EDISI
II/III
BULETIN
BAPPEDA
Apr – Jun 2016
Media Informasi , Komunikasi Dan Publikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar
Kepala Bappeda Ekspose Rancangan Proyek Perubahan Integrasi SIM RKPD-SIG
KAMPAR USULKAN DAK 2017 SEBESAR Rp. 1,065 T
1
PRAKATA
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Pelindung : Kepala Bappeda Penanggungjawab : Sekretaris Bappeda
Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subahanahu Wa Ta’ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.
Pemimpin Redaksi : Erfi Susanti Tim Redaksi : Riadel Fithri M.Fadli Mukhtar
Shalawat beriring salam kita sampaikan pada junjungan alam yakni nabi besar Muhammad SAW.
Dedy Rochyani Maryedy Safri Azwir Penyunting /Editor Hamidah Irfan Herman Jhoni Desain Grafis/Fotografer
Para pembaca yang budiman, Memasuki tahun ketiga edisi II Buletin Bappeda berupaya untuk selalu menampilkan sajian dan informasi terbaru dari kegiatan Bappeda disamping itu tetap menjaga kualitas terbaik dan selalu meningkatkan mutu. Kehadiran edisi ini diharapkan tetap menjadi sarana penyampaian informasi tentang perencanaan pembangunan Kabupaten Kampar.
Kamal Farhan Renold Feronika Sekretariat dan Distribusi Otmawati Alamat Redaksi : Kantor Bappeda Kabupaten Kampar Jl. Dt. Panglima Khatib Kompleks Kantor Bupati Kampar
Indeks Prakata Dapur sekretariat Topik Utama Dapur Bidang Info Bappeda Info Kecamatan Serba-serbi
.... Hal .... Hal .... Hal .... Hal ..... Hal .... Hal .... Hal
2 3 4 - 14 15 - 30 31 - 49 50 – 52 52
Pada edisi kali ini, kami menyajikan laporan utama tentang Rancangan Proyek Perubahan Kepala Bappeda Kabupaten Kampar tentang Integrasi SIM RKPD-SIG pada Penyusunan RKPD Kabupaten Kampar yang telah di ekspos dihadapan pejabat eselon II, III dan IV. Hal ini karena hasil evaluasi Pemerintah Propinsi Riau terhadap RKPD dan dikaitkan dengan supervisi KPK terhadap sistem perencanaan, RKPD belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan yang dapat mengikat seluruh stakeholder dalam mempedomani program-program prioritas yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Kampar tentang RKPD setiap tahunnya. Akibatnya masih terjadi bias yang cukup tajam antara program/kegiatan prioritas dalam RKPD dengan Rencana Kerja dan Anggaran pada sebagian besar SKPD. Selain itu terdapat tulisan dari masing-masing Kepala Bidang Bappeda yang dikemas dalam dapur bidang, info Bappeda dan info pembangunan di Kecamatan. Buletin Bappeda yang kami sajikan kepada pembaca tentu belum sempurna. Oleh sebab itu masukan, saran, kritikan dari SKPD dan pembaca budiman demi kesempurnaan Buletin sangat kami harapkan. Selamat membaca,
Wassalam
2
DAPUR SEKRETARIAT KAMPAR USULKAN DAK 2017 SEBESAR Rp. 1,065 T Oleh : AFRIZAL, S.Sos Sekretaris Bappeda
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, Pasal 1 disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. AFRIZAL,S.Sos Kemudian pada Pasal 162 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk : Membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan untuk membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah. Menindaklanjuti aturan dan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Tahun Anggaran 2017 ke Pemerintah Pusat. DAK yang diusulkan sebesar Rp. 1.065.670.623.511 (Satu Triliyun Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah). DAK tersebut meliputi DAK Reguler sebesar Rp. 803.967.615.111 dan DAK Infrastruktur Publik Daerah sebesar Rp. 261.703.008.400. Usulan DAK ini sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui surat Bupati Kampar Nomor : 050/Bappeda-KSP/2016/256, perihal Usulan DAK 2017, tertanggal 03 Juni 2016. Untuk usulan DAK Reguler terdiri dari jenis/bidang pendidikan, bidang kesehatan dan keluarga berencana, bidang infrastruktur perumahan, pemukiman air minum dan sanitasi, bidang kedaulatan pangan, bidang kelautan dan perikanan, bidang transportasi, bidang sarana perdagangan, industri kecil, menengah dan pariwisata, bidang prasarana pemerintahan daerah. Sedangan DAK infrastruktur publik daerah (IPD) meliputi bidang transportasi, bidang kedaulatan pangan dan bidang infrastruktur perumahan, pemukiman air minum dan sanitasi.
Anggaran yang diusulkan dalam Dana Alokasi Khusus Tahun 2017 ini, memang betul-betul kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten Kampar pada Tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Kampar bertekad melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diakomodir dalam DAK sesuai dengan jenis kegiatan, satuan, volume dan lokasi kegiatan yang diusulkan tersebut. Usulan DAK ini juga sudah di verifikasi di Kementerian Keuangan RI. Ada dua tahap verifikasi. Verifikasi pertama melengkapi bahan dan verifikasi kedua kelengkapan bahan dan data pendukung. Seluruh kegiatan dimasukkan dalam menu kegiatan sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan RI Nomor 03 Tahun 2016. Dalam verifikasi ini juga mencocokkan angka setiap kegiatan yang harus sama dengan angka yang diusulkan SKPD ke Kementerian dan Lembaga terkait. Proses pengusulan DAK ini sudah dimulai sejak Mei lalu yang diawali dengan dilaksanakannya Workshop di Kementerian Keuangan RI dan ditindak lanjuti dengan persiapan oleh daerah dalam mengisi format yang sudah disediakan Kementerian Keuangan RI. Setelah melalui proses yang cukup panjang maka pada 17 Juni 2016 usulan DAK tersebut sudah final dan disampaikan ke Kementerian Keuangan. DAK ini disamping diverifikasi di Kementerian Keuangan juga diverifikasi di Bappenas RI dan ditembuskan ke Pemerintah Provinsi Riau. Alhamdulillah pengusulan berjalan lancar berkat kerjasama yang baik antara Bappeda dan stakeholder terkait. Harapan kita semua usulan ini bisa terakomodir oleh pemerintah pusat mengingat pembangunan di daerah saat ini sangat bertumpu dari DAK, seiring semakin menurunnya penerimaan daerah dari dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas dari tahun ke tahun. (****) 3
TOPIK UTAMA Kepala Bappeda Ekspose Rancangan Proyek Perubahan Integrasi SIM RKPD-SIG Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar, Ir. H. Azwan, M.Si ekspose rancangan proyek perubahan (project charter), tentang Integrasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) pada Penyusunan RKPD Kabupaten Kampar, dihadapan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, bertempat di lantai III Kantor Bupati Kampar, Senin (6/6). Proyek perubahan ini merupakan tugas yang sedang dirancang oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir. H. Azwan, M.Si selaku peserta Diklatpim II Angkatan VIII Kelas A Tahun 2016. Dimana saat ini Ir. H. Azwan, M.Si sedang mengikuti Diklatpim II di Bandung Jawa Barat. Dihadapan lebih seratus orang stakeholder eksternal yang terdiri dari seluruh SKPD, Kabag dan Camat seKabupaten Kampar, Azwan memaparkan secara rinci tentang rancangan proyek perubahan Integrasi SIM RKPD-SIG. Disampaikan Azwan mengapa ia merancang proyek perubahan tentang SIM RKPD-SIG ini karena dalam beberapa tahun terakhir, hasil evaluasi Pemerintah Propinsi Riau terhadap RKPD Kabupaten Kampar dan dikaitkan dengan supervisi KPK terhadap sistem perencanaan, RKPD belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan yang dapat mengikat seluruh stakeholder dalam mempedomani program-program prioritas yang telas dituangkan dalam Peraturan Bupati Kampar tentang RKPD setiap tahunnya. Akibatnya masih terjadi bias yang cukup tajam antara program/kegiatan prioritas dalam RKPD dengan Rencana Kerja dan Anggaran pada sebagian besar SKPD. “Kondisi ini merupakan suatu kelemahan yang dapat mengganggu tidak tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) walaupun dalam penyusunan RKPD telah menggunakan aplikasi RKPD Online,” ujar Azwan.
Kepala Bappeda Ir.H.Azwan,M.Si mengekspose rancangan proyek perubahan integrasi SIM RKPD-SIG di lantai III kantor Bupati
Dijelaskan Azwan bahwa aplikasi RKPD Online yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar saat ini, sebenarnya diharapkan dapat menjadi alat bantu dalam penyusunan RKPD yang dimulai dari Tahapan Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang RKPD, Dokumen RKPD hingga KUA-PPAS dengan tujuan agar dapat diselesaikan dengan mudah, cepat, tepat, dan sesuai dengan arahan Permendagri 54 Tahun 2010. Namun permasalahannya adalah RKPD belum memenuhi ketepatan fungsi dan sinkronisasi antara RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, kesulitan dalam mengukur ketepatan usulan program/kegiatan, belum tersedianya data pembangunan yang akurat, cepat, terbarukan dan belum berorientasi pada arahan kewilayahaan serta belum memanfaatkan teknologi dalam pendokumentasiannya. Di sisi lain, Sistem Informasi Geografi (SIG) yang telah ada, yang telah dirancang sebagai sumber data yang bereferensi keruangan (spasial) atau berkoordinat geografi, keruangan (spasial) sekaligus juga dapat menggabungkan data, mengatur data dan melakukan analisis data yang akhirnya akan menghasilkan keluaran yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengambilan suatu keputusan terhadap suatu program/kegiatan.
4
TOPIK UTAMA Untuk mengoptimalkan RKPD sesuai dengan target tahapan RPJMD yang lebih terukur, terwujudnya Konsistensi Isu Strategis, Prioritas Pembangunan, Program/Kegiatan dan Pagu Anggaran, diperlukan suatu inovasi untuk menjaga keterkaitan dokumen perencanaan, inovasi dalam pengolahan data informasi pembangunan berorientasi pada arahan kewilayahan dengan cara mengintegrasikan aplikasi penyusunan RKPD dengan metadata spasial yang dimuat dalam konten Sistem Informasi Geografis dan data kondisi eksisting.
Berdasarkan latar belakang dimaksud, diperlukan upaya dan inovasi untuk menjaga keterkaitan dokumen perencanaan, inovasi dalam pengolahan data informasi pembangunan berorientasi pada arahan kewilayahan. Selain itu diperlukan pula inovasi dalam menjaga konsistensi hasil evaluasi, Isu Strategis, Prioritas Pembangunan, Program/Kegiatan dan Pagu Anggaran. Dalam rangka mewujudkan inovasi tersebut, diperlukan penyempurnaan alat bantu (SIM-RKPD) dengan cara mengintergrasikan aplikasi penyusunan RKPD dengan basis data spasial yang dimuat dalam konten Sistem Informasi Geografis dan data kondisi eksisting serta evaluasi dan realisasi.
Kemudian berdasarkan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Kampar oleh Bappeda Provinsi Riau, evaluasi Rancangan Peraturan daeran tentang R-APBD Tahun 2016 dan hasil diagnostik reading, dikemukakan area permasalahan dalam proses perencanaan di Kabupaten Kampar antara lain : 1.
Sinergis perencanaan antara pusat, provinsi dan Kabupaten masih belum tertuang dengan tepat dalam RKPD Kabupaten Kampar
2.
Inkonsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
3.
4.
5.
Tujuan Proyek Perubahan adalah terintegrasinya Sistem Informasi RKPD dengan Sistem Informasi Geografi melalui : 1.
Jangka Pendek (2 bulan) : Ditetapkannya Peraturan Bupati Kampar Tentang Regulasi Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Berbasis Integrasi SIM RKPDSIG.
Keselarasan Penyusunan Renja SKPD dengan Renstra SKPD dan RKPD
2.
Jangka Menengah : Terbangunnya Aplikasi Integrasi SIM-RKPD dengan SIG
Pendekatan politis yang perencanaan pembangunan
3.
Jangka Panjang : Terintegrasi SIM RKPD-SIG untuk mencapai Sistem Perencanaan yang Konsisten, Efektif dan Efisien dan RKPD Kabupaten Kampar Berbasis Integrasi SIM RKPD-SIG.
tidak
sesuai
jadwal
Kurangnya penelaahan terhadap data dan informasi (data eksisting) yang akurat, cepat, terbarukan dan belum berorientasi pada arahan kewilayahan serta belum memanfaatkan teknologi dalam pendokumentasiannya yang dikelola/ managemen dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dapat berfungsi menggabungkan data, mengatur data dan melakukan analisis data yang akhirnya akan menghasilkan keluaran yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi.
Adapun Manfaat proyek perubahan dalam Integrasi SIM RKPD-SIG adalah: 1.
Perbaikan penyusunan Renja SKPD dan RKPD yang lebih terstruktur, rapi, serta efektif dengan kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan serta bisa disinergikan dengan program prioritas pusat dan propinsi
6.
Kurangnya integrasi, sinkronisasi, sinergi antar wilayah, antar ruang, antar waktu dan antar urusan pemerintah daerah.
2.
Proses penyusunan Renja SKPD dan RKPD yang lebih efisien dari segi biaya, waktu maupun biaya sumber daya manusia.
7.
Aplikasi RKPD Online sebagai alat bantu penyusunan RKPD masih belum menyediakan 6 (enam) permasalahan diatas.
3.
Pengendalian, kontrol dan pengawasan terhadap kegiatan SKPD sejak mulai penyusunan perencanaan yang lebih cepat dan lebih baik.
5
TOPIK UTAMA Ekpose yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Azwan ini, mendapat dukungan penuh dari pejabat dilingkungan Pemkab Kampar.
Dengan diintegrasikannya antara Sistem Informasi Manajemen RKPD dengan Sistem Informasi Geografis maka seluruh sasaran dan tujuan menjadi pasti dan terukur dan dapat menghindari hal-hal yang tidak baik.
Mereka melihat apa yang dipaparkan oleh Kepala Bappeda adalah sebuah langkah yang sangat tepat dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Kampar khususnya di bidang perencanaan.
“Terus terang Integrasi SIM RKPD-SIG, merupakan proyek perubahan yang inovatif dan luar biasa. Kalau proyek ini bisa diterapkan nanti, akan mampu membawa Kabupaten Kampar yang lebih baik di masa yang akan datang. Dinas Bina Marga dan Pengairan mendukung sepenuhnya proyek perubahan ini,” tegas Indra Pomi. (red)
Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar Indra Pomi Nasution, ST, M.Si menilai bahwa proyek perubahan yang dirancang oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kampar ini penting dan strategis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kampar.
Kepala Bappeda Kabupaten Kampar, Ir. H. Azwan, M.Si ekspose rancangan proyek perubahan (project charter), tentang Integrasi SIM RKPD dengan SIG pada Penyusunan RKPD Kabupaten Kampar dihadapan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, bertempat di lantai III Kantor Bupati Kampar
6
TOPIK UTAMA
KPU dan TAPD Bahas Anggaran Pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kampar membahas alokasi anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Kampar Tahun 2017 atau Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pilkada Tahun 2017, bertempat di aula Bappeda Kabupaten Kampar, Rabu (18/5/16).
Asisten Pemerintahan Setdakab Kampar Ahmad Yuzar didampingi Sekretaris Bappeda Afrizal kepada Kamparkab menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar mendukung pelaksanaan pilkada Kabupaten Kampar tahun 2017. “Kita ingin pilkada Kabupaten Kampar 2017 berjalan aman, lancar dan sukses,” ujarnya. Namun demikian mengingat anggaran Pemerintah Daerah terbatas maka anggaran ini akan dirasionalisasikan. “Pembahasan ini akan dilanjutkan oleh TAPD dan KPU nantinya untuk merasionalisasikan,” ujar Ahmad Yuzar.
Rapat dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Setdakab Kampar Ahmad Yuzar dan dihadiri oleh Sekretaris Bappeda Afrizal, S.Sos, Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Edwar, beserta anggota TPAD, Ketua KPU Kabupaten Kampar Yatarullah, SH, MH, beserta anggota KPU dan Sekretaris KPU Nazaruddin beserta staf.
Kemudian Ketua KPU Kabupaten Kampar Yatarullah menyampaikan bahwa pembahasan rencana kebutuhan biaya pilkada tahun 2017, ini dinilai sangat penting sebelum penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “Sebelum ditandatangani NPHD, tentu kita bahas dulu RKB dengan TPAD,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut dibahas secara teknis anggaran apa saja yang dibutuhkan dalam pilkada tersebut, seperti biaya honor-honor, pengawasan, operasional, sewa, alat tulis kantor, pengadaan logistik dan sebagainya. Peserta rapat membahas secara mendetail setiap pos yang dianggarkan tersebut.
Terkait anggaran yang digunakan untuk apa? Memang perlu dirasionalisasikan, wajar, patut dan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor : 43 dan 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pemilihan Gubernur Bupati/Walikota. (red)
Diperkirakan dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pilkada ini sebesar lebih kurang Rp 30 Miliar. Namun besaran dana ini masih dibahas lagi dan dirasionalisasikan, mengingat keterbatasan anggaran daerah.
TAPD dan KPU Bahas Anggaran Pilkada di aula Bappeda Kampar 7
TOPIK UTAMA RKPD ONLINE WUJUDKAN KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Kepala Subbidang PAP Bappeda Yusdiyen Hadinata saat menutup pelatihan Aplikasi SIPKD Modul Perencanaan di Hotel Regata Bandung
Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar sudah menerapkan sistem RKPD online sejak tahun 2015. Namun sistem RKPD online ini sudah dikenalkan dilingkup Pemkab Kampar sejak tahun 2012, namun efektifnya baru dilakukan pada 2015. Demikian diungkapkan Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran dan Pembangunan (PAP) Bappeda Kabupaten Kampar Yusdiyen Hadinata, S.Si saat menutup pelatihan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) Modul Perencanaan bagi operator di Hotel Regata Bandung, Jumat (20/5). Pelatihan ini diikuti oleh operator RKPD online yang ada di Bappeda Kabupaten Kampar. Narasumber berasal dari PT Usadi Intermatika. PT Usadi yang beralamat di Pondokgede Bekasi Jawa Barat ini merupakan nasional yang bergerak dibidang jasa khususnya dibidang information technology.
Sistemindo Jatibening perusahaan konsultansi
Tahroni dari Usadi menjelaskan bagaimana pentingnya RKPD online ini diterapkan di daerah karena dengan RKPD online akan menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran. Selama ini banyak ditemukan di daerah-daerah ketidak konsistensinya antara perencanaan dan penganggaran. Disampaikannya, bahwa yang sering menjadi permasalahan di daerah daerah terkait perencanaan adalah : perencanaan, program/kegiatan yang diterapkan di daerah masih seringkali ‘menomorduakan’ prinsip-prinsip keintergrasian antar program/kegiatan antar SKPD serta dengan pelaksanaannya sehingga terjadi inkonsistensi perencanaan, tumpang tindih (overlaping) dan duplikasi data. Permasalahan lain yang juga masih ditemui dibeberapa daerah belum ada singkronisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu program/kegiatan pada dokumen perencanaan, PPAS (prioritas dan plafon anggaran sementara) dengan penetapan alokasi anggaran, program dengan kegiatan KUA (kebijakan umum anggaran) dan PPAS dengan APBD (anggaran pendapatan belanja daerah). Terdapat program dan kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPD.
8
TOPIK UTAMA Jika tanpa keterkaitan program/kegiatan, kesepahaman proses (prosedur) dan waktu yang terjadwalkan secara terintegrasi, tidak mungkin tercipta optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian sasaran.
Mendukung tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai penggerak roda pemerintahan didaerah mulai dari musrenbang kecamatan, forum SKPD, musrenbang Kabupaten, RKPD, hingga KUA-PPAS berbasis teknologi Informasi. Menciptakan sistem integrasi dengan modul anggaran dan modul evaluasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
Maka solusi untuk mencapai hal demikian maka diperlukan sistem yang dapat mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban di pemerintah daerah. Maka dengan demikian perencanaan pembangunan yang terpadu.
Dalam pelatihan ini peserta dilatih secara teknis bagaimana menggunakan aplikasi modul perencanaan RKPD online ini.
akan tercipta sistem daerah dan penganggaran
Kasubbid PAP Yusdiyen Hadinata saat menutup pelatihan tersebut menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak Usadi yang telah memberikan pendampingan RKPD online kepada peserta.
Disampaikan Tahroni bahwa tujuan aplikasi modul perencanaan atau RKPD online ini untuk menciptakan singkronisasi antara Renstra (rencana strategis) RKPD, RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah), Renja SKPD (satuan kerja pemerintah daerah), RKPD dan PPAS dalam sistem perencanan daerah.
Kepada peserta diminta terus mengembangkan ilmu yang didapat. “Bagi teman-teman yang belum berkesempatan ikut, maka tugas kita untuk membagi ilmu kepada mereka sehingga dengan demikian semua paham sehingga ketika kita tidak ada ditempat tidak ada pekerjaan yang terputus,” ujar Yusdiyen. (red)
Peserta pelatihan RKPD Online bersama narasumber di Bandung
9
TOPIK UTAMA BAPPEDA KAMPAR IKUTI RAPAT INVENTARISASI PENYELENGGARAAN DKTP SE-PROVINSI RIAU Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DKTP) Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, maka Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Riau menggelar rapat Inventarisasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau selama tiga hari 27-29 April 2016. Materi yang disampaikan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Prespektif PP. Nomor 7/2008 dan UU Nomor 23/2014). Kemudian Kepala Bagian Keuangan pada Direktorat Dekonsentrasi,tugas Pembantuan dan Kerjasama Ditjen Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Idja Husein, SE, MM yang mengupas tentang Mekanisme Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Dana Dekonsentrasi.
Kasubbid PP Bappeda Hamidah mengikuti Rapat Inventarisasi penyelenggaraan DKTP di Hotel Premiere Pekanbaru
Rapat ini digelar di hotel Premiere Pekan baru yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Riau yang diwakili Asisten Setda Provinsi Riau. Rapat diikuti oleh 50 peserta terdiri dari SKPD Kabupaten/Kota dan SKPD seProvinsi Riau. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar merupakan salah satu peserta yang diundang dalam rapat tersebut. Kepala Bappeda Kampar memerintahkan Kasubbid Pendataan dan Pelaporan Bidang Statistik dan Pelaporan Bappeda Kampar Hamidah, SE beserta satu orang staf untuk mengikuti rapat tersebut. Ada empat narasumber yang menyampaikan materi pada rapat Inventarisasi Penyelenggaraan DKTP yakni, Kasubbid Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Ditjen Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Waode Siti Armini Rere.
Selanjutnya, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Riau DR. Hj. Rahima Erna yang menyampaikan materi tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Sementara Kuscahyana Wijaksana dari Kantor Perbendaharaan Negara Pekanbaru yang mengupas tentang Capaian Pelaksananaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Riau. Ada delapan butir rekomendasi/kesimpulan yang dihasilkan dalam rapat tersebut yakni, pertama, Sinkronisasi Program/Kegiatan Dekonsentarsi Dan Tugas Pembantuan dalam rangka mendukung prioritas nasional antara daerah sangat diperlukan. Kedua, SKPD Provinsi dan Kab/Kota Se Provinsi Riau perlu melakukan optimalisasi penggunaaan dana Dekonsentarsi dan Tugas Pembantuan. 10
TOPIK UTAMA Ketiga, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sama-sama berusaha mencari terobosan-untuk meningkatkan porsi APBN di Provinsi Riau. Keempat, memperioritaskan program/kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah untuk diusulkan,berkoordinasi dengan Biro Administrasi Pemerintahan Umum dan Bappeda Provinsi Riau.
Ketujuh, Konsistensi Gubernur dalam menetapkan SKPejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi. Kedelapan, Masing-masing SKPD Pengelola Dana Dekon/TP agar menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu.
Kelima, Membentuk Desk Dekon/TP untuk membuat grand design perencanaan, estimasi pembiayaan, pelaksanaan penyaluran, menganalisa kebutuhan kelembagaan dan mempersiapkan SDM yangprofesional dalam mengelola, serta melakukan monitoring dan evaluasi.
Kasubbid Pendataan dan Pelaporan Bidang Statistik dan Pelaporan Bappeda Kampar Hamidah, SE kepada Buletin Bappeda Kampar, Selasa (3/5/16) menyampaikan bahwa rapat mengikuti rapat Inventarisasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau sangat penting dan strategis dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota.
Keenam, Konsistensi Kepala Daerah Kab/Kota dalam mengusulkan Pejabat Pengelola Dana Kegiatan Tugas Pembantuan kepada K/L.
“Dari rapat kita tahu sejauh mana pelaksanaan DKTP di Kabupaten, apa kendala yang sering ditemui dan apa solusi yang harus kita lakukan,” ujarnya. (red)
Bappeda Kampar bersama narasumber saat Rapat DKTP di Hotel Premier Pekanbaru, 27-29 April 2016
11
TOPIK UTAMA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Bank Indonesia Riau menggelar Konsultasi Regional Domestik Regional Bruto dan Informasi Sosial Ekonomi (PDRB-ISE), se-Sumatera Tahun 2016 yang digelar di Aryaduta Jalan. Diponegoro No. 34 Pekanbaru selama tiga hari, 1-3 Juni 2016. Konreg PDRB-ISE ini diikuti oleh Kepala Bappeda Provinsi se-Sumatera, Kepala BPS Provinsi se-Sumatera, Kepala BI se-Sumatera, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Tema Rapat Konreg PDRB-ISE se-Sumatera Tahun 2016 ini adalah "Optimalisasi Peran Industri Pariwisata Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goal’s Melalui Pemantapan Infrastruktur dan Promosi”. Pemilihan tema ini diambil sejalan dengan permasalahan pembangunan yang banyak terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini di seluruh Provinsi di Sumatera, bahkan juga menjadi prioritas pembangunan nasional.
Konreg PDRB-ISE, se-Sumatera Tahun 2016 ini dibuka Gubernur Riau yang diwakili Plt Sekda Provinsi Riau, M. Yafiz. Dalam arahannya, Gubernur berharap pertemuan ini dapat berkontribusi membantu mempercepat kemajuan perekonomian dan menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan terutama di Pulau Sumatera. Disampailkan Gubernur bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu program prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Presiden telah menetapkan “NAWACITA” sebagai program prioritas pembangunan Kabinet Kerja 20152019. Pada Kabinet Kerja, sektor pariwisata tumbuh menjadi sektor unggulan dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan menjadi lokomotif penerimaan devisa negara, pengembangan usaha dan pembangunan infrastruktur.
Kabid Stapel Erfi Susanti dan Kasubbid PP Hamidah mengikuti Rakor PDRB di Hotel Aryaduta Pekanbaru
12
TOPIK UTAMA SDG’s atau Sustainable Development Goal’s merupakan dokumen yang berisi kesepakatan bersama negara-negara di dunia dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagai kelanjutan dari program Millennium Development Goals (MDG’s). Sebanyak 193 negara anggota PBB mencapai konsensus atas dokumen yang berorientasi pada hasil dari agenda pembangunan berkelanjutan yang baru, dengan judul “Mengubah Dunia Kita : Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, dengan target utamanya mengentaskan kemiskinan. Agenda ini memuat 17 tujuan dengan 169 target dan sekitar 300 indikator. Namun, Indonesia akan menggunakan 3 indikator utama terkait dokumen SDG’s, yaitu: •
Pembangunan Manusia (Human Development) yang meliputi pendidikan dan kesehatan;
•
Lingkungan dalam skala kecil atau social economic development;
•
Lingkungan yang besar atau environmental development, berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumberdaya alam yang baik.
Berkenaan dengan hal tersebut, industri yang relevan untuk dikedepankan dalam mewujudkan target dan tujuan SDG’s adalah industri pariwisata. UNWTO sebagai bagian dari PBB telah menetapkan bahwa pembangunan kepariwisataan adalah pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (Sustainable and Responsible Tourism). Dalam beberapa tahun terakhir sektor pariwisata memberikan kontribusi terhadap PDB, baik melalui devisa maupun perputaran ekonomi, serta membuka peluang kerja yang sangat besar dalam rangka mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Industri pariwisata merupakan penghasil devisa terbesar keempat bagi negara, setelah minyak dan gas bumi, batu bara, dan minyak kelapa sawit (CPO). Setiap tahunnya, devisa yang dihasilkan industri pariwisata tidak kurang dari 11 Milyar US Dollar.
Diyakini di masa yang akan datang, peran pariwisata dalam menyumbang devisa negara akan semakin besar seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dan penurunan kontribusi ekspor andalan Indonesia, seperti minyak dan gas bumi, serta batubara yang merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan pariwisata menjadi salah satu dari lima sektor unggulan dalam perekonomian nasional. Kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-4 dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Dengan keunikan objek wisata dan keragaman budaya yang dimilikinya, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memperbaiki daya saing pariwisata, baik untuk level kawasan Asia Tenggara, Asia maupun dunia. Demikian pula halnya dengan Pulau Sumatera, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 2,30 juta orang atau 23,67% dari total wisman yang datang ke Indonesia. Jumlah tersebut terus meningkat dari 1,73 juta orang pada tahun 2010. Sebagian besar wisman tersebut datang ke objek wisata yang terkenal di Pulau Sumatera diantaranya Danau, Danau Singkarak dan berbagai objek wisata yang tersebar di seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Riau pada tahun 2015 sebanyak 52.971 orang meningkat 10,51% dibandingkan tahun sebelumnya 47.934 orang. Tidak kurang dari 287 objek wisata dan daya tarik wisata tersedia di Provinsi Riau. Mulai dari wisata alam, sejarah, religi, tirta, bahari hingga minat khusus tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Potensi-potensi yang sudah ada saat ini, tentunya harus dikembangkan terus-menerus. Peluang di sektor pariwisata harus diambil, karena Provinsi Riau mempunyai berbagai objek wisata. Untuk mengangkat potensi besar dalam bidang pariwisata tersebut, perlu gencar dilakukan promosi pariwisata berbasis budaya, baik di dalam negeri, maupun ke luar negeri. Masih banyak potensi wisata Riau yang belum dikenal oleh masyarakat luas, karena kurangnya promosi.
13
TOPIK UTAMA Dengan melakukan promosi ke tingkat nasional melalui, Riau Menyapa Dunia di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Dengan tagline Riau, The Homeland of Melayu memperkenalkan destinasi pariwisata, diantaranya Wisata Ombak Bono yang berada di Kabupaten Pelalawan, Festival Paju Jalur yang berada di Kabupaten Kuansing, Tour de Siak yang dilaksanakan di Kabupaten Siak, Perayaan Bakar Tongkang yang dilaksanakan di Kota Bagan Siapi-api, Ritual Gema Ramadhan yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir, Festival Pantai Rupat yang berada di Kabupaten Bengkalis, serta banyaknya potensi-potensi pariwisata yang tengah dikembangkan dari berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Namun saat ini, potensi wisata di Provinsi Riau masih mengalami beberapa kendala, dan masih terhambat, karena minimnya dukungan infrastruktur. Atas kendala tersebut, tentunya kami juga meminta bantuan dan dukungan dari Pemerintah Pusat, serta seluruh pihak terkait, sehingga menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu dan perekonomian di tingkat Asia Tenggara dapat terwujud. Selain keunikan wisatanya, potensi ekonomi Provinsi Riau juga cukup besar. PDRB Riau memberikan kontribusi terbesar ke-5 dalam membentuk PDB Indonesia, setelah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan merupakan provinsi paling besar kontribusinya terhadap PDRB Sumatera. Pada tahun 2015, Ekonomi Riau dengan migas tumbuh 0,22% melambat dibandingkan tahun sebelumnya 2,70 %. Sementara itu, Ekonomi Riau tanpa migas tumbuh 2,01% melambat dibandingkan tahun sebelumnya 5,92 %. Perlambatan ini sejalan dengan perlambatan yang juga melanda situasi nasional maupun global. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau pada tahun 2015 (angka sementara) sebesar 70,84. Capaian tersebut masuk dalam kategori IPM tinggi. Di Pulau Sumatera, provinsi yang mencapai IPM dengan kategori tinggi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau.
Keberhasilan pembangunan di wilayah Sumatera ke depan sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita mengelola dan memanfaatkan, yaitu 1). Keunggulan komparatif kekayaan alam dan kondisi makro ekonomi tiap daerah yang berbeda-beda, 2). Membangun daya saing dengan mengoptimalkan posisi Geostrategi di Sumatera, 3). Menghadapi perubahan lingkungan strategis global maupun regional yang saat ini sedang berlangsung, khususnya dalam mewujudkan tujuan bersama dalam SDG’s. “Untuk mencapai tujuan itu, kita harus mampu mengatasi berbagai tantangan yang beragam di masing-masing provinsi,” ujar Gubernur. Namun ada beberapa kesamaan masalah yang dihadapi di wilayah Sumatera, yaitu minimnya infrastruktur, rendahnya konektivitas intra wilayah, antar wilayah Sumatera, rendahnya akses terhadap sumber energi, maupun, modal dan investasi, serta promosi pariwisata yang belum optimal. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya mutlak harus dilakukan. Konreg PDRB-ISE se-Sumatera ini menghasilkan rumusan dan rekomendasi yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Bappeda Provinsi se-Sumatera, Kepala BI se-Sumatera dan Kepala BPS se-Sumatera. Juga diputuskan bahwa tempat penyelenggaraan Konreg PDRB-ISE se-Sumatera Tahun 2018 di Kepulauan Riau dan Tahun 2019 di Lampung. Konreg ini ditutup secara resmi oleh Gubernur Riau yang diwakili Kepala BPS Provinsi Riau Drs. Mawardi Arsad, M. MSi. Gubernur saat penutupan mengharapkan dalam Konreg yang akan datang tersebut tetap dilakukan evaluasi terhadap kesepakatan Konreg yang sudah dihasilkan saat ini. Tindak lanjutnya, apa kendala yang dihadapi,dampak positifnya maupun secara semangat regional se Sumatera, bahkan di tingkat nasional. Evaluasi ini tentu akan menambah bobot nilai pertemuan Konreg PDRB-ISE se Sumatera, sehingga mampu mempercepat capaian pembangunannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan ini Gubernur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Narasumber beserta rombongan, juga para Peserta Rapat dari Provinsi/Kabupaten/Kota se Sumatera, baik dari BPS maupun BAPPEDA, serta Bank Indonesia, Badan/Dinas dilingkup Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota, yang bersedia datang dan berpartisipasi dalam rapat ini. (red) 14
DAPUR BIDANG KESSOS
Sejarah Munculnya Perencanaan Sosial
Oleh : Dedy Rochyani, SKM, M.Kes Kabid Kessos
Perencanaan sosial pada awalnya digunakan di negaranegara maju bagian Eropa, bagian barat dan Amerika bagian utara, kebanyakan orang-orang barat beranggapan bahwa perencanaan sosial mempunyai kaitan yang erat dengan masalah perencanaan kesejahteraan sosial. Berdasarkan laporan PBB yang dipublikasikan pada tahun 1970 memberikan kesimpulan “ Untuk tujuan perencanaan maka bidang kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang terorganisasi yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memungkinkan individu, kelompok serta masyarakat untuk memperbaiki keadaan mereka sendiri menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada dan berpartisipasi dalam tugas-tugas pembangunan. Kegiatan semacam ini tentunya membutuhkan keterampilan khusus misalnya dalam hal diagnosa sosial, hubungan masyarakat serta pendidikan informal. Sedangkan bentuk kegiatan itu sendiri dapat dibedakan dengan badan pelayanan kesehatan atau fasilitas dasar bagi pendidikan formal dan sekolah-sekolah kejuruan lainya”(PBB, 1970 : 65). Selain pengertian yang dikeluarkan oleh PBB diatas ada istilah yang lebih sempit yang dibuat oleh PBB juga sebagai mana berikut “Rangkaian kegiatan yang dibentuk guna memungkinkan individu, keluarga, kelompok masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial dikarenakan adanya perubahan keadaan”( PBB.1970 : 53). Pengertian kesejahteraan sosial mencakup suatu daftar kegiatan pelayanan khusus kegiatan yang telah dicantumkan dalam suatu terbitan PBB mengenai pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 1959. Adapun kegiatan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut : Bimbingan keluarga, pendidikan orang tua, pelayanan perawatan sehari-hari, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan oarang lanjut usia atau jompo, rehabilitasi para penyandang cacat dan para napi,
DEDY ROCHYANI
pelayanan bagi para pengembara dan pengungsi, kegiatan kelompok remaja, pelayanan kesehatan dan pengobatan, kegiatan persekolahan, pusat pelayanan sosial yang ada kaitannya dengan masalah perumahan.(PBB, 1970 : 53). Selama ini perencanaan sosial dipandang sebagai dua jenis gambaran masyarakat barat, yang pertama perencanaan sosial menggambarkan adanya peran yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam pengadaan pelayanan masyarakat walaupun dalam setiap daerah berbeda-beda bentuk pelayanannya.Tetapi pada umumnya timbul anggapan bahwa peran pemerintahlah yang nampaknya menentukan. Di Inggris misalnya corak serta jenis bantuan pelayanan sosial sangat tergantung pada kebijaksanaan partai yang berkuasa dalam kabinet. Kedua, kenyataan bahwa negara-negara maju seperti Eropa barat dan Amerika serikat tidak menjalankan perencanaan pembangunan secara normal, dalam artian perencanaan sosial tersebut sebagaimana apa adanya dalam penjelasan terdahulu. Dengan kata lain, negara maju tersebut ikut terlibat dalam suatu usaha yang luas dan kontinyu guna menghasilkan perubahan-perubahan yang telah diperhitungkan dengan masak dalam lingkungan sosial ekonomi mereka. 15
DAPUR BIDANG KESSOS Perbedaan penting lainya antara negara dunia ketiga dengan negara-negara Amerika Utara dan Eropa Barat terletak pada peran perencanaan pembangunan itu sendiri.
Sifat dan Tujuan Perencanaan Sosial Tujuan Perencanaan 1. Untuk memberikan pengarahan baik untuk pimpinan maupun karyawan staf. Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa rencana, departemen dan individual mungkin akan bekerja sendiri-sendiri secara serampangan, sehingga kerja organisasi kurang efesien.
Disebagian besar negara dunia ketiga, pembangunan perencanaan telah menjadi suatu pusat kegiatan terhitung sejak perang dunia II, khususnya sejak sejumlah negara banyak yang sudah banyak memperoleh kemerdekaan politik.
Definisi Perencanaan Sosial Perencanaan sosial adalah kegiatan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat. Secara Ilmiah yang bertujuan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya hambatan.
2. Untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang pimpinan membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya.
Perencanaan sosial lebih bersifat preventif oleh karena kegiatannya merupakan pengarahan-pengarahan dan bimbingan sosial mengenai cara-cara hidup masyarakat yang lebih baik.
3. Untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efesien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana, seorang pimpinan juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan inefesiensi dalam institusinya.
Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat akan besar pengaruhnya dalam kehidupan, baik positif maupun negatif.
4. Untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Proses pengevaluasian atau evaluating adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya rencana, pimpinan tidak akan dapat menilai kinerja institusi atau pemerintahan yang dipimpinnya.
Secara sosiologis, perencanaan ini didasarkan pada perincian pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan masa depan yang lebih baik dari pada sebelumnya. Fungsi Perencanaan Sosial Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efesiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan, dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan, pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.
Proses Perencanaan Sebelum para pimpinan dapat mengorganisasi, memimpin, atau mengendalikan, terlebih dahulu mereka harus membuat rencana yang memberikan arah pada setiap kegiatan organisasi. Pada tahap perencanaan para pimpinan menentukan apa yang akan dikerjakan, kapan akan mengerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakannya. Kebutuhan akan perencanaan ada pada semua tingkatan manajemen dan semakin meningkat pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi, dimana perencanaan itu mempunyai kemungkinan dampak yang paling besar pada keberhasilan organisasi. 16
DAPUR BIDANG KESSOS Pada tingkatan top manajer pada umumnya mencurahkan hampir semua waktu perencanannya jauh ke masa depan dan pada strategi-strategi dari seluruh organisasi. Manajer pada tingkatan yang lebih rendah merencanakan terutama untuk subunit mereka sendiri dan untuk jangka waktu yang lebih pendek.
Peranan Perencanaan Sosial Pokok perhatian dalam Perencanaan Sosial adalah melakukan modifikasi, menghilangkan atau membuat kebijakan-kebijakan ataupun program-program sosial dalam suatu organisasi pelayanan. Perencanaan sosial umumnya mempunyai peran utama:
Terdapat pula beberapa variasi dalam tanggung jawab perencanaan yang tergantung pada ukuran dan tujuan organisasi dan pada fungsi atau kegiatan khusus manajer. Dalam pemerintahan daerah dikenal dengan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panajang yang membutuhkan perencanaan berdurasi pendek, menengah dan juga jangka panjang. Ketiga perencanaan tersebut membutuhkan keseimbangan antara perencanaan jangka panjang, menengah maupun perencanaan jangka pendek. Karena itu penting bagi para pimpinan untuk mengerti peranan perencanaan secara keseluruhan.
1. 2. 3. 4.
Mengembangkan perundang-undangan. Mengevaluasi program-program sosial. Menciptakan/ mendisain model-model pelayanan. Mengembangkan komite dewan penasehat/ badan kebijakan yang bertugas memberikan masukan kepada pengembang program-program pada organisasi pelayanan.
Dalam melakukan perencanaan biasanya tidak pernah terlepas dari sektor-sektor terkait (lintas sektoral), dimana masing-masing lembaga mempunyai tujuan yang khusus dan populasi yang khusus. Untuk itu diperlukan satu koordinator yang dalam kerjanya menggunakan pendekatan-pendekatan holistik/ komprehensif.
Menurut T. Hani Handoko (1999) kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap sebagai berikut : 1) 2) 3) 4)
Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan Merumuskan keadaan saat ini Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan
Alasan Perlunya Perencanaan Salah satu maksud dibuat perencanaan adalah melihat program-program yang dipergunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapain tujuan-tujuan di waktu yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, perencanaan organisasi harus aktif, dinamis, berkesinambungan dan kreatif, sehingga manajemen tidak hanya bereaksi terhadap lingkungannya, tapi lebih menjadi peserta aktif dalam pembangunan daerah. Ada dua alasan dasar perlunya perencanaan : 1) Untuk mencapai “protective benefits” yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. 2) Untuk mencapai “positive benefits” dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.
Keuntungan mempekerjakan perencana sosial profesional diantaranya adalah 1.
2.
Perencana sosial profesional memiliki pandangan yang lebih luas terhadap isu-isu dan problemaproblema yang ada dalam setiap aspek perencanaan sosial. Perencana sosial profesional memiliki tingkat tertentu dalam hal keterampilan serta beberapa teknik analisa yang sudah diketahui bersifat umum untuk berbagai jenis perencanaan sosial.
Perencanaan Sosial Dalam Perencanaan Pembangunan Didalam perencanaan pembangunan ada beberapa hal atau faktor yang tidak boleh ditinggalkan, faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Faktor manusia Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Apthorpe (1970) dan para pakar yang lain bahwa manusia menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan.
17
DAPUR BIDANG KESSOS Faktor ini meliputi beberapa aspek lingkungan sosial budaya yang mempengaruhi cara mereka merasakan kebutuhan dan mewujudkannya dalam program pembangunan. Konsep faktor manusia adalah penting dalam mendiskusikan rasionalitas manusia.
Dengan kata lain perencanaan pembangunan harus dihubungkan dengan pertanyaan tentang persamaan keadilan sosial.
2. Pemenuhan kebutuhan sosial
Alasan mengapa faktor sosial menjadi bagian dalam perencanaan pembangunan nasional yang pertama adalah adanya fakta bahwa perencanaan sering gagal jika pertimbangan sosial tidak diperhitungkan dan alasan yang kedua adalah bahwa pencapaian tujuan sosial atau berbagai tujuan lainya sekarang ini banyak dikenal di berbagai negara sebagai tujuan akhir, tidak hanya sekedar cara untuk meyakinkan bahw tujuan ekonomi akan tercapai tanapa adanya rintangan.
Sedikit berbeda tentang interpretasi mengenai aspek sosial pada perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sosial (Provision of social nedds) termasuk pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan kebutuhan dasar lainya yang tidak mudah untuk ditentukan seperti kebudayaan tradisional. Pada zaman dahulu program pembangunan hanya diarahkan pada pencapaian ekonomi dan kurang mengindahkan kebutuhan sosial yang ada. 3. Keadilan sosial
4. Pembangunan manusia seutuhnya
Hal ini telah dipaparkan oleh Nye-rere yang tidak hanya menekankan pentingnaya pertimbangan faktor sosial tetapi lebih jauh dari itu seperti yang ia katakan bawa jika kita mengejar-ngejar kekayaan sebagai ”martabat” dan ketimpangan sosial maka yang terakhirlah yang akan mendapat prioritas penanganan (Nye-rere, 1968 : 316).
Tujuan dari memperhitungkan faktor-faktor sosial adalah untuk mengetahui kemungkinan dampak yang timbul dari adanya ketimpangan-ketimpangan antara individu atau kelompok seperti program ekstensifikasi pertanian akan membawa keuntungan pada semua petani atau hanya pada petania kaya saja.
Kepala Bapedda Ir. H. Azwan, M.Si pimpin rapat bersama Sekretaris dan para Kabid pada pembahasan perencanaan sosial mempunyai kaitan erat dengan masalah perencanaan kesejahteraan sosial
18
DAPUR BIDANG KIMPRASWIL
Oleh : Safri, S.Sos Kabid Kimpraswil Dalam upaya mengatasi pemukiman kumuh di seluruh wilayah Indonesia, maka pemerintah pusat telah memprogramkan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaaan (RP2KPKP). RP2KPKP ini merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Dalam mewujudkan permukiman yang bebas kumuh dokumen rencana aksi tersebut mencakup pula rencana pengembangan lingkungan hunian yang layak dan terjangkau bagi penduduk di perkotaan hingga tercapai target 0 % kumuh pada tahun 2019. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala kota dan kawasan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi). RP2KPKP ini juga merupakan amanat dari Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dalam UU No.1 Tahun 2011 ini, diamanatkan bahwa upaya penanganan permukiman kumuh harus memuat unsur-unsur pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang diterjemahkan dalam bentuk strategi, program, dan rencana aksi kegiatan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PUPR No. 2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh kota terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu : (i) strategi peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan pemugaran, peremajaan kawasan permukiman kumuh dan/atau pemukiman kembali; dan (ii) strategi pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh baru, melalui pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.
SAFRI Perumusan 2 (dua) strategi tersebut harus mempertimbangkan permasalahan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, sanitasi dan air minum). RP2KPKP ini diperlukan agar Pemerintah Daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai acuan dalam pencapaian penanganan permukiman yang bebas kumuh. Dengan adanya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) diharapkan dapat terciptanya keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Di Kabupaten Kampar saat ini juga sedang disusun RP2KPKP Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Pokjanis RP2KPKP Kabupaten Kampar dengan melibatkan Tim Ahli Pendamping (TAP) dari PT. Sentra Adhi Karya. RP2KPKP ini sebagai instrumen perencanaan teknis penanganan kumuh dalam upaya percepatan penanganan pemukiman kumuh perkotaan berdasarkan SK Kumuh yang telah ditetapkan Kepala Daerah.
Kepala Bappeda Ir. H. Azwan, M.Si membuka rapat FGD I tentang RP2KPKP di ruang rapat Bappeda
19
DAPUR BIDANG KIMPRASWIL Maksud dan tujuan disusunnya RP2KPKP ini untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman bagi kawasan permukiman kumuh perkotaan dan diselenggarakan sebagai aksi sinergitas antara pemangku kepentingan dan pendampingan pemerintah kabupaten/kota secara berkelanjutan.
Pesan Kepala Bappeda itu menjadi masukan berharga bagi Pokjanis dalam menyusun RP2KPKP ini. Dalam FGD I itu, tim ahli pendamping Wahyu Hidayat dan kawankawan menjelaskan secara gamblang tentang RP2KPKP Kabupaten Kampar tahun 2016.
Dalam proses penyusunan RP2KPKP Kabupaten Kampar ini Pokjanis bersama tim ahli pendamping telah melakukan Fokus Grup Discussion (FGD) I yang di gelar di ruang rapat kantor Bappeda Kabupaten Kampar, Jumat (10/6/16). FGD I tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir. H. Azwan, MSi.
RP2KPKP ini berangkat dari permasalahan kumuh perkotaan itu meliputi tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat dan kualitas sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kegiatan ini juga sejalan dengan program nasional yaitu menargetkan 0 % kawasan pemukiman kumuh tahun 2019 yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Selanjutnya rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Chalisman selaku Sekretaris Pokjanis. Rapat diikuti oleh Kabid Kimpraswil Bappeda Safri dan anggota Pokjanis RP2KPKP beserta tim ahli pendamping dari PT Sentra Adhi Karya serta Satker Bangkim Provinsi Riau. Agenda FGD I ini membahas dan memverifikasi lokasi pemukiman kumuh Kabupaten Kampar. Saat membuka rapat, Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Azwan menyampaikan bahwa sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kampar sudah diminta oleh pemerintah pusat untuk menetapkan lokasi atau kawasan kumuh. Dan pemerintah Kabupaten Kampar sudah menetapkan tiga lokasi kawasan kumuh sesuai dengan SK Bupati Kampar pada tahun 2014 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Kampar. Tiga lokasi itu yakni, Bangkinang Kota, Pasir Putih Pandau dan Pasar Teratak Buluh. Pada kesempatan itu Azwan mengingatkan Pokjanis dan Tim Ahli Pendamping bahwa kegiatan RP2KPKP harus disiapkan dengan matang dan bisa diterapkan. Pasalnya Kegiatan ini sangat diperlukan untuk mengatasi kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Kampar. Apalagi kata Azwan saat ini pendapatan (penerimaan) APBD Kabupaten Kampar dari Dana Bagi Hasil (DBH) menurun cukup tajam dalam dua tahun terakhir ini. Tahun lalu (2015) ada pengurangan DBH sampai Rp. 800 Milyar, tahun ini juga akan ada pengurangan anggaran, dengan adanya kegiatan RP2KPKP ini maka akan sangat terbantu dalam menangani kawasan kumuh. Oleh sebab itu pertemuan ini tidak saja nanti menghasilkan buku atau dokumen tapi juga ada aplikasi.
Didalam SK Bupati Kampar Tahun 2014 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh di Kabupaten Kampar telah ditetapkan luasan kawasan kumuh seluas 38,05 ha yang terletak di tiga lokasi yakni, Bangkinang Kota seluas 13,52 Ha, Pasir Putih Pandau seluas 8,96 Ha dan Pasar Teratak Buluh seluas 15,57 Ha, serta tambahan lokasi baru yang berpotensi kumuh di Lipat Kain seluas 22,50 Ha dengan total luasan 60,55 ha. Sesuai aturannya, kawasan kumuh diatas 15 Ha akan ditangani pemerintah pusat (APBN), diatas 10-15 Ha ditangani Pemerintah Provinsi dan dibawah 10 Ha ditangani Kabupaten. Dari FGD I ini disimpulkan bahwa kawasan kumuh yang telah ditetapkan 3 lokasi melalui SK Bupati ini akan dikembangkan menjadi empat lokasi yakni, Bangkinang Kota, Pasir Putih Pandau, Pasar Teratak Buluh dan Lipat Kain dengan cakupan luasnya yang juga bertambah, tentu akan dilakukan Revisi dan Perubahan SK yang sudah ada. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati akan dilaksanakan FGD II, dengan agenda penyepakatan konsep dan strategi, survey dan pengolahan data pemukiman kumuh. Kemudian verifikasi lokasi dan pemuktahiran profil pemukiman kumuh, penilaian lokasi berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan, perumusan kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, perumusan konsep serta strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman serta agenda lainnya. ***
20
DAPUR BIDANG SDA Oleh : MARYEDY, SP. MM Kabid SDA Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dicapai melalui perlindungan, peningkatan pelestarian dan pemanfaatan yang berkesinambungan dari sumber daya alam yang dimiliki. MARYEDY Sumber daya alam yang meliputi tanah, air, udara, tumbuhan dan satwa merupakan unsur pembentukan kualitas dan fungsi lingkungan hidup bagi penopang kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu arah kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tersebut meliputi, tiga pilar pembangunan yang menekankan kepada aspek ekonomi, social dan lingkungan.
Sementara ini kebijakan yang telah ditetapkan oleh berbagai sector dalam pengelolaan sumber daya alam belum dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada seperti kerusakan sumberdaya hutan dan lahan, banjir dan tanah longsor, ancaman kepunahan berbagai jenis tumbuhan dan hewan, abrasi pantai dan kekeringan, serta ancaman masalah lingkungan global seperti perubahan iklim.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki hutan tropis terluas di dunia dan merupakan paru-paru dunia dengan keanekaragaman hayati yang tinggi didunia. Sejak 50 tahun terakhir Indonesia telah kehilangan 64 juta Ha hutan dataran rendah atau 40 % dari luas hutan Indonesia. Selanjutnya sejak tahun 1996 laju kehilangan hutan Indonesia seluas 2 juta/Ha, dimana setiap tahunnya hutan Indonesia rusak seluas 3 kali luas wilayah Jakarta atau setara dengan 6 kali lapangan bola setiap menitnya hutan Indonesia rusak atau hilang.
Salah satu upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan yang diarahkan kepada kinerja pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan peraturan dibidang konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan. Pemerintah kabupaten diharapkan dapat meningkatkan upaya dalam pemulihan kualitas lingkungan yang dilaksanakan dengan membuka peluang dan kesempatan masyarakat luas untuk berperan aktif dalam pelestarian sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan. Disamping itu melalui pengembangan inovasi untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat setempat.
Kerusakan sumber daya hutan dan lahan tersebut, telah menyebabkan terjadinya fragmentasi berbagai habitat dan penurunan populasi berbagai jenis tumbuhan dan satwa. Disamping itu juga telah menyebabkan menurunya kualitas lingkungan daerah aliran sungai yang diindikasi dengan semakin meningkatnya jumlah Daerah aliran sungai yang kondisinya semakin kritis. Pada tahun 1984 terdapat 22 DAS kritis dan pada tahun 1992 terdapat 39 DAS kritis dan pada tahun 205 meningkat menjadi 62 DAS kritis. Dari sisi kerusakan DAS tersebut telah menyebabkan bencana banjir dimusim hujan dan kekeringan di musim panas atau kemarau. Disamping itu pencemaran air terjadi semakin meningkat menyebabkan ketersediaan air semakin terbatas. Pada tahun 2004 status mutu air di 33 sungai pada 30 propinsi menunjukkan kondisi telah tercemar mulai dari bagian hulunya sampai bagian hilir sungai yang mengakibatkan beban pengelolaan akan menjadi lebih besar.
Sejalan dengan apa yang telah diuraikan diatas salah satu instrument dapat menyelamatkan lingkungan dari kerusakan sumber daya alam adalah dengan adanya Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kabupaten Kampar pada tahun 2017 esok akan melaksanakan pemilihan kepada daerah, dan sesuai amanat undang-undang bahwa di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus termuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan salah satu dokumen dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja perangkat daerah (SKPD). 21
DAPUR BIDANG SDA Mengapa KLHS begitu penting karena KLHS merupakan instrument perencanaan pembangunan yang penting di daerah, hal ini dikarenakan beberapa hal : 1.
2.
3.
4.
Kebijakan, rencana, dan/atau program yang tidak antisipatif terhadap berbagai krisis dan bencana lingkungan yang terus terjadi misalnya terjadi gempa dan tsunami di aceh dimana pemerintah seharusnya membuat blue print rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, pada saat inilah baru disadari bahwa kebijakan, rencana, dan/atau program belum dapat mengantisipasi bencana yang begitu besar. Instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang ada kurang memadai misalnya ketika rencana mitigasi dampak suatu proyek tidak proporsional dengan besar dampak yang ditimbulkan proyek tersebut. Kebanyakan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program belum sepenuhnya memiliki wawasan pembangunan berkelanjutan secara memadai yang menimbulkan masalah lingkungan hidup misalnya kebijakan industry pulp masa lalu yang menyebabkan timbulnya masalah kerusakan lingkungan sangat parah. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berwawasan pembangunan berkelanjutan.
7.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis disusun untuk menganalisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
8.
Substansi Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
Untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis diperlukan dukungan data yang lengkap dari berbagai stakeholder dan data akurat terutama data dan peran Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, dimana peran tersebut antara lain :
•
Mendorong daerah menyusun Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis
•
Memfasilitasi daerah dalam penyusunan Daya Dukung Daya Tampug Lingkungan Hidup
•
Meningkatkan kemampuan pemda dalam menyusun Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup.
•
Menyebarluaskan metode penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (Jasa ekosistem) ke seluruh stake holder (Pemda, sector terkait, akademisi /stakeholder, dll).
tidak
5.
Kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
6.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai instrumen untuk memastikan pembangunan telah menganut prinsip pembangunan berkelanjutan.
Tanamkan rasa sayang dan peduli lingkungan kepada anak-anak sejak dini. Terimakasih. ****
Pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat dicapai melalui perlindungan, peningkatan pelestarian dan pemanfaatan yang berkesinambungan dari sumber daya alam yang dimiliki.
22
DAPUR BIDANG KSP
Oleh : M. Fadli Mukhtar, S.Pi M.Sc Kabid KSP Pada era otonomi daerah saat ini, setiap daerah memiliki wilayah administratif yang diatur secara formal melalui peraturan perundangan, namun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari terkadang ditemui berbagai masalah pembangunan yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut. Untuk itu bagi daerah yang berbatasan secara langsung, diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan secara bersama.
M. Fadli Mukhtar Dasar 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tantang Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama Daerah. 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pengembangan Perkotaan. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Antar Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bimbingan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah. Mengapa Diperlukan Kerjasama Menurut Keban (2009) beberapa alasan perlunya dilakukan kerja sama antar pemerintah daerah sebagai berikut: 1.
Pihak-pihak yang bekerjasama dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan kerjasama antar pemerintah daerah, kekuatan dari masing-masing daerah yang bekerjasama dapat disinergikan untuk menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit sifatnya daripada kalau ditangani sendiri-sendiri. Mereka bisa bekerjasama untuk mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi.
2.
Pihak-pihak yang bekerjasama dapat mencapai kemajuan yang lebih tinggi. Dengan kerjasama, masing-masing daerah akan mentransfer kepandaian, ketrampilan, dan informasi, misalnya daerah yang satu belajar kelebihan atau kepandaian dari daerah lain. Setiap daerah akan berusaha memajukan atau mengembangkan dirinya dari hasil belajar bersama.
3.
Pihak-pihak yang bekerjasama dapat lebih berdaya. Dengan kerjasama, masing-masing daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik, atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Bila suatu daerah secara sendiri memperjuangkan kepentingannya, ia mungkin kurang diperhatikan, tetapi bila ia masuk menjadi anggota suatu forum kerjasama daerah, maka suaranya akan lebih diperhatikan.
4.
Pihak-pihak yang bekerjasama dapat memperkecil atau mencegah konflik. Dengan kerjasama, daerahdaerah yang semula bersaing ketat atau sudah terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut.
5.
Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan. Masing-masing daerah akan merasa dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi dalam melakukan hubungan kerjasama. Masing-masing daerah yang terlibat kerjasama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat atau digunakan.
23
DAPUR BIDANG KSP 6.
7.
Masing-masing pihak yang bekerjasama akan memelihara keberlanjutan penanganan bidangbidang yang dikerjasamakan. Dengan kerjasama tersebut masing-masing daerah memiliki komitmen untuk tidak mengkhianati partnernya tetapi memelihara hubungan yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.
Kerjasama Daerah di Kabupaten Kampar Pemerintah Kabupaten telah dengan beberapa daerah, yaitu:
kerjasama
1.
Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat tentang Kerjasama Pembangunan Ruas Jalan Alternatif Sumatera Barat-Riau. Nomor 180/Bupati-KPR/2011 dan 180/27-BLK/2011 tanggal 7 Desember 2011.
2.
Kesepakatan Kerjasama Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Kabupaten Kampar tentang Kerjasama Pembangunan Daerah. Nomor 100/PEM/273/2013 dan 119/319/TAPEM-MoU/2013 tanggal 24 Oktober 2013. Ruang lingkup kerja sama adalah Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan, Penataan Ruang, Jaringan Jalan, Transportasi Umum, Pelayanan Air Bersih, Persampahan, Pariwisata dan Promosi Daerah.
3.
Kesepakatan Kerja Sama antara Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Pelalawan tentang Kerjasama Pembangunan Daerah (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan) Pekansikawan. Nomor 100/KERJ/XII/22/2014, 13/HK/MoU/2014, 500/BUP-KPR/16 dan PLLW/180/HK/2014/28 tanggal 6 Desember 2014. Objek kerjasama adalah Bidang Sosial Budaya, Bidang Sosial Ekonomi, Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dan Bidang Sarana dan Prasarana.
Kerjasama ini dapat menghilangkan ego daerah. Melalui kerjasama tersebut, kecendrungan ego daerah dapat dihindari, dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh.
Objek Kerjasama Antar Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pengembangan Perkotaan, objek kerja sama pembangunan perkotaan, meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dalam pembangunan perkotaan. Kelompok objek kerja sama pembangunan perkotaan bertetangga meliputi:
melakukan
1. Kelompok objek sosial budaya, berupa: A. Pendidikan. B. Kesehatan. C. Kependudukan. D. Kebudayaan. 2. Kelompok objek sosial ekonomi, berupa: A. Perdagangan. B. Kepariwisataan. C. Perindustrian.
Referensi 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pengembangan Perkotaan
3. Kelompok objek tata ruang dan lingkungan hidup, berupa: A. Penataan ruang. B. Pelestarian lingkungan hidup.
2.
4. Kelompok objek sarana dan prasarana, berupa: A. Terminal. B. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). C. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. D. Jaringan Jalan. E. Transportasi Umum. F. Pelayanan Persampahan. G. Jaringan Air Hujan. H. Pelayanan Air Bersih. I. Pemakaman Umum. 24
Keban, Y.T. 2009. Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi : Isu Strategis, Bentuk dan Prinsip. http://www.bappenas.go.id/files/7713/5230/0987/03y eremiastkeban__20091014131110__2258__0.pdf
DAPUR BIDANG EKONOMI
OLEH : AZWIR,SE KABID EKONOMI
Para pemimpin Asean sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Ini dilakukan agar daya saing Asean meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan. Pembentukan pasar tunggal yang di istilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini nantinya memungkinkan satu Negara menjual barang dan jasa dengan mudah kenegara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.
MEA antara lain bertujuan mencapai integrasi ekonomi dengan karakteristik: (a) pasar dan basis produksi yang tunggal, (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, (c) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan adil, serta (d) kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Adanya MEA mentransformasi ASEAN menjadi satu kawasan ekonomi sehingga ada kebebasan untuk menggerakan barang, jasa, investasi, tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kapital.
Selain itu, MEA didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, perspektif kedepan, inklusif, dan menerapkan ekonomi pasar yang konsisten dengan aturan multilateral yang rules-based agar implementasi serta ketaatannya pada komitmen yang sudah dibuat efektif. Mampu menciptakan kestabilan, kemakmuran dan daya saing yang tinggi di kawasan ASEAN dengan pembangunan ekonomi yang merata dan pengurangan kemiskinan serta ketimpangan sosial ekonomi. Apa Keuntungan MEA bagi negara-negara Asia Tenggara?
Bagaimana Itu Mempengaruhi Anda? Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti, dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Pembatasan, terutama dalam sector tenaga kerja professional. Sehingga pada intinya, MEA akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau minim tenaga asingnya. Ada tiga ciri hal yang perlu diperhatikan : 1. 2. 3.
Adanya peredaran atau peralihan modal antar sesama Negara Asean. Adanya peningkatan barang masuk dan barang keluar antar Negara Asean. Adanya peningkatan SDM atau tenaga kerja antar Negara Asean.
Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, skema ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Pada 2015, ILO merinci bahwa permintaan tenaga kerja professional akan naik 41% atau sekitar 14 juta. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta, sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Namun laporan ini memprediksi bahwa banyak perusahaan yang akan menemukan pegawainya kurang terampil atau bahkan salah penempatan kerja karena kurangnya pelatihan dan pendidikan profesi.
25
DAPUR BIDANG EKONOMI Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam memasuki persaingan global negara ASEAN. Maka untuk itu, diperlukan persiapan yang matang dengan memperhatikan peluang yang dimiliki dan sekaligus tantangan.
Upaya-upaya yang telah dan akan menjadi target untuk dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam meningkatkan daya saing, yang perlu dilakukan oleh daerah menghadapi MEA antara lain: 1. Memfasilitasi dan mempermudah pemberian izin usaha untuk peningkatan investasi,
MEA memberikan peluang sebesar-besarnya bagi negara anggota ASEAN untuk memperluas cakupan skala ekonomi, meningkatkan daya tarik bagi investor dan wisatawan, menperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis serta mengurangi biaya transaksi perdagangan.
2.
3.
Selain itu, kemudahan dan peningkatan akses pasar intraASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturan-peraturan dan standarisasi domestic merupakan nilai tambah dari berlakunya MEA. Potensi-potensi yang ada di Indonesia cukup beragam diantaranya, sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk terbanyak se-ASEAN yaitu pada tahun 2014 sebesar 252 juta jiwa atau sekitar 40 % dari total penduduk negara-negara ASEAN dan 66 % merupakan penduduk dengan usia produktif. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai consumer base yang dapat menimbulkan efek positif dan negatif. Upaya Pemerintah Daerah Masalah utama yang dihadapi pemerintah di daerah Khususnya Kabupaten Kampar terkait dengan produk/komoditi unggulan, Kabupaten Kampar mempunyai produk unggulan seperti keripit nenas, keripik nangka dan ikan salai yang dihasilkan dan hal ini merupakan tantangan yang dihadapi yakni meningkatkan daya saing.
Penguatan prioritas produk unggulan daerah yang bernilai tambah dan memiliki daya saing berstandar pada kewirausahaan, inovasi dan pengembangan tekonolgi, Peningkatan kualitas, kemitraan produktifitas usaha kecil menengah,
4.
Menjalin kerjasama antar wilayah, pemerintah dan sector usaha,
5.
Pengembangan kemintraan yaitu saling membantu antar UKM dengan pengusaha.
6.
Kerjasama antar stakeholder (dunia usaha, perbankan, akademi, birokrasi provinsi, kabupaten)
7.
Pelaku usaha perlu meningkatkan efisiensi factor produksi, memperluas jaringan pemasaran melalui pameran dan promosi antar daerah.
8.
Pengembangan sektor industry pariwisata yang saling terintegrasi.
Menilai persiapan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimulai tahun 2015 masih belum optimal. Pemerintah baru melakukan sosialisasi tentang “Apa Itu MEA” belum pada sosialisasi apa yang harus dilakukan untuk memenangi MEA. Sosialisasi “Apa itu MEA" yang telah dilakukan pemerintah pun ternyata masih belum 100% karena sosialisasi baru dilaksanakan di 205 kabupaten dari jumlah 410 kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. ***
“Agar daya saing Asean meningkat serta dapat menarik investasi asing. Penanaman modal asing sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan”.
26
DAPUR BIDANG SDM
Oleh : RIADEL FITHRI KABID SDM Latar Belakang
RIADEL FITHRI
Istilah arsip berasal dari bahasa Yunani Archaios yang berarti lama,kuno, namun begitu arsip mempunyai makna sebagai power atau kekuasaan (Arche). Dari kata Arche jadi kata Archeion atau Archivum (bahasa latin), yang berarti gedung pemerintahan. Lama-lama arti Archium tidak sebatas gedungnya saja, tetapi termasuk juga isi yang ada di dalam gedung atau disimpan dalam gedung. Jadi tidak heran kalau orang awam beranggapan bila mendengar istilah arsip yang terlintas dalam benaknya adalah tumpukan kertas-kertas yang sudah lama atau kuno.
Sedangkan dokumentasi sendiri adalah pekerjaan mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumendokumen literer yang mencatat semua aktivitas manusia dan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan serta penerangan mengenai berbagai masalah (Sulistyo Basuki 1996:11).
Menurut berbagai sumber Arsip memiliki beberapa pengertian, diantaranya : 1.
Arsip dapat diartikan sebagai segala jenis kertas naskah, buku, foto, film, microfilm, rekaman suara, gambar peta, bagan, atau dokumen-dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya, aslinya, atau salinannya, serta dengan segala cara penciptaannya, dan yang dihasilkan atau diterima suatu badan sebagai bukti atas tujuan organisasi fungsi kerjaan-pekerjaan, kebijaksanaankebijaksanaan, keputusan-keputusan, prosedurprosedur atau keputusan-keputusan suatu organisasi atau karena pentingnya informasi yang terkandung didalamnya. (Suparjati, 2000).
2.
Arsip ialah setiap catatan (record/warkat) yang tertulis, tercetak, atau ketkan dalam bentuk huruf, angka, atau gambar yang mempunyai arti dan tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada kertas (kartu, formulir), kertas film (slide, film-strip, mikro-film), media computer (pita tape, rekaman, piringan, disket), kertas fotocopy dll. (Amsyah, 1998)
3.
Arsip didefinisikan oleh Deserno dan Kynaston ialah sebagai dokumen dalam semua media yang memiliki historis atau hukum sehingga disimpan secara permanen. (Sukoco, Manajemen Administrasi Perkantoran Modern, 2007).
4.
Arsip ialah simpanan atau kumpulan surat-surat penting. (Poerwadarminta, 2003)
Difinisi ini seirama dengan tugas kewajiban dokumantasi menurut Peraturan Presiden No. 20 tahun 1961, yaitu menyediakan keterangan-keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas, sebagai hasil dari kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan tersebut. Lembaga kearsipan Indonesia tidak terlepas dari sejarah panjang kearsipan Indonesia mulai dari zaman penjajahan Belanda sampai pendudukan Jepang, diantaranya yakni Landarchief (18921942), Kōbunshokan (公文書館?) (1942-1945), Arsip Negeri (1945-1947), Landsarchief (1947-1949), Arsip Negara (1950-1959), Arsip Nasional (1959-1967), Arsip Nasional RI (1967- sekarang). ANRI sendiri sebagai lembaga kearsipan Indonesia Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden serta memiliki tugas melaksanakan tugas Pemerintah di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
. 27
DAPUR BIDANG SDM Dewasa ini perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat, sehingga kebutuhan informasi bagi setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta menjadi sangat penting. Informasi tersebut diperlukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi karena informasi merupakan bagian yang sangat penting untuk mendukung proses kerja administratif dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Arsip sebagai salah satu sumber informasi terekam memiliki fungsi yang sangat penting untuk menunjang proses tersebut. Untuk itu diperlukan adanya pengelolaan arsip yang baik. Dalam UndangUndang Nomor 7 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan dalam pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa arsip adalah: 1.
2.
Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga Negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk dan corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga swasta dan atau perorangan dalam dalam bentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok,dalam rangka kegiatan kebangsaan.
Pengelolaan arsip yang baik perlu dilaksanakan agar apabila organisasi memerlukan informasi arsip untuk kebutuhan pelaksanaan tugas ataupun pengambilan keputusan tidak memerlukan waktu yang lama serta memudahkan untuk penemuan kembali arsip sehingga dapat menciptakan efisiensi,efektivitas, dan juga produktivitas bagi organisasi.Arsip sangat penting dalam organisasi yaitu sebagai pusat ingatan dan sumber informasi dalam rangka perencanaan,proses pengambilan keputusan,mendukung pengawasan, sebagai alat pembuktian, memori perusahaan serta sebagai rujukan historis. Dengan pengelolaan arsip yang baik maka tujuan organisasi yang bersangkutan akan mudah tercapai sehingga produktivitas organisasi akan meningkat. Hal ini menjadikan administrasi kearsipan sebagai salah satu bagian paling penting untuk diperhatikan pelaksanaannya di setiap organisasi atau instansi yang bersangkutan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak instansi ataupun organisasi yang masih belum memahami tentang arti pentingnya arsip sehingga instansi-instansi ataupun organisasi-organisasi yang bersangkutan tidak melakukan pengelolaan arsip secara baik.
Hal ini dapat diketahui dengan melihat tumpukantumpukan arsip yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya perawatan ataupun penataan. Sehingga arsip-arsip tersebut mudah hilang, rusak, dan sulit ditemukan kembali apabila sewaktu-waktu arsip tersebut diperlukan. Beberapa faktor yang menyebabkan beberapa organisasi atau instansi tidak melaksanakan pengelolaan arsip dengan baik antara lain adalah kurangnya kesadaran dari pihak pimpinan dan pegawai akan pentingnya arsip. Faktor lainnya adalah kemungkinan belum tersedianya pegawai yang ahli dalam bidang kearsipan.Belum adanya pelaksanaan kearsipan yang baik perlu mendapat perhatian khusus sehingga setiap organisasi ataupun instansi dapat memahami fungsi dari pada arsip itu sendiri. Oleh karena itu pimpinan organisasi atau instansi harus memperhatikan tentang pengelolaan arsip yang baik agar arsip-arsip dalam organisasi yang bersangkutan dapat lebih tertata. Dalam pasal 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1971 dirumuskan bahwa tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan , pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintahan. Dari pengertian tersebut maka agar keselamatan arsip dapat terjamin maka pengelolaan arsip yang baik sangat berpengaruh. Dalam arti tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri. Tetapi, dengan koleksi dan penemuan media baru selain buku untuk menyimpan informasi, banyak perpustakaan kini juga merupakan tempat penyimpanan dan/atau akses ke map, cetak atau hasil seni lainnya, mikrofilm, mikrofiche, tape audio, CD, LP, tape video dan DVD. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan fasilitas umum untuk mengakses gudang data CD ROM dan internet. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. 28
DAPUR BIDANG SDM Oleh karena itu perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apa pun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak. Dalam perpustakaan modern ini selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan digital (dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer). Periodisasi perpustakaan Indonesia Perpustakaan merupakan perantara masyarakat. oleh karena itu, perkembangan perpustakaan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat tercermin dalam sejarah masyarakat, kadangkadang dalam sejarah negara. Dengan demikian,sejarah perpustakaan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode berikut : • • • • •
Dua bentuk dokumentasi yang paling banyak dan paling dekat dengan masyarakat adalah arsip dan pustaka (buku, majalah, dan sejenisnya). Keduanya pun kerapkali diartikan sama. Hal ini mengacu pada bentuk kelembagaan dan pengelolaan yang banyak ditemui dalam satu atap, lembaga atau kantor atau badan arsip dan perpustakaan, baik daerah kabupaten/kota hingga tingkat provinsi. Demikian pula dalam ranah akademik, meskipun dalam pendidikan diploma, ranah arsip dengan perpustakaan terpisah di beberapa universitas, namun lain kebijakannya ketika memasuki pendidikan strata satu (S1) dan strata dua (S2). Kembali, perpustakaan dan arsip menjadi satu atap akademik.
Zaman kerajaan lokal Zaman Kerajaan Islam Zaman Hindia Belanda Zaman Jepang Periode pasca 1945, dibagi lagi menjadi :
Periode 1945 – 1959 Periode 1959 – 1965 Periode 1965 – sekarang Pada pembagian di atas, tahun 1950 merupakan awal ancangan karena pada waktu itu pemerintah RI mulai menyebarkan perpustakaan, khususnya perpustakaan umum dengan nama taman perpustakaan rakjat ke seluruh indonesia. Perkembangan perpustakaan umum yang mula.mula menggembirakan itu akhirnya berakhir tragis dengan runtuhnya berbagai taman pustaka rakjat yang didirikan pada tahun 1950-an. Tonggak kebangkitan dimulai pada tahun 1969, dengan pembangunan lima tahun (pelita) pertama. Saat itu, kegiatan perpustakaan tercakup di dalam rencana pembangunan hingga sekarang. Peran Perpustakaan Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajarmengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini, terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan.
Penyamaan paradigma antara perpustakaan dengan arsip kerapkali menimbulkan dilema tersendiri bagi pengelolanya. Pada dasarnya, arsip dan perpustakaan memang ada dalam cakupan dokumentasi. Namun, secara prinsip pengelolaan hingga pemanfaatannya, bagi para praktisi dan sebagian akademisi bidang dokumentasi, beropini kedua bentuk dokumen itu berbeda. Salah satu yang paling mudah dan merupakan prinsip adalah terkait penciptaan masing-masing dokumen. Arsip merupakan bentuk dokumen yang tidak secara sengaja menciptakannya. Arsip tercipta karena adanya suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia secara kolektif maupun individu. Sedangkan perpustakaan, dalam hal ini misalnya buku, memang sengaja dibuat, ditulis, dicetak sebagai hasil olah pikir manusia. Dalam hal penggunaannya pun, antara arsip dan bahan-bahan pustaka memiliki prinsip yang sangat jelas. Arsip, meski sudah terbuka atau boleh diakses oleh umum, tetap memiliki batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh pengguna, apalagi tidak semua arsip yang bernilai sejarah dapat serta merta diakses dengan mudah. 29
DAPUR BIDANG SDM Lain halnya dengan bahan-bahan pustaka yang dapat diakses oleh siapapun tanpa ada batasan. Masih banyak lagi beberapa perbedaan prinsipil antara arsip dan pustaka. Hal inilah yang kerapkali diabaikan oleh beberapa kalangan akademisi maupun praktisi yang tidak memiliki latar belakang keilmuan yang matang dan profesional sehingga kerap “pukul rata” tanpa mempertimbangkan aspek-aspek prinsipnya. Mana yang lebih penting? Arsip atau pustaka?, Jika paradigma berpikirnya seperti ini, tentu saja jawabannya adalah keduanya sama-sama penting. Kita tidak bisa membayangkan apabila sistem administrasi tanpa pengelolaan arsip yang baik dan sesuai standar, sistem itu akan lumpuh dalam waktu singkat. Demikian pula dengan pustaka atau perpustakaan, apalagi jika kita memantau tingkat minat baca masyarakat Indonesia yang masih tergolong rendah, kecintaan terhadap buku yang masih minim, membuat perpustakaan menjadi bagian yang sudah seharusnya ikut mendongkrak kemajuan intelektual bangsa melalui penyediaan bahan bacaan yang bermutu. Pada praktek di lapangan, tidak jarang ditemui perhatian pemerintah masih berpihak pada salah satu bentuk dokumen, dalam hal ini, perpustakaan seolah mendapat tempat yang lebih dibandingkan arsip. Apabila para pemerhati arsip berpikir egois, tentu akan serta mengatakan, buku tidak akan berhasil ditulis tanpa keberadaan sumber informasi primer, yaitu arsip. Tulisantulisan ilmiah yang berhasil dibuku-kan, dalam proses penulisannya, tentu membutuhkan data-data primer, sumber-sumber primer yang memiliki legalitas dan akuntabilitas lebih kuat, yaitu arsip. Seperti dalam penulisan buku-buku sejarah yang lebih banyak melandaskan teori pada sumber-sumber primer, yaitu arsip. Jika kedua bentuk dokumentasi ini dikelola dengan baik dan seimbang, bukan tidak mungkin keduanya akan dapat memajukan bangsa melalui mutu intelektual dan sistem birokrasi yang sehat dan dinamis. Jika pun bidang arsip masih saja mendapat tempat kedua, namun bukan berarti dalam pengembangannya menjadi asal-asalan. Perlunya kreativitas dan motivasi yang kuat di dukung dengan kerja sama yang berkesinambungan antara praktisi dan akademisi sehingga bidang arsip mampu lebih maju dengan segala tantangan keterbatasannya. Kita tidak perlu berharap terlalu banyak pada pemerintah yang notabene tidak banyak memperhatikan akan perlunya kesadaran arsip yang berkualitas.
Arsip Peta Indonesia (kuno)
Kondisi Aktual Kenyataan yang ada saat ini, masih banyak instansi pemerintah maupun swasta yang belum menaruh perhatian secara proporsional terhadap penyimpanan maupun pengelolaan arsip inaktif. Tidak jarang arsip inaktif disimpan di gudang yang sama sekali tidak memenuhi persyaratan sebagai ruang simpan arsip. Arsip inaktif sering dianggap sebagai barang yang sudah tidak bernilai guna lagi, di tumpuk di gudang bercampur dengan barangbarang nonarsip sehingga arsip mengalami kerusakan, baik disebabkan oleh kelembaban udara, debu, serangga, air, maupun jamur. Kondisi ini pada umumnya disebabkan karena perhatian sebagian pimpinan daerah yang masih rendah terhadap pengelolaan arsip, selain itu tidak adanya tenaga terampil atau arsiparis yang mampu mengelola arsip tersebut, tidak berjalannya proses penyusutan arsip, dan kurang adanya apresiasi Arsiparis Arsip tentang pentingnya arsip dari pimpinan unit kerja. Hal ini berakibat ketika dilakukan proses pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan (Records Center) kondisi penyimpanannya masih dalam karung, bercampur antara arsip dan nonarsip, kode klasifikasi dalam arsip masih beragam, tidak ada berita acara penyerahan dan belum ada alat temu baliknya sehingga apabila dibutuhkan arsip tersebut tidak dapat ditemukan. Library housekeeping atau pengelolaan perpustakaan, merupakan istilah umum yang mengacu pada berbagai macam kegiatan rutin yang perlu dilakukan agar supaya perpustakaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi dapat dilakukan dengan menggunakan sistem yang terpadu yang terdiri dari beberapa modul, yaitu akuisisi atau pengadaan, pengatalogan, sirkulasi, pengaksesan katalog oleh umum atau yang dikenal dengan nama OPAC (Online Public Akses Catalog), dan peminjaman antar perpustakaan.(***) 30
INFO BAPPEDA PENTINGNYA PERANAN PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN Oleh :ERFI :ERFI SUSANTI, S.Sos, M.Si Kabid Stapel Berbicara tentang pariwisata, pemikiran kita biasanya langsung membayangkan sebuah tempat yang indah, rekreasi, liburan dan perjalanan yang indah, makanan yang lezat dan sebagainya. Menurut Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Banyak negara didunia yang bergantung banyak dari industri pariwisata sebagai sumber pajak dan pendapatan. Terutama negara-negara yang memiliki potensi wisata yang memadai. Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi pariwisata yang luar biasa berupaya menempatkan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan. Disamping pendapatan untuk negara banyak pelaku pariwisata yang menggantungkan kehidupan mereka dari sektor kepariwisataan. Memang peran pariwisata penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pertama, dari sisi makro, pariwisata merupakan sektor perolehan devisa yang memperkuat keseimbangan eksternal tanpa terlalu mendorong pengeluaran impor dan jasa-jasa yang berlebihan. Kedua, sektor pariwisata merupakan sektor pembangunan yang ramah lingkungan relatif dibandingkan sektor lain yang sifatnya mengolah. Ketiga, sektor pariwisata mempunyai multiplier effect yang lebih besar dalam memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Yang dengan demikian akan membantu pencapaian TPB (SDG) menjadi lebih baik. Mencermati pentingnya sektor pariwisata dalam pembangunan maka tidak salah bila dalam kegiatan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Informasi Sosial Ekonomi (PDRB-ISE), se-Sumatera tahun 2016 yang digelar di Hotel Aryaduta Jalan Diponegoro Pekanbaru, selama 3 hari, 1- 3 Juni 2016, Pariwisata merupakan salah satu pokok bahasan yang dikupas panjang lebar dalam pertemuan tersebut.
ERFI SUSANTI Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Prijambodo yang menjadi salah satu narasumber menyampaikan bahwa ada tiga potensi utama untuk mendorong sektor pariwisata di tanah air. Pertama adalah kekayaan budaya Indonesia. Dengan lebih dari 1300 suku bangsa dan lebih dari 500 bahasa, kebudayaan Indonesia merupakan daya tarik yang penting bagi pengembangan pariwisata. Kedua adalah kekayaan alam termasuk potensi wisata maritim di dalamnya. Indonesia negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau. Ketiga adalah dukungan teknologi dan informasi yang luas tersedia bagi pengembangan pariwisata. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan dan prioritas dalam RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) nasional 2015 – 2019. Secara umum kinerja sektor pariwisata dilevel nasional akan dilipat duakan (kurang lebih) pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2014. Arus wisatawan mancanegara meningkat menjadi 20 juta (tahun 2014: 9,4 juta). Peranan sektor pariwisata dalam PDB meningkat menjadi 8% (tahun 2014: 4%). Penerimaan devisa pariwisata meningkat menjadi Rp 240 triliun (tahun 2014: Rp 120 triliun, realisasi: USD 11,2 miliar). Dalam tahun 2015, penerimaan devisa dari sektor pariwisata meningkat menjadi USD 12,2 miliar.
31
INFO BAPPEDA Kabupaten Kampar memiliki potensi wisata yang luar biasa. Dalam buku profil daerah Kabupaten Kampar tercatat setidak ada 77 objek wisata di Kabupaten Kampar yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Kampar. 77 objek wisata ini terbagi dalam 7 sektor pariwisata yakni wisata budaya, wisata religius, wisata sejarah, wisata alam, wisata buatan, wisata minat khusus dan wisata keluarga.
Sektor pariwisata nasional relatif tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain, misalnya Malaysia dengan penerimaan devisa sekitar USD 21 miliar dan Thailand dengan penerimaan devisa sekitar USD 38 miliar. Pengembangan pariwisata dalam jangka panjang semakin penting dengan rencana visi jangka panjang (2045/85) yang saat ini sedang disusun dengan gambaran ideal Indonesia ke depan sebagai berikut:
Kekuatan pariwisata Kampar yakni, kekayaan alam dan budaya, biaya pariwisata yang relatif murah, lingkungan yang relatif masih terjaga.
a)
Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia; b) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika; c) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia; d) Masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi; e) Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia; f) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik; g) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.
Hanya saja diantara kekuatan ini memang ada kelemahan yakni, terbatasnya aksebilitis, minim infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, sarana transportasi, dan teknologi komunikasi dan informasi. Kelemahan lain, sumber daya manusia pendukung kepariwisataan, rentan terhadap bencana alam, keterbatasan anggaran pemerintah. Diantara kelebihan dan kelemahan ini diharapkan potensi pariwisata di Kabupaten Kampar bisa di kembangkan sehingga mampu berperan penting dalam pembangunan di Kabupaten Kampar dan perbaikan ekonomi masyarakat Kabupaten Kampar.
Lalu bagaimana peran pariwisata dalam pembangunan dan perbaikan ekonomi di Kabupaten Kampar.
Tentu ini bukan pekerjaan mudah perlu dukungan, kerjasama dan keseriusan semua pihak terkait. (***)
Lomba Pacu Sampan
Candi Muara Takus potensi wisata luar biasa. daerah Kabupaten Kampar yang perlu promosi dan dikembangkan
32
INFO BAPPEDA
KAMPAR JUARA II MIATTEC EXPO 2016 Kabupaten Kampar mencatatkan prestasi gemilang pada kegiatan Pameran Nasional di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang dikenal dengan pameran MIATTEC EXPO 2016 (Mataram Investment, Agro, Tourism, Trade & Export Commodity). Pada kegiatan Miattec Expo 2016 yang digelar di Mataram Mall – Nusa Tenggara Barat, pada 13 - 17 April 2016, Kabupaten Kampar berhasil meraih juara II tingkat nasional. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Kampar Azwir, SE kepada kru Buletin Bappeda Kampar usai mengikuti Miattec Expo 2016 mengungkapkan kebahagiaannya atas apa yang diraih oleh Kabupaten Kampar ditingkat nasional. “Hasil ini tentu mengharumkan nama Kabupaten Kampar di tingkat nasional,” ujarnya.
Pada Miattec Expo 2016, Pemerintah Kabupaten Kampar mengutus Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pameran Miattec Expo 2016 di Mataram ini ikuti oleh 15 Kabupaten/Kota. Untuk posisi juara I di raih Kabupaten Jember Jawa Timur dan Kabupaten Kampar di posisi ke II, Masing-masing Kabupaten menampilkan produk-produk daerah mereka termasuk objek wisata mereka. Masing-masing perwakilan Kabupaten/Kota diberi kesempatan untuk memaparkan (mengekspose) produk-produk mereka.
Dijelaskan Azwir,SE selaku Kabid Ekonomi bahwa pada Miattec Expo 2016, Kabupaten Kampar menampilkan produk Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE) yang merupakan program yang sedang digalakkan pemerintah Kabupaten Kampar. Kemudian ditampilkan produkproduk usaha kecil menengah (UKM) di Kabupaten Kampar seperti batik dan hasil kerajinan Kampar lainnya.
Kabupaten Kampar sebagai perwakilan Provinsi Riau di ajang pameran tersebut menyampaikan kesiapan Kampar untuk bersinergi dengan kabupaten lain dalam membantu kunjungan mereka ke Provinsi Riau atau Kampar khususnya.
Untuk sektor Pariwisata Kabupaten Kampar menampilkan objek wisata Candi Muara Takus, Rumah Bendang, Masjid Jami, Istana Gunung Sahilan, waduk PLTA Koto panjang dan objek wisata serta cagar budaya lainnya. “Apa yang ditampilkan Kabupaten Kampar pada Miattec Expo 2016, mendapat perhatian dan apresiasi dari pengunjung dan tim juri,” ujarnya.
Kegiatan Miattec Expo 2016 juga berdampak kepada tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Mataram. “Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya hunian hotel selama pameran berlangsung,” ujar Azwir. (red)
Kabid Ekonomi Bappeda Azwir pada acara MIATTEC EXPO 2016 Mataram dimana Kabupaten Kampar mencatatkan prestasi gemilang pada kegiatan Pameran Nasional di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
33
INFO BAPPEDA WUJUDKAN SMART REGENCY, KAMPAR JAJAKI KERJASAMA DENGAN KOTA BANDUNG Pemerintah Kabupaten Kampar berencana mewujudkan Kampar sebagai Kabupaten Pintar atau dikenal dengan Smart Regency. Konsep Smart Regency menyerupai apa yang telah diterapkan Pemerintah Kota Bandung dengan konsep Smart City nya. Untuk mewujudkan ini, pemda Kampar menjajaki kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung., maka dilakukan dahulu studi lapangan ke Bandung Command Center (BCC) milik Pemko Bandung.
Bappeda Kampar saat berkunjung ke Command Center Bappeda Kota Bandung.
Study lapangan ini dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kampar, Kamis (19/5/16) di BCC Kota Bandung. Study lapangan ini diikuti oleh Kabid KSP M. Fadli Muchtar, Kabid Kesejahteraan Sosial Dedy Rohyani, Kasubbid Perencanaan Anggaran dan Pembangunan (PAP) Yusdiyen Hadinata dan tujuh orang anggota. Kedatangan Bappeda Kampar ke BCC Bandung yang memang sudah terjadwalkan sebelumnya, diterima oleh pihak BCC.
Saat ini sudah tersedia 300 aplikasi. Kebanyakan aplikasi itu untuk pelayanan internal pemerintahan dan publik. Ada aplikasi pelayanan kesehatan, pelayanan kependudukan, perizinan, pemadam kebakaran, mengantri hingga ojek dan sebagainya. Sebagai perbandingan Singapura sekarang sudah memiliki 1.600 aplikasi. Bentuk (bangunan) BCC ini mirip sarang lebah dengan desain full technology seperti pada film star trek. Software yang digunakan seperti yang ada pada film ironman. Di lantai dua ada ruang rapat yang disekat kaca transparan yang bisa digunakan untuk komunikasi dua arah baik dari ruang rapat ke petugas operator dan begitupun sebaliknya.
Dihadapan rombongan, fungsional BCC Rina menjelaskan dengan gamblang tentang BCC ini. Bandung Command Center ini telah diresmikan oleh walikota Bandung Ridwan Kamil Pada tanggal 19 Januari 2015 silam. BCC ini merupakan tempat yang digunakan untuk memberikan perintah terpusat untuk beberapa tujuan.
Kabid KSP M. Fadli Mukhtar melalui Kasubbid PAP Yusdiyen Hadinata kepada Haluan Riau mengaku puas dengan kunjungan dan penjelasan dari pihak BBC. “Banyak ilmu, wawasan dan pengetahuan yang didapat dari kunjungan ke BCC ini dalam rangka menjadikian Kabupaten Kampar sebagai Smart Regency,” ujar Yusdiyen.
BCC ini adalah tempat (alat) untuk mewujudkan konsep smart city di Kota Bandung. BCC ini digunakan untuk memonitoring kota Bandung, pengarsipan data yang diintergrasikan dengan customer service yang nantinya diteruskan ke bagian-bagian terkait. BCC akan mempermudah pelayanan publik dan dari sisi manajemen akan mempermudah dalam pengambilan keputusan.
Dijelaskan Yusdiyen bahwa setelah kunjungan ini maka akan direncanakan kerjasama antar daerah, yakni Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kota Bandung. “Tahun ini akan direncanakan penandantangan MoU antara Bupati Kampar dan Walikota Bandung”, ujarnya.
Dengan keberadaan BCC ini, pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis online. Walikota Bandung ingin menjadikan Bandung seperti Singapura yang menjadi sebuah kota dunia yang standar pelayanannya internasional. Untuk itu memang pemerintah Kota Bandung harus banyak membuat aplikasi smartphone. Bandung menargetkan akan membuat 1.500 aplikasi menjelang berakhirnya masa jabatan walikota atau tiga tahun kedepan.
Selanjutnya akan dibuat grand design dan master plannya. Ditargetkan tahun 2017 akan diwujudkan Smart Regency dengan membangun Kampar Command Center (KCC). KCC mempunyai tujuan akhir untuk memberikan pelayanan dan pengawasan kepada publik. “Insya Allah, dengan dukungan semua pihak, rencana ini akan terwujud,” ujar Yusdiyen. (red) 34
INFO BAPPEDA SKPD TIDAK MELAKUKAN REKONSILIASI LAPORAN DKTP, BISA DIKENAKAN SANKSI PENUNDAAN PENCAIRAN
Kepala Bappeda Azwan Pimpin rapat ekspose rancangan proyek perubahan integrasi SIM RKPD-SIG di lantai III kantor Bupati
Demikian Disampaikan Kasubdit Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pada Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Dan Kerjasama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Waode Siti Armini Rere.
Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan (DKTP) tapi tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka SKPD bersangkutan bisa dikenakan sanksi penundaan pencairan.
Rere menjelaskan bahwa dasar hukum pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tertuang dalam UUD RI Tahun1945, UU Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU K/L, revisi PP Nomor : 7 Tahun 2008, revisi PP Nomor : 19 Tahun 2010 dan PP Nomor : 23 Tahun 2013, PP Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren.
selaku nara sumber pada rapat menjelaskan soal Inventarisasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau yang di gelar Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Riau di hotel Premiere, Kamis (28/4/16). Pada kesempatan ini Rere mengupas tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Perspektif PP No. 7/2008 & UU No.23/2014).
PP Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, PP No: 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Hakekat Program/kegiatan Dekonsentrasi-Tugas Pembantuan (DK/TP) yakni : bahwa sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2007, DK/TP merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yg berada di daerah. DK/TP dilimpahkan dan ditugaskan karena pertimbangan efisiensi dan efektifitas.
Disampaikan Rere bahwa pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan. Kemudian penghentian pencairan dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila:
Berdasarkan pasal 87 UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 7 Tahun 2008, DK/TP itu dibiayai oleh APBN tanpa ada cost-sharing.
pertama SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan, kedua apabila ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP, aparat pemeriksa fungsional.
Tanggung jawab akuntabilitas ada pada pejabat pengelola keuangan yang ada di daerah. DK/TP merupakan bagian dari kinerja Kementerian/ Lembaga. Pihak penerima DK/TP berkewajiban untuk melaporkan kepada Kementerian/ Lembaga.
Untuk itu Rere pada kesempatan itu mengingatkan SKPD untuk taat dalam tata kelola urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut termasuk taat dalam pelaporan keuangan. 35
INFO BAPPEDA Dengan kegiatan DK/TP untuk menjaga dan terpeliharanya keutuhan NKRI, Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan di Daerah. Kemudian dengan DK/TP teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman Sosial budaya daerah. Tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembanguna dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat, dan terciptanya komunikasi sosial kemasyarakat dan Sosial budaya dalam NKRI. Disampaikan Rere bahwa ada beberapa isu terkait dengan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dari sisi Kementerian/LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian), masih adanya kegiatan yang sudah menjadi urusan daerah tapi masih didanai dari alokasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kurang sinkron/sinergi/selaras dengan rencana pembangunan daerah. Kemudian terlambatnya penyampaian Juklak/Juknis DKTP. Tidak tepatnya penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah. Pembagian alokasi dan lokus (lokasi dan fokus) anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tiap Daerah/Satker belum tepat.
Terlambatnya penyampaian DIPA. Kurang koordinasi antara Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Aset hasil program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan belum tertatausaha dengan baik dimana data tidak lengkap, tidak terpelihara, dan belum dihibahkan, sehingga menimbulkan status penilaian Disclaimer bagi K/LPNK yang bersangkutan. Dari sisi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, kurang singkronnya kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan APBD, terlalu seringnya daerah melakukan mutasi pejabat pengelola kegiatan sehingga menghambat pelaksanaan. Keterbatasan sumber daya Manusia pelaksana APBN (DKTP), baik dari sisi jumlah personil maupun tingkat kemampuan personil. Selanjutnya, alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang turun ke daerah tidak sesuai kebutuhan, ada yang terlalu banyak dan ada yang terlalu sedikit (belum memenuhi kebutuhan secara rasional). Tidak memahami mekanisme APBN. Masih adanya kendala dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan seperti terbatasnya dana dari K/LPNK dan kurang SDM. Belum seluruh SKPD pelaksanaan kegiatan DKTP menguasai aplikasi penunjang (data management) seperti SAI (Sistem Akuntansi Instansi) dan SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara). (red)
Rapat DKTP di Hotel Premier Pekanbaru, 27-29 April 2016.
36
INFO BAPPEDA # DALAM RANGKA SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 18/2016
Peserta rakor RKPD di Golden Boutique Jakarta
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar mengikuti Pertemuan Pusat dan Daerah Dalam Rangka Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017. Pertemuan digelar Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Hotel Golden Boutique Melawai, Jakarta selama tiga hari, Rabu-Jumat, 11-13 Mei 2016. Pertemuan ini dibuka Plt Dirjen Bina Bangda Kemendagri RI Ir. Diah Indrajati, M.Sc.
“Dengan adanya pertemuan ini menambah pengetahuan dan wawasan kita dalam penyusunan RKPD Tahun 2017,” kata Yusdiyen. Ditambahkan Yusdiyen dengan adanya pertemuan ini, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri menyampaikan beberapa kebijakan pemerintah pusat terkait dengan RKPD Tahun 2017 ini. Selain itu juga disampaikan informasi terkait dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD, perubahan RKPD dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD yang disampaikan oleh para nara sumber,” ujar Yusdiyen. Plt Dirjen Bina Bangda Kemendagri RI Ir. Hj. Diah Indrajati, M.Sc saat membuka pertemuan itu menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 18 Tahun 2016 ini mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pada pertemuan ini Bappeda Kampar diwakili oleh Kasubbid Perencanaan Anggaran dan Pembangunan (PAP) Yusdiyen Hadinata, S.Si dan diikuti oleh 120 orang peserta dari Bappeda Kabupaten/Kota dan Bappeda Provinsi se-Indonesia serta perwakilan Kementerian dan Kelembagaan.
Secara substansial Permendagri ini memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggungjawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun.
Kasubbid PAP Yusdiyen Hadinata, S.Si mengungkapkan bahwa acara sosialisasi ini dalam upaya penyempurnaan dan peningkatan kualitas penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2017. 37
INFO BAPPEDA Secara Normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).
Arah kebijakan pembangunan daerah, meliputi arahan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja 6 (enam) SPM sesuai dengan peraturan menteri/pimpinan lembaga tentang SPM serta kegiatan prioritas lainnya terkait dengan tugas dan fungsi komponen lingkup kementerian dalam negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2017.
Secara Operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Secara Faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017 dan Perubahan RKPD Tahun 2017, khususnya untuk menjawab beberapa permasalahan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah selama ini, seperti mengakomodir hasil reses anggota DPRD, serta penambahan program baru dalam RKPD yang tidak tercantum dalam RPJMD, serta penambahan kegiatan baru dalam RKPD sebagai kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP.
Dijelaskan Dirjen bahwa proses terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu, masukan secara tertulis dari seluruh komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan 6 (enam) Kementerian/Lembaga penanggungjawab (pengampu) Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelayanan wajib Non dasar dan urusan pilihan.
Dalam pertemuan ini ada beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber yakni, Kerangka Umum Permendagri Nomor 18 tahun 2016 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017 yang disampaikan oleh Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IV Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bangda Kemendagri RI Dr. Royadi, SH, MM.
Pembahasan bersama dengan kementerian/lembaga dan perwakilan dari beberapa pemerintah provinsi, kabupaten dan kota terpilih yang mewakili setiap regional.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 ini memuat seluruh hal-hal yang terkait dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017 yang meliputi, Arah kebijakan pembangunan nasional, berupa sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dalam rancangan RKP Tahun 2017.
Materi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah oleh Kasi Wilayah IV subdit Perencanaan dan Rencana Perangkat Daerah Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bangda Kemendagri RI Drs. H. Suripto, MSi. Materi rancangan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 tahun 2010 oleh Konsultan Kemendagri RI, Agus, Soni dan Aris. (red)
Kasubid PAP Yusdiyen Hadinata saat mengikuti Rakor RKPD Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 di Golden Boutique Jakarta
38
INFO BAPPEDA KETERSEDIAAN DATA YANG BERKUALITAS SANGAT PENTING DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Dalam perencanaan pembagunan daerah, peran ketersediaan data yang berkualitas adalah sangat penting, mulai dari penyusunan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah), Hingga Renja SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Peran dan fungsi data, sebagai dasar menentukan kebijakan, Sumber evaluasi terhadap hasil perencanaan yang telah dilakukan, Sumber informasi bagi Perencana Pembangunan Daerah, Titik awal (starting point). “Dalam artian data merupakan pedoman atau petunjuk dalam penyusunan strategi pembangunan dan juga sekaligus merupakan titik akhir (ending point) dari suatu targettarget pembangunan daerah yang ingin dicapai di masa mendatang,” jelas Marsetyawan.
Demikian disampaikan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Kabid Statistik Pelaporan dan Evaluasi Ir.Marsetyawan,MT, pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Pembangunan dan Data Spasial bagi Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang digelar di Hotel Furaya Pekanbaru, Jumat (20/5/16).
Kemudian yang menjadi dasar (landasan) hukum bagi penyediaan data, yaitu, UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Bappeda Kabupaten Kampar mengutus Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan Erfi Susanti, S.Sos, M.Si, Kasubbid Pendataan dan Pelaporan Hamidah, SE dan Tri Haryono, S,Si untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis Pengelolaan Data Pembangunan dan Data Spasial.
Selanjutnya Peran data dalam perencanaan sangat sangat strategis. Didalam proses perencanaa data yang tersebar diinput dalam data utama kemudian menjadi data pendukung dalam analisa yang menghasilkan sintesa dan akhirnya menjadi output (keluaran) yang bisa dimanfaatkan. Ditegaskan Marsetyawan bahwa Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Peran Data/Statistik yang berkualitas adalah sangat vital. Untuk itu kedepan perlu koordinasi yang bijak dan berkesinambungan antara instansi-instansi/lembaga terkait lainnya untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas. (red)
Untuk penyusunan data pengolahan dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah meliputi : Data kondisi geografis dan demografis daerah, data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek pelayanan umum Aspek daya saing daerah. Jenis data terdiri dari : 1. Data Primer yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara, pengukuran, pengamatan. 2. Data Sekunder adalah Data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari berbagai sumber data, departemendepartemen, lembaga penelitian. Klasifikasi data : 1. Data Kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan pekerjaan. 2. Data Kuantitatif yaitu data berupa angka seperti jumlah penduduk, banyaknya produksi kelapa sawit (dalam kilogram), jumlah pendapatan daerah dan sebagainya.
Kabid Stapel Erfi Susanti dan Kasubbid PP Hamidah saat mengikuti Rakor SDDKN di Furaya Hotel.
39
INFO BAPPEDA URGENSI SIPD BERBASIS URUSAN KONKUREN DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) berbasis urusan konkuren sangat urgen dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah. Demikian disampaikan Kepala Seksi Informasi Pembangunan Daerah Subdit Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Rendy Jaya Laksamana pada acara Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Pembangunan dan Data Spasial bagi Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang digelar di Hotel Furaya Pekanbaru, Kamis (19/5/16).
Pada pasal 391 disebutkan pemerintah daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah (Informasi Pembangunan dan Keuangan Daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi. Pasal 394 ditegaskan Kepala daerah yang tidak mengumumkan Informasi Pembangunan Daerah dikenai sanksi. Mengenai Pembangunan Daerah diatur dalam Pasal 258 UU 23 tahun 2014, dimana Daerah melaksanakan pembangunan untuk, Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, Kesempatan kerja, lapangan berusaha, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
Apa Urgensi SIPD : 1. SIPD merupakan mandat (amanah) yang masuk kedalam prioritas nasional reformasi birokrasi seperti yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
2.
1.
Data-data pembangunan daerah tidak lengkap dan tersebar di masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta jarang diperbaharui.
2.
Bappeda menghadapi kendala dalam mengumpulkan data dari Perangkat Daerah karena: (a) Kurangnya koordinasi antara Bappeda dan PD, (b) Minimnya pendanaan dan keterbatasan personil di Bappeda untuk pengelolaan data, dan (c) Kurangnya political will dari Kepala daerah.
3.
Pemerintah Pusat belum bisa mengukur secara maksimal kebutuhan pembangunan dan capaiancapaian substantif program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemda.
3.
Dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD DAN RKPD harus didasarkan pada data yang lengkap, mutakhir, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang dikelola dalam SIPD (Data SIPD diperdakan dalam RPJPD dan RPJMD). Dengan demikian SIDP sebagai alat Sinkronisasi dan Evaluasi antar dokumen perencanaan, antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan (Nasional – Prov – Kab/Kota). Dengan demikian SIPD dapat meningkatkan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yg terintegrasi dengan pembangunan Nasional. satu Data dan satu Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Menjadi Instrumen Monev Perencanaan dan Urusan Konkuren. Dengan demikian SIPD Menjadi Salah Satu Standard Instrumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Urusan Konkuren.
Disampaikan Rendy bahwa SIPD merupakan amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah seperti yang dimuat dalam pasal 274 yakni, Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.
Bagaimana latar belakang permasalahan data dan informasi saat ini :
Implikasi dari masalah tersebut menyebabkan Perencanaan Pembangunan di daerah tidak sepenuhnya dilandaskan pada data dan informasi, padahal idealnya perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Akibat dari itu semua hasil perencanaan pembangunan sering tidak tepat sasaran.
40
INFO BAPPEDA Tujuan dari SIPD 1.
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2.
Mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah
3.
Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai dasar input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah.
Posisi SIPD dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah yaitu SIPD untuk Persiapan, Rancangan Awal, Rancangan Musrenbang, Rancangan Akhir Peraturan daerah.
SIPD digunakan sebagai instrumen untuk pengolahan data dan informasi, Evaluasi Capaian Periode sebelumnya, Penelaahan RTRW, Analisis Isu-Isu Strategis, Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah, Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah. Rencana Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap SIPD : 1. Memperkuat Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Menggunakan SIPD sebagai Dasar Penyusunan Dokumen Perencanaan & Evaluasi Pembangunan Daerah (Rakornas SIPD) 2.
Masukan Terkait Element Data SIPD Berbasis Urusan Untuk Penyempurnaan aplikasi SIPD terutama untuk Urusan Konkuren (Koordinasi Pusat dan Daerah disetiap Urusan Konkuren).
3.
Memperkuat SIPD sebagai Data dan Sistem Informasi yang mempunyai Kekuatan Hukum (pasal 274 UU 23/2014).
4.
Revisi Permendagri 8 Tahun 2014 tentang SIPD
5.
Fasilitasi penguatan kelembagaan SIPD didaerah (red)
Kepala Bappeda Ir. H. Azwan, MSi saat memimpin rapat di ruang rapat Kepala Bappeda
41
INFO BAPPEDA
BAPPEDA IKUTI RAKOR PENGOLAHAN SIPD Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi SIPD dalam rangka fasilitasi pengolahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang digelar di Hotel Menara Peninsula Jalan Letjen S.Parman Nomor 78 Slipi Palmerah Jakarta Barat, 25-27 Mei 2016. Rapat koordinasi ini dibuka secara resmi oleh Plt. Dirjen Bina Bangda Kemendagri RI Ir. Diah Indrajati, M.Sc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar merupakan salah satu bagian dari peserta rapat koordinasi tersebut. Dari Bappeda Kampar diikuti oleh Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan Erfi Susanti, S.Sos, M.Si, Kasubbid Pendataan dan Pelaporan Hamidah, SE, Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Irfan, S.Hut, M.Si dan satu orang staf Bappeda. Rapat tersebut menghadirkan narasumber Bagus Agung Herbowo, S.T, M.T (Kasubdit Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI) yang menyampaikan Materi Implementasi Penyempurnaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
Ganjang Aminullah (Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Pusat Jakarta) dengan materi Implementasi Kewenangan Data Statistik Dasar dan data Statistik Sektoral, dan materi tentang Koordinasi dan Kerjasama Statistik. Andrie Syahriza (Biro Informasi dan Teknologi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia) dengan materi Integrasi SIPD dan SDDKN sebagai Wujud Kesatuan Data dan Sistem Informasi secara Nasional. Ir. Hudori, MSi (Direktur Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri) dengan materi Peran Sistem Informasi Pembangunan Daerah Berbasis Urusan Konkuren Dalam Penyusunan Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam pelaksanaan rakor yang dihadiri oleh Provinsi dan perwakilan Kabupaten/Kota dilakukan pemetaan elemen data berbasis urusan sebagai bahan penyempurnaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dibantu dengan menggunakan aplikasi elemen data pembangunan daerah secara offline/localhost untuk memudahkan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota memberikan usulan dan masukan untuk penyempurnaan elemen data berbasis urusan.
Rapat koordinasi SIPD dalam rangka fasilitasi pengolahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Hotel Menara Peninsula Jakarta
42
INFO BAPPEDA Dari hasil Rapat Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di rumuskan beberapa hal sebagai berikut : 1.
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan, pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah diperlukan penyempurnaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
2.
Data dan informasi di dalam Sistem informasi pembangunan daerah terdiri dari: a. Data statistik dasar menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yaitu Badan Pusat Statistik. b. Data statistik sektoral menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3.
Penyempurnaan Elemen data berbasis urusan perlu dilakukan: a. Koordinasi sampai ke tingkat Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi maupun Kabupaten/Kota. b. Koordinasi kepada Kementerian/Lembaga yang difasilitasi oleh setiap Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah, di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
4.
Dalam rangka percepatan penyempurnaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), batas waktu penyempurnaan Elemen Data Pembangunan Daerah Berbasis Urusan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota paling lambat pada tanggal 17 Agustus 2016 melalui Aplikasi SIPD.
Hasil rumusan ini ditandatangani 41 orang tim perumus yang terdiri dari peserta rakor. (red)
Rapat koordinasi SIPD dalam rangka fasilitasi pengolahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Hotel Menara Peninsula Jakarta
43
INFO BA BAPPPEDA PERENCANAAN BAGIAN YANG SANGAT PENTING SEBAGAI PENGENDALI SEBUAH KEGIATAN Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pengarah yang memberikan ramburambu kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembangunan secara bertahap. Perencanaan menjadi bagian yang sangat penting sebagai pengendali sebuah kegiatan yang memberikan rincian tentang rasionalisasi perlunya sebuah kegiatan dilakukan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pelaksanaan, sarana dan prasarana pendukung dan sumberdaya yang diperlukan.
Demikian disampaikan Plt. Dirjen Bina Bangda Kemendagri RI Ir. Diah Indrajati, M.Sc. saat membuka Rapat Koordinasi dalam rangka Fasilitasi Pengolahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Hotel Menara Peninsula Jakarta, Rabu (25/5/16).
Dalam istilah system informasi dikenal istilah GIGO (garbage in garbage out) maksudnya adalah apabila input datanya tidak akurat maka dapat dipastikan perencanaan yang dihasilkan tidak dapat menjawab permasalahan pembangunan yang ada.
“Adanya perencanaan disebabkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga diperlukan kegiatan-kegiatan prioritas,” ujar Dirjen.
Satu penggunaan terpenting data dan informasi dalam proses perencanaan pembangunan adalah untuk mengindentifikasi kebutuhan pembangunan yang disajikan kedalam penetapan program, indikator, dan target pembangunan.
Disampaikan Dirjen bahwa proses perencanaan yang baik dan komprehensif merupakan titik penting untuk berhasilnya pembangunan. Untuk dapat menghasilkan perencanaan yang ideal tersebut maka setiap proses harus senantiasa dilakukan dengan basis data dan informasi yang valid dan terukur. Untuk menyusun sebuah perencanaan yang baik diperlukan data yang akurat sebagai dasar menetapkan target dan tujuan yang ingin dicapai. Kesalahan data yang digunakan mengakibatkan perencanaan yang dibuat tidak akan berguna.
Penggunaan data dan informasi paling jelas terlihat dalam penetapan indikator-indikator, seperti indikator pencapaian kinerja pembangunan.Indikator yang ada kemudian dijadikan capaian target yang bisa diukur sehingga saat pembangunan sedang dan selesai dilaksanakan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dengan pengukuran yang jelas. Dijelaskannya bahwa permasalahan yang selama ini dirasakan dalam pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah adalah diantaranya, Data pembangunan daerah tidak lengkap dan tersebar di masing-masing perangkat daerah serta jarang diperbaharui.
44
INFO BAP BAPPE PEDA DA Bappeda menghadapi kendala serius dalam mengumpulkan data dari perangkat daerah; Kurangnya koordinasi antara Bappeda dan Perangkat Daerah;
Namun sejalan dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka kedepannya SIPD diarahkan untuk : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudian minimnya pendanaan dan keterbatasan personil di Bappeda untuk pengelolaan data; Kurangnya political will dari Kepala Daerah; dan Pemerintah pusat juga belum memiliki instrumen yang cukup untuk mengukur kebutuhan pembangunan dan capaian-capaian substantif program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.
Mengoptimalkan, pengumpulan, pengisian, dan pengendalian evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah dan
3.
Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai dasar input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah.
Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional.
Hal ini dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.
Untuk itu SIPD diharapkan sebagai alat sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan, antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan.
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 7 (tujuh) aspek informasi perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup tentang kondisi geografis Daerah, demografi, potensi sumberdaya Daerah, ekonomi dan keuangan Daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing Daerah.
Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Saya menghimbau kepada para peserta Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan single entry dan single database pembangunan daerah secara nasional.
Disatu sisi dalam mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat maka kedua bentuk informasi diatas wajib diumumkan kepada masyarakat.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan SIPD.
Apabila Kepala Daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah akan dikenai sanksi administratif maupun sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu dalam rangka merumuskan elemen data perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Kemendagri menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
2.
Elemen data SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan.
45
INFO BAP BAPPE PEDA DA Dalam upaya menyediakan data dan informasi yang berkualitas bagi para pimpinan nasional dan daerah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan agar prioritas pembangunan nasional dan Daerah dapat tercapai dengan optimal. Maka pada tanggal 22 September 2015 di Kantor Sekretariat Negara telah dilaksanakan penandatanganan kesepakatan Integrasi Database Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN). Kesepakatan dilakukan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara diikuti oleh Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.
Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah dengan Elemen Data berbasis urusan. Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, dan tentu saja dengan terus berupaya meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dirjen berharap melalui kegiatan rakor yang dilaksanakan Kemendagri ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan informasi pembangunan daerah. (red)
Dengan telah terbangunnya komitmen tersebut diharapkan melalui kesepahaman peserta Rakor pada hari ini, maka integrasi data dan informasi dapat dioptimalkan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka mendukung tercapainya target prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terjaga konsistensinya.
Kabid Stapel dan Kasubbid PP mengikuti rapat SIPD di Hotel Peninsula-Jakarta
Bappeda Kabupaten Kampar mengikuti Rakor Pengolahan SIPD di Hotel Peninsula-Jakarta, 27-5-16
46
INFO BAPPEDA Sambut Ramadhan, Bappeda Gelar Silahturahmi Azwan juga mengingatkan kembali kepada seluruh karyawan Bappeda bahwa terhitung 1 Juni ini, Bappeda Kampar sudah bebas asap rokok. Untuk itu karyawan Bappeda tidak boleh merokok dalam ruangan (gedung) Bappeda. "Kantor Bappeda bebas asap rokok, karena asap rokok berdampak kepada mereka yang tidak merokok, kalau mau merokok silakan ke kantin", ujarnya. Kemudian ustadz Jauhari, MA menyampaikan bahwa di bulan Ramadhan ada kelapangan dan keluasan dalam beribadah. "Ada kelapangan dan ganjaran pahala yang diberikan Allah SWT, dalam bulan Ramadhan. Beribadah di bulan Ramadhan sama dengan beribadah 1000 bulan," ujarnya.
Kepala Bappeda bersalaman dengan staf saat acara silahturahmi menjelang ramadhan di aula Bappeda Kampar
Dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan tahun 1437 H, keluarga besar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar menggelar acara silaturahmi yang digelar di aula kantor Bappeda Kabupaten Kampar, Kamis (2/6/16).
Begitu besarnya kemuliaan dan ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT pada bulan Ramadhan, maka untuk itu perlu kelapangan diri. "Mari kita lapangan hati dan jiwa kita. Kita perbaiki hubungan kita sesama rekan kerja, tetangga, dan sanak saudara. Mari saling memaafkan," ujarnya.
Acara silaturahmi ini diikuti Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir. H. Azwan, M.Si, Sekretaris Bappeda Afrizal, S.Sos, para Kabid, Kasubbid, Kasubbag dan para pegawai, honorer, jaga kantor dan cleaning service dilingkungan Bappeda kabupaten Kampar. Bahkan mantan pejabat Bappeda yang kini bertugas di instansi lain ikut bersamasama berkumpul dalam acara ini. Acara silaturahmi ini diisi dengan tausyiah yang disampaikan oleh ustadz Jauhari, MA.
Agar keluasan Ramadhan juga bisa diraih maka kaum muslimin juga harus selalu meluaskan ilmu pengetahuan. "Belajar bisa dengan membaca buku, atau mendengarkan ceramah dan sebagainya, sehingga dengan berbekal ilmu, ibadah kita diterima oleh Allah SWT," ujarnya. Pada kesempatan tersebut juga dibuka diskusi. Beberapa pertanyaan muncul dari peserta silaturahmi, seperti mana yang lebih afdal membatalkan puasa saat dalam perjalanan (musafir) atau tetap melanjutkan puasa. juga ada pertanyaan apa hukum kumur-kumur saat berpuasa.
Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir. H. Azwan, M.Si dalam sambutannya mengajak seluruh keluarga besar Bappeda Kampar bahwa dalam menyambut datangnya Bulan suci Ramadhan ini untuk saling memaafkan, mensucikan diri sehingga bersih dalam menghadapi puasa.
Seluruh pertanyaan dijawab secara gamblang dan jelas oleh ustadz Jauhari yang di ikuti dengan dalil-dalil yang jelas baik yang bersumber dari Al quran maupun hadist. Acara silaturahmi ini ditutup dengan doa dan makan bersama serta bersalam-salaman, saling memaafkan. (red)
Kemudian ia juga mengajak untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap bekerja sesuai dengan aturan dan jadwal kerja yang telah ditetapkan. "Jadwal masuk dan pulang kantor sudah ditetapkan, ikuti jadwal itu," ujarnya. Disampaikan Azwan bahwa untuk menjalankan ibadah puasa ramadhan ini perlu dibekali dengan ilmu. "Makanya pagi ini sengaja kita mengundang ustadz disamping untuk menyampaikan tausyiah juga akan kita isi dengan diskusi. Menjalankan ibadah harus dengan ilmu tidak bisa hanya sekedar ikut-ikutan," ujar Azwan.
Keluarga besar Bappeda saling bermaaf-maafan menyambut bulan Ramadhan
47
INFO BAPPEDA
Perlu Pelatihan Untuk Operator E-Monev Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan mengamanatkan pentingnya pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan sehingga pemanfaatan sumber daya berjalan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 ini, juga mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL, kepada Gubernur untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kepada Bupati/Walikota melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan. Untuk memperlancar proses pelaporan/pemantauan tersebut, telah dikembangkan aplikasi berbasis online yang disebut dengan e-Monev. Pelaksanaan pelaporan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana dan realisasi pencapaian target yang telah berjalan dengan aplikasi e-Monev tingkat K/L tersebut telah mulai digunakan sejak akhir 2012. Penggunaan aplikasi e-Monev dalam pelaporan PP 39/2006 telah mampu meningkatkan jumlah K/L yang melapor secara tepat waktu.
Pemanfaatan teknologi informasi berbasis web dan online ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan serta memastikan terbangunnya keterkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja. Manfaat penggunaan aplikasi e-Monev untuk penyampaian laporan meningkatkan jumlah Kementerian/Lembaga yang melaporkan secara tepat waktu. Selain itu, dengan menggunakan aplikasi e-Monev, K/L mendapatkan feedback langsung atas laporan yang telah mereka sampaikan. Selama diimplementasikan, aplikasi e-Monev juga terus berusaha dikoreksi dan disempurnakan. Penyempurnaan dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan dapat membantu K/L dalam memantau pelaksanaan kegiatan masing-masing.
Hal ini merupakan respon positif dari K/L sebagai pengguna sehingga e-Monev dianggap perlu untuk terus dikembangkan dan disempurnakan.
Pada tahun 2013 telah mulai dikembangkan aplikas eMonev untuk daerah. Pengembangan ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan monitoring dan evaluasi dalam memperoleh data realisasi kegiatan baik dari segi keuangan maupun fisik.
Oleh karena itu, dilakukan pembangunan Aplikasi eMonev Daerah sebagai pengembangan aplikasi e-Monev sebelumnya yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan satuan kerja K/L di daerah dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana APBN.
Aplikasi e-Monev Daerah terutama diperuntukkan bagi instansi pelaksana dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Maka diharapkan aplikasi e-Monev Daerah ini dapat segera dimanfaatkan oleh seluruh pihak pelaksana kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
Aplikasi e-Monev Daerah diharapkan dapat membantu K/L dan Pemerintah Daerah dalam memonitor pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ada di Provinsi/Kabupaten/Kota.
Pengembangan dan penyempurnaan sistem (aplikasi) monev ini dapat mengukur kinerja pencapaian target pembangunan dilakukan sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
48
INFO BAPPEDA Tujuan dan sasaran dari pembangunan dan pengembangan Aplikasi e-Monev Daerah ini adalah melanjutkan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi e-Monev bagi instansi pelaksana dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta untuk membangun sistem yang dapat membantu Kementerian/Lembaga dalam mengumpulkan laporan dari satuan kerjanya di daerah.
Dalam pertemuan itu dibahas apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan e-Monev di Kabupaten Kampar. Dimana sampai saat ini masih sering ditemui ada SKPD yang lambat atau lalai dalam melaporkan dana TP (tugas pembantuan) melalui aplikasi e-Monev. Permasalahannya disamping kelalaian juga karena operator (petugas) di SKPD ada yang berganti sehingga operator pengganti kurang memahami aplikasi e-Monev.
Untuk Kabupaten Kampar para operator e-Monev di masing-masing SKPD yang menerima dana Tugas pembantuan telah dilatih oleh Bappeda Provinsi Riau pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015, aplikasi e-Monev sudah diterapkan oleh masing-masing SKPD. Pelatihan untuk operator juga sudah dilakukan pada tahun 2015.
Bappeda Kabupaten Kampar sebagai fasilitator dan mengawasi pelaksanaan e-Monev ini sudah proaktif mengingatkan SKPD agar pelaporan melalui e-Monev tepat waktu. Namun masih ditemui SKPD yang lalai dalam melaporkan melalui e-Monev.
Pada tahun 2016 ini ada empat SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang menerima dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat (APBN). Empat SKPD itu yakni Dinas Perikanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Terkait dengan pelaksanaan e-Monev ini, Kepala Bidang Statistik Pelaporan dan Evaluasi Bappeda Provinsi Riau Ir. Marsetyawan, MT bersama staf berkunjung ke Bappeda Kabupaten Kampar, Selasa (7/6/16). Mereka diterima Kepala Bidang Penelitian, Iptek dan Kerjasama Pembangunan M. Fadli Mukhtar, S.Pi, M.Sc beserta Kasubbid Pendataan dan Pelaporan Hamidah, SE dan Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Irfan, S.Hut, M.Si.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Bappeda Provinsi Riau siap melatih operator e-Monev baik yang ada di SKPD maupun yang ada di Bappeda Kabupaten Kampar. “Kita siap melatih mereka. Tempat pelatihan bisa disini (Kampar), atau mereka yang datang ke Bappeda Provinsi, silakan mana yang terbaik,” ujar Marsetyawan. Tawaran ini disambut baik oleh Kabid PIKSP M. Fadli Mukhtar dan para Kasubbid. “Memang para operator ini, perlu dilatih sehingga mereka paham akan tugas dan tanggungjawab mereka,” ujar Fadli. Selanjutnya untuk jadwal pelatihan ini akan dikoordinasikan Bappeda Kabupaten Kampar dengan SKPD penerima dana TP. Pihak Bappeda Provinsi memberikan keleluasaan kepada SKPD dan Bappeda Kampar untuk menentukan waktu dan tempat pelatihan. (red)
Kabid KSP Bappeda Kampar M. Fadli Muktar didampingi Kasubbid PP Hamidah menerima kunjungan Kabid Data dan Statistik Bappeda Riau Marsyetiawan di Bappeda Kampar
49
INFO KECAMATAN
Pihak Kecamatan Terus Gesa Program RTMPE Program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE) merupakan program baru yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar mendapat dukungan dari pihak kecamatan dan desa di Kabupaten Kampar.
Urine diolah sehingga dapat menghasilkan pupuk cair. 1.000 liter pupuk cair perbulan dengan harga jual Rp. 15 ribu sampai Rp. 25 ribu perliternya sudah dapat menghasilkan Rp. 15 sampai Rp. 25 juta hasilnya dari pupuk cair.
Saat tim Buletin Bappeda Kabupaten Kampar melakukan perjalanan ketiga kecamatan yakni Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kampar Kiri Hilir dan Perhentian Raja pada 2-4 Mei 2016 lalu, terungkap bahwa pihak kecamatan juga sedang menggesa pelaksanaan program RTMPE.
Kemudian dari hasil kotoran padat sapi mampu menghasilkan pupuk padat atau biogas untuk sumber energi listrik dan memasak.
Program Pembangunan Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi yang saat ini sedang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam upaya mewujudkan tiga zero, yaitu zero kemiskinan, zero pengangguran dan zero rumah kumuh. Program RTMPE adalah program baru Kabupaten Kampar yang diyakini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan hanya bermodalkan lahan seluas 1.000 meter bisa berpenghasilan antara Rp. 10 juta-25 juta/bulan.
Biogas itupun dapat dijual atau untuk konsumsi sendiri dalam memenuhi kebutuhan listrik dan memasak dirumah, sehingga membantu mengurangi biaya listrik dan gas atau kebutuhan minyak tanah di Rumah Tangga (RT) dalam sebulan. Selain itu ada ternak ayam petelur sampai 100 ekor, yang dapat juga untuk diteteskan telurnya supaya menghasilkan anak ayam dengan penghasilan 50 sampai 70 butir telur perharinya. Ada kolam ikan lele kerambah dengan pola kolam terpal ukuran 6 X 6 atau 4 X 6 hingga 4.000 ekor ditambah usaha pertanian tanaman pangan seperti tanaman bawang atau cabai dengan lahan hanya 400 meter persegi.
Didalam lahan 1.000 meter itu bisa dibuat usaha peternakan sapi sebanyak enam ekor yang mampu menghasilkan 1000 sampai 1500 liter urine sapi perbulan.
Program RTMPE Pemerintah Kabupaten Kampar dalam upaya mewujudkan tiga zero, zero kemiskinan, zero pengangguran dan zero rumah-rumah kumuh
50
INFO KECAMATAN Dengan melaksanakan program RTMPE ini, keluarga hanya tinggal membeli kebutuhan pokok seperti, beras, minyak goreng, gula dan kopi dan kebutuhan lainnya yang tidak ada di lahan RTMPE tersebut. Mencermati begitu bagusnya, program RTMPE ini maka, kini desa dan kecamatan juga berlomba-lomba untuk membuat program RTMPE. Di Kecamatan Kampar Kiri Tengah seperti penjelasan Camat Kampar Kiri Tengah Irwansyah camat memberikan contoh pengelolahn RTMPE kepada masyarakat. Pihak kecamatan sudah memiliki RTPME dengan memelihara 3 ekor sapi, ayam petelur dan kebun cabe. Hanya tinggal melengkapi peralatan biogas. Camat Irwansyah juga mendorong 11 Kepala Desa yang ada di Kampar Kiri Tengah untuk menggalakkan RTMPE seperti Kades Simalinyang yang sudah membuat usah peternakan ayam yang bekerja sama dengan PT Charoen Phokphan, demikian juga dengan desa Penghidupan. Ada desa-desa lain yang menerapkan pertanian cabe, melon, semangka dan ternak ayam. Hanya saja kendala yang dihadapi adalah kendala modal awal yang mencapai Rp. 120 juta. Kemudian di kecamatan Kampar Kiri Hilir seperti yang diungkapkan Sekretaris Kecamatan Edwar, SH, Camat Kampar Kiri Hilir juga sudah membuat RTMPE percontohan di Desa Bangun Sari berupa usaha pertanian cabe. Kini cabe sudah panen. Namun karena baru pertama kali belum menghasilkan secara maksimal. Usaha ini terus diupayakan.
Selain itu ada usaha peternakan di Desa Mentulik, Simpang Dua, Gading Permai, Rantau Kasih. Ada bantuan sapi yang dikembangkan sebanyak 50 ekor untuk satu kelompok dengan beranggotakan 10 orang. Hanya saja kini ternak tersebut belum beranak. Pihak kecamatan sangat mendukung RTMPE. Setiap penyuluhan selalu di sampaikan pentingnya program RTMPE. Respon masyarakat sangat positif dengan RTMPE ini dan Kemauan masyarakat sangat tinggi dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Masyarakat paham bahwa program ini bagus dan tidak muluk-muluk. Ternak sapi yang sudah beranak akan digulir di dalam desa yang sama. Setelah itu desa tetangga juga menunggu untuk digulirkan. Kades Sungai Bungo termasuk salah satu kepala desa yang aktif dalam pelaksanaan RTMPE ini. Kini dari delapan desa/kelurahan di Kecamatan Kampar Kiri Hilir 5 desa sudah memulai RTMPE. Tiga desa lagi akan digesa hingga akhir tahun 2016. Seluruh Desa sudah ada perwakilan yang dilatih di pusat pelatihan P4S Kubang Jaya. Untuk kecamatan Perhentian Raja juga sudah dimulai program RTMPE seperti pengakuan pejabat di kantor camat perhentian Raja Yosef Purba ada RTMPE percontohan kecamatan di Desa Hang Tuah seluas 800 meter lengkap dengan tanaman Cabe, Kolam Ikan, Kandang Sapi. Tinggal lagi alat bio urine yang akan disediakan.(red)
Sekcam Kampar Kiri Hilir Edward
Program RTMPE
51
Serba Serbi Kegiatan Bappeda Tahun 2016
Kepala Bappeda Ir. H. Azwan, MSi menerima kunjungan pegawai Bappeda usai menunaikan ibadah umrah di kediamannya, jl Datuk Tabano Bangkinang.
Kepala Bappeda bersalaman dengan staf saat acara silahturahmi menjelang ramadhan.
Keluarga besar Bappeda saling bermaaf-maafan menyambut bulan Ramadhan Acara Keluarga besar Bappeda menyambut bulan Ramadhan
52
