masyarakat muslim yang tertarik dengan asuransi kerugian syariah. 4. Bagi pihak lain diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan kepada para investor serta masyarakat umum yang tertarik terhadap perusahaan asuransi.
84
DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an Al-Karim Ali, Hasan. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tintauan Historis, Teoritis dan Praktis. Jakarta : Kencana, 2004. Amrin, Abdullah. Asuransi Syariah, keberadaan dan kelebihannya ditengah asuransi konvensional. Jakarta: PT Gramedia. 2006 Darmawi, Hermawan. Manajemen Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara. 2004. Dewi,
Gemala. SH.,LL.M. Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
dan
Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN/-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Pada Asuransi Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Jakarta : MUI, 2006 Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Jakarta : MUI, 2006. Ghoni, Abdul dan Arianty, Erny. Akuntansi Asuransi Syariah, Antara Teori dan Praktek, Jakarta: Insco Consulting, 2007. Harahap, Safri Sofyan. Akuntansi Islam, Jakarta : Bumi Aksara, 1997. http://bataviase.co.id/node/330210 http://hendrakholid.net/blog/2009/04/05/asuransi-syariah-2 Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 108 Tentang Transaksi Asuransi Syariah. Iqbal, Muhammad. Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik.Jakarta: Gema Insani. 2005. Janwari, Yadi. Asuransi Syariah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005. K. Lubis, Suhrawadi. Hukum Ekonomi Islam .Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
85
Laporan Tahunan 2009 Annual Report, PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Mufti, Aries dan Sula, Muhammad Syakir. Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah, MES Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta ; cet.1, 2007. Peraturan Mentri Keuangan nomor 18/PMK.010/2010, Tentang DasarPenyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, Salim, Abbas. Asuransi dan Manajemen Risiko, Ed. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005. Socisno, Djojosoedarso. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, Jakarta : Salemba Empat, 2003 Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangn Syariah ,Jakarta: Kencana, 2009. Sudarsono.Bank dan Lembaga keuangan syariah, Yogyakarta : Ekonisia, 2007. Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan System Operasional. Jakarta : MUI, 2006. Suma, Amin. Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Teori, System dan Pemasaran. Ciputat : Kolom Publishing, 2006. Sevila, Consuela G. Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: UI-Press, 1993 Undang-Undang No. 2 tahun 1992, tentang perasuransian, Wawancara pribadi dengan Saiful Hadi. Jakarta 1 Juni 2011 www.bumida.co.id Yusuf, Muhammad Fadzli.Takaful Sistem Asuransi Islam,Kuala Lumpur: Tinggi Press SDN.BHD, 1996.
86
DAFTAR PERTANYAAN
ANALISIS METODE ALOKASI SURPLUS DANA TABARRU PADA ASURANSI KERUGIAN SYARIAH (StudiPada Unit Syariah PT. AsuransiUmumBumiputeraMuda 1967)
1. Bagaimana metode perhitungan yang digunakan dalam alokasi surplus dana tabarru’? 2. Bagaimana PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 mengalokasikan surplus dana tabarru’? Atas dasar apa PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 menetapkan alokasinya? 3. Mengapa insentif pengelola mendapatkan surplus dana tabarru’ lebih besar dan cadangan dana tabarru’ lebih kecil? 4. Kapankah peserta asuransi kerugian mendapatkan surplus dana tabarru’? 5. Bagaimana praktik yang dilakukan dalam alokasi surplus dana tabarru’? 6. Bagaimana perusahaan mengelola dana tabarru’ yang terhimpun dari dana peserta? 7. Bagaimana mekanisme pendistribusian surplus dana tabarru’ kepada peserta asuransi kerugian? 8. Apakah perusahaan mendapat keuntungan apabila terjadi defisit underwriting? 9. Bagaimana alokasi surplus dana tabarru’ dapat memberikan sumbangan pada profit perusahaan?
87
Nama Jabatan TempatWawancara TanggalWawancara
: Drs. Saiful Hadi : Kepala Bagian Keuangan dan SDM Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 : Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Jl. Wolter Mongonsidi No. 63 Kebayoran Baru Jakarta 12180 : 1 Juni 2011
1.
Bagaimana metode perhitungan yang digunakan dalam alokasi surplus dana tabarru’? Jawab : Perhitungan surplus/defsit dana tabarru’ mengacu kepada PSAK 108 dimana hanya kontribusi bagian peserta (tabarru’) yang dihitung surplusnya, selanjutnya atas surplus yang terbentuk kemudian dialokasikan untuk dibagi kepada peserta, pengelola dan sebagai cadangan dana tabarru’ yang komposisinya ditetapkan dengan persetujuan DPS yaitus ebesar 30% untuk peserta, 67.5% untuk pengelola dan 2.5% untuk cadangan.
2.
Bagaimana PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 mengalokasikan surplus dana tabarru’ ? Atas dasar apa PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 menetapkan alokasinya? Jawab : Secara hukum penetapan alokasi surplus tabarru’ mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No.18 dan Fatwa DSN-MUI No.53 namun dalam penetapan prosentasenya untuk masing-masing penerima ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Perusahaan yang telahdi setujui oleh DPS dan calon peserta pada saat menandatangani pernyataan akad.
3.
Mengapa insentif pengelola mendapatkan surplus dana tabarru’ lebih besar dan cadangan dana tabarru’ lebih kecil? Jawab : Perkembangan asuransi syariah di Indonesia tidak berangkat darientitas perusahaan tapi dari unit syariah yang didukung dengan permodalan yang sangat minim, sehingga untuk mengimbangi biaya operasional yang cukup tingg serta memperkuat permodalan syariah ditahap-tahap awal wajar komposisi bagian pengelola lebih besar dari alokasi cadangan, hal ini kedepannya juga untuk percepatan peningkatan retensi risiko yang dapat dikelola, karena jika permodalan tidak berkembang dengan baik maka
88
kapasitas pengelolaan risiko juga terbatas, sehingga banyak bisnis yang tidak dapat dikelola sendiri dan sangat tergantung dari dukungan reasuradur baik dalam dan luar negeri. 4.
Kapankah peserta Asuransi kerugian mendapatkan surplus dana tabarru’? Jawab : Pada dasarnya tidak secara otomatis setiap peserta asuransi syariah mendapatkan bagian alokasi surplus tabarru’, namun kita memberikan insentif atas surplus dana tabarru’ yang dibagikan kepada peserta pada setiap akhir periodea suransi.
5.
Bagaimana praktik yang dilakukan dalam alokasi surplus dana tabarru’? Jawab : Dalam prakteknya atas terjadinya surplus pengelolaan dana tabarru’ dialokasikan pembagiannya menjadi 3 (tiga), yaitu untuk pengelola, untuk peserta dan untuk alokasi cadangan defisit tabarru’.
6.
Bagaimana perusahaan mengelola dana tabarru’ yang terhimpun dari dana peserta? Jawab : Dana tabarru’ yang terhimpun dikelola dalam bentuk investasi diantaranya deposito, reksadana, saham dan Sukuk yang hasilnya dikembalikan kepada kumpulan dana tabarru’ setelah setelah sebagian dibayarkan kepada pengelola sebagai biaya pengelolaan.
7.
Bagaimana mekanisme pendistribusian surplus dana tabarru’ kepada peserta asuransi kerugian? Jawab : Pendistribusian insentif surplus tabarru’ kepada peserta dibayarkan langsung kepada setiap peserta, setelah mendapat pemberitahuan dari pengelola mengenai besarnya insentif yang akan diterima secara tertulis.
8.
Apakah perusahaan mendapat keuntungan apabila terjadi defisit underwriting? Jawab : Ketika terjadi defisit underwriting dana tabarru’, maka yang terjadi adalah pengelola harus menyisihkans ebagian modalnya untuk menutupi defisit yang terjadi berupa dana talangan (qardh), jadi ketika terjadi defisit underwriting
89
bukan berarti perusahaan otomatis menjadi rugi tergantung berapa besar defisit yang terjadi dan berapa besar beban-beban operasional yang dikeluarkan serta hasil investasi bagian pengelola yang didapatkan. 9.
Bagaimana alokasi surplus dana tabarru’ dapat memberikan sumbangan pada profit perusahaan? Jawab : Profit perusahaan diperoleh dari Pendapatan pengelola yaitu : Penerimaan ujrah, penerimaan alokasi surplus tabarru’, hasil investasi dana pengelola serta bagi hasil investasi pengelolaan dana tabarru’. Selanjutnya dikurangi beban-beban yang harus dibayar yaitu : Beban pemasaran, beban umum, beban administrasi, komisi, ujrah reasuransi, beban lain-lain. Selisih yang terjadi akan diperoleh Profit Pengelola. Besarnya Profit yang paling diharapkan terutama dari bagaimana risiko dapat dikelola dengan baik dan perlu didukung seorang underwriter yang prudent serta keahlian dalam pengelolaan investasi insya Allah akan menghasilkan profit yang optimal, sedang masalah biaya operasional merupakan beban yang harus dikeluarkan dan sudah dihitung diawal tahun.
CABANG ASURANSI KERUGIAN SYARIAH PERHITUNGAN SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING DANA PESERTA (TABARRU) Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2010 ((dalam jutaan rupiah) No. (1)
URAIAN (2)
1
PENDAPATAN UNDERWRITING
2 3 4 5 6
Kontribusi Bruto a. Kontribusi Penutupan Langsung b. Kontribusi Penutupan Tidak Langsung/inward c. Ujrah Jumlah Kontribusi Bruto (3+4-5)
7 8
Premi Reasuransi Kontribusi Reasuransi (Tabarru RA)
Tahun 2010
Tahun 2009
(4)
(5)
19,990,448,882.07 700,453,240.32 8,844,140,418.09 11,846,761,704.29
11,992,562,195.18 25,541,768.01 4,918,504,591.78 7,099,599,371.41
2,714,604,325.99
1,883,312,378.11
9
Jumlah Premi Reasuransi (8-9)
2,714,604,325.99
1,883,312,378.11
10
Kontribusi Neto (6-10)
9,132,157,378.30
5,216,286,993.30
2,065,803,824.00 4,192,443,232.50 -2,126,639,408.50
2,571,195,327.96 2,065,803,823.81 505,391,504.15
11 12 13 14
Penurunan (Kenaikan) CAKYBMP *) a. CAKYBMP tahun/triwulan lalu b. CAKYBMP tahun/triwulan berjalan Penurunan (Kenaikan) CAKYBMP (13-14)
15
Jumlah Pendapatan Premi Neto (11+15)
7,005,517,969.80
5,721,678,497.45
16 17
Pendapatan Underwriting Lain Neto PENDAPATAN UNDERWRITING (16+17)
0.00 7,005,517,969.80
0.00 5,721,678,497.45
18 19 20 21 22 23 24 25
BEBAN UNDERWRITING Beban Klaim a. Klaim Bruto b. Klaim Reasuransi c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim c.1. Cadangan Klaim Netto tahun/triwulan berjalan c.2. Cadangan Klaim Netto tahun/triwulan lalu Jumlah Beban Klaim (21-22+24-25)
4,525,487,333.39 456,085,682.82
4,084,217,503.02 224,757,512.60
749,713,793.00 644,171,760.00 4,174,943,683.58
644,171,759.65 254,974,950.91 4,248,656,799.16
26
Beban Underwriting Lain Neto
9,754,018.53
0.00
4,184,697,702.11
4,248,656,799.16
2,820,820,267.70
1,473,021,698.30
53,668,561.16 26,834,280.58 26,834,280.58
76,072,169.39 38,036,084.70 38,036,084.70
2,847,654,548.28
1,511,057,782.99
27
BEBAN UNDERWRITING (26+27)
28
SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING (18-28)
29 30 31 32
PENDAPATAN INVESTASI Hasil Investasi Dana Peserta Beban pengelolaan portofolio investasi HASIL INVESTASI NETTO
33
SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA PESERTA
CABANG ASURANSI KERUGIAN SYARIAH PERHITUNGAN PERUBAHAN DANA PESERTA (TABARRU) Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2010 dan 2009
No.
URAIAN
(1)
(2)
1
SALDO AWAL
2
SURPLUS PERIODE BERJALAN
3
ALOKASI SURPLUS
4
a. Cadangan Tabarru (2,5%)
5
b. Insentif Peserta
6
c. Insentif Pengelola (67,5%)
7
SALDO AKHIR DANA PESERTA (18-28)
Tahun 2010
Tahun 2009
(4)
(5)
1,078,527,110.00
1,115,956,487.00
2,847,654,548.28
1,511,057,782.99
71,191,363.71
37,776,444.57
854,296,364.48
453,317,334.90
1,922,166,820.09
1,019,964,003.52
1,149,718,473.71
1,153,732,931.57
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN NOMOR 18 /PMK.010/2010
TENTANG PENERAPAN PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang
: a. bahwa usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang penyelenggaraan usahanya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008, harus senantiasa memenuhi prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; b. bahwa dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954); 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (ta’awuni) dan melindungi (takafuli) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana Tabarru ’) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. 2. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah. 3. Peserta adalah orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah, atau Perusahaan Asuransi yang menjadi peserta program reasuransi dengan prinsip syariah. 4. Dana Tabarru ’ adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru ’ yang disepakati. 5. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi Peserta atas produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi, yang dikelola Perusahaan sesuai dengan Akad yang telah disepakati.
6. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah. 7. Akad Tabarru ’ adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru ’ untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. 8. Akad Tijarah adalah Akad antara Peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan dengan tujuan komersial. 9. Akad Wakalah bil Ujrah adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana Tabarru ’ dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah (fee). 10. Akad Mudharabah adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana Tabarru ’ dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya. 11. Akad Mudharabah Musytarakah adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana Tabarru ’ dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. 12. Surplus Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru’ setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. 13. Qardh adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana Tabarru ’ untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana Tabarru ’ untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta. 14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
BAB II PRINSIP DASAR Pasal 2 Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut: a. adanya kesepakatan tolong menolong (ta’awun) dan saling menanggung (takaful) di antara para Peserta; b. adanya kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru ’; c. Perusahaan bertindak sebagai pengelola Dana Tabarru ’; d. dipenuhinya prinsip keadilan (‘adl), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan keuniversalan (syumul); dan e. tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ketidakjelasan (gharar), perjudian (maysir), bunga (riba), penganiayaan (zhulm), suap (risywah), maksiat, dan objek haram. BAB III PEMISAHAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Pasal 3 (1) Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban Dana Tabarru ’ dari kekayaan dan kewajiban Perusahaan. (2) Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta dari kekayaan dan kewajiban Perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban Dana Tabarru ’. (3) Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban Perusahaan, Dana Tabarru ’, dan Dana Investasi Peserta. Pasal 4 (1) Kekayaan dan kewajiban Dana Tabarru ’ merupakan kekayaan dan kewajiban para Peserta secara kolektif.
(2) Perusahaan wajib menggunakan Dana Tabarru ’ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk: a. pembayaran santunan kepada Peserta musibah atau pihak lain yang berhak;
yang
mengalami
b. pembayaran reasuransi; c. pembayaran kembali Qardh ke Perusahaan; dan/atau d. pengembalian Dana Tabarru’ akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan. (3)
Perusahaan wajib membentuk DanaTabarru ’ untuk setiap lini usaha.
(4) Dalam hal hukum jumlah bilangan besar untuk suatu lini usaha belum dapat dipenuhi, Perusahaan dapat membentuk Dana Tabarru ’ secara gabungan dari beberapa lini usaha. (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menginformasikan penggabungan Dana Tabarru ’ kepada Peserta dan mencantumkannya di dalam polis. Pasal 5 (1) Perusahaan yang akan menghentikan kegiatan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah atas permintaan sendiri atau atas perintah Menteri, wajib mengalihkan seluruh Peserta beserta Dana Tabarru’ yang dikelolanya kepada Perusahaan lain, dan/atau mengembalikan alokasi Dana Tabarru’ yang dapat menjadi hak Peserta yang tidak bersedia dialihkan ke Perusahaan lain. (2) Dalam hal Menteri memerintahkan Perusahaan untuk mengalihkan kepesertaan pada lini usaha tertentu kepada Perusahaan lain, maka pengalihan kepesertaan wajib diikuti pengalihan Dana Tabarru’ pada lini usaha tertentu dimaksud. (3) Dalam hal Perusahaan tidak lagi memiliki Peserta dan Perusahaan akan menghentikan kegiatan usahanya atas permintaan sendiri, Dana Tabarru’ yang ada wajib dihibahkan kepada lembaga sosial atas pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
(4) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Pasal 6 (1) Kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta merupakan kekayaan dan kewajiban masing-masing Peserta secara individu. (2) Perusahaan wajib membentuk Dana Investasi Peserta untuk setiap jenis portofolio investasi sesuai dengan Akad pengelolaan investasi yang digunakan dalam polis. (3) Dalam hal Perusahaan akan menawarkan jenis portofolio investasi yang baru, Perusahaan wajib menginformasikan kepada Peserta mengenai pembentukan Dana Investasi Peserta untuk jenis portofolio investasi yang baru dimaksud. BAB IV AKAD Pasal 7 Polis asuransi dan perjanjian reasuransi dengan prinsip syariah wajib mengandung Akad Tabarru ’ dan Akad Tijarah. Pasal 8 (1) Akad Tabarru ’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib memuat sekurang-kurangnya: a.
kesepakatan para Peserta untuk saling tolong menolong (ta’awuni);
b. hak dan kewajiban masing-masing Peserta secara individu; c. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dalam kelompok; d. cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/klaim; e. ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh Peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh Peserta; f. ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian SurplusUnderwriting; dan
g. ketentuan lain yang disepakati. (2) Akad Tabarru ’ tidak dapat diubah menjadi Akad Tijarah. Pasal 9 (1) Akad Tijarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa Akad Wakalah bil Ujrah, Akad Mudharabah, dan Akad MudharabahMusytarakah. (2) Penggunaan salah satu Akad Tijarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara konsisten sampai berakhirnya polis. (3) Dalam hal disepakati perubahan Akad Tijarah, penggunaan Akad Tijarah yang baru hanya dapat diterapkan pada polis yang baru. (4) Dalam hal perubahan Akad Tijarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi untuk pengelolaan Dana Tabarru’, Perusahaan wajib memisahkan Dana Tabarru’ yang dikelola berdasarkan Akad Tijarah yang lama dari Dana Tabarru ’ yang dikelola berdasarkan Akad Tijarah yang baru. (5) Perusahaan dapat menggunakan Akad Tijarah yang berbeda dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi Dana Tabarru ’. Pasal 10 (1) Akad Wakalah bil Ujrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib memuat sekurang-kurangnya: a. objek yang dikuasakan pengelolaannya; b. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan/atau Peserta secara individu sebagai muwakkil (pemberi kuasa); c. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai wakil (penerima kuasa) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan; d. batasan kuasa atau wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan; e. besaran, cara, dan waktu pemotongan ujrah (fee); dan
f. ketentuan lain yang disepakati. (2) Objek yang dikuasakan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi namun tidak terbatas pada: a. kegiatan administrasi; b. pengelolaan dana; c. pembayaran klaim; d. underwriting; e. pengelolaan portofolio risiko; f. pemasaran; dan/atau g. investasi. (3) Dalam hal pengelolaan investasi Dana Tabarru ’ atau Dana Investasi Peserta didasarkan Akad Wakalah bil Ujrah, Perusahaan tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi. Pasal 11 Akad Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib memuat sekurang-kurangnya: a. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan/atau Peserta secara individu sebagai shahibul mal (pemilik dana); b. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai mudharib (pengelola dana) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan; c. batasan wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan; d. bagi hasil (nisbah), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan e. ketentuan lain yang disepakati. Pasal 12 Akad Mudharabah Musytarakah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memuat sekurang-kurangnya: a. hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan/atau Peserta secara individu sebagai shahibul mal (pemilik dana);
b. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai mudharib (pengelola dana) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan; c. batasan wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan; d. cara dan waktu penentuan besar kekayaan Peserta dan kekayaan Perusahaan; e. bagi hasil (nisbah), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan f. ketentuan lain yang disepakati. BAB V SURPLUS UNDERWRITING Pasal 13 (1) Surplus Underwriting dapat dibagikan dengan pilihan pembagian sebagai berikut: a. seluruhnya ditambahkan ke dalam Dana Tabarru ’; b. sebagian ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’ dan sebagian dibagikan kepada Peserta; atau c. sebagian ditambahkan ke dalam Dana Tabarru ’, sebagian dibagikan kepada Peserta, dan sebagian dibagikan kepada Perusahaan. (2) Pilihan pembagian Surplus Underwriting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat di dalam polis. (3) Pilihan pembagian Surplus Underwriting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan proporsi pembagian Surplus Underwriting tidak dapat diubah sampai dengan berakhirnya polis. (4) Surplus Underwriting yang dapat dibagikan dihitung berdasarkan kekayaan/aktiva dalam bentuk kas (cash basis).
(5) Dalam hal pembagian Surplus Underwriting kepada Peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan, Perusahaan tidak dapat mengambil bagian Peserta tersebut, dan dapat menambahkannya ke dalam Dana Tabarru ’, memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi Peserta periode berikutnya, atau memanfaatkannya untuk dana sosial. (6) Pemanfaatan bagian Surplus Underwriting Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diatur di dalam polis. Pasal 14 (1) Perusahaan dilarang melakukan pembagian Surplus Underwriting kepada Peserta atau Perusahaan dalam hal: a. masih terdapat Qardh di dalam kewajiban Dana Tabarru ’; atau b. pembagianSurplus Underwriting dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana Tabarru’ tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b, Surplus Underwriting seluruhnya ditambahkan ke dalam Dana Tabarru ’. BAB VI QARDH Pasal 15 (1) Perusahaan setiap saat wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk Qardh kepada Dana Tabarru ’ dalam hal: a. tingkat solvabilitas Dana Tabarru’ kurang dari jumlah minimum yang dipersyaratkan; b. jumlah investasi dalam kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat kesehatan keuangan Dana Tabarru’, lebih kecil dari jumlah penyisihan/cadangan teknis dan kewajiban pembayaran santunan/klaim retensi sendiri dari Dana Tabarru’; c. terjadi selisih kurang atau defisit underwriting Dana Tabarru’;
d. Dana Tabarru’ tidak cukup untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta. (2) Dalam hal Dana Tabarru’ tidak cukup untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Qardh wajib disetorkan ke dalam Dana Tabarru’ secara tunai/kas. (3) Pengembalian Qardh kepada Perusahaan dilakukan SurplusUnderwriting dan/atau dari Dana Tabarru ’.
dari
BAB VII PENGAWASAN Pasal 16 (1) Pengawasan atas penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Perusahaan kepada Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sekurangkurangnya 1 (satu) tahun sekali. (3) Pelaporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan sesuai tata cara dan bentuk pelaporan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. BAB VIII SANKSI Pasal 17 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (5), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan ini dikategorikan sebagai pelanggaran penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dan dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Peringatan; b. Pembatasan/Pembekuan Kegiatan Usaha; c. Pencabutan Izin Usaha. (3) Tata cara dan waktu pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Perusahaan wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuanketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini paling lambat tanggal 31 Desember 2010. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada 2010
tanggal
25
Januari
MENTERI KEUANGAN,
SRI MULYANI INDRAWATI
LAMPIRAN II Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor : PER-06/8U201 1 Tanggal : 29 April 201 1 Halaman
PT.ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 UNIT SYARIAH DANA TABARRU' I. NERACA Per3l Maret2011 dan 31 Desember2010
Triwulan I tahun 2011 Dan Triwulan lV tahun 20i0
No. (1)
URAIAN
R!NCIAN
(2',t
(3)
Tahun 201 I Triwulan I SAK SAP
Tahun 2010 Triwulan lV SAK SAP
(5)
(4)
D4 E4 F4
3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,467.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,339.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G4
0.00
0.00
0.00
0.00
918.19 0.00 0.00 0.00
940.33 0.00 0.00 0.00 0.00 4,490.33
940.33 0.00 0.00 0.00 3.279.75
2,660.28 2,560.06 227.07 0.00
4,245.29
4,245.29
25.O7
101.58
5,472.48 8.857.95
6,1 03.1 2
ASET
lnvestasi
10
Deposito Saham Syariah Sukuk atau Obligasi Syariah Surat Berharga Syariah Negara Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank lndonesia Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh Negara selain Negara Republik lndonesia Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional Reksa Dana Syariah Efek Beragun Aset Syariah Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan pihak Lain.
11
Emas Murni
'l
2
3
4 5
6 7
8
I
A4 B4
c4
91 8.1
t4 J4
0.00 0.00 0.00 0.00 4,168.19
K4 L4
12 lnvestasi Lain
Jumlah lnvestasi
13
I
H4
3,385.47
Bukan lnvestasi 14 Kas dan Bank
15 Tagihan Kontribusi 16 Tagihan Reasuransi
M4
2,660.28 2,560.06
N4
227.O7
17 Tagihan lnvestasi
o4
18 Tagihan Hasil lnvestasi
P4
19 Aset Lain
Q4
0.00 25.07 0.00 .472.48 9,640.67
20
Jumlah Bukan lnvestasi
2',|
JUMLAH ASET
KEWAJIBAN Utang 22 Utang Klaim 23 Utang Reasuransi 24 Ulang Ujrah Kepada Perusahaan ,5] Utang Alokasi Surplus Kepada Terlanggung 261 Utang Alokasi Surplus Kepada Perusahaan 27t Utang Bagi Hasil lnvestasi Dana Tabanu Kepada Perusahaan 281Utang Zakat 2sl Utang Lain 301 Jumlah Utang
R.4
s4 T4
364.82 259.10 303.54 406.68 966.77 11.68 0.00
214.94
11.68
10.593.45
291.49 150.68 0.00
0.00
I
101 .58
5,361.09 8,640.84
291.49 150.68
0.00 0.00 0.00 3,012.85 3,609.39
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,012.85 3,455.02
4,192.44
154.37
2,436.66
0.00 124.07 2,436.66
4,289.68 1,553.97 5,843.65
4,289.68 1,553.97 5,843.65
4,'t92.44
8,280.31
8.280.31
8,55'1.55
124.07
29.80
0.00 0.00
364.82 259.10 303.54 406.68 966.77
984.42
1,541.31
Penyisihan Teknis
,rl Penyisihan Kontribusi 32||Penyisihan Kontribusi Yang Belum Menjadi Pendapatan/Hak 331 Penyisihan Klaim
Jumlah Penyisihan Teknis Jumlah Kewajiban
341 351
Qardh
0.00
"l Ekuitas Peserta 371 Akumulasi
Dana Tabamt' (Penurunan) Surat Berharga 391 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP o0l Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan 381 Kenaikan
411 421
U4
2,296.26 (935.90'
0.00 2,296.26 (e35.e0) 0.00
749.71
749.7',!
4,942.16
4.942.16 8,397.18 0.00
0.00 1,926.57 115.33
1,926.57 1
15.33
(587.66
(742.72\
(1
.210.58
Jumlah Ekuitas Peserta
1.360.36
577.64
2,O4't.90
243.67
JUMLAH KEWAJIBAN, QARDH DAN EKUITAS PESERTA
9,640.67
8.857.95
10,593.45
8,640.85
1
KEMENTERIAN AGAMA
UNTVERSTTAS rSLAM NEGERT (UrN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jrn. rr. H. Juanda No.
es ciputat Jakarta 15412,
Nomor : Un.01 / F4 /
rndonesia
PP.0-t.1
/fu\!
Lamp
: 1 (satu) Berkas Proposal
Hal
:
#Ibs1f"';'*1i,i,1"'lLl3l:J.e*ff !,,Yn i$,_ffiiJl"t6;:f,31..". . ersr_r rsAsl rgrqr rw,wril
/ 20t0
Jakarta, 29 Nopember 2010 M 22
Dzulhiljah 1431 H
Mohon Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi Yang Terhormat Bapak
Fahmi Basyah, ST,
AAIK AAIS, QIP
Abdurrauf, Lc, M.A Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta A
ss
alamu al aikum w ar ahma fuII ah w ab ar akafuh
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengharapkan kesediaan Saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:
: :
Nama
NIM
Prodi/Konsentrasi rudur
:
skripsi
Euis Lia Karwati '10604620]729
Muamalat,/AsuransiSyariah
y:#i,,"';;:;^r'i{*I:
r:;"L,Tioti#,,1'ii
X',:::,x',',
Umum Bumiputera Muda L957) Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
1.
Topik bahasan dan out line dimana perlu dapat diadakan perubahan dan
2.
Teknik penulisan supaya merujuk kepada buku "Pedoman Penulisan
PenyemPurnaan. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta"
Demikianlah atas kesediaan saudara kami ucapkan terima kasih. jll{qs's alamu al
.."
-
tt
:,.
aikum
Plogra , "$pt,ie
w ar ahm
atull ahi
w ab ar
akatuh
di Muamalat (Ekonomi Islam)
(
Tembusan Disampaikan dengan hormat kepada: 1. Kasubag Akademik & Kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Hukum 2. Sekretaris Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum
3.
Arsip
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UII9 SYARIF I{IDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN IIUKUM
Jln.lr.H.JuandaNo.gS
Nomor
Telp'(62-21)74711537.7401925Fax.(62-21)7491821
CiputatJakartal14l1,tndonesia : Un.01
Itr"b.it",*"i",k
/ F4lKM.0(\.02/8Ett-/2010
Larrrpiran : Hal : Mohon Data /
Jakarta, Desember
2010
Wawancara
Kepacla Yth, Heacl Of Slraria Departemen
Ketua
PT. Asuransi Urnuum Bur-niputra Mr:da 19(r7 cii
Jakarta A
ssn lnu
nt' ln i h t t r t r W r.lNIt.
Dengan hormat,
Pinrpinan Fakultas svariah cla^ Hukum Jakarta menerangkar-i balrwa Narna
Nomor Pokok Ternpat/Tanggal Lahir Semester'
Jurusan/ Korrsentrasi Alarnat Telp
ulN svarif Hidayatullah
..
f
uis Lia Karwati
706046201729
Tasikmalaya.25 Oktobe r 7987 IX (Sembilan) Mua mlat/ Asuransi Svariah Jl, Abciul Wahab Rr.l8l07 No.18 Cinaugka Keclaur-rg Sawangan Depok 16516 027-9444.fi4960
aqdalal-r benar rnahasiswa Fakultas svariah dan
Hukum UIN syarif
-
Hiclavatullah Jakarta sehubr-rngarl aeigun hal tersebut di atas, mohon kiran,r,'a bapak/ibu ciaprat claPal 111._.,-,rizirrkan yang bersangkutan untuk rlelakukan observasi/wawancara yang berkaitan dengarr luclui/skripsi :
" Metode Alokasi surplus Dana Tabbru pada Asuransi Kerugiansyariah (Studi pada Unit Syariah LLmum Bumiputra Mucla 19:67 ,, )
Untuk melengkapi bal'ran/clata yang berkaitan c1e^gan penulisan pembalrasan Topik/Juciul di atas, dirnohon kiranya Vapak/lbu/Saudaraf t clapa t rnernbantu / ner-rerirna vang Lrersarr gku tan un tuk berwawancara. Atas kesecliaan Bapak/Ibu/Sauclara/i, karni ucapkan banyak terima kasih.
Mukri Aji, MA. 21985031003 Tembusan : l. Yth.Del<arr Fal
014-E/DrV-SYNV2}tt Kepada Yth.
Dekdn Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
Di
Tempat.
HaI : SURAT KETERANGAN Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bersama ini kami Kepala Divisi Syariah PT Asuransi Umum Burniputeramuda 1967
menerangkan bahwa
:
Narna
Nomor Pokok
Tempat/TanggalLahir Mahasiswa Semester Jurusan/Konsentrasi
Alamat Telp.
: Euis Lia Karwati :106046201729 . Tasikmala,va,25 Oktober 1987 : X (Sepuluh) : Mu'amalat /Azuransi Syari'ah : Jl. Abdul Wahab RT.18/07 No.18 Cinangka Kedaung Sawangan, Depok 16516. :021^94404960
Adalah benar telah rnelakukan wawancara dan penelitian di pT Buniputera Muda 1967 Unit Syariah {ibawah bimbingan staff kami Sdr.Saiful Hadi (Kepala Bagian Kena'gan dan SDM syariah) untuk melengkapi bahan skripsi yang bersangkitan
derganjudul:
Metode Alokasi Surplus llnderwriting Dana Taborru'pada Asuronsi Kerugian Syarioh (studi pada llnit syariah pr. Asuransi rJmum Bumiputera Muda 1967)
i
Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana urestinya. M/assalamu'alaikurn Wr. Wb Jakarra, 15 .luni
201I
l 5
Kadiv Syariah Tembusan:
r r
Direktur Pernasaran & Syariah File
PT. Asuransi
Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Head Office:
Jl.
Wolter Monginsidi NG 43 Kebayoran Baru. Jakarta 12180 Te p. : (02 1 ) 7 280O9O4, 7 268039, F ax. : (021 ) 7 2 43624 I
E-mail :
[email protected] Website : http://www_bumida.co. id
