Melalui Sistem Jaringan On-Line Analisis Kebutuhan Diklat (Si Jari On AKD)
Andi Suryanto, S.STP, M.Si
Urgensi Pengembangan Kompetensi PNS
Amanah PP 11 Tahun 2017 • PK merupakan upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS
• PPK dan rencana PK sbg pengembangan kinerja dan pengangkatan jabatan • Penyusunan kebutuhan dan rencana PK dilakukan dan nasional ut 1 tahun pembiayaannya tertuang tahunan instansi masing-masing 2
Pengembangan Kompetensi
1.
3.
Rencana PK
2. (TNA)
terobosan BPSDMD melalui
Si Jari On AKD mrp UU No 5 Tahun 2014 dan PP No 11 Tahun 2017
4. Metode Si Jari On AKD
3
Bahan Rencana Pengembangan Kompetensi
4
adl upaya Pemenuhan kebutuhan komp PNS dg standar komp Jab & renc bangkir •Hak sama •kesempatan sama •Min 20 JP setahun (memperhatikan hasil nilai kinerja & nilai kompetensi PNS)
Pengemb karier, pengemb kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi mrp manajemen karier PNS
yg harus dilakukan dg prinsip Sistem
dasar Bangkir dan pengangk Jabatan
Merit
2
3
1 Msg2 OPD sun renc pengemb : 1. jenis komp; 2. target PNS; 3. jenis dan jalur; 4. penyelenggara; 5. waktu; 6. anggaran.
1. Ident Kebutuhan by si Jari On AKD 2. Self Assessment PNS 3. Pimp OPD selaku verifikator 4. Tusi oriented 5. Harmonisasi tingkat OPD 6. Penetapan Database kebutuhan oleh msg2 OPD 7. fasilitasi BPSDMD
(pelatihan, seminar, kursus, dan penataran)
1. BPSDMD Prov Jateng 2. Instansi Pembina (Kement/Lemb) 3. Lemb Independen
1. OPD YBS 2. OPD yg berkompeten/ terkait 3. Swasta
4
(e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta)
REVIEW SI JARI ON AKD
Si Jari On AKD Aplikasi berbasis WEB yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Tengah untuk memfasilitasi merumuskan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di Jawa Tengah.
7
Manfaat Si Jari On AKD Manfaat Si Jari On AKD bagi OPD yang melakukan inputing
Perencanaan OPD dapat menyusun perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN nya
Pengembangan Pilihan variasi pengembangan kompetensi dalam pemenuhan hak pengembangan kompetensi vs keterbatasan
Penguatan Penguatan instansi pemerintah melalui pengembangan kompetensi ASN nya 8
Tahapan AKD
Sosialisasi
1
Sosialisasi 25 Januari 2017 2
Inputting Kontributor
Pengisian Form 1 oleh PNS di OPD Provinsi/Kab/Kota
3
9
Desk FGD Provinsi
4
Pengolahan Data
6
Harmonisasi Eksternal dan Internal
5
24 Mei 2017
Perkiraan Bulan Juni 2017 Penetapan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
7
10
Prioritas Usulan yg diakomodir
1
Prioritas 1 Usulan OPD Provinsi ≥ 30
2
Prioritas 2 Usulan OPD Provinsi < 30 link Kab/kota mjd ≥ 30
3
Prioritas 3 Usulan 1 Kab/Kota ≥ 30 (Pola Kerjasama)
4
Prioritas 4 Usulan beberapa Kab/Kota digabung mjd ≥ 30
11
HASIL
DESK PROVINSI MENJADI BAHAN DASAR HARMONISASI DENGAN KAB/KOTA
12
Data OPD yang melakukan Inputing Dari 48 OPD terdapat
19 OPD yang melakukan inputing
Badan
Dinas
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1. Badan Pengelola Pendapatan Daerah
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Badan PKAD
3. Dinas PP PAPPKB
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Dinas Permasdes Dukcapil
4. BPSDMD
5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5. Badan Kesbangpolinmas
6. Dinas Kelautan dan Perikanan
6. Badan Penghubung
7. Dinas Pertanian dan Perkebunan
Rumah Sakit
8. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1. RSUD dr. Amino Gondo Utomo 2. RSJD dr. RM Soedjarwadi
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Biro 1. Biro Hukum 2. Biro Umum
13
Data OPD yang Tidak Melakukan Inputing Terdapat total
Provinsi yang belum melakukan inputing
Dinas 1. Dinas Kesehatan
5. Dinas Sosial
11.Dinas Koperasi, UKM
2. DPU Bina Marga dan Cipta Karya
6. RSUD Tugurejo
12.Dinas Penanaman Modal dan PTSP
3. DPU SDA dan Penataan Ruang
8. Dinas LH dan Kehutanan
7. Dinas Ketahanan Pangan 9. Dinas Perhubungan
4. Dinas Perumahan Rakyat 10.Dinas Komunikasi dan dan Kawasan Permukiman Informatika
13.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
14.Disnak dan Keswan
14
Data OPD yang Belum Melakukan Inputing Terdapat total 30 OPD yang tidak melakukan inputing Sekretariat, Inspektorat, dan Badan 1. Set DPRD
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Inspektorat
3. Badan PP, Litbanda
Satpol PP dan Biro 1. Satuan Polisi Pamong Praja
4. Biro Perekonomian
2. Biro Pem, Otda dan Kerjasama
5. Biro Infrastruktur dan SDA
3. Biro Kesejahteraan Rakyat
7. Biro Organisasi
6. Biro Administrasi dan Bangda
Rumah Sakit 1. RSUD dr. Moewardi
3. RSUD Kelet Donorejo
2. RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo
4. RSJD Surakarta
15
Hasil Pengolahan Data Usulan Pengembangan Kompetensi Teknis OPD Provinsi dengan jumlah ≥ 30
178
Manajemen Kearsipan
150
Analisa dan Pengkajian Produk Hukum
135
Pengelolaan Perpustakaan Manajemen Kepegawaian Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah
86 81
6. Tata Naskah Dinas (72)
10. Bahasa Inggris Dasar (49)
7. Pengelolaan Barang Milik Negara (62)
12. Pengelolaan Keuangan Daerah (48) 17. Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Perkantoran Berbasis 13. Sistem Manajemen Mutu (45) TI (32) 14. Sistem Pengendalian Intern 18. Keperawatan Jiwa (30) Pemerintah (42)
8. Pengawasan Benih Tanaman Pangan (60) 9. Manajemen Rehidrasi dan Manajemen Nyeri (60)
15. Pengembangan Teknologi Bidang Budidaya Perikanan (39)
16. Administrasi Kepegawaian (35)
16
Hasil Pengolahan Data Usulan Pengembangan Kompetensi OPD Provinsi dengan jumlah ≥ 30
Pengem. Komp. Jab. Fungsional 1. Perancang Perundang-Undangan Ahli (150)
Bimbingan Teknis 1. Advokasi Hukum (150)
17
Pembagian Kelompok Desk Kelompok 3
Kelompok 1 1. Sekretariat DPRD
5. BPKAD
1. DINSOS
2. Inspektorat
6. BKD
2. DINAKERTRANS
3. Badan Perencana Pembangunan dan Litbang
7. BPSDMD
3. DP3APPKB
8. Badan KesbangpolLinmas
4. Dinas Ketahanan Pangan
4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah
6. DIPERMADESDUKCAPIL 7. DISHUB 8. DINKOMINFO
5. Dinas LH dan
Kelompok 2 1. BPPD
Kehutanan
Kelompok 4 Karya
2. Badan Penghubung 6. Dinas PU SDA dan Tata Ruang 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 4. DINKES Permukiman 5. Dinas PU, Bina 8. Satpol PP Marga dan Cipta
1. DINKOP-UKM 2. Dinas Penanaman Modal & PTSP 3. DINPORA-Pariwisata 4. Dinas ARPUS
5. Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Dinas Pertanian dan Perkebunan
7. DINAKESWAN 8. Dinas ESDM
18
Pembagian Kelompok Desk Kelompok 5
Kelompok 6
1. DISPERINDAG
1. Biro Umum
2. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
2. RSUD. Moewardi
3. Biro KESRA 4. Biro Hukum 5. Biro Perekonomian 6. Biro Infrastruktur dan SDA 7. Biro Administrasi dan PEMDA
3. RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo 4. RSUD Tugurejo 5. RSUD Kelet Donorejo 6. RSUD dr. Amino Gondo Utomo 7. RSJD Surakarta 8. RSJD dr. RM Soedjarwadi
8. Biro Organisasi
19
Kegiatan Desk Pembahasan saat desk Melakukan KONFIRM data yang sudah diinput
Mengapa TIDAK INPUT?
SARAN ? Kendala saat Input?
20
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
Terimakasih
21
