Melia Fransisca Murtedjo. Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27, Jakarta (021)

ANALISIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA

Melia Fransisca Murtedjo Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27, Jakarta 11530 (021) 53696969 [email protected]

ABSTRAK Penerapan sanksi administrasi yang merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap Wajib Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam sistem self-assesment. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerapan sanksi administrasi pajak di KPP Pratama Bekasi Utara, mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi pajak, dan mengetahui bagaimana upaya KPP dalam menghadapi masalah penerapan sanksi administrasi pajak. Objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara. Penelitian ini mengacu pada pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan sekunder dari wawancara, observasi, dan kepustakaan. Penulis membandingkan jumlah Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan dan jumlah Wajib Pajak Badan yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan selama tiga tahun (2012, 2013, dan 2014). Sehingga setelah dianalisa dan menghasilkan kesimpulan, yaitu penerapan sanksi administrasi pajak di KPP Pratama Bekasi Utara telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun penerapan sanksi administrasi tersebut belum dapat dikatakan efektif karena Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan belum sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang melanggar. Kata kunci : Sanksi administrasi pajak, Surat Tagihan Pajak, Kepatuhan, Wajib Pajak Badan,

ABSTRACT Administrative penalties, which is one form of oversight of the taxpayer is of paramount importance in the system of self-assessment. The purpose of this study was to determine how the implementation of tax administration penalties on KPP Pratama Bekasi Utara, knowing the obstacles encountered in the implementation of tax administrative penalties, and knowing how KPP efforts in dealing with problems of implementation of administration penalties. The object of research is the Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara. This study refers to the qualitative approach using primary and secondary data from interviews, observation, and literature. The authors compared the number of Tax Collection Letter issued and the amount of taxpayer are late in submitting annual tax returns for three years (2012, 2013, and 2014). After analyzed, the implementation of administrative penalties in KPP Pratama Bekasi Utara has been appropriate with the regulations, but the implementation of the administrative penalties not effective because Tax Collection Letter issued not equal with the amount of taxpayer. Keywords: Administration Penalties, Tax Collection Letter, Compliance, Tax Payer,

1

PENDAHULUAN Latar belakang Pajak sebagai sumber penghasilan negara berfungsi untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional ini akan terlaksana apabila masyarakat dapat ikut serta dalam pembangunan nasional ini, salah satunya dengan cara membayar pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang sifatnya memaksa. Selain itu, bisa dikatakan pajak digunakan untuk membiayai aktivitas kenegaraan pemerintah dan pengeluaran yang mempuunyai kaitan langsung dengan rakyat seperti penyediaan fasilitas umum. Begitu besarnya peran pajak dalam pembiayaan pemerintahan dan kemakmuran rakyat, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan perluasan subjek dan objek pajak. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran Ditjen Pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para Wajib Pajak. Perubahan sistem perpajakan dari Official Assessment menjadi Self Assessment, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Dalam Siti Resmi (2014:11), Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri Berdasarkan data dari KPP Pratama Bekasi Utara, Wajib Pajak Badan yang terlambat menyampaikan SPT dari tahun 2012-2014 sebagai berikut: Jumlah SPT Tahunan yang terlambat disampaikan Wajib Pajak Badan Tahun 2012 2013 2014

Jumlah SPT yang terlambat 323 362 523

Berdasarkan tabel diatas, terjadi pertambahan jumlah SPT yang terlambat dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah Wajib Pajak Badan setiap tahunnya yang tidak diimbangi dengan kesadaran Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannnya Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan self assessments system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak.Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaanya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak.Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya . 2

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih memberatkannya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA”

Landasan Teori Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana telah beberapa kali di ubah dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan pengertian umum pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Surat Tagihan Pajak Menurut Siti Resmi (2014:55), Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Fungsi Surat Tagihan Pajak yaitu: sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak, sarana mengenakan sanksi berupa denda dan bunga, sarana untuk menagih pajak Sanksi Administrasi Pajak Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diuraikan pada table berikut. 1.

Sanksi administrasi berupa denda

No

Pasal

1

7 ayat (1)

2

8 ayat (3)

Masalah

Sanksi

SPT Tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan : a. SPT Masa PPN

Rp500.000

b. SPT Masa lainnya dan

Rp100.000

c. SPT Tahunan PPh WP Badan

Rp1.000.000

d. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi

Rp100.000

Pembetulan sendiri dan belum disidik

150% dari jumlah pajak yang kurang bayar

a. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai 3

14 ayat (4)

PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;

3

2%

No

Pasal

Masalah

Sanksi

b. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara

2%

lengkap c.

PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak

4

14 ayat (5)

PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian Pajak Masukan

2%

2% dari Dasar Pengenaan Pajak

50% dari jumlah pajak berdasarkan 5

25 ayat (9)

Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian

keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan 100% dari jumlah pajak berdasarkan

6

27 ayat (5d)

Permohonan banding ditolak atau dikabulkan

Putusan Banding dikurangi pajak yang

sebagian

telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

2. No

Sanksi Administrasi berupa bunga Pasal

Masalah

Sanksi 2% per bulan dari jumlah pajak yang

1

8 ayat (2)

Pembetulan SPT Tahunan dalam 2 tahun

kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran 2% per bulan dari jumlah pajak yang

2

8 ayat (2a)

Pembetulan SPT Masa dalam 2 tahun

kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran 2% per bulan dari jumlah pajak

3

9 ayat (2a)

Keterlambatan pembayaran pajak masa

terutang, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran 2% per bulan dari jumlah pajak

4

8 ayat (2b)

Keterlambatan pembayaran pajak tahunan

terutang, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian

4

No

Pasal

Masalah

Sanksi SPT Tahunan s/d tanggal pembayaran

SKPKB karena pajak yang terutang kurang 5

13 ayat (2)

atau tidak dibayar, dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan

6

7

8

13 ayat (5)

14 ayat (3)

15 ayat (4)

2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, maksimal 24 bulan

SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5

48% dari jumlah pajak yang tidak atau

tahun karena adanya tindak pidana

kurang bayar

a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar b. SPT kurang bayar

2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak/ kurang dibayar, maksimal 24 bulan

SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5

48% dari jumlah pajak yang tidak atau

tahunkarena adanya tindak pidana

kurang bayar 2% per bulan dari jumlah pajak yang

9

19 ayat (1)

SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan,

tidak/ kurang dibayar, dihitung mulai

Putusan Banding yang menyebabkan

dari tanggal jatuh tempo penyampaian

kurang bayar terlambat dibayar

s/d tanggal pelunasan atau diterbitkannya Surat Tagihan Paksa 2% per bulan dari jumlah pajak yang

10

19 ayat (2)

Mengangsur atau menunda pembayaran

masih harus dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Paksa 2% per bulan dari kekurangan

11

19 ayat (3)

Kekurangan pajak akibat penundaan SPT

pembayaran pajak, dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s/d tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Paksa

METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer. Objek dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Bekasi Utara. Dimana datanya berupa gambaran umum KPP Pratama Bekasi Utara, tugas dan fungsi kantor, struktur organisasi dan tanggung jawab unit kegiatan kantor, data Jumlah WP, Jumlah Surat Tagihan Pajak, Penerimaan, buku teks, artikel serta literatur perpajakan. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Dalam penulisan skripsi ini metode analisis yang digunakan untuk penelitian penyajian data adalah metode deskriptif komparatif. Metode ini dilakukan dengan pengumpulan, peringkasan dan penyajian suatu data dan membuat perbandingan antar variable yang sama untuk beberapa periode yang berurutan sehingga memberikan informasi yang berguna dan juga menatanya kedalam bentuk yang bisa dianalisis

5

ANALISA DAN BAHASAN Proses Penerapan Sanksi Administrasi Pajak pada KPP Pratama Bekasi Utara Berdasarkan Modul Penerimaan Negara dan SIDJP maka oleh Account Representaive menginput Wajib Pajak mana saja yang akan dikenakan sanksi pajak. Berdasarkan data dari sistem itu pula, Account Representative akan memulai proses pembuatan Surat Tagihan Pajak, yaitu dengan membuat lembar perhitungan untuk melakukan perhitungan jumlah pajak yang masih atau kurang atau tidak dibayar dan besarnya sanksi administrasi pajak yang harus dibayar. Besarnya sanksi yang harus dibayar tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Setelah Account Representative membuat lembar perhitungan dan nothit, lalu lembar perhitungan dan nothit tersebut diserahkan kepada kepala seksi pengawasan dan konsultasi untuk diteliti dan disetujui. Uraian Nohit lalu di input oleh AR ke sistem, kemudian Nothit STP beserta lembar perhitungannya dikirim ke Seksi Pelayanan untuk kemudian diterbitkan STP Kepala Seksi Pelayanan menerima persetujuan penerbitan Surat Tagihan Pajak beserta data pendukung lainnya seperti lembar perhitungan dan nothit dari Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Surat Tagihan Pajak akan diproses melalui sistem. Kemudian Kepala seksi pengawasan akan menugaskan pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Tagihan Pajak yang telah disetujui. Surat yang telah dicetak tersebut kemudian diserahkan kembali kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk diteliti dan ditandatangani. Selanjutnya pelaksana Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Tagihan Pajak yang telah ditandatangani itu ke Sub Bagian Umum untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan melalui pos. Analisa Penerapan Sanksi Administrasi Pajak di KPP Pratama Bekasi Utara Tahun

Pelanggar*

STP Terbit

Persentase

2012

4.098

385

9,39%

2013

4.877

131

2,69%

2014

5177

128

2,50%

Berdasarkan tabel diatas, penerbitan STP baik pada tahun 2012, 2013, dan 2014 dapat dikatakan mengalami penurunan yang sangat signifikan setiap tahunnya.STP yang diterbitkan untuk Wajib Pajak Badan adalah 9,39%, Jumlah tersebut menurun pada tahun 2013 yaitu 2,69%, dan kembali menurun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 sebanyak 2,50%. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor: 1. Petugas Perpajakan Bila melihat perbandingan antara jumlah Wajib Pajak Badan dan petugas, dapat dikatakan kurang seimbang. Rata-rata 1 petugas di setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi mengawasi lebih dari 500 Wajib Pajak Badan. Apabila dari pengawasan tersebut, Wajib Pajak Badan tidak melaksanakan atau memenuhi kewajibannya, maka petugas harus mengenakan/menjatuhkan sanksi-sanksi administrasi dengan menerbitkan STP. 2. Administrasi dan Sarana yang tersedia Sering terjadinya keterlambatan dalam penerbitan STP terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran dalam menyampaikan/melaporkan SPT Tahunannya di KPP Pratama Bekasi Utara, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, juga disebabkan oleh administrasi yang kurang teratur. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, yang antara lain disebabkan oleh keterlambatan dalam menerima SPT yang disampaikan WP melalui dropbox. Kadang-kadang SPT baru diterima setelah tahun pajak berakhir. Untuk menghindari kesalahan dalam penerbitan STP, petugas lebih dulu menunggu SPT tersebut tiba. Sehingga hal ini dapat menyebabkan keterlambatan penerbitan STP.

6

Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Bekasi Utara Wajib Pajak Badan

SPT Tahunan PPh Badan Tidak

Tahun

Disampaikan Terdaftar

disampaikan

Wajib SPT Tepat Waktu

Terlambat

Jumlah

2012

12.192

6.403

2.305

323

2.628

3.775

2013

13.545

7.316

2.439

362

2.801

4.515

2014

15.035

7.392

2.275

523

2.798

4.594

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Badan yang Wajib SPT. Bila dilihat dari persentase Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan mengalami penurunan setiap tahunnya, ini disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk menanggapi hal tersebut, sudah ada ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, apabila SPT Tahunan PPh Badan tidak atau terlambat disampaikan maka akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- yang akan ditagih dengan menggunakan STP. Jumlah Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Bekasi Utara Atas Penerbitan STP Tahun

Penerimaan Pajak

Jumlah STP yang dilunasi

Persentase

2012

1.202.700.863.253

1.069.365.628

0,088%

2013

1.737.465.536.135

71.697.641

0,004%

2014

1.628.241.183.696

47.585.943

0,002%

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa penerimaan dari hasil penerbitan STP (sanksi administrasi pajak) terhadap Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan, cukup membantu dalam pemasukan uang pajak, meskipun mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat dari persentase pelunasan STP yang dilakukan Wajib Pajak Badan pada tahun 2012 adalah 79,44% dari STP yang diterbitkan. Pada tahun 2013, persentase pelunasan STP yang dilakukan Wajib Pajak Badan adalah 24,03% dari STP yang diterbitkan. Pada tahun 2014, persentase pelunasan STP yang dilakukan Wajib Pajak Badan adalah 9,35% dari STP yang diterbitkan. Jumlah penerimaan pajak dari STP khususnya PPh Badan mengalami penurunan. Kendala dan Upaya yang dihadapi KPP Pratama Bekasi Utara dalam menerapkan sanksi administrasi pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi pajak: 1. Kekurangan Tenaga Pelaksana di setiap seksi yang bertugas dalam penerapan sanksi administrasi. Kurangnya tenaga pelaksanan di setiap seksi yang yang terlibat dalam penerapan sanksi administrasi seperti Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Seksi Pelayanan dan Seksi Penagihan merupakan faktor penghambat dalam penerbitan dan pencairan STP. Selain itu seksi-seksi tersebut juga mempunyai tugas lain yang harus diselesaikan. 2. Jadwal waktu penerbitan yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, maksudnya adalah ketika Wajib Pajak Badan melaporkan SPT Tahunannya lewat dari jatuh tempo, Petugas tidak langsung menjatuhkan sanksi administrasi pajak. Keterlambatan dalam penerbitan STP terlihat dalam penerbitan STP terhadap Wajib Pajak Badan yang terlambat dalam menyampaikan SPT.

7

3.

Alamat Wajib Pajak tidak Jelas. Wajib Pajak yang alamatnya tidak jelas juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi KPP, sehingga menyulitkan petugas untuk mengirimkan STP. Misalnya dalam suatu STP hanya tercantum nama jalan saja, tidak lengkap sampai nomor rumah ataupun RT/RW-nya. Ketidaklengkapan alamat tersebut bisa saja karena unsur kesengajaan dari Wajib Pajak. Selain itu juga dikarenakan alamat tersebut tidak atau sudah bukan ditempati oleh Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Tagihan Pajak. 4. Penggunaan dropbox juga merupakan salah satu penyebab terlambat diterbitkannya STP sanksi administrasi dikarenakan KPP harus menunggu SPT PPh Badan tiba di KPP. Sehingga baru dapat menetapkan sanksi setelah SPTnya sampai. Upaya yang digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi KPP dalam penerapan sanksi administrasi pajak adalah: 1. Penambahan Petugas. Setiap seksi yang terkait dengan Penerapan sanksi administrasi sangat memerlukan Petugas. Penting bagi KPP untuk menambah jumlah petugas yang disesuaikan dengan pertambahan jumlah WP setiap tahunnya.Sehingga toleransi pekerjaan sedikit dikurangi dan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan berjalan dengan baik. 2. Lebih memaksimalkan kinerja petugas, sehingga penerapan sanksi administrasi pajak dapat dapat terlaksana dengan baik 3. Penertiban Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan penertiban wajib pajak dalam pembuatan NPWP. Dimana jika Wajib ingin membuat NPWP maka Wajib Pajak tersebut harus menuliskan alamatnya secara lengkap karena NPWPnya akan dikirim melalui pos. sehingga apabila alamat Wajib pajak tidak jelas, maka NPWP tidak akan sampai.

SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab 4, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Penerapan sanksi administrasi pajak di KPP Pratama Bekasi Utara sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dalam penerapan sanksi denda sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Hal ini dapat dilihat dari Wajib Pajak Badan yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan dikenakan sanksi administrasi, lalu kemudian di terbitkan Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan tersebut. Penerapan sanksi administrasi pajak di KPP Pratama Bekasi Utara, belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari ketidakseimbangan antara STP yang diterbitkan dengan jumlah Wajib Pajak Badan yang melanggar kewajiban tahunannya. Penerbitan STP pada tahun 2012 hanya 9,39% dari Wajib Pajak Badan yang melanggar, lalu penerbitan STP pada tahun 2013 hanya 2,69% dari Wajib Pajak Badan yang melanggar, dan penerbitan STP pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 sebanyak 2,50% dari jumlah Wajib Pajak Badan yang melanggar. Jadi, belum semua Wajib Pajak Badan yang tidak memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi administrasi pajak. 2. Rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penyampaian SPT Tahunan untuk Tahun 2012 adalah sebesar 41,04%, untuk Tahun 2013 sebesar 38,28% dan untuk Tahun 2014 sebesar 37,85%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan menurun dari tahun 2012 ke tahun 2014. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan kesimpulannya kurang baik, karena pada tahun 2012 hingga 2014 tingkat kepatuhannya terus menurun dan berada dibawah 50%, hal ini disebabkan karena bertambahnya Wajib Pajak tidak diimbangi dengan kesadarannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 3. Dalam penerapan sanksi adminsitrasi pajak, penerimaan dari hasil penerbitan STP (sanksi administrasi pajak) terhadap Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan, cukup membantu dalam pemasukan uang pajak, meskipun mengalami penurunan pada setiap tahunnya. 4. Masalah yang dihadapi KPP Pratama Bekasi Utara dalam penerapan sanksi administrasi pajak adalah: a. Kekurangan tenaga pelaksana b. Jadwal waktu penerbitan yang tidak tetap c. Alamat Wajb Pajak tidak jelas

8

d.

Terlambatnya SPT PPh Badan yang disampaikan Wajib Pajak ke KPP dikarenakan SPT masih ada di dropbox, sehingga Seksi Pengawasan dan Konsultasi belum bisa menetapkan sanksi administrasi pajak, apabila Wajib Pajak terlambat. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Utara adalah: a. Penambahan Petugas b. Lebih memaksimalkan kinerja Petugas. c. Penertiban Wajib Pajak

Saran Bagi KPP Pratama Bekasi Utara Adapun yang menjadi saran dari penulis adalah sebagai berikut: 1. Mengingat pentingnya kewajiban dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, maka penerapan sanksi-sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT maupun yang terlambat menyampaikan SPT perlu ditingkatkan. 2. Penerapan administrasi yang belum teratur juga sebenarnya disebabkan oleh kurangnya petugas dan tugas yang harus diselesaikan banyak, oleh karena itu, perlu ditingkatkan kualitas dan jumlah petugas pajak yang tersedia disetiap seksi yang terkait denga penerapan sanksi administrasi pajak sesuai dengan pertambahan Wajib Pajak terdaftar ditahun mendatang. Sehingga toleransi pekerjaan sedikit dikurangi dan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan berjalan dengan baik. 3. Untuk mengatasi keterlambatan penerimaan SPT perlu ditingkatkan lagi koordinasi antar KPP yang menjadi tempat Wajib Pajak menyampaikan SPTnya, sehingga SPT dapat sampai tepat waktu di KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar 4. Penerapan sanksi administrasi perpajakan di KPP Pratama Bekasi Utara harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh, sehingga Wajib Pajak jera untuk melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Bagi Penelitian Selanjutnya Adapun yang menjadi saran penulis untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. 1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan sanksi administrasi pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak, dengan objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Diharapkan dapat mengukur besarnya pengaruh sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan metode kuantitatif. 2. Penelitian ini hanya mengambil populasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara dan objek penelitian pada Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan ruang lingkup yang lebih luas dan objek yang tidak terbatas pada Wajib Pajak Badan. Sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih tepat sasaran.

REFERENSI Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Esa, Ismaya Noviani Nur. (2010). Tinjauan atas Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Tegalega. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia, Bandung. Fjeldstad, Odd-Helge & Joseph Semboja. (2001). Why people pay taxes The case of the development levy in Tanzania. World Development vol. 29 no. 12 pp. 2059-2074 http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak Jotopurnomo, Cindy & Yenni Mangoting. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib. Tax and Accountig Review Vol 1 No.1 2013. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Petra, Surabaya.

9

Mardiasmo.2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogjakarta : Andi. Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Udayana, Bali. Ortax. (no date). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan Ortax. 2012. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 01/PJ/2012 tentang Penyempurnaan Aplikasi Approweb sebagai Sarana Pembuatan dan Pemutahiran Profil Wajib Pajak Ortax. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007) Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Ortax. 2000. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa Pandiangan, Liberti. 2008. Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan. Jakarta:PT Elex Media Komputindo Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yoygakarta; Graha Ilmu. Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Setiana, Sinta dan Tim. (2010). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara). Jurnal Akuntansi Vol 2 No.2 November 2010. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Subekti, Wibowo. 2012. Artikel Tentang PPh Badan. Waluyo.2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Widodo, Widi dan Tim. 2010. Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta

RIWAYAT PENULIS Melia Fransisca lahir di Pontianak, pada tanggal 19 Mei 1992. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang ilmu Akuntansi dan Keuangan pada tahun 2015.

10