ANALISA PERENCANAAN, MONITORING DAN PENGUSULAN PENYALURAN PNBP SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010-2012 Widyastuti Paramita, Hery Gunawan Binus University, Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27 Jakarta 11480 , 08989831179,
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perencanaan, Monitoring dan Pengusulan Penyaluran dana PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2012. Metode dan Objek Penelitian yaitu kualitatif, riset yang dilakukan berupa penelitian deskriptif, dimensi waktu yang digunakan adalah melibatkan tahun 2010 hingga 2012, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara secara langsung ke KESDM. Objek penelitiannya yaitu data Provinsi Kalimantan Tengah yang terdapat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Hasil yang dapat disimpulkan yaitu pada tahun 2010-2012 pengusulan penyaluran masing-masing mencapai sebesar 200%,101%,127% serta Pengusulan Penyaluran PNBP selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010-2012 dan disetujui oleh Kementerian Keuangan. Kata Kunci: Perencanaan, Monitoring, Pengusulan Penyaluran, Kalimantan Tengah, Tahun 20102012.
Abstract This study aims to determine the Planning, Monitoring and Disbursements for proposing tax revenues Natural Resources Mines Central Kalimantan Province in 2010-2012. Object methods and qualitative research, namely, research carried out in the form of a descriptive study, which used the time dimension is involved years of 2010 to 2012, the data collection methods used were observation and interviews directly to the MEMR. The research object is the data of Central Kalimantan contained in the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Directorate General of Mineral and Coal. The results can be concluded that in 2010-2012 the nomination of each distribution reaches 200%, 101%, 127% and Proposal Distribution of tax revenues always increase from 2010-2012 and approved by the Ministry of Finance. Keywords: Planning, Monitoring, Distribution Proposal, Central Kalimantan, Year 2010-2012.
PENDAHULUAN Latar Belakang Persaingan antarperusahaan di Indonesia sudah sangat ketat baik perusahaan swasta maupun pemerintahan. Untuk memenangkan persaingan tersebut, perusahaan harus mampu mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memenangkan persaingan antarperusahaan adalah terwujudnya good governance. Demi terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu sumber terciptanya good governance di dalam pemerintahan maka diperlukan adanya penerimaan negara. Adapun penerimaan negara tersebut didapatkan dari beberapa sumber salah satunya Sumber Daya Alam. Beberapa negara berkembang memiliki pendapatan negara yang bersumber dari Sumber Daya Alam ini contohnya China, didalam jurnal international Physicochemical Problem of Mineral Processing (2012: vol 2) dikatakan “China is a country in which coal is the main energy source and in a very long period of time it will not change” yang mana artinya “Cina adalah negara dimana batubara merupakan sumber energi utama dan dalam waktu yang sangat lama itu tidak akan berubah”. Akan tetapi ternyata tidak hanya negara china yang memiliki pendapatan negara yang berasal dari Sumber Daya Alam, melainkan negara Indonesia juga memilikinya. Di dalam jurnal konstitusi (2012: vol 3) di katakan bahwa “Negara Indonesia sejak dulu terkenal dengan kekayaan alamnya baik di bidang perkebunan, pertanian, perikanan, bahkan pertambangan”. Salah satu Sumber Daya Alam yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah pertambangan. Salah satu penerimaan negara Indonesia bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang mana pada dasarnya terdiri dari dua jenis yaitu BUN dan K/L. Khusus bun terdiri dari MIGAS, Panas Bumi dan BUMN sedangkan K/L terdiri dari umum dan khusus. Dalam UU tentang APBN dikelompokan menjadi empat kelompok besar salah satunya sumber daya alam yang memiliki pendapatan atau penerimaan yang besar bagi negara Indonesia. Hal ini diperkuat dengan adanya surat siaran pers yang berjudul Refleksi Kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010 mengatakan “jumlah realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Mineral dan Batubara mencapai Rp.18,29 triliun”. Tidak hanya itu saja tetapi juga dibuktikan dengan adanya jurnal Business Administration (2013: vol 2) yang mengatakan “Central Kalimantan is one of the provinces where the major income in Indonesian coal has a high economic coal” yang mana artinya “Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi di mana pendapatan batubara di Indonesia yang tinggi”. Pada penerimaan yang bersumber dari sumber daya alam ini kita mengenal pendapatan sumber daya alam migas dan non migas. Pendapatan sumber daya alam migas merupakan pendapatan yang diperoleh dari bagian bersih pemerintah atas kerjasama pengelolaan sektor hulu migas. Namun pendapatan sumber daya alam non migas dikenal dengan beberapa pendapatan sektoral yang cukup populer, yaitu pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. Jika dilihat dari dari sumber penerimaan tersebut kita dapat menduga hasil penerimaan tersebut tergolong besar dan bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Salah satu lembaga pemerintahan yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melakukan pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut yang dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dicatat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersumber dari Mineral dan Batubara yang ada di Indonesia. Telah kita ketahui sejak zaman pemerintahan presiden Ir. Soekarno batubara merupakan aset negara yang memiliki nilai jual yang besar di dunia perdagangan sumber daya alam, namun seiring dengan berjalannya waktu nilai batubara di dunia perdagangan sumber daya alam semakin menurun dan hal ini dikarenakan nilai jual emas lebih diminati oleh negara asing. Melihat situasi tersebut menimbulkan keingintahuan tentang perencanaan, monitoring dan pengusulan penyaluran penerimaan negara bukan pajak yang berkaitan dengan Mineral dan Batubara.Sehingga dari hasil analisa tersebut diharapkan kita dapat mengetahui tentang perencanaan, monitoring dan pengusulan penyaluran penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam pertambangan yang dilakukan oleh pemerintahan, sesuai dengan keputusan yang telah diambil dalam melakukan perencanaan, monitoring dan pengusulan penyaluran penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam pertambangan tersebut. Adapun dengan adanya permasalahan diatas maka skripsi ini berjudul “ANALISA PERENCANAAN, MONITORING DAN PENGUSULAN
PENYALURAN PNBP SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010-2012”
Tujuan Penelitian Adapun tujuan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui perencanaan target yang harus didapatkan dalam hal penerimaan negara di bidang pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2010-2012 pada Provinsi Kalimantan Tengah. b. Untuk mengetahui besarnya jumlah realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak yang di peroleh pada tahun 2010-2012 terkait Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Kalimantan Tengah. c. Untuk mengetahui hasil monitoring ke Provinsi Kalimantan Tengah yang dituju yang mana hal tersebut dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Pertambangan di bidang Mineral dan Batubara tahun 2010-2012. d. Untuk mengetahui besarnya jumlah pengusulan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Pertambangan yang nantinya akan disalurkan untuk Provinsi Kalimantan tengah tahun 2010-2012. e. Untuk mengetahui siklus pengusulan penyaluran dana penerimaan negara bukan pajak terkait Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ke Provinsi Kalimantan Tengah.
METODE PENELITIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jenis dari penelitian yaitu penelitian kualitatif. Riset yang dilakukan berupa penelitian deskriptif. Dimensi waktu yang digunakan yaitu melibatkan tahun 2010 hingga 2012 Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Lingkungan penelitian berupa lingkungan riil. Unit analisanya yaitu Wajib Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara serta data keuangan yang telah tercatat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
HASIL DAN BAHASAN a.
Perencanaan, Realisasi , Monitoring dan Pengusulan PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2010 Adapun rekapitulasi total keseluruhan serta rincian dari perencanaan dan realisasi PNBP hasil sumber daya alam pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 yaitu:
Tabel 4.11 Rekapitulasi PNBP SDA Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 REKAPITULASI 2010 No
1 2 3 4 5 6
Provinsi / Kabupaten / Kota Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Kota Palangkaraya Kab. Barito Timur Kab. Barito Utara Kab. Gunung Mas Kab. Kapuas
Total Rencana (Dalam Milyar)
Total Realisasi (Dalam Milyar)
%
167.874 9.060 533 10.516 9.345 1.070 3.089
336.525 13.452 122 2.609 46.832 380 17.621
200 148 23 25 501 36 570
Hasil Rekon Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama
7 8 9 10 11 12 13 14
Kab. Katingan Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kab. Lamandau Kab. Murung Raya Kab. Pulang Pisau Kab. Seruyan Kab. Sukamara
1.502 854 5.798 323 125.600 8 186 0
607 18 3.029 1.025 227.122 0 224 0
40 2 52 317 181 0 120 0
Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama
Sumber : Data Hasil Olahan Sendiri (Tabel seperti yang tertera pada halaman sebelumnya)
Dari tabel 4.11 dapat kita lihat adanya kolom % (persentase), yang mana maksud dari kolom persentase ini merupakan hasil pencapaian penerimaan negara bukan pajak dari jumlah yang di rencanakan (target), yang mana dalam hal ini di hitung dengan menggunakan rumus persentase yaitu:
Sumber: Laporan Penyusunan Tabel dan Grafik Agustus 2013 Dilihat dari tabel 4.11 diatas dapat kita ketahui bahwa pada Kabupaten Sukamara belum memiliki penghasilan atas penerimaan negara bukan pajak, hal ini disebabkan karena pada tahun 2010 Kabupaten Sukamara belum menjadi bagian dari Kalimantan Tengah. Dari data tabel 4.2 kita juga dapat mengetahui bahwa hasil monitoring PNBP tahun 2010 memiliki hasil rekapitulasi yang sama serta jumlah total PNBP hasil sumber daya alam pertambangan Mineral dan Batubara untuk Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 memiliki realisasi penerimaan yang tinggi melebihi dari angka yang ditargetkan. Hal ini disebabkan oleh besarnya jumlah penerimaan Iuran produksi (Royalti) daripada jumlah penerimaan Iuran Tetap, yang mana pada tahun 2010 ini batubara yang mencapai 275.164.196 ton dan meningkatnya harga batubara yang signifikan sejak bulan oktober sebesar $92,68/ton hingga pada akhir tahun 2010 mencapai $130,41/ton. Selain itu Jumlah yang diusulkan untuk disalurkan kedaerah penghasil ialah jumlah realisasi secara keseluruhan dan dapat kita lihat bahwa pada Kabupaten Barito Selatan,Barito Utara, Kapuas, Lamandau, Murung Raya, Seruyan memiliki persentase penerimaan yang tinggi dibandingkan dengan Kabupaten yang lain. Adapun penyebab tingginya persentase tersebut yaitu: 1. Kabupaten Barito Selatan (148%) Besarnya persentase penerimaan tersebut disebabkan karena tingginya penerimaan royalti (batubara) pada triwulan 4 (Oktober-Desember) pada jenis penerimaan Perjanjian Kontrak Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) mencapai sebesar Rp 7.426.997.759 (lampiran 1.21). 2. Kabupaten Barito Utara (501%) Besarnya persentase penerimaan tersebut disebabkan karena tingginya penerimaan royalti (batubara) pada triwulan 2 (April-Juni) untuk jenis penerimaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai sebesar Rp11.506.154.845 (lampiran 1.3). 3. Kabupaten Kapuas (570%) Besarnya persentase penerimaan tersebut disebabkan karena tingginya penerimaan royalti (batubara) pada triwulan 5 sebesar Rp3.883.589.036,00 (lampiran 1.7) dan penerimaan kurang bayar sebesar Rp8.373.383.470,00 (Lampiran 1.8).
4.
5.
6.
b.
Kabupaten Lamandau (317%) Besarnya persentase penerimaan tersebut disebabkan karena tingginya penerimaan royalti (batubara) pada triwulan 4 (Oktober-Desember) pada jenis penerimaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai sebesar Rp495.232.000,00 (lampiran 1.5) Kabupaten Murung Raya (181%) Besarnya persentase penerimaan tersebut disebabkan karena tingginya penerimaan kurang bayar royalti (batubara) pada jenis penerimaan Perjanjian Kontrak Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) mencapai sebesar Rp143.887.642.867,69 (lampiran 1.24). Kabupaten Seruyan (120%) Besarnya persentase penerimaan tersebut disebabkan karena tingginya penerimaan royalti (batubara) pada triwulan 4 (Oktober-Desember) pada jenis penerimaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai sebesar Rp169.912.500,00 (lampiran 1.5).
Perencanaan, Realisasi , Monitoring dan Pengusulan PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2011 Adapun rekapitulasi total keseluruhan serta rincian dari perencanaan dan realisasi PNBP hasil sumber daya alam pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 yaitu:
Tabel 4.12 Rekapitulasi PNBP SDA Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 REKAPITULASI 2011 Jumlah No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Provinsi / Kabupaten / Kota
Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Kota Palangkaraya Kab. Barito Timur Kab. Barito Utara Kab. Gunung Mas Kab. Kapuas Kab. Katingan Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kab. Lamandau Kab. Murung Raya Kab. Pulang Pisau Kab. Seruyan Kab. Sukamara
Total Rencana (Dalam Milyar)
Total Realisasi (Dalam Milyar)
%
435.206 61.100 1.800 37.700 58.800 18.915 59.400 16.800 24.600 410 9.510 184.812 4 140 95
438.358 41.497 338 37.461 47.983 1.443 61.476 1.206 821 1.056 5.317 239.627 0 70 64
101 68 19 99 82 8 103 7 3 258 56 130 0 50 67
Sumber: Data Hasil Olahan Sendiri
Hasil Rekon Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama
Dari tabel 4.12 dapat kita lihat adanya kolom % (persentase), yang mana maksud dari kolom persentase ini merupakan hasil pencapaian penerimaan negara bukan pajak dari jumlah yang di rencanakan (target), yang mana dalam hal ini di hitung dengan menggunakan rumus persentase yaitu:
Sumber: Laporan Penyusunan Tabel dan Grafik Agustus 2013 Dari Tabel 4.12 dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2011 dengan melihat realisasi penerimaan pada tahun 2010 pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Provinsi Kalimantan Tengah, walaupun demikian realisasi penerimaan tahun 2011 ini tetap melebihi dari angka yang ditargetkan hal itu diperkuat dengan meningkatnya hasil penerimaan per Kabupaten dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh jumlah produksi batubara mengalami peningkatan yaitu sebesar 353.387.341 ton akan tetapi pada tahun 2011 ini harga batubara mengalami penurunan hingga $112,67/ton, walaupun demikian peminat akan batubara tetap banyak sehingga penerimaan nya tetap melebihi angka yang di targetkan dan dalam hal ini pemerintah mengalami keuntungan yang besar serta kita juga dapat melihat hasil monitoring PNBP tahun 2011 memiliki jumlah rekapitulasi yang sama. Jumlah yang diusulkan untuk disalurkan kedaerah penghasil ialah jumlah realisasi secara keseluruhan dan dari tabel diatas kita juga dapat melihat bahwa pada Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Murung Raya memiliki persentase penerimaan yang cukup tinggi dibandingkan dengan Kabupaten yang lain. Adapun penyebab tingginya persentase penerimaan yaitu: 1. Kabupaten Kapuas (103%) Besarnya persentase penerimaan tersebut disebabkan karena tingginya penerimaan royalti pada triwulan 1&2 untuk penerimaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mencapai Rp18.989.665.317,00. 2. Kabupaten Kotawaringin Timur (258%) Besarnya persentase penerimaan tersebut disebabkan karena tingginya penerimaan royalti pada Triwulan 1&2 untuk penerimaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai Rp231.486.987,00 dan adanya penerimaan kurang bayar sebesar Rp569.862.801,00. 3. Kabupaten Murung Raya (130%) Besarnya persentase penerimaan tersebut disebabkan karena tingginya penerimaan royalti pada Triwulan 3 (Juli-September) untuk penerimaan Kontrak Karya (KK) mencapai Rp930.861.485,45 dan adanya penerimaan kurang bayar sebesar Rp3.169.414.633,45. Lalu terdapat pula tingginya penerimaan dari Perjanjian Kontrak Pertambangan Batubara (PKP2B) pada triwulan 1 (Januari-Maret) mencapai Rp53.328.443.367,35 serta penerimaan escrow (kurang bayar) sebesar Rp162.641.055.411,84. c.
Perencanaan, Realisasi, Monitoring dan Pengusulan PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2012 Dengan melihat hasil penerimaan pada tahun 2011 yang melebihi target maka pemerintah menetapkan untuk menaikkan target Penerimaan pada tahun 2012. Adapun rekapitulasi total keseluruhan serta rincian dari perencanaan dan realisasi PNBP hasil sumber daya alam pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 yaitu:
Tabel 4.13 Hasil Monitoring (Rekon) PNBP SDA Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Rekapitulasi 2012 Jumlah No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Prov./Kab./Kota Penghasil
Kalimantan Tengah Kab. Murung Raya Kab. Kapuas Kab. Barito Utara Kab. Barito Selatan Kab. Barito Timur Kab. Lamandau Kota Palangka Raya Kab. Gunung Mas Kab. Katingan Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kotawaringin Barat Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Pulau Pisau
Total Rencana (Dalam Milyar)
Total Realisasi (Dalam Milyar)
448.469 260.375 59.095 51.539 35.194 26.308 6.179 97 4.693 3.366 1.140 175 94 206 7.440
568.381 195.322 171.562 89.561 21.117 73.050 7.163 20 2.391 2.822 4.442 215 133 583 0
Hasil Rekon % 127 75 290 174 60 278 116 21 51 84 390 123 141 283 0
Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama Sama
Sumber: Data Hasil Olahan Sendiri
Dari tabel 4.13 dapat kita lihat adanya kolom % (persentase), yang mana maksud dari kolom persentase ini merupakan hasil pencapaian penerimaan negara bukan pajak dari jumlah yang di rencanakan (target), yang mana dalam hal ini di hitung dengan menggunakan rumus persentase yaitu:
Sumber: Laporan Penyusunan Tabel dan Grafik Agustus 2013 Dilihat dari tabel 4.8 diatas dapat kita ketahui bahwa penerimaan pada Kabupaten Barito Selatan, Palangka Raya, Gunung Mas, Murung Raya, dan Katingan tidak mencapai jumlah penghasilan yang sudah ditargetkan, hal ini disebabkan karena turunnya harga batubara pada tahun 2012 yang mencapai $81,75/ton. Walaupun demikian produksi akan batubara tetap meningkat dari tahun 2011 hingga mencapai 386 juta ton , hal ini membuktikan bahwa peminat akan batubara meningkat dari tahun sebelumnya. selain itu tarif pada penerimaan Iuran tetap untuk bidang eksplorasi dan eksploitasi mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu untuk eksplorasi tahap 1 Rp2000/hektar, lalu tahap 2 Rp2500/hektar, dan tahap 3 Rp3000/hektar. Sedangkan eksploitasi tahap 1 Rp15000/hektar, lalu tahap 2 Rp25000/hektar, yang mana tarif tersebut berubah menjadi $2 (untuk ekslporasi) dan $4 (untuk eksploitasi). Jumlah yang diusulkan untuk disalurkan kedaerah penghasil ialah jumlah realisasi secara keseluruhan dan dari tabel 4.8 dapat kita ketahui pula pada Kabupaten Kapuas, Barito Utara, Barito Timur, Kotawaringin Timur dan Sukamara memiliki persentase penerimaan yang tinggi. Adapun penyebab tingginya persentase penerimaan tersebut yaitu: 1. Kabupaten Kapuas (290%) Besarnya persentase penerimaan tersebut disebabkan karena tingginya penerimaan royalti pada triwulan 1 (Januari-Maret) untuk jenis penerimaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai Rp53.607.208.087,00.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kabupaten Barito Utara (174%) Besarnya persentase penerimaan tersebut disebabkan karena tingginya penerimaan royalti pada triwulan 4 (Oktober-Desember) untuk jenis penerimaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai Rp34.247.419.881,17 dan adanya penerimaan escrow (Kurang Bayar) sebesar Rp19.328.282.288,55. Kabupaten Barito Timur (278%) Besarnya persentase penerimaan tersebut disebabkan karena tingginya penerimaan royalti pada triwulan 1 (Januari-Maret) untuk jenis penerimaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai Rp26.420.710.444,00. Kabupaten Lamandau (116%) Besarnya persentase penerimaan tersebut disebabkan karena tingginya penerimaan royalti pada triwulan 4 (Oktober-Desember) untuk jenis penerimaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai Rp2.085.645.602 dan adanya penerimaan kurang bayar sebesar Rp428.829.014,00. Kabupaten Kotawaringin Timur (390%) Besarnya persentase penerimaan tersebut disebabkan karena tingginya penerimaan royalti pada triwulan 1 (Januari-Maret) untuk jenis penerimaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai Rp1.636.679.395,00. Kabupaten Kotawaringin Barat (123%) Besarnya persentase penerimaan tersebut disebabkan karena tingginya penerimaan iuran tetap untuk jenis penerimaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan jumlah kurang bayar mencapai Rp167.070.000,00. Kabupaten Seruyan (141%) Besarnya persentase penerimaan tersebut disebabkan karena tingginya penerimaan iuran tetap pada triwulan 4 (Oktober-Desember) untuk jenis penerimaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai Rp115.749.402,00. Kabupaten Sukamara (283%) Besarnya persentase penerimaan tersebut disebabkan karena tingginya penerimaan iuran tetap pada triwulan 4 (Oktober-Desember) untuk jenis penerimaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai Rp583.073.156,88.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil analisa dan bahasan yang telah dilakukan pada Bab 4 maka dapat disimpulkan bahwa: a.
Perencanaan jumlah target Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara dari tahun 2010 -2012 pada Provinsi Kalimantan Tengah selalu mengalami peningkatan, yang mana masing-masing berjumlah yaitu Tahun 2010 Rp 167.874 (dalam milyar), Tahun 2011 Rp 435.206 (dalam milyar), Tahun 2012 Rp 448.469 (dalam milyar).
b.
Besarnya jumlah realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara yang di peroleh dari tahun 2010-2012 terkait Mineral dan Batubara di provinsi Kalimantan Tengah selalu mencapai target walaupun harga batubara mengalami naik turun, adapun masing-masing berjumlah: 1.
Tahun 2010 Rp 336.525 (dalam milyar). Pada tahun 2010 didapatkan 6 Kabupaten yang memiliki Persentase tinggi yaitu Kabupaten Barito Selatan (148%), Barito Utara (501%), Kapuas (570%), Lamandau (317%), Murung Raya (181%) dan Seruyan (121%).
2.
Tahun 2011 Rp 438.358 (dalam milyar). Pada tahun 2011 didapatkan 3 Kabupaten yang memiliki Persentase tinggi yaitu Kabupaten Kapuas (103%), Kotawaringin Timur (257%) dan Seruyan (130%).
3.
Tahun 2012 Rp 568.381 (dalam milyar). Pada tahun 2012 didapatkan 8 Kabupaten yang memiliki Persentase tinggi yaitu Kabupaten Kapuas (290%), Barito
Utara(174%), Barito Timur (278%), Lamandau (116%), Kotawaringin Timur (390%), Kotawaringin Barat (123%), Seruyan (1141%) , Sukamara (283%). c.
Hasil monitoring yang dilakukan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2012 tidak terdapat perbedaan dalam hasil perhitungan dan jumlah yang didapatkan.
d.
Besarnya jumlah pengusulan penyaluran dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara untuk provinsi Kalimantan tengah tahun 2010-2012 selalu mengalami peningkatan. Adapun jumlah yang di usulkan yaitu Tahun 2010 Rp 336.525 (dalam milyar), Tahun 2011 Rp 438.358 (dalam milyar), Tahun 2012 Rp 568.381 (dalam milyar).
e.
Adapun siklus pengusulan penyaluran dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah sesuai dengan teori yang ada.
Saran Adapun saran yang dapat diberikan yaitu: a.
Dalam penjumlahan target seharusnya dilakukan tidak hanya dengan melihat jumlah realisasi pada tahun sebelumnya namun juga harus dilakukan dengan menimbang harga batubara dan mineral berdasarkan harga pasar serta menimbang pula jumlah produksi batubara yang nantinya akan menjadi batasan produksi pada tahun tersebut, serta untuk tahun selanjutnya jumlah yang di targetkan atau yang direncanakan untuk penerimaan negara bukan pajak harus lebih tinggi lagi karena mengingat hasil realisasi dari tahun 2010-2012 selalu mengalami kenaikan.
b.
Untuk tahun selanjutnya hasil realisasi penerimaan PNBP nya jangan hanya beberapa Kabupaten saja yang memiliki persentase tinggi, tetapi maksimalkan semuanya memiliki persentase tinggi juga sehingga hasil penerimaannya akan lebih tinggi dari sebelumnya.
c.
Untuk produksi batubara seharusnya diturunkan lagi karena mengingat pada hasil analisa bahwa produksi batubara tahun 2010-2012 mengalami kenaikan yaitu : 1.
Tahun 2010 sebesar 275.164.196 ton dengan harga batubara pada akhir bulan desember mencapai $130,41/ton. 2. Tahun 2011 sebesar 353.387.341 ton dengan harga batubara pada akhir bulan desember mencapai $112,67/ton. 3. Tahun 2012 sebesar 386.000.000 ton dengan harga batubara pada akhir bulan desember sebesar $81,75/ton. Sehingga dengan demikian pemerintah seharusnya lebih memantau jumlah produksi batubara karena mengingat batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga harus dilakukan batasan dalam memproduksi batubara tersebut.
REFERENSI Biro Keuangan Sekertariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2011). Kompendium Peraturan PNBP. (1th Edition). Jakarta : Biro Keuangan Sekertariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dipowicaksono, Fiqi and Wibowo, Satya Aditya. (2013). Marketing Strategy For 3M PPE Products at Coal Mining in East Kalimantan. Jurnal Business Administration. Vol 2, No. 9, diakses 18 Maret 2014 dari http://journal.sbm.itb.ac.id/index.php/IJBA/article/download/653/523.
Emod, Lela Rochmatin. (2013). Pengelolaan PNBP Nikah dan Rujuk di Lingkungan Kementrian Agama. Jurnal Ekonomi Keagamaan. Vol 1, No. 118, diakses 20 Maret 2014 dari http:///E:/PengelolaanPNBPNikahdanRujukdi Lingkungan Kementerian Keagamaan.htm Hasibuan, Mikko Rawindra and Djajadiningrat, Surna Tjahja. (2012). Effort To Increase Performance of Sub Directorate of State Revenue of Mineral and Coal in Optimizing Non Tax State Revenue General Mining. The Indonesian Journal of Business Administration, Vol 1, No. 1, diakses 12 April 2014 dari http://portalgaruda.org/download_article.php?article=88753&val=2219. Hidayat. (2011). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal. Jurnal Sejarah, Jilid 15, No. 19, diakses 12 April 2014 dari http://ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/download/3412/3067. LI Yanfeng, ZHAO Wenda, GUI Xiahui, ZHANG Xiaobo. (2012). Flotation Kinetics and Separation Selectivity of Coal Size. Jurnal Physicochemical Problem of Mineral Processing. Vol 2, No. 49, diakses 18 Maret 2014 dari http://www.ppmp.pwr.wroc.pl/sorpa/file/5609eea312404d80b37560585dc32840/download. Mowen Hansen. (2009). Managerial accounting;Akuntansi manajerial. Buku 1 (edisi 8). Jakarta Selatan : Salemba Empat. Nursanto Edy, Idrus Arifudin, Amijaya Hendra, dan Pramumijoyo Subagyo. (2011). Keterdapatan dan Tipe Mineral pada Batubara serta Metode Analisis. Vol 4, No. 1, diakses 18 Maret 2014 dari ttp://technoscientia.akprind.ac.id/techno/files/full/vol4no1agus2011/EDY_NURSANTO_001 -010.pdf. Prawira, Sutisna. (2010). REFLEKSI KINERJA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2010.10 Februari 2014. http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/4027refleksi-kinerja-sektor-energi-dan-sumber-daya-mineral-tahun-2010.html Robbins, Stephen P. / Coulter, Marry. (2009). Manajemen. (Edisi 8) Jilid 1. New Jersey: Pearson Education. Inc. Saidi, Muhammad Djafar & Huseng, Rohana.(2010). HUKUM PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. (2nd Edition). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Saryono, Agus. (2013). Laporan Penyusunan Tabel & Grafik Agustus 2013. Jakarta:Sekretaris Direktorat Jenderal HAM. Suandy, Erly. (2011). Perencanaan Pajak. (Edisi 5). Jakarta Selatan: Salemba Empat. Susyanto. (2012). KINERJA SEKTOR KERJA ESDM TAHUN 2012. 21 Mei 2014. http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/6127-kinerja-sektor-esdm-tahun-2012.html Victor Imanuel Williamson Nalle. (2012). Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba. Jurnal Konstitusi. Vol 9, No. 3, diakses 18 Maret 2014 dari http://www.academia.edu/2614229/Hak_Menguasai_Negara_atas_Mineral_dan_Batubara_Pa scaberlakunya_Undang-Undang_Minerba Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. (Edisi 10) Buku 1. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
Yuniarto, Agung. (2012). Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Bogor: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan PUSDIKLAT Anggaran dan Perbendaharaan.
RIWAYAT PENULIS Nama
: Widyastuti Paramita
Tempat, Tanggal lahir
: Jakarta, 25 Agustus 1992
Pendidikan Terakhir
: S1 (Universitas Bina Nusantara) Jurusan (Akuntansi) Tahun 2014
