MEDIA PEREMPUAN&ANAK EDISI MEDIA PEREMPUAN&ANAK

MEDIA PEREMPUAN&ANAK | EDISI 6

●

2013

EDISI 6

●

2013 | MEDIA PEREMPUAN&ANAK


●

2013

EDISI 6

●


ARTIKEL

P

eringatan Hari Ibu (PHI) yang jatuh setiap 22 Desember seringkali diperingati masyarakat sebagai hari ibu. Sejumlah jejaring sosial dipenuhi ucapan manis dari anak kepada ibu, kepada sahabat perempuan atau suami kepada isterinya. Kenyataannya PHI di Indonesia bukan sekedar hari ibu sebagaimana yang biasa dirayakan di negara-negara barat. Dalam konteks kebangsaan, Hari Ibu adalah hari dimana sejumlah organisasi perempuan pada tahun 1928 berkumpul dan melakukan Kongres Perempuan pertama. Sedikitnya 1000 orang perempuan pada saat itu mendeklarasikan perjuangan melawan kolonialisme, memikirkan konsep negara bangsa dan mengantarkan pada apa yang disebut sebagai era Kebangkitan Nasional. “Inilah yang sering disalahartikan. Peran perempuan sering dilupakan oleh sejarah bangsa dan generasi berikutnya. Kaum perempuan dan kaum ibu seolah-olah tidak memiliki kontribusi signifikan dalam gerakan kebangkitan nasional dan pembentukan Indonesia sebagai negara bangsa,” ujar Menteri Negara dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menneg PPPA), Linda Amaliasari Gumelar di Jakarta, belum lama ini. Untuk konteks sekarang ini, penghargaan terhadap kaum Ibu adalah membebaskan perempuan dari pelbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Saat ini para istri dan ibu belum terbebaskan dari kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati dalam sebuah diskusi publik mengatakan, perempuan masih harus terus berjuang melawan kuatnya budaya patriarki yang masih saja berada di muka bumi ini. Perjuangan itu masih harus ditambah dengan cepatnya roda pembangunan dan tingginya angka kekerasan yang dialami perempuan. Dari sekian jenis kekerasan yang terjadi pada manusia, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi dominasi. Kaum perempuan masih dianggap sebagai kaum lemah yang mudah diintimidasi. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dari total jumlah kasus kekerasan terhadapperempuan,sepertiganyamerupakan kasus kekerasan seksual. Dari 295.836 kasus kekerasan terhadap perempuan, ada 91.311 kasus yang merupakan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. “Dari cacatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2002-2009, ada 35 perempuan setiap hari menjadi korban kekerasan seksual. Karena itu, kita menyerukan kondisi darurat kekerasan seksual terhadap perempuan,”ujar

40


●

2013

kekerasan terhadap perempuan berdampak secara mental pada depresi dan kerapuhan jiwa yang akut, kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, keinginan untuk bunuh diri atau membunuh pelaku. Secara fisik pun berdampak pada masalah kesehatan reproduksi perempuan. Sri Nurherwati, Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2010, dari total 105.103 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat, 96 persen atau 101.128 kasus adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara itu, hasil dokumentasi Komnas Perempuan sejak tahun 1998-2010 menunjukkan 25 persen atau 93.960 kasus adalah kasus kekerasan seksual berupa perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, dan lainnya. “Jika kekerasan terhadap perempuan masih sangat menguat di sekitar kita, maka pemberdayaan terhadap perempuan akan sangat sulit dilakukan, sebab prasyarat perempuan untuk berdaya adalah membebaskannya dari kekerasan dalam bentuk apapun,” ujar Sri. Lebih dari itu, kekerasan terhadap perempuan berdampak secara mental pada depresi dan kerapuhan jiwa yang akut, kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, keinginan untuk bunuh diri atau membunuh pelaku. Secara fisik pun ia akan berdampak masalah-masalah kesehatan reproduksi perempuan. Untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan tersebut, kata Sri, Komnas Perempuan selama tiga tahun terakhir spesifik mengkampanyekan kekerasan seksual terhadap perempuan. Kampanye tersebut bertujuan agar kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual bisa berani melakukan pengaduan atas kasus yang menimpanya. Hal ini penting karena sebagian besar masyarakat, khususnya perempuan, masih menganggap kekerasan seksual sebagai masalah pribadi, dan tidak terkait dengan kasus pidana yang

bisa dilanjutkan ke ranah hukum. Tantangan terbesar dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap perempuan adalah karena kasus tersebut sering tidak terjangkau hukum. Hal itu karena dalam hukum acara pidana hanya mengatur tersangka dan terdakwa, dan tidak mengatur hak-hak korban kekerasan seksual. “Hukum acara pidana kita tidak mengatur soal kekerasan pada perempuan karena jelas hukum acara pidana tidak mengatur khusus hak korban,”ujarnya. Karena itu, Komnas Perempuan, kata Sri terus mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual. RUU Kekerasan Seksual telah masuk prolegnas pada 2010-2014, dan pada 2014 akan ada naskah akademik tentang Rancangan UU Kekerasan Seksual. “Diharapkan pada 2014 kita memiliki RUU Kekerasan Seksual,”ujarnya. RUU Kekerasan Seksual diharapkan memuat beberapa hal yaitu, adanya informasi bernas dan mutakhir tentang kekerasan seksual; Penguatan pemahaman di dalam masyarakat dan aparat negara untuk penangan kekerasan seksual; Dukungan dari masyarakat dan aparat negara untuk penanganan kekerasan seksual; Landasan hukum untuk penanganan utuh kekerasan seksual; dan adanya perlindungan hukum dan dukungan masyarakat yang lebih baik bagi perempuan korban kekerasan seksual. Selain rawan terhadap kekerasan, kondisi perempuan Indonesia dari sisi kesehatan juga mengkhawatirkan. Saat ini, Angka Kematian Ibu (AKI) akibat melahirkan masih tinggi. Tercatat, AKI di Indonesia masih berada di angka 285/100.000 kelahiran hidup. Angka itu membuat Indonesia menjadi negara dengan kematian ibu tertinggi di kawasan ASEAN. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi juga prihatin dengan masih minimnya pemberian Air Susu Ibu (ASI). Dari 4,5 juta kelahiran setiap tahunnya, hanya 32 persen persen ibu yang memberikan ASI nya. Melihat kondisi-kondisi tersebut, sudah saatnya pembangunan bangsa ini merespon secara lebih baik pada kepentingan perempuan dan anak. Perempuan sebagai tiang negara, bukan sekedar isapan jempol. Di tengah perjuangan perempuan sebagai pengisi pembangunan, tidak sepatutnya perempuan hanya dihargai sebagai sub ordinasi dan pelengkap penderita. Jadi, lupakan Hari Ibu hanya sekedar seremonial. Hari Ibu harus dijadikan momentum mengingat perjuangan kaum perempuan Indonesia, sekaligus menjadikannya api semangat guna meraih kesetaraan dengan mitranya, kaum laki-laki. ● DIANW

EDITORIAL EDISI 6 | NOVEMBER-DESEMBER 2013

H

ari Ibu Indonesia setiap 22 Desember selalu membangkitkan semangat perjuangan tentang keluhuran dan keagungan peran perempuan sebagai ibu dan keibuan yang protektif terhadap kehidupan. Hari Ibu Indonesia lahir dari pergerakan bangsa Indonesia. Dalam pergerakan kebangsaan kemerdekaan, peran perempuan Indonesia sungguh mengesankan. Ekspresinya antara lain terlihat dalam Kongres Perempuan Pertama 22 Desember 1928 di Yogyakarta sebagai tekad bersama mendorong pembentukan Indonesia merdeka. Sebagai apresiasi atas gerakan yang bersejarah itu, perayaan Hari Ibu ditetapkan setiap tanggal 22 Desember. Pertemuan itu menarik perhatian dari segi nasionalisme antara lain karena dilakukan hanya tiga bulan setelah Sumpah Pemuda. Perempuan Indonesia tidak hanya terkungkung dalam perannya seperti melahirkan dan merawat kehidupan, tetapi ikut berkiprah dalam gerakan kebangsaan yang lebih luas. Saat ini di era modern terbuka peluang bagi kaum perempuan untuk mengembangkan bakat, minat,

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

PELINDUNG Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar PENGARAH Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Dra. Sri Danti, MA PENASIHAT Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc ● Drg. Ida Suselo Wulan, MM ● Dra. Luly Altruiswaty, M.Sc ● Dra. Y. Puspito, MA ● Dra. Wahyu Hartomo, M.Sc DEWAN REDAKSI Noor Arif Nugroho, SH, MM ● Dr. Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc ● Dra. Pinky Saptandari, MA ● Titin Esmi Prihastuti, S.IP ● Ema Sofwan Syukrie, SH PENANGGUNG JAWAB Dra. Endang Moemiati, MM REDAKTUR PELAKSANA Drs. Fatahillah ● Eti Sri Nurhayati,S.Sos ● Anggun Tri Kusumawati, S.Sos ● Andi Nirmalasari, S.I.Kom FOTOGRAFER Dianawati Lasmindar, S.Sos ● Anthony Firdaus, S.Sos ● Hasaumi Mayaranti, S.I.Kom ● Prita Ismayani, M.T DISTRIBUSI Sudarmaji, SE ● Nurul Khakimah, SAP ● Ifran Lindu Mahargya, S.Kom ● Asep Kosasih DITERBITKAN OLEH HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDNGAN ANAK RI Jl. Merdeka Barat No. 15, Jakarta 10110 Telp. : 021-380 5543, 380 5559 Fax. : 021-3456239 E-mail : [email protected]

dan keilmuannya. Juga semakin bebas memilih karier. Potensi kaum perempuan Indonesia, 70 persen jika ditambah dengan anak. Namun masih sering muncul prasangka berkaitan dengan kesetaraan gender, kultural, dan tradisi. Tahun politik 2014 belum memberikan peluang bagi perempuan untuk berkiprah. Ada kecenderungan peran perempuan masih hanya dihalang-halangi, bahkan sering dipasung budaya dan lingkungan sosial yang didominasi kaum pria. Kaum perempuan rawan menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan terpinggirkan dari kancah politik. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di mancanegara berkali-kali menjadi korban, penganiayaan, pelecehan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Sekalipun menghadapi berbagai tantangan, peran ibu tidak pernah luntur. Peran keibuan karena di sana ada sikap kasih sayang, cinta, dan rasa hormat bagi kehidupan keluarga maupun bangsa. Selain masalah-masalah yang berkembang berkaitan dengan dinamika di Hari Ibu, kali ini laporan daerah menampilkan berbagai kegiatan Hari Ibu Indonesia. Bagaimana perjuangan ibu-ibu dalam membangun masyarakat dan bangsanya. ●

SURAT PEMBACA

Harapan Ibu di “Hari”-nya

Tanggal 22 Desember, setiap tahunnya menjadi hari bersejarah bagi kaum perempuan, yang kita sebut dengan ibu. Karena, setiap tanggal tersebut, bangsa Indonesia memperingati hari ibu. Peringatan hari ibu, adalah sebuah wujud atau bentuk apresiasi bangsa Indonesia terhadap ibu yang dalam kehidupan kita berperan sangat penting dalam berbagai sektor kehidupan. Peringatan hari ibu pun mengandung makna yang sangat positif dan penting bagi pergerakan perempuan. Dengan adanya peringatan hari ibu secara nasional ini, akan

ada perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Peringatan hari ibu ini juga membawa pengaruh positif bagi perempuan dan masyarakat yang terdorong untuk selalu menghargai ibu dan hak-haknya sebagai perempuan. Dalam realitas kekinian, hari ibu jangan hanya sekedar peringatan, tetapi bagaimana membantu perempuan untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai manusia yang bermartabat sebagaimana hak azasi manusia. Karena hak azasi perempuan adalah hak asasi manusia. EDISI 6

Jadi, hari ibu jangan hanya diperingati dengan memberikan penghargaan ibu sebagai pemangku peran domestik saja, namun peringatan hari ibu harus menjadi momentum yang membebaskan ibu (perempuan) dari belenggu ketidakadilan gender, belenggu diskriminasi yang membuat perempua menjadi sangat tidak berdaya, termarginalisasi dan tertindas, karena perspektif dan perlakuan kita yang diskriminatif.

Yunis, Banda Aceh ●


1

DAFTAR ISI

Perempuan&Anak MEDIA

EDISI 6 | NOVEMBER-DESEMBER 2013

ARTIKEL

Media Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

www.menegpp.go.id LAPORAN UTAMA ANUGERAH YASAS BUDDHIMAT PATNIKA:

CERMIN DEDIKASI IBU NEGARA

7

BERSAMA-SAMA MENYELAMATKAN ORANG DENGAN DARAH

12 KEMERIAHAN FUNWALK DAN FUNBIKE DI HARI IBU

13

KATUMBIRI EXPO 2013:

KREATIVITAS EKONOMI KAUM PEREMPUAN DALAM SEMANGAT HARI IBU

9

TOURNAMENT FUN BADMINTON MERAMAIKAN PERINGATAN HARI IBU KE-85 TAHUN 2013

BHAKSOS PHI 85 TAHUN 2013:

14

KELUARGA SEHAT, EKONOMI KUAT

BERITA

11

Peringatan

Hari Ibu

Tahun 2013

Seharusnya Bukan Sekedar Mother’s Day

Hari Ibu Ke-85 LAPORAN UTAMA

3

DARI SEKIAN JENIS KEKERASAN YANG TERJADI PADA MANUSIA, KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MASIH MENJADI DOMINASI. KAUM PEREMPUAN MASIH DIANGGAP SEBAGAI KAUM LEMAH YANG MUDAH DIINTIMIDASI.

KETAHANAN KELUARGA KUNCI PENGENTASAN ANGKA KEMATIAN IBU

ARTIKEL

16

LAHIRNYA HARI IBU DI INDONESIA

KAMPANYE ANTI KEKERASAN TERHADAP ANAK

15

17

UPAYA PENCEGAHAN HUMAN TRAFFICKING HARUS DIOPTIMALKAN

34

KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK 100%: SEBUAH KEHARUSAN

HARI IBU SEHARUSNYA BUKAN SEKEDAR MOTHER’S DAY

19

39

TAHUN 2014, KPP-PA FOKUS PADA 6 ISU

BERITA DAERAH

21 INDONESIA – TIMOR LESTE: ALIANSI KUAT DALAM MENGAKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KERAN PORNOGRAFI ANAK, MENDESAK UNTUK DIHENTIKAN

28

26

DESA GUMELEM WETAN – BANJARNEGARA: PENDIDIKAN KRITIS KAUM PEREMPUAN

30 P2TP2A LIMPAPEH RUMAH NAN GADANG CERMINAN PENGHARGAAN MASYARAKAT MINANGKABAU TERHADAP POSISI DAN PERAN PEREMPUAN MINANG

32

SOSOK JULICHE DOLFINA BAURA, S.TH, MM: KAUM PEREMPUAN BUTUH KEBERANIAN POLITIK

37 2

Menteri PP dan PA bersama Bapak Agum Gumelar menghadiri PHI ke-85 tahun 2013 di TMII.


●

2013

EDISI 6

●


39

SOSOK kan oleh Juliche kepada kaum perempuan Halmahera Barat pun semakin terasa, dengan adanya dukungan terhadap anggaran responsif gender yang diterapkan di Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Johanna Lusje Lethulur,S.pd,M.Si, “Ibu ketua sudah sangat membantu kami dan memang akhir-akhir ini minat kaum perempuan di Halmahera Barat sudah agak meningkat. Saya lihat juga ada ruang yang diberikan pemerintah Kabupaten, seperti melibatkan

T

eknologi informasi yang berkembang demikian pesat menjadi tanda kemajuan jaman. Kemudahan akes komunikasi, secara umum memudahkan era globalisasi yang sedang kita masuki. Tapi di sisi lain, kencangnya arus perkembangan teknologi ternyata dapat mengguncang keutuhan keluarga. Betapa tidak. Ketika dalam satu keluarga semuanya justru sibuk dengan masing-masing telepon pintarnya, maka komunikasi yang terjalin berubah menjadi komunikasi sekunder yang semakin semu. Mathilda AMW Birowo, dosen komunikasi Universitas Indonesia (UI) mengatakan, penting bagi keluarga untuk kembali menjalin komunikasi langsung. Tatapan mata, sentuhan dan nada suara yang hangat dalam komunikasi langsung di keluarga, ditengarai dapat menyelematkan keluarga dari jurang keretakan. “Mau tidak mau, kita harus menciptakan komunikasi yang utuh dalam keluarga. Komunikasi langsung berupa tatap buka, kebersamaan, kehangatan dan cinta kasih yang kita ciptakan itu adalah penyelamat keluarga dari virus-virus sosial yang siap menyerang,” kata Mathilda yang ditemui usai peluncuran bukunya bertajuk ‘1001 Virus Cinta Keluarga’ di Grand Indonesia, Jakarta, akhir pekan lalu. Mathilda mengaku prihatin dalam kasuskasus yang melibatkan anak dan pornografi. Fasilitas telepon pintar yang ada digenggaman anak, sebaiknya perlu mendapat perhatian dan pengawasan khusus. “Alih-alih mau menyenangkan anak, gadget yang orang tua berikan ke anakanaknya justru dapat merusak moralnya. Karena begitu dekat anak dengan situssitus dan permainan-permainan berbau pornografi,” kata Mathilda. Orang tua juga mengalami kasus serupa.

38


●

2013

perempuan sebagai sumber daya manusia yang potensial. Sebagai catatan, Kami punya 2 camat perempuan dari 9 camat, dan 6 orang pemimpin perempuan di instansi skpd kabupaten. Yang pasti sumber daya kaum perempuan Halmahera Barat agaknya lebih banyak mendominasi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Maluku Utara. Semua ini berkat motivasi dari Ibu Ketua Dewan” Seluruh keberanian kaum perempuan di Halmahera Barat untuk terlibat dalam dunia politik tentunya tidak lepas dari dukungan Bupati Halmahera Barat, Ir. Namto H. Roba,

SH. Dukungan yang positif terus mengalir tanpa henti dari sang pemimpin daerah. Bupati meyakini bahwa, “Baik kaum perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama, maka akses dan peluang yang diberikan pun tidak perlu dibeda-bedakan. Kesempatan yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun Halmahera Barat ke arah yang lebih baik sudah kami diberikan, tinggal bagaimana kaum perempuan mampu memaksimalkan potensinya untuk bisa bersaing dengan kaum laki-laki dalam memanfaatkan kesempatan yang ada”.

LAPORAN UTAMA

● ANS

MATHILDA AMW BIROWO

Jaga Keutuhan Keluarga Lewat Komunikasi Di tengah maraknya komunikasi lewat jejaring sosial, muncul keinginan-keinginan negatif seperti perselingkuhan. Ajang kumpul-kumpul teman lama, tidak sedikit yang akhirnya berujung pada kondisi dimana cinta lama bersemi kembali. “Orang dewasa kembali reuni dengan teman lama itu baik. Tapi jangan sampai hanyut dalam kenangan dan memunculkan kasus-kasus perselingkuhan yang menghancurkan keutuhan rumah tangga,” kata Mathilda. Tidak hanya itu. Keluarga Indonesia juga sebaiknya mewaspadai bahaya narkoba, seks bebas dan korupsi. Dekadensi moral yang ditunjukkan lewat pemberitaan yang gencar di media massa, juga harus disikapi dengan bijak. Orang tua, sebaiknya mampu memberi pemahaman pada anak-anaknya terkait kondisi bangsa yang terjadi belakangan ini. “Di sinilah pentingnya komunikasi dalam keluarga. Sesibuk apapun, sebaiknya luangkan waktu bersama keluarga untuk bertukar pikiran tentang apa saja. Bahkan, sekedar untuk menanyakan apa kejadian yang menarik di sekolah anak-anak kita.

Itu sangat berarti,” tegas ibu dari Wahyu, Andhika dan Indra yang sudah remaja ini. Menurut Mathilda, sebagai pilar penting dalam kemajuan bangsa, peran keluarga sangat penting. Kemajuan suatu bangsa tentunya hanya dapat diraih jika keluargakeluarga di dalam negara itu, kokoh. “Kunci menuju kokohnya keluarga adalah komunikasi yang terjalin dengan erat, penuh kasih sayang, saling pengertian dan percaya satu sama lain. Tidak ada yang dapat menggantikan kebersamaan dalam keluarga, bahkan materi sebesar apapun,” kata Mathilda. Dalam keseharian pun, Mathilda dengan segala kesibukannya sebagai pengajar komunikasi di sejumlah perguruan tinggi swasta, senantiasa melakukan konsep komunikasi langsung itu. Dia dan suami, senantiasa memberi perhatian khusus pada ketiga anak-anaknya yang beranjak dewasa. “Dengan memberi perhatian kecil pun, sudah cukup. Bercengkrama saat sarapan pagi atau makan malam bersama, sudah cukup bagi keluarga untuk saling berbagi,” pungkas Mathilda. ● DIANW

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan pada acara puncak PHI ke-85 tahun 2013 di TMII.

EDISI 6

●


SOSOK

LAPORAN UTAMA

JULICHE DOLFINA BAURA, S.TH, MM:

PERINGATAN HARI IBU KE-85 TAHUN 2013

Kaum Perempuan Butuh Keberanian Politik

PUNCAK ACARA PHI YANG DISELENGGARAKAN LEBIH AWAL INI, DIHADIRI KURANG LEBIH 2000 UNDANGAN YANG TERDIRI DARI TERDIRI DARI PARA MENTERI, KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA, DUTA BESAR NEGARA SAHABAT, PARA MANTAN MENTERI PEREMPUAN, TOKOH PEREMPUAN, DUNIA USAHA, GENERASI MUDA, ORGANISASI PEREMPUAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KALANGAN MEDIA, PELAJAR DAN BERBAGAI UNSUR MASYARAKAT LAINNYA.

M

Penyerahan APE oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada kepala daerah pada saat acara puncak PHI ke-85 di TMII.

4


●

2013

enghadapi pesta politik di tahun 2014, kaum perempuan Indonesia terus berupaya mengantisipasi tantangan untuk berpartisipasi secara aktif di ranah politik. Upaya ini dilakukan tentunya untuk mewujudkan demokrasi yang partisipatif dan pembangunan yang inklusif. Demokrasi partisipatif merupakan demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat (aspiratif) yang mengutamakan nilai-nilai masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan dan dilandasi oleh semangat kebersamaan dalam menjalankan suatu keputusan politik. Jika kaum perempuan secara aktif melibatkan dirinya dalam demokrasi partisipatif, maka kaum perempuan pun secara nyata mampu menjadi agen perubahan pada sistem pengambilan keputusan. Keterlibatan secara aktif juga terus diupayakan oleh para kaum perempuan asal Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Keterlibatan ini secara konkrit dibuktikan melalui kiprah seorang srikandi muda yang berhasil menjabat di posisi yang strategis bagi kemajuan kaum perempuan. Adalah Juliche Dolfina Baura, S.Th, MM (39), ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat, yang telah membuktikan pada dunia bahwa kaum perempuan pun mampu berdiri di garis depan dunia politik. Dunia politik yang selama ini terkesan maskulin dan berdaya saing tinggi, tak pernah menyurutkan semangat Ibu dari 1 orang

anak ini. Juliche tak pernah lelah mendorong kaum perempuan untuk turut serta dalam dunia politik, baginya keberanian adalah kunci dari segala keraguan. “Paling tidak kaum perempuan harus memiliki keberanian dahulu, ketika kita berani pasti kita akan bisa mengalahkan semua keraguan yang menghampiri, termasuk menghapus keraguan dari pihak luar yang menilai kaum perempuan tidak mampu bersaing di dunia politik” tuturnya ketika ditemui di kantornya. Keraguan yang diungkapkan oleh Juliche adalah hal wajar yang seringkali menghantui kaum perempuan ketika berkomitmen untuk berkiprah di dunia politik. Rasa cemas, takut dan tidak percaya diri pun pernah menghinggapi kesehariannya. Namun seluruh keraguan itu segera ia tampik dengan keberanian yang ia miliki agar dirinya mampu membuktikan bahwa kaum perempuan juga mampu melakukan segala hal tak terkecuali dalam memimpin. Profilnya sebagai pemimpin cukup mendapat sorotan tajam dari publik. Bagaimana tidak, ia dituntut untuk memimpin 21 anggota laki-laki dan 3 anggota perempuan. Mayoritas anggota yang berjenis kelamin laki-laki tak kemudian menyurutkan langkahnya sebagai seorang pemimpin. “Saya harus meyakinkan diri saya terlebih dahulu bahwa saya harus bisa memimpin rekan-rekan saya ke arah yang lebih baik, dengan catatan saya pun harus mau mempelajari karakter dari 24 kawan-kawan dan itulah yang saya mulai

dari awal . Saya harus belajar selama 3 hari untuk mendalami 1 karakter. Mulai dari memahami cara berbicaranya, bahasa tubuhnya, hingga pola pikirnya. Saya harus punya itu semua jadi saya pun rela belajar hampir selama lebih dari 2 bulan untuk memahami seluruh karakter dari anggota yang saya pimpin”, terang Juliche. Perempuan kelahiran Ternate ini sangat berharap, bahwa pengalamannya sebagai pemimpin mampu memotivasi kaum perempuan lainnya untuk turut serta memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif. Juliche mengungkapkan, “Saya sangat setuju dengan adanya pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Paling tidak dengan kuota 30 persen, kaum perempuan sudah diberikan ruang untuk menentukan kebijakan-kebijakan”. Ketika perempuan sudah masuk dalam proses pengambilan keputusan maka keberadaan kaum perempuan di tataran legislatif pun akan lebih diperhitungkan. Posisi ini tentunya lebih menguntungkan kaum perempuan, karena keterlibatan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan mampu mengakomodir kebutuhan kaum perempuan lainnya pada proses pembangunan hingga ke level akar rumput. Sehingga secara berkesinambungan, tentunya juga akan berdampak langsung pada kebijakan, program dan produk hukum yang dihasilkan, agar dapat lebih responsif gender dan melindungi hak kaum perempuan. Semangat keberanian yang ditular-

EDISI 6

●


37

LAPORAN UTAMA

ARTIKEL Berdasarkan data Mabes Polri, selama tahun 2006 saja kepolisian menangani 64 kasus perdagangan manusia dengan jumlah pelaku 126 orang. Akibat kejahatan ini, 592 orang menjadi korban. Dari jumlah itu, 475 korban di antaranya adalah orang dewasa dan 117 korban adalah anak-anak. “Sebanyak 35 perkara telah kita limpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) dan 29 sisanya masih dalam proses,” kata Makbul saat itu. Kepala Unit Trafficking in Person Direktorat I Keamanan Transnasional Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri saat itu, Kombes Pol Anton Carliyan menambahkan, kejahatan perdagangan manusia sudah menjadi satu sindikat internasional yang sangat besar. Menurut dia, keuntungan dari kejahatan perdagangan manusia ini sangat tinggi, diperkirakan mencapai Rp 23 sampai 36 triliun per tahun. “Untuk perdagangan pekerja seks komersial (PSK) saja diperkirakan mencapai Rp 29 triliun per tahun,” katanya. Jumlah ini, lanjut Anton, mengalahkan keuntungan dari kejahatan narkoba yang mencapai Rp 10 triliun per tahun dan illegal logging sebesar Rp 19 triliun per tahun. Selain alasan keuntungan yang besar, lanjut Anton, perdagangan manusia juga memiliki risiko yang sangat kecil. Sindikat narkoba internasional harus menyiapkan modal yang cukup besar untuk mengolah narkoba dan persiapan teknologi pengolahan. Selain itu, bisnis narkoba juga berhadapan dengan risiko hukuman yang sangat keras. “Kondisi serupa juga terjadi pada sindikat perdagangan atau penyelundupan senjata ilegal. Risikonya sangat tinggi,” katanya. Namun kalau perdagangan manusia, lanjutnya, kondisinya lain. Siapa pun bisa melakukanya dan siapa pun bisa menjadi pelaku. Modal mereka hanya pintar omong, pintar merayu. “Kenyataan ini yang mendorong kajahatan perdagangan masunia akan semakin meningkat. Selain itu, permintaan dunia juga semakin tinggi,” katanya. Ia ketika itu menegaskan, bahaya kejahatan perdagangan manusia sebenarnya sudah dikemukakan pada Konferensi Palermo tahun 1998 di Italia. Dan dalam Konferensi Palermo itu telah diputuskan bahwa trafficking in person atau perbudakan modern menduduki posisi ketiga sebagai bahaya internasional yang harus diwaspadai setelah narkotika dan terorisme. Tingginya angka perdagangan manusia itu, berdasarkan data Mabes Polri, dikarenakan tingginya permintaan dari luar negeri. Selain itu, posisi tawar pemerintah yang kurang kuat, menjadikan tenaga kerja

36


●

2013

wanita Indonesia selalu menempati job nonformal di luar negeri. “Bahkan diperkirakan 10 persen dari TKW menjadi PSK dan 90 persennya menempati job yang sangat rentan untuk mengalami atau menjadi korban perlakuan tindak kekerasan,” katanya. Menurutnya, tugas Polri pada kejahatan perdagangan manusia ini adalah mengamankan undang-undang yang mengatur tentang tenaga kerja. Jika dalam undang-undang itu diatur batasan umur minimal 18 tahun bagi seseorang yang boleh dipekerjakan, polisi akan mengamankan aturan itu.

“Jangan coba-coba mengirim atau mempekerjakan anak-anak di bawah umur itu. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara,” katanya menegaskan. Kesetaraan Gender Upaya perlindungan terhadap perempuan, tidak hanya untuk mereka yang akan mencari pekerjaan. Untuk yang sudah mendapat pekerjaan pun perlu terus diberi perlindungan khusus sebagai bentuk kesetaraan gender. Pekerja perempuan juga patut mendapatkan perlindungan fungsi reproduksi sesuai kodratnya. Upaya perlindungan ini diberikan sesuai dengan kekhususan, yang dimiliki kaum perempuan. Agar mereka dapat melaksanakan perannya secara maksimal, baik sebagai istri, ibu rumah tangga, pekerja buruh maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, Menteri tenaga Kerja dan

Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mendesak para Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk dapat menggerakkan pihak perusahaan, agar memenuhi hak-hak khusus perempuan. Sekaligus, menyediakan fasilitas penunjang bagi pekerja perempuan. “Status perempuan sebagai pekerja tidak boleh menghambat kodrat perempuan sebagai ibu. Yang dapat hamil, melahirkan, menyusui dan membesarkan anaknya,” tutur Menakertrans, di Jakarta, pertengahan Desember 2013 lalu. Itu dikemukakan Menakertrans, setelah sehari sebelumnya memberikan penghargaan pada 19 Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga kerja Perempuan Tingkat Provinsi Tahun 2013. Pada kesempatan itu, dia menyatakan, perusahaan-perusahaan di seluruh Tanah Air, harus benar-benar memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak khusus pekerja perempuan. Selain itu, idak memberlakukan tindakan diskriminatif terhadap pekerja perempuan. “Salah satu hak dasar di tempat kerja ialah untuk diperlakukan sama dan tidak diskriminatif. Kesetaraan perlakuan di tempat kerja itu penting, untuk mengembangkan hubungan industrial yang adil dan harmonis,” tutur dia. Perlu adanya fasilitas penunjang untuk para pekerja perempuan. Menakertrans menyebutkan, fasilitas yang harus disediakan antara lain ruang laktasi/menyusui bagi para ibu, untuk memberikan asupan nutrisi eksklusif bagi bayi mereka. Adanya tempat penitipan anak (daycare unit), yang dapat menunjang faktor kenyamanan bekerja, yang mengarah kepada peningkatan produktivitas kerja. Menurut dia, tindakan diskriminasi dalam perbedaan gender di lingkungan kerja harus dihentikan. “Dalam hubungan kerja, tidak boleh ada perlakuan diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Khususnya, dalam pemberian upah, tunjangan keluarga, dan jaminan sosial, kesempatan mengikuti pelatihan, serta promosi jabatan. Pemenuhan hak tersebut tidak boleh berlaku diskriminatif,” paparnya. Dia minta agar, perlakukan kerja tanpa unsur diskriminasi. Karena, merupakan hak dasar pekerja tanpa peduli jenis kelamin, agama, maupun kesehatan fisiknya. Hal itu diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 100 dan Nomor 111 mengenai kesetaraan pengupahan, untuk pekerjaan yang sama nilainya, serta anti diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. ● DP AGUS ASIANTO

B

ertempat di Gedung Sasana Kriya – Taman Mini Indonesia Indah (TMII), 18 Desember 2013, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI selaku penanggungjawab panitia nasional Peringatan Hari Ibu (PHI), didukung oleh 6 (enam) organisasi perempuan yaitu : SIKIB, Dharma Pertiwi, KOWANI, Dharma Wanita Persatuan, Bhayangkari dan TP.PKK Pusat menyelenggarakan puncak acara PHI ke-85 Tahun 2013 yang dihadiri oleh Bapak Presiden beserta Ibu Negara, dan Bapak Wakil Presiden beserta Isteri. Puncak Acara PHI yang diselenggarakan lebih awal ini, dihadiri kurang lebih 2000 undangan yang terdiri dari terdiri dari para Menteri, Ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar negara sahabat, para mantan Menteri perempuan, tokoh perempuan, dunia usaha, generasi muda, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, kalangan media, pelajar dan berbagai unsur masyarakat lainnya. Acara Puncak PHI ke-85 tahun 2013 mengangkat tema yang difokuskan pada “Peran Perempuan dan Laki-laki Dalam Mewujudkan Demokrasi yang Partisipasif dan Pembangunan yang Inklusif”. “Tema ini dibangun dengan melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia tahun 2013 bersiap-siap menuju tahun politik 2014 dengan harapan di tahun depan

semakin banyak warga negara yang terlibat dalam pemilihan umum. Adapun tema pembangunan inklusif, ditetapkan agar pembangunan yang sedang dijalani prosesnya hingga saat ini dapat optimal menjangkau semua kelompok dan elemen masyarakat, baik perempuan maupun lakilaki, anak perempuan maupun anak laki-laki, termasuk kelompok penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia”, terang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA). Ibu Koes Moeldoko selaku Ketua Umum Panitia Nasional PHI ke-85 Tahun 2013 menambahkan, “Pembangunan inklusif lebih terfokus untuk mengatasi ketertinggalan sehingga pendekatan ini pun ditujukan pada peningkatan akses pendidikan, kesehatan, kependudukan dan ekonomi”. Pembangunan inklusif membuka peluang yang lebih komprehensif bagi kaum perempuan untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan bekal pendidikan yang mumpuni, maka kaum perempuan pun mampu terlibat dalam proses demokrasi partisipatif. Pada titik ini, kaum perempuan akan dilibatkan lebih jauh dalam proses pengambilan keputusan. Posisi ini tentunya lebih menguntungkan kaum perempuan, karena keterlibatan kaum perempuan dalam mengambil keputusan

akan mampu mengakomodir kebutuhan kaum perempuan lainnya pada proses pembangunan hingga ke tingkat akar rumput. Dalam rangka mengisi PHI ke-85 Tahun 2013, telah dan akan dilakukan berbagai kegiatan antara yaitu : a) Bhakti Sosial pada tanggal 3 Desember 2013, di wilayah Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Bhakti sosial ini mengangkat tema : “Meningkatkan kebersamaan dan kepedulian untuk mewujudkan keluarga sehat, ekonomi kuat”. Kegiatan dihadiri oleh Bupati Tangerang, perwakilan 6 organisasi perempuan, SKPD terkait, jajaran Pemkab Tangerang serta undangan lainnya sebanyak 400 orang. Bakti sosial ini diisi dengan kegiatan antara lain : • Pelayanan dan pemeriksaan kesehatan umum kepada 1000 orang warga; • Pemeriksaan gigi dan mulut kepada 200 orang warga; • Pemeriksaan mata dan pemberian kaca mata kepada 200 orang warga; • Pemberian sembako kepada 2000 orang warga; • Pelaksanaan khitanan kepada 50 orang anak; • Pemberian jam dinding kepada tim medis sebanyak 140 buah; • Penanaman pohon di lingkungan pelaksanaan bakti sosial;

EDISI 6

●


5

LAPORAN UTAMA

ARTIKEL

• Layanan mobil pintar, mobil sehat dan mobil hijau untuk memberikan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pendidikan serta beberapa hal terkait pentingnya upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, kualitas kesehatan, pola hidup sehat serta menciptakan lingkungan yang sehat. c. Fun Badminton Tournament diselenggarakan oleh Taufik Hidayat Arena (THA) pada tanggal 8 Desember 2013. Turnamen ini diikuti oleh perwakilan 6 organisasi perempuan dan kalangan media massa, baik cetak maupun elektronik yang tergabung dalam Forum Wartawan Perempuan dan Anak (Fortapena). Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga serta dihadiri oleh Ibu Herawati Boediono. d. Donor Darah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2013 di Aula dr. Siwabessy Gd. Prof. Suyudi lantai II, dengan tema “Donor Darah Sangat Membantu Kesehatan Masyarakat Indonesia“. Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Kesehatan dengan jumlah peserta sebanyak 1000 orang yang mewakili organisasi perempuan serta kementerian/lembaga terkait; e. Seminar: • 12 – 13 November 2013 di Gedung Manggala Wana Bhakti dengan tema “Pembelajaran Politik bagi Perempuan Menuju Pembangunan Berkelanjutan” dihadiri 1700 orang peserta. Seminar ini dibuka oleh Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono; • 11 Desember 2013 bertempat di Plennary Hall - Jakarta Convention Centre, Jakarta dengan tema “Peran Perempuan sebagai Penggerak Ekonomi Indonesia: Strategi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia”. Peserta sebanyak 400 orang. Seminar ini akan menghadirkan para narasumber yaitu : Bapak Alexander Rusli (Dirut Indosat), Ibu Dewi Motik Pramono (Ketua Umum KOWANI), Ibu Tri Rismaharini (Walikota Surabaya) serta Ibu Ita Yuliati (Pemenang E and Y Award), dengan moderator : Fifi Aleyda Yahya; • 12 Desember 2013 di Kementerian Agama, Jakarta dengan tema “Upaya Terobosan Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu”. Peserta sebanyak 300 orang. Seminar ini akan menghadirkan para narasumber yaitu : Bapak Soekarwo/Pak De Karwo (Gubernur Jawa Timur), Ibu Poetji Rochjati (Penemu score Poetji Rochjati), Ibu Listiyani Ritawati (Pemenang Srikandi Award tahun 2009), dengan moderator : Harsya Subandrio. f. Pameran bekerjasama dengan Katumbiri di Jakarta Convention Center

6


●

2013

(JCC), Jakarta yang dilaksanakan tanggal 11 – 15 Desember 2013, dan dibuka oleh Menteri Perdagangan. Dalam pameran ini bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, menampilan karya kreatif dari para penghuni lapas dengan nama “Napikraft”, pameran oleh para perempuan pelaku usaha, kelompok ekonomi kreatif dan pelaku industri kreatif lainnya dari beberapa wilayah nusantara yang mengangkat tema “budaya dan kearifan lokal dayak”. Pameran juga menampilkan fotografi karya Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono. g. Pelatihan Ngadi Saliro dan Ngadi Busono yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2013, diselenggarakan oleh PT. Mustika Ratu dengan peserta sebanyak 180 orang. Kegiatan ini sebagai wujud bahwa rangkaian PHI juga diisi dengan kegiatan kreatif dan inovatif lainnya oleh unsur dunia usaha dan masyarakat. h. Ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2013 dengan peserta yang mewakili 6 organisasi perempuan, kementerian terkait serta unsur masyarakat lainnya; i. Acara Puncak pada tanggal 18 Desember 2011 bertempat di Sasana Kriya

TMII, diisi dengan Pemberian Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) serta penandatanganan Sampul Perangko Prisma Hari Ibu Tahun 2013 oleh Presiden Republik Indonesia. Selain itu, pada tanggal 16 Desember 2011 akan diberikan Piagam Penghargaan dari Kepala BKKBN, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kementerian/lembaga masing-masing, kepada: • Pengelola Terbaik Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) tingkat Provinsi • Pengelola Terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) tingkat Provinsi • Pengelola Terbaik Kecamatan Sayang Ibu (KSI) tingkat Provinsi • Perusahaan Terbaik Pengelola Tenaga Kerja Perempuan tingkat Provinsi j. Fun Walk dan Fun Bike di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2013 dengan peserta sekitar 5500 orang. Kegiatan ini akan dibuka oleh Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono, dan dihadiri oleh Ibu Herawati Boediono. Tema yang diangkat “Gerakan Indonesia Bersih”. ● ANS

kuat,” tutur dia. Ia merinci, fungsi P2TP2A meliputi fungsi trafficking. Tahun ini, baru satu kasus yang Melihat peristiwa perdagangan manusia informasi, rujukan, konsultasi, pelatihan diketahui oleh kita,” ujarnya. ini terus berlangsung. Jumhur minta, pihak keterampilan serta kegiatan lainnya. Sungguh memrihatinkan, mayoritas yang kepolisian hendaknya mampu memperkuat Kedepannya, lembaga ini bisa menjadi solusi menjadi korban trafficking itu anak-anak penegakan hukum di kantong-kantong TKI. untuk menjawab berbagai permasalahan perempuan di bawah 20 tahun. Sebagian Seperti di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, bagi pemberdayaan perempuan dan anak. besar, mereka dari kampung pesisir yang atau di Batam (Kepulauan Riau). Selama “Apalagi, mayoritas korban dari kasus nota bene berasal dari keluarga ekonomi ini, BNP2TKI selalu memberikan informasi trafficking maupun KDRT adalah kaum rendah. Anak-anak itu, jadi korban oknum sesuai dengan adanya indikasi kemungkinan perempuan. Tak hanya perempuan dewasa, tak bertanggung jawab. adanya kejahatan itu. anak perempuan juga berpotensi tersandung “Para perempuan itu dijanjikan bekerja di Harapan Jumhur tidak berlebihan. kedua kasus ini. Untuk itu, perlu ada lembaga luar kota dan luar negeri dengan penghasilan Untuk wilayah Jawa Barat, kantong TKI yang khusus yang melindungi mereka,” katanya. menggiurkan, seperti jadi pelayanan toko rawan terjadinya kasus human trafficking di Nurlatifah tidak memungkiri, Jawa Barat atau pembantu rumah tangga. Namun antaranya adalah Kabupaten Karawang. Di merupakan juara pertama untuk jumlah kenyataannya mereka justru dijadikan budak kabupaten ini setidaknya ada 15 kecamatan kasus trafficking terbanyak di Indonesia. Ini yang diperjual belikan. Bahkan, jadi budak yang rawan kasus perdagangan manusia. tidak terlepas juga terkait jumlah penduduk seks,” katanya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Jawa Barat yang terbanyak di Indonesia. Perempuan dan Anak (P2TP2A) Karawang, “Karawang merupakan salah satu daerah Bisnis Menggiurkan mencatat 15 dari 30 kecamatan yang ada di yang jumlah kasus trafficking cukup tinggi,” Terkait dengan harapan pihak BNP2TKI wilayah tersebut rawan terhadap pedagangan katanya kepada Polri soal trafficking, Polri sendiri manusia, dan kasus kekerasan dalam rumah Disamping itu dengan banyaknya sebenarnya sudah berupaya keras memerangi tangga (KDRT). Belasan kecamatan tersebut, perempuan yang bekerja di industri, potensi terjadinya trafficking sejak lama. Namun mayoritas merupakan wilayah nampaknnya memang tidak pesisir pantai. Di antaranya, mudah. Tahun 2007 lalu, pihak Kecamatan Cilamaya Wetan dan Polri sudah memprediksi tindak Jumhur mengungkapkan, Cilamaya Kulon. kejahatan berupa perdagangan saat ini banyak kasus human “Korban trafficking setiap manusia atau human trafficking tahunnya terus bertambah,” akan meningkat. Bahkan trafficking yang terjadi, pelakunya kata Ketua P2TP2A Karawang, Hj kenaikan angka yang cukup sudah diketahui, namun tidak bisa Nurlatifah di Karawang beberapa tinggi akan terus terjadi selama dipidana karena berbagai hal. waktu lalu. lima tahun ke depan. P2TP2A sendiri baru Kenaikan angka “Ada yang akibat kekurangan bukti terbentuk pada Desember kejahatan trafficking ini atau lain hal, maka pelaku kadang 2012 lalu. Dalam usianya yang dikarenakan perputaran uang masih muda itu, Nurlatifah yang dihasilkannya sangat tidak bisa langsung dijerat mengakui jika kinerja P2TP2A menggiurkan. Bahkan bisnis hukum pidana,” ujarnya. belum maksimal. Namun ia haram itu boleh dikatakan memastikan saat ini P2TP2A tidak memerlukan investasi terus melaksanakan sosialisasi besar dan risiko lebih kecil. ke seluruh kecamatan untuk mencegah jadi korban KDRT juga akan semakin tinggi. Selain itu, tingginya angka pengangguran, terjadinya trafficking. Sebab, akan terjadi kesenjangan pendapatan kemiskinan, dan lemahnya daya beli Tidak mudah untuk mendapatkan data antara suami dengan isterinya. Kesenjangan masyarakat juga menjadi salah satu pemicu kasus perdagangan manusia di lapangan. ini, pemicu dalam terjadinya tindakan tingginya perdagangan manusia. “Apalagi, kurangnya keterbukaan dari KDRT. “Oleh karena itu kami akan gencar Tingginya human trafficking itu diakui korban trafficking . Oleh karena itu sampai sosialisasi ke masyarakat. Cara ini sebagai Wakapolri saat itu, Komjen Pol Makbul saat ini P2TP2A Karawang masih belum upaya preventif guna mencegah terjadinya Padmanagara. Karena itu, Polri telah dan memiliki data valid mengenai jumlah warga trafficking dan KDRT,” katanya. terus menggelar operasi pemberantasan yang menjadi korban dari kedua kasus Sementara itu di tempat terpisah, Kepala human trafficking yang dinamakan Operasi tersebut,” katanya. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Bunga di beberapa daerah. Namun berdasarkan data berbagai pihak Perempuan (BKBPP) Karawang, Yuska Yassin, Untuk mendukung operasi ini, Mabes terkait, ada puluhan kasus trafficking terjadi mengatakan, banyak instansi dan lembaga Polri memberikan latihan khusus bagi lulusan di Karawang dalam beberapa tahun terakhir yang terlibat dalam penanganan trafficking Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini. ini. Selain Dinas Tenaga Kerja dan kepolisian, untuk menangani berbagai kasus human Oleh karena itu Nurlatifah berharap ke instansi atau lembaga lainnya yang terlibat trafficking. depan ada kerja sama yang lebih baik dari antaralain BKBPP, P2TP2A, Dinas Kesehatan “Sebelum kita tempatkan ke daerah, semua pihak. Dengan kerja sama ini, bisa dan Dinas Sosial. lulusan ini mendapatkan pelatihan khusus menguatkan fungsi dan peran P2TP2A. “Seharusnya, semakin banyak instansi dan langsung menangani kasus yang ada. Sehingga, dalam melaksanakan tugasnya dan lembaga terlibat, kasus ini bisa Dengan bekal ini, setelah kita tempatkan untuk memfasilitasi penyediaan berbagai diminimalisasi. Akan tetapi, Karawang belum di daerah, mereka akan terbiasa dan lebih pelayanan masyarakat baik fisik maupun non bisa bebas dari kasus trafficking. Sebab sejak peka dalam menangani kasus serupa,” kata fisik, bisa terwujud secara maksimal. 2010 sampai saat ini, tercatat ada 62 kasus Makbul ketika itu.

EDISI 6

●


35

LAPORAN UTAMA

ARTIKEL

Upaya Pencegahan Human Trafficking Harus Dioptimalkan

ANUGERAH YASAS BUDDHIMAT PATNIKA:

CERMIN DEDIKASI IBU NEGARA

CEGAH PERDAGANGAN ORANG. Tingginya angka perdagangan manusia di wilayah Karawang, Jawa Barat membuat Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Karawang bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Karawang, melakukan sosialisasi Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Acara di aula Kecamatan Kotabaru ini, diikuti oleh dua kecamatan yakni Tirtamulya dan Kotabaru belum lama ini.

K

asus perdagangan manusia atau human trafficking masih sering terjadi di Indonesia. Banyak kaum perempuan Indonesia menjadi korban, tidak hanya di Tanah Air tapi juga di luar negeri. Upaya mencegah terjadinya kasus tersebut harus dioptimalkan agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi. Hal itu sudah disadari berbagai instansi atau lembaga terkait. Salah satunya adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang terkait erat dengan tenaga kerja, termasuk pekerja perempuan. Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat menyatakan, sangat menggantungkan harapannya pada Kapolri yang baru Jenderal Polisi Sutarman terkait dengan penegakan hukum kasus-kasus human trafficking atau perdagangan manusia. Pernyataan itu disampaikannya, usai acara Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Eselon II BNP2TKI,

34


●

2013

di kantor BNP2TKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Jumhur mengharapkan, kepolisian hendaknya lebih menguatkan penegakan hukum, termasuk pada kasus-kasus yang sekarang tengah terjadi. Ia mengungkapkan, saat ini banyak kasus human trafficking yang terjadi, pelakunya sudah diketahui, namun tidak bisa dipidana karena berbagai hal. “Ada yang akibat kekurangan bukti atau lain hal, maka pelaku kadang tidak bisa langsung dijerat hukum pidana,” ujarnya. Dicontohkannya dalam kasus Wilfrida, tenaga kerja yang baru saja lolos dari hukuman mati, dan tengah menunggu proses selanjutnya di Malaysia. Wanita di bawah umur itu, disebutkannya, jelas telah menjadi korban perdagangan manusia. Namun, sampai sejauh ini pelakunya belum bisa dijerat hukum. “Untuk pembuktian katanya harus mendatangkan Wilfrida sebagai saksi. Padahal, jelas dia (Wilfrida) merupakan korban,” kata Jumhur.

Hal-hal seperti inilah, katanya, merupakan bagian penting dari harapannya kepada Jenderal Polisi Sutarman. Pasalnya, kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan yang tingkatannya sama dengan terorisme dan narkoba. Jumhur menyebutkan, apa yang diinginkannya ini sangat sesuai dengan keinginan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menneg PP dan PA). Yaitu, agar penegakan hukum di bidang perdagangan manusia ini benarbenar ditegakkan dengan kuat. Upaya koordinasi untuk menangani persoalan itu, disebutkannya, selalu berjalan baik di tingkat pimpinan. “Komitmen kami tentunya sama,” ujarnya. Persoalannya, lanjut dia, muncul ketika pada level penindakan. Pasalnya, di level ini BNP2TKI tidak mempunyai wewenang. “Masalah penindakan kan tetap berada di tangan kepolisian. Tapi, kalau komitmen di tingkat pimpinan sudah sama. Jadi, di tingkat implementasi kita minta agar bisa lebih

Ibu Ani Bambang Yudhoyono menerima penghargaan ANUGERAH YASAS BUDDHIMAT PATNIKA pada acara puncak PHI ke-85 di TMII.

J

akarta, 18 Desember 2013, Acara Puncak Peringatan Hari Ibu (PHI) ke85 Tahun 2013 menjadi lebih spesial dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal yang menjadikan peringatan di tahun 2013 ini menjadi istimewa adalah keberadaan pemberian penghargaan kepada sosok tokoh perempuan yang menjadi tauladan bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Adalah Anugerah Yasas Buddhimat Patnika, penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah untuk individu/perseorangan yang cerdas, bijaksana dan terpilih. Sosok Ibu yang mewakili ke tiga karakter tersebut adalah Ibu Negara Indonesia, Hj. Ani Bambang Yudhoyono. Ke tiga karakter ini beliau cerminkan melalui berbagai gagasan dan perubahan terhadap masyarakat terutama perempuan dan anak

di masyarakat, di bidang-bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Selain itu penghargaan ini diberikan untuk menghargai ide-ide, terobosan, inovasi dan konsistensi serta dedikasi beliau yang tanpa henti, dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat termasuk kualitas SDM perempuan dan anak yang dirasakan dampaknya tidak saja di tingkat nasional, namun mampu juga mengharumkan bangsa ditingkat internasional. Ibu Ani Bambang Yudhoyono secara konsisten melakukan berbagai terobosan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan melalui program-program Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) melalui 5 pilarnya : Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Hijau, Indonesia Kreatif dan Indonesia Peduli. Dimulai dari Program Indonesia Pintar,

program ini merupakan dukungan Ibu Negara untuk memberikan akses layanan pendidikan bermutu di lingkungan kurang beruntung dan terpencil. Program ini diwujudkan dalam bentuk rumah pintar, mobil pintar, kapal pintar dan pendidikan pemberdayaan ekonomi perempuan. Seluruh inovasi layanan pendidikan tersebut diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kemudian Program Indonesia Sehat, dimana ide-ide Ibu Negara di bidang kesehatan ini dituangkan dengan mengedepankan motto “Bangsa Sehat Negara Kuat”. Hal ini didasari pemikiran Ibu Negara tentang perlunya peningkatan kualitas kesehatan Ibu dan Anak merupakan salah satu sasaran utma pembangunan kesehatan di Indonesia, karena dari ibulah lahir anak-anak generasi bangsa. Konsep

EDISI 6

●


7

LAPORAN UTAMA

BERITA DAERAH

Indonesia sehat ditujukan untuk membangun program pemerintah dalam menciptakan keluarga, masyarakat dan bangsa yang sehat. Konsep ini diimplementasikan antara lain melalui Mobil Sehat (Mohat) dan Motor Sehat (Torhat). Guna menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat, program Indonesia Sehat juga diarahkan untuk peduli sanitasi, menciptakan rumah yang sehat dan layak huni serta membantu menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Selanjutnya, Program Indonesia Hijau dengan motto “Selamatkan Bumi Kita”, sebagai bagian dari Indonesia Sejahtera. Menitikberatkan kepada kepedulian SIKIB terhadap lingkungan hidup. Hal ini tertulis pada kegiatan Indonesia Hijau yang diterapkan dalam program Tanam dan Pelihara (T&P) dimana termasuk dukungan bagi Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTP), program Mobil Hijau (MOH), program Pemeliharaan dan Pemberdayaan Lingkungan (PPL), dan dukungan bagi kegiatan Indonesia Sejahtera SIKIB umumnya serta pilar-pilar lain khususnya. Kemajuan pesat pada program Indonesia Hijau adalah program yang berhubungan dengan ketahanan pangan keluarga. Kegiatan ini banyak melibatkan kelompok perempuan, remaja dan anak-anak. Kegiatan tersebut antara lain : a) Program Tanam dan Pelihara Setelah Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara (GPTP) berjala selama 5 Tahun, dalam kebersamaan 7 organisasi perempuan nasional, maka sejak tahun 2012 telah dilakukan beberapa kegiatan terobosan dengan strategi menuju kemandirian GPTP yang bertujuan agar GPTP dapat berkesinambungan pasca tahun 2014, serta agar organisasi-organisasi anggota atau mitra pemrakarsa GPTP di daerah bisa lebih diberdayakan. b) Mobil Hijau Program Mobil Hijau sejak tahun 2012 mengalami peningkatan jumlah kegiatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan kegiatan-kegiatan rutin yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. c) Program Pemeliharaan dan Pengembangan Lingkungan Melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang banyak dilakukan oleh Tim Pemeliharaan dan Pemberdayaan Lingkungan (PPL). Kegiatn yang dilakukan antara lain dalam bentuk penerbitan buku panduan pertanian perkotaan dan kegiatan lainnya yang dilakukan dalam rangka mendukung program Indonesia Sejahtera. Selain itu, Ibu Negara pun menuangkan ide-idenya di bidang ekonomi dalam wujud

8


●

2013

konsep program Indonesia Kreatif dengan visi dan misi “Lestarikan Budaya dan Pacu Kreatifitas”, yaitu suatu program upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi lokal dan petensi Sumber Daya Manusia, dengan penggunaan Metode One Village One Product yang dikembangkan di dalam Sentra Kriya yang ada di seluruh Rumah Pintar yang tersebar di Indonesia. Program Indonesia Kreatif, juga bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, termasuk industri rumahan yang kenyataan di lapangan banyak dikelola dan dikembangkan oleh perempuan dan kelompok perempuan. Dalam konteks memacu kreatifitas di bidang ekonomi, metode yang digunakan dalam pelaksanaan Indonesia Kreatif adalah membangun pemberdayaan ekonomi untuk dikembangkan baik dalam rangka penciptaan lapangan kerja (job creation) maupun peningkatan usaha untuk kegiatan yang sudah ada. Masyarakat kecil menjadi anggota binaan Indonesia Kreatif yang telah tergabung dalam Rumah Pintar yang ada, karena program Indonesia Kreatif juga dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan. Disamping upaya-upaya tersebut, Ibu Negara pun telah mengharumkan nama bangsa dengan menginisiasi kegiatan yang mendapatkan pengakuan dunia, yakni di antaranya: a) Pada 31 Juli 2007, Ibu Negara telah diundang sebagai salah satu narasumber pada acara UNESCO Regional Conferences In Support of Global Literacy di Beijing, China. b) Kegiatan Gerakan Perempuan Indonesia Tanam dan Pelihara 10.000.000 (sepuluh juta) pohon bersama 7 (tujuh) organisasi perempuan Indonesia pada 1 Desember 2007 mendapat penghargaan dari “The United Nations Environment Program” (UNEP) berupa “Certificate of Global Leadership”. c) Ibu Negara juga pernah diundang sebagai pembicara utama dalam acara “Wanita Sebagai Pendorong dalam Menangani Perubahan Iklim”, yang merupakan acara sampingan dari acara COP13 UNFCCC Bali pada Desember 2007. Ibu Ani juga menerima Global Leadership Award dari UNEP untuk kepemimpinan Ibu Ani dalam program Penanaman dan Perawatan 10.000 pohon di seluruh Indonesia. d) Pada 28 Juli 2008 di acara Regional Microcredit Summit 2008, Ibu Negara mendapat penghargaan berupa pin emas dari M Yunus (Pemegang Nobel Perdamaian 2006 dan pendiri Grameen Bank, Bangladesh). Hal

ini atas komitmen Ibu Negara yang tanpa henti mendorong dan mengembangkan UKM dan Kredit Mikro Indonesia melalui program PERKASSA (Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera) dan Indonesia Kreatif. e) Atas undangan DPR RI dan UNESCO, Ibu Negara berpidato di hadapan anggota perlemen Asia Pasific pada 7 Juli 2010 tentang program Indonesia Sejahtera. Ragam dedikasi yang telah beliau torehkan, adalah wujud kepedulian Ibu Negara untuk membangun cita-cita luhur bangsa. Ibu Ani Bambang Yudhyono, adalah seorang perempuan yang cerdas, bijaksana namun tegas dan penuh empati kepada semua orang. Beliau sejak kecil sudah mempunyai karakter sebagai seorang pemimpin dan pendobrak di tengah teman sebayanya, mempunyai kedisiplinan, keteguhan diri, keberanian dan mampu mewujudkan ideide/inovasinya hingga tuntas dan tetap berkelanjutan. Dari muda beliau sudah aktif berorganisasi, serius didalam menimba ilmu dan mempunyai ketertarikan di dalam isu-isu gender, perempuan dan anak. Dari kiprahnya sejak muda hingga dewasa ini menjadi Ibu negara telah secara nyata dan konsisten berbuat untuk perubahan kondisi perempuan dan anak serta menyuarakan pentingnya perempuan dan anak perempuan untuk mendapatkan akses dan berpartisipasi secara setara dengan kaum laki-laki diberbagai bidang, terutama bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan sosial. Seluruh ide dan gagasan yang telah dituangkan oleh Ibu Negara ini, mengundang rasa kagum dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA). Beliau mengungkapkan, “Kemampuannya untuk menularkan gagasan-gagasan/ide-ide dan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk perempuan dan anak pada khususnya, dan kemampuan untuk menggerakkan organisasi/kelompok perempuan dan masyarakat untuk mewujudkan gagasan menjadi suatu aksi nyata, menempatkan beliau sebagai salah satu Perempuan Indonesia yang “inspiring”sekaligus sebagai sebagai “agent of change” motivator, penggerak dan pemimpin di dalam masyarakat. Walaupun berkarya nyata di luar rumah yang manfaatnya banyak dirasakan oleh masyarakat, terutama perempuan dan anak, kekuatannya pada keluarga juga tidak dilupakan sebagai mitra sejajar suami dalam membangun keluarga dan mendidik anak-anaknya.” ● ANS

diantarannya , ada di Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, Kota Sawah Lunto, Kab Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Tanah Datar, Kab Solok. Dari data yang dihimpun di P2TP2A Lampapeh data yang tertinggi di tangani adalah kasus KDRT. Menurut penjelasan Ibu Hj. Nevi Irwan Prayitno dan Ibu Zulfa Tarmina kasus yang ditangani di tahun 2013 diantaranya adanya kasus pelecehan seksual yang dilakukan anak-anak terhadap anak-anak, kasus ini sampai pengadilan anak tetap diberikan konseling. Ada juga kasus trafficking anak umur 3 tahun di jual saudaranya, para pengurus menangani kasus ini sampai selesai anak dikembalikan kepada orang tua. Kebanyakan kasus-kasus ini terjadi karena lemahnya ekonomi keluarga menjadi pemicu terjadinya berbagai kasus baik KDRT maupun trafficking. Pernah juga P2TP2A menangani kasus Tenaga Kerja yang dideportasi dari Malaysia, tenaga kerja ini dari Kalimantan, gaji tidak dibayar. Kasus yang paling berat ditangani adalah pelecehan terhadap anakanak yang dilakukan oleh laki-laki dewasa korbanya sampai 5 anak. Menurut Ibu Hj. Nevi memang dalam hidup bermasyarakat harus saling memberikan pengawasan terhadap keselamatan anak-anak dari orang yang tidak bertanggungjawab dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau sekitar agar lebih peduli dan lebih mengawasi. Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A adalah masalah anggaran yang sangat terbatas, di tahun 2012 anggaran yang diperoleh sebesar Rp. 200 juta rupiah. Di tahun 2013 P2TP2A mengajukan anggaran Rp. 600 juta sedang dalam proses. Disamping itu juga kurangnya tenaga konseling atau

PELAYANAN YANG DIBERIKAN DI P2TP2A LIMPAPEH RUMAH NAN GADANG ADALAH PELAYANAN INFORMASI, KOSULTASI DALAM BIDANG KESEHATAN, KONSULTASI PSIKOLOGIS, PENDIDIKAN KETERAMPILAN, KETENAGAKERJAAN, EKONOMI, HAK ASASI MANUSIA, DIDUKUNG TENAGA YANG BERPENGALAMAN.

tenaga pendamping (Psikolog). Dalam rangka penguatan kelembagaan P2TP2A melakukan kerjasama jaringan antar pihak Kepolisian, Pihak Kejaksaan dan Pengadilan juga dokter di rumah sakit dalam meangani sebuah kasus. Mengadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Setiap tahun P2TP2A mengadakan workshop yang ditujukan ke guru Bimbingan Pelajar (BP) disekolah-sekolah SPM dan SMA tentang Standar Pelayanan Minimal jika disekolah ada kasus kekerasan terhadap pelajar perempuan. P2TP2A sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke RRI dan TVRI, mengadakan pertemuan antar instansi, memasang Baliho dan spanduk juga menyebarkan leaflet tentang stop kekerasan terhadap perempuan. Diharapkan agar dengan adanya sosialisasi masyarakat atau perempuan yang mengalami atau mengetahui adanya KDRT segera melaporkan ke P2TP2A. Mengapa sering terjadi KDRT didalam rumah tangga salah satunya dikarenakan wawasan Sempit dan lemahnya ketahanan ekonomi keluarga. Kerasnya persoalan hidup, juga sering melahirkan praktek kekerasan terhadap perempuan. Banyak pasangan suami istri belum memiliki wawasan yang memadai untuk berkeluarga, sehingga apabila timbul masalah dalam rumah tangga kekerasanlah yang dijadikan ajang meyelesaikan masalah akibatnya kata harmonis semakin jauh dari harapan. Keluarga yang harmonis adalah basis untuk melahirkan manusia yang berkualitas, oleh karena itu suasana dan dan hubungan dalam keluarga terutama antara bapak, ibu dan anak haruslah tercipta dalam kondisi yang harmonis dan hubungan yang sehat. Jauh dari intimidasi apalagi kekerasan dalam bentuk fisik dan psikhis. Perkembangan anak, istri dan dan suami akan baik jika dalam keluarga tersebut tercipta hubungan yang kondusif. Untuk menghapus segala bentuk kekerasanterhadapperempuandananakperlu adanya kerjasama antara pemerintah baik pusat dan daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat dengan meningkatkan tanggung jawab semua pihak agar menghentikan dan tidak mentolelir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Undangudang Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan (P KDRT) yang dikeluarkan pada tahun 2004 hendaknya menjadikan masyarakat dan penegak hukum cepat tanggap dan menyikapinya dengan serius. Sebab KDRT sekarang bukan lagi menjadi masalah internal keluarga tetapi adalah suatu bentuk tindakan pidana yang diancam dengan hukuman pidana. ●

EDISI 6

●


33

LAPORAN UTAMA

BERITA DAERAH

P2TP2A LIMPAPEH RUMAH NAN GADANG

KATUMBIRI EXPO 2013:

CERMINAN PENGHARGAAN MASYARAKAT MINANGKABAU TERHADAP POSISI DAN PERAN PEREMPUAN MINANG

KREATIVITAS EKONOMI KAUM PEREMPUAN

DALAM SEMANGAT HARI IBU “KATUMBIRI EXPO MERUPAKAN BAGIAN DARI PERINGATAN HARI IBU (PHI) KE-85 TAHUN 2013 UNTUK MENUNJUKKAN KEPADA MASYARAKAT UMUM HASIL-HASIL YANG TELAH DIKERJAKAN KAUM PEREMPUAN DI BIDANG EKONOMI MENUJU KESETARAAN GENDER.

P

usat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumatera Barat dibentuk atas prakarsa bersama sejumlah LSM dan kalangan masyarakat yang peduli terhadap kehidupan perempuan dan anak didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilandasi atas kesadaran adanya banyak peristiwa-peristiwa tentang pelanggaran HAM bagi perempuan dan anak di Propinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan falsafah masyarakat Sumatera Barat “Adat Basandi Syarak, Syarak Bansandi Kitabullah”. Dalam ajaran Agama apapun terutama dalam ajaran agama Islam, perempuan dan anak adalah bagian yang harus memperoleh prioritas perlindungan, harus terbebas dari perlakuan ketidakadilan dan tindak kekerasan, untuk itu P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang

32


●

2013

harus tampil dalam barisan terdepan sebagai pengayom jati diri perempuan pelindung generasi penerus bangsa. P2TP2A dibentuk tanggal 28 Agustus 2003 di beri nama “Limpapeh Rumah Nan Gadang”. Penamaan ini dimaksudkan sebagai pencerminan penghargaan masyarakat Minangkabau terhadap posisi dan peran perempuan minang dalam hidup bermasyarakat. Dengan Visi terwujudnya kesetaraan gender melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, maka P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang melaksanakan Misi yaitu : melakukan penyadaran dan perlindungan perempuan dan anak akan hak azasi manusia, membantu memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan, menyediakan informasi yang diperlukan dalam mengupayakan

peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, menjadikan P2TP2A sebagai basis perempuan dan anak. Pelayanan yang diberikan di P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang adalah Pelayanan Informasi, kosultasi dalam bidang kesehatan, konsultasi psikologis, pendidikan keterampilan, ketenagakerjaan, ekonomi, hak asasi manusia. Didukung tenaga yang berpengalaman maka telah banyak kasus yang ditanganinya hingga selesai. Pada tanggal 1 Januari 2013 diterbitkan SK Gubernur Sumbar Nomor : 260-105-2013 dibentuk kepengurusan baru dipimpin oleh Ketua Umum Hj. Nevi Irwan Prayitno. Data yang masuk di P2TP2A pada tahun 2011 sebanyak 22 kasus, tahun 2012 23 kasus dan tahun 2013 sampai dengan bulan Mei sebanyak 14 kasus. Di Provinsi Sumbar sudah ada 9 kantor P2TP2A yang tersebar di kabupaten

EDISI66 ●● 2013 2013| |MEDIA MEDIAPEREMPUAN&ANAK PEREMPUAN&ANAK EDISI

9

LAPORAN UTAMA

B

ertempat di Jakarta Convention Center, (11/12), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), untuk ketiga kalinya menyelenggarakan Katumbiri Expo 2013. Kegiatan yang mengangkat tema “Penguatan Sumberdaya Manusia Dan Ekonomi Kreatif Guna Menghadapi Tantangan Ekonomi Global” ini, diselenggarakan atas kerja sama KPP-PA dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham), Kementerian Perdagangan (Kemendag), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan PT Indosat, Tbk. “Katumbiri Expo merupakan bagian dari Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-85 Tahun 2013 untuk menunjukkan kepada masyarakat umum hasil-hasil yang telah dikerjakan kaum perempuan di bidang ekonomi menuju kesetaraan gender. Oleh sebab itu, dalam Katumbiri Expo 2013 dikemukakan karyakarya anak bangsa dari seluruh pelosok Nusantara untuk menunjukkan kreativitas dan potensi yang mereka miliki. Melalui Katumbiri Expo 2013 inilah kemajuan karya-karya perempuan Indonesia dapat diperlihatkan bahwa potensi mereka telah memberikan warna kepada pembangunan dan kemajuan Indonesia”, tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA). Tahun ini, pameran yang akan berakhir pada tanggal 15 Desember ini, mengetengahkan budaya Kalimantan

10


●

2013

BERITA DAERAH

sebagai nuansa pameran, sekaligus sebagai ungkapan kekayaan kebhinekaan yang Indonesia miliki. Selain itu pada kesempatan ini, KPP-PA juga bekerjasama dengan Lapas Kemenhukham untuk mengangkat produk-produk yang dihasilkan para napi, perempuan dan laki-laki, agar mereka juga dapat kembali masuk menjadi bagian masyarakat yang berdayaguna dan memiliki daya saing menghadapi tantangan ekonomi global. Pameran yang juga menampilkan karya fotografi Ibu Negara didalam arena Pameran Katumbiri ini, diharapkan akan banyak diminati oleh pengunjung dan dapat ditingkatkan transaksi yang signifikan sehingga akan memberikan dampak positif bagi pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan kreativitasnya. Katumbiri Expo 2013 kali ini tidak hanya dalam bentuk pameran saja tetapi juga dimeriahkan dalam bentuk seminar dan lomba merangkai bunga. Salah satunya yakni Seminar “Perempuan Sebagai Penggerak Pembangunan Ekonomi”, yang juga diadakan pada tanggal 11 Desember 2013 di Plennary Hall – Jakarta Convention Center. Pada kesempatan tersebut, Menteri PP&PA mengungkapkan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan adalah 51,4% sedangkan laki-laki adalah 84,4% (Sakernas 2012). Angka ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang cukup besar. “Kita semua memahami, bahwa usaha mikro ini yang paling tahan terhadap

turbulensi ekonomi dan melibatkan lebih dari 90 juta penduduk. Perempuan memerlukan dukungan lebih jauh, baik dari sisi politik maupun dari sisi dukungan programatik. Perempuan belum secara eksplisit menjadi sasaran pembangunan, sehingga dukungan untuk perempuan pelaku ekonomi tidak terprogram secara optimal. Dukungan bagi perempuan seharusnya masih dapat ditingkatkan lebih jauh lagi, namun memerlukan komitmen politik yang lebih besar dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan mereka. Dalam konteks usaha mikro ini, memang terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan dukungan. Sudah menjadi tugas kita bersama untuk mendorongnya agar issue ini dapat diangkat lebih tinggi dan mendapat dukungan lebih besar lagi”, papar Menteri PP&PA. “Mudah-mudahan dengan akan mulai berlakunya Komunitas Ekonomi ASEAN di tahun 2015, produk-produk kreatif yang diciptakan oleh para perempuan pengrajin dapat bersaing dengan produk-produk dari luar. Kepada pemangku kepentingan, kami harapkan pembinaan dan pendampingan yang terus menerus bagi perempuan pengusaha, sehingga produk mereka akan semakin berkualitas dan kompetitif. Marilah kita tetap bekerja sama bahu membahu untuk mencapai Indonesia yang sejahtera seperti yang dicita-citakan bersama dalam Undang Undang Dasar 1945 dan semangat Hari Ibu”, lanjut Menteri PP&PA. ● ANS

Semakin banyaknya kasus yang bermunculan, kemudian membuat BKBPP pun memperkuat sistem pelayanannya dengan membentuk PPT Berbasis Masyarakat di Desa Gumelem Wetan. “Dibentuknya PPT Berbasis Masyarakat di Desa Gumelem Wetan, karena pada dasarnya korban-korban selalu berada di lini lapangan. Untuk itu kami menginisiasi pembentukan PPT ini dimana penanganan kasusnya justru dekat dengan korban sehingga harapannya agar bisa lebih cepat teratasi dan tidak menimbulkan dampakdampak yang berkepanjangan. Makin cepat makin dekat dengan penanganannya itu makin baik karena kadang-kadang sering kita temui di lapangan akses bagi kaum perempuan cenderung lambat”, ungkap Yusup Mardiono, Kasubid PUG PKHP, BKBPP Kabupaten Banjarnegara. Tak hanya berhenti di tataran itu saja, BKBPP Kabupaten Banjarnegara pun kembali berinovasi dengan membentuk program Pendidikan Kritis Perempuan. Program ini mengutamakan basis peningkatan kualitas hidup perempuan (PKHP) baik dari sisi penanganan korban maupun penguatan ekonomi. “Kasus yang banyak terjadi di Banjarnegara mayoritas disebabkan karena bargaining power kaum perempuan dalam keluarga itu sangat rendah. Ditambah lagi permasalahan faktor kemiskinan dalam keluarganya yang menggiring mereka untuk menjadi korban. Sehingga banyak kasus2 yang terjadi karena kesetaraan dan keadilan dalam keluarga tidak seimbang. Dari sisi itulah maka dibutuhkan pendidikan kritis kaum perempuan untuk menyadarkan perempuan2 ini bahwa mereka pun memiliki hak kesetaraan yang sama dengan suaminya dalam rumah tangga”, tutur Yusup. Bambang pun menegaskan, “Program pendidikan ini kami integrasikan dengan program pengentasan kemiskinan karena di Banjarnegara angka kemiskinannya relatif tinggi dimana program pengentasan kemiskinan ini terintegrasi pula dengan perspektif gender. Angka kemiskinan pada perempuan sendiri cenderung dominan, oleh karena itu kami pun memfokuskannya dari segi pemberdayaan ekonomi perempuan”. Pendidikan Kritis Perempuan berlangsung secara simultan dan melibatkan 40 orang peserta perempuan yang diambil dari simbol-simbol yang ada yakni perwakilan RT, RW dan juga kelompok. Para peserta pun diberikan materi dan pelatihan yang diantaranya berupa materi penyadaran gender, analisa sosial, manajemen ekonomi rumah tangga dan pemberdayaan ekonomi. Seiring perkembangannya, Pendidikan Kritis Perempuan kemudian bermetamorfosa dalam bentuk inisiatif pembentukan LKP

(Lembaga Keuangan perempuan) yang diberi nama Lestari Rahayu. Pembentukan LKP ini merupakan wujud kerjasama dari BKBPP dengan ASPUK (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil). “LKP ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi anggota, memfasilitasi kebutuhan modal sebisa mungkin walaupun masih dalam skala kecil dan menjadi forum peningkatan kapasitas anggota di setiap bulannya dengan memberikan pengalaman baru di luar kehidupan berumah tangga yang kami dapatkan informasinya melalui internet. Hal ini kami tujukan untuk menularkan semangat bahwa meski di desa, kaum perempuan pun tetap bisa berkiprah melalui kemajuan tekhnologi informasi. Kami ingin memotivasi mereka dengan memberikan pemahaman bahwa di luar kehidupan sehari-hari mereka sebagai ibu rumah tangga, terdapat banyak kesempatan yang bisa mereka capai jika mereka terkoneksi dengan perkembangan tekhnologi informasi dalam artian positif”, ungkap Siti Maryamah, Ketua LKP Lestari Rahayu. Pendidikan Kritis Perempuan dan pembentukan LKP Lestari Rahayu memberikan perubahan besar bagi kaum perempuan di Desa Gumelem Wetan. Ragam hasil pun telah mereka petik dari program tersebut, dengan menelurkan bisnis produk-produk kearifan lokal seperti keripik, gula semut dan batik tulis. Dalam perkembangannya, batik tulis Desa Gumelem Wetan pun menjadi komoditi yang unggul hingga menjadikan desa tersebut sebagai Sentral Batik Banjarnegara. Hal ini membuktikan bahwa program Pendidikan Kritis Perempuan telah membuka kunci dari gerbang keterbatasan akses yang selama ini membelenggu. Melalui pendidikan, kaum perempuan mampu mendapatkan ragam akses bahkan untuk mengembangkan bisnis yang mereka geluti. “Usaha jualan keripik saya meningkat jadi empat kali lipat semenjak saya mengikuti pendidikan kritis perempuan ini. Saya bercitacita mudah-mudahan nanti usaha saya bisa berkembang dan jadi pusat oleh-oleh di Banjarnegara”, ungkap Sumarni, anggota LKP Lestari Rahayu. Tak hanya berhasil dalam pemberdayaan ekonomi saja, Pendidikan Kritis Perempuan juga membawa perubahan besar dalam kehidupan berumahtangga kaum perempuan Desa Gumelem Wetan. Tari Suparjan, salah satu anggota LKP Lestari Rahayu mengungkapkan bahwa melalui Pendidikan Kritis Perempuan, kini ia lebih memahami arti dari kesetaraan gender dalam berkeluarga. Perempuan yang memiliki 6 cucu ini menuturkan, “Sejak saya mengikuti pelatihan-pelatihan ini banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Kalau dulu saya belum tau tentang makna kesetaraan

gender. Tapi sekarang ketika saya sudah paham bagaimana cara menempatkan kesetaraan gender dalam keluarga justru suami saya mau bekerja sama dan tidak selalu memojokkan kaum perempuan dalam posisi konco wingking atau teman belakang. Sekarang kami bisa sama-sama maju, berdiri sama tegak dan duduk sama rendah.” Senada dengan Tari, Sarinem pun merasakan perubahan yang sama, “Sekarang saya sudah lebih paham kedudukan perempuan dalam keluarga. Saya pun tidak terlalu sering dimarahi lagi seperti dulu kalau sekarang lebih disayang dan di dukung untuk ikut kegiatan-kegiatan di luar rumah.” Perubahan yang dirasakan para anggota LKP Lestari Rahayu tak hanya dirasakan di dalam rumah tetapi juga di tengah masyarakat. Suliyati, Ibu dari dua orang anak ini mengungkapkan “Dulu saya nggak pernah ke balai desa, soalnya saya takut disuruh ngomong di depan umum, pasti saya malu, takut dan grogi. Semenjak ada pelatihan gender itu saya jadi lebih semangat dan berani. Nah, kalau disuruh bicara sekarang saua sudah lebih berani bicara di depan umum.” Selain meningkatkan derajat kaum perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat, Pendidikan Kritis Perempuan juga mampu memotivasi para perempuan kepala keluarga untuk terus menggali potensi yang mereka miliki. Seperti yang dialami oleh Turiyah, seorang single parent yang menjadi tulang punggung keluarga bagi 1 orang anak dan kedua orang tuanya. “Ketika saya ditinggal suami, saya berpikir saya harus bangkit, ibaratnya saya seperti dicambuk untuk berlari lebih kencang lagi. Saya sangat bersyukur bisa ikut LKP Lestari Rahayu dan mendapatkan pendidikan kritis perempuan yang memotivasi saya untuk lebih maju lagi. Saya juga sudah dibantu banyak dalam membangun usaha kecil-kecilan, kalau saya butuh pinjaman saya pasti dibantu”. Sepenggal pengalaman yang dikisahkan oleh kaum perempuan Desa Gumelem Wetan membuktikan bahwa kaum perempuan di desa tidak selamanya terbelakang. Dengan sokongan semangat, motivasi dan dukungan program yang sesuai, mampu membuka kunci gerbang keterbatasan akses yang selama ini membelenggu. Selain itu kaum perempuan Desa Gumelem Wetan pun membuktikan bahwa pendidikan mampu memberikan mereka peluang untuk meraih kesempatan yang sebesar-besarnya dalam mengeksplorasi dan mewujudkan mimpimimpi mereka. Di titik ini, perlu kita sadari bersama, bahwa perempuan dan pendidikan adalah bekal utama bagi bangsa Indonesia untuk melakukan ragam terobosan di masa yang akan datang. ● ANS

EDISI 6

●


31

BERITA DAERAH

LAPORAN UTAMA

DESA GUMELEM WETAN – BANJARNEGARA

BHAKSOS PHI 85 TAHUN 2013:

PENDIDIKAN KRITIS

Keluarga Sehat, Ekonomi Kuat

KAUM PEREMPUAN Melalui pendidikan, kaum perempuan mampu mendapatkan ragam akses bahkan untuk mengembangkan bisnis yang mereka geluti.

30


●

2013

T

ercatat sebanyak 5359 jiwa penduduk di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara adalah kaum perempuan. Hal ini berarti jumlah kaum perempuan mencapai lebih dari 50% dari total penduduk 10711 jiwa. Namun sangat disayangkan, dari jumlah yang cukup banyak ini kaum perempuan justru masih di bayang-bayangi oleh kemiskinan. Kemiskinan acapkali berujung pada penelantaran ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kaum perempuan pun seringkali menjadi korbannya. Mengingat kondisi tersebut, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Banjarnegara pun tak berpangku tangan. Inisiasi pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di tahun 2010 menjadi langkah awal dari perjuangan pengentasan kemiskinan dan kekerasan di Kabupaten Banjarnegara. Masih dalam tahun yang sama, dibentuk pula Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai kepanjangan tangan dari P2TP2A di 20 kecamatan. “Banjarnegara yang semula itu seolah silent, tidak ada kasus, tidak ada permasalahan tentang perempuan dan anak. Awal tahun 2009 hanya mencatat 27 kasus saja, namun begitu ada P2TP2A, Kabupaten Banjarnegara pun seperti booming kasus, meningkat menjadi 62 kasus. Kemudian kami mengambil kesimpulan ternyata bahwa selama ini masyarakat tidak ada akses untuk melapor, dan setelah ada regulasi, ada lembaga yang menangani dan sosialisasi yang baik, sehingga masyarakat pun mempunyai saluran punya kesadaran kemudian berani melapor kemudian punya pemahaman yang baik karena sosialisasinya juga intens. Memang pada akhirnya jadi sedikit demi sedikit meledak, dari tahun ke tahun meningkat disatu sisi kami senang karena kesadaran masyarakat meningkat yang dalam artian seluruh kasus menjadi terpetakan dan terdeteksi. Namun di satu sisi memang kita juga agak kewalahan tetapi Alhamdulillah dengan semangat dan kerja yang solid membuat kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat”, terang Bambang Siswanto Kepala BKBPP Kabupaten Banjarnegara.

MOMENTUM PHI KE 85 TAHUN 2013 MERUPAKAN MOMENTUM KEBANGKITAN, PENGGALANGAN KAUM PEREMPUAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI KEBANGKITAN DAN PERJUANGAN BANGSA INDONESIA.

P

ada Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke85 Tahun 2013, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) menjadi penanggung jawab dan mendapat dukungan dari 6 organisasi perempuan yakni SIKIB, KOWANI, Dharma Wanita Persatuan Pusat, Dharma Pertiwi, Bhayangkari, dan Tim Penggerak PKK Pusat. Untuk itu, Panitia PHI ke 85 Tahun 2013 pun menyelenggarakan bhakti sosial (bhaksos) di wilayah Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, dengan memberikan pelayanan di bidang kesehatan kepada 1.500 orang dalam bentuk pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi dan

mulut, pemeriksaan mata, dan khitanan, serta pemberian sembako kepada 3.900 orang dan penanaman pohon di lingkungan setempat. Pada kesempatan ini dihadirkan pula Mobil Pintar, Mobil Sehat serta Mobil Hijau oleh SIKIB ke tengah masyarakat, sebagai wadah untuk mendapatkan informasi mengenai peningkatan kualitas hidup sehat, lingkungan hijau dan mengembangkan potensi kecerdasan. Kegiatan bhaksos inipun mengangkat tema “Meningkatkan Kebersamaan dan Kepedulian Mewujudkan Keluarga Sehat, Ekonomi Kuat”. “Kita menyadari bahwa di jaman yang sudah maju ini ditengah-tengah kita masih ada sebagian masyarakat yang kurang beruntung, sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dll. Maka dari itu PHI ke-85 tahun 2013 kita galang kebersamaan dan kepedulian diantar kita dengan mengadakan Bakti Sosial kepada masyarakat yang kurang beruntung tersebut. Kegiatan ini diharapkan akan membangkitkan semangat kebersamaan, kepedulian, solidaritas dan kesetiakawanan kepada sesama manusia yang memerlukan bantuan pelayanan di bidang kesehatan, karena saat ini permasalahan kesehatan, khususnya terhadap kesehatan ibu dan anak yang harus lebih mendapat perhatian, sehingga perempuan dan anak merupakan asset, potensi dan sumber daya manusia yang turut menentukan keberhasilan bangsa”, tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA). Momentum PHI ke 85 tahun 2013 merupakan momentum kebangkitan, penggalangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan dan perjuangan bangsa Indonesia. Selain kegiatan bhaksos, momentum PHI ke 85 Tahun 2013, juga diperingati dalam berbagai bentuk kegiatan seperti Seminar dan temu wicara, donor darah, pameran, ziarah ke taman makam pahlawan, pemberian penghargaan, acara puncak dan Fun walk dan fun bike serta upacara bendera. Ragam bentuk kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi formalitas semata, namun mampu menjadi motivasi tersendiri bagi kaum perempuan Indonesia untuk bisa lebih maju, mandiri dan sejahtera. ● ANS

EDISI 6

●


11

BERITA DAERAH

LAPORAN UTAMA

BERSAMA-SAMA MENYELAMATKAN ORANG DENGAN DARAH

Menteri PP dan PA, Nila Muluk, Menteri Kesehatan meninjau peserta donor darah yang sedang melakukan transfusi darah.

H

indari selalu keadaan genting, Untuk jadikan kita panjang usia, Ketersediaan darah sangat penting, Untuk selamatkan jiwa manusia....bait pantun dikutip dari sambutan Menteri Kesehatan, dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH mengawali pembukaan donor darah dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-85 Tahun 2013 di Kementerian Kesehata. Dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta 6 organisasi perempuan, yaitu SIKIB, Dharma Pertiwi, KOWANI, Dharma Wanita Perempuan, Bhayangkari dan TP.PKK Pusat. Di Indonesia, sekira 4,8 juta kantong darah yang diperlukan setiap tahun dan seharusnya diperoleh dari dua persen jumlah penduduk Indonesia. Akan tetapi jumlah donasi kita masih 2.5 juta kantong dan baru 83,59 persen di antaranya berasal

12


●

2013

dari Dono Darah Sukarela. Oleh karena itu, saya menyampaikan apresiasi yang setinggitingginya kepada Ibu-Bapak yang sudah atau akan mendonorkan darahnya secara sukarela. Saya berharap agar semangat, kesediaan, dan kebanggaan menjadi Donor Darah Sukarela yang ada pada diri Ibu-Bapak bisa ditularkan kepada keluarga, kerabat, sahabat dan masyarakat,” katanya dalam acara yang bertema Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-85 Tahun 2013: Peran Perempuan dan Laki-laki Dalam Mewujudkan Demokrasi yang Partisipatif dan Pembangunan yang Inklusif, di Gedung Sujudi Kemenkes RI, auditorium Siwabessy, Jakarta. Sedangkan ketersediaan darah di negara berkembang belum dapat memenuhi kebutuhan. Data WHO menyatakan bahwa kebutuhan darah secara global setiap tahunnya meningkat 1%, sementara jumlah darah yang didonasikan menurun sebanyak

1% setiap tahunnya. Di Indonesia, sekitar 4,8 juta kantong darah yang diperlukan setiap tahun dan seharusnya diperoleh dari 2% jumlah penduduk Indonesia. “Penularan ke masyarakat diperlukan, tambah dia, agar jumlah donor darah sukarela di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan setiap tahun dan menyelamatkan banyak nyawa orang,” tandas Menkes. Tahun ini tema yang diangkat yaitu Darah Sangat Membantu Kesehatan Masyarakat Indonesia yang relevan dengan upaya-upaya pemerintah bersama masyarakat guna memberikan pelayanan darah terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelayanan darah yang aman dan berkualitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan akibat perdarahan dan upaya penyembuhan serta pemulihan penyakit. ● ATK

anak-anak. PPT Citra mencatat terdapat 34 kasus pencabulan dari 50 kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2012. Sebagai contoh, di Kecamatan Majenang di tahuntahun sebelumnya, terdapat sebuah kasus yang melibatkan 18 orang anak sebagai korban pencabulan, dimana para korban di sodomi oleh sang pelaku. Kemudian ada pula kasus dua orang kakak beradik berusia 15 tahun dan 17 tahun yang telah mencabuli 5 orang anak tetangganya dengan memegang alat kelamin sang korban sambil menonton film porno. Melihat semakin banyak kasus-kasus yang sangat memprihatinkan tersebut bermunculan di tengah masyarakat, PPT Citra pun tak berpangku tangan. “Penyebab dari semua kasus kekerasan justru karena semakin majunya teknologi informasi, mulai dari handphone, internet ataupun warnet, dan juga televisi. Melalui wadahwadah tersebut anak-anak menjadi mudah mengakses pornografi. Untuk itu kami pun telah menginisiasi berbagai langkah-langkah penanganan seperti sosialisasi, sweeping ke sekolah-sekolah dan juga warnet”, ungkap Suwarni, Kabid Kesejahteraan dan Perlindungan Anak – Bapermas P3AKB selaku sekretaris harian PPT Citra. Suwarni pun menambahkan, “Jelas disebutkan dalam Undang-Undang Pornografi bahwa siapapun yang menyimpan, mendownload, dan menyebarkan pornografi akan terkena pasal, hal ini tentunya dengan harapan anak-anak tidak menyimpan film porno di dalam handphone mereka. Tetapi anak-anak ternyata juga tidak kalah pintar dengan mengakalinya, dengan melihat hal-hal tersebut di warnet. Ini yang kadang tidak bisa dipantau langsung oleh pemerintah. Sweeping saja tidak cukup. Dan ini yang seharusnya menjadi tugas orang tua, karena dalam hal ini orang tua menjadi dominan untuk melindungi anak-anak dari pornografi.” Sweeping warnet, telah dilakukan semenjak tahun 2009 dan diinisiasi dalam laporan bupati di tahun 2012 untuk kemudian dibahas dalam rapat paripurna di DPR. Pembahasan ini diharapkan dapat mengatur fungsi warnet dalam mengatur bilik-bilik yang ada. Bilik-bilik tersebut dibangun cukup tinggi, sehingga sangat memungkinkan dapat digunakan sebagai tempat asusila. Adapun sweeping tersebut dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Bapermas P3AKB, Disdikpora, Dishubkominfo, Dinas Pariwisata, Satpol PP, Polres Cilacap, PPT Citra serta Forum Anak Cilacap (Foraci). Disamping itu, sweeping yang sama pun dilakukan di tempat-tempat wisata.

Seringkali ditemukan pelajar yang melakukan tindak asusila di gubuk-gubuk wisata, khusus tempat pengunjung bersantai. “Ada pungutan dari warga sebesar lima ribu rupiah untuk menyewa gubuk-gubuk tersebut. Biaya sewa ini sangat terjangkau bagi kantong para pelajar. Kami pun perlu berhatihati dalam melakukan sweeping. Sepanjang yang datang kesitu tidak memakai seragam sekolah kami tidak berani mengasumsikan mereka sebagai anak sekolah. Tetapi kalau masih berseragam itu kan sudah jelas-jelas anak sekolah, apalagi yang datang memakai seragam sekolah dan datang pada jam sekolah”, terang Nolly Sudrajad, Fulltimer PPT Citra. Selain melakukan sweeping ke 57 warnet dan beberapa tempat wisata di tahun 2012, Tim Gabungan juga telah melakukan sweeping ke sekolah-sekolah. Pada prosesnya, Tim Gabungan mengumpulkan

Penemuan konten pornografi dalam berbagai bentuk pada handphone para pelajar, serta tindak asusila di warnet dan tempat wisata, menjadi ultimatum tersendiri kepada seluruh orangtua agar dapat selalu waspada. handphone yang dimiliki para pelajar dan kemudian memeriksa satu per satu konten yang tersimpan di dalamnya. “Sebenarnya sejak tahun 2008, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap telah memberlakukan aturan larangan membawa handphone ke sekolah. Namun sangat disayangkan, aturan tersebut agaknya kurang diindahkan sehingga pemerintah daerah pun bertindak untuk melakukan sweeping satu tahun sekali setiap bulan Februari”, tutur Suwarni. Nolly pun menjelaskan, “Proses sweeping ini memang membutuhkan proses yang lama agar data yang kami periksa tak terlewatkan sedikitpun. Secara tekhnis, handphone yang dimiliki para pelajar kami bawa ke Disdikpora untuk pengecekan. Kami cek mulai dari film, foto, gambar, sms, kita cek semua. Setiap pelajar memiliki file pencatatan sendiri mulai dari nama, kelas, sekolah hingga konten yang dimilikinya dalam handphone. Penemuanpenemuan tersebut kemudian kami serahkan ke distributor untuk ditindak lanjuti. Misalnya anak SMP mana, namanya siapa, kelas berapa, yang memuat gambar porno tersebut.

Akan ada perlakuan khusus terhadap anak tersebut. Tidak hanya orang tua saja, tetapi kepala sekolah yang bersangkutan pun akan dipanggil ke Disdikpora. Untuk diberi tahu bahwa anak didik mereka membutuhkan penanganan khusus dari mereka.” “Sweeping sangatlah efektif karena kami menemukan dari sekian ratus handphone, lebih dari dua puluh persen ditemukan film porno sisanya kami menemukan dalam bentuk lain seperti kartun porno, animasi porno, animasi ciuman, emo. Jadi filenya emo, tapi isinya ciuman semua. Kemudian sms-sms yang berbau mesum juga banyak. Ada permainan bahasa di dalamnya. Mungkin kalau di Semarang ada istilah ciblek, cilik-cilik betah melek. Di Cilacap sudah beda lagi, yaitu kimcil, sebelum kimcil ada bantean, sebelum bantean ada rempun. Orang tua harus memahami, ketika membuka handphone jangan-jangan bahasa-bahasa sandi ini tidak dipakai orang tua. Bahkan ada yang mengatakannya dengan bahasa “kimprung”, yang artinya melakukan hubungan intim. Kalau di Jakarta istilahnya ML, kalo ML sudah nggak terpakai oleh anak-anak disini karena sudah pasti ketahuan oleh orangtua”, sambung Nolly. Konten pornografi yang telah menyebar melalui handphone yang dimiliki oleh anak-anak menjadi permasalahan serius untuk dituntaskan. Tim Gabungan dari Kabupaten Cilacap pun tidak hanya berhenti sampai tataran sweeping saja, namun juga berkesinambungan pula dengan proses sosialisasi. Sekolah yang telah di sweeping di tahun sebelumnya maka akan didatangi kembali di tahun berikutnya, namun tidak untuk di sweeping. Sekolah yang telah di sweeping, diberikan sosialisasi mengenai bahaya pornografi dan sistem hukum yang mengikatnya. Proses ini diharapkan mampu mengajarkan anak-anak untuk memahami betul tentang hukum dan konsekuensi dari perilaku mereka terhadap pornografi. Penemuan konten pornografi dalam berbagai bentuk pada handphone para pelajar, serta tindak asusila di warnet dan tempat wisata, menjadi ultimatum tersendiri kepada seluruh orangtua agar dapat selalu waspada. Orangtua menjadi pihak terdekat dengan sang anak, hingga diperlukan kewaspadaan yang tinggi pula dalam mengawasi perilaku mereka. Kewaspadaan yang dimaksud adalah kewaspadaan yang diimbangi dengan keputusan yang bijak dalam menentukan masa depan sang buah hati. Ketika orangtua telah menjalankan perannya, maka perlindungan pun akan terus didukung oleh pemerintah dan elemen masyarakat lainnya. ● ANS

EDISI 6

●


29

LAPORAN UTAMA

BERITA DAERAH

KERAN PORNOGRAFI ANAK, MENDESAK UNTUK DIHENTIKAN

Tim gabungan Pemda dan Polres merazia pelajar.

P

ornografi dan tekhnologi, adalah perpaduan yang sempurna untuk menggerogoti masa depan anakanak. Bagaimana tidak, secara ironis bangsa Indonesia kini acapkali dibuat terkejut oleh pemberitaan media yang mengungkap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak-anak. Terkuaknya ragam pemberitaan tersebut, membuat para orangtua harus semakin waspada terhadap sisi gelap dari pengaruh pornografi dan tekhnologi. Kewaspadaan ini tentunya tak hanya dilakukan oleh para orangtua, tetapi juga oleh pemerintah. Adalah Pusat Pelayanan

28


●

2013

Terpadu (PPT) Cilacap Tanpa Kekerasan (Citra), unit kerja dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas P3AKB) Kabupaten Cilacap yang turut serta berupaya melindungi anak-anak dari bahaya pornografi dan tekhnologi. Singkatan nama “Citra” sengaja dipilih agar lebih memudahkan masyarakat untuk mengenal keberadaan PPT ini. “Sejak tahun 2005, PPT Citra dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap tertanggal 30 Juni 2005. Kemudian di tahun 2008, PPT Citra pun memperluas jaringannya dengan membentuk jejaring di 24 kecamatan

yang secara koordinatif melekat pada UPT Bapermas P3AKB Kecamatan. Hingga sampai tahun 2012, PPT Citra pun memperluas jaringannya menjadi 48 jejaring yang tersebar di tingkat desa dan kelurahan. Selain itu PPT Citra juga memiliki 4 Unit Pelayanan Terpadu (UPT), yakni UPT Kroya, UPT Majenang, UPT Sidareja, dan UPT Jeruklegi”, terang Achmad Arifin, Kepala Bapermas P3AKB sekaligus Ketua Harian PPT Citra. Keberadaan PPT Citra, sangat membantu masyarakat untuk memahami alur pengaduan yang harus mereka tempuh jika terjadi kekerasan. Cilacap sendiri telah dihantui beberapa kasus yang melibatkan

KEMERIAHAN FUNWALK DAN FUNBIKE DI HARI IBU

B

ertempat di Kementerian Pertahanan – Jakarta, 22 Desember 2013, Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-85 tahun 2013 dimeriahkan dengan acara Fun Walk dan Fun Bike yang dihadiri oleh Bapak Presiden beserta Ibu Negara, dan Bapak Wakil Presiden beserta Isteri. Kegiatan yang dihadiri oleh 5500 peserta ini, mengangkat tema “Gerakan Indonesia Bersih”. Semangat untuk berolahraga dan menciptakan lingkungan bersih melalui gerakan massal ini terus dikedepankan demi pelestarian lingkungan. Sebelumnya kemeriahan yang sama pun telah terselenggara pada tanggal 8 Desember 2013 dalam tajuk kegiatan Fun Bike 1000 Perempuan Bersepeda. Kegiatan yang

dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga ini diawali dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sampai ke Bundaran Hotel Indonesia. “Kegiatan Fun Walk dan Fun Bike

ini merupakan penutup dari kemeriahan rangkaian Peringatan Hari Ibu ke-85 Tahun 2013. Melalui semangat “Gerakan Indonesia Bersih”, kami pun mengkampanyekan gaya hidup bersih dan sehat kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan bersepeda. Kini bukan hal yang aneh lagi, jika kampanye menggiatkan penggunaan sepeda dalam kehidupan sehari-sehari semakin bergaung di setiap sudut daerah. Himbauan dari pihakpihak yang peduli akan pelestarian lingkungan tersebut pun acapkali mendapatkan respon positif dari masyarakat luas. Saya rasa ini momentum yang tepat untuk merayakan Hari Ibu dengan mengedepankan semangat positif dalam melestarikan lingkungan”, ungkap Menteri PP&PA. ● ANS

EDISI 6

●


13

LAPORAN UTAMA

BERITA

TOURNAMENT FUN BADMINTON MERAMAIKAN PERINGATAN HARI IBU KE-85 TAHUN 2013

T

ournament Fun badminton diikuti oleh perwakilan enam organisasi perempuan pendukung Peringatan Hari Ibu ke-85 ditambah wartawan dari Fortapena (Forum Wartawan Peduli Perempuan dan Anak) ini dikemas fun dan pertandingan persahabatan. “Acaranya fun saja, persahabatan, tidak seriuslah. Ada waktunya kita kerja bersungguh-sungguh dan ada waktunya bermain,” Kata Menteri PP dan PA, Linda Amalia Sari sesaat setelah pembukaan Tournament Fun Badminton di Taufik Hidayat Arena di Ciracas. Acara yang merupakan ajakan Taufik Hidayat Arena ini dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo. Ia mengatakan bahwa kini pembinaan pemuda bulu tangkis

14


●

2013

ke depan tidak lagi mengandalkan bakat alam, namun teknologi canggih juga menjadi penentu keberhasilan pemain muda bulu tangkis. Pasalnya science technology saat ini sudah diterapkan pemain asing dan harus diikuti pemain Indonesia. Turut hadir Ibu Herawati Boediono, Agum Gumelar, istri Kapolri Sutarman, jajaran SIKIB, TP PKK dan perwakilan organisasi-organisasi wanita lainnya yang tergabung dalam panitia bersama Peringatan Hari Ibu ke-85 Tahun 2013 serta pemain legendaris bulu tangkis seperti Ivane Lee, Taufik Hidayat, Reksi Mainaki, Liliana Nasir, Mohammad Ahsan, Chandra Sigit Budiarto dan Alan Budikusumah. Menurut Menpora, sudah saatnya pemain legendaris membina kader bibit muda. Indonesia bisa jaya dengan

kebangkitan bulu tangkis. Pada sesi awal pembukaan, Tim ibu Herawati Boediono didampingi mantan atlet nasional Susi Susanti ditantang bermain dengan Ibu Linda Gumelar didampingi Liliana Natsir. Bermain satu set, Ibu Wapres ternyata mampu mengungguli Ibu Linda Gumilar dengan skor 21-17. Meski Herawati Boediono mengenakan alat penyangga leher (cervikal collar), namun ia berhasil memenangkan pertandingan dengan score 21:16. Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dan para undangan lainnya tampak terbawa dengan kegembiraan permainan bulutangkis yang berlangsung seru. Teriakan dan pekik para penonton acapkali terdengar ketika rally yang sangat panjang atau ketika smash tidak terbalas. ●

No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta sesuai mandat kami untuk melindungi anakanak maka kami pun turut memformulasikan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, terang Menteri PP&PA. Tak hanya berhenti pada tataran legislatif saja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) pun telah mengadvokasi dan meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan yang tersebar di 30 Provinsi dan 90 Kabupaten/Kota untuk melindungi kaum perempuan dan anakanak dari tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah Indonesia pun telah menggunakan 3 pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan, yakni pendekatan dalam bentuk pencegahan, pelayanan dan juga pemberdayaan. Pada konsep pendekatan ini, Menteri PP&PA pun berbagi pengalaman dengan masyarakat Timor Leste bahwa Pemerintah Indonesia telah mengupayakan ketiga pendekatan tersebut dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di sistem Kepolisian Republik Indonesia. Disamping itu, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak pun telah diupayakan dalam perencanaan jangka panjang pada pembangunan Indonesia dengan mengupayakan Anggaran responsif Gender yang diimplementasikan di 28 Kementerian/Lembaga dan 20 Provinsi, khususnya melalu Perencanaan dan Penganggaran responsif Gender. Menteri PP&PA pun menambahkan, “Semua pilar pembangunan yakni Pemerintah , sektor swasta , dan masyarakat memainkan peran penting dalam menciptakan dan memelihara lingkungan yang kondusif bagi perempuan dan anak perempuan untuk memiliki akses dan partisipasi yang sama dalam pembangunan. Sejauh ini, saya mengucapkan selamat kepada Timor Leste yang telah bergabung dengan kekuatan dunia untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam politik dan pembangunan ekonomi melalui Equal Futures Partnership ( EFP ) bersamasama dengan 24 Negara dan 2 organisasi internasional. Equal Future Partnership adalah gerakan global yang diluncurkan di New York pada bulan September 2012 dengan 13 anggota pendiri , termasuk Indonesia . Hal ini bertujuan untuk menyediakan jaringan inklusif di antara para anggotanya , yang memiliki kerangka regulasi untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan mekanisme untuk mewujudkan kesetaraan gender” Ketika menutup sambutannya, Menteri PP&PA pun menekankan keinginannya untuk

Foto bersama Menteri PP dan PA di sela kunjungan ke Timor Leste.

disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi Indonesia dan Timor Leste mempunyai banyak persamaan seperti pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Timor Leste yang telah dirintis sejak tahun lalu. ”Kami berharap ke depannya dapat terwujud lebih banyak lagi kegiatan yang melibatkan Pemerintah Indonesia dan Timor Leste yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.” Menanggapi ragam keberhasilan dari upaya Pemerintah Indonesia dalam mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Timor Leste pun turut menyampaikan ragam kemajuan dari pemberdayaan perempuan Timor Leste. Dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi Indonesia dan Timor Leste mempunyai banyak persamaan seperti pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu disampaikan

pula perlunya peran perempuan untuk ditingkatkan dalam pembangunan, tanpa peran perempuan cita-cita Timor Leste tidak akan tercapai. Seperti Indonesia, Timor Leste pun terus mengupayakan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan public crime dan mengupayakan untuk menerapkan kebijakan “zero tolerance policy”. Disamping menghadiri Perayaan Hari Nasional Perempuan, Menteri PP dan PA juga melakukan pembicaraan bilateral dengan Menteri Sekretaris Negara untuk Promosi Kesetaraan Gender Timor Leste. KPP-PA telah melakukan penandatanganan MoU dengan Sekretaris Negara untuk Promosi Kesetaraan Gender Timor Leste pada tahun 2012. Bidang kerjasama dalam kesepakatan tersebut antara lain adalah 1)Pengembangan kemampuan dan kapasitas kelembagaan, 2)Pengembangan pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, dan 3) Pengarusutamaan gender dan penganggaran yang responsif gender serta melakukan pertemuan silaturrahmi dengan masyarakat Indonesia di Timor Leste. Masih dalam rangkaian kunjungan kerjanya, Menteri PP&PA pun melakukan kunjungan Ziarah ke Taman Makam Pahlawan serta ke Yayasan Alola yang merupakan pusat pemberdayaan perempuan yang didirikan oleh istri dari Xanana Gusmao. ● ANS

EDISI 6

●


27

BERITA

ARTIKEL

INDONESIA – TIMOR LESTE:

ALIANSI KUAT DALAM MENGAKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

LAHIRNYA HARI IBU DI INDONESIA

T

Menteri PP dan PA memberikan sambutan pada saat kunjungan kerja ke Timor Leste.

B

ertempat di Dilli Convention Center – Timor Leste, (8/11), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA) memenuhi undangan dari Sekretaris Negara Timor Leste untuk menghadiri Puncak Perayaan Hari Nasional Perempuan Timor Leste yang ke 36 dengan tema “Say NO to Domestic Violence, Together We Work for National Development”. Perayaan yang dibuka oleh Wakil Ketua Parlemen yang menyampaikan sambutan dari Presiden Republik Timor Leste ini, dihadiri pula oleh Menteri Kehakiman yang mewakili Perdana Menteri Timor Leste dan juga wakil dari negara Australia, Brunei Darrusalam, Philipina dan Thailand. Kegiatan yang dilakukan antara lain

26


●

2013

pemberian penghargaan pada perempuan, laki-laki serta kementerian/lembaga pemerintah yang telah melakukan program pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Selain itu Kegiatan Hari Perempuan Nasional Timor Leste pun diramaikan dengan adanya pagelaran kesenian. Menteri PP&PA dalam sambutannya pada Puncak Perayaan Hari Nasional Perempuan Timor Leste ini, mengungkapkan “Selaras dengan tema yang diangkat tahun ini, kekerasan terhadap perempuan merupakan tantangan utama bagi kita semua dalam mewujudkan kesetaraan gender dan mengupayakan pemberdayaan pada kaum perempuan. Data menunjukkan, setidaknya 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia telah

mengalami kekerasan. Bahkan penelitian terbaru mengungkapkan bahwa 2 dari 3 perempuan di negara-negara pasific telah mengalami kekerasan. Kekerasan ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan psikologis korbannya namun juga berdampak pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, karena kekerasan telah memangkas habis generasi yang produktif.” “Untuk menghadapi hal tersebut pemerintah Indonesia mengupayakan agar kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun dapat segera dihapuskan. Upaya ini diwujudkan dengan memformulasikan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang

anggal 22 Desember seringkali kita maknai sebagai sebuah hari yang istimewa bagi para kaum ibu yang selama ini telah mendedikasikan segenap hidupnya demi kebahagiaan keluarganya. Bagaimana tidak, selama ini Bangsa Indonesia telah mengenal hari tersebut sebagai Hari Ibu. Namun dibalik itu semua ternyata masih timbul satu pertanyaan besar, apakah pemaknaan tentang Peringatan Hari Ibu hanya berhenti pada titik itu saja? Apakah benar Hari Ibu adalah hari yang diperuntukkan bagi kaum Ibu saja? Sudah bertahun-tahun berlalu, pemaknaan terhadap Peringatan Hari Ibu pun telah bercampur dengan pengaruh dari budaya barat. Penggunaan kata IBU tampaknya telah membuat pemaknaan Hari Ibu terseret ke arah pemaknaan Mother’s Day, yang lebih ditujukan untuk memberi penghargaan terhadap kaum ibu yang memiliki peran sebagai pengurus keluarga. Hingga pada akhirnya Peringatan Hari Ibu pun kini identik dengan “Mother’s day” yang notabene digunakan sebagai hari untuk memanjakan para kaum ibu yang selama ini sudah banyak berjasa di dalam rumah tangga. Padahal jika kita melihat lebih jeli

lagi pada sejarah masa silam, maka kita akan menemukan fakta bahwa Peringatan Hari Ibu bukanlah “Mother’s day”. Pada awal pembentukkannya di tahun 1928, misi diperingatinya Hari Ibu lebih untuk mengenang semangat dan perjuangan para perempuan dalam upaya perbaikan kualitas bangsa. Dari situ pula tercermin semangat kaum perempuan dari berbagai latar belakang untuk bersatu dan bekerja bersama. Semangat juang kaum perempuan pun tercermin dalam perjuangan Sofie Kornelia Pandean, seorang perempuan kelahiran tanah Minahasa yang dengan lugas dan tanpa rasa takut telah menyuarakan suaranya demi kemerdekaan bangsa. Tidak banyak pula yang mengetahui bahwa perempuan yang lebih dikenal dengan nama SK. Pandean ini adalah satu-satunya perempuan yang membacakan naskah Sumpah Pemuda pada tanggal 20 Oktober 1928 di depan Gedung Gemeente Bioscoop. Semenjak itu pergerakan kaum perempuan pun mulai bermunculan sebagai wujud keterlibatan kaum perempuan dalam merintis kemerdekaan, yang salah satunya adalah pergerakan Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan yang dihadiri oleh sekitar 30 organisasi perempuan dari 12 kota

di Jawa dan Sumatera ini, diselenggarakan di Kota Yogyakarta pada tanggal 22 – 25 Desember 1928 silam. Melalui kongres ini perempuan pun membuktikan bahwa dirinya juga memiliki cita-cita dan semangat persatuan dan kesatuan untuk menuju kemerdekaan Indonesia yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Hingga pada pertemuannya yang ketiga, Kongres Perempuan yang kini dikenal sebagai Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mulai menetapkan sebuah hari untuk mengenang keberanian para kaum perempuan yang turut terlibat membela negara dengan segenap tumpah darah yang mengalir di nadinya. Terpilihlah tanggal 22 Desember sebagai hari yang telah mengawali mereka untuk membentuk sebuah Kongres dan kini dikenang hingga 83 tahun lamanya. Keputusan ini kemudian dikukuhkan kembali oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional Yang Bukan Hari Libur, dimana Hari Ibu pada tanggal 22 Desember tersebut dijadikan hari nasional bukan hari libur yang diperingati setiap tahun secara khidmat dan penuh makna oleh segenap bangsa Indonesia. ● ANS

EDISI 6

●


15

GALERI FOTO

BERITA

KETAHANAN KELUARGA KUNCI PENGENTASAN ANGKA KEMATIAN IBU

“A

ngka Kematian Ibu (AKI) yang diukur oleh Survei Kesehatan dan Demografi Indonesia(SDKI) tahun 2007 adalah 228 per 100.000 kelahiran. Angka yang masih relatif tinggi ini masih membutuhkan banyak perhatian dan dukungan lebih. Banyak kejadian di masyarakat yang juga menyita perhatian, seperti krisis ekonomi, reformasi politik dan sebagainya. Hal lain yang sering kita lihat dan alami adalah, bahwa isu AKI ini, sering terkalahkan oleh isu ekonomi, politik dan perubahan sosial lain”, ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA) ketika membuka Seminar Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke-85 tahun 2013, bertempat di Ruang Auditorium Kementerian Agama (Kemenag), Kamis (12/12). Menteri PP&PA pun menambahkan bahwa dalam kaitannya dengan isu gender, kehamilan juga merupakan tantangan bagi semua pihak, tak terkecuali kaum perempuan maupun laki-laki. Perlu dibangun suatu “mind set” bahwa kehamilan adalah tanggung jawab kaum laki-laki dan perempuan. Menteri PP&PA mengharapkan adanya perubahan pandangan patriarki dalam masyarakat terhadap kehamilan. Dalam seminar yang mengangkat tema “Upaya Penerobosan dalam Penurunan Angka

16


●

2013

Kematian Ibu Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” ini, Menteri PP&PA pun menginformasikan bahwa Indonesia masih memiliki program yang ditujukan untuk mengurangi AKI. “Kita pernah mempunyai upaya Gerakan Sayang Ibu, Suami Siaga yang kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi Desa Siaga dan seterusnya. Semuanya upaya itu antara lain adalah untuk membangun pemahaman tentang pentingnya membangun upaya masyarakat dan keluarga untuk menyiapkan sebuah kehamilan yang sejahtera dan persalinan yang paling aman untuk Ibu dan Anaknya.” Upaya ini lebih banyak menyangkut upaya sosial dan budaya serta perilaku. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus lebih banyak mengikutsertakan para ahli sosial, budaya, antropologi dan komunikasi yang dapat memberikan lebih banyak masukan untuk rekayasa sosial dalam membangun pemahaman yang baik tentang kehamilan dan persalian. Secara umum kemajuan sebuah masyarakat dapat dilihat dari AKI. AKI juga merupakan sebuah nilai komposit dari banyak aspek kesejahteraan. “Ibu yang sehat memerlukan gizi yang baik, kehamilan yang sehat memerlukan perawatan dari orang sekelilingnya, kehamilan yang aman memerlukan perhatian semua orang disekelilingnya, persalinan yang aman memerlukan perhatian dari semua orang di

dalam komunitas. Kita sering mendengar bahwa AKI berkaitan dengan 3 Terlambat, terlambat mengetahui bahaya, terlambat mengirim ke fasilitas kesehatan dan terlambat menangani. Untuk itu perlu adanya dukungan dari keluarga sebagai lingkungan terdekat dari Ibu Hamil. Perlindungan bagi ibu hamil dapat dibangun jika keluarga dapat mengantisipasi berbagai perubahan pada ibu hamil. Untuk menjadikan keluarga seperti itu, keluarga harus dibangun sehingga mempunyai ketahanan yang besar dan dapat mengatasi masalah yang ada di dalamnya”, terang Menteri PP&PA. Di dalam konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga, ada 5 komponen yang menentukan kualitas keluarga. Komponenkomponen itu adalah Landasan legal dalam wujud Akta Nikah dan Akta Kelahiran; keutuhan dan kesetaraan gender dimana sinergitas antara suami dan isteri diutamakan; Ketahanan fisik yang mencakup kesehatan dan keadaan tempat berteduh keluarga; Ketahanan ekonomi yang menjamin kehidupan keluarga dalam memenuhi kebutuhannya; Ketahanan sosial psikologi yang mencakup tingkat pendidikan anggota keluarga dan kemampuan menyelesaikan masalah; serta Ketahanan sosial budaya dimana interaksi keluarga dengan lingkungan dan peran keluarga terhadap tanggung jawab sosialnya yang berbasis budaya diwujudkan. ● ANS

EDISI 6

●


25

GALERI FOTO

BERITA

KAMPANYE ANTI KEKERASAN TERHADAP ANAK

Kampanye anti kekerasan terhadap anak pada Hari Anak Universal.

“S

aya mengajak semua pihak untuk menolak segala bentuk kekerasan pada anak dan berkomitmen bersama-sama antar pemerintah, legislatif, media, masyarakat dan organisasi untuk melakukan upaya-upaya holistik dan terpadu dari tahapan pencegahan, perlindungan, promosi, penegakan hukum dan rehabilitasi serta reintegrasi korban perdagangan orang.” Ajak Menteri PP dan PA pada saat Peluncuran Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Anak dalam rangka memperingati Hari Anak Universal tahun 2013 di Jakarta (20/11). Hari Anak Universal jatuh pada tanggal 20 November setiap tahunnya. Pertama dicanangkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1954, perjalanan panjang komitmen bersama negara-negara di dunia dalam hal pemenuhan hak anak dan perlindungan

24


●

2013

terhadap anak dimulai pada tahun 1959 tanggal 20 November PBB mengadopsi Deklarasi Hak Anak. Kemudian diperkuat lagi pada tanggal 20 November tahun 1989 PBB mengadopsi Konvensi Hak Anak. Indonesia dengan tegas dan jelas menjamin hak dan perlindungan terhadap anak seperti tercantum didalam Pasal 28 B (2) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Landasan konstitusional ini yang kemudian menjadi landasan berpijak Indonesia untuk meratifikasi konvensi internasional anak, yaitu Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Perlindungan anak merupakan segala upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kondisi dan situasi anak Indonesia serta pencapaian dan kemajuan kualitas hidup, kesejahteraan dan perlindungan kepada anak berdasarkan data dari Buku Profil Anak Indonesia Tahun 2012 pada bidang pendidikan, sekitar 80,29% anak usia 5-17 tahun berstatus masih sekolah, meskipun jika dilihat menurut kelompok umur. Kecenderungannya adalah semakin meningkat umur maka semakin menurun persentase penduduk masih sekolah. Pada kelompok umur 7-12 tahun, persentase yang masih sekolah adalah 97,58% dan menurun hampir 10% (87,78%) pada kelompok umur 13-15 tahun dan menurun lagi lebih dari 20% pada kelompok 16-17 tahun menjadi 67,17% saja.

EDISI 6

●


17

GALERI FOTO

BERITA Angka putus sekolah anak berumur 7-17 tahun adalah sebesar 2,91% pada tahun 2011. Hampir separuh (49,51%) anak berumur 7-17 tahun yang putus sekolah disebabkan oleh tidak adanya biaya, 9,2% bekerja, 3,05% karena menikah/mengurus rumah tangga dan sisanya karena alasan lain. Selain itu masih ada sekitar 1% anak berusia 16-17 tahun yang tidak mempunyai kemampuan baca-tulis. Di bidang ketenagakerjaan, masih ada 3,4 juta anak berumur 10-17 tahun yang bekerja. Beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu: Pertama, belum optimalnya akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, Kedua, masih kurangnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus yaitu Anak dalam situasi darurat (anak pengungsi, anak korban kerusuhan/bencana alam/ konflik bersenjata; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; Anak tereksploitasi secara ekonomi atau seksual; Anak yang diperdagangkan; Anak korban narkotika dan NAPZA; Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; Anak korban kekerasan fisik dan atau mental; Anak korban perlakuan

Indonesia dengan tegas dan jelas menjamin hak dan perlindungan terhadap anak seperti tercantum didalam Pasal 28 B (2) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

salah/penelantaran; dan Anak penyandang cacat; Ketiga, masih rendahnya kapasitas kelembagaan perlindungan anak; Keempat, rendahnya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang hak-hak anak; serta rendahnya pengetahuan dan keterampilan keluarga tentang pengasuhan anak. Pemerintah Indonesia sendiri sejak KIB II telah mengubah nomenklatur Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejak kurun waktu 2009. Sudah banyak kebijakan terkait anak yang dirumuskan dan disosialisasikan, yaitu: • Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; • Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Korban Kekerasan; • Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu; • Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Terhadap Anak; • Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan. ●

Kampanye anti kekerasan terhadap anak.

18


●

2013

EDISI 6

●


23

GALERI FOTO

BERITA

KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK 100%: SEBUAH KEHARUSAN

D

ata BPS tahun 2011 mencatat secara nasional anak usia 0-18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran mencapai sekitar 64% atau berjumlah 82.980.000 orang. Hal ini berarti masih terdapat 36 % anak yang belum terlindungi identitasnya. Hak untuk mendapatkan identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak yang wajib diberikan oleh Negara, maka sudah sepantasnyalah seorang anak mendapatkan akta kelahiran gratis semenjak dia dilahirkan, karena hal tersebut membuktikan secara hukum keberadaan seorang warga Negara. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) bekerjasama dengan PLAN Indonesia pada tahun 2013 akan melaksanakan Refleksi Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Indonesia. Bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, 19 Desember 2013, kegiatan yang dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai kalangan ini, memiliki tujuan untuk menginformasikan seluruh kebijakan pemerintah, menghimpun ragam kendala di lapangan, serta merumuskan saran dan masukan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut terkait percepatan kepemilikan akta kelahiran. 5 Kluster Hak Anak pun menjadi acuan dalam mewujudkan tujuan tersebut, yang diantaranya adalah: Kluster “Hak Sipil dan Kebebasan”, Kluster “Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif”, Kluster “Disabilitas, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan”, Kluster “Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya”, dan Kluster “Perlindungan Khusus” “RefleksiKepemilikanAktaKelahiran Anak Indonesia ini memperlihatkan pada kita bahwa memang masih ada kekurangan di sana-sini, tapi tidak menjadikan kita untuk menyerah. Sama sekali tidak boleh! Anak menggantungkan hidup mereka kepada kita sebagai orang dewasa, lebih-lebih bagi para penyelenggara pemerintahan. Itulah mengapa KPP-PA tidak pernah mengibarkan kain putih tanda menyerah. Anak memandang kita dengan penuh harap, dunia pun terus memantau perkembangan kita. Tidak boleh ada kata menyerah untuk memastikan hak sipil anak itu sepenuhnya dihargai, dipenuhi dan dilindungi”, tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri

22


●

2013

Menteri PP dan PA berbicara pada acara Konsultasi Anak Tentang Pencatatan Kelahiran di Indonesia. PP&PA) Upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA)

dalam menyelesaikan masalah ini terbilang sudah cukup banyak, bahkan salah satunya dengan mendorong daerah menerapkan

EDISI 6

●


19

BERITA

BERITA

kebijakan akta kelahiran gratis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebenarnya sudah banyak peraturan perundangan yang mengakomodasi dan mengatur pemenuhan hak sipil anak, antara lain dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan diperkuat dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi PBB tentang Hakhak Anak (KHA) dan berbagai peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan perlindungan anak. Adapun peraturan perundangan yang mengatur kepemilikan akta kelahiran adalah: 1). Konvensi Hak Anak (KHA), Hak anak untuk memiliki akta kelahiran termasuk kategori pemenuhan hak sipil anak yaitu nama dan kebangsaan, 2). UU NO.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 5. 27, dan 28, dan, 3). UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 27, serta 4). UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan pasal 5. 5). Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014, 6). PP nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. 7). Perpres no. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.

Selain itu, pada tanggal 13 Mei 2011 silam, KPP-PA telah berinisiatif menggalang kerjasama didalam mempercepat kepemilikan akta kelahiran dalam rangka perlindungan anak melalui suatu nota kesepahaman delapan kementerian (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan delapan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Sebagai tindaklanjutnya telah diterbitkan Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka perlindungan Anak yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2012, yang diharapkan dapat merespon permasalahan tersebut. Adapun perihal yang disampaikan dan disepakati oleh para Menteri yang ikut dalam Nota Kesepahaman Bersama, diantaranya adalah: 1. Pemberian Akta Kelahiran Anak adalah kewajiban negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai pengaturan pokoknya dengan tidak menarik biaya apapun. 2. Bahwa pelaksana pembuatan akta kelahiran tidak boleh sekedar bersikap

pasif, melainkan harus juga bergerak secara proaktif untuk memungkinkan seluruh anak terjangkau layanan SKPD. 3. Bahwa seluruh pelaksanaan harus melibatkan peranserta seluruh pemangku kepentingan perlindungan anak, dan masyarakat sendiri dengan koordinasi, sinkronisasi dan penajaman dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Tentu saja ini semua akan terus kita lanjutkan, bahkan kembangkan dan sempurnakan sehingga benar-benar bisa mencapai tujuan utamanya yaitu kepemilikan Akta Kelahiran Anak 100%. Bagaimanapun juga, dalam refleksi ini, saya berharap kita bisa menggali bahan-bahan pemikiran terbaik kita, mengembangkan inovasi-inovasi dengan pendekatan kearifan lokal budaya daerah dan kreativitas yang ”out of the box” serta memobilisasi semua kemampuan kita, dan mengarahkannya bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita kita semua demi terkejarnya pengakuan atas penghargaan anak, pemenuhan sepenuhnya hak sipil anak sebagai bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia dan tujuan konstitusi kita, serta terlindunginya seluruh anak dari semua bentuk kekerasan dan diskriminasi”, ungkap Menteri PP&PA. ● ANS

Tahun 2014, KPP-PA Fokus Pada 6 Isu

M

enteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA), menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA.) 2014 kepada seluruh Satker di Lingkungan KPP-PA. DIPA tersebut merupakan DIPA terakhir dalam periode pelaksanaan RPJMN 20102014. “Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran, saya harapkan sinergitas dan koordinasi antar Satker, baik dari aspek substansi, maupun teknis pelaksanaannya, perlu kiranya lebih ditingkatkan kearah yang lebih baik lagi. Dengan demikian, hasil yang akan dicapai, akan terlihat jelas dan terukur”, tutur Menteri PP&PA. Pada kesempatan ini, Menteri PP&PA juga menyampaikan beberapa isu-isu prioritas yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan DIPA tersebut, yang diantaranya adalah:

1

Politik dan perempuan karena tahun 2014 merupakan tahun yang strategis untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik.

2

Kekerasan dan pornografi untuk mengantisipasi kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi.

3

Percepatan terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sehingga komitmen yang sudah ada dapat dimplementasikan kedalam bentuk kegiatan yang lebih nyata.

dapat diwujudkan melalui pembangunan daerah.

mekanisme

4

6

Lingkungan

5

Setelah penyerahan DIPA TA. 2014, dilanjutkan dengan penandatangan dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 untuk Kementerian, Eselon I, dan Eselon II. PK meru-

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2014 ini;

Menteri PP dan PA berdialog dengan salah satu peserta pada acara Konsultasi Anak Tentang Pencatatan Kelahiran di Indonesia.

20


●

2013

Pengembangan dan penguatan Forum Anak Nasional sehingga harapan anak yang tersuarakan dalam forum tersebut

Budaya Anti-Korupsi di Kementerian PP dan PA;

pakan salah satu unsur dari perencanaan kinerja. Dokumen PK merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/ perjanjian kinerja antara atasan (pemberi tugas) dan bawahan (penerima tugas) untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki/ dikelola. Dokumen PK memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), beserta target kinerja dan anggarannya. Dalam menyusun dokumen PK, memperhatikan: kontrak kinerja antara Presiden dengan Menteri, dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen perencanaan dan atau pelaksanaan anggaran Dokumen PK dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan p e n c a p a i a n kinerja organisasi, dipertanggungjawabkan/ dilaporkan capaian kinerjanya dalam LAKIP, dan untuk menilai keberhasilan organisasi. “Aspek pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran juga perlu diperkuat, dan lebih ditingkatkan lagi efektifitasnya, melalui serangkaian mekanisme yang telah ada. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan selama ini dan diharapkan mekanisme koordinasi dan sinergi kedepan dapat lebih ditingkatkan sehingga manfaat dari kegiatan yang dilakukan dapat lebih besar. Sekali lagi saya berharap, kiranya para Pejabat Eselon 1 dan 2 dapat melaksanakan program, kegiatan dan anggaran secara tertib, taat aturan, bertanggung jawab, serta mengedepankan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya”, ungkap Menteri PP&PA. ● ANS

EDISI 6

●


21

MEDIA PEREMPUAN&ANAK EDISI MEDIA PEREMPUAN&ANAK

Recommend Documents