Rafni Nistiari, Murtedjo. Binus University, Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27 Jakarta 11480, ,

PERBANDINGAN KEPEMILIKAN NPWP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN TERHADAP JUMLAH PENINGKATAN PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TIGARAKSA TANGERANG Rafni Nistiari, Murtedjo Binus University, Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27 Jakarta 11480 , 08176376248, [email protected]

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis jumlah kepemilikan NPWP dan jumlah peningkatan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang. Mengingat pentingnya peranan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang utama. Apabila kebijakan yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama berhasil diterapkan, maka minat masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib pajak pun bertambah, sehingga diharapkan pendapatan negara pun semakin meningkat. Oleh karena itu, diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar setiap tahunnya, sehingga makin bertambahnya Wajib Pajak yang sadar akan keharusan memiliki NPWP dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang juga diharapkan dapat meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilannya. Karena setiap KPP akan diberikan target rencana penerimaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. (RN) Kata Kunci : Wajib Pajak, NPWP, Pajak Penghasilan

Abstract The purpose of this study was to analyze the amount of ownership of a Taxpayer Identification Number and amount of the increase in income tax in the Tax Office Primary Tigaraksa Tangerang. Given the important role of taxes as one of the main sources of state revenue. If the policies contained in the Tax Office Primary successfully applied, then the interest of the public to register himself as a tax payer is greatly increased, so that the expected income countries is increasing. Therefore, expect the Tax Office Primary Tigaraksa Tangerang can increase the number of registered taxpayer each year, so that the rising Taxpayers who are aware of the necessity to have a Taxpayer Identification Number and Tax Office Primary Tigaraksa Tangerang also expected to increase the Income Tax revenue realization. Because each tax office will be given a target of tax revenue plan by the tax authorities. (RN) Keywords: taxpayer, taxpayer identification number, income tax

PENDAHULUAN Latar Belakang Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu di bawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Lalu menurut Undang-Undang Perpajakan No.10 Tahun 1994 (Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 1) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dengan semakin berkembangnya zaman menuntut pula perkembangan di bidang perpajakan. Reformasi pajak yang dilakukan pemerintah di Indonesia pada tahun 1983 yang lalu, telah memberikan perubahan yang konstruktif bagi perpajakan Indonesia yang mampu menunjukkan fungsinya sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam APBN. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sektor pajak ini tergantung pada kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan (fiskus) dan masyarakat sebagai Wajib Pajak atau yang dikenai pajak. Untuk meningkatkan penerimaan negara tersebut maka pemerintah memberlakukan suatu kebijakan berupa keharusan dalam kepemilikan NPWP bagi masyarakat sebagai identitas Wajib Pajak yang memiliki banyak fungsi dalam bidang perpajakan maupun dalam bidang lainnya, salah satunya di bidang pajak adalah dalam hal pembayaran pajak. Dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat menarik minat masyarakat dalam ikut berpartisipasi, sadar dan peduli terhadap perpajakan di Indonesia. Mengingat pentingnya peranan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang utama. Apabila kebijakan tersebut berhasil menarik minat masyarakat maka Wajib Pajak pun akan bertambah, sehingga diharapkan pendapatan negara pun semakin meningkat. Penulis melakukan penelitian dan pembahasan atas kebijakan tersebut karena dengan melakukan penelitian dan pembahasan diharapkan para pembaca dan masyarakat agar mengetahui kelebihan serta kegunaan kepemilikan NPWP, sehingga masyarakat dapat memahami dan tidak perlu ragu lagi dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Karena pada saat ini masih banyak timbulnya keraguan dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bidang perpajakan sehingga menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Melihat permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERBANDINGAN KEPEMILIKAN NPWP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN TERHADAP JUMLAH PENINGKATAN PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TIGARAKSA TANGERANG”.

Tujuan Penelitian Penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui jumlah peningkatan kepemilikan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang pada tahun 2011, 2012, dan 2013. 2. Untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang pada tahun 2011, 2012, dan 2013. 3. Untuk mengetahui jumlah peningkatan NPWP yang terdaftar bila dikaitkan dengan penerimaan peningkatan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang pada tahun 2011, 2012, dan 2013. 4. Untuk mengetahui perbandingan jumlah kepemilikan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan serta penerimaan Pajak Penghasilan setelah adanya pertumbuhan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan tersebut pada tahun tahun 2011, 2012, dan 2013. 5. Untuk mengetahui bagaimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang menghadapi hambatan-hambatan dalam upaya meningkatkan jumlah kepemilikan NPWP pada tahun 2011, 2012, dan 2013 serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

METODE PENELITIAN Metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 1. Jenis risetnya adalah penelitian kualitatif. 2. Dimensi waktunya adalah banyak waktu. 3. Kedalaman riset ini yaitu studi kasus. 4. Metode pengumpulan datanya: a. Studi pustaka. b. Data arsip. c. Wawancara. d. Dokumentasi. 5. Lingkungan penelitiannya adalah lingkungan riil (field setting). 6. Jenis sumber dan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. 7. Unit analisisnya yaitu Kantor Pelayanan Pajak.

HASIL DAN BAHASAN a. Evaluasi Jumlah Kepemilikan NPWP Terdaftar dari Tahun 2011, 2012, dan 2013 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Tahun 2011 - 2013 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang Tahun

Wajib Pajak Orang Pertumbuhan Wajib Pribadi Terdaftar Pajak Orang Pribadi 2011 233.270 2012 268.445 15,08% 2013 296.328 10,39% Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang

Wajib Pajak Badan Terdaftar 10.859 12.427 14.070

Pertumbuhan Wajib Pajak Badan 14,44% 13,22%

Dari tabel 4.1 dapat terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa Tangerang dari tahun 2011, 2012, dan 2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebesar 233.270 dan untuk Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebesar 10.859. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kenaikan sebesar 15,08% atau sebesar 35.175 Wajib Pajak sehingga menjadi 268.445 Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan yang terdaftar juga mengalami peningkatan pada tahun 2012 yaitu dengan kenaikan sebesar 14,44% atau sebesar 1.568 Wajib Pajak sehingga menjadi 12.427 Wajib Pajak Badan. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan kembali dari tahun sebelumnya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar yaitu dengan kenaikan 10,39% atau sebesar 27.883 sehingga menjadi 296.328 Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan pada tahun 2013 juga terjadi peningkatan kembali dari tahun sebelumnya yaitu dengan kenaikan sebesar 13,22% atau sebesar 1.643 sehingga menjadi 14.070 Wajib Pajak Badan. Dari ilustrasi tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP dan juga mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Dengan kondisi diatas, seharusnya KPP Pratama Tigaraksa Tangerang masih bisa menjaring Wajib Pajak dengan jumlah yang lebih besar lagi. b. Perbandingan Kepemilikan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Tahun 2011, 2012, dan 2013 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang Berikut ini adalah perbandingan kepemilikan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan tahun 2011, 2012, dan 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang Tabel 4.2 Perbandingan Kepemilikan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Tahun 2011 - 2013 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang

Tahun

Wajib Pajak Orang Jumlah Kepemilikan Wajib Pajak Badan Pribadi Terdaftar Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar 2011 233.270 38.569 10.859 2012 268.445 35.175 12.427 2013 296.328 27.883 14.070 Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang

Jumlah Kepemilikan Wajib Pajak Badan 1.227 1.568 1.643

Berdasarkan sumber yang didapat, bahwa terdapat peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Tigaraksa Tangerang, dimana peningkatan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2011 adalah sebesar 38.569 (Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2011 sebesar 233.270 dikurangi Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2010 sebesar 194.611 maka hasil peningkatannya adalah sebesar 38.569). Lalu pada tahun 2012, juga mengalami peningkatan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2012 adalah sebesar 35.175 (Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2012 sebesar 268.445 dikurangi Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2011 sebesar 233.270 maka hasil peningkatannya adalah sebesar 35.175). Dan pada tahun 2013, juga mengalami peningkatan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2013 adalah sebesar 27.883 (Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2013 sebesar 296.328 dikurangi Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2012 sebesar 268.445 maka hasil peningkatannya adalah sebesar 27.883). Selain itu, untuk NPWP Wajib Pajak Badan juga mengalami peningkatan. Dimana peningkatan NPWP Wajib Pajak Badan pada tahun 2011 adalah sebesar 1.227 (Wajib Pajak Badan pada tahun 2011 sebesar 10.859 dikurangi Wajib Pajak Badan pada tahun 2010 sebesar 9.632 maka hasil peningkatannya adalah sebesar 1.227). Lalu pada tahun 2012, juga mengalami peningkatan NPWP Wajib Pajak Badan pada tahun 2012 adalah sebesar 1.568 (Wajib Pajak Badan pada tahun 2012 sebesar 12.427 dikurangi Wajib Pajak Badan pada tahun 2011 sebesar 10.859 maka hasil peningkatannya adalah sebesar 1.568). Dan pada tahun 2013, juga mengalami peningkatan NPWP Wajib Pajak Badan pada tahun 2013 adalah sebesar 1.643 (Wajib Pajak Badan pada tahun 2013 sebesar 14.070 dikurangi Wajib Pajak Orang Badan pada tahun 2012 sebesar 12.427 maka hasil peningkatannya adalah sebesar 1.643). c. Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan dari Tahun 2011, 2012, dan 2013 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2011 - 2013 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang Pajak Pengasilan Tahun 2011 Tahun 2012 1.490.236.395.721 1.722.805.959.097 Pertumbuhan 38,71% 15,60% Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang Realisasi

Tahun 2013 2.328.815.135.056 35,17%

Dari tabel 4.3 tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Penghasilan yang terdiri dari dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 (2) pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 1.490.236.395.721 dengan persentase pertumbuhan 38,71% dari tahun 2010 ke tahun 2011. Pada tahun 2012, realisasi peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan naik menjadi Rp 1.722.805.959.097 dengan persentase pertumbuhan sebesar 15,60 % dari tahun 2011 ke tahun 2012. Dan untuk tahun 2013 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan sebesar Rp 2.328.815.135.056 dengan persentase pertumbuhan sebesar 35,17% dari tahun 2012 ke tahun 2013. Melihat rencana penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Tigaraksa Tangerang yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan sehingga pencapaian realisasinya membutuhkan kerja keras dari pegawai KPP Pratama Tigaraksa Tangerang bahwa dapat direalisasikan melebihi perencanaan yang telah ditetapkan.

d. Penerimaan Pajak Penghasilan Setelah Adanya Pertumbuhan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Tahun 2011, 2012, dan 2013 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Berikut ini merupakan penerimaan Pajak Penghasilan setelah adanya pertumbuhan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Tahun 2011, 2012, dan 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang. Tabel 4.4 Penerimaan Pajak Penghasilan Setelah Adanya Pertumbuhan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Tahun 2011 - 2013 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang

Jenis Pajak

Tahun Daftar

2009

2010

2011

2012

2013

Grand Total

Badan

2009

6.645.351.377

48.586.435.341

127.351.895.146

143.613.270.138

379.815.990.186

706.012.942.188

30.863.734.752

61.972.326.963

72.288.594.213

135.138.740.597

300.263.396.525

2010 2011

3.137.794.431

2012

17.306.365.380

43.480.692.280

63.924.852.091

130.174.280.851

253.808.010.661

383.982.291.512

24.495.666.816

24.495.666.816

2013 Total Wajib Pajak Badan OP

2009

6.645.351.377

79.450.170.093

192.462.016.540

363.382.510.582

836.739.100.540

1.478.679.149.132

6.673.957.037

4.903.464.623

5.207.526.114

8.473.852.599

8.494.148.183

33.752.948.556

6.757.959.960

3.946.206.732

3.691.551.887

4.050.026.127

18.445.744.706

9.002.940.021

4.886.220.712

3.693.423.602

17.582.584.335

2010 2011 2012

10.769.384.955

2013 Total Wajib Pajak Orang Pribadi

6.673.957.037

11.661.424.583

18.156.672.867

27.821.010.153

3.975.857.663

14.745.242.618

9.821.319.844

9.821.319.844

30.034.775.419

94.347.840.059

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari KPP Pratama Tigaraksa Tangerang, jumlah penerimaan Pajak Penghasilan setelah adanya pertumbuhan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan mengalami peningkatan yang sangat baik pada setiap tahunnya. Dimana jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2011 yaitu sebesar 192.462.016.540, lalu pada tahun 2012 jumlah penerimaan Pajak Penghasilannya mengalami peningkatan dengan jumlah 363.382.510.582, dan pada tahun 2013 jumlah penerimaan Pajak Penghasilannya juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 836.739.100.540. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, jumlah penerimaan Pajak Penghasilan pada setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Dimana jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 18.156.672.867, lalu pada tahun 2012 jumlah penerimaan Pajak Penghasilannya mengalami peningkatan dengan jumlah 27.821.010.153, dan pada tahun 2013 jumlah penerimaan Pajak Penghasilannya juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 30.034.775.419. e. Evaluasi Terhadap Jumlah NPWP yang Terdaftar Bila Dikaitkan Dengan Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang

Tabel 4.5 Perbandingan Realisasi Penerimaan & Persentase Pertumbuhan Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak Terdaftar & Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2011, 2012, dan 2013 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang Uraian Penerimaan PPh Pertumbuhan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib Pajak Badan Terdaftar Total (Wajib Pajak Orang Pribadi + Wajib Pajak Badan)

2011 1.490.236.395.721 38,71% 233.270

2012 1.722.805.959.097 15,60% 268.445

2013 2.328.815.135.056 35,17% 296.328

10.859

12.427

14.070

244.129

280.872

310.398

Pertumbuhan Wajib Pajak 19.53% 15.05% Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang

10.51%

Dari tabel 4.5 tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan pada tahun 2011 meningkat baik dari jumlah Wajib Pajak terdaftar dari Orang Pribadi dan Badan dengan jumlah 244.129 Wajib Pajak dengan persentase pertumbuhan 19,53% maupun dari penerimaan Pajak Penghasilan sebesar Rp 1.490.236.395.721 dibanding penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2010 yang hanya sebesar Rp 1.074.384.592.257 dengan persentase pertumbuhan tahun 2011 38,71%. Kenaikan terjadi pada tahun 2012 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan menjadi 280.872 Wajib Pajak dengan persentase pertumbuhan 15,05% dan untuk penerimaan Pajak Penghasilan juga mengalami peningkatan sebesar Rp 1.722.805.959.097 dengan nilai pertumbuhan sebesar 15,60%. Dan pada tahun 2013 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan juga mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu dengan jumlah sebesar 310.398 Wajib Pajak dengan persentase pertumbuhan sebesar 10,51% dan penerimaan Pajak Penghasilan untuk tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 2.328.815.135.056 dengan nilai pertumbuhan sebesar 35,17%. f. Evaluasi Terhadap Hambatan-Hambatan yang Ditemukan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang Dalam Meningkatkan Jumlah NPWP Di KPP Pratama Tigaraksa Tangerang tidak adanya hambatan-hambatan yang ditemukan dalam meningkatkan jumlah NPWP karena jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP tersebut selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Lalu adanya kendala yang ditemukan di KPP Pratama Tigaraksa Tangerang yaitu masyarakat harus mendaftarkan sendiri. Oleh karena itu KPP Pratama Tigaraksa Tangerang memfasilitasi e-Regristration dan pendaftaran NPWP melalui internet untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP. Adanya hambatan yang dialami oleh KPP Pratama Tigaraksa Tangerang dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajaknya adalah sebagai berikut: 1. Masyarakat kurang antusias dalam menanggapi penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus (petugas pajak) sehingga sosialisasi ketentuan perpajakan tidak atau kurang dapat dilaksanakan dengan baik. Seharusnya penyuluhan mengenai perpajakan disampaikan dengan hal-hal yang menarik, misalnya keuntungan-keuntungan apa saja yang akan didapat oleh masyarakat apabila masyarakat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. 2. Tidak atau kurangnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak yang baru dan yang akan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Seharusnya calon Wajib Pajak mendapatkan informasi yang detail dari fiskus (petugas pajak) pada saat mendaftarakan diri sebagai Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat mengetahui apa saja hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan dengan adanya pemahaman tersebut, Wajib Pajak sadar apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. 3. Alamat Wajib Pajak yang kurang jelas sehingga membuat hubungan antara Wajib Pajak dengan aparat pajak terputus dan hal tersebut menyebabkan adanya SPT yang kembali ke KPP dan fiskus

(petugas pajak) tidak dapat menemukan keberadaan Wajib Pajak tersebut. Seharusnya KPP Pratama Tigaraksa Tangerang bekerja sama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan alamat Wajib Pajak seperti kelurahan dan kecamatan agar mendapatkan data-data Wajib Pajak yang lengkap dan benar. 4. Kurangnya kerjasama dengan pihak terkait, KPP sebagai unit terkecil dari Direktorat Jenderal Pajak yang secara langsung berhadapan dengan Wajib Pajak. Karena selain memerlukan dukungan dan program yang terarah dari kantor pusat, KPP juga memerlukan kerjasama dengan instansi maupun organisasi yang terkait. Hal tersebut dilakukan karena sebagian Wajib Pajak yang tidak terjaring secara langsung oleh KPP biasanya memiliki keterkaitan dengan instansi lain. Oleh karena itu KPP perlu melakukan kerjasama. 5. Banyaknya Wajib Pajak yang belum mengerti bahwa walaupun SSP-nya nihil (SPT Masa Pasal 25), Wajib Pajak tetap wajib melaporkannya ke KPP. Biasanya Wajib Pajak akan melaporkan SSP-nya apabila ada pembayaran pajak. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi dari Wajib Pajak terkait dengan ketentuan pelaporan SPT Masa. Oleh karena itu seharusnya KPP Pratama Tigaraksa memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai pelaporan SPT Masa. 6. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Tigaraksa Tangerang, yaitu jumlah pegawai yang tidak seimbang dibandingkan jumlah Wajib Pajak yang harus dijaring dengan cakupan wilayah kerja yang cukup luas membuat kurang maksimalnya kinerja petugas pajak. Dan seharusnya KPP Pratama Tigaraksa menambahkan jumlah pegawai yang lebih banyak lagi agar seimbang dengan jumlah Wajib Pajak yang ada. g. Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang Untuk Meningkatkan Jumlah NPWP Untuk mencapai kepatuhan yang tinggi dari masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak, harus dimulai dengan kesadaran masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus sadar bahwa negara membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai pembangunan dan juga harus tersedia setiap saat untuk membiayai pembangunan dan juga harus tersedia setiap saat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti menyediakan fasilitas-fasilitas umum. Oleh karena itu dibutuhkannya masyarakat untuk turut serta dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berdasarkan hal tersebut, berikut upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tigaraksa Tangerang untuk meningkatkan jumlah NPWP adalah sebagai berikut: 1. Memperluas Tax Ratio seperti yang diatur oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER – 20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak. 2. Melakukan penagihan aktif mulai dari diberikannya Surat Himbauan kepada Wajib Pajak kemudian diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) sampai dengan Surat Sita dan dilanjutkan dengan Lelang. 3. Melakukan Extra Effort yaitu menghimbau kepada Wajib Pajak melalui pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan dalam penulisan atau kekeliruan dalam penghitungan jumlah pajak yang terutang dan juga ekualisasi omset dan sebagainya. 4. Melakukan pelayanan kepada masyarakat yang akan mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak, seperti memberikan 8 layanan unggulan DJP yaitu dalam hal pemberian NPWP yang bisa diperoleh Wajib Pajak dalam waktu singkat tanpa menunggu selama 1 hari. 5. Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak atas pajak yang kurang atau lebih bayar dan memberikan sanksi kepada Wajib Pajak apabila terlambat menyetorkan kekurangan pajak tersebut. 6. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada Wajib Pajak seperti tax road dari Pelayanan Penyuluhan dan Humas yaitu melakukan kunjungankunjungan ke sekolah, universitas, memasnag iklan-iklan di pinggir jalan, mengadakan seminar dan pojok pajak agar masyarakat sadar akan pentingnya penerimaan pajak bagi negara. Selain itu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang berbagai manfaat memiliki NPWP.

7. Mengadakan kerjasama dengan Pemda setempat untuk penyisiran pajak, seperti apabila di suatu kelurahan Tigaraksa terdapat perusahaan dan banyaknya jumlah karyawan di perusahaan tersebut maka kelurahan tersebut harus melaporkan kepada KPP Pratama Tigaraksa Tangerang untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. 8. Pemanfaatan data internal yaitu untuk mengatasi hambatan dalam perolehan data dari pihak eksternal, KPP memanfaatkan data-data yang telah ada. Karena pemanfaatan data yang paling efektif dan efisien yaitu dengan menggunakan data intern yang telah diperoleh KPP melalui SPT yang dimasukkan oleh Wajib Pajak. Data yang terdapat di dalam SPT tersebut diolah di Seksi Pengolahan Data dan Informasi yang kemudian diteliti kembali untuk dicari apakah masih ada nama-nama yang telah memenuhi syarat dan potensial untuk dikenakan pajak namun belum memiliki syarat dan potensial untuk dikenakan pajak namun belum memiliki NPWP. Selain itu untuk mengoptimalkan penggunaan data internal perlu dilakukan pembaruan data sesuai dengan data dan alamat terakhir sehingga data yang direkam benar-benar akurat. 9. Mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. 10. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, untuk mengatasi masalah kekurangan SDM yang dialami oleh KPP Pratama Tigaraksa Tangerang.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan atas jumlah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap jumlah peningkatan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang sebagai berikut: 1. Jumlah kepemilikan NPWP di KPP Pratama Tigaraksa Tangerang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dengan kenaikan jumlah Wajib Pajak terdaftar setiap tahun di KPP tersebut walaupun kenaikan tersebut belum terlalu signifikan karena masih banyak masyarakat yang potensial yang masih dapat dijaring sebagai Wajib Pajak terdaftar. KPP Pratama Tigaraksa Tangerang juga merencanakan bahwa setiap tahunnya jumlah Wajib Pajak terdaftar akan terus bertambah. 2. Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tigaraksa Tangerang juga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dilakukan dengan berbagai perencanaan yaitu salah satunya dengan membuat rencana penerimaan pajak yang kemudian direalisasikan untuk setiap tahunnya. 3. Perbandingan antara jumlah Wajib Pajak terdaftar bila dikaitkan dengan penerimaan Pajak Penghasilan dapat dikatakan berbanding lurus karena kenaikan Wajib Pajak terdaftar juga diiringi dengan peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan dari tahun ke tahun pada KPP Pratama Tigaraksa Tangerang. Kenaikan jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak terlepas dari seksi ekstensifikasi yang berhasil menjaring Wajib Pajak yang lebih besar untuk setiap tahunnya, adanya program pemerintah berupa Sunset Policy dan juga peraturan pemerintah yang mengharuskan memiliki NPWP sehingga pengaruh yang besar terhadap kenaikan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan juga peningkatan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tigaraksa Tangerang.

4. Perbandingan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dari tahun 2011, 2012, dan 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang mengalami peningkatan yang cukup baik pada setiap tahunnya. 5. Penerimaan Pajak Penghasilan setelah adanya pertumbuhan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang juga mengalami peningkatan yang sangat baik pada setiap tahunnya. Karena Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar selalu melaporkan SPT pada setiap tahunnya.

6. Tidak adanya hambatan-hambatan yang dialami KPP Pratama Tigaraksa Tangerang dalam meningkatkan jumlah NPWP, karena Wajib Pajak yang terdaftar di KPP tersebut selalu meningkat setiap tahunnya. 7. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tigaraksa Tangerang untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar adalah sebagai berikut: a. Memperluas Tax Ratio seperti yang diatur oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER – 20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak. b. Melakukan penagihan aktif mulai dari diberikannya Surat Himbauan kepada Wajib Pajak kemudian diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) sampai dengan Surat Sita dan dilanjutkan dengan Lelang. c. Melakukan Extra Effort yaitu menghimbau kepada Wajib Pajak melalui pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan dalam penulisan atau kekeliruan dalam penghitungan jumlah pajak yang terutang dan juga ekualisasi omset dan sebagainya.. d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat yang akan mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak. e. Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak atas pajak yang kurang atau lebih bayar dan memberikan sanksi kepada Wajib Pajak apabila terlambat menyetorkan kekurangan pajak tersebut. f. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada Wajib Pajak. g. Mengadakan kerjasama dengan Pemda setempat untuk penyisiran pajak. h. Pemanfaatan data internal yaitu untuk mengatasi hambatan dalam perolehan data dari pihak eksternal. i. Mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

j. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, untuk mengatasi masalah kekurangan SDM yang dialami oleh KPP Pratama Tigaraksa Tangerang.

Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut maka terhadap penelitian ini penulis memberikan saransaran sebagai berikut: 1. KPP Pratama Tigaraksa seharusnya menambah jumlah pegawai agar terjadi keseimbangan antara para pegawai dengan jumlah masyarakat yang akan mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak. 2. Dengan tidak adanya hambatan dalam jumlah meningkatkan NPWP terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa, sebaiknya KPP Pratama Tigaraksa dapat menjaring masyarakat lebih banyak untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. 3. KPP Pratama Tigaraksa seharusnya terus meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat menyadari bahwa pentingnya memiliki NPWP. 4. Dan KPP Pratama Tigaraksa Tangerang juga harus konsisten terhadap penegakkan hukum yang berlaku di bidang perpajakan. 5. Saran-saran yang terkait dengan hambatan kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut : a. Seharusnya penyuluhan mengenai perpajakan disampaikan dengan hal-hal yang menarik, misalnya keuntungan-keuntungan apa saja yang akan didapat oleh masyarakat apabila masyarakat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

b. Seharusnya calon Wajib Pajak mendapatkan informasi yang detail dari fiskus (petugas pajak) pada saat mendaftarakan diri sebagai Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat mengetahui apa saja hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan dengan adanya pemahaman tersebut, Wajib Pajak sadar apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. c. Seharusnya KPP Pratama Tigaraksa Tangerang bekerja sama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan alamat Wajib Pajak seperti kelurahan dan kecamatan agar mendapatkan data-data Wajib Pajak yang lengkap dan benar. d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang perlu melakukan kerjasama dengan pihak terkait. e. Seharusnya KPP Pratama Tigaraksa memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai pelaporan SPT Masa. f. Dan seharusnya KPP Pratama Tigaraksa menambahkan jumlah pegawai yang lebih banyak lagi agar seimbang dengan jumlah Wajib Pajak yang ada.

REFERENSI Diana, Anastasia Dan Setiawati, Lilis. (2010). Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis. (Edisi 3). Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET. http://www.pajak.go.id/content/pendaftaran-npwp-online-eregistration.Definisi e-Registration. http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-4-ayat-2. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Ilyas, Wirawan B. Dan Burton, Richard. (2010). Hukum Pajak. (Edisi 5). Jakarta : Salemba Empat. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-112/PJ./2007 Tentang Tempat Dan Saat Mulai Berlakunya SPT Masa PPN Formulir 1108 Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat. Komara, Ahmad. (2012). Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). (Cetakan Pertama). Jakarta : Bee Media Indonesia. Mardiasmo. Perpajakan. (Edisi Revisi 2009). Jakarta : C.V Andi Offset. Muyassaroh, Etty. (2013). Panduan Menghitung dan Melaporkan Pajak Pribadi bagi Pemilik NPWP. (Cetakan Pertama). Yogyakarta : Pustaka Yustisia. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak KEP 144/PJ./2005 Tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Dan Penghapusannya. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak KEP 47/PJ./2006 Tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Dan Penghapusannya. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER – 20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER 44/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Dan Pemindah Data Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak. Prasetyono, Dwi Sunar. (2012). Buku Pintar Pajak. (Cetakan Pertama). Yogyakarta : Laksana. Resmi, Siti (2012). Perpajakan Teori dan Kasus. (Edisi 6). Jakarta : Salemba Empat.

Sumarsan, Thomas. (2013). Perpajakan Indonesia. (Edisi 3). Jakarta : PT Indeks. Tim Penyusun. (2010). Undang-Undang Perpajakan. Jakarta : PT Integral Data Prima. Wahono, Sugeng. (2012). Teori dan Aplikasi Pajak Itu Mudah. (Cetakan Pertama). Jakarta : PT Elex Media Komputindo. Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. (Edisi 10). Jakarta : Salemba Empat.

RIWAYAT PENULIS Nama

: Rafni Nistiari

Tempat, Tanggal lahir

: Jakarta, 3 Maret 1992

Pendidikan Terakhir

: S1 (Universitas Bina Nusantara) Jurusan (Akuntansi) Tahun 2014