MATERI PEMBEKALAN FP2S Kebijakan Pembangunan Pertanian: Upaya Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategis A.
Pendahuluan
1.
Visi Kementerian Pertanian adalah terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani dengan misi (a) mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, (b) meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, (c) mewujudkan kesejahteraan petani, dan (d) Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi.
2.
Tujuan dari seluruh misi ini adalah (a) mewujudkan swasembada padi, jagung, kedelai serta meningkatnya produksi daging dan gula, (b) memenuhi akses masyarakat terhadap pangan, (c) menggeser budaya konsumsi pangan, (d) meningkatkan stabilitas produksi dalam rangka stabilitas harga, (e) mengembangkan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi, (f) mendorong majunya agrobioindustri, (g) meningkatkan kualitas dan pendapatan petani, dan (h) mewujudkan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian
3.
Arah Kebijakan Kementerian Pertanian (1) Melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian (2) Melaksanakankoordinasikebijakan di bidangpeningkatandiversifikasipangandanpemantapanketahananpangan (3) Mebangundenganpendekatankawasan, pengarusutamaan gender danmenjalinkerjasamainternasional (4) Meperkuatfaktorpendukungkesuksesanpembangunanpertanian
4.
Strategi Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas, fungsi tanggungjawabnya sesuai dengan visi diatas adalah dengan melakukan:
dan
(1) Upaya khusus percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian, mencakup: (a) Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan (b) Meningkatkan infrastruktur dan sarana pertanian (c) Mengembangkan dan memperluas logistik benih/bibit (d) Mendorong penguatan kelembagaan petani (e) Memperkuat kelembagaan penyuluhan
1
(f) Mengembangkan dan mendorong pembiayaan pertanian (g) Memperkuat jaringan pasar produk pertanian (h) Melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman (i) Mengelola dan mendorong pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian (j) Mendorong upaya perlindungan usaha pertanian melalui asuransi pertanian (k) Meningkatkan dukungan inovasi dan teknologi (2) Melaksanakan koordinasi dalam peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan (a) Koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta penguatan kelembagaan pangan (b) Mendorong kemandirian pangan di level kabupaten dan keluarga (c) Menciptakan kegemaran konsumsi pangan berbahan sumber daya lokal (3) Membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional (a) Mengembangkan kawasan pertanian (b) Mendukung pengembangan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal (c) Mendukung pembangunan desa dan kawasan desa (d) Fokus komoditas strategis (e) Mengimplementasikan Pengarusutamaan gender (f) Melakukan kerjasama bilateral, regional dan internasional (4) Penguatan faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian (a) Meningkatkan kapasitas SDM pertanian (b) Meningkatkan layanan perkarantinaan (c) Mengelola regulasi (d) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (e) Mengelola perencanaan yang efisien (f) Mengelola sistem pengawasan (g) Mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman hayati (h) Mendorong berkembangnya bio industri dan bio energi 2
5.
Permintaan terhadap berbagai komoditas pangan akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan membaiknya pendapatan masyarakat. Kekurangan pasokan bahan pangan, karena berbagai masalah multidimensional akan menimbulkan gejolak sosial ekonomi dan politik secara nasional yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Ketersediaan, keterjangkauan, stabilitas harga, dan keamanan hasil pertanian selalu mendapat perhatian oleh semua pihak, baik di daerah maupun di pusat. Dalam kaitan ini, Kementerian Pertanian telah dan akan terus berupaya meningkatkan produksi komoditas pangan strategis melalui inovasi teknologi dan penerapan program percepatan usaha pertanian.
6.
Memasuki masa pembangunan pertanian nasional tahun 2015-2019, Kementerian Pertanian memfokuskan kebijakan pembangunan pada upaya peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai secara nasional dalam tiga tahun ini (UPSUS 2015-2017). Kebijakan tersebut didasarkan atas keinginan menekan bahan pangan impor dan semakin mendorong pasokan pangan dari dalam negeri, menghemat devisa, meningkatkan pendapatan petani dan mempertahankan stabilitas sosial ekonomi dan politik di dalam negeri menuju ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.
7.
Kebijakan pembangunan pertanian dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi aneka komoditas pangan melalui berbagai penerapan inovasi dan teknologi. Berbagai aspek terkait dengan program yang bersangkutan perlu ditelusuri sehingga dapat diperoleh umpan balik (feed back) yang diperlukan untuk memperbaiki program tersebut atau bahkan dapat menghentikannya dengan alasan yang kuat dan logis.
B.
Permasalahan
8.
Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program peningkatan produksi komoditas strategis hampir mencakup seluruh simpul sistem berproduksi, seperti kendala keseragaman mengadopsi teknologi, keterbatasan modal kerja, kurangnya pengawalan di lapangan, hingga kendala pemasaran produkhasil usahatani. Keseluruhan kendala internal ini masih ditambah lagi oleh persoalan beradaptasi terhadap perubahan iklim global.
9.
Permasalahan ini mencakup kondisi: (a) rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tani terhadap penerapan inovasi dan teknologi budidaya; (b) kurang memadainya fasilitas infrastruktur pertanian, khususnya kerusakan jaringan irigasi dengan sebagian lahan kekurangan pasokan air; (c) kecilnya peran lembaga keuangan petani dan tidak tersedianya modal usahatani yang cukup untuk menyediakan input usahatani, terutama kesulitan mengakses modal, keterbatasan menyediakan tenaga kerja, dan kurangnya alsintan terapan; (d) kurang 3
intensifnya penyuluhan dan pengawalan usahatani di lapangan, termasuk dalam kaitan perlindungan usahatani; dan (e) lemahnya kelembagaan petani yang mengakibatkan rendahnya posisi tawar petani, khususnya karena informasi harga yang asimetrik dan ketidakberdayaan manajemen pemasaran dalam transaksi jualbeli padakomoditas padi, jagung, cabai, bawang merah, dan sapi potong. C. PokokBahasan 10. Meskipun ancaman perubahan iklim global terus berlangsung dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi di tengah kecenderungan fluktuasi harga pangan dunia, Indonesia (melalui kebijakan Kementerian Pertanian) terus berupaya menyediakan pemenuhan kebutuhan komoditas strategis di dalam negeri sepanjang tahun melalui program peningkatan produksi dan produktivitas. 11. Program dan kegiatan untuk meningkatkan produksi komoditas padi, jagung, cabai, bawang merah, dan sapi potong masih perlu dilaksanakan di masa mendatang dengan mengusulkan berbagai modifikasi program, penekanan arah dan orientasi usahapertanian (budidaya/beternak) yang efektif dan efisien, serta perlakuan teknis sesuai pola tanam menurut kebutuhannya di lapangan/sentra produksi. Upaya-upaya pengolahan hasil usaha pertanian ini juga dapat memberikan nilai tambah atas produk yang dihasilkan, termasuk penanganan pasca panen, khususnya aspek pengolahan dan pemasaran yang membutuhkan penguatan kelembagaan petani untuk meningkatkan posisi tawar petani. 12. Usulan-usulan program terapan pada daerah pengembangan kawasan dari daerah-daerah perlu didorong meski membutuhkan verifikasi teknis sertadukungan peningkatanteknologidanketersediaan anggaran. Pembiayaan pelaksanaan program harus disesuaikan dengan dinamika yang berkembang di wilayah sasaran/sentra produksi. 13. Keterbatasan modal kerja merupakan permasalahan dasar petani. Akses ke lembaga keuangan tidak selalu dapat dilakukan karena kegagalan menyediakan agunan, sehingga diperlukansuatu pemikiran untuk membangun sistem pembiayaan pertanian yang terintegrasi (integrated financial support) yang selanjutnyaperlu dirancang sesuai dengan kebutuhan daerah. Terintegrasi disini berarti: memanfaatkan Gapoktan sebagai induk lembaga di tingkat petani, membuat lembaga agribisnis yang ada dibawahnya berbadan hukum (koperasi), dan melaksanakan kegiatan pembiayaan pertanian bersama petani (anggota) dengan menyediakan seluruh keperluan petani dalam berusahatani (benih, pupuk/pestisida, ongkos tenaga kerja, dll), beberapa sudah memulai dengan pola kemitraan. Pembiayaan terintegrasi tersebut adalah mulai kebutuhan biaya untuk budidaya, pasca panen, hingga pengolahan dan pemasaran. Disamping itu 4
dibutuhkan sistem pemasaran yang efektif baik dalam lingkup lokal maupun antar wilayah. 14. Kinerja para penyuluh (penyuluh pertanian), pengamat hama (pengamat organisme pengganggu tumbuhan), dan inseminator (ternak sapi) pada garis depan bersama petani/peternak menjadi kunci kekuatan untuk meraih keberhasilan program. Belum terlihat dengan jelas dukungan terhadap keberadaan mereka melalui insentif dan penghargaan (reward) serta apresiasi menurut jenjang dan raihan kinerja masing-masing pelaku/pelaksana di lapangan. Inseminator yang harus berkejaran dengan waktu (masa birahi sapi) sering dihadapkan pada kurangnya alat transportasi agar dapat tiba tepat pada waktunya untuk melakukan kegiatan inseminasi. 15. Setiap daerah yang memperoleh bantuan program memiliki keunikan sendirisendiri dengan kinerja para pemangku kepentingan dan keberadaan lingkungan masing-masing. Keberadaan suatu lembaga strategis yang diisi oleh para pakar berbagai disiplin ilmu dan “dekat” dengan pengambil keputusan di daerah dinilai efektif dalam implementasi program pembangunan pertanian. Dalam konteks ini, setiap program dan kegiatan yang mendukungnya perlu selalu disesuaikan dengan kebutuhan, permintaan, dan kondisi wilayah setempat bersama keberadaan SDM dan fasilitas pendukung lainnya. D.
Saran OrientasiKebijakan
16. Perbaikan program dan kegiatan peningkatan produksi pertanian mencakup pembenahan sistem irigasi, penyediaan alsintan, serta dukungan modal kerja dengan investasi tepat sasaran sehingga ketiga komponen penting ini perlu dicermati, dipertimbangkan, dan disiapkan agar kedepan mengenai sasaran program dan kegiatan yang dikembangkan di daerah/sentra produksi. Perbaikan program dan kegiatan diusulkan untuk diberikan kepada kepada unit kerja dibawah eselon I terkait untuk segera menerbitkan perubahan perencanaan dan rancangan pelaksanaan berikutnya. 17. Diantara perbaikan program yang diusulkan untuk meningkatkan produksi komoditas strategis adalah:
5
No.
Komoditas
1.
Padi
Deskripsi Lahan sempit dan konversi lahan sawah menjadi kendala utama, sehingga inisiatif untuk mendorong intensifikasi pertanaman menjadi pilihan utama, namun dibutuhkan ketersediaan modal kerja yang dapat diakses petani. Peluang pasar akan terus tersedia untuk produksi yang dihasilkan petani (forward linkages), namun penyediaan input usahatani sangat diperlukan (backward linkages) sesuai dengan kebutuhan.
2.
Jagung
Secara internal, berbagai indikator kekuatan usahatani dapat diidentifikasi dan diandalkan untuk mendorong pertumbuhan kinerja usahatani jagung. Upaya peningkatan produksi jagung perlu diimbangi oleh strategi penetrasi pasar yang lebih efektif dan mendorong diversifikasi produk yang dihasilkan
3.
Cabai
Dibutuhkan pengaturan pola tanam dan rotasi tanam untuk membuka peluang peningkatan produksi. Investasi usaha dengan menyediakan modal kerja dapat memperkuat kinerja komoditas cabai di masa mendatang.
4.
Bawang merah
Pengaturan pola tanam dan rotasi tanam sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi dan memotong perkembangan OPT. Petani/pelaku usaha memiliki peluang dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pertumbuhan dan perkembangan usaha tani bawang merah secara agresif.
5.
Daging sapi
Perlu penyediaan saprodi/bibit yang cukup dan dapat diakses peternak, termasuk IB. Para peternak/pemangku kepentingan lainnya memiliki kekuatan internal yang dapat digunakan untuk menghindari berbagai ancaman untuk meningkatkan produktivitas.
18. Investasi infrastruktur dan alsintan sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan lapangan dan mengatasi kekurangan tenaga kerja karena kecenderungan kelangkaan SDM di perdesaan. Untuk kebutuhan investasi, pengembangan jaringan kemitraan (dengan para pemangku kepentingan lainnya di daerah) perlu didorong mengingat kemampuannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani-peternak (untuk berbagai komoditas strategis) di masa mendatang. 19. Seiring dengan permintaan terhadap daging sapi yang semakin meningkat akibat dari pertumbuhan penduduk serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, maka penambahan jumlah tenaga inseminator untuk mempercepat kegiatan inseminasi di lapangan perlu segera direalisasikan. Kebutuhan pendukung untuk memperlancar kegiatan petugas lapang ini juga diusulkan untuk segera disediakan, seperti container straw semen beku dan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Selanjutnya, sangat diperlukan jaminan ketersediaan 6
straw semen beku untuk kebutuhan inseminasi di masing-masing sentra ternak sapi di seluruh provinsi di Indonesia yang akan pengembangan sapi potong secara komunal.
mendorong arah pengelolaan
20. Ditengah konversi lahan yang semakin sulit dikendalikan dan bahkan sudah mengganggu ketersediaan lahan pangan, rekonstruksi pembiayaan usaha pertanian diusulkan dapat dilakukan dengan memadukan berbagai kekuatan yang dimiliki dan mengurangi pengaruh ancaman internal atau eksternal dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi, jaringan kemitraan, kearifan lokal, dan modal sosial yang dimiliki kawasan yang bersangkutan. 21. Untuk mendorong penyediaan modal kerja melalui pengintegrasian pembiayaan pertanian, perlu diidentifikasi terlebih dahulu lembaga yang dapat menjalankan usaha agribisnis (untuk komoditas strategis) di tingkat Gapoktan di berbagai sentra produksi. Selanjutnya, kegiatan usaha dirancang secara komersial berdasarkan prinsip-prinsip berkoperasi. Dengan ketersediaan lembaga keuangan di tingkat Gapoktan (desa) seperti ini, penyaluran modal usaha dapat dilaksanakan dengan mudah dan program pembangunan pertanian yang diajukan pemerintah/lembaga terkait diperkirakan dapat terlaksana dengan baik, termasuk program peningkatan produksi (penyediaan benih secara lokal/penangkar di pedesaan, pengaturan dan distribusi air, teknologi peningkatan produksi, dll) serta program perlindungan usaha pertanian (asuransi usahatani padi, asuransi ternak sapi, dll). 22.
Sistem pembiayaan pertanian terintegrasi sangat disarankan untuk merekonstruksi pembiayaan sektor pertanian pada berbagai program pembangunan usaha pertanian dalam struktur pengembangan kawasan. Draft desain dan teknik pelaksanaan di lapangan sudah tersedia (dalam dokumen tersendiri) dengan usulan agar suatu kegiatan uji coba lapangan dapat segera dilakukan di beberapa lokasi sentra produksi komoditas strategis.
23.
Matriks aplikasi program strategis untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan utama dan sekaligus mempertimbangkan partisipasi pihak ketiga dalam konsep kemitraan diuraikan sebagai berikut:
7
No. 1.
Program Penyediaan benih bermutu dan bersertifikat serta saprodi lain yang dapat diperoleh petani dengan mudah dan dengan harga terjangkau
Sasaran Tersedianya benih bermutu dan bersertifikat serta saprodi lain yang mudah diperoleh petani di lokasi produksi
Arah kebijakan Perlu dijamin ketersediaan berbagai varietas benih yang disukai, diminta, dan dibutuhkan petani Benih padi (unggul, berlabel, bersertifikat) harus mudah dijangkau/tersedia di lokasi petani Petani-pengusaha sebagai penangkar benih/penyedia bibit harus dibantu dan didorong kemampuannya untuk menyediakan benih/bibit secara lokal Subsidi untuk benih/bibit perlu ditinjau kembali, apakah masih diperlukan pemberian bantuan subsidi bagi petani/peternak
2.
3.
Perbaikan infrastruktur usaha pertanian
Perbaikan infrastruktur usaha peternakan
Tersedianya air secara berkelanjutan dengan jaringan irigasi yang baik dan ditunjang oleh akses jalan usahatani Tersedianya fasilitas container straw semen beku dan
Orientasi keterlibatan para pihak Instansi terkait, termasuk lembaga pengawas dan pembibitan, seperti BPSB dan balai pembibitan ternak, di masing-masing wilayah ditugasi untuk turut ambil bagian dalam peningkatan kapasitas kepenangkaran/penyediaan bibit Berpartisipasi membina petani penyedia benih/bibit (penangkar) di daerah/kawasan (padi, jagung, cabai, bawang merah, dan sapi)
Investasi jangka panjang disiapkan untuk membantu usaha pertanian secara berkelanjutan
Bekerjasama dengan kementerian terkait (PUPR dan BUMN) dan membangun kesepahaman
Memberlakukan sepenuhnya peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk melestarikan sumber-sumber air bagi usaha pertanian
Bermitra dengan unit kerja terkait (dinas/pemda setempat) dalam pembangunan infrastruktur irigasi, jalan usahatani, sentra agribisnis, dll Mengundangpastisipasiswastadala mpengadaankendaraanbermotord alamrangkapeningkatanaksesibilita sinseminator
Dimaksudkanterutamauntukjaminanpe laksanaaninseminasisapipotong di lokasipeternak
8
No.
4.
5.
6.
Program
Pengadaan alsintan dengan harga yang murah
Menghasilkan produk pertanian bermutu dan berdaya saing
Penyelenggaraan penyuluhan dan pengawalan
Sasaran terjaminnya keberadaan straw semen beku dan aksesibilitas kepeternak sapi potong
Tersedianya alsintan sederhana, tepat guna, dan mudah dioperasikan Tersedianya produk hasil olahan usaha pertanian yang bermutu dan berdaya saing
Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan pengawalan program poningkatan
Arah kebijakan
Orientasi keterlibatan para pihak
Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan inseminasi agar keberhasilan dapat terjamin
Bermitra dengan pengusaha dalam membantu penyaluran sapi potong ke lokasi konsumen
Meningkatkan pemberdayaan peternak sapi potong secara komunal
Peningkatan kerjasama antara dinas terkait, khususnya dalam penyediaan straw semen beku di lokasi sentra pengembangan sapi potong
Dimaksudkan terutama untuk menggantikan tenaga kerja manusia yang semakin langka di perdesaan
Mengundang partisipasi swasta dalam pengadaan alsintan
Meningkatkan efisiensi berusahatani dan menekan ongkos produksi Menetapkan produk olahan strategis dan menjamin ketersediaan pasokan bahan bakunya Bekerjasama dengan pihak lain untuk menghasilkan produk bermutu yang dapat dipasarkan Memanfaatkan petani maju (progressive farmers) yang difasilitasi pemerintah melalui pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan, keahlian, pengetahuan praktis tentang pertanian
Bermitra dengan pengusaha untuk membantu mekanisasi pertanian Menggalang kemitraan yang saling menguntungkan untuk menghasilkan produk pertanian yang bermutu dan berdaya saing Mendorong kerjasama merebut pasar di dalam negeri dan menerobos pasar regional Instansi/dinas setempat membenahi kembali fungsi dan peran penyuluh di lapangan, termasuk pengamat hama Mempererat kerjasama antara
9
No.
7.
Program
Perlindungan dan pemberdayaan petani
Sasaran produksi pertanian
Terlindunginya petani dari risiko berusahatani dan meningkatnya kapasitas petani dalam pengelolaan usaha pertanian
Arah kebijakan Membuka pikiran dan memperluas wawasan dengan pola pikir yang argumentatif dan antisipatif tentang upaya peningkatan produksi usaha pertanian secara berkelanjutan Melindungi risiko berusahatani melalui penerapan skema asuransi pertanian, khususnya untuk komoditas strategis (pangan, hortikultura dan peternakan) Memberikan pengetahuan tentang manajemen berusahatani kepada petani Memperkuat kemampuan petani menghadapi berbagai permasalahan usaha pertanian ditengah ancaman dampak perubahan iklim global
Orientasi keterlibatan para pihak kelompok tani dengan penyuluh
Meningkatkan kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan instansi/lembaga terkait, utamanya kelompok tani dengan perusahaan asuransi Mengintensifkan sosialisasi tentang ancaman risiko terhadap keberhasilan usaha pertanian Meningkatkan kemampuan lembaga pertanian dan perdesaan dalam banyak aspek bidang sosial ekonomi
10