Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN KEPUTUSAN MENTERl NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.13/M.PPN/HK/01l2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARL-\TBADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL MENTERl NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, Menimbang
a. bahwa dalam rangka rnelaksanakan tugas rnendukung penyusunan kebijakan penataan ruang nasional serta tugas-tugas lain yang diarnanatkan oleh Badar; Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait; b. bahwa dalam berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; c. bahwa pejabat dan pegawai yaJ:1Z namanya tercanturn dalam Larnpiran Keputusan mi dianggap mampu dan mernenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tirn Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tambahan LernbaranNegara Republik
2011 tentang Anggaran Tahun Anggaran 2012 Tahun 2011 Nornor 113, Indonesia Nomor 5254);
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun Z007 tentang Penataan Ruang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Ncrncr 4212) sebagairnana teiah beberapa ...
-2 beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun Perencanaan Pembanzunan Nasional;
2007
tentang
Badan
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
2009
tentang
Badan
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Fembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPNI09/2007 tentanz Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan NasionallBadan Perencanaan Pembanzunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Fembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Nezara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN1l0/2007 tentang Orzanisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENfANG PEMBENTUKANTIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARIATBADAN KOORDINASI PENATAANRUANG NASIONAL.
PERTAMA
Membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruanz Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Stategis, dengan susunan keanggotaan sebagairnana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Fengarah, dan Tenaga Fendukung.
Tim Pelaksana
KETIGA: ...
-3 KETIGA
Tim Pengarah bertugas : a.
melakukan kebijakan, Sekretariat (BKPRN);
b.
memberikan
koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan strategi dan rencana kerja koordinasi strategis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
arahan
kebijakan
dan koordinasi
kepada
Tim
Pelaksana; c.
KEEMPAT
KELIMA
melaksanakan Pelaksana.
pengendalian
dan evaluasi atas laporan dari Tim
Tim Pelaksana bertugas : a.
menyusun jadwal dan rencana Strategis;
kerja kegiatan Tim Koordinasi
b.
menyusun agenda dan menyiapkan bahan sidang BKPRN;
c.
melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan semua pihak yang terkait, dalam rangka koordinasi penataan ruang nasional;
d.
memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penataan ruang nasional;
e.
menyiapkan nasional;
f.
menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional kepada Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional.
laporan pelaksanaan
koordinasi
penataan
ruang
Tenaga Pendukung bertugas : a.
membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas administrasi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan koordinasi strategis;
b.
KEENAM
melakukan tugas-tugas lain Fengarah dan Tim Pelaksana.
yang
ditugaskan
oleh
Tim
Segala biaya yang diperIukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.
KETUJUH: ...
-4 KETUJUH
Keputusan
ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan berlaku surut
sejak 2 Januari 2012.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
31 Januari 2012
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
Emmy Suparmiatun
SALINAN LAMPIRAN KEPlITUSAN MENTERI NEGARA PPNI KEPALABAPPENAS NOMOR KEP.13/M.PPN/HK/01l2012 TANGGAL 31 JANUARI 2012 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGISSEKRETARIATBADAN KOORDINASI PENATAANRUANG NASIONAL
A.
TIM PENGARAH
Menteri Negara Perencanaan NasionallKepala Badan Pembangunan Nasional.
B.
PENANGGUNG JAW AB
Deputi Bidang Pengernbangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPNI Bappenas.
C.
TIM PELAKSANA
Pernbangunan Perencanaan
Ketua
Direktur Tata Ruang dan Kementerian PPN/Bappenas.
Pertanahan,
Wakil Ketua
Asisten Deputi Urusan Penataan Ruang dan Pengernbangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Sekretaris
Direktur Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.
Anggota
1.
Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri;
2.
Direktur Pengernbangan Kementerian PPN/Bappenas;
3.
Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementrian PPN/Bappenas;
4.
Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPNIBappenas;
Nasional,
Wilayah,
5. Direktur ...
-2 -
D.
TENAGA PENDUKUNG
5.
Direktur Perkotaan dan Kementerian PPN/Bappenas;
6.
Kabid. Penataan Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7.
Kabid. Koordinasi Lintas Sektor dan Pekerjaan Wilayah, Kementerian Umum;
8.
Kasubdit Pereneanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri;
9.
Ir. Dwi Haryawan PPN/Bappenas;
10.
Mia Amalia, ST, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
11.
Uke Mohammad Hussein, Kementerian PPN/Bappenas;
12.
Ir. Nana Apriyana, PPN/Bappenas;
13.
Herny Dawaty, PPNIBappenas;
14.
Santi Yulianti, S.IP, MM, Kementerian PPNI Bappenas;
15.
Khairul Rizal, ST, MPP; Kementerian PPN/Bappenas;
16.
Aswieaksana, ST, MT, Kementerian PPNIBappenas;
M.Se,
17.
Agung Dorodjatoen, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
M.Se,
18.
Raflli Noor, PPNI Bappenas;
19.
Ir. Rinella Tarnbunan, Kementerian PPNIBappenas;
MPA,
20.
11'.
Rohmad Supriyadi, Kementerian PPN/Bappenas.
M.Si,
1.
Sylvia Krisnawati; Ceeep Saryanto;
2.
Perdesaan,
S, MA, Kementerian PhD,
S.Si, MPP,
MT, Kementerian
SE, ME, Kementerian
S.Si,
Kementerian
3. Mira ...
-33.
Mira Berlian;
4. 5.
Subarjo; Sunaryo.
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
Ilhv
Emmy Suparmiatun
