MEKANISME PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN BELUM DEWASA Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas IA Padang 1
1
Alfirdhom,1Uning Pratimaratri, 1Yetisma Saini Jurusan IlmuHukum, FakultasHukum, Universitas Bung Hatta E-mail:
[email protected]
ABSTRACT
Developments in information technology allow people to communicate. This technology notonl have a positive impact, but also cause negative impact. Not uncommon for people tomisuse the communication tools to commit a crime, one of them to deceive minors. Somecases of runaway girls begin with friends through social networking. Issues raised in this paper are: (1) Ho is the crime of escape proof mechanism immature female in Class 1A District Court of Padang? (2) What are the constraints faced by the prosecution in provingthe crime of runaway girls in Class 1A District Court of Padang? This study used socio-legal approach. The data is being used include primary data and secondary data. The data were analyzed qualitatively. Conclusion The results of the study, (1) Mechanism of proofin a criminal act immature female running in the District Court of Champaign Class IA inaccordance with the provisions stipulated in the Law of Criminal Procedure (Criminal Code) (2) constraints faced by judges in proving the crime of escape is immature female descriptiongiven defendant convoluted. Keywords: Evidence, Crime, Escape, Female.
teman-teman lama kita ataupun teman-teman yang baru kenal.
Pendahuluan Seiring teknologi
pada
dengan
Tetapi
ada
juga
orang
yang
sekarang,
menyala gunakan alat komunikasi telepon
untuk
genggam tersebut, sebab dalam hal ini
berhubungan dengan orang banyak, baik
rawan sekali dengan terjadinya penipuan
itu dengan orang yang telah mereka kenal
karena
maupun tidak mereka kenal.Banyak hal
komunikasi saja dan tidak jelas asal-
positif yang didapat dengan canggihnya
usulnya dimana orang tersebut tinggal,
memudahkan
teknologi
zaman
canggihnya
seseorang
tersebut,
seperti
alat
tanpa
kita
tahu
komunikasi yaitu telepon genggam yang
jelas.Apalagi
dapat menghubungkan dengan
belum
hanya
latar
kenal
belakang
perempuan
dewasa
melalui
yang
muda
yang
menggunakan
alat 1
komunikasi ini tanpa pengawasan orang
2.
tua, karena banyak sekali lelaki kurang
dilakukan atas pengaduan.
Penuntutan
hanya
moral yang menipu anak gadis di bawah umur.Diajak pergi oleh lelaki tersebut
Membuktikan
bahwa
telah
tanpa izin orang tua, dengan alasan ingin
terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan
menikahi, sehingga orang tuanya merasa
pengaduan oleh orang tua korban terhadap
kehilangan
anaknya.
Tindak
pidana
terdakwa.Pengaduan tersebut merupakan
melarikan
perempuan
belum
dewasa
dasar bagi pengadilan untuk melakukan
terdapat dalam buku II KUHP Bab XVIII
pemeriksaan terhadap terdakwa tentang
tentang kejahatan terhadap kemerdekaan
kebenaran terjadi atau tidaknya tindak
orang yakni pada Pasal 332 ayat (1) dan
pidana tersebut, namun dalam hukum
(2) berbunyi:
pidana Indonesia tidak bisa begitu saja
1. Bersalah melarikan diri wanita
seorang dikatakan bersalah dan dapat
diancam dengan pidana penjara:
dihukum.Haruslah
a. Paling lama tujuh tahun, barang
dahulu
karena
dibuktikan hukum
tersebut
pidana
kita
siapa membawa pergi seorang
menganut asas presumption of innocent
wanita yang belum dewasa,
(praduga tak bersalah).
tanpa dikehendaki orang tuanya
Perbuatan yang dikatakan sebagai
atau walinya tetapi dengan
tindak pidana melarikan perempuan yang
persetujuannya, dengan maksud
belum
untuk memastikan penguasaan
dibuktikan
terhadap wanita itu, baik di
melarikan perempuan yang belum dewasa
dalam
Dalam proses pembuktian tindak pidana
maupun
di
luar
perkawinan; b. Paling lama sembilan tahun,
dewasa
harus
sebagai
melarikan
perempuan
walaupun
terdakwa
benar-benar
tindak
belum telah
pidana
dewasa mengakui
barang siapa membawa pergi
perbuatannya di depan sidang pengadilan,
seorang wanita dengan tipu
bukan berarti pembuktian tidak diperlukan
muslihat,
atau
lagi karena dalam hukum acara pidana
dengan
Indonesia harus pula diajukan alat bukti
memastikan
lain yang mendukung bahwa benar korban
penguasaannya terhadap wanita
tindak pidana tersebut adalah perempuan
itu, baik di dalam maupun di
yang belum dewasa, maka tidak dapat
luar perkawinan.
dinyatakan perbuatan tersebut
ancaman maksud
kekerasan kekerasan untuk
sebagai
2
tindak pidana melarikan perempuan yang
yang akan dijatuhkan oleh hakim. Melalui
belum dewasa.
pembuktian,
Adapun
alat
bukti
yang
sah
menurut Pasal 184 KUHAP yaitu : (1)
hakim
“keyakinan”
apakah
memperoleh terdakwa
dapat
dinyatakan bersalah atau tidak.Apabila
Alat bukti yang sah ialah:
pembuktian yang telah digariskan oleh
(a) Keterangan saksi
undang-undang dianggap “tidak cukup”
(b) Keterangan ahli
untuk
(c) Surat
didakwakan
(d) Petunjuk
hakim harus membebaskan terdakwa dari
(e) Keterangan terdakwa
segala tuntutan hukuman. Sebaliknya,
membuktikan
kesalahan
yang
terdakwa
maka
terhadap
kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (2)
Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
dengan
alat-alat
ditentukan
oleh
bukti
yang
telah
undang-undang,
dan
hakim memperoleh keyakinan bahwasanya Kewajiban pembuktian ini tentunya ada pada jaksa penuntut umum untuk
terdakwa
bersalah,
maka
terhadap
terdakwa akan dijatuhkan hukuman.
membuktikan kesalahan terdakwa dengan
Salah satu kasus tindak pidana
menghadirkan alat-alat bukti di depan
melarikan
persidangan.
Pengakuan bersalah dari
terjadi di Padang pada tanggal 1 Maret
terdakwa sama sekali tidak melenyapkan
2005. Pelaku berusia 30 tahun korban
kewajiban
untuk
berusia 17 tahun. Antara pelaku dan
membuktikan kesalahan terdakwa, karena
korban mempunyai hubungan asmara,
pengakuan atau keterangan dari terdakwa
tetapi tidak disetujui oleh orang tuanya.
bukan
Meskipun
penuntut
alat
pembuktian
umum
bukti
yang
memiliki
yang
sempurna
dan
perempuan
perempuan
belum
perbuatan tersebut
dewasa
melarikan
atas
persetujuan
menentukan, sesuai dengan tujuan hukum
korban, namun tetap merupakan tindak
pidana
pidana. Kasus ini ditangani oleh polisi
mencari
kebenaran
materil
(
materiil waarheid ) yaitu kebenaran
atas
sesungguhnya.
perempuan.
Pembuktian
pengaduan
orang
tua
pihak
di dalam hukum
Pengertian tentang perlindungan
pidana merupakan hal yang prinsipil yang
anak yaitu dilihat dari Undang-undang No.
harus dilakukan, hal ini dikarenakan
23
pembuktian mempunyai korelasi yang
menyebutkan
sangat erat dengan kualitas dari putusan
seseorang yang belum berusia 18 tahun
Tahun
2002.Pasal pengertian
1
angka
anak
1
adalah
3
termasuk
anak
yang
masih
dalam
kandungan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis sosiologis,
Perumusan Masalah Dari uraian latar belakang diatas
yaitu
pendekatan
masalah
melalui penelitian hukum yang melihat
maka dirumuskan beberapa rumusan
norma
masalah sebagai berikut:
menghubungkannya dengan fakta yang ada
1. Bagaimanakah
mekanisme
pembuktian melarikan
pidana
permasalahan
perempuan
belum
penelitian.
1A Padang?
penuntut
pembuktian
umum tindak
melarikan
sehubungan yang
Negeri
pidana
Data
Klas
dalam
data
dalam
yang
diperoleh
langsung di lapangan melalui
1A
wawancara dengan Sarwono hakim
yang
pernah
menyidangkan perkara tindak
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: mengetahui
pembuktian
pidana melarikan perempuan belum dewasa di Pengadilan
mekanisme
tindak
pidana
perempuan
belum
Negeri Klas 1A Padang.
b. Data sekunder:
dewasa di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang?
Data
yang
diperoleh
dari kantor pengadilan negeri
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi
ditemukan
di
selaku
melarikan
dengan
penelitian ini adalah: a. Data primer:
perempuan
dan
Sumber data
dalam
Padang?
1. Untuk
1.
berlaku
Sumber
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi
Pengadilan
yang
lapangan
tindak
dewasa di Pengadilan Negeri Klas
oleh
di
hukum
oleh
penuntut
umum
Klas
I
A
Padang
berupa
statistic criminal tahun 2013
dalam pembuktian tindak pidana
mengenai
melarikan
perempuan belum dewasa.
perempuan
belum
dewasa di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang?
kasus
melarikan
Dalam penelitian ini penulis mempergunakan alat pengumpul data sebagai berikut:
Metode Penelitian 4
a.
Wawancara
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Metode
pengumpulan
data dengan melakukan tanya jawab
secara
lisan
antara
pewawancara informan.
dengan
Wawancara
yang
digunakan adalah wawancara semi
terstruktur,
yaitu
wawancara dengan satu orang hakim yang membuat pedoman wawancara disusun
terlebih dan
namun
dahulu
dipersiapkan
tidak
menutup
kemungkinan
adanya
pertanyaan-pertanyaan
baru
yang secara spontan sebagai reaksi dari para nara sumber. b.
Studi dokumen Yaitu terhadap yang
penelitian
dokumen-dokumen
berhubungan
dengan
permasalahan yang diteliti.
Data yang telah diperoleh berdasarkan studi kasus, maka
kualitatif,
data
memegang peranan
yang penting dalam hukum pidana.Melalui pembuktian
ditentukan
nasib
terdakwa.Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan
dari
hukuman.Sebaliknya
kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam
Pasal
184
KUHAP
terdakwa
dinyatakan bersalah.Untuk itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Menilai kekuatan pembuktian alatalat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem
pembuktian
atau
teori
pembuktian.Pembuktian yang digunakan dalam peradilan di Indonesia dikenal dengan
teori
pembuktian
berdasarkan
undang-undang secara negatif (negatief wettelijk).Hal ini dapat disimpulkan dari
Analisis Data
analisa
Pembuktian
dilakukan
secara
yaitu
mengelompokkan
data
dengan menurut
aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka.
Pasal 183 KUHAP. Kesemuanya itu adalah dasar yang akan dilakukan dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri. Hakim
mempunyai
kewenangan
membuktikan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan penasehat hukum (terdakwa) untuk suatu perbuatan pidana yang diadilinya. Dalam pembuktian tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa 5
sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal
Artinya peradilan umum dilaksanakan
332 KUHP hanya dapat dibuktikan dengan
menurut peraturan dan cara-cara yang
adanya pengaduan dari pihak korban atau
ditentukan dalam Kitab Undang-Undang
keluarga
Hukum Acara Pidana. Proses pembuktian
korban
yang
dirugikan.Tindak
pidana
perempuan
belum
yang
merasa melarikan
dewasa
ini
termasuk dalam delik aduan (klacht delict).
tindak pidana tersebut dimulai dengan: 1. Pembacaan surat dakwaan 2. Pembacaan
Meskipun perkara tindak
surat
dewasa
umum
yang
oleh
penasehat hukum (eksepsi) atas
pidana melarikan perempuan yang belum banyak
tanggapan
dicabut
dakwaan
jaksa
penuntut
pengaduannya dan hanya 16 pengaduan
3. Tanggapan jaksa terhadap eksepsi
selama Tahun 2011-2013 yang diproses di
4. Hakim menentukan putusan sela
persidangan, maka unsur-unsur tindak
5. Pemeriksaan saksi-saksi, barang
pidana melarikan perempuan yang belum dewasa
haruslah
dibuktikan
agar
bukti, dan terdakwa 6. Jaksa menyiapkan rencana tuntutan (requisitor)
oleh
jaksa
pelakunya dapat dijatuhkan hukuman yang
pidana
setimpal
penuntut umum terhadap terdakwa
terhadap
apa
yang
telah
7. Pembacaan
dilakukannya. Mekanisme
pembuktian
(pledoi)
dewasa dalam persidangan di Pengadilan
8. Pembacaan
Kelas I A
jaksa
penasehat hukum
Sarwono, selaku hakim di Pengadilan
9. Pembacaan
bahwa, “pada dasarnya proses pembuktian
replik
tindak pidana melarikan perempuan yang
hukum
belum dewasa di persidangan Pengadilan
bantahan
penuntut umum (replik) atas pledoi
Padang menurut
Negeri Kelas I A Padang menyatakan
atas
requisitor oleh penasehat hukum
tindak
pidana melarikan perempuan yang belum
Negeri
bantahan
bantahan
(duplik)
oleh
terhadap penasehat
10. Pembacaan putusan oleh hakim
Negeri Kelas I A Padang adalah mengacu
Kendala adalah sesuatu hal yang
pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara
menghalangi sehingga tidak tercapainya
Pidana (KUHAP)”. Hal ini sesuai dengan
tujuan yang dimaksud. Kendala yang
Pasal 2 KUHAP yang menyatakan bahwa
dimaksud adalah kendala yang dihadapi
KUHAP berlaku untuk melaksanakan tata
oleh hakim dalam proses pembuktian
cara peradilan dalam lingkungan peradilan
dalam tindak pidana melarikan perempuan
umum pada semua tingkat peradilan.
yang
belum
dewasa.
Terlaksananya 6
pembuktian yang baik akan mempermudah
sulitnya
hakim dalam mengambil keputusan untuk
yang lain disebabkan karena saksi
dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai
orang awam akan hukum sehingga
dengan perbuatan yang dilakukan oleh
dengan
terdakwa.
keberhasilan
tentang hukum, saksi merasa takut
pembuktian dalam tindak pidana juga
hadir dan memberikan keterangan
tergantung dengan keberhasilan penyidik
di sidang pengadilan dan saksi
dalam mencari alat-alat bukti yang ada,
merasa
dan juga koordinasi yang baik antara
keterangan di sidang pengadilan
penyidik dengan jaksa penuntut umum
bisa saja dia yang akan berbalik
untuk menghadirkan alat-alat bukti yang
menjadi terdakwa.
Namun
sesuai dengan undang-undang.Hakim tidak
dihadirkan
saksi-saksi
awamnya
jika
pengetahuan
dia
memberikan
Padahal dalam pembuktian
dapat begitu saja memutuskan hukuman
tindak
terhadap terdakwa tanpa ada bukti-bukti
perempuan belum dewasa ini, saksi
yang mendukung terjadinya tindak pidana
merupakan syarat penting untuk
melarikan
dapat
perempuan
belum
dewasa
tersebut.
pidana
melarikan
membuktikan
kesalahan
terdakwa, namun saksi sendiri sulit
Meskipun alat-alat bukti yang sah
dihadirkan di persidangan.
telah dihadirkan dalam persidangan, ada
Upaya
yang
dilakukan
saja kendala yang dihadapi oleh hakim
dalam
dalam proses pembuktian ini. Kendala-
dilakukan
kendala yang dihadapi oleh hakim dalam
ulang terhadap saksi okeh ketua
mekanisme pembuktian terhadap tindak
Pengadilan.Hal ini didasarkan pada
pidana
Pasal 159 ayat (2) “dalam hal saksi
melarikan
perempuan
belum
dewasa adalah sebagai berikut: 1. Kesulitan
tidak
menghadirkan
saksi-
saksi
mengatasi
kendala
dengan
hadir,
ini
pemanggilan
meskipun
telah
dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup
Sulitnya
menghadirkan
alasan untuk menyangka bahwa
saksi-saksi terutama saksi korban
saksi itu tidak mau hadir, maka
disebabkan saksi korban merasa
hakim
ketua
sidang
dapat
malu hadir di persidangan.Hal ini
memerintahkan
supaya
saksi
sering terjadi apabila korban telah
tersebut
dihadapkan
ke
melakukan
persidangan.
dengan
hubungan terdakwa.
badan
Sedangkan 7
2. Keterangan terdakwa yang kurang
persidangan sehingga persidangan
jelas
dapat dilanjutkan. Karena
keterangan
Di antara kendala-kendala yang
terdakwa merupakan pedoman bagi
dihadapi
hakim dalam memutuskan pidana.
pembuktian
Jika
memberikan
kendala mengenai terjadinya kericuhan
keterangan yang tidak jelas hakim
dalam persidanganyang dimaksud penulis
akan
adalah sesuai dengan yang dimaksud oleh
terdakwa
sulit
pertimbangan
memberikan terhadap
putusan
oleh
hakim
tersebut,
Undang-undang
dalam
proses
melihat
bahwa
No.14
Tahun
1985
yang akan dijatuhkannya terhadap
tentang
terdakwa. Mengenai kendala ini
memberikan pengertian bahwa contempt of
hakim akan melakukan trik-trik
court terutama tertuju pada wibawa,
tertentu untuk mengarahkan agar
martabat dan kehormatan peradilan. Dan
keterangan terdakwa mengatakan
sesuai dengan pendapat yang dimaksud
kejadian yang sesunguhnya.
oleh Oemar Seno Adji tentang bentuk-
3. Terjadinya
kericuhan
dalam
Mahkamah
Agung
bentuk contemp of courtyakni: a. Perbuatan-perbuatan
persidangan Kericuhan
dalam
persidangan
menyebabkan
persidangan
ditunda
sementara
waktu.Hal ini disebabkan karena orang tua terdakwa tidak menerima
yang
terhadap
penghinaan
pengadilan
dilakukan
dengan
yang cara
pemberitahuan dan publikasi (sub judice rule) b. Tidak
mematuhi
perintah
dakwaan dari jaksa penuntut umum
pengadilan (disobeying a court
dengan alasan bahwa anaknya tidak
orde)
bersalah melakukan tindak pidana
c. Mengacaukan peradilan (obstruting
melarikan perempuan yang belum
justice)
dewasa, karena menurut orang tua
d. Menyerang
terdakwa dibawa
korbanlah pergi
oleh
(terdakwa).Untuk kendala dilakukan orang
anaknya mengatasi
tersebut adalah tua
yang mau
upaya
yang
mengeluarkan
terdakwa
dari
integritas
impartialitas
dan
pengadilan
(scandalizing of court) e. Tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (misbehaving in court) Simpulan Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas sesuai dengan masalah 8
yang termuat dalam BAB I, maka ada
Daftar Pustaka
beberapa hal yang dapat disimpulkan Andi Hamzah, 2004, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
yaitu: 1. Mekanisme
pembuktian
tindak
pidana
dalam
melarikan
perempuan yang belum dewasa di Pengadilan Negeri Kelas I Padang sesuai
dengan
ketentuan
yang
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembuktian terhadap tindak pidana didahului oleh adanya penuntutan dari
jaksa
penuntut
umum.
Penuntutan tersebut hanya dapat dilakukan
apabila
ada
dengan
adanya pengaduan dari orang tua korban. Terbuktinya tindak pidana tersebut di persidangan didasarkan kepada keterangan saksi korban,
Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kewajiban Hukum Pidana Dalam Penaggulangan Kejahatan, Kencana : Jakarta. Erma Yuluhastin, 2008, Bekerja Sebagai Polisi, Esensi Erlangga Grup, Jakarta. Gerson W. Bawengan. 1997. Penyidikan Perkara Pidana Dan Interodasi. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. M. Yahya Harahap, 2005, Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta. Moeljatno, 2000, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta: Reneka Cipta. P.A.F
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk. 2. Kendala-kendala
yang
dihadapi
oleh hakim dalam pembuktian tindak
pidana
sebagaimana
yang
disebutkan dalam pasal 332 KUHP hanya dapat dibuktikan dengan adanya
pengaduan
dari
pihak
korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan.
R. Soesilo. 1974. Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Bogor: Politea.
melarikan
perempuan yang belum dewasa adalah
Lamintang ,1990, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
Ronny
Hanitijo Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Semarang.
Soerjono Soekanto, 2008, Hukum,Universitas Prees, Jakarta.
Pengantar Indonesia
Taufiqul Hulam, 2002, Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA, UII Press, Yogyakarta.
9
