MEKANISME PENDISTRIBUSIAN SURPLUS UNDERWRITING KEPADA PESERTA ASURANSI KEBAKARAN (STUDI PADA PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967 UNIT SYARIAH)

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN SURPLUS UNDERWRITING KEPADA PESERTA ASURANSI KEBAKARAN (STUDI PADA PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967 UNIT SYARIAH)

SKRIPSI Skripsi Ini Diajukan Ke Fakultas Syariah dan Hukum Guna Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)

Di susun Oleh : Humaidi NIM : 105046201716

PROGRAM STUDI MUAMALAT KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN SURPLUS UNDERWRITING KEPADA PESERTA ASURANSI KEBAKARAN (STUDI PADA PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967 UNIT SYARIAH)

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)

Oleh :

Humaidi NIM: 105046201716

Di Bawah Bimbingan Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Mukri Aji, M.A

Hendra Pertaminawati, M.A

KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M

KATA PENGANTAR

­G¡‹+݉ƒo  ¯2Ù{´ ¯2lµƒo Assalammu’alaikum. Wr. Wb. Segala puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menciptakan manusia sebagai mahluk yang paling sempurna. Di antara salah satu kesempurnaan Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan, Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada pemimpin revolusioner umat Islam sedunia tiada lain yakni, Nabi Muhammad SAW beserta

keluarga, para sahababat dan umatnya yang selalu

berpegang teguh hingga akhir zaman. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi yang penulis lakukan bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan karya-karya besar yang lebih dahulu ada, karena masih banyak kekurangan, baik dalam penyusunan kata-kata maupun dalam penyajian analisisnya. Namun penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam proses penulisan skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis betul-betul menyadari

adanya

rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan. Tentunya tidak terlepas dari beberapa pihak yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada penulis guna penyempurnaan skripsi ini.

i

Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih tiada terhingga kepada berbagai pihak yang secara langsung telah membantu penulis, diantaranya: 1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H, M.A, M.M. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staff dan jajarannya yang telah memberikan bimbingan serta arahan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Dr.Euis Amalia, M.Ag, selaku Ketua Prodi Muamalat dan H. Ah. Azharuddin Latif, M.Ag, M.H, selaku Sekretaris Prodi Muamalat. 3. Dr. H. Ahmad Mukri Adji,M.A dan Hendra Pertaminawati,M.A, selaku dosen pembimbing penulis yang tidak kenal lelah meluangkan waktu dan memberikan arahan, masukan dan kritikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 4. Seluruh dosen Dosen Asuransi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, serta karyawan-karyawan dan staf perpustakaan yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 5. Drs. Saiful Hadi, selaku Head Of Finance dan HRD PT. Asuransi BumiputeraMuda 1967 Unit Syariah. Yang telah banyak memberikan informasi dan masukan berharga dalam proses penyusunan skripsi penulis. 6. Teristimewa buat Ayahanda H.Husaini dan Ibunda tercinta Hj.Romlah. Terima kasih atas segala doanya, kesabaran, jerih payah dan pengorbanan ii

serta nasihat yang senantiasa memberikan semangat tanpa jemu hingga ananda dapat menyelesaikan studi. Tiada kata yang pantas selain ucapan doa, sungguh jasamu tiada tara dan tak akan pernah terbalaskan. 7. Kepada Kakak-Kakakku Huriyah, Hairuddin, Hardiansyah dan Hilwani serta Adik-adikku Hanif dan Hafidz. Terima kasih atas dukungan moril yang diberikan. 8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2005/2006 Faukultas Syariah dan Hukum Konsentrasi Asuransi Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama penulis belajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semoga persahabatan kita terjalin hingga rambut memutih. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta menjadi amal baik kita di sisi Allah SWT, Akhirnya, semoga setiap bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amin yaa Rabbal al- ‘alamien.

Wasallamu’alaikum. Wr. Wb.

Jakarta, 27 Mei 2010 M Penulis

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………….....i DAFTAR ISI……………………………………………………………………………. iv DAFTAR TABEL…………………………………………………………………….... vii

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...……………………………………………………. 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ...…………………………….. 6 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian... ...…………………………………. 7 D. Metode Penelitian ...…………….………………………………….. . 8 E. Tinjauan Pustaka Terdahulu ….......…………………………………. 9 F. Kerangka Teori dan Konsep ...……...……………………………… 12 G. Sistematika Penulisan ………………..…………………………….. 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Underwriting ……………………………………………………..... 16 1. Pengertian dan Tujuan Underwriting ...……………………. 16 2. Proses dan Keputusan Underwriting ……………………..... 22 3. Surplus Underwriting …………………………………….... 27 B. Asuransi Kebakaran ……………………………………………….. 29 1. Pengertian Asuransi Kebakaran …………………………… 29

iv

2. Pengertian Kebakaran ……………………………………... 33 3. Ruang Lingkup Asuransi Kebakaran ……………………… 34

BAB III

TINJAUAN UMUM PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967 UNIT SYARIAH A. Sejarah Singkat Perusahaan ……………………………………… 40 B. Visi dan Misi Perusahaan …………………………………………. 41 C. Struktur Organisasi Perusahaan ………………………………….. 42 D. Ruang Lingkup Kegiatan Perusahaan ……………………………...45

BAB IV

HASIL PENELITIAN A. Metode Perhitungan Dana Surplus Underwriting Kepada Peserta Asuransi Kebakaran ……………………………………………….. 48 B. Pengalokasian Dana Surplus Underwriting Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda 1967 Syariah …………………. 52 C. Mekanisme Pendistribusian Surplus Tabarru Kepada Peserta Asuransi Kebakaran …………………………………………………………. 53 D. Perkembangan Dana Surplus Underwriting Perusahaan PT. Asuransi Umum

BumiputeraMuda

1967

Unit

Syariah

Pada

Peserta

……………………………………………………………………… 57

v

BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan ………………………………………………………. 64 B. Saran ……………………………………………………………… 65

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Di tengah kebangkitan kembali ekonomi syariah yang mengacu kepada kaidah-kaidah syariat Islam, dunia asuransi juga mulai mereposisi diri dalam melakukan aktivitasnya agar sesuai dengan syariah. Akan tetapi, belum ada format baku Asuransi Syariah yang disusun untuk dijadikan sebagai pedoman operasional perusahaan. Hal tersebut tidak menjadi masalah, karena dinamisnya dunia Islam yang memungkinkan siapapun untuk menyusun format Asuransi Syariah berdasarkan pemahaman fiqh-fiqh muamalat sesuai dengan nash-nash yang jelas dalam al-quran dan diperkuat oleh hadits-hadits shahih, ijma’ para ulama sampai ijtihad orang perorangan. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, telah mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional juga telah menargetkan pada tahun 2010 seluruh asuransi konvensional di Indonesia harus memiliki unit syariah. 1 Asuransi Syariah yang mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1994, ditandai dengan munculnya Asuransi Takaful Indonesia. Yang menjadi landasan

beroperasinya perusahaan tersebut saat itu hanyalah kebijakan

1

Abdul Ghoni dan Erny Arianty, Akuntansi Asuransi Syariah; Antara Teori dan Praktik, (Jakarta: INSCO Consulting, 2007), h. V.

1

2

Departemen Keuangan saja, hal ini dikarenakan tidak ada satu pun UndangUndang yang mengatur operasional Asuransi Syariah. Dengan demikian, Asuransi Syariah tidak hanya bersaing antar perusahaan Asuransi Syariah semata, namun juga bersaing dengan perusahaan asuransi konvensional. Setiap perusahaan Asuransi Syariah harus mencari strategi untuk menjaring nasabah sebanyak mungkin dan menjadikan dirinya sebagai market leader. 2 Hukum bilangan besar pada hakikatnya menjadi dasar di bidang usaha perasuransian. Sebab, dalam usaha perasuransian terjadi proses dimana ketidakmungkinan peramalan kejadian terhadap kasus individu diganti dengan kemampuan untuk meramal kejadian atau kerugian secara kolektif sejumlah kasus. Oleh karena itu, perusahaan asuransi selalu berupaya untuk mengembangkan

dan

membuat

produk

memperbanyak nasabahnya dengan

yang

inovatif

agar

dapat

estimasi terhadap kemungkinan

terjadinya kerugian yang diderita nasabah akan semakin tepat. Selain produk yang inovatif, perusahaan juga harus menawarkan premi yang wajar agar mampu bersaing dengan perusahaan asuransi lain dalam menarik minat peserta (tertanggung). Perusahaan Asuransi Syariah bertumpukan pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (wa ta’awanu alal birri wattaqwa). Selain memberikan perlindungan, perusahaan juga menjadikan semua peserta (pemegang polis asuransi) sebagai keluarga besar yang saling menanggung 2

Perkembangan Asuransi Syariah artikel diakses pada 28 November 2008 dari http://www.asuransisyariah.net/2008/08/perkembangan-asuransi-syariah-2008.html/

3

satu sama lain terhadap musibah yang dialami peserta lain. Ta’awun merupakan inti dari konsep Takaful, dimana antara satu peserta dengan peserta lainnya saling menanggung risiko. Yakni, melalui mekanisme dana Tabarru’ dengan akad yang benar yaitu aqd Takafuli atau Aqd Tabarru’. 3 Salah satu jenis produk asuransi umum atau kerugian yang memiliki frekuensi klaim kecil namun memiliki tingkat severity (dampak kerugian) yang cukup besar adalah asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran merupakan salah satu produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut risiko yang ditimbulkannya. Jaminan risiko-risiko tambahan, dengan dikenakan tambahan premi untuk kerugian atau kerusakan yang diakibatkan terhadap risiko-risiko antara lain; Bencana Alam (Gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi), Huru- hara atau kerusuhan, Gangguan usaha atau kerugian yang diakibatkan kebakaran dan terbakar sendiri untuk stok barang. Menurut ketentuan DAI (Dewan Asuransi Indonesia), risiko asuransi kebakaran digolongkan menjadi 3 (tiga) kelas. Masing-masing kelas memiliki risiko yang berbeda sesuai dengan karakteristik bangunan atau rumah. Apabila rumah/bangunan yang akan diasuransikan mempunyai tetangga disebelah kiri atau kanan atau belakang yang okupasi/penggunaannya berisiko lebih tinggi, maka rumah/bangunan tersebut akan dikenakan tarif sesuai dengan risiko yang dimilikinya. 3

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 736

4

Dalam dunia asuransi yang harus diperhatikan ialah penentuan tarif permi (rate making), karena hal tersebut akan menentukan besarnya premi yang akan diterima. Tarif atau premi yang diterapkan harus bisa menutupi claim (risiko) serta biaya-biaya asuransi lainnya, dan termasuk keuntungan (fee) yang diharapkan oleh perusahaan. Kedudukan perusahaan Asuransi Syariah dalam transaksi asuransi kerugian adalah sebagai pemegang amanah sekaligus pengelola dana premi (kontribusi/tabarru'). Asuransi syariah menginvestasikan dana tabarru' yang terkumpul dari kontribusi peserta kepada instrument investasi yang dibenarkan oleh syara’. Perusahaan Asuransi Syariah yang dalam hal ini bertindak sebagai Mudharib berkewajiban untuk membayar klaim apabila ada salah satu peserta yang mengalami musibah. Selain itu, perusahaan juga berkewajiban menjaga dan menjalankan amanah yang diembannya secara adil, transparan dan profesional. Dalam mengelola dana peserta yang terkumpul pada kumpulan dana tabarru’, mudharib (perusahaan) diawasi secara teknis dan operasional oleh komisaris. Dan secara syar’i diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku pada asuransi syariah sangat khusus jika dibanding dengan asuransi konvensional. 4 Pada akhir tahun, perusahaan menghitung selisih antara jumlah premi yang terkumpul dengan total klaim yang dibayarkan. Selisih tersebut dalam dunia asuransi dinamakan sebagai surplus underwriting. 4

Muahammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan, Bank Indonesia & Tazkia Institute, Jakarta, hlm. 284.

5

Asuransi kebakaran merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi kerugian. Dalam asuransi kerugian, kontribusi atau premi terdiri dari dana tabarru’ dan ujrah. Dana tabarru’ yang terkumpul dikelola seoptimal mungkin oleh perusahaan. Apabila pada akhir periode, perusahaan Asuransi Syariah memiliki surplus dari dana tabarru’ tersebut, maka ada beberapa kebijakan perusahaan dalam mengalokasikan surplus underwriting (tabarru’) tersebut. Menurut fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) nomor 53 tahun 2006, surplus underwriting yang diperoleh dapat diberlakukan sebagai dana cadangan tabarru’, atau dibagikan kepada peserta dan atau perusahaan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. 5 Apabila salah satu peserta asuransi kebakaran tidak mengajukan klaim selama masa pertanggungan dan dalam kondisi risiko yang sama, disamping itu peserta tersebut berniat untuk memperpanjang masa pertanggungan asuransinya, dan apabila jumlah premi yang diperoleh perusahaan melebihi total klaim yang terjadi dalam suatu periode,

maka

sudah

selayaknya

perusahaan

mengalami

Surplus

Underwriting. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana metode perhitungan Surplus Underwriting dan pendistribusiannya kepada peserta asuransi kebakaran tersebut dalam skripsi yang berjudul: ”Mekanisme Pendistribusian Surplus Underwriting Kepada Peserta Asuransi Kebakaran”.

5

DSN MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah MUI, (Jakarta: DSN MUI, 2006), edisi revisi, h. 417

6

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa alasan atau latar belakang penulis memilih judul tersebut. Latar belakang penulis memilih judul tersebut adalah sebagai berikut: 1. Surplus underwriting dapat diperlakukan sebagai dana cadangan tabarru’ bagi perusahaan dan atau dibagikan kepada peserta dan perusahaan. 2. Asuransi kebakaran termasuk salah satu produk asuransi kerugian yang tingkat pengajuan klaimnya lebih rendah dibandingkan asuransi kendaraan bermotor. 3. Surplus Underwriting memiliki peran penting dalam perkembangan perusahaan Asuransi Syariah serta menjaga kinerja keuangan perusahaan agar tetap stabil.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Pada umumnya asuransi kebakaran memiliki frekuensi klaim yang lebih rendah dibandingkan dengan asuransi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, surplus underwriting (surplus tabarru’) pada asuransi kebakaran bisa menjadi salah satu harapan perusahaan untuk memperoleh penghasilan di luar pendapatan premi. Dengan demikian, penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada Surplus Underwriting dan mekanisme pendistribusiannya kepada peserta asuransi kebakaran yang berlaku pada PT. Asuransi BumiputeraMuda 1967 cabang Syariah (BUMIDA SYARIAH). Adapun perumusan masalah yang akan diteliti terdiri dari hal-hal berikut

ini:

7

1. Bagaimana metode perhitungan Surplus Underwriting pada asuransi kebakaran? 2. Bagaimana perusahaan mengalokasikan surplus underwriting (surplus tabarru’)? 3. Bagaimana Mekanisme Pendistribusian surplus underwriting kepada peserta asuransi kebakaran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengetahui perusahaan mengalokasikan surplus underwriting (surplus tabarru’). 2. Mengetahui metode perhitungan Surplus Underwriting kepada peserta asuransi kebakaran. 3. Mengetahui mekanisme pendistribusian surplus inderwriting kepada peserta asuransi kebakaran. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 1. Bagi penulis, sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama studi di Perguruan Tinggi dengan aplikasi dan praktik yang nyata. 2. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan

produksi

pada

asuransi

kerugian

mendapatkan surplus underwriting yang optimal.

syariah

untuk

8

3. Bagi Jurusan Asuransi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

perencanaan

dan

pengambilan keputusan akademisi sehingga dapat menambah keilmuan tentang Surplus Underwriting dan mekanisme pendistribusian Surplus Underwriting kepada peserta asuransi kebakaran.

D. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang mengumpulkan data-data di lapangan. 2. Data Penelitian a. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa aplikasi surplus underwriting dan mekanisme pendistribusiannya kepada peserta asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Umum BumiputraMuda 1967 cabang syariah (BUMIDA SYARIAH) dengan menggunakan kata-kata dan kalimat. b. Teknik Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut: 1) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan karyawan atau pejabat dari perusahaan asuransi yang berkenaan dengan penelitian ini.

9

2) Dokumenter, yaitu mengumpulkan data-data mengenai aplikasi surplus underwriting dan mekanisme pendistribusiannya kepada peserta

asuransi

kebakaran

pada

PT.

Asuransi

Umum

BumiputeraMuda 1967 cabang syariah (BUMIDA SYARIAH). 3. Teknik Pengolahan dan Analisa Data Teknik pengolahan dan analisa data menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis temuantemuan yang diperoleh secara sistematis. Dimana penulis berusaha menggambarkan permasalahan secara rinci dengan didasari pada datadata, fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis lebih jauh agar dapat diambil suatu kesimpulan yang valid. Sedangkan teknik penulisan skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007.

E. Tinjauan Pustaka Terdahulu Setelah membuka daftar skripsi tahun sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada skripsi yang membahas mengenai Mekanisme Perhitungan Surplus Underwriting Dan Mekanisme Pendistribusian Terhadap Peserta Asuransi Kebakaran. Belum ada yang membahas mengenai perubahan. Namun, ada beberapa skripsi yang membahas mengenai Underwriting dan tarif premi.

10

Untuk menghindari kesamaan terhadap suatu objek penelitian serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan tinjauan pustaka terhadap kajian yang terdahulu. Adapun skripsi tersebut adalah: Sri Susanti, 2003 dengan judul skripsi “ Faktor-faktor yang mempengaruhi Premi Asuransi Jiwa ditinjau dari Aspek hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga)”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Muamalah, Asuransi Syariah, 2003. Penulis menyimpulkan dalam skripsi tersebut hanya membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi premi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga, seperti mortalita, biaya, dan investasi, kemudian ditinjau dari segi hukum Islam. Perbedaannya dengan skripsi yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti tentang Mekanisme perhitungan Surplus Underwriting pada asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda 1967 cabang syariah (BUMIDA SYARIAH), dan bagaimana perusahaan mengalokasikan dana surplus underwriting tersebut. Yuniarti

Rukmita,

2004

dengan judul skripsi “Perbandingan

Penghitungan Premi (Produksi) Pada Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga).” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Muamalah, Asuransi Syariah, 2004. Dapat disimpulkan bahwa skripsi tersebut membandingkan penghitungan premi yang dibayarkan nasabah dan manfaatnya antara PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Prudential. Kemudian skripsi ini memaparkan ilustrasi perhitungan

11

premi yang dibayarkan oleh nasabah dan manfaat yang akan didapatkannya ketika klaim atau habis kontrak. Perbedaannya dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis adalah mekanisme perhitungan Surplus Underwriting serta pendistribusiannya kepada peserta asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda1967 cabang syariah (BUMIDA SYARIAH), apakah ada kebijakan dari perusahaan yang lebih adil bagi seorang nasabah yang memenuhi kriteria aktuaria. Hairul Efendi, 2005 dengan judul skripsi ” Proses Underwriting Asuransi Jiwa dan Penerapannya (Studi Kasus Pada PT. AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah)”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Muamalah, Asuransi Syariah, 2005. Dapat disimpulkan dalam Skripsi tersebut menjelaskan mengenai proses underwriting pada PT. AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah, dalam melakukan penyeleksian dan penilaian risiko, sampai akhirnya dapat mengambil keputusan apakah peserta atau pemohon dapat diterima dengan memenuhi beberapa persyaratan atau ditolak. Perbedaannya dengan skripsi yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti tentang surplus underwriting pada perusahaan PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda 1967 cabang Syariah (BUMIDA SYARIAH) dalam produk asuransi kerugian kebakaran. Dan mekanisme pendistribusian surplus underwriting kepada peserta asuransi kebakaran. Wawan Sofwan, 2006 dengan judul skripsi ”Peran Underwriter Dalam Menyeleksi Risiko Guna Menentukan Tarif Premi Contractors All Risk (CAR) Pada Produk Asuransi Rekayasa Syariah” (Studi Kasus Perusahaan Asuransi

12

Syariah Tripakarta). Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Muamalah, Asuransi Syariah, 2006. Skripsi ini menjelaskan peran underwriter dalam penentuan tingkat risiko. Dengan adanya kegiatan seleksi risiko perusahaan dapat terhindar dari kerugian financial akibat kesalahan seleksi risiko. Peran underwriter sebelum menetapkan besarnya premi asuransi CAR (contractors all risk) ditetapkan berdasarkan jenis pekerjaan calon peserta asuransi dengan memperhitungkan tempat dan kondisi bangunan, semakin besar juga premi yang harus dibayar, begitu juga sebaliknya perbedaannya dengan skripsi yang akan

dilakukan

oleh

penulis

adalah

penulis

meneliti

mekanisme

pendistribusian dana surplus underwriting yang ada pada PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda 1967 cabang syariah (BUMIDA SYARIAH) kepada peserta asuransi kebakaran.

F. Kerangka Teori Dan Konsep Premi asuransi adalah harga per unit asuransi atas proteksi yang dijamin di dalam polis 6 atau dapat juga disebut sebagai pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada penanggung. Dalam hal penetapan tarif premi, perusahaan harus dapat memastikan bahwa konsumen dapat membayar premi sesuai dengan profile risikonya, premi yang terkumpul cukup untuk membayar klaim yang terjadi dan dapat menutupi biaya operasional perusahaan, dan yang terpenting besarnya premi 6

2004), h. 37

Hotbonar Sinaga, Membangun Asuransi Membangun Indonesia, (Jakarta: Intrans,

13

wajar dan bersaing. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan kesan pelayanan yang positif untuk para nasabah dan ataupun para calon nasabah. Dengan demikian penulis menggmbarkan dalam bentuk kerangka konsep, seperti di bawah ini: Premi Asuransi Kerugian (Asuransi Kebakaran)

Tabarru’

Ujroh

Total Premi > Beban Klaim + Beban Reasuransi (Total beban klaim Asuransi kerugian (kendaraan / kebakaran)

Surplus Underwriting

Cadangan Tabarru’

Infak

Peserta

Transfer

Perusahaan

Pengurang Premi di Tahun Berikutnya

Dalam asuransi kerugian, premi terpecah menjadi dua komponen yaitu tabarru' dan ujroh. Dana yang masuk ke dalam rekening tabarru' akan dikelola oleh perusahaan seoptimal mungkin. Apabila jumlah klaim yang

14

diajukan oleh peserta tidak begitu besar, perusahaan dapat memperoleh surplus underwriting. Senada dengan itu, asuransi kebakaran sebagai salah satu produk asuransi kerugian yang memiliki frekuensi klaim lebih rendah dibandingkan dengan Asuransi Kendaraan Bermotor, dan cukup memberikan peluang yang besar akan terciptanya surplus underwriting. Surplus Underwriting tersebut akan dialokasikan untuk dana cadangan tabarru', dan atau dibagikan kepada perusahaan dan peserta (tertanggung). Dalam hal pengalokasian surplus underwriting, perusahaan cenderung memprioritaskan pada dana cadangan tabarru'. Disamping itu, perusahaan juga membagikan surplus underwriting tersebut kepada peserta sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Setiap

perusahaan

memiliki

kebijakan

masing-masing

dalam

membagikan Surplus Underwriting kepada peseta (tertanggung). Salah satu pilihannya adalah dengan mentransfer Surplus Underwriting tersebut ke rekening peserta. Jika risiko yang dimiliki oleh peserta tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, di samping itu, Surplus Underwriting yang diperolehnya cukup besar, maka perusahaan bisa mempertimbangkan kembali premi peserta asuransi kebakaran yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan BAB I. Bab ini berisi tentang latar belakang penulis mengangkat tema yang akan dibahas dalam skripsi, perumusan masalah dan pembatasan

15

masalah, tujuan dan manfaat penelitian,Metode Penelitian, Tinjauan Penelitian Terdahulu, kerangka teori dan kerangka konsep, dan sistematika penulisan. BAB II. Pada bab ini, penulis memuat tinjuan pustaka dengan membahas teori-teori yang terkait dengan Underwriting dan mekanisme pendistribusian dana Surplus Underwriting kepada peserta asuransi kebakaran. Serta pengertian asuransi kebakaran dan ruang lingkup asuransi kebakaran. BAB III. Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum mengenai perusahaan yang akan dijadikan penelitian bagi penulis yaitu PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda cabang syariah (BUMIDA SYARIAH) 1967. Di dalam gambaran umum ini penulis menggambarkan tinjauan umum perusahaan, sejarah singkat mengenai perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisai perusahaan dan ruang lingkup kegiatan perusahaan. BAB IV. Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang ada di perusahaan,

diantaranya;

perkembangan

dana

surplus

underwriting

perusahaan asuransi PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda 1967 unit syariah (BUMIDA SYARIAH), metode perhitungan surplus underwriting asuransi kebakaran, dan mekanisme pendistribusian surplus underwriting kepada peserta asuransi kebakaran. BAB V. Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Underwriting 1. Pengertian dan Tujuan Underwriting a. Pengetian Underwriting Underwriting yang bisa disebut juga dengan risk selection, adalah suatu fungsi manajemen risiko asuransi yang bertugas atas seleksi dan klasifikasi risiko yang dimiliki oleh calon tertanggung perorangan maupun kumpulan. Dengan kata lain, underwriting adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Tanpa underwriting yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. 1 Sedangkan orang yang mengevaluasi berbagai risiko serta menentukan diterima tidaknya surat permohonan asuransi disebut dengan Underwriter. Dalam asuransi konvensional, underwriting dilakukan untuk memilih mana objek risiko yang ditanggung dan mana yang tidak. Ini berarti seorang underwriter akan membuat suatu penilaian berdasarkan semua risiko yang diajukan kepada perusahaan, yang diperkirakannya secara kolektif akan menguntungkan. Kemudian underwriter juga akan menentukan besarnya premi dan nilai deductible dan lain-lain. Yang sepadan dengan nilai antisipasi klaim dari tertanggung, biaya manajemen dan akuisisi. 1

Darmawi Herman, Manajemen Asuransi, (Bumi Aksara,2000), h. 31-32.

16

17

Dalam Asuransi Syariah memiliki perbedaan pada konsep dasarnya, ada prinsip saling memikul risiko diantara sesama orang atau peserta asuransi. Sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Semua ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan, dimana masing-masing mengeluarkan dana / sumbangan / derma (tabarru’) yang disepakati bersama nilainya untuk menanggung risiko tersebut. Sesuai dengan firman Allah SWT

⌧

(

: / ‫)اﻟﻤﺎﺋﺪة‬

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. 5 (al-Maa’idah) :2) Suksesnya

perusahaan

asuransi

membutuhkan

usaha

pendistribusian biaya dan manfaat yang seadil mungkin di antara peserta asuransi. Mempertahankan keadilan diantara para pemegang polis adalah pekerjaan penanggung (underwriter) yang harus mengklasifikasikan dan menentukan tarif masing-masing kemungkinan kerugian. Dalam melakukan proses penerimaan risiko atau penyeleksian risiko (underwriting) terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi

18

perusahaan asuransi untuk menerima atau menolak suatu penutupan risiko. 2 Pertama, kemungkinan menderita kerugian (chance of loss). Sering disebut dengan probilita atau kemungkinan menderita kerugian dari sejumlah objek tertentu. Underwriter pada umumnya meramalkan kemungkinan menderita kerugian ini berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu. Kedua, tingkat risiko (degree of risk). Yaitu, ketidakpastian atas kerugian pada masa datang yang biasanya sulit untuk diramalkan. Tingkat risiko ini seringkali dicampuradukkan dengan kemungkinan menderita kerugian, tetapi keduanya mempunyai perbedaan pokok. Misalnya, suatu hal yang tidak mempunyai kemungkinan menderita kerugian (probilitas nol), maka secara teoritis tingkat risikonya juga nol. Tetapi, hal tersebut tidak berlaku, tingkat risiko kemungkinana masih tetap ada sebagai akibat dari situasi yang berbeda. Ketiga, hukum bilangan besar (law of large number). Makin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama, akan mekin bertambah baik bagi perusahaan asuransi. Hal ini disebabakan penyebaran risiko-risiko akan lebih luas. Sehingga, secara sisitematis kemungkinan menderita kerugian dapat diramalkan dengan lebih baik. Dengan demikian, underwriting adalah proses yang dengannya pengelola Asuransi Syariah mempertimbangkan dan menentukan apakah 2

Salusra Satria, Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia-Dengan Analisis Risiko Keuangan “Early Warning System”, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI,1994), h. 19-20.

19

akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang akan ditentukan. Dengan kata lain, underwriting adalah proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasinya sesuai dengan tingkat insurability (dapat ditanggungnya). Proses ini meliputi penolakan atas risiko-risiko yang dapat diterima (unacceptable), sehingga dapat ditentukan tarif yang sesuai. Underwriting disebut juga seleksi risiko yakni proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang terdapat pada seseorang calon peserta. Berdasarkan tingkat risiko, suatu permohonan dapat diterima atau ditolak. Yang bertanggung jawab terhadap penerimaan atau penolakan permohonan asuransi berdasarkan penaksiran risiko ini dinamakan underwriter. 3 b. Tujuan Underwriting Tujuan underwriting adalah menyeleksi dan mengklasifikasikan calon tertanggung sesuai tingkat risikonya masing-masing untuk menjadi bagian dari portofolio perusahaan dan menentukan kondisi khusus seperti ekstra premi karena kesehatan atau pengecualian sesuai dengan tingkat risiko yang akan menjadi bagian dari portofolio. Seorang tertanggung yang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, harus membayar premi pertanggungan yang lebih tinggi pula. Underwriter Asuransi Syariah mempunyai tujuan yang sangat berbeda. Konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko yang

proporsional dan adil diantara para peserta yang secara relatif 3

Sonny Dwi Harsono, Manajemen Badan Usaha Asuransi (Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi Jakarta Insurance Institute, 1993), h.22.

20

homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui Asuransi Syariah diharapkan para peserta tolong menolong satu sama lain disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual, maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan. Dalam membuat taksiran risiko dan penetapan calon tertanggung kedalam kelompok-kelompok risiko, sasaran underwriter perusahaan adalah menyetujui dan menerbitkan polis yang: adil bagi nasabah “equitable to the client”, dapat dijual oleh agen “deliverable by the agent” dan menguntungkan perusahaan “profitable to the company”. 4 Pada kenyataannya tidak semua calon tertanggung setelah diseleksi oleh seorang underwriter berada dalam keadaan stabil seperti yang diasumsikan oleh aktuaris. Karena perlu ada seleksi-seleksi lanjutan untuk mengetahui apakah calon tertanggung mempunyai risiko-risiko yang sesuai dengan tarif atau manfaat yang diterima ketika terjadi klaim. Md. Azmi Abu Baker dalam tulisannya Family Takaful Plan : Concept, Operation and Underwriting, membagi tujuan dari Underwriting dalam asuransi syariah kedalam dua bagian. 5 Pertama, ensure rate adequacy’ memastikan kecukupan rate premi’. Rate kontribusi Asuransi Syariah harus cukup, mengingat keuntungan yang dijanjikan berdasarkan produk-produk perusahaan.

4

Richard Bailey, Underwriting Dalam Perusahaan Asuransi Jiwa dan Kesehatan. (Jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera, 2005), h. 143. 5 Azmi Abu Bakar, Family Takaful Plan: Concept, Operation and Underwriting dalam Takaful (Islamic Insurance Concept and Operasional System, 1996, BIRT, Malaysia, h. 31.

21

Ketidakcukupan rate akan mengarah ke problem keuangan yang berat jika tidak bahkan kebangkrutan. Kedua, equity ‘keadilan’. Rate yang dibebankan untuk ganti rugi harus seimbang bagi peserta. Keadilan berarti membebankan setiap peserta sejumlah uang sepadan dengan resiko-resiko yang dibawanya ke Asuransi Syariah. Dengan kata lain, tidak ada sumbangan yang tidak adil yang muncul dari setiap kelas peserta oleh kelas peserta lain. Allah berfirman dalam Al-Qur’anul-Karim tentang keseimbangan dan keadilan, baik dalam berprilaku sehari-hari dalam konteks ibadah dan akhlak, maupun dalam konteks muamalah atau bisnis (tijarah),

⌧

: / ‫)اﻟﻤﺎﺋﺪة‬

☺

☺

( Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orangorang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertawakalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. 5 (al-Maa’idah) :8)

⌧ ⌧

22

Artinya: “Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu sekalian umat yang pilihan (adil dan seimbang) agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi pula atas perbuatanmu.” (QS. 2 (al-Baqarah) :143). Jadi tujuan utama underwriting adalah untuk melindungi perusahaan terhadap seleksi yang merugikan. Lebih luas lagi dapat dikatakan bahwa tujuan underwriting adalah menjamin ganti rugi yang dikeluarkan atas dasar terms and conditions dan pada rate kontribusi asuransi syariah dengan maksud merefleksikan secara akurat tingkat risiko yang diberikan kepada perusahaan. Istilah underwriting yang digunakan dalam bisnis asuransi syariah, selengkapnya meliputi dua elemen pokok. 1) seleksi; yaitu proses dimana perusahaan mengevaluasi proposal individu mengenai ganti rugi untuk menentukan tingkat risiko yang disajikan pemohon. 2) klasifikasi; yaitu proses menetapkan peserta pada kelompok individu yang secara tepat memiliki kesamaan probabilitas kerugian yang diperkirakan 6 2. Proses dan Keputusan Underwriting a. Proses Underwriting

6

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 186.

23

Untuk melakukan proses underwriting yang efektif, underwriter harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang pokok-pokok asuransi dalam batas-batas waktu dan biaya memperoleh data tambahan. Desk underwriter mengolah exposure yang telah diusulkan oleh agen. Underwriter dapat menerima calon nasabah sepanjang memenuhi persyaratan underwriting yang ditetapkan perusahaan. Apabila suatu risiko ditolak, hal ini disebabkan underwriter merasa bahwa hazard yang berhubungan dengan risiko terlalu tinggi sehingga tarif juga akan terlalu tinggi. 7 Tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap para nasabahnya adalah memberikan layanan customer service yang baik dalam segala aspek. Apabila seorang nasabah mengajukan permintaan pertanggungan baru, penembahan rider untuk pertanggungan yang sudah berjalan, atau berinteraksi dengan perusahaan asuransi dalam cara apapun, maka nasabah tersebut mengharapkan dan layak untuk mendapatkan tanggapan yang cepat, benar, tegas dan bijaksana dari perusahaan asuransi. Begitu pula halnya bilamana seorang agen meminta informasi atau hal lainnya, maka harus dilaksanakan dengan cara yang cepat, benar, tegas dan bijaksana. 8 Proses underwriting diawali dengan kegiatan prospecting dan penjualan yang dilakukan agen menggambarkan proses seleksi risiko. Proses ini sering disebut field underwriting. Field underwriting terjadi bilamana agen mengumpulkan informasi mengenai calon peserta dan II, h. 33-34.

7

Darmawi Herman, Manajemen Asuransi (Jakarta: Bumi Aksara,2001), ed. Ke-

8

www.pojokasuransi.com

24

memprediksi kelas risiko yang akan diterima. Para agen merupakan informan

awal/dasar

dalam

proses

underwriting,

karena

mereka

berhubungan langsung dengan calon peserta / nasabah asuransi. Sehingga para agen harus mampu menguasai prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman underwriting. Berikut beberapa proses underwriting yang harus dipenuhi yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung:

1) Surat Permintaan Setiap penutupan asuransi yang diajukan oleh tertanggung, harus dilakukan dengan surat permintaan yang disampaikan secara tertulis kepada penanggung. Surat ini biasanya disediakan oleh perusahaan asuransi. Surat permintaan ini menjadi dasar diterbitkannya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari polis yang akan diterbitkan. Penutupan asuransi yang didasarkan pada permintaan lisan saja dapat menjadi sumber terjadinya kesalahpahaman pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. 2) Analisis Risiko Segera setelah surat permintaan asuransi yang diajukan oleh tertanggung diterima, penanggung menganalisis objek pertanggungan, yatu apakah permintaan asuransi diterima atau tidak. Jika diterima, kondisi apa yang akan diterapkan, termasuk berapa premi yang harus dibayar. Dalam tahap analisis ini, penanggung sangat dipengaruhi keputusannya oleh keterangan tertulis yang disampaikan.

25

3) Penerbitan Polis Apabila permintaan asuransi diterima, penanggung segera menerbitkan polis yang akan menjadi akad kontrak asuransi antara tertanggung dan penanggung. Isi polis akan terdiri dari hal-hal berikut. a) Iktisar pertanggungan dan tanda tangan penanggung. b) Pernyataan penanggung. c) Risiko yang dijamin. d) Pengecualian pertanggungan. e) Kondisi pertanggungan. Polis hanya ditandatangani oleh penanggung. Tertanggung telah menandatangani

perjanjian

pada

saat

penandatanganan

surat

permintaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari polis. Biasanya polis ditandatangani tanpa nama yang siap melakukan tanda tangan. Hal ini terjadi karena yang bertanggung jawab atas isi kontrak dalam polis adalah perusahaan, bukan penandatanganan polis. b. Keputusan Underwriting Keputusan-keputusan underwriting yang bijaksana sangat penting untuk memastikan bahwa suatu perusahaan asuransi tetap memiliki kemampuan keuangan yang kuat dan mampu untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar klaim yang sah. Apabila suatu perusahaan asuransi menerima begitu banyak risiko yang meragukan tanpa melakukan penyesuaian premi yang memadai, maka perusahaan asuransi tersebut harus membayar klaim lebih banyak dari pada yang seharusnya.

26

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkanoleh underwriter asuransi Tanggung Jawab Hukum sebelum memberikan jaminan asuransi. 1) Reputasi calon peserta. 2) Sifat dan kualitas produk. 3) Status calon peserta. 4) Exposure terhadap nasabah perorangan dan nasabah korporasi. 5) Klaim yang pernah diajukan. 6) Volume ekspor. 7) Kondisi penjualan. 8) Luasnya jaminan asuransi. 9) Nilai jaminan asuransi. 9 Jika suatu perusahaan asuransi tidak bisa menerima risiko yang cukup layak dengan tingkat premi yang layak pula, maka perusahaan asuransi tersebut tidak akan memperoleh keuntungan underwriting adalah salah satu fungsi utama yang membentuk sekumpulan kegiatan yang dikenal sebagai new business. New business (bisnis baru) adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan semua kegiatan yang diperlukan untuk memasarkan asuransi, mengajukan surat permintaan asuransi, menyelidiki dan mengevaluasi risiko-risiko yang terkait dengan surat permintaan asuransi tersebut, serta menerbitkan dan mengirimkan polispolis asuransi. 9

Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. Ke-1. h. 90

27

Dengan tujuan tersebut diatas, maka peran underwriter Asuransi Syariah diantaranya adalah sebagai berikut. 1) Menetapkan risiko yang relatif homogen dalam suatu kelompok peserta atau tertanggung. 2) Menetakan ruang lingkup perlindungan yang dibutuhkan oleh peserta atau calon peserta dalam kelompok tersebut. 3) Menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberikkan perlindungan kepada peserta tersebut. 4) Mendistribusikan skema kontribusi yang proporsional dan adil yang selayaknya menjadi beban dari setiap peserta. 3. Surplus Underwriting Dalam kamus asuransi, surplus adalah jumlah aktiva melebihi passive. Dalam reasuransi, juga bagian dari jumlah bruto asuransi ceding company (perusahaan

yang

menyerahkan)

atas

risiko

yang

tinggal

sesudah

mengurangkan retention atau tahanan yang ditentukan oleh ceding company. 10 Dan Underwriting adalah proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasinya sesuai dengan tingkat insurability (dapat ditanggungnya), sehingga dapat ditentukannya tarif yang sesuai. Sedangkan surplus underwriting itu sendiri adalah hasil pengurangan dari premi bersih/netto akhir tahun dikurangi dengan total jumlah klaim yang terjadi. Apabila hasil dari pengurangan tersebut positif, maka perusahaan

10

Ali A. Hasymi, Subekti Agustinus dan Wardana, Kamus Asuransi. (Jakarta: Bumi Aksara,2007), cet. 3, h.52.

28

akan mengalami surplus. Dan apabila hasil dari pengurangan tersebut negatif, maka perusahaan akan mengalami devisit. Pada asuransi konvensional sebagaimana lazimnya semua industri asuransi, keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi, dalam satu tahun (untuk asuransi kerugian) adalah keuntungan perusahaan, dan menjadi milik perusahaan yang kelak dalam RUPS akhir tahun dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan sebagai penyertaan modal. Dalam asuransi jiwa, keuntungan yang sebagian besar diperoleh dari hasil investasi, baik investasi melalui deposito bank, maupun instrument investasi lainnya, termasuk direct investment, semuanya menjadi keuntungan perusahaan, dan dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional pada akhir tahun atau dikembalikan lagi ke perusahaan dalam bentuk penyertaan modal. Profit (laba) pada asuransi syariah untuk asuransi kerugian, yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan sebagaimana mekanisme yang ada pada asuransi konvensional. Tetapi, dilakukan bagi hasil (almudharabah) antara perusahaan dengan peserta sebagaimana yang telah diperjanjikan atau menjadi akad diawal ketika baru masuk asuransi syariah. Berkenaan dengan ini Allah SWT. Berfirman dalam QS. al-Maidah [5]: 1

(

: / ‫)اﻟﻤﺎﺋﺪة‬

29

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…..” (QS. 5 (al-Maidah) : 1)

⌧ ☺

‫)اﻟﻨﺴﺎء‬

☺

(

:

/

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah dengan adil…”(QS. 4 (anNisa) : 58) Besarnya bagi hasil sangat tergantung kondisi perusahan. Semakin sehat dan besar profit yang diperoleh perusahan, semakin besar pula porsi bagi hasil yang dibagikan kepada peserta. Skim bagi hasil (50:50, 60:40, 70:30, 80:20, atau 90:10) biasanya dievaluasi setiap periode tertentu misalnya 2 atau 3 tahun sekali manakala perusahan mengalami perubahan yang cukup signifikan (untung atau rugi). 11

B. Asuransi Kebakaran 1. Pengertian Asuransi Kebakaran Produk Asuransi Syariah dipahami sebagai suatu model jaminan (proteksi) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan Asuransi Syariah untuk ditawarkan kepada masyarakat luas agar ikut serta berperan sebagai anggota (peserta) dari sebuah perkumpulan pertanggungan yang secara materi mendapatkan keamanan bersama. 11

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 319

30

Dalam landasan ekonomi Islam (Syariah), segala hal yang dapat memberikan mashlahah diperbolehkan dan segala hal yang memberikan mudhorot dilarang karena akan mengganggu Dien atau agama, jiwa, akal dan kemashlahatan umat. Oleh karena itu, mengantisipasi risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang adalah diperbolehkan bahkan dianjurkan sebagaimana Rasulullah nyatakan bahwa yang dimaksud dengan tawakal kepada Allah bukanlah pasrah dengan membiarkan unta tanpa diikat namun yang disebut tawakal adalah mengusahakan menjaga segala sesuatu (misal harta) sesuai dengan kemampuan. Jika ternyata hal tersebut hilang, maka mungkin itu adalah takdir Allah sehingga diperlukan sikap tawakal kepada Allah setelah dilakukan usaha. Namun jika belum ada usaha, lalu pasrah membiarkan harta terancam berbagai risiko maka berarti usaha belum dimaksimalkan. Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qadha dan qadar Allah. Namun, manusia atau perusahaan wajib berikhtiar memperkecil risiko finansial yang timbul, salah satunya dengan cara menabung atau menyisihkan dana. Akan tetapi, upaya tersebut sering kali tidak memadai, mengingat jumlah risiko yang ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan.

☺

(١٨ : ٥٩ /‫)اﻟﺤﺸﺮ‬

☺

31

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendak setiap diri memerhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. 59 (Al-Hasyr) : 18) Asuransi kerugian adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, dan kejatuhan pesewat. 12 Dengan demikian objek pertanggungan dari asuransi kebakaran pada prinsipnya adalah harta benda dan atau kepentingan yang tertimpa kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari suatu kebakaran, tersambar petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap, yang terjadi karena kecelakaan (tidak sengaja). Asuransi kebakaran merupakan suatu jenis pertanggungan yang memberikan jaminan terhadap risiko-risiko yang disebabkan karena adanya suatu peristiwa kebakaran ataupun segala sesuatu yang dapat disamakan dengan kebakaran terhadap barang-barang yang dipertanggungkan. 13 Di Negara Indonesia perusahaan yang “khusus” mengatur mengenai kebakaran belum ada, akan tetapi dikombinasikan dengan asuransi lainnya yaitu yang terdapat dalam asuransi kerugian. Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. Asuransi kerugian adalah asuransi yang menjamin atas kerugian atau kerusakan pada

12

Djojosoedarso Soeisno, Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi, (Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 1999), edisi revisi, h. 143. 13 Gunanto, Asuransi Kebakaran di Indonesia, (Jakarta: Tira Pustaka, 1984), h. 77.

32

harta benda atau kepentingan yang secara langsung disebabkan oleh : kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang. 14 Asuransi kebakaran diatur dalam pasal 287-298 KUHD, 15 yang mengatur tentang isi polis, dasar ganti rugi asuransi dan lain-lain. Untuk dapat memahami ketentuan dalam tarif dan Polis Standar Kebakaran Indonesia maupun klausula standarnya dengan baik, dapat dilihat pada pasal-pasal tersebut. Menurut pasal 290 KUHD asuransi kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian / kerusakan atas harta benda ( harta tetap dan harta bergerak ) yang disebabkan oleh kebakaran, yang terjadi karena api sendiri atau api dari luar, karena udara buruk, kurang hati-hati, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayan tertanggung, tetangga, musuh, perampok dan apa saja dan dengan cara bagaimanapun sebagai sebab timbulnya kebakaran. Sampai saat ini, hal-hal mengenai asuransi kebakaran di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 287-298 dan merupakan produk hukum zaman kolonial Belanda, pengatur didalam pasal-pasal tersebut mungkin sebagian besar masih relevan dengan kondisi dan situasi sekarang namun pada prinsipnya masih diperlukan klausulaklausula yang lebih lengkap dan sampai saat ini produk hukum untuk melengkapinya belum ada. Oleh sebab itu polis asuransi kebakaran yang merupakan perjanjian antara penanggung dengan tertanggung mempunyai

14

Abbas Salim, Prinsip-Prinsip Asuransi, (Jakarta : PT Raja Grafindu Persada, 1996), edisi revisi, h. 15. 15 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002) Cet ke-3,h. 159.

33

fungsi penting dalam praktek asuransi kebakaran khususnya, menyangkut halhal yang sesuai dengan perkembangan asuransi saat ini dan perkembangan bentuk, fungsi dan tekhnologi objek pertanggungan. 16 Sedangkan pengertian lain asuransi kebakaran adalah asuransi yang menjamin atas risiko yang timbul atas sesuatu yang terbakar yang seharusnya tidak terbakar secara tidak sengaja atau tiba-tiba sepanjang menyangkut kepentingan tertanggung yang telah membayar sejumlah premi tertentu kepada penanggung yang diikat dalam suatu kontrak yang disebut polis. Objek pertanggungan dalam asuransi kebakaran dapat berupa bendabenda tidak bergerak seperti bangunan, rumah, pabrik dan lain-lain. Serta benda-benda bergerak yang terdapat didalam atau menjadi bagian dari benda tetap objek asuransi yang bersangkutan. Dari uraian diatas terlihat bahwa ada 3 (tiga) unsur yang terlibat dalam suatu sistem asuransi secara umum, kebakaran khususnya yaitu : Penanggung, tertanggung dan objek pertanggungan. Disamping itu ada unsur yang melekat kepada atau sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur diatas yaitu risiko yang melekat pada objek pertanggungan, polis yang merupakan bentuk hubungan hukum antara penanggug dengan tertanggung, serta premi yang merupakan konsekuensi hubungan hukum penanggung dengan tertanggung. 2. Pengertian Kebakaran Kebakaran ialah proses oksidasi disertai panas yang meningkat sehingga terbit api berlidah. Karat, panas saja dan hangusnya barang belum

16

Gunanto, Asuransi Kebakaran di Indonesia, (Jakarta: Tira Pustaka, 1984), h. 49.

34

bisa dikatakan atau merupakan kebakaran. Kebakaran yang ditutup asuransi adalah yang membakar barang yang tidak dimaksudkan untuk dibakar dan terjadi secara kebetulan bagi tertanggung. Definisi kebakaran menurut Pedoman Standar Kebakaran Indonesia (PSKI) adalah kebakaran yang terjadi karena api sendiri, tidak berhati-hati, kesalahan / kejahatan pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampokkan dan lain-lain. Apapun sebutannya / karena sebab-sebab lain yang tidak diketahui termasuk akibat kebakaran yang terjadi karena benda lain yang berdekatan. Dengan demikian definisi kebakaran adalah terbakarnya sesuatu benda yang berada diluar tempat pembakaran, dan benda tersebut berada dalam situasi dan waktu yang tidak memerlukan proses pembakaran. 3. Ruang Lingkup Asuransi Kebakaran Sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Indonesia

(DAI)

dan

memperhatikan

Kelas

Konstruksi,

Okupasi

(Penggunaan) serta lokasi dari objek yang akan diasuransikan 17 . Konstruksi kelas I: a. Bangunan dengan dinding luar tahan api, seperti batu, besi dan semen. b. Konstruksi berkerangka baja yang diselubungi dan tahan api. c. Beratap keras seperti genteng, batu tulis, logam, seng,atau asbes. Konstruksi kelas II:

17

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani,2004), h. 664

35

a. Bangunan beratap keras dengan dinding luar dari bahan konstruksi dari bahan tidak mudah terbakar, kerangka baja, atau kayu, diisi dengan batu atau kaca. b. Konstruksi baja atau beton bertulang dengan dilapisi panel tidak mudah terbakar. Risiko Berdampingan adalah

bila rumah / bangunan yang akan

diasuransikan mempunyai tetangga disebelah kiri atau kanan atau belakang yang okupasi / penggunaannya berisiko lebih tinggi, maka rumah / bangunan tersebut akan dikenakan tarif sesuai dengan risiko yang lebih tinggi. Dalam asuransi kebakaran jaminan yang diberikan secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

a. Physical loss (direct) Jaminan diberikan terhadap kerugian / kerusakan pisik secara langsung (direct) atas objek yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh bahayabahaya yang dijamin dalam polis (baik jaminan pokok maupun perluasannya). b. Financial loss Jaminan yang diberikan terhadap kerugian keuangan yang dialami tertanggung akibat kerusakan pisik atas objek yang dipertanggungkan. Kerugian pisik yang terjadi secara tidak langsung mengakibatkan tertanggungnya usaha tertanggung sehingga menimbulkan kerugian keuangan yang harus dideritanya (Indirect loss).

36

Dalam asuransi kerugian dalam produk kebakaran premi ditentukan berdasarkan pada rate atau tarif. Yang membedakan besaran atau tinggi rendahnya rate/tarif adalah: okupasi (penggunaan bangunan/property yang hendak diasuransikan dipergunakan sebagai apa?) apakah hanya sebagai rumah tinggal atau kantor/toko/warung/gudang/pabrik dan sebagainya. 18 Sebagai contoh : bangunan dengan okupasi sebagai rumah tinggal tentunya rate/tarif lebih murah dari pada okupasi sebagai warung/toko/pabrik maupun gudang. Rate atau tarif dalam hal asuransi kebakaran (fire/property) perhitungannya berdasarkan permil/per 1000 bukannya persen/per 100. Nilai pertanggungan adalah : sejumlah nilai taksiran atas bangunan dan barang-barang yang hendak diasuransikan dan apabila terjadi musibah atau kecelakaan maka akan diganti maksimal senilai harga pertanggungan tersebut. Rumusannya adalah: Nilai Pertanggungan (sum insured) dikalikan (X) dengan rate/tarif (rate), dan dari hasil perkaliannya disebut sebagai premi. 19 Untuk menaksir/menilai isi barang dagangan adalah : harga beli barang yanng diperdagangkan tersebut pada waktu normal dan tidak terlalu berlebihan menaksirnya karena apabila berlebihan (over insured), maka akan menybabkan premi menjadi lebih tinggi atau mahal dan sebaliknya juga jangan terlalu rendah (under insured) karena ingin bayar premi lebih rendah. Tetapi sebaliknya masukkan nilai pertanggungan untuk barang dagangan atau 18

ibid Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Hadi HRD PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda, Tanggal 13 Januari 2010 Pukul 14:20. 19

37

bangunan maupun mesin-mesin secara wajar. Karena apabila terjadi klaim, maka nilai penggantian (ganti rugi) akan dihitung secara wajar/aktual (“ganti rugi dan bukan ganti untung”). 20 Ada beberapa risiko yang dikecualikan atau tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi yang disebabkan oleh kebakaran. a. Secara langsung disebabkan oleh: 1) Kebakaran atau ledakan dari api yang timbul sendiri (self-combustion) atau hubungan arus pendek (short circuit) atau sifat dari barang itu sendiri (inherent vice). 2) Pencurian atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang diasuransikan. b. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari: 1) Kesengajaan tertanggung, kesengajaan pelayan atau karyawan tertanggung atau perbuatan yang disengaja oleh orang lain atas perintah tertanggung. 2) Kebakaran

hutan,

semak,

alang-alang

dan

gambut.

Perang,

penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan yang menyerupai suasana perang, (baik dengan pernyataan perang maupun tidak). 3) Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif, tanpa memandang

20

www. Pojokasuransi.com

38

apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan utama di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan. Kemudian ada beberapa harta benda dan atau kepentingan yang juga dikecualikan/tidak ditanggung dalam asuransi kebakaran, kecuali bila harta benda dan atau kepentingan tersebut secara tegas dinyatakan lain dalam ikhtisar pertanggungan. 21 Harta benda dan atau kepentingan yang tidak dijamin tersebut antara lain : a. Barang-barang orang lain yang disimpan dan atau dititipkan atas dasar kepercayaan atau atas dasar komisi. b. Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia. c. Barang antik atau barang seni. d. Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan. e. Efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, materai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer. Dalam polis asuransi kebakaran, ada beberapa jenis polis asuransi kebakaran. Diantaranya: Jenis Polis Asuransi Kebakaran: a. Berdasarkan objek Pertanggungan 1) Polis Kebakaran Iindustri

21

www. Bumida.co.id

39

Polis Kebakaran Industri, Polis ini menanggung kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh risiko-risiko pokok atas bangunan industri, perlengkapan

dan

peralatan,

bahan-bahan

baku,

bahan-bahan

ini

menanggung

pembantu dan sebagainya. 2) Polis Kebakaran Non Industri Polis

Kebakaran

Non

Industri,

Polis

kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh risiko-risiko pokok atas berbagai kepentingan, yang terdiri dari harta tetap (harta yang tidak bisa dipindah-pindahkan) dan harta bergerak (harta yang bisa dipindah-pindahkan). b. Berdasarkan Penilaian Harga Pertanggungan 1) Polis Penilaian Polis

Penilaian,

polis

ini

merupakan

polis

yang

harga

pertanggungannya ditentukan berdasarkan penilaian yang disetujui oleh penanggung dan tertanggung, yang dinilai dengan berpedoman kepada harga jual atau harga pasar objek pertanggungan itu. 2) Polis Tanpa Penilaian Polis Tanpa Penilaian, Polis ini merupakan polis yang harga pertanggungannya ditentukan berdasarkan harga pembelian atau biaya pembangunan dikurangi dengan penyusutan yang wajar. 3) Polis Pemulihan Nilai

40

Polis Pemulihan Nilai, polis ini menanggung gedung atau bangunan bersama isinya. Yang dimaksud dengan isinya adalah peerlengkapan dan peralatan gedung atau bangunannya itu.

c. Jenis Lainnya 1) Polis Deklarasi 2) Polis Mengambang

BAB III TINJAUAN UMUM PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967 UNIT SYARIAH (BUMIDA SYARIAH )

A. Sejarah Singkat Perusahaan 1 PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Unit Syariah (disingkat Bumida Syariah) memperoleh izin pendirian sejak 19 Februari 2004, sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-075/KM.6/2004. Secara resmi beroperasi sejak bulan April 2004. Induknya sendiri, PT ASURANSI Umum Bumiputeramuda 1967 atau Bumida Bumiputera, memperoleh ijin operasi dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia No. KEP.350/DJM/111.3/71973 tanggal 24 Juli 1973. Bumida Bumiputera didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912, sebagai induk perusahaan, yang diwakili oleh Dra. H.I.K. Suprakto dan Mohamad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No.7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 1970. Bumida Syariah merupakan bagian kelompok bisnis AJB Bumiputera 1912, yang secara khusus bergerak di bidang asuransi umum/kerugian syariah.

1

http/www.bumida.co.id

40

41

Induknya sendiri merupakan perusahaan yang mempelopori industri asuransi di Indonesia. B. Visi dan Misi Perusahaan 2 1. Visi Tumbuh & Berkembang Menjadi Perusahaan yang Lebih Sehat & 10 Besar Asuransi Umum 2. Misi Mewujudkan Organisasi yang Prima, Bisnis yang Berkualitas, dan Sinergi yang Terpadu dengan Bumiputera Group 3. Nilai-Nilai Dasar a. Berkualitas Membangun SDM merupakan kunci pokok eksistensi dan kelanjutan perkembangan Perusahaan ke depan. Dengan SDM yang berkualitas; Perusahaan mampu menghadirkan kualtias produk dan pelayanan terbaik, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga integritas dan moralitas usaha menuju Good Coporate Governance. b. Dipercaya Komitmen yang tinggi untuk membangun SDM berkualitas, inovasi dan diferensiasi produk, pelayanan yang optimal dengan dukungan teknologi informasi yang andal, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas stake holder terhadap Perusahaan.

2

ibid

42

4. Falsafah Dasar a. Idealisme Senantiasa memelihara semangat dan nilai-nilai kejuangan bangsa dalam upaya meningkatkan martabat dan kesejahteraan bangsa melalui asuransi. b. Kebersamaan Senantiasa memelihara dan meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan kejuangan dengan semangat kebersamaan menghadapi era globalisasi, melalui upaya sinergi dan optimalisasi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. c. Profesionalisme Memiliki kemampuan mengelola bisnis asuransi umum secara profesional,

dengan

dukungan

SDM

yang

berwawasan

dan

berpengetahuan luas, didukung dengan keterampilan tinggi serta senantiasa memberikan pelayanan prima kepada nasabah.

C. Struktur Organisasi Perusahaan 3 Dewan Pengawas Syariah Ketua

: H. Endy M. Astiwara, MA, AAAI-J, FIIS

Anggota

: DR. KH. Surahman Hidayat, MA DR. KH. Ahzami Samiun Jazuli, MA

3

ibid

43

Kantor Pusat Divisi Syariah : Gedung B Lantai 4 Jl. Wolter Monginsidi No. 43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp.

: 021-7234847, 7234849

Fax.

: 021-72787952

Email

: [email protected]

Website : http://www.bumida.co.id Kepala Divisi Syariah

: Hj. Nurhayati, SE, AAAI-K

Kabag Teknik Syariah

: Fahmi Basyah, ST, AAI-K, AIIS

Kabag Keuangan & SDM Syariah : Drs. Saiful Hadi Kabag Pemasaran Syariah

: Drs. M. Nasyubun, AAAI-K, AIIS

Kantor Cabang Syariah Cabang Syariah Jakarta Lantai 1 Gedung B Jl. Wolter Monginsidi No. 43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180, Telp. : 021-7268039, 72800904 Fax. : 021-7243624 Email: [email protected] Kepala Cabang

: SH. Purnomo

44

Kasie Teknik

: Yeny

Triana,

AAAI-K,

AIIS

Kasie Keuangan

: Kusumaningdyah

Rousstia,

SPT

Kasie Pemasaran

: Dwi Wijayanto

Cabang Syariah Depok Jl. Margonda Raya No. 304 C Depok, Jawa Barat Telp. : 021-77202357, 77203457

Fax. : 021-77213432

Email: [email protected] Kepala Cabang

: Irman Mahin

Kasie Teknik, Keuangan, Personalia : Landung Eko Hardiono Kasie Pemasaran

: Rochmat Suhadak

Cabang Syariah Surabaya Gedung Bumiputera Lantai 3 Jl. Pucang Anom Timur No. 64 Surabaya, 60282 Telp. : 031-5026486, 5026487 Fax. : 031-5026484 Email: [email protected] Kepala Cabang

: Agus Muharto

Kasie Teknik, Keuangan, Personalia : M. Alghani Cabang Syariah Bandung Gedung Bumiputera Lantai 3 Jl. Jenderal H. Amir Machmud No. 235

45

Cilember, Cimahi, 50422 Telp. : 022-6647905 Fax. : 022-6647906 Email: [email protected] Kepala Cabang

: Fachreza Alfatah

Staff

: Andri Safdar

D. Ruang Lingkup Kegiatan Perusahaan 4 1. Struktur Kepemilikan / Permodalan Kepemilikan Perusahaan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseoraan Terbatas dimiliki oleh; AJB Bumiputera 1912 99,8% dan PT Eurasia Wisata 0,2%. Struktur permodalan Perusahaan telah dipenuhi, sesuai ketentuan modal disetor minimum yang dipersyaratkan dalam UU No. 2 Tahun 1992, dari Rp 25.000.000.000 menjadi Rp 100.000.000.000. Untuk Bumida Syariah, sejak tahun 2007 modal disetor yang dipisahkan dari modal induknya telah mencapai Rp 10.000.000.000, dan akan terus ditingkatkan seiring dengan dikeluarkannya PP No. 39 Tahun 2009. Kepercayaan dan loyalitas stake holder terhadap Perusahaan akan menghasilkan manfaat yang saling menguntungkan, bukan hanya dinikmati oleh share holder, tetapi juga oleh pemegang polis, karyawan dan semua pihak yang berkepentingan terhadap Perusahaan. 4

ibid

46

2. Penghargaan Perusahaan a. Tahun 2002 1) The Big Five Trusted in Fire Insurance 2002 (Versi Majalah Kapital). 2) The Big Five Trusted in Motor Vehicle Insurance 2002 (Versi Majalah Kapital). 3) The Big Five Trusted in Health Insurance 2002 (Versi Majalah Kapital). b. Tahun 2003 1) The Most Valuable Brand in Fire Insurance 2003 (Versi Majalah SWA Sembada). c. Tahun 2005 1) Sertifikasi ISO 9001 : 2000 Sejak Maret 2005. 2) Asuransi Umum Terbaik Tahun 2005 (Versi Majalah Investor) Tahun 2005. 3) Asuransi Umum Sangat Bagus Tahun 2005 (Versi Majalah InfoBank). d. Tahun 2008 1) Sertifikasi Pemeringkatan PEFINDO Peringkat BBB+. 2) Asuransi Umum Syariah Terbaik 2008 (Versi Majalah Investor). 3) Asuransi Umum Syariah Terbaik ke-2 2008 (Versi KARIM Business Consulting).

47

3. Produk a. Produk Andalan: 1) Sehat koe 2) Mobil koe 3) Siswa koe 4) Rumah koe 5) Motor Koe 6) Karyawan Koe

b. Produk Standart dan Modifkasi: 1) Asuransi Kesehatan 2) Asuransi Pengangkutan Barang 3) Asuransi Kendaraan Bermotor 4) Asuransi Peralatan Elektronik 5) Asuransi Uang 6) Asuransi Pekerjaan Konstruksi 7) Asuransi Kebakaran 8) Asuransi Kerusakan Mesin 9) Asuransi Kecelakaan Diri

BAB IV MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA SURPLUS UNDERWRITING KEPADA PESERTA ASURANSI KEBAKARAN

A. Metode Perhitungan Surplus Underwriting Asuransi Kebakaran Penelitian ini diawali dengan melakukan pengumpulan data kelas bisnis asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda 1967 Unit Syariah. Risk and Loss Profile Asuransi Kebakaran PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda 1967 Unit Syariah selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 20052009 yang berisi RumahKoe yang ditanggung (exposure), jumlah premi yang diterima dan jumlah klaim yang dibayarkan kepada peserta. 1 Data risk and loss profile ini sangat penting dalam melakukan perhitungan surplus underwriting, karena sebelum melakukan perhitungan surplus underwriting perusahaan melakukan perhitungan tarif premi. Dengan data inilah seorang aktuaris memiliki pengetahuan yang luas tentang risiko dan kerugian yang pernah terjadi sebelumnya. Dengan informasi tersebut, maka aktuaris dapat memperkirakan risiko dan kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang. Dari informasi tersebut, maka akan dapat diestimsi berapa tarif yang ditetapkan dimasa mendatang berdasarkan data yang ada. Suatu perusahaan tidak bisa menetapkan tarif premi yang tidak didasarkan pada data risk and loss profile. Bila suatu perusahaan melakukan hal demikian, maka akan bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan 1

Fitria Dewianty,”Metode Pehitungan Tarif Premi Asuransi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Experience” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2008), h.68-69.

48

49

No. 74 tahun 2007 karena dianggap mengabaikan data statistik dan izin operasi perusahaan tersebut dapat dicabut. Bila suatu perusahaan mengabaikan data statistik, hal ini akan sangat berbahaya bagi perusahaan tersebut dan bagi para nasabah. Hal ini dikarenakan, asuransi merupakan bisnis yang mengelola risiko. Risiko itu tidak dapat kita ketahui sebelum risiko itu terjadi, maka untuk dapat mengukur risiko yang mungkin muncul dimasa mendatang adalah dengan melihat kejadian sebelumnya, yaitu data tentang risiko dan kerugian yang pernah terjadi. Dengan begitu, maka akan dapat diestimasi kerugiankerugian yang mungkin akan muncul dimasa mendatang. 2 Berdasarkan keputusan Dewan Asuransi Indonesia, tarif untuk asuransi telah ditetapkan berdasarkan kelasnya masing-masing. Untuk kelas I, rumah tinggal tarifnya 0,05 permil. Kelas II sebesar 0,87 permil. Kelas III sebesar 1,16 permil. Misalnya, harga rumah dinilai seharga 100 juta dikali tarif permil, hasil inilah yang harus dibayar oleh nasabah. Karena yang membedakan besaran atau tinggi rendahnya rate/tarif adalah okupasi (penggunaan bangunan/property yang hendak diasuransikan dipergunakan sebagai apa?) apakah hanya sebagai rumah tinggal atau kantor/toko/gudang/pabrik dan sebagainya. Bangunan dengan okupasi sebagai rumah tinggal tentunya rate/tarif lebih murah dari pada okupasi sebagai toko/pabrik maupun gudang,

2

Fitria Dewianty,”Metode Pehitungan Tarif Premi Asuransi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Experience” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2008), h. 69.

50

rate atau tarif dalam hal asuransi kebakaran perhitungannya berdasarkan permil/per 1000 bukannya persen/per 100. 3 Jika suatu perusahaan tidak mendasarkan tarif preminya pada data statistik dan hanya mengejar keuntungan semata, maka ketika terjadi klaim dikhawatirkan tarif premi yang ditetapkan tidak cukup untuk membayar klaim-klaim yang terjadi dimasa mendatang. Hal ini akan mengancam eksistensi perusahaan dan nasabah pun akan dirugikan karena klaimnya tidak dibayarkan. Oleh karena itulah pendasaran perhitungan tarif premi pada data statistik adalah sangat penting. Islam sangat melarang mendatangkan bahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Hal ini seperti hadist Nabi yang juga merupakan kaidah fiqh :

‫ﻋَﻠﻴْ ِﻪ‬ َ ‫ﷲ‬ ُ ‫ﷲ ﺻَﻠﱠﻰ ا‬ ِ ‫لا‬ ُ ْ‫ﺳﻮ‬ ُ ‫ َﻗﻀَﻰ َر‬:‫ل‬ َ ‫ﻋﺒَﺎدَة ﺑﻦْ اﻟﺼَﺎ ِﻣﺖْ ﻗَﺎ‬ ُ ْ‫ﻋﻦ‬ َ ‫ﺲ ِﻟ َﻌﺮﱡق ﻇَﺎﻟِﻢ‬ َ ْ‫ﻀﻰ أﻧﱠ ُﻪ َﻟﻴ‬ َ ‫ َو َﻗ‬،َ‫ﺿﺮَار‬ ِ ‫ﻻ‬ َ ‫ﺿ َﺮ َر َو‬ َ ‫ﻻ‬ َ ْ‫ َأن‬:ْ‫ﺳﱠﻠﻢ‬ َ ‫َو‬ (‫ )رواﻩ أﺣﻤﺪ‬.‫ﻖ‬ ‫ﺣﱞ‬ َ Artinya: “Dari Ubadah bin Shamit, beliau berkata : Rasulullah SAW telah memberikan keputusan bahwa seseorang tidak boleh membuat darar (membuat kerusakan atau bahaya pada diri sendiri) dan dirar (melakukan hal yang merugikan pada orang lain). Sesungguhnya tidak ada hak bagi keringat orang yang zhalim 4 . (HR.Ahmad) Di Indonesia sendiri Polis Asuransi Kebakaran sudah distandarisasi sehingga (seharusnya) antar perusahaan asuransi memiliki perlindungan dan perhitungan yang sama (hanya beda dipelayanannya saja). Polis kebakaran dinamakan polis PSAKI (Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia) dimana 3

Hasil wawancara dengan Bapak Siful Hadi HRD PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda, Tanggal 13 Januari 2010 Pukul 14:20 WIB. 4 Muhammad Ibn Yazid Abu Abdullah Al Qazwainy, Sunan Ibn Majah; Bayruut, Daarul Fikri, Hadits ke-2340,Juz 2, h. 784

51

musibah yang dicover meliputi bencana akibat FLEXAS (Fire, Lightning, Explosion, Aircraft (kejatuhan benda-benda dari pesawat) dan smoke), saat ini bisa ditambahkan dengan jaminan Flood, Earthquake dan Huru-hara. Jadi jika kerusakan property diakibatkan oleh bencana-bencana diatas maka asuransi akan menggantinya. 5 Sesuai dengan ketentuan PMK No. 74 tahun 2007 tentang tarif asuransi bahwa setiap perusahaan asuransi wajib menjaga dan mendasarkan perhitungan tarif preminya pada data risk and loss profile. Jika suatu perusahaan asuransi yang baru berdiri belum memiliki data statistik sendiri, maka dapat menggunakan data industri yang sejenis. Dan mendasarkan perhitungan tarif preminya pada tarif referensi yang telah diatur pada PMK tersebut. Perusahaan yang sudah memiliki data statistik mengenai risiko dan kerugian, maka dapat menetapkan tarif premi sendiri. Data statistik yang dibentuk oleh perusahaan sendiri paling tidak selama rentang waktu 5 tahun. 6 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk menetapkan tarif premi, terdapat beberapa parameter yang harus dikontrol dan diketahui. Parameternya yaitu exposure, frequency dan severty. Parameter ini nantinya akan berpengaruh langsung terhadap penetapan tarif premi, karena tarif premi merupakan refleksi dari biaya klaim yang diharapkan dimasa mendatang untuk menentukan apakah perusahaan nantinya mengalami devisit atau surplus underwriting. Exposure akan dilihat bagaimanakah profile-nya selama 5 tahun terakhir. Sedangkan frequency dan saverity akan dihitung berdasarkan experience 5 6

www.pojokasuraansi.com PMK No. 74 tahun 2007

52

selama 5 tahun terakhir. Berikut ini adalah data yang ada di PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda 1967 Unit Syariah selama 5 tahun kebelakang dalam bentuk rekap hasil underwriting. Dan berikut adalah contoh metode perhitungan surplus underwrting pada asuransi kebakaran: Surplus underwriting = pendapatan underwriting – beban underwriting Tabel 4.1 7

No

Pendapatan

Beban

Hasil

Underwriting

Underwriting

Underwriting

Tahun

1

2005

184,709,981

6,464,849

178,245,132

2

2006

298,127,177

1,490,636

296,636,541

3

2007

146,249,008

223,404,407

(77,155,400)

4

2008

282,081,647

34,738,129

247,343,518

5

2009

707,135,841

677,016

706,458,826

Seperti penjelasan diatas, perhitungan dana premi peserta yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengumpulkan dana yang ada secara menyeluruh selama masa pertanggungan atau per tahun. Apabila pada tahun tersebut hasil yang didapat oleh perusahaan positif, maka perusahaan akan mengalami surplus underwriting. Begitu pun sebaliknya, apabila perusahaan memperoleh hasil yang negatif, maka perusahaan akan mengalami defisit underwriting. Dan ini diketahui setelah pendapatan underwriting dikurangi beban underwriting didalam akhir periode atau akhir masa pertanggungan. 7

Hasil wawancara dengan Bapak Siful Hadi HRD PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda, Tanggal 13 Januari 2010 Pukul 14:20 WIB.

53

B. Pengalokasian Dana Surplus Underwriting Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda 1967 syariah Jika perusahaan mengalami Surplus Underwriting itu dikarenakan peserta yang ada tidak mengalami musibah/klaim selama masa pertanggungan, maka perusahaan akan mengalokasikan dana tersebut untuk cadangan tabarru', dan atau dibagikan kepada perusahaan dan peserta (tertanggung). Dalam hal pengalokasian surplus underwriting, perusahaan cenderung memprioritaskan pada dana cadangan tabarru'. Disamping itu, perusahaan juga membagikan surplus underwriting tersebut kepada peserta sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Setiap

perusahaan

memiliki

kebijakan

masing-masing

dalam

membagikan Surplus Underwriting kepada peseta (tertanggung). Salah satu pilihannya adalah dengan mentransfer Surplus Underwriting tersebut ke rekening peserta. Selanjutnya sesuai dengan wa’ad/nisbah/prosentase yang disepakati, Surplus tersebut dibagikan masing-masing kepada peserta dan perusahaan. Dalam hal ini nisbah yang diterapkan adalah 30% : 70%. Berhubung dengan adanya peraturan PSAK ( Pedoman Standart Akutansi Keuangan) No. 108 Tahun 2009, maka PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda 1967 Syariah menerapkan nisbah atau bagi hasil sebagai berikut: (perusahaan mendapatkan persentase 65%, peserta mendapatkan persentase 30% dan untuk dana cadangan premi sebesar 5%).

54

C. Mekanisme Pendistribusian Surplus Tabarru Kepada Peserta Berikut ini adalah contoh perhitungan insentif surplus bagian peserta dari tahun buku 2007 yang akan berlaku untuk polis-polis yang jatuh tempo pada tahun 2008: 1. PERHITUNGAN SALDO TABARRU 8 1.a

Total Dana Tabarru Paid

=

4.995.393.854

1.b

Jumlah Hasil Investasi Dana Tabarru Bagian Peserta

=

75.695.216

1.c

Beban Klaim Bruto

=

2.202.534.536

1.d

Beban Klaim R/A

=

849.607.169

1.e

Beban Reasuransi

=

1.915.831.073

1.f

SALDO TABARRU 2007 (1.a+1.b-1.c+1.d-1.e)

=

1.802.330.630

1.g

Saldo Tabarru Bagian Peserta (1.f x 30%)

=

540.699.189

1.h

Saldo Tabarru Bagian Pengelola (1.f x 70%)

=

1.261.631.441

2. RATE INSENTIF SURPLUS TABARRU BAGIAN PESERTA 2.a

Total Saldo Tabarru Bagian Peserta

=

540.699.189

2.b

Total Produksi Premi Syariah Nasional

=

8.445.826.385

2.c

Rate Insentif Surplus Tabarru Bagian Peserta (a/b) x = 6.40% 100%

PEMBAYARAN INSENTIF SURPLUS BAGIAN PESERTA 1. Rate insentif surplus bagian peserta digunakan untuk dasar perhitungan insentif surplus masing-masing peserta yang akan jatuh tempo di tahun 2008. 2. Insentif

surplus

yang

dibayarkan

kepada

masing-masing

peserta

diperhitungkan dengan lamanya outstanding pembayaran premi sebagai 8

Hasil wawancara dengan Bapak Siful Hadi HRD PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda, Tanggal 13 Januari 2010 Pukul 14:20 WIB.

55

penalty-nya. Sisa dana penalty tersebut akan dihimpun dalam Cadangan Dana Tabarru. 3. Rumus perhitungan Insentif Surplus masing-masing peserta adalah sebagai berikut:

Insentif Surplus Peserta A = Premi X Rate Insentif X (Jumlah Hari Lunas : Jumlah Hari Pertanggungan)

Notes: -

Jumlah Hari Lunas adalah Jumlah hari antara tanggal jatuh tempo dan tanggal pembayaran premi

-

Jumlah Hari Pertanggungan adalah jumlah hari antara tanggal jatuh tempo dan tanggal awal periode

56

Berikut Ini adalah contoh perhitungan insentif surplus bagian peserta: 1. Nama Peserta

:

Tn. X

2. No. Polis

:

0101.00S.2007.02.0001-0

3. Periode Asuransi

:

08/02/2007 s/d 08/02/2008

4. Tanggal Lunas

:

08/03/2007

5. Rate Insentif Surplus

:

6.40%

6. Jumlah Premi Netto

:

IDR 7.162.500

7. Jumlah Hari Lunas

:

335 hari

8. Jumlah Hari Pertanggungan

:

365 hari

Insentif Surplus Tn. X = 7.162.500 X 6.40% X (335 : 365) = 420.723,3

KETENTUAN KHUSUS MENGENAI INSENTIF SURPLUS TABARRU 1. Insentif surplus hanya akan dibayarkan jika terdapat Surplus atas pengelolaan Dana Tabarru 2. Insentif Surpus Tabarru bagian peserta adalah hak peserta dan oleh karenanya wajib dibayarkan kepada peserta. 3. Terdapat beberapa kategori yang disepakati bahwa insentif surplusnya tidak dibayarkan melainkan disimpan dalam cadangan dana tabarru’ : a. Polis kelas bisnis Marine Cargo, Asuransi Pembiayaan, Surety Bond, Kontra Garansi Bank, dan Dokter Liability b. Polis dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun/ polis jangka pendek c. Polis yang dibatalkan pada saat periode asuransi berjalan.

57

d. Polis yang mengalami klaim baik masih berstatus dalam proses (O/S) maupun yang sudah berstatus pasti (settled). e. Polis yang berdasarkan Izin Akseptasi Kantor Pusat diterbitkan tanpa insentif surplus. 4. Rate Insentif Surplus Bagian Peserta tidak dapat ditentukan diawal periode, oleh karena itu Kantor Operasional Syariah tidak diperkenankan menjanjikan besaran rate insentif tersebut kepada peserta sebelum ada pemberitahuan dari Kantor

Pusat.

Dalam

Klausula

Syariah

hanya

disebutkan

wa’ad/nisbah/prosentase pembagian insentif antara peserta dan operator yaitu 30:70. 5. Insentif Surplus Dana Tabarru bukanlah discount premi perpanjangan. Untuk itu setiap perpanjangan premi tetap dicatat 100% tanpa dikurangi insentif surplus. Insentif surplus tetap dikeluarkan dengan akun /pos yang berbeda. 6. Insentif surplus tetap dibayarkan (kepada peserta yang berhak) walaupun polis tidak diperpanjang. D. Perkembangan dana surplus underwriting perusahaan PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda 1967 Syariah pada peserta Jika

di

lihat

dari

hasil

rekap

Underwriting

PT.

Asuransi

BumiputeraMuda 1967 Syariah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, perkembangan dana surplus underwriting perusahaan sangatlah bagus. Namun pada tahun 2007 perusahaan mengalami deficit underwriting di karenakan terjadinya klaim yang sangat besar.

58

1. Rekap Underwriting PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda 1967 Syariah pada tahun 2005: Jumlah premi bersih yang didapat oleh perusahaan terdiri dari premi bruto, premi reasuransi,penurunan atau kenaikan PYBMP (premi yang belum menjadi pendapatan) yaitu: a. Premi bruto 1) premi penutupan langsung

307,849,969

2) premi penutupan tidak langsung

0

3) komisi dibayar

0

4) jumlah premi bruto (1+2-3)

307,849,969

b. Premi Reasuransi 1) Premi Reasuransi dibayar 2) Premi Reasuransi diterima 3) Jumlah Premi Reasuransi (1-2) 4) Premi Neto (a4-b3)

98,511,990 0 98,511,990 209,337,979

c. Penurunan (Kenaikan) PYBMP*) 1) PYBMP tahun/triwulan lalu

49,255,995

2) PYBMP tahun/triwulan berjalan

73,883,992

3) Penurunan (kenaikan) PYBMP (1-2)

(24,627,997)

Jumlah Pendapatan Premi Neto (b4+c3)

184,709,981

Jadi jumlah pendapatan premi neto sama dengan jumlah pendapatan underwriting, sedangkan beban underwriting terdiri dari:

59

a. Beban Klaim 1) Klaim Bruto

10,774,749

2) Klaim Reasuransi

4,309,900

3) Kenaikan (Penurunan)EKRS**) a) EKRS tahun/triwulan berjalan

0

b) EKRS tahun/triwulan lalu

0

Jumlah Beban Klaim(a1-a2.b+3.a-3b)

6,464,849

Beban Underwriting

6,464,849

Hasil Underwriting

178,245,132

Jika hasil yang diperoleh positif, maka perusahaan akan mendapatkan dana surplus underwriting. Namun sebaliknya jika hasil yang diperoleh negatif maka perusahaan akan mengalami defisit underwriting. 2. Rekap Underwriting PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda 1967 Syariah pada tahun 2006: a. Premi bruto 1) premi penutupan langsung

496,878,628

2) premi penutupan tidak langsung

0

3) komisi dibayar

0

4) jumlah premi bruto (1+2-3)

496,878,628

b. Premi Reasuransi 1) Premi Reasuransi dibayar 2) Premi Reasuransi diterima 3) Jumlah Premi Reasuransi (1-2)

159,001,161 0 159,001,161

60

Premi Neto (a4-b3)

337,877,467

c. Penurunan (Kenaikan) PYBMP*) 1) PYBMP tahun/triwulan lalu

79,500,581

2) PYBMP tahun/triwulan berjalan

119,250,871

3) Penurunan (kenaikan) PYBMP (1-2)

(39,750,290)

Jumlah Pendapatan Premi Neto (b4+c3)

298,127,177

Jadi jumlah pendapatan premi neto sama dengan jumlah pendapatan underwriting, sedangkan beban underwriting terdiri dari: a. Beban Klaim 1) Klaim Bruto 2) Klaim Reasuransi

2,484,393 993,757

3) Kenaikan (Penurunan)EKRS**) a) EKRS tahun/triwulan berjalan

0

b) EKRS tahun/triwulan lalu

0

Jumlah Beban Klaim(a1-a2.b+3.a-3b)

6,464,849

Beban Underwriting

1,490,636

Hasil Underwriting

296,636,541

3. Rekap Underwriting PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda 1967 Syariah pada tahun 2007: a. Premi bruto 1) premi penutupan langsung 2) premi penutupan tidak langsung 3) komisi dibayar 4) jumlah premi bruto (1+2-3)

569,623,909 2,532,313 0 572,156,221

61

b. Premi Reasuransi 5) Premi Reasuransi dibayar 6) Premi Reasuransi diterima

372,918,562 0

7) Jumlah Premi Reasuransi (1-2)

372,918,562

4) Premi Neto (a4-b3)

199,237,659

c. Penurunan (Kenaikan) PYBMP*) 4) PYBMP tahun/triwulan lalu

50,009,071

5) PYBMP tahun/triwulan berjalan

102,997,723

3) Penurunan (kenaikan) PYBMP (1-2)

(52,988,652)

Jumlah Pendapatan Premi Neto (b4+c3)

146,249,008

Jadi jumlah pendapatan premi neto sama dengan jumlah pendapatan underwriting, sedangkan beban underwriting terdiri dari: a. Beban Klaim 1) Klaim Bruto

714,635,460

2) Klaim Reasuransi

491,231,053

3) Kenaikan (Penurunan)EKRS**) a) EKRS tahun/triwulan berjalan

0

b) EKRS tahun/triwulan lalu

0

Jumlah Beban Klaim(a1-a2.b+3.a-3b)

223,404,407

Beban Underwriting

223,404,407

Hasil Underwriting

(77,155,400)

4. Rekap Underwriting PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda 1967 Syariah pada tahun 2008:

62

a. Premi bruto 1) premi penutupan langsung 2) premi penutupan tidak langsung 3) komisi dibayar 4) jumlah premi bruto (1+2-3)

1,070,914,237 36,513,264 391,191 1,107,036,310

b. Premi Reasuransi 1) Premi Reasuransi dibayar 2) Premi Reasuransi diterima

575,681,002 0

3) Jumlah Premi Reasuransi (1-2)

575,681,002

4) Premi Neto (a4-b3)

531,355,308

c. Penurunan (Kenaikan) PYBMP*) 1) PYBMP tahun/triwulan lalu

108,866,383

2) PYBMP tahun/triwulan berjalan

358,140,045

3) Penurunan (kenaikan) PYBMP (1-2) Jumlah Pendapatan Premi Neto (b4+c3)

(249,273,661) 282,081647

Jadi jumlah pendapatan premi neto sama dengan jumlah pendapatan underwriting, sedangkan beban underwriting terdiri dari: a) Beban Klaim 1) Klaim Bruto 2) Klaim Reasuransi

37,738,129 2,550,000

3) Kenaikan (Penurunan)EKRS**) c) EKRS tahun/triwulan berjalan

0

d) EKRS tahun/triwulan lalu

0

63

Jumlah Beban Klaim(a1-a2.b+3.a-3b)

34,738,129

Beban Underwriting

34,738,129

Hasil Underwriting

(247,343,518)

5. Rekap Underwriting PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda 1967 Syariah pada tahun 2009: a. Premi bruto 1) premi penutupan langsung

1,238,937,771

2) premi penutupan tidak langsung

0

3) komisi dibayar

0

4) jumlah premi bruto (1+2-3)

1,238,937,771

b. Premi Reasuransi 1) Premi Reasuransi dibayar 2) Premi Reasuransi diterima

388,293,201 0

3) Jumlah Premi Reasuransi (1-2)

388,293,201

4) Premi Neto (a4-b3)

850,644,570

c. Penurunan (Kenaikan) PYBMP*) 3) PYBMP tahun/triwulan lalu

315,577,328

4) PYBMP tahun/triwulan berjalan

459,086,057

3) Penurunan (kenaikan) PYBMP (1-2) Jumlah Pendapatan Premi Neto (b4+c3)

(143,508,729) 707,135,841

Jadi jumlah pendapatan premi neto sama dengan jumlah pendapatan underwriting, sedangkan beban underwriting terdiri dari: a. Beban Klaim

64

1) Klaim Bruto

1,127,016

2) Klaim Reasuransi

2,550,000

3) Kenaikan (Penurunan)EKRS**) a) EKRS tahun/triwulan berjalan

0

b) EKRS tahun/triwulan lalu

0

Jumlah Beban Klaim(a1-a2.b+3.a-3b)

677,016

Beban Underwriting

677,016

Hasil Underwriting Jika

dilihat

dari

perkembangan

(706,458,826) dana surplus

underwriting PT.

ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967 SYARIAH dari tahun 2005 s/d 2009 sangantlah bagus, karena hanya sekali terjadi defisit yang dialami pada tahun 2007. Dan tahun-tahun yang lainnya perusahaan memperoleh surplus underwriting yang cukup bagus untuk menstabilkan keuangan perusahaan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan berkenaan dengan mekanisme pendistribusian surplus underwriting pada peserta asuransi kebakaran pada PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967 SYARIAH, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Dalam pendistribusian dana surplus underwriting pada peserta asuransi kebakaran, yang ada pada rekap hasil underwriting perusahaan. Maka perusahaan melakukan perhitungan terlebih dahulu, dengan cara membuat rekap underwriting tahunan. Setelah mendapatkan hasil dari metode perhitungan underwriting pada perusahaan, maka apabila hasil yang didapat mengalami hal positif maka perusahaan akan mendapatkan dana surplus underwriting. Dan hasil surplus underwriting tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian,yaitu: cadangan tabarru’, peserta dan perusahaan. 2. Adapun mekanisme pendistribusian dana surplus underwriting yang terjadi di perusahaan akan di berikan kepada peserta sesuai dengan nisbah yang ada,diantaranya: perusahaan akan mentransfer kerekening peserta, atau untuk di infakkan melalui perusahaan dan atau untuk pengurangan premi ditahun berikutnya. 3. Asuransi kebakaran adalah produk asuransi kerugian yang frequensi klaimnya lebih rendah dibandingkan dengan produk kerugian lainnya,

67

68

seperti asuransi kendaraan bermotor. Maka peluang akan terciptanya surplus itu lebih besar. Oleh karena itu, perkembangan dana surplus underwriting produk asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda 1967 Unit Syariah sangat baik dan dapat dijadikan tumpuan untuk kestabilan keuangan perusahaan.

B. Saran Adapun saran dari penulis tentang Mekanisme Pendistribusian Dana Surplus Underwriting Pada Peserta Asuransi Kebakaran adalah: 1. Sebaiknya pendistribusian dan pengalokasian dana surplus underwriting agar lebih transparan antara peserta dan perusahaan yang nota benenya sebagai pemegang amanah. 2. Perlu adanya dukungan dari pemerintah mengenai produk-produk asuransi kerugian, khususnya produk asuransi kebakaran. Karena saat ini PMK yang ada belum memadai,hanya sampai produk asuransi kendaraan bermotor saja. 3. Agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta asuransi, bukan hanya membayar premi dan mendapatkan ganti rugi atas klaim yang terjadi. Tetapi juga mengerti dan mengetahui nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya. Bandung: PT. Syamil Cipta Media. Abdul Kadir, Muhammad. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Abdullah, Moch. Anwar. Kamus Umum Asuransi. Jakarta: Kesaint Blanc, 1993. Arif Djohan Tunggal. Peraturan Perundang-undangan Perasuransian di Indonesia. Thn 1992-1997, (Jakarta: Harvarindo.1998). Bailey, Richard. Underwriting Dalam Perusahaan Asuransi Jiwa dan Kesehatan. Jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera, 2005. Booth, P, dkk. Modern Actuarial Theory and Practice. Florida: Chapman and Hall/CRC. 1999. Budian, Luly. Essay Ilmiah :”Peran Aktuaria Pada Industri Asuransi Kerugian Indonesia.” Jakarta: Essay Ilmiah, 2007. Budiman, Hendra. “Belum Ada Penelitian Khusus Underwriting Asuransi”. Proteksi, XXIV.(Desember 2003) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006. Dewan Asuransi Indonesia, Kamus Asuransi Jiwa (prapublikasi). Jakarta: Dewan Asuransi. Ghoni,Abdul dan Arianty Erny. Akuntansi Asuransi Syariah; Antara Teori & Praktik. Jakarta, INSCO Consulting, 2007. Gunanto, Asuransi Kebakaran di Indonesia, Cetakan ke-II, Wacana Ilmu, JakartaApril 2003. Herman, Darmawi. Manajemen Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara, 2001. http://www.bumida.co.id http://www.pojokasuransi.com Iqbal, Muhaimin. Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba. Jakarta : Gema Insani Press, 2005, Cet. Ke-1. Muhammad Ibn Yazid Abu Abdullah Al Qazwainy, Sunan Ibn Majah; Bayruut,

70

Daarul Fikri, Hadits ke-2340,Juz 2, h. 784 Moleong, Lexy J. Metodelogi Penenlitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007. Peraturan Menteri Keuangan No.74 tahun 2007. Prakoso, Djoko dan Murtika I Ketut. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002. Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, Asbabul Wurud; Studi kritis hadist Nabi Pendekatan Sosio Historis, kontekstual (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2001), h.7 Salim, Abbas, Asuransi dan Manajemen Risiko. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Soeisno, Djojosoedarso. Prinsip-prinsip manajemen risiko dan asuransi. Jakarta: Salemba Empat. 2003. Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani Press, 2005. Sula Muhammad Syakir , Konsep Asuransi Dalam Islam. PPM Fi Zhilal. Bandung. 1996. Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum. Pedoman Penulisan Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2007. Tunggal, Hadi Setia. Dasar-dasar Asuransi. Jakarta: Harvarindo.2005.

LAMPIRAN-LAMPIRAN