J E M B A T A N
Eksklusif: Foto-foto Ulang Tahun Pengadilan Pajak ke-12 Hal 12
R E F O R M A S I
P E N G A D I L A N
Artikel Pilihan Redaksi: Beberapa Catatan tentang Proses dan Prosedur Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan Hal 22
P A J A K
Pemenang I Lomba Menulis Artikel: Sukseskan Gerakan 3G Hal 18 TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Editorial
Editorial Edisi 66 Melangkah ke Depan Untuk Dikenal
3
Mengemban Amanah sebagai Media Reformasi Pengadilan Pajak
6
Mengintip Dapur Redaksi TC Media
8
Bersama Mensyukuri Pengadilan Pajak di Usia Dua Belas Tahun
10
Mereka Mendamba Pelayanan Pengadilan Pajak Yang Lebih Baik
16
Sukseskan Gerakan 3G : Go Green Guys! Save our Earth and Child
18
Selayang Pandang Rohis Pengadilan Pajak
21
Beberapa Catatan tentang Proses dan Prosedur Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan
22
Menakar Ruang Kerja Ideal Bagi Pengadilan Pajak
24
International Financial Reporting Standard (IFRS) Bagian 2
26
Peningkatkan Kewibawaan Pengadilan Pajak Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
28
Kecoa, Oh Kecoa!
30
Terkait dengan Hari Ulang Tahun Pengadilan Pajak yang diperingati setiap tanggal 12 April, tema TC Media edisi kali ini adalah peringatan Hari Ulang Tahun Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ini genap berusia 12 tahun. Selama belasan tahun tersebut, tentu ada capaian, ada pula hal-hal yang masih harus kita perbaiki bersama. Satu hal yang patut kita syukuri bersama adalah jumlah produksi putusan yang terus meningkat. Pada tahun 2013 mencapai 7.376 putusan. Capaian ini meningkat 12% jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya menghasilkan 6.553 putusan. Hal tersebut bisa tercapai tentu berkat kerja keras dan sinergi yang baik diantara hakim, Sekretaris Pengganti (SP), Pembantu SP dan pelaksana, serta bagian-bagian lainnya di Pengadilan Pajak. Namun demikian, capaian tersebut tidak lantas membuat kita cepat berpuas diri karena masih banyak tantangan yang harus kita hadapi di depan mata. Tantangan pertama adalah adanya trend permohonan banding/gugatan yang mengalami peningkatan. Apabila kita akumulasi dengan berkas-berkas tahun sebelumnya, maka hingga akhir tahun 2013 masih tersisa sebanyak 10.538 berkas sengketa pajak yang belum terselesaikan. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Banyaknya tantangan yang akan kita hadapi ke depannya tidak lantas membuat kita berkecil hati karena dengan kerja keras dan sinergi yang baik diantara semua unsur di Pengadilan Pajak, hal tersebut akan dapat kita atasi. Terkait dengan Ulang Tahun Pengadilan Pajak tersebut, TC Media menyajikan liputan yang terkait dengan perayaannya maupun tanggapan mengenai Pengadilan Pajak dari para pemangku kepentingan. Ada juga catatan dari salah seorang Hakim Pengadilan Pajak tentang Prosedur Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan. Dalam catatannya tersebut, Beliau antara lain menyampaikan bahwa untuk melaksanakan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, bergantung kepada kemandirian hakim yang memiliki kompetensi dibidangnya secara komprehensif. Menurutnya lagi, Hakim adalah kaum terhormat. Mereka, dibanding para pemilik pengetahuan hukum lain, telah mendapat sebutan “paling mengetahui hukum” (ius curia novit). Selanjutnya, Hakim tak membuat putusan dengan sekadar ilmu yang dimiliki. Dia bukan corong berbagai undang-undang. Hakim adalah mereka yang berani menemukan hukum (rechtvinding). Mereka yang dengan keyakinannya berani. menerobos aturan yang ia pandang tak adil. Aturan atau undang-undang yang buruk, Hakim mengatasi keburukan dan bolong-bolong itu. Pada kesempatan ini, TC Media juga mengajak Pembaca untuk mengintip dapur TC Media. Seperti apa sih proses di Redaksi TC Media hingga TC Media bisa terbit dan sampai ke tangan pembaca? Apakah setiap artikel atau tulisan yang masuk akan langsung dimuat begitu saja atau ada proses seleksi, editing, dan sebagainya? Semuanya terjawab dalam artikel tersebut.
Wakil
2
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Fokus
Melangkah ke Depan Untuk Dikenal Di Kementerian Keuangan, kerja di unit apa? Saya jawab: Di Pengadilan Pajak. Oh kantor yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak ya?, kantornya dimana? Inilah salah satu pertanyaan tentang Pengadilan Pajak.
usianya hampir mencapai 55 tahun (usia yang sangat matang). Apakah Pengadilan Pajak itu?
Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2002 oleh Presiden RI dan diundangkan di Jakarta Pada tanggal 12 April 2002 oleh Sekretaris Negara RI maka lahirlah sebuah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang merupakan metamorfosa terakhir dari Institusi Pertimbangan Pajak (IIP) yang dibentuk berdasarkan Staablad Nomor 707/1915, dengan salah satu pertimbangan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung.
Pengadilan Pajak meskipun telah berusia 12 tahun ( kalau kita bersandar pada badan peradilan yang telah berpuncak di Mahkamah Agung), tapi masih banyak yang belum mengenalnya, terutama bagi pihakpihak yang sama sekali tidak berkaitan dengannya (non stakeholder). Bahkan pegawai Kementerian Keuanganpun masih banyak yang belum mengerti siapa Pengadilan Pajak. Rata-rata mereka mengetahui bahwa Pengadilan Pajak adalah suatu kantor yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak. Menyedihkan memang, namun inilah fakta yang ada tentang Pengadilan Pajak.
Bila dihitung dari tanggal 12 April 2002 hingga tanggal 12 April 2014, maka usianya baru mencapai 12 tahun yang setara dengan usia anak-anak yang baru lulus dari Sekolah Dasar. Meskipun kalau dihitung dari pertama kali dibentuknya unit yang bertugas menyelesaikan sengketa pajak yaitu Majelis Pertimbangan Pajak maka
Tidak punya bangunan kantor sendiri, jarang diliput media (baik media elektronik maupun media cetak), kecuali untuk kasus-kasus yang tergolong negative, bisa jadi inilah yang membuat Pengadilan Pajak kurang diketahui oleh banyak orang dan terkesan exclusif, meskipun upaya untuk mengenalkan kepada
masyarakat luas telah dilakukan melalui beberapakali diadakannya acara sosialiasasi Pengadilan Pajak dibeberapa daerah di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan di atas marilah kita lihat berikut ini: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi: “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengeta pajak”. Pertanyaan besar adalah, apakah seluruh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengeta pajak telah mengetahui adanya Pengadilan Pajak dan sudahkan mereka menggunakan haknya?. Apakah yang telah dicapai oleh Pengadilan Pajak diusia ke-12? Huruf c bagian menimbang UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi:
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
3
Fokus Bahwa dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana;
Sampai tahun 2013 ini telah dilakukan SDTK di 2 tempat yaitu SDTK Yogyakarta yang dibuka pada tanggal 7 Juni 2012, bertempat di jalan Kusumanegara No.11, Yogjakarta dan SDTK Surabaya yang dibuka pada tanggal 14 Maret 2013, bertempat di gedung GKN I Surabaya, jalan Indrapura No.5, Surabaya
Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi:
Kinerja Pengadilan Pajak
Pada hakikatnya tempat sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya. Namun, dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan Sengketa Pajak, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada huruf c bagian menimbang dan penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut di atas ditutup dengan kata-kata dengan prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana dan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sudahkah Pengadilan Pajak melaksanakan prosedur penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan?. Jawaban atas pertanyaan ini adalah bahwa Pengadilan Pajak telah menuju kearah tersebut, hal ini bisa dibuktikan dengan hal-hal berikut ini: Sidang di luar tempat kedudukan (SDTK) Tujuan dilakukan SDTK adalah untuk mendukung kelancaran/percepatan penanganan sengketa pajak dan mendekatkan pada para pihak yang bersengketa, sesuai dengan asas peradilan yang berbiaya ringan, cepat dan sederhana.
4
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Untuk mengetahui Kinerja Pengadilan Pajak bisa dilihat dari tabel statistik jumlah penerimaan berkas sengketa dan putusan berikut ini:
Dilihat dari tabel statistik di atas diketahui bahwa tedapat peningkatan jumlah Putusan Pengadilan Pajak sebesar 12% ditahun 2013 yang berjumlah 7.376 dibandingkan dengan jumlah putusan di tahun 2012 sebesar 6.553 putusan. Jumlah Perkara yang diputus pada tahun 2013 berjumlah 7.376 perkara atau 41,17% dari perkara yang ditangani berjumlah 17.914. sehingga Rasio penyelesaian perkara pada pengadilan pajak pada tahun 2013 meningkat 0,39% dari tahun 2012 yang berjumlah 40,78%. Dengan meningkatnya jumlah Putusan Pengadilan Pajak di tahun 2013 sebesar 12% dan meningkatnya rasio penyelesaian perkara sebesar 0.39% ini bisa menunjukkan peningkatan kinerja Sekretariat Pengadilan Pajak serta kinerja seluruh jajaran Pengadilan Pajak, khususnya para Hakim Pengadilan Pajak. Tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Pajak diusia ke-12 Meningkatnya jumlah sengketa Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah sengketa yang masuk di tahun 2013 berjumlah 8.399 perkara. Jumlah sengketa yang diterima tahun 2013 ini
meningkat 14,24% dari tahun 2012 yang berjumlah 7.352 perkara. Seperti telah disebutkan di atas bahwa terdapat peningkatan jumlah Putusan Pengadilan Pajak sebesar 12% ditahun 2013 dibandingkan dengan jumlah putusan di tahun 2012, namun peningkatan jumlah putusan ini lebih rendah dari peningkatan jumlah sengketa yang sebesar 14,24% dengan perbandingan tahun yang sama. Dengan keadaan seperti ini maka mau tidak mau seluruh jajaran Pengadilan Pajak dan Sekretariat Pengadilan Pajak harus bekerja keras saling bahu membahu untuk meningkatkan kinerja dengan harapan laju peningkatan putusan akan lebih tinggi dari lajunya jumlah sengketa. Konsistensi kinerja Pengadilan Pajak Jumlah putusan Pengadilan Pajak tahun 2013 dibandingkan dengan jumlah putusan di tahun 2012 meningkat sebesar 12%, namun bila jumlah putusan di tahun 2013 dibandingkan putusan tahun 2011 maka terdapat penuruan sebesar 5.65%, dan jika jumlah putusan tahun 2013 dibandingkan dengan jumlah putusan tahun 2010 terdapat peningkatan sebesar 4.56%. Berdasarkan tabel di atas diketahui kinerja Pengadilan Pajak mengalami kenaikan dan penurunan juga. Hal ini tentu menjadi tantangan saat ini dan pada tahun-tahun mendatang agar putusan yang dihasilkan selalu meningkat meskipun peningkatannya tidak tajam, namun paling tidak jumlah putusan tidak turun dari tahun sebelumnya. Kritikan melalui media massa Di tahun 2014 ini, Pengadilan pajak setidaknya telah mendapat 2 kali kritikan melalui media massa, yang pertama mengenai permohonan Peninjauan Kembali dan yang kedua mengenai sengketa pajak yang belum diucap dalam waktu yang lama.
Fokus Kritikan tersebut intinya adalah ketidakpuasan dari salah satu stakeholder atas kinerja Pengadilan Pajak. Siapapun tidak ada yang suka mendapatkan kritikan, karena biasanya kritikan itu menunjukkan kelemahan pihak yang dikritik, meskipun kadangkala suatu kritikan itu sendiri belum tentu tepat karena pihak Pengkritik tidak memahami permasalahan sebenarnya yang ada. Meskipun demikian, kritikan dapat diibaratkan sebagai cambuk bagi Pengadilan Pajak untuk semakin meningkatkan kinerja. Boleh jadi dengan tanpa adanya kritikan bisa membuat terlena, sehingga masalah yang sebenarnya harus diatasi dari sejak awal, tidak menumpuk terus menerus sehingga menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak, dan hal ini bisa terjadi bila ada salah satu Stakeholder yang menyampaikan ketidakpuasan atas kinerja Pengadilan Pajak. Harapan bagi Pengadilan Pajak di usia 12 Tahun. Formasi Pimpinan Pengadilan Pajak Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2013 tanggal 9 April 2013 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia Dr. H.M. Hatta Ali S.H., M.H. telah melantik Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang baru pada tanggal 25 Juni 2013.
Mereka yang dilantik adalah Yang Mulia I Gusti Ngurah Mayun Winangun, S.H., LL.M. sebagai Ketua Pengadilan Pajak, Yang Mulia Dra. Caecilia Sri Widiarti, M.A. sebagai Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Bidang Yudisial, dan Yang Mulia Tri Hidayat, Ak., M.B.A. sebagai Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim. Dalam pelantikan ini terdapat hal yang baru yaitu ditambahnya 1 posisi Wakil Ketua yaitu Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim. Bila diulang tahun ke 11 (sebelas) Pengadilan Pajak, formasi Pimpinan Pengadilan Pajak diemban seorang diri oleh Wakil Ketua I Pengadilan Pajak Bidang Non Yudisial, Yang Mulia Indra J. Rivai, S.E. Ak., M.Sc. yang merangkap jabatan sebagai Plt. Ketua Pengadilan Pajak, karena Ketua Pengadilan Pajak sebelumnya, Dr. Saroyo Atmosudarmo telah memasuki masa purnabakti di awal tahun2013 dan Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Bidang Yudisial Drs. Adi Poernomo, yang telah lebih dahulu menjalani masa purnabakti, maka diulang tahun yang ke-12 (dua belas) ini formasi Pimpinan Pengadilan Pajak telah lengkap kembali, bahkan dengan tambahan Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim, namun terdapat perubahan Wakil Ketua I Pengadilan Pajak Bidang Non Yudisial, yang sebelumnya dijabat oleh Yang Mulia Indra J. Rivai, S.E. Ak., M.Sc., saat ini telah digantikan oleh Yang Mulia Ir. JB.Bambang Widiyastata.
Dengan formasi Pimpinan Pengadilan Pajak yang baru, tumbuh harapan besar kepada Pengadilan Pajak, terutama karena telah ditambahkannya Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim, yaitu meningkatnya kinerja yang ditandai dengan semakin banyaknya putusan yang diucap dalam waktu yang tidak teralalu lama dari saat putusan tersebut dinyatakan cukup dalam persidangan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan pajak, yang dengan demikian Pengadilan Pajak akan lebih dikenal dengan kinerja yang tinggi. Akhirnya selamat memasuki usia 12 (dua belas) tahun, semoga dengan meningkatnya usia maka semakin meningkat pula kinerja Pengadilan Pajak dan semakin dikenal sebagai badan peradilan yang menyelesaikan sengketa dengan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana akan menjadi kenyataan. Tin Wajiroh
Fiat Justitia Ruat Caelum artinya keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh (Lucius Calpurnius Piso Caesoninus) TC Media Edisi 66 | Tahun VII
5
Fokus
Mengemban Amanah sebagai Media Reformasi Pengadilan Pajak Tanpa terasa enam tahun sudah TC Media hadir di tengah-tengah kita, pegawai dan Hakim Pengadilan Pajak. Dengan segala keterbatasan, hambatan dan tantangan, TC Media yang terbit pertama kali pada bulan Desember 2007 ini bisa tetap eksis menjalankan amanah sebagai media reformasi di Pengadilan Pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam TC Media Edisi Pertama bulan Desember 2007, TC Media merupakan media yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan perubahan atau reformasi di Pengadilan Pajak. Semua ini berawal dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan yang ketika itu masih bernama Departemen Keuangan. Reformasi birokrasi yang dicanangkan meliputi penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengadilan Pajak yang pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangannya berada dibawah Kementerian Keuangan menindaklanjuti dengan melakukan pencanangan reformasi administrasi sengketa pajak. Untuk mengawal program reformasi Pengadilan Pajak tersebut, dibentuk tim agen perubahan (change agent) dan tim TC
6
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Media yang bertugas untuk mengkomunikasikan program perubahan itu. TC Media dalam enam tahun perjalanan mengemban amanah sebagai jembatan atau corong reformasi Pengadilan Pajak menghadapi cukup banyak hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan itu antara lain adalah keterbatasan sumber daya, sarana, waktu, serta resistensi dari sebagian pihak atas muatan TC Media. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi semangat Redaktur dan Kru TC Media untuk tetap eksis dalam menyampaikan pesan-pesan perubahan atau reformasi di Pengadilan Pajak. TC Media sebagai media yang bertugas menyuarakan perubahan, sebagaimana lazimnya perubahan itu sendiri, tentu akan menghadapi berbagai tantangan atau resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pemberitaan mengenai perubahan itu. Sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof. Dr. Eko Prasojo bahwa resistensi dari orang yang tidak menginginkan perubahan (status quo) merupakan tantangan terbesar dalam reformasi birokrasi. Menurut Beliau lagi, biasanya mereka akan menggalang kekuatan
Fokus tandingan untuk melakukan perlawanan terhadap perubahan. Semua ini bisa terjadi karena pada dasarnya orang yang sedang berada dalam zona nyaman tidak ingin berubah, kalau diajak berubah selalu mencari-cari alasan. Sebagai ilustrasi, mungkin kita masih ingat, beberapa waktu yang lalu ada salah seorang menteri yang mengeluhkan adanya dua media televisi dan satu media cetak yang dinilainya menjelek-jelekkan pemerintah karena hanya menampilkan sisi keburukan dari pemerintah. Tidak hanya sampai disitu, dia kemudian meminta agar jajaran pemerintah memboikot media massa tersebut. Pernyataan tersebut langsung menuai kritik dari berbagai kalangan karena dinilai bukan saja melecehkan kebebasan pers, tetapi juga demokrasi. Kita seperti ingin diajak untuk kembali ke masa orde baru yang otoriter dan represif, dimana pers dibatasi, dikekang, dan diberangus. Sesungguhnya istilah berita yang menjelek-jelekan berbeda dengan mengkritik. Kritik biasanya dilakukan dengan santun dan diikuti dengan saran, sedangkan menjelek-jelekkan hanya sekedar mengungkap kejelekan, tanpa memberikan solusi yang konstruktif. Pers berkewajiban untuk mengembangkan opini berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Namun demikian tidak berarti pemerintah yang merasa dirugikan dapat melakukan tindakan sewenangwenang, seperti misalnya menyensor, melarang menyiarkan, membredel, termasuk memboikot karena hal itu bisa mencederai kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin.
Undang-Undang Pers juga mengatur bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, terhadap pers tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, dan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4). Pelanggaran atas hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah (Pasal 18). Oleh karenanya sangat tidak dibenarkan apabila ada pejabat atau siapapun juga yang melakukan pelarangan untuk menyebarluaskan berita dan opini dengan alasan apapun. Adapun seandainya ada pihak yang merasa dirugikan dengan berita atau opini tersebut, mereka dapat menggunakan hak jawab maupun hak koreksi yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Kita memiliki Dewan Pers yang tugasnya mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Kita juga memiliki Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang juga dapat memberikan sanksi terhadap berbagai pelanggaran. Pada kesempatan ini Redaksi TC Media menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kritik dan saran dari pembaca selama ini, kritik dan saran tersebut adalah bukti kecintaan pembaca kepada TC Media. Semua kritik dan saran tersebut tentu akan menjadi bahan dalam upaya pembenahan TC Media ke depan. Kami juga ingin menegaskan bahwa TC Media akan tetap konsisten dalam menyampaikan pesan-pesan perubahan atau reformasi di Pengadilan Pajak berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. InsyaAllah. Red
Ralat Pada Buletin TC Media Edisi 65 terdapat kekurangan dalam artikel yang berjudul Mutasi dan Promosi Eselon IV, yang seharusnya terdapat profil Nama :Tuti Sukmawati NIP :197510181998032002 Golongan :III/c Jabatan Lama :Pelaksana Majelis VII & Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Umum Sekretariat Pengadilan Pajak Jabatan Baru :Pembantu Sekretaris Pengganti Majelis XVIII Sekretariat Pengadilan Pajak Redaksi TC Media mohon maaf atas kesalahan ini.
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
7
Fokus
Mengintip Dapur Redaksi TC Media Mungkin banyak diantara pembaca yang bertanya-tanya, seperti apa sih proses di Redaksi TC Media hingga TC Media bisa terbit dan sampai ke tangan pembaca? Apakah setiap artikel atau tulisan yang masuk akan langsung dimuat begitu saja atau ada proses seleksi, editing, dan sebagainya? Selama ini, hal tersebut memang belum pernah diungkap oleh Redaksi TC Media. Akibatnya banyak yang tidak paham proses penerbitan di TC Media, bahkan sampai ada yang menyangka TC Media tidak memiliki editor atau penyunting. Benarkah? Mari kita intip. Redaksi atau kepengurusan TC Media setiap tahunnya dibentuk melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Sama seperti tahuntahun sebelumnya, kepengurusan TC Media tahun 2014 ini dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor 50/SJ/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Tim Penyusunan TC Media Tahun Anggaran 2014. Kepengurusan TC Media tahun ini, terdiri dari Sekretaris Pengadilan Pajak sebagai Pengarah, Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak sebagai Penanggung Jawab, lalu ada seorang Redaktur, 3 orang Editor atau Penyunting, 4 orang fotografer dan penata letak, 6 orang staf redaksi yang merangkap sebagai reporter, 1 orang sekretaris, dan 1 orang distributor. Kesemuanya adalah pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak yang meluangkan sebagian waktunya ditengah kesibukan dengan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari. Seperti media-media lainnya, penerbitan TC Media juga melalui serangkaian proses yang panjang sebelum diterbitkan dan sampai ke tangan pembaca. Sedapat mungkin, Redaksi TC Media melakukan sidang redaksi atau rapat setiap minggunya. Setiap sidang redaksi atau rapat akan dipimpin langsung oleh Redaktur. Biasanya rapat akan diawali dengan penentuan tema TC Media edisi berikutnya. Setelah tema disepakati secara bersamasama, akan dilanjutkan dengan penentuan rencana tanggal
8
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
penerbitan, deadline atau batas waktu penerimaan artikel, editing, layout, dan naik cetak. Langkah selanjutnya, setiap anggota redaksi akan diberikan tugas untuk meliput suatu acara dan menulis artikel. TC Media juga menerima tulisan atau artikel dari luar redaksi TC Media. Setiap artikel yang masuk akan ditentukan editornya. TC Media dalam kepengurusan kali ini memiliki 3 orang editor, sehingga setiap artikel yang masuk akan dibagi kepada ketiga editor tersebut untuk diedit. Artikelartikel yang telah lulus sensor atau telah diedit oleh para editor, akan di-lay out oleh petugas penata letak. Setelah proses layout selesai, hasil layout akan dibahas secara bersama-sama dalam sidang Redaksi. Setelah dinyatakan layak terbit, maka hasil layout tersebut akan disampaikan ke perusahaan percetakan untuk segera dicetak. Proses pencetakan biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Setelah TC Media selesai dicetak dan diterima oleh Bagian Umum, maka petugas distributor akan segera mendistribusikan TC Media ke para pembaca (lihat gambar). Demikianlah proses TC Media direncanakan hingga sampai ke tangan pembaca. Keterbatasan waktu dan sumber daya, sarana dan prasarana, tentu menimbulkan konsekuensi terjadinya keterlambatan penerbitan dari jadwal yang ditentukan semula, namun demikian keadaan tersebut tidak mengurangi semangat Redaktur dan Kru TC Media untuk tetap eksis dalam memperjuangkan amanah sebagai media reformasi di Pengadilan Pajak. Spirit untuk berbuat sesuatu untuk kemajuan institusinya melalui media jurnalistik tetap terjaga. Pada kesempatan ini, Redaksi TC Media yang baru mengharapkan dukungan dari segenap pembaca. TC Media akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk tetap eksis sebagai media reformasi dan informasi di Pengadilan Pajak dan memuaskan pembacanya. Redaktur
Siklus Penerbitan
TC Media Rapat Redaksi untuk menentukan : 1. Tema, 2. Tanggal terbit, 3. Deadline artikel, editing, layout dan naik cetak
1
1. Anggota Redaksi 2 meliput acara dan menulis artikel, 2. Menerima artikel dari pihak eksternal
Setiap artikel diedit oleh para Editor
Artikel di-layout
Hasil layout diedit
TC Media Dicetak
TC Media didistribusikan ke para pembaca
3
4
5
6
7
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
9
Fokus
Bersama Mensyukuri Pengadilan Pajak di Usia Dua Belas Tahun Bertempat di Candi Bentar, Ancol, suasana pagi itu sangat ramai. Acara perayaan ulang tahun Pengadilan Pajak (PP) ke 12 segera akan dimulai. Detikdetik berikutnya semakin sahdu ketika anggota paduan suara Pengadilan Pajak melantunkan Hymne dan Mars PP di depan hadirin/undangan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UUP) yang merupakan tonggak sejarah bagi PP yang sudah menyatu dalam sistem peradilan nasional, yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Tidak terasa sudah ber ulang tahun yang ke-12 PP. Demikian Ketua PP, I Gusti Ngurah Mayun Winangun mewakili seluruh keluarga besar PP menyampaikan sambutan. Hadir pada saat itu Wakil Ketua I PP, Bapak Bambang Widyastata, Wakil Ketua III PP, Bapak Tri Hidayat Wahyudi, dan rekan rekan Hakim Pengadilan Pajak. Demikian juga Sekretaris dan Wakil Sekretaris PPajak, para Pejabat Eselon 3 dan 4. Tentu saja para bapak/ibu tamu undangan khususnya para pimpinan dan hakim
10
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
PP yang telah purna tugas dan pejabat Sekretaris PP yang telah purna tugas, ibu-ibu paguyuban istri hakim PP dan tamu undangan lainnya. Tingkatkan Profesionalisme Ketua PP memaparkan bahwa dalam perjalanan 12 tahun sejak berdiri PP, disadari bahwa perjalanan PP belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan dari banyak pihak. Ada keluhan dari berbagai pihak yang menginginkan akselerasi penanganan/penyelesaian sengketa pajak di PP. Menyikapi permasalahan tersebut, PP telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah tunggakan sengketa pajak. Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 11 UUP, permasalahan tersebut selalu disinggung dan mendapat perhatian utama baik dalam rapat pembinaan rutin di internal PP oleh Ketua PP maupun rapat-rapat koordinasi yang dilakukan oleh Wakil Ketua III Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja
Hakim PP. Terkait dengan penyelesaian tunggakan sengketa pajak, telah dihimbau kepada seluruh jajaran PP khususnya para hakim dan unsur kepaniteraan untuk meningkatkan profesionalisme dalam bekerja guna mewujudkan kinerja PP yang optimal. Ketua memaparkan lebih lanjut bahwa di tahun 2013, PP telah menyelesaikan sejumlah 7.376 Putusan, meningkat dari jumlah Putusan di tahun 2012 sebesar 6.553 Putusan. Walaupun demikian jumlah Putusan yang belum dapat diselesaikan atau kita kenal dengan istilah tunggakan juga meningkat menjadi 9.515 dari jumlah 8.716 di tahun sebelumnya. Hal ini antara lain diakibatkan jumlah sengketa yang masuk ke PP yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 jumlah sengketa yang diterima oleh PP adalah sejumlah 8.399 terdiri dari 7.329 sengketa banding dan 1.070 sengketa gugatan, dibandingkan dengan sengketa yang diterima di tahun 2012 sebesar 7.352.
Fokus Tim Kikis dan Penambahan Majelis Ikhwal penyelesaian tunggakan ini masih menjadi perhatian utama yang akan diupayakan dan dituntaskan oleh PP. Upaya terus menerus untuk menyelesaikan tunggakan ini dilakukan segenap jajaran Pengadilan Pajak melalui sinergi antara Hakim dan Panitera dan juga dukungan administratif yang diberikan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak. Pembentukan “Tim Kikis” sesuai saran dari Mahkamah Agung di bawah komando langsung Wakil Ketua III bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim PP diharapkan dapat menjadi motor akselerasi percepatan penyelesaian tunggakan ini. Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah sengketa yang masuk ke PP, lembaga ini memprogramkan untuk menambah jumlah majelis yang ada saat ini sebanyak 18 Majelis menjadi 22 atau 24 majelis di masa yang akan datang. Kemudian pembentukan kamar Pajak Daerah termasuk PBB dan Cross Border Taxation juga kiranya dapat diwujudkan kelak, sebagai antisipasi meningkatnya sengketa terkait Pajak Daerah dan Cross Border Taxation di masa akan datang. Hal ini akan menambah jumlah kamar di PP saat ini baru ada kamar pajak dan kamar kepabeanan dan cukai. Tingkatkan kompetensi menyongsong globalisasi pajak PP juga akan terus melakukan peningkatan kompetensi dan kapasitas baik Hakim maupun panitera melalui capacity building dengan mengundang narasumber yang ahli di bidangnya baik dari dalam maupun luar negeri. Kerja sama dengan institusi-institusi PP di luar negeri juga terus akan dikembangkan untuk mengantisipasi perkembangan global khususnya di bidang perpajakan. Kerja sama dilakukan dengan pertukaran informasi, kunjungan ahli dan juga studi banding. Gembira Tiada Tara Usai sambutan Ketua Pengadilan Pajak, acara dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng. Sebelumnya paduan suara Pengadilan Pajak melantunkan lagu Happy Birthday- Congratulation. Sambil menikmati nasi tumpeng, paduan suara melantunkan lagu berikutnya yakni Indonesia Jaya, Etanase, Jambalaya. Selanjutnya panitia menampilkan Penayangan Film Sejarah Pengadilan Pajak, yang menggambarkan sejarah termasuk wawancara dengan pemangku
PP akan terus melakukan peningkatan kompetensi dan kapasitas baik Hakim maupun panitera serta para staf. Majelis akan ditingkatkan menjadi 22 atau 24 Majelis. kepentingan PP. Acara semakin semarak karena dipandu dengan apik oleh Tuti Sukmawati dan Heru Nugroho. Alangkah senangnya ketika para undangan berkenan menyampaikan kesan-pesan dari Hakim dan pejabat Sekretariat PP yang purna tugas. Mereka berbagi cerita menarik atau perjuangan di masa bertugas. Dengarlah bapak Adi Purnomo, Soemardjo, Samsuar Said, Juni Hastoto, Tjip Ismail, Indra J. Rivai, Mardianto, K. Subagjo, Noek Soefoeroh dan Sri Rahayu, Sri Rama Butarbutar dan lainlain, bercerita tentang PP di masa lalu. Penuh dengan rona dan warna, entah berat atau ringan maupun penuh rintangan/cobaan, tetapi tetap semangat. Usai itu mereka bernyanyi. Sri Rahayu, Sri Rama Butarbutar melantunkan Aku Masih Seperti Yang Dulu. Sangat mengasikkan. Nikmatilah pula lagu My Way, lagunya Frank Sinatra yang dilantunkan Juni Hastoto dan Ketua PP. Menghanyutkan… Masing-masing punya gaya tersendiri. Nikmati juga Indra J. Rivai melantunkan lagu Doa (yang biasa dinyanyikan Bimbo). Tidak kalah menyenangkan ketika Savitri Restu Putri membacakan puisi Rendra bertajuk : Aku Tulis Pamplet Ini. Untaian baris pertama puisi berbunyi: Aku tulis pamflet ini karena lembaga pendapat umum ditutupi jaring laba-laba Orang-orang bicara dalam kasak-kusuk, dan ungkapan diri ditekan menjadi peng-iya-an Apa yang terpegang hari ini bisa luput besok pagi Ketidakpastian merajalela. Di luar kekuasaan kehidupan menjadi
teka-teki menjadi marabahaya (Hening membahana, hadirin diajak merenung relung-relung hati) Acara diakhiri dengan acara sesi foto untuk kenang-kenang dan doa yang dipimpin oleh Haryono. Perlu juga diinformasikan bahwa Pembinaan dan Capacity Building untuk pelaksana juga berlangsung di ruang lain. Malam Penuh Bintang Penyanyi Malam keakraban pun tidak kalah mengasyikkan. Usai makan malam, hadirin larut dalam acara hiburan yang telah dipersiapkan panitia dengan MC Maharis dan Falinda. Ada musik band : kelompok para bapak dan ibu hakim menyanyikan lagu-lagu nostalgia seperti : Quando Quando, Besame Muco. Lihatlah Para orang tua tersebut dengan semangat muda. Gitar dipetik tiga diantara mereka dan semua bernyanyi dengan gaya dan suara yang menyenangkan. Tidak mau kalah dengan orang tua, band anak muda tampil dengan segala kebolehannya dengan cita rasa anak muda pula. Nyanyian band anak muda yang dibintangi : Gabriella, Yoga. Djarok Band yang beranggotakan Andros, Lilis, Sukma, Reza, Imannuel dan Putu. Mereka melantunkan She will be loved (Maroom 5), Justin Timberlake (Mirror), Last Child Feat Giselle, Seluruh Nafas ini. Band musik kelompok lain dengan personel Yoga, Reza, Sukma dan Leo tampil pula. Mereka melantunkan Set Five to the Rain (Adele), Bendera (Coklat) dan Malam Biru (Sandi Sandono) dengan biduan handal mereka Gabby dan Gilang. Hari terakhir acara Perayaan Ulang Tahun Pengadilan Pajak yang ke-12 ini adalah Out bond di Ancol Eco Park dengan pakaian olahraga : tarik tambang, main teklek. Dalam permainan ini tidak kalah menarik. Penuh dengan keakraban, penuh tawa, peluh sekujur raga dan bahagia tiada tara? Dirgahayu Pengadilan Pajak. HLT
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
11
Lokus
Pembinaan Hakim dan Panitera serta Seremoni Ulang Tahun Pengadilan Pajak
12
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Lokus
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
13
14
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
15
Lokus
Mereka Mendamba Pelayanan Pengadilan Pajak Yang Lebih Baik Dalam rangka ulang tahun Pengadilan Pajak (PP) ke 14, reporter majalah TC Media menemui beberapa pihak yang lama berkiprah di PP. Mereka yang berkenan diwawancara di sela-sela pekerjaan rutin mereka. Berikut petikannya: Pelayanan mohon ditingkatkan
tunggu menjadi panas. 4. Diakui sungguh banyak berkas sengketa pajak Gunawan, nama lengkap Industrial Indra yang diterima oleh PP, namun dpat diupayakan Gunawan Silaban dari PT Tasik Raja Medan agar penyelesaian sengketa pajak lebih cepat menyampaikan kesan dan pesan terhadap diselesaikan. pengadilan pajak: 5. Lambatnya pengurusan izin kuasa hukum yang 1. Pelayanan saat ini sudah sangat baik, dengan baru, dapat menghalangi proses persidangan adanya CCTV dan fasilitas website yang update terhadap suatu sengketa. terhadap rencana sidang pemeriksaan dan pembacaan putusan. Demikianlah komentar, pesan dan kesan 2. Surat menyurat melalui email cukup membantu disampaikan, semoga dapat membantu, papar Wajib Pajak dalam proses banding dan pria yang setiap minggu pulang pergi Jakartagugatan Medan ini. 3. Khusus ruang tunggu di lantai 9, sering kali pendingin udara tidak bekerja dengan baik sehingga kalau sudah banyak orang, ruang
Meisje Tombokan Tax Director PT. Coca Cola Amatil Indonesia memberikan komentarnya : "Di era informasi dan keterbukaan, PP seharusnya mempunyai situs online yang bisa di akses oleh semua orang, terutama mereka yang sedang memproses kasusnya di PP. Setiap kasus seharusnya dapat di telusuri prosesnya. Dengan demikian, kita dengan mudah bisa mendapatkan informasi kapan kasus kita akan disidangkan, kapan dibacakan putusan akhirnya, kapan putusan akhir dikirim ke kita dan hal-hal lainnya seperti putusan-putusan Pengadilan Pajak yang bisa menjadi bahan reference. Simple, tetapi akan sangat membantu. Jumlah Hakim perlu ditambah mengingatnya banyaknya kasus sengketa yang dibawa sampai ke tingkat Pengadilan Pajak saat ini, selain tentunya
Ika Roesmayanti mewakili PT Soho Global Health menyampaikan pesan dan kesannya. 1. Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan, untuk ruang tunggu bila kebetulan banyak jumlah pemohon banding dan terbanding maka ruangan menjadi sangat panas, sayang kipas angin dan cooler room hanya disediakan di ruang sidang saja, sedang di ruang tunggu tidak ada, jadi alangkah baiknya bila ruang tunggu juga disediakan cadangan kipas angin atau cooler room bila AC mati. 2. Pelayanan secara media elektronik
penambahan jumlah Pengadilan Pajak (tempat dilakukan persidangan). Pengadilan Pajak idealnya ada di setiap ibukota provinsi, menurut saya. Akhirnya, Dirgahayu Pengadilan Pajak Indonesia, semoga terus lebih baik untuk kemajuan bangsa dan negara." (saat ini sudah tersedia layanan di situs PP terkait kapan perkara akan disidangkan, kapan dibacakan putusan dan risalah dari putusan PP, Redaksi)
yang bisa kita lihat pada situs sangat membantu sekali, terima kasih untuk hal itu. 3. Untuk penyampaian surat panggilan banding, kami pernah tidak menerimanya sehingga pada saat kami menghadiri sidang, itu sudah sidang yang ke-3, bahkan Hakim pun menanyakan mengapa kami tidak menghadiri panggilan sidang. Kami sudah menjelaskan bahwa kami tidak menerimanya, mohon dapat dicarikan solusi kedepan agar hal ini tidak terulang kembali (entah dibantu dengan fax/email, dan sebagainya), karena untuk hal yang penting ini tidaklah mungkin kami sengaja untuk
tidak menghadiri panggilan sidang bukan? Mohon dapat dimengerti. Untuk staf-staf (petugas pemanggilan pada saat sidang, resepsionis, cleaning service, dll) di PP, kami menyampaikan terima kasih atas keramahan kalian. Senyum kalian juga supportnya sangat membantu/ Mohon diteruskan dan tingkatkan upaya ini.
Max Darmawan yang telah bekerja di Direktorat Pesan: Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak - Kenyamanan ruang sidang dan ruang tunggu agar sejak April 2010 dan sebelumnya menjabat sebagai lebih diperhatikan terkait dengan pendingin Kepala KPP Madya Balikpapan ini, menyampaikan udara kesan dan pesan terhadap Pengadilan Pajak. - Ruang tunggu terbanding diharapkan dilengkapi dengan meja kerja dan tempat sampah, Kesan: - Diharapkan Surat undangan untuk uji bukti, Sudah ada beberapa perbaikan yang sangat kami sidang pertama, dan pembacaan putusan dapat apresiasi antara lain: kami peroleh jauh hari sebelum sidang. Demikian - Tersedianya fasilitas presentasi di ruang sidang Max Darmawan mengakhiri kesan dan pesannya. sehingga sangat memudahkan dan memperlancar kami dalam menyampaikan penjelasan. - Jadwal sidang berdasarkan abjad lebih memberikan kepastian waktu sidang
16
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Lokus Efektif dan efisien Masih terbayang pada awal-awal perkenalan saya dalam mengikuti persidangan di PP pada awal tahun 2001/2002. Kalau tidak salah sidang pertama saya diadakan pada PP di jalan Cikini. Pelayanan untuk persidangan wajib diawali dengan mengajukan proses banding yang memakan waktu 6 s/d 9 bulan waktu dulu..Tetapi sejak pemindahan di Gedung Keuangan (Lapangan Banteng) jadwal banding dan waktu sidang jadi lebih cepat dan Majelis pun terbagi menjadi Majelis sidang untuk perpajakan dan Majelis sidang untuk Bea & Cukai. Hal ini tentu sangat menguntungkan dari segi waktu/biaya. Semoga pelayanan ini terus berjalan dengan baik. BRAVO PP, demikian kesan dan pesan Mulyo Rahardjo (pensiunan Kemenkeu dan kini Kuasa Hukum) dan telah berkiprah di Pengadilan Pajak sejak tahun 2002.
Putusan sidang terlalu lama Imelda wakil PT. Itochu Indonesia. “Kalau dulu kita berebutan mendapatkan nomor untuk di sidang. Sekarang sih sudah diurut nomornya untuk mengikuti sidang. Jadi jauh lebih baik pelayanan yang kami dapatkan sekarang. Yang menjadi masalah : Kami terlalu lama menunggu akan jadwal yang tak pasti. Alangkah baik kalau disebutkan jam pasti, bukan jam 09. 00 seperti disebutkan dalam undangan. Padahal kami baru dilayani pukul 15.00. Waktu terbuang percuma.” Lily, bukan nama sebenarnya, ibu yang mewakili perusahaan tertentu yang ditemui redaksi di ruang tunggu lantai 10, memaparkan bahwa pemohon banding merasakan, terlalu lama menunggu hasil keputusan, hingga setahun lebih. Lily menyampaikan rasa kecewanya.
Tetap setia dan bersemangat Setiap orang yang selalu hadir lantai 9 pastilah akrab dengan sosok yang satu ini. Dialah seorang pelaksana yang setia melayani peserta sidang terutama kuasa hukum dan wajib pajak yang akan menghadiri sidang selama bertahun-tahun. Pria bernama Alhar ini telah berkerja di set PP sejak tahun 2002. Tugas utama Alhar adalah mendistribusikan berkas kesetiap majelis dan menyampaikan data tambahan ke rumah berkas/majelis. Mempersiapkan absen sidang para pihak Terbanding dan Pemohon Banding, menginput jadwal sidang berdasarkan Rencana Umum Sidang (RUS). Menurut Alhar, asli Palembang, tetapi lahir di Jakarta ini menyampaikan : 1. Yang paling berkesan adalah kekompakan dalam tim kerja, mengetahjui jalannya persidangan dan melayani para pihak yg akan bersidang. Mengenal berbagai tipe orang, yang menyebalkan adalah amanat pekerjaan yang diberikan kepada saya kalau tidak dapat melaksanakan dengan baik yang mencerminkan nilai-nilai Kementrian Keuangan; 2. Tidak ada yang berat di dalam menunaikan tugas. Pekerjaan seberat apapun jika dikerjakan dengan sepenuh hati, akan
“PP kiranya telah banyak memberi contoh yang baik dalam pelayanan peradilan, dibandingkan dengan beracara di Peradilan Lain. Misalnya dari segi biaya yang benar-benar tidak ada biaya. Contonya: Terkadang kami lupa memotokopi dokumen-dokumen untuk kepentingan pembuktian namun Majelis Hakim dan Panitera dengan ikhlas memfotokopikan tanpa meminta imbalan,” papar Ardiansyah, SH, Penelaah Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal bea dan Cukai Lebih lanjut Ardiansyah menambahkan, pelayanan yang diberikan sehingga asas hukum acara yaitu peradilan yang cepat, murah dan sederhana dapat terus diupayakan. Kiranya kedepannya terus dapat dilakukan upaya perbaikan dalam pelayanan bagi para Pihak baik Terbanding maupun Pemohon. Dari segi ruang sidang terutama Majelis IX di lantai 10, menurut kami terlalu sempit sehingga mengurangi kenyamanan. Saya harap ke depan dapat ditambah lagi jumlah majelis hakim yang memeriksa dan memutus sengketa sehingga dalam satu majelis tidak terlalu banyak berkas sengketa. Dengan demikian majelis hakim dapat lebih fokus dan cukup waktu dalam pemeriksaan”, papar lelaki yang bertugas dibidang Penelaah Keberatan dan Banding sejak Tahun 2011 ini.
Murtini, pelaksana di ASP 1 Subbag Putusan ini mengucapkan syukur alhamdullillah karena senantiasa sehat. Isteri dari pengusaha ini sangat menikmati bekerja di PP lebih dari 18 tahun. Ibu dari satu anak ini mengatakan, : “Apapun yang terjadi saya selalu beryukur dan menikmati rahmat dan barokah selama bekerja di sini”.
menyenangkan 3. Pesan kepada pejabat PP: agar mempergunakan sebaik mungkin waktu istirahat. Khususnya kepada yang sedang bersidang, pergunakan semaksimal mungkin jam istirahat, ISHOMA (Istirahat Sholat Makan). Saya punya cerita tentang istirahat, dulu waktu saya masih bertugas di majelis dan ikut dalam persidanngan, seingat saya bulan Ramadhan, pas jam istirahat Dzuhur sidang berjalan terus tidak ada istirahat sampai waktu Ashar masuk. Namun setelah selesai sidang kira-kira jam 16.00 sore, ada komentar dari hakim anggota “'baru kali ini di bulan puasa saya tidak sholat Dzuhur”. Artinya betapapun pentingnya jalannya persidangan untuk mementingkan para pihak, janganlah sampai hakim anggota enggan menginterupsi untuk istirahat. Cita-cita untuk mewujudkan tercapainya nilai-nilai Kementerian Keuangan akan berhasil jika ada “Welfare Employee” Pesan Alhar anak dari Alfisol Ibrahim, SH dan ibu Hagaya Ratu kepada teman-teman : “Terimakasih banyak kepada teman-teman yang telah membantu dalam bentuk moril, materi dan tenaga. Saya sampai saat ini sehat karena berkat doa kalian. Semoga kita tetap menjaga kebersamaan dan menjaga kesehatan,” imbuh Alhar yang mengecap pendidikan terakhir SMA dan anak ke 4 dari 6 bersaudara ini. Akhirnya dia menyampaikan Selamat Ulang tahun untuk PP. Semoga tetap lancar dalam melaksanakan pelayanan kita terhadap masyarakat pajak. HLT
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
17
Opini ArtikelPemenang 1 Lomba Menulis TC Media 2014
Sukseskan Gerakan 3G : Go Green Guys! Save our Earth and Child Oleh: Gabriella Grace dan Dara Puspitaningrum
“Ya salah Footernya” / “Tolong bagian ini di underline saja“ / menduduki peringkat tertinggi di Asia dalam konsumsi “Waduh kok bolak-balik”/ “Yah tinta printernya abis, udah kertas, yakni 247 kg/ capita, diikuti oleh Singapura (228 kg/ terlanjur ngeprint” capita), Malaysia (106 kg/capita), Taiwan (51 kg/ capita), dan China (42 kg/ capita). Sedangkan konsumsi kertas oleh Penyataan-pernyataan itu sepertinya sering kita penduduk Indonesia tercatat 22 kg/ capita. Tak bisa dengar pada saat bekerja, atau dipungkiri, konsumsi kertas oleh bahkan kita sendiri yang sering masyarakat dunia diprediksikan mengucapkannya. Tidak bisa akan semakin meningkat dari tahun dipungkiri, sebagai pegawai negeri 1) ke tahun . “[T]his readiness to assume the guilt yang bekerja dalam bidang for the threats to our environment is administrasi, penggunaan kertas Kemudian muncul deceptively reassuring: We like to be sudah menjadi hal yang lumrah. pertanyaan, terus apa masalahnya guilty since, if we are guilty, it all Meskipun sudah mulai diterapkan kalau kebutuhan kertas masyarakat depends on us. We pull the strings of sistem berbasis bebas kertas semakin meningkat? Hal tersebut the catastrophe, so we can also save (paperless based system), namun karena adanya relevansi antara ourselves simply by changing our lives. sepertinya belum optimal. Masih kertas dan hutan, serta lingkungan. What is really hard for us (at least in banyak kertas yang menumpuk di Kertas dibuat dari serat kayu yang the West) to accept is that we are ruang-ruang kantor akibat salah diproses dengan menggunakan reduced to the role of a passive ketik, salah print, salah fotokopi, teknologi yang semakin modern. observer who sits and watches what sudah tak terpakai, dan sebagainya. Kayu yang digunakan dapat berasal our fate will be. To avoid this Dengan kata lain meskipun sudah dari beragam jenis pohon seperti impotence, we engage in frantic, memasuki era teknologi, kertas tetap pohon pinus dan pohon papyrus. obsessive activities. We recycle old dan akan tetap menjadi primadona. Bagian pohon yang digunakan ialah paper, we buy organic food, we install kulit pohon tersebut. Hal ini long-lasting light bulbswhateverjust so Sebenarnya, berapa pastinya terkait dengan penebangan we can be sure that we are doing banyakkah kertas yang digunakan pohon tersebut. Serat-serat kayu something. We make our individual oleh kita sebagai manusia selama tersebut pada akhirnya dibelah contribution like the soccer fan who satu tahun? Menurut data yang supports his team in front of a TV untuk menjadi ukuran yang lebih dihimpun oleh The Bureau of screen at home, shouting and jumping kecil hingga menjalani beberapa International Recycling, rata-rata from his seat, in the belief that this will proses untuk menjadi serat kayu. penduduk Amerika Utara somehow influence the game's Proses selanjutnya ialah proses mengonsumsi 323 kg kertas/ capita, outcome.” kimiawi seperti pembuburan kertas sedangkan penduduk Eropa 125 kg 2) (Slavoj Žižek) dan proses pulping . Dari proses kertas/ capita. Penduduk Asia pembuatan kertas tersebut, kita memiliki data yang beragam dalam dapat melihat adanya hubungan konsumsi kertas per capita. Jepang yang sangat erat antara kertas dan
18
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Opini Penggunaan Kertas di Lin gkungan Sekretaria t Pengadila n Paja k
hutan sebagai supplier utamanya. Jika demikian, benarkah peningkatan konsumsi dan kebutuhan kertas berkontribusi terhadap kerusakan hutan yang selanjutnya berdampak pada kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini? Jika kita ingat adanya kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, atau pemanasan global (global warming), mungkin ada benarnya. Oleh karena itu, sebelumnya berikut ini adalah beberapa fakta menarik dari kertas dan dampaknya terhadap lingkungan3): £ Setiap tahun hutan indonesia yang hilang setara dengan luas Pulau Bali £ Satu rim kertas A4 menghabiskan sebatang pohon berusia 5 tahun £ Jika kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita juga menghemat 13 batang pohon besar, 400 liter minyak, 4.100 Kwh listrik dan 31.780 liter air £ Suatu lahan pepohonan kayu keras setinggi 4 kaki panjang 4 kaki dan lebar 8 kaki dapat menghasilkan 942.100 halaman buku atau setara dengan 4.384.000 perangko atau setara dengan 2.700 eksemplar koran £ Untuk memproduksi 3 lembar kertas membutuhkan 1 liter air £ Untuk memproduksi 1 kilogram kertas membutuhkan 324 liter air £ Untuk memproduksi 1 ton kertas, dihasilkan kurang lebih 72.200 liter limbah cair dan 1 ton limbah padat Beberapa fakta menarik tersebut menyadarkan kita ternyata pembuatan kertas melibatkan lingkungan yang kompleks. Mungkin saat ini kita masih bisa mentolerir lingkungan yang nyata-nyata sudah berubah menjadi tak terprediksi. Namun bagaimana dengan anak cucu kita kelak? Pemerintah dunia termasuk Indonesia telah melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan atas dampak yang ditimbulkan dari industri kertas dan konsumsinya oleh masyarakat. Perlu diketahui, Industri kehutanan dunia mengelola lahan konsesinya dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management) yang diatur oleh pemerintah negara masing-masing. Di Indonesia, pengelolaan hutan lestari ini tertuang dalam skema pengelolaan hutan yang diatur oleh Kementerian Kehutanan, yang disebut dengan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Industri di Indonesia, termasuk industri pulp dan kertas, berkomitmen tinggi untuk tidak menggunakan kayu hasil dari illegal logging.
Dalam menghindari masuknya illegal logging dalam rantai produksinya, berbagai industri kehutanan melakukan audit yang disebut Chain of Custody (CoC) pada sisi operasional produksinya. Selain sertifikasi CoC, dalam sisi produk akhir juga terdapat berbagai macam sertifikasi yang menyatakan bahwa produk berbahan baku kayu ini berasal dari kayu yang legal dan dari hutan yang dikelola dengan lestari1). Selain itu, Industri pulp dan kertas juga merupakan salah satu industri yang banyak menggunakan produk kertas bekas (used paper products) sebagai bahan baku produksinya, untuk kemudian dijadikan kertas daur ulang. Penggunaan used paper products dapat menghemat penggunaan kayu pulp dalam pembuatan pulp1). Daur ulang bukanlah langkah untuk memperbaiki lingkungan, namun berkontribusi untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Dengan demikian, pemerintah dan industri kertas memegang peranan penting dalam menjaga lingkungan akibat produksi kertas. Namun, masyarakat sebagai customer juga memiliki peran penting dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat konsumsi kertas. Kemudian apa yang dapat kita lakukan sebagai pegawai Kementerian Keuangan yang sekaligus customer, masyarakat, dan manusia yang hidup di tengah lingkungan alam? Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Umum, penggunaan kertas Sekretariat Pengadilan Pajak pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : Data pada kolom Per 31 Desember 2012 menggambarkan jumlah yang tersisa pada tahun 2012 yang menjadi persediaan awal kertas untuk tahun 2013 (Kolom A), sedangkan bagian tambah (Kolom B) menggambarkan jumlah pembeliaan guna memenuhi penggunaan kertas yang dinilai kurang apabila hanya menggunakan persediaan awal (Kolom A) dengan mendasarkan pembelian dari estimasi kebutuhan berdasarkan pengamatan pada tahuntahun sebelumnya. Kolom C menggambarkan penggunaan kertas selama tahun 2013. Dengan demikian, maka jumlah lembar kertas yang digunakan selama tahun 2013 dapat dihitung sebagai berikut: 10.172 Rim x 500 lembar = 5.087.500 lembar kertas Untuk mempermudah perhitungan, asumsi semua ukuran kertas adalah A4, serta seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa satu rim kertas A4 menghabiskan sebatang pohon berusia 5 tahun, maka butuh 10.172 pohon yang berusia 5 tahun. Selain itu tiga lembar kertas membutuhkan 1 liter air, sehingga 5.087.500 lembar kertas akan membutuhkan sekitar 1.600.00 liter air. Sungguh luar biasa. Ternyata banyak juga kebutuhan kertas di lingkungan kantor kita. Perenungan ini membawa kepada sebuah
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
19
Opini pemikiran bahwa tidak bisa dipungkiri kebutuhan kertas kita sangat banyak. Namun pasti ada langkah yang dapat dilakukan untuk dapat mengurangi penggunaan kertas tersebut, terutama yang disebabkan faktor human error dan sistem kerja. Kemudian apa yang dapat kita lakukan sebagai pegawai Kementerian Keuangan yang sekaligus customer, masyarakat, dan manusia yang hidup di tengah lingkungan alam? Berikut beberapa kasus yang terjadi dalam lingkungan kerja di Sekretariat Pengadilan Pajak berdasarkan pada pengalaman, observasi, dan wawancara: 1. Masih terdapat beberapa bahan sidang dalam bentuk hardcopy. 2. Mencetak ulang hasil pekerjaan yang salah setelah dikoreksi secara manual, 3. Mencetak ulang ketika ditemukan adanya kesalahan dalam pengetikan, 4. Ketika tinta printer habis atau printer mengalami kerusakan (paper jam), terpaksa harus mencetak ulang hasil pekerjaan, 5. Ketika melakukan fotokopi hasil pekerjaan, seringkali mesin fotokopi paper jam atau salah fotokopi dokumen. Kemungkinan masih banyak kasus lain yang dapat terjadi. Selanjutnya, langkah yang dapat digunakan untuk penghematan kertas tidak lain adalah slogan yang sering kita dengan “3R = Reduce, Reuse, and Recycle”. 1. BAS dan RSB untuk bahan sidang dalam bentuk softcopy (saat ini sepertinya sudah mulai berjalan dengan adanya fasililtas komputer di ruang sidang). Jika dirasa lebih mudah untuk mempelajari bahan sidang dalam bentuk hardcopy, maka bahan sidang dapat dicetak pada kertas yang sudah tidak terpakai (bolakbalik). 2. Koreksi BAS, RSB, Kerangka Konsep, Konsep Putusan, dan Net Putusan dalam bentuk softcopy. Ada keunggulan dalam sistem kerja ini, atasan dapat langsung membetulkan kesalahan dalam hasil pekerjaan tersebut. Hal ini dapat menggunakan layanan perintah Review kemudian insert comment, maka masukan atas perbaikan tugas dapat dilakukan. 3. Teliti terlebih dahulu sebelum mencetak. Saran ini diberikan oleh sebagian besar referensi yang mengulas tentang penghematan kertas. 4. Penggunaan standar atau template (saat ini sudah ada surat edaran untuk standar format dokumen). Namun, penggunaannya masih perlu dioptimalkan. Penggunaan standar atau template memperkecil adanya kesalahan.
5.
Untuk catatan atau keperluan lain yang tidak terlalu formal menggunakan kertas bekas (digunakan bolakbalik). Misalnya untuk absensi rapat, catatan rapat, dan dokumen internal lainnya.
6.
Menghancurkan dokumen yang penting di mesin penghancur, kemudian untuk dokumen lain yang tidak penting didaur ulang oleh pemasok kertas bekas. Memastikan terlebih dahulu tinta mesin print masih tersedia atau dalam kondisi baik. Dengan demikian, diperlukan pemeliharaan yang layak dan rutin, terutama untuk mesin print yang berumur tua.
7.
8.
9.
Selain mesin print, mesin fotokopi juga memerlukan pemeliharaan yang layak dan rutin untuk menghindari paper jam atau kerusakan mesin yang lain. Sekali lagi, pastikan kita memfotokopi dokumen yang benar dan tidak berlebihan. Langkah yang juga berperan penting adalah pastikan kertas yang kita beli adalah kertas dari industri yang legal dan memiliki jaminan hutan yang dikelola lestari. Hal ini dapat mencegah dan mengurangi illegal logging secara tidak langsung.
10. Gunakan teknologi untuk membantu pekerjaan sehingga mengurangi penggunaan kertas. Misalnya, untuk surat tugas, pengumuman dan informasi, rekap absensi, dan lainnya dikirim melalalui email atau sms center. Dengan demikian, informasi akan lebih mudah menyebar dengan cepat dan tepat. Solusi-solusi tersebut hanyalah contoh kecil yang dapat kita lakukan untuk menghemat penggunaan kertas. Namun, dengan adanya langkah kecil tersebut dapat mendorong solusi kreatif lain yang lebih besar. Karena seribu langkah dimulai dari satu langkah kecil. Dimulai dari diri sendiri, saat ini, dan di tempat ini. Apa yang kita alami di masa depan adalah hasil dari perbuatan di masa kini dan masa lalu. Jangan sampai anak cucu kita yang menanggung hasil kelalaian dan kerusakan yang kita buat hari ini. So, Go Green Guys! (Gaby/Dara). Referensi: 1) Elisabetyas. 2011. Mewujudkan Produk Kertas yang Ramah Lingkungan. (http://elisabetyas.wordpress.com) diakses 18 Maret 2014. 2) Proses Pembuatan Kertas http://www.beritaiptek.blogspot.com 3) Majalah Anninda. 2011. Fakta tentang kertas dan Pentingnya Menghemat Kertas. (http://energilingkunganhidupkita.blogspot.com) diakses 18 Maret 2014.
Actus Curiae Neminem Gravabit artinya tindakan pengadilan tidak akan menyakiti siapapun Judex Non Ultra Petita artinya hakim tidak memberi keputusan kepada apa yang tidak dituntut 20
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Lokus
Selayang Pandang Rohis Pengadilan Pajak Hendaryati* | Majelis 6 “Ada suara ..sedikit ramai di salah satu ruang sidang di lantai 10, lamat terdengar suara alunan ayat suci al qur'an. Salah satu pegawai sedang membaca kitab suci al qu'an dan disimak yang lainnya dengan khusyuk....kemudian secara bergiliran yang lain meneruskan membaca...Ada apa gerangan? Suasana seperti ini biasa terlihat pada saat memasuki bulan Ramadhan.. selama 15 hari berturut-turut ada kegiatan tadarus Al Quran.. dibagi 2 kelas, 1 kelas pria dan 1 kelas wanita, dan tepat dihari ke 15 dilakukan kataman al qur'an.” Tak terasa ini Tahun ke 6 Rohis Pengadilan Pajak (PP) hadir di kantor ini. Berbekal kebutuhan akan adanya tempat bernaung untuk kegiatan-kegiatan Islam, hadirlah Rohis PP tahun 2009, dengan Ketua pertama (2009 2011)Bapak Jumri, dilanjutkan dengan periode kedua diketuai Pak Heroni Maso (2012-2013), dan tahun ini memasuki tahun ke 6. Mengapa dinamai Rohis? Semula wadah ini akan dinamai Bintal Islam sebagaimana nama wadah kegiatan islam lain di lingkungan Kementrian keuangan disini. Namun, Sekretaris PP masa itu, Bapak Juni Hastoto, meminta kami untuk mengganti namanya dengan nama lain karena istilah Bintal Islam hanya digunakan untuk setingkat eselon 1, akhirnya jadilah nama Kerohanian Islam (Rohis) Pengadilan Pajak. Sekaligus juga dibuatkan logo Rohis. Maka lahirlah Rohis PP. Kegiatan Rohis PP Seksi Da'wah 1. Pengajian Hari Rabu: jam 7.30 sampai dengan 8.30 pagi. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mulai mengadakan pengajian. Semula pengajian /ceramah agama hari selasa yang sudah ada, didanai dari infak para pegawai PP. Namun akhirnya pendanaan kegiatan hari selasa dialihkan ke Bintal Al Muslihin DJA, sedangkan dana dari rohis pp dipindahkan pada kegiatan pengajian hari rabu khusus ibu-ibu, khusus fikih wanita..seiring dengan makin banyaknya peminat, akhirnya para bapak2 juga ikut hadir dan temapun berubah menjadi Fikh secara umum. 2. Ceramah agama. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat peringatan hari hari besar agama islam dengan mengundang Ustadz untuk memberikan ceramah kepada seluruh pegawai, minimal 3 atau 4x setahun.
3. Tahsin setiap hari Jumat, jam 7.00 sampai dengan 10 pagi. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari jumat pagi, peserta dibagi 2 kelompok, pria dan wanita, dengan 1 ustadz dan 1 ustadzah, peserta diajarkan mengaji secara individu, jadi tidak perlu malu untuk ikut aktif karena seperti les privat dengan guru dan gratissss. 4. Kegiatan secara insidentil. Kegiatan antara lain: Seminar Menghafal Al qur'an semudah tersenyum dengan Kauny, seminar Hypno Parenting, dan terakhir Pelatihan Sholat Hhusyu. 5. Untuk bulan Ramadhan dilakukan kegiatan khusus. Berupa kegiatan buka puasa bersama dengan rangkaian acara ceramah agama oleh penceramah, dilanjutkan dengan santunan anak yatim / duafa / OB dan CS, dan ditutup dengan buka puasa bersama. Kegiatan lainnya adalah lomba-lomba berupa lomba baca Al qur'an, lomba kultum (kuliah tujuh menit, dan lomba azan dan kegiatan tadarus Al quran selama 15 hari di bulan ramadan..dan diakhir acara melakukan penutupan berupa katam al quran. 6. Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Bekerjasama dengan Rumah Zakat, setiap bulan Rohis menyetorkan zakat, infak dan sedekah dari pegawai secara rutin di potong zakatnya untuk diserahkan ke Rumah Zakat. Kedepan diharapkan kegiatan seksi dakwah lebih aktif lagi dengan mengadakan pengajian rutin/ceramah agama bulanan tanpa menunggu adanya peringatan keagamaan. Seksi Sosial Sie sosial secara teratur melakukan kegiatannya setiap bulan, berupa santuan anak yatim, beasiswa anak berprestasi di lingkungan PP, santunan duafa, santunan sunatan masal, santuan pegawai yang kena musibah, paket sembako kepada Cleaning Service dan Office Boy, bahkan ada juga bantuan pembangunan mushola dan pemeliharaaan mushola kantor, dan kegiatan lain sesuai proposal yang diajukan pegawai PP. Ke depan diharapkan kegiatan-kegiatan yang didukung oleh sie sosial lebih terarah lagi yaitu kegiatan yg benar-benar dibutuhkan dan berada disekitar lingkungan PP. Semoga hadirnya Rohis PP bermanfaat bagi banyak orang terutama pegawai dan Hakim Pengadilan Pajak. *Penulis adalah Sekretaris Rohis
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
21
Opini
Beberapa Catatan tentang Proses dan Prosedur Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan Gunawan* | Hakim Pengadilan Pajak Judul diatas saya kutip dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman yang berbunyi peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 2 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Per001/PP/2010 tentang Tata Tertib (Tatib) Persidangan di Pengadilan Pajak juga disebutkan bahwa Pengadilan Pajak melaksanakan proses pengadilan melalui pemeriksaan Sengketa Pajak dengan proses dan prosedur yang cepat, murah, dan sederhana untuk menegakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan dan ketentuan lain yang terkait dengan Sengketa Pajak yang diperiksa. Jika saja ketentuan a-quo dapat kita laksanakan, niscaya kita tidak akan terbebani dengan tunggakan yang begitu banyak yang pada gilirannya akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mencari keadilan di bidang perpajakan. Dalam rangka menegakkan keadilan dan kepastian hukum yang notabene merupakan tugas mulia seorang Hakim adalah sangat urgen. Pengertian sederhana, cepat dan berbiaya ringan harus dipahami secara bijak oleh para Hakim Pajak. Saya tidak bermaksud untuk menggurui para Hakim Pajak terutama para senior. Dalam beberapa tulisan saya terdahulu saya selalu menekankan bahwa kemandirian Hakim harus didasari oleh kompetensi (siapa menguasai apa?). Untuk melaksanakan proses peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan bergantung kepada kemandirian Hakim yang memiliki kompetensi dibidangnya secara
22
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
komprehensif, lebih mengetahui dari apa yang diketahui oleh orang lain. Apa jadinya jika seorang Hakim tidak mengetahui perkara yang sedang dia sidangkan? Tentu saja yang terjadi adalah proses peradilan yang rumit, memakan waktu yang panjang, dan sudah pasti berbiaya tinggi, dan yang terjadi adalah kontra produktif. Hakim adalah kaum terhormat. Mereka, dibanding para pemilik pengetahuan hukum lain, telah mendapat sebutan “paling mengetahui hukum” (ius curia novit). Selanjutnya, Hakim tak membuat putusan dengan sekadar ilmu yang dimiliki. Dia bukan corong berbagai Undang-Undang. Hakim adalah mereka yang berani menemukan hukum (rechtvinding). Mereka yang dengan keyakinannya berani menerobos aturan yang ia pandang tak adil. Aturan atau UndangUndang yang buruk, Hakim mengatasi keburukan dan bolong-bolong itu. "Berikan aku Hakim yang baik, meski di tanganku ada hukum yang buruk," demikian sebuah tulisan terpampang di pengadilan Inggris. Hakim tak akan bermain golf, pelesir ke luar negeri, apalagi dibiayai oleh mereka yang berkasus atau kasusnya menang. Ia tak tergiur hal-hal demikian sebab ia sadar keinginan semacam itu bisa "membunuh" nuraninya. (LR. Baskoro, Koran Tempo-09-12-2013). Tulisan tersebut nampaknya ingin menjelaskan eksisitensi seorang Hakim yang begitu sangat mulianya, khususnya diperadilan umum (memang Hakim selayaknya harus
mandiri sesuai dengan kompetensinya, tidak diatur-atur), lain halnya dengan Hakim di Pengadilan Pajak dimana Hakim secara profesional dituntut untuk memahami perpajakan, baik domestik maupun internasional, khususnya penerapan ketentuan akuntansi secara komprehensif, tentu saja suatu hal yang sangat mustahil jika kedua disiplin ilmu tersebut dapat dipelajari secara instant. Catatan saya, sebagian besar kasus yang saya tangani, nyatanya berkaitan dengan transaksi perpajakan baik domestik maupun internasional yang sarat dengan muatan akuntansi (accounting treatment). Saya berpendapat, fenomena ini berkaitan dengan pertanyaan, siapa? Menguasai apa? Menangani kasus apa? (bisa jadi hal ini yang membuat putusan yang berlarut-larut)? Jika memunginkan, berikanlah kasusnya sesuai dengan kompetensi Hakim. Kita mungkin sering lupa bahwa para pihak juga “menilai” kompetensi Hakim yang menyidangkan kasus mereka, karena mereka juga mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap kasusnya terutama Pemohon Banding. Saya hanya mengingatkan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk semata-mata untuk kepentingan Pemohon Banding dalam menyelesaikan sengketa pajak ketika Terbanding berpotensi menghitung pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. intinya ekspektasi tentang kepastian hukum lebih tinggi diharapkan oleh Pemohon Banding. Enam bulan pertama sejak saya melaksanakan tugas sebagai Hakim
Opini Pajak, bagi saya kurun waktu tersebut merupakan masa adaptasi atau pengenalan dengan situasi baru. Saat itu di majelis saya untuk setiap perkara sengketa pajak menghabiskan 8 sampai 10 kali persidangan, jika saya rataratakan setiap perkaranya adalah 9 kali persidangan, dan sesuai dengan Rencana Umum Sidang (RUS) disetiap majelis, persidangan rata-rata dilaksanakan setiap 3 (tiga) minggu sekali. Ini artinya setiap perkara memerlukan waktu 27 minggu (9x3 minggu) atau 189 hari (27 x 7 hari) atau 6 bulan lebih. Meskipun dalam Pasal 81 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur jangka waktu 12 bulan dan tambahan 3 bulan dalam hal khusus (untuk kasus banding), berarti jangka waktu yang diberikan adalah 15 bulan sampai dicukupkan, namun pada kenyataannya untuk sampai ke pengucapan, biasanya sampai bertahun-tahun (mudah-mudahan tidak ada kasus seperti ini lagi). Catatan saya, ini adalah waktu yang sangat lama dalam menyelesaikan perkara sengketa pajak. Bagaimana kita dapat memberikan kepastian hukum kepada para Pihak? Tapi saya percaya di majelis lain tidak ada yang seperti ini? Enam bulan kedua sejak penugasan saya sebagai Hakim, saya mulai galau, tapi saya sadar bahwa putusan yang kami buat adalah putusan yang bersifat kolektif kolegial, tentu saja kerja majelis merupakan kerja tim yang tidak bisa bergantung kepada salah satu Hakim saja. Namun saya mencoba untuk berusaha mengaplikasikan apa yang diamanatkan oleh UndangUndang dan peraturan yang telah saya jelaskan diatas. Berangkat dari ketidaktahuan saya, malam hari sebelum besok bersidang, saya berusaha untuk memahami semua berkas yang akan saya sidangkan, jika masih ada yang belum saya pahami atau lupa, saya jelajahi dunia maya dengan cara googling atau membuka kembali buku-buku dalam perpustakaan mini milik saya, dan tentu saja pengalaman saya sebagai Pemeriksa Pajak selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun sangat
membantu dalam memahami kasus yang akan saya tangani, untuk kemudian sampai pada suatu kesimpulan dalam pikiran saya, “Alhamdulillah” saya pahami kasusnya, dan mudah-mudahan dalam persidangan nanti saya akan berusaha fokus kepada pokok sengketa. Tentu saja para Pihak juga diingatkan untuk melakukan kewajibannya dengan benar. Catatan saya, saat ini di majelis kami, sidang dilaksanakan rata-rata 2-3 jam dan perkara yang ditangani ratarata 3-4 Pemohon Banding/Penggugat, tentu saja dengan variasi kasus single tax maupun all taxes dengan rata-rata 3-4 kali sidang. Dengan demikian sidang dapat dipercepat dengan hanya 4x3 minggu = 12 minggu atau sekitar 3 bulan. Jika proses administrasi permohonan banding 6 bulan, maka dalam 9 bulan bisa kita cukupkan, dan segera membuat putusan untuk kemudian diucap. Sementara Sekretaris Pengganti (SP) dan Pembantu Sekretaris Pengganti (PSP), serta Pelaksana fokus dengan pekerjaannya untuk mempersiapkan kerangka konsep, mereka jangan dibebani lagi untuk membuat pendapat Majelis Hakim yang notabene bukan kompetensinya. Catatan saya yang lain, untuk melaksanakan semua itu, saya perlu me-manage waktu dengan baik untuk mengerjakan apa yang seharusnya saya kerjakan? Bukan mengerjakan apa yang tidak seharusnya saya kerjakan? Diluar hari persidangan saya manfaatkan untuk membuat konsep putusan dan saya melakukan semua itu dengan memannfaatkan IT. Saya bangun komunikasi dengan SP dan PSP cukup lewat internet guna mengirim datadata berupa BAS dan RSB. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah meminta SP atau PSP untuk membuat putusan. Menurut saya jika ini dilakukan, merupakan suatu “pelanggaran” berat bagi seorang Hakim Pajak. Pekerjaan ini saya lakukan disamping untuk menghemat kertas, jika mungkin sama sekali tanpa kertas
(paperless), juga dimaksudkan untuk mendapatkan tingkat akurasi, efektivitas dan efisiensi waktu dalam menyusun pendapat majelis, buat saya tidak ada istilah fakultatif dari hari Senin sampai Jumat. Dari beberapa catatan yang telah saya uraikan diatas, saya berpendapat, mungkin pekerjaan itulah yang setidaknya dapat mengaplikasikan apa yang diamanatkan oleh UndangUndang. Tentu saja tulisan ini bukan merupakan cerita sukses (success story), hal ini saya lakukan sematamata rasa keinginan saya untuk mencoba melaksanakan proses dan prosedur peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta memberikan kepastian hukum bagi para Pihak dan bukan sekedar slogan dalam tatib persidangan di Pengadilan Pajak, karena saya paham sekali bahwa tugas Hakim Pajak yang paling utama adalah “Memeriksa dan memutus Perkara Sengketa Pajak“ dan secepatnya membuat putusan, bukan membuang-buang waktu untuk membicarakan atau mengerjakan sesuatu yang tidak perlu atau datang ke kantor dengan rutin hanya untuk mengisi “absen” (meskipun itu perlu)?, tapi mengabaikan tugas utamanya. Saya percaya, semua Hakim disini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan sesuatu yang baik bagi institusi ini. Catatan saya yang terakhir. Saya yakin teman-teman Hakim Pajak sependapat dengan saya bahwa tugas sebagai Hakim Pajak adalah merupakan tugas terakhir dan terhormat dari perjalanan karier seorang “mantan eksekutif” untuk berbuat sesuatu yang baik bagi negeri ini, bukan untuk mencari gengsi, atau apapun namanya. Kapan lagi? Semoga bermanfaat. *Penulis adalah Hakim Anggota di Majelis III dan XIV.
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
23
Opini
Menakar Ruang Kerja Ideal Bagi Pengadilan Pajak Rio Mardianto Putra | Bagian Umum
Sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak, Pengadilan Pajak (PP) membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan tugas dan fungsi Pengadilan Pajak yang langsung bersinggungan dengan masyarakat menjadi faktor utama betapa pentingnya prasarana yang optimal, juga berkas sengketa pajak dan peninjauan kembali yang cenderung meningkat menjadikan prasarana menjadi sesuatu hal yang mutlak dikedepankan. Seiring meningkatnya peran Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak, organisasi Pengadilan Pajak berkembang dengan cepat. Secara kuantitas, saat ini Sekretariat Pengadilan Pajak terdiri dari 18 Majelis dan 5 Bagian dengan jumlah 344 orang pegawai dan 48 orang Hakim. Jumlah itu memerlukan prasarana ruang kerja ideal sesuai dengan porsinya masingmasing. Memasuki usianya yang ke-12, saat ini Pengadilan Pajak menempati Gedung Sutikno Slamet Kementerian Keuangan, tepat nya lantai 5 s.d 10 dan sebagian lantai 20. Penggunaan Gedung Sutikno Slamet dimulai sejak tahun 2002, berdampingan dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di bawah pengawasan Biro Umum Sekretariat Jenderal. Biro Umum memang mengelola dan memelihara beberapa Gedung Kantor Pusat Kementerian Keuangan di kawasan Lapangan Banteng. Penggunaan Gedung Sutikno Slamet sebagai gedung kantor Pengadilan Pajak merupakan lokasi kantor ke-3 sejak berdirinya yang sebelumnya masih bernama Majelis Pertimbangan
24
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Pajak (MPP). MPP berlokasi di Gedung Mahkamah Agung (Gd. Prijadi Praptosuhardjo II saat ini), kemudian saat berubah nama menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) lokasi kantor nya adalah di Gedung Jasindo Jalan Cut Meutia, Jakarta Pusat. Barulah pada tahun 2002, saat lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak menempati Gedung Sutikno Slamet dari lantai 5 s.d 10 dan sebagian lantai 20. Di awal keberadaannya di Gedung Sutikno Slamet, tidak ada masalah berarti, semuanya berjalan lancar. Jumlah area kerja berbanding orang dan berkas, dirasa sudah memadai. Seiring perjalanan, jumlah berkas yang semakin bertambah, jumlah pegawai dan Hakim juga bertambah, dengan sendirinya area kerja terasa semakin sempit dan sesak. Ruang kerja yang seharusnya ditempati pegawai, turut ditempati oleh berkas. Pun demikian ruang kerja untuk pegawai, selayaknya 3 orang namun diisi 4 orang. Tidak heran melihat fenomena ini seiring pertumbuhan pegawai dan berkas tak diimbangi pertumbuhan ruang kerja dan ruangan penyimpanan berkas/arsip. Secara kasat mata, sepertinya ruang kerja yang kita gunakan saat ini tidak ideal lagi dengan jumlah orang, berkas, serta operasional tugas dan fungsi Pengadilan Pajak. Dari kuantitas, Sekretariat Pengadilan Pajak merupakan Satuan Kerja yang sangat besar apabila dibandingkan dengan Biro - Biro dan Pusat - Pusat di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Lalu strukturnya, dimana terdapat begitu banyak pejabat di Sekretariat Pengadilan Pajak. Belum lagi pendekatan tugas dan fungsi nya yang begitu banyak menggunakan
kertas/berkas, mulai dari masuk, aktif, sampai akhirnya disimpan menjadi sebuah arsip. Seperti kita tahu juga arsip pengadilan/yudisial perlakuannya tentu agak berbeda dengan arsip pada umumnya. Terbayang betapa besarnya volume ruangan yang diperlukan sebuah instansi/Unit Kerja bernama Sekretariat Pengadilan Pajak ini. Untuk saat ini, unit eselon II lain di Sekretariat Jenderal (Biro-biro) menggunakan 2 3 lantai Gedung Juanda, kita telah menempati ± 7 lantai Gedung Sutikno Slamet. Penggunaan 7 lantai ini pun sekarang dianggap sudah sangat sesak. Tidak banyak perbedaan luasan satu lantai Gedung Juanda dengan Gedung Sutikno Slamet. Karenanya, andaikan menempati 7 lantai di Gedung Juanda pun belum akan ideal untuk Sekretariat Pengadilan Pajak. Sebenarnya di Gedung Sutikno Slamet, untuk jenis dan standar ruangan yang dibutuhkan secara garis besar telah terpenuhi, mulai dari ruangan standar gedung seperti lobby, lift, pantry, ruang panel, ruang kontrol AC/listrik/air, ruang teknisi, gudang, area parkir. Sampai dengan ruang kerja dengan segala macam komposisinya. Namun permasalahannya adalah sekarang ruangan-ruangan standar itu tidak lagi mencukupi untuk perkembangan Set.PP. Belum lagi penggunaan ruangan standar gedung yang berbagi dengan Satuan Kerja lain. Jika kita melakukan penghitungan dengan menggunakan standar pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan Bangunan, ruang kerja yang dimiliki Sekretariat Pengadilan Pajak saat ini masih belum ideal. Ambil contoh ruang rapat, dari total 2 ruang rapat
Opini yang dimiliki, sekarang sudah tidak mencukupi lagi. Banyak pembahasan tim, kepanitiaan, pembinaan, koordinasi pimpinan, dan sebagainya. Sering terjadi bentrok jadwal yang kemudian disikapi dengan menggunakan ruangan lain yang seadanya dan selayaknya tidak peruntukan ruang rapat. Ruang rapat yang digunakan terdiri dari 2 ruang yang diberi nama Ruang Rapat Sekretaris dan Ruang Rapat Hakim, ada juga yang menamakan ruang rapat besar dan ruang rapat kecil. Menengok ukuran ruang rapat sekretaris PP saat ini yaitu sekitar 51 m² dan ukuran Ruang Kerja Sekretaris PP yang hampir sama (51m², total ±100m²) memang sudah layak, namun belum ideal. Jika berpedoman kepada PMK di atas, Sekretaris PP yang merupakan eselon IIa sebagai Pimpinan Satker, berhak mendapat ruang maksimal 133 m² dengan termasuk ruang rapat dan toilet di dalamnya. Untuk pejabat eselon III yang bukan kepala kantor, luas ruangan ideal menurut PMK 248 adalah maksimal 21 m², termasuk didalamnya sedikit area untuk rapat. Saat ini di Set.PP, Kepala Bagian memiliki ruangan yang luasnya sekitar 17 m², namun beberapa Sekretaris Pengganti tidak memiliki ruangan. Apalagi untuk posisi eselon IV, idealnya mendapat area, tidak mesti ruangan tetapi area kerja maksimal 9 m². Selesai tentang ruangan struktural, lanjut pada kapasitas Sekretariat Pengadilan Pajak yang merupakan pemberi dukungan terhadap kegiatan yudisial di Pengadilan Pajak. Kegiatan Tugas dan Fungsi Pengadilan Pajak membutuhkan area/ruangan yang luas dan memadai. Pengadilan Pajak membutuhkan ruang sidang, ruang tunggu sidang, ruang pelayanan informasi, ruang penerimaan surat, ruang arsip, dan ruang penunjang lainnya. Hakim juga memerlukan ruangan yang memadai, bahkan lift khusus seperti yang ada di Mahkamah Konstitusi. Saat ini ruangan hakim tidaklah ideal, dan penggunaan lift pun berbarengan dengan pengguna gedung lainnya. Tentu bukan sebuah situasi ideal ketika hakim telah
menggunakan toga bercampur baur dengan pengguna lift lain yang bahkan ada dari pihak-pihak yang bersengketa. Ruang sidang sebaiknya ada untuk masing-masing majelis, saat ini ruang sidang yang jumlahnya 10 (sepuluh) digunakan secara bergantian oleh 18 (delapan belas) majelis. Kemudian fungsi yang memerlukan ruang tak kalah besar adalah ruang arsip, baik itu berkas aktif, arsip putusan Pengadilan Pajak, dan arsip Putusan Peninjauan Kembali. Seiring meningkatnya tren sengketa yang ada di Pengadilan Pajak, selayaknya ruang arsip mendapat perhatian khusus, sehingga berkasberkas sengketa pajak yang sedang diproses tidak tumpah ruah khususnya di Bagian Administrasi Sengketa Pajak (ASP), Tata Usaha, Ruang Kerja Majelis, dan Bagian Administrasi Peninjauan Kembali & Dokumentasi (APKD). Khusus Bagan APKD, sepertinya arsip-arsip itu tidak pernah cukup tertampung dalam ruang arsip yang ada, bahkan sudah dengan penambahan di lantai 20, di ruang kerja, dan di Ruang Arsip pinjaman dari Biro Umum. Tentu kita menginginkan ruang kerja yang ideal bagi Pengadilan Pajak. Seberapa kira-kira ruang kerja ideal itu, dengan hitung-hitungan sederhana menggunakan pendekatan sesuai PMK dimaksud, maka akan didapat gambarannya sebagai berikut : Pejabat/Pegawai Dengan asumsi pejabat struktural dan pimpinan Pengadilan Pajak berjumlah sama dengan sekarang, kemudian jumlah majelis sebanyak 20 (dua puluh) dengan struktur 2 SP 4 PSP, dan 5 Kepala Bagian, 16 Kasubbag, maka dibutuhkan ruang kerja sebesar ± 5100 m².
sebesar ± 1000 m². Ruang Kebutuhan Khusus Pengadilan Pajak Ruang khusus yang dibutuhkan adalah termasuk ruang sidang, ruang tunggu, ruang rapat/aula, ruang arsip putusan, perpustakaan, dan sebagainya. Dengan asumsi setiap majelis mempunyai 1 (satu) ruang sidang, ditambah ruang sidang utama (seperti yang terdapat di MK), kemudian juga menaruh perhatian besar pada ruang arsip putusan yang membutuhkan area yang sangat besar dan memadai, maka diperlukan ruang sebesar ± 3100 m². Dari kalkulasi di atas, didapatlah total kebutuhan ruang kerja ideal bagi Pengadilan Pajak yaitu sebesar ± 9200 m². Jika ditransformasi ke Gedung Sutikno Slamet yang saat ini digunakan, dengan luas 1 (satu) lantai sebesar ± 1008 m², maka diperlukan 910 lantai atau tambahan 2-3 lantai lagi dari sekarang. Ditambah area parkir yang diperkirakan mencapai ± 2000 m², maka total kebutuhan ruang bagi Pengadilan Pajak adalah sebesar ± 11200 m². Ini merupakan hitunghitungan sederhana dengan menggunakan pendekatan standar yang ada, bukan sesuatu yang mutlak. Toh saat ini dengan kondisi serba kurang, kegiatan tugas dan fungsi Sekretariat/Pengadilan Pajak tetap dapat dilaksanakan dengan baik, meski dengan prasarana yang belum ideal. Mudah-mudahan ke depannya bisa diperoleh ruang kerja yang ideal demi meningkatkan rasa nyaman, meningkatkan motivasi, dan terpenting meningkatkan kinerja demi tercapainya tujuan organisasi.
Ruang Penunjang Terdapat di dalamnya ruang rapat, sirkulasi, ruang server, ruang penyimpanan ATK, toilet, ruang fungsional, laktasi, mushola, dan ruang lainnya yang biasanya juga dimiliki gedung perkantoran. Untuk kategori ini, dibutuhkan ruangan
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
25
Opini
International Financial Reporting Standard (IFRS) (Bagian dua) Idris Herawan* | M 12
PENDAHULUAN DAN KERANGKA DASAR (IAS 1; PSAK 1) No
IFRS
Perbedaan
PSAK
1
Cakupan Pengaturan
IFRS belum mengatur standar akuntansi untuk perusahaan berbasis syariah.
2
Prinsip Ketepatan Waktu (Timeliness)
Tidak diatur secara khusus Dianjurkan agar entitas kapan entitas menyajikan laporan menyajikan laporan keuangan keuangan paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca
SAK telah mengatur Perusahaan berbasis syariah.
3
Basis Standar
Menganut standar akuntansi berbasis prinsip.
Menganut standar akuntansi berbasis aturan.
4
Prinsip Konservatif
Tidak lagi mengakui prinsip konservatif, namun diganti dengan prinsip kehati-hatian (Prudence)
Masih mengakui prinsip konservatif
AKTIVA TETAP (IAS 16; PSAK 16 REV 2007) No Perbedaan IFRS PSAK 1 Peni laian Akti va Penerapan prinsip nilai w aj ar Sama dengan IFRS dalam penilai an Aset. Aktiva dapat di ukur dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu m odel revaluasi dan model har ga perolehan.
26
2
Selisi h ak ibat revaluasi
Nilai selisih akibat adanya reval uasi disaj ikan dalam laporan l aba rugi dan ekuitas
Sam a dengan IFRS
3
Metode penyusutan
Sam a dengan IFRS, dengan penyesuai an sesuai dengan PSAK 25
4
Nilai residu
Metode penyusutan yang digunakan harus ditelaah secara periodi k. Diperlakukan sesuai dengan IAS 8. Dimungkinkan j uga perubahan terhadap metode penyusutan jika terdapat perubahan signifikan dengan pola pemanfaatan ekonomi dari aktiva ter sebut. Manajemen harus melakukan review atas ni lai residu dan masa m anfaat aktiva setiap tahun. Jika terdapat perubahan, maka disesuaikan dengan menggunakan IAS 8
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Sam a dengan IFRS, dengan penyesuaian sesuai dengan PSAK 25
Efek Konvergensi Penerapan standar yang setengah setengah thd perusahaan yang berbasis syariah. Perlunya penyesuaian dalam menyampaikan SPT Tahunan paling lambat tanggal 31 Maret untuk WP Orang Pribadi dan 30 April untuk WP Badan
Efek Konvergensi Penggunaan jasa i ndependent appraisal ( penil ai) akan berkembang untuk asset yang tidak dapat diukur nilai pasar nya. Harus dilakukan penyesuaian terhadap aturan perpaj akan terkait pengenaan paj ak (PMK 79/2008), Perlunya penyesuaian terhadap peraturan perm ohonan ijin terhadap Ditj en Pajak untuk melakukan perubahan metode penyusutan.
Opini
PENGUNGKAPAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (IAS 1; PSAK 1 REV 1998) No 1
2
Perbedaan
IFRS
PSAK
Komponen Komponen laporan keuangan Komponen laporan keuangan Laporan lengkap terdiri atas : lengkap terdiri atas : Keuangan yang - Laporan posisi keuangan - Neraca lengkap (neraca) - Laporan laba rugi - Laporan laba rugi - Laporan perubahan ekuitas komprehensif - Laporan arus kas - Laporan perubahan ekuitas - Catatan atas laporan keuangan - Laporan arus kas - Catatan atas laporan keuangan - Laporan posisi keuangan komparatif awal periode dan penyajian retrospektif terhadap penerapan kebijakan akuntansi Pengungkapan Berdasar ilustrasi IFRS : Berdasar PSAK: dalam Laporan Aset: Ekuitas: Aset: Laibilitas posisi Aset Tidak Ekuitas yang Aset Laibilitas keuangan Lancar dapat Lancar jangka pendek (neraca) diatribusikan ke pemilik entitas Laibilitas Aset lancar induk Aset Tidak jangka panjang Lancar Hak nonpengendali Laibilitas Laibilitas jangka panjang Laibilitas jangka pendek
Ekuitas yang Dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk Menggunakan istilah hak minoritas
Istilah minority interest
diganti menjadi non controlling interest (hak non pengendali) dan disajikan dalam Laporan perubahan ekuitas.
4
Pos luar biasa (extraordinary item) Penyajian laibilitas jangka panjang yang akan dibiayai kembali
Tidak mengenal istilah pos luar biasa (extraordinary item)
Masih memakai istilah pos luar biasa (extraordinary item)
Laibilitas jangka panjang disajikan sebagai Laibilitas jangka pendek jika akan jatuh tempo dalam 12 bulan
Tetap disajikan sebagai Laibilitas jangka panjang
Pendapatan komprehensif lain (Other Comprehensive Income – OCI) adalah total penghasilan dikurang beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana yang disyaratkan dalam SAK.
LAPORAN ARUS KAS (IAS 7; PSAK 2 REV 1994) No
Perbedaan
1
Metode
2
Arus kas terkait pos luar biasa
IFRS
Efek Konvergensi Dianjurkan menggunakan Tidak ada pengaturan, kecuali Aturan boleh metode langsung, namun metode untuk Perusahaan Publik (Listed penggunaan kedua metode tidak langsung tetap diperbolehkan Company) harus menggunakan arus kas ataukah hanya Metode Langsung sesuai Peraturan menggunakan metode Bapepam VIII G 7 yang telah langsung dalam pelaporan diubah dengan KEP-06/PM/2000 keuangan kepada publik dan pajak. Item pos luar biasa tidak Masih diperkenankan menggunakan diperbolehkan dalam IFRS istilah pos luar biasa, dan diklasifikasikan sesuai dengan sifat transaksinya, apakah sebagai aktivitas operasi, investasi atau pendanaan
PERSEDIAAN (IAS 2; PSAK 14 REV 2008) No Perbedaan IFRS 1 Penggunaan IFRS melarang penggunaan Metode LIFO metode LIFO (Last In First Out). Hanya bole h menggunakan metode FIFO atau rata-rata tertimbang
PSAK
PSAK Dalam PSAK No 14 Rev 1994, metode LIFO masih diperbolehkan. Namun dalam Revisi tahun 2008 penggunaan metode LIFO sudah dilarang. Hanya digunakan metode FIFO atau Rata-rata tertimbang.
PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (IAS 10; PSAK 8 REV 2003) No Perbedaan IFRS PSAK 1 Penggunaan istilah Istilah events after balance sheet Masih menggunakan istilah Peristiwa setelah date (peristiwa setelah tanggal peristiwa setelah tanggal neraca tanggal neraca VS neraca) direvisi menjadi Events after reporting period (Peristiwa Peristiwa setelah setelah periode pelaporan) akhir pelaporan 2 Penggunaan istilah Terdapat ist ila h tanggal laporan Memakai istilah Tanggal Laporan keuangan diotorisasi untuk terbit tanggal penyelesaian laporan (the date when the financial keuangan keuangan statements are authorised for diotorisasi untuk issue). terbit 3 Pihak yang dapat Terdapat pengungkapan fakta Tidak diatur mengubah laporan adanya pihak yang dapat mengubah laporan keuangan keuangan setelah diterbitkan setelah diterbitkan jika ada
Berdasarkan hasil diklat tersebut, Penulis telah mencontohkan perbedaaan antara IFRS dengan PSAK. Masih banyak lagi perbedaan penyajian IFRS lainnya. Dari contoh di atas pengungkapan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) berbeda urutannya dengan apa yang telah kita ketahui sebelumnya. Dengan membaca tulisan ini, Anda tidak akan kaget dan heran jika membaca Laporan Posisi Keuangan (neraca) setelah konvergensi PSAK ke IFRS. Komponen laporan keuangan mengalami sedikit perubahan, antara lain, terlihat dalam laporan laba rugi menjadi laporan laba rugi komprehensif. Pendapatan komprehensif ini berisi perubahan-perubahan karena penggunaan model nilai wajar, pos-pos dalam pendapatan komprehensif lain mencakup keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Laporan laba rugi komprehensif tidak hanya mencakup keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atau disebut pendapatan komprehensif lain (Other Comprehensive Income – OCI) tetapi juga mencakup keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi atau disebut sebagai laporan laba rugi.
Ekuitas Hak nonpengendali
3
5
Efek Konvergensi
Efek Konvergensi Diperlukan penyesuaian aturan terhadap pelarangan metode LIFO dalam konteks perpajakan.
Efek Konvergensi
(sudah dicakup dalam revisi PSAK 8 tahun 2010)
Komponen Other Comprehensive Income – OCI meliputi: 1) Perubahan dalam surplus revaluasi (lihat PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19: Aset Tidak Berwujud); 2) Keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui (lihat PSAK 24: Imbalan Kerja); 3) Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing (lihat PSAK 10: Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing); 4) Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual (lihat PSAK 55: Instrumen Keuangan); dan 5) Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai arus kas (lihat PSAK 55: Instrumen Keuangan). Entitas mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan komponen dari pendapatan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi, baik dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan. (bersambung)
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
27
Lokus Sebuah Catatan dalam Acara Pembinaan Hakim dan Panitera
Peningkatkan Kewibawaan Pengadilan Pajak Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
Bertempat di Candi Bentar Hall, Jakarta Utara, dalam acara Capacity Building dan acara Pembinaan Hakim dan Panitera, ketua Pengadilan Pajak, I Gusti Ngurah Mayun Winangun menyampaikan kata sambutannya. Hal ini sesuai ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyebutkan bahwa, pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Acara tersebut dihadiri oleh Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Hary Djatmiko,Wakil Ketua I Pengadilan Pajak, Bapak Bambang Widyastata,Wakil Ketua III Pengadilan Pajak, Bapak Tri Hidayat Wahyudi para Hakim Pengadilan Pajak, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak serta para Pejabat Eselon 3 dan 4 Pengadilan Pajak. “Dalam perjalanan 12 tahun sejak berdirinya Pengadilan Pajak sesuai Undang-undang Nomor 14
28
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, kami menyadari sepenuhnya bahwa perjalanan Pengadilan Pajak tersebut belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan dari banyak pihak. Masih terdapat keluhan dari beberapa pihak yang menginginkan akselerasi dalam penanganan/ penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak. Menyikapi permasalahan tersebut, Pengadilan Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah tunggakan sengketa pajak,” demikian papar Gusti Ngurah Mayun. Oleh I Gusti Ngurah Mayun selanjutnya mengatakan bahwa sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang Pengadilan Pajak, permasalahan tersebut selalu disinggung dan mendapat perhatian utama baik dalam rapat pembinaan secara rutin di internal Pengadilan Pajak oleh Ketua Pengadilan Pajak maupun rapat-rapat koordinasi yang dilakukan oleh Wakil Ketua III Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja
Hakim Pengadilan Pajak. Sesuai saran Hakim Agung Hary Djatmiko pada saat rapat koordinasi Pengadilan Pajak akhir tahun 2013, dimana sangatlah perlu dibentuk semacam ”Tim Kikis” untuk mempercepat penanganan/penyelesaian putusan. Untuk itu, pasca rapat koordinasi tersebut, telah dibentuk tim kecil yang melakukan inventarisasi secara rinci daftar tunggakan sengketa pajak yang dikategorikan dalam kelompokkelompok umur berkas untuk memudahkan tindak lanjutnya. Terhadap daftar inventarisasi tunggakan pajak tersebut selalu dilakukan pemantauan secara periodik untuk mengetahui status perkembangan penanganan dan penyelesaian sengketa pajak tersebut. Terkait dengan penyelesaian tunggakan sengketa pajak, telah dihimbau kepada seluruh jajaran Pengadilan Pajak khususnya para
Lokus hakim dan unsur kepaniteraan untuk meningkatkan profesionalisme dalam bekerja untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Pajak yang optimal, sesuai dengan tema pembinaan. Demikian I Gusti Ngurah Mayun mengakhiri sambutannya sebelum selanjutnya mendapat pembinaan dari Mahkamah Agung RI. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi pembinaan dari Mahkamah Agung, sebagai bekal bagi semua dalam penanganan/ penyelesaian sengketa pajak secara profesional demi meningkatkan kewibawaan Pengadilan Pajak dan menjaga amanah mulia yang diberikan kepada negara bagi masyarakat pencari keadilan. Untuk itu Dr. Hary Djatmiko, SH., MS Hakim Agung, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI berkenan memaparkan Kebijakan Mahkamah Agung Tentang Sistem Pembinaan. Dasar Kebijakan Pembinaan Dasar Kebijakan Pembinaan adalah Cetak Biru Badan Peradilan 2010- 2015. Mengapa cetak Biru ? Beliau mengatakan bahwa cetak biru adalah suatu kerangka kerja yang terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja. Hal ini dilatar belakangi begitu pentingnya Cetak biru. Mengapa ini penting? Karena cetak biru adakan dapat membantu Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di bawahnya untuk dapat mencapai visinya dalam 25 tahun ke depan. Kemudian juga membantu Mahkamah Agung dan dan Badan-badan Peradilan di bawahnya untuk membuat pererncanaan yang tepat, melaksanakan program kegiatan dengan efektif dan efisien serta memantau dan mengevaluasi setiap kegiatan atas keluaran serta dampak yang dihasilkan. Kemudian memastikan prioritas yang jelas dan terukur bagi Mahkamah Agung dan dan Badanbadan Peradilan di bawahnya sehingga hasil yang diinginkan terjadi tepat waktu, tepat guna dengan kualitas yang baik. Selanjutnya membantu Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di bawahnya untuk dapat membangun reputasi sebagai lembaga peradilan yang kredibel dan bernilai tinggi kepada masyarakat Indonesia dan memastikan tersedianya
anggaran/biaya yang dibutuhkan untuk itu. Isi cetak biru Adapun visi dari cetak biru adalah : Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung. Sedangkan misinya adalah: Menjaga kemandirian badan peradilan Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Pembinanaan Apratur Peradilan Lebih lanjut diterangkan beliau bahwa Penggunaan atau penerapan Sumber Daya Manusia yang berbasis kompetensi (Competency Based Human Resources Management / CBHRM) adalah salah satu cara yang ditempuh untuk mewujudkan Visi Badan Peradilan. Dampak atau hasil perubahan yang diharapkan dari penerapan SDM berbasis kompetensi adalah perubahan pada pola perilaku seluruh hakim dan aparatur peradilan. Langkah-langkah yang sudah ditempuh Mahkamah Agung : Mahkamah Agung telah menyusun profil kompetensi, baik kompetensi inti maupun kompetensi jabatan. Profil Kompetensi Inti yaitu kompetensi yang wajib dimiliki semua karyawan di Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan. Profil Kompetensi Jabatan mencakup kompetensi teknis (hard competency) dan kompetensi perilaku (soft competency). Kompetensi Jabatan merupakan standard kompetensi yang nantinya wajib dimiliki oleh seseorang yang akan menduduki jabatan tersebut. Misalnya seorang hakim secara teknis harus menguasai ilmu hukum dan perundang-undangan, hukum acara, dsb, dan disisi lainnya seorang hakim juga harus memiliki kompetensi perilaku seperti mampu melakukan pembinaan, berfikir antisipasif, dan sebagainya. Apakah fungsinya ? Profil kompetensi merupakan “ tools “ atau alat yang dapat digunakan untuk mengukur aparat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sehingga pimpinan dapat menempatkan aparat badan peradilan di posisi yang sesuai dengan pengetahuan, kemampuan dan
Visi dari cetak biru adalah : Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung. Sedangkan misinya adalah: Menjaga kemandirian badan peradilan Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
keahliannya, membantu sebagai alat penilaian dalam memberikan penghargaan (promosi) dan pada saat yg sama memberikan gambaran mengenai kebutuhan pengembangan pegawai melalui sistem penilaian. Semua itu ditempuh tidak hanya sekedar untuk peningkatan kompetensi hakim saja, akan tetapi juga untuk peningkatan wawasan global bagi hakim (broad minded) yang positif. Pengetahuan yang diperoleh hakim dari forum2 internasional, diharapkan akan membuka fikiran hakim untuk tidak berfikir secara local atau regional saja, akan tetapi sudah cross border among the states. Selanjutnya Dr. Hary Djatmiko, SH., MS memberikan kesempatan tanya jawab dan langsung direspon oleh hadirin yakni para Hakim Pengadilan Pajak, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak serta para Pejabat Eselon 3 dan 4 Pengadilan Pajak yang dipandu oleh pembawa acara Maharis dan Falinda beserta anggota panitia. Di penghujung paparannya Dr. Hary Djatmiko, SH., MS mengutip ujarujar H. Agus Salim yang dimuat di Harian Fajar Asia, 26 Juni 1928. Demikian bunyinya : Jika negeri hendak selamat, Jika kerajaan hendak sentosa, Haruslah Pengadilan berderajat tinggi. Hakim-Hakim wajib menunjukkan sikap kebesaran YANG ANGGUN.
Hotma L. Tobing M XVI a
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
29
Filler
Kecoa, Oh Kecoa!
Kecoa ada di kantorku, kecoa ada di mejaku, kecoa datamng ke makananku, kecoa ada dibalik berkasku. Kecoa ada di ruang sidangku, kecoa oh kecoa Selagi makan rujak rame rame, tiba tiba kecoa menghampiri makananku, ”waaaa” teriakan membahana di ruangan. Makhluk kecil bertubuh pipih, kepala "nyungsep" di bawah pronotumnya yang melebar, berwarna coklat, antenanya panjang, dan kakinya ditumbuhi duri-duri ini, berhasil membuat 1 ruangan terkejut olehnya.
30
bahan organik, dan amat menyukai bahan-bahan yang berbau tajam (mungkin juga busuk atau sedang mengalami proses pembusukan). Ciri kecoa amat khas. Jumlah spesies kecoa cukup beragam, hingga kini tercatat lebih dari 4.500 spesies kecoa telah diidentifikasi. Kecoa yang digolongkan ke dalam ordo Blattaria ini dapat dibagi menjadi lima famili, yaitu Cryptocercidae, Blattidae, Blatellidae, Blaberidae, dan Polyphagidae. Habitat kecoa ada di daerah yang kotor, namun sekarang berada dimana-mana. Mengapa? Coba lihat di sekitar anda akan tampak:
Makhluk yang seharusnya berada di tempat tersembunyi ini, sekarang berada dimana-mana. Ada apa gerangan?
1. Banyaknya tumpukan berkas yang terdiri dari kertas- kertas yang sudah lama yang tidak tertata rapi.
Ya, kecoa adalah serangga perombak
2.
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
Barang-barang yang tidak
terpakai yang menumpuk yang seharusnya dibuang, termasuk kertas hasil print out komputer yang tidak terpakai. 3. Banyaknya barang milik pribadi yang seharusnya tidak berada di kantor seperti: buku buku pribadi, baju- baju kaos, sepatu olahraga yang jarang terpakai, sepatu kerja yang jumlahnya lebih dari satu (hayoo cek ada berapa sepatumu di kantor? Seorang karyawati minimal menaruh 3 sepatu kerja), 1 sepatu olah raga dan 1 sandal). 4. Umumnya menaruh makanan dalam ruang kerja plus menyajikannya dalam tempat terbuka sehingga banyak remah remah makanan. 5. Ada pegawai yang menaruh barang dagangannya di kantor.
Filler 6. Tempat sampah yang kurang dan tidak layak Mungkin sang induk kecoa tidak berada disitu tetapi meninggalkan telur telurnya diantara tumpukan barang. Dan berkembang biak dengan cepat tanpa kita sadari. Kecoa adalah serangga yang bermetamorfosis secara sederhana, yaitu akan melewati tahap hidup telur, nimfa (kecoa muda yang mirip dengan induknya, kecuali sayapnya belum berkembang), kemudian menjadi kecoa dewasa. Kecoa betina membawa sekumpulan telur didalam sebuah kantung telur (ootheca) yang digendongnya di ujung abdomennya.Kemampuan reproduksi kecoa cukup tinggi. Spesies Periplaneta americana misalnya, sanggup bertelur sebanyak kurang lebih 700 butir pertahun Bagi manusia, kecoa adalah serangga yang berbahaya. Beberapa spesies kecoa diketahui menularkan penyakit pada manusia. Misalnya, kecoa Jerman ( Blatella germanica) dan kecoa Asia ( B. asahinai ) dapat menularkan patogenToxoplasma gondii yang dapat menular melalui hewan ternak/ peliharaan. Di samping itu, kecoa juga membawa Salmonella dan E.coli yangmenjadi pencemar makanan yang menyebabkan keracunan makanan dan diare. Bagaimana mengusir kecoa?. Pengendalian kecoa gampanggampang susah, salah satu strategi termudah adalah menjaga lingkungan rumah tetap bersih dan juga kering. Berikut beberapa tips: 1. Membuat Lapar Kecoa Kecoa tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan dan air. Pastikan untuk membersihkan apapun yang bisa dijadikan makanan dan minuman kecoa.
Simpan makanan dalam wadah tertutup dan jangan biarkan terbuka terlalu lama. 2. Memutus Pasokan Air
terdapat kecoanya, misalnya dapur, almari, atau tempat yang lainnya. Kenapa kecoa bisa kabur? Karena pada dasarnya kecoa ini tidak suka dengan aroma bahan bahan di atas, jadi jika suatu tempat kita kasih ramuan tersebut, maka kecoa akan lari. 4. Membunuh Kecoa Saat menemukan kecoa, cara cepat dan efektif untuk menyingkirkan serangga ini adalah dengan langsung menginjaknya atau siapkan gulungan koran atau alat apapun yang bisa Anda gunakan untuk langsung membunuh kecoa yang terlihat. Cara lain, semprotkan air sabun ke badan kecoa. Air sabun cukup ampuh untuk mematikan kecoa.
Selain melenyapkan sumber makanan, cara lain untuk membasmi kecoa adalah dengan memastikan tidak ada pasokan air untuk minum kecoa.
Kedua cara diatas cukup efektif mengurangi populasi kecoa dewasa. Namun, telur kecoa tetap tidak tersentuh dan segera menetas menjadi kecoa dewasa.
Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh University of Florida, kecoa dapat hidup selama dua minggu tanpa makanan dan air, tetapi mereka bisa bertahan hingga 42 hari dengan hanya minum air.
Namun, Kabar yang santer beredar di Facebook menerangkan tentang bahaya membunuh kecoa, apalagi jika kita sampai memukulnya sampai mati bahkan sampai (maaf) isi perut kecoak meletet keluar .
Air dari pipa yang bocor umum digunakan oleh kecoa sebagai sumber air. Tempat di bawah wastafel adalah tempat favorit lain bagi kecoa.
Dalam artikel di detik.com mengulas bahwa Membunuh kecoa sebaiknya jangan dipukul sampai keluar isi perutnya, sebab di dalamnya terkandung cacing parasit yang dapat menginfeksi manusia.
Jadi pastikan tempat-tempat tersebut kering sehingga memutus pasokan air bagi kecoa.
Hendaryati
3. Mengusir Kecoa Untuk mengusir kecoa, siapkan buah jeruk lemon, mentimun, atau daun salam secukupnya saja. Iris kecil kecil bahan tersebut. ( pilih salah satu ). Kemudian tuangkan irisan bahan tersebut ke dalam gelas atau wadah yang sedang. Letakkan wadah atau gelas tersebut di tempat yang banyak
TC Media Edisi 66 | Tahun VII
31
32
TC Media Edisi 66 | Tahun VII