MATERI KEENAM LESSONS LEARNED IN COMMUNITY BASED DEVELOPMENT (PEMBELAJARAN DALAM PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU PADA MASYARAKAT)

MATERI KEENAM Pembangunan Perdesaan Bertumpu Pada Masyarakat ( AR - 6254 )

LESSONS LEARNED IN COMMUNITY BASED DEVELOPMENT

(PEMBELAJARAN DALAM PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU PADA MASYARAKAT)

http://www.ar.itb.ac.id/wdp/

Lessons Lessons Learned Learned CBD CBD

I. PENDAHULUAN Telah banyak strategi pembangunan (khususnya ruang perdesaan) yang selama ini diterapkan di Indonesia selama kurun waktu 25 tahun terakhir ini diantaranya : • Pendekatan top-down dilaksanakan berdasarkan pada jalan pikiran bahwa masyarakat desa adalah pihak yang bodoh dan tidak dapat memikirkan dan mengerjakan apa yang baik bagi mereka. Oleh karena itu semua segi-segi kehidupan mereka harus dirancang dan diturunkan “dari atas” dalam hal ini pemerintah. • Pendekatan dari bawah bertolak pada jalan pikiran bahwa masyarakat perdesaan memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi produksi dan pengelolaan bagi usahanya. Sehingga penguasa dan pengelola daerah cukup dengan campur tangan dalam hal administratif sekedarnya.


Lanjutan…


• Pendekatan Community Based Development bukanlah gagasan baru tetapi digali dari masyarakat desa setempat, pendekatan ini diangkat dari praktek masyarakat tradisional dalam mengelola sumberdaya alam untuk kesejahteraan ekonomi bersama dalam suatu wilayah (perdesaan) tanpa campur tangan pemerintah atau pihak luar. Segala sesuatunya dikerjakan dari desa, oleh desa, dan untuk masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini melihat bahwa pembangunan perdesaan akan berhasil bila ada pelimpahan wewenang penuh kepada warga desa untuk membangun desanya.



II. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PELAKSANAAN COMMUNITY BASED DEVELOPMENT ( CBD ) •

Sebagai langkah awal memahami administrasi dan manajemen pelaksanaan CBD terlebih dahulu kita perlu memahami administrasi pembangunan.

•

Manajemen pembangunan adalah manajemen publik dengan ciri-ciri yang khusus, seperti juga halnya administrasi pembangunan merupakan administrasi publik (negara) dengan kekhasan tertentu. Untuk analisis manajemen pembangunan dikenal beberapa fungsi yang cukup nyata (distinct) yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Perencanaan. Pengerahan ( mobilisasi ) Sumber Daya. Pengerahan (menggerakkan) Partisipasi Masyarakat. Penganggaran. Pelaksanaan Pembangunan. Koordinasi. Pemantauan dan Evaluasi. Pengawasan http://www.ar.itb.ac.id/wdp/

Lanjutan…


1. Perencanaan Perencanaan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan, perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan-kegiatan pembangunan secara efesien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. 2. Pengerahan (mobilisasi) Sumber Daya Langkah berikutnya dalam manajemen pembangunan adalah melakukan mobilisasi sumber daya yang diperlukan, sumber daya pembangunan tersebut pada pokoknya berupa Dana (modal), Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Organisasi/Kelembagaan. 3. Pengerahan (menggerakkan) Partisipasi Masyarakat Tugas penting manajemen pembangunan adalah untuk membimbing, menggerakkan dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. http://www.ar.itb.ac.id/wdp/

Lanjutan…


4. Penganggaran Penganggaran adalah salah satu kegiatan utama setiap manajemen pembangunan, penganggaran erat kaitannya dengan perencanaan, karena pada prinsipnya penganggaran merupakan rencana pembiayaan yang disusun dalam kurun waktu tertentu yang telah ditentukan. 5. Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan yang dilakukan pemerintah biasanya dituangkan dalam mekanisme proyek-proyek pembangunan, proyek pembangunan harus memuat dengan jelas tujuannya, targetnya dan cara mengukur keberhasilannya, proyek dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah dan badan-badan lain di luar pemerintah melalui proses pelelangan. 6. Koordinasi Koordinasi merupakan salah satu kunci pokok dari manajemen, koordinasi adalah pekerjaan sehari-hari dari manajemen, dengan koordinasi diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor dan oleh berbagai badan serta berbagai daerah berjalan serasi dan menghasilkan sinergi. http://www.ar.itb.ac.id/wdp/

Lanjutan…


7. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat harus dipantau secara terus menerus dan dievaluasi perkembangannya, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang ingin dicapai. 8. Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Pemantauan dan pengawasan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki obyek yang sama, yakni mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana.


Lanjutan…

Lessons Lessons Learned Learned CBD CBD P E M M

D A N

P E N G E N D A L I A N

E N T E R I N E G A R A P P N / K E P A L A B A P P E N A S M M

M

B I N A A N

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA P2D

E N T E R I D A L A M N E G E R I

E N T E R I E N T E R I

K K

E U A N G

I M

A N

P R A S W

I L

T I M K O O R D . P 2 D P U S A T G

S E K R E T A R I S P 2 D P U S A T T I M K O P 2 D P R O

U B E R N U R

K

M K

O R D . V I N S I

M O

P U S A T R W I L

K

M

M

K

K M T A B U P A T E N

/

P U S A T

P E N G E L O L A A N T I M K O O R D . P 2 D K A B .

B U P A T I

P I M

K

P R O

P O K J A A B U P A T E N

K

O

N T R A K

T O

P E R E N C A N A A N , P E L A K S A N A A N D A N P E M A N F A A T A N

C

A

M

A

T

P O K E C A M

K

J A A T A N

F K , T T L d a n A s s . T T L

P I M

K

E P A L A

D E S A

O

K

M

A

S

Y

D

A

P R O

M

S

R

S

F

A

K

A

T


D

R


III. PENDANAAN DARI COMMUNITY BASED DEVELOPMENT (CBD) A. Sumber Dana Sumber dana untuk membiayai pelaksanaan Community Based Development (CBD) berasal dari sumber-sumber sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Swasta Swadaya Masyarakat Bantuan Luar Negeri, yang terdiri atas : • Pinjaman Bilateral : - Hibah (grand) yaitu penerimaan negara baik dalam bentuk devisa maupun barang atau jasa yang tidak perlu dibayar kembali. - Pinjaman Lunak (soft loan) yaitu pinjaman yang disetujui oleh negara donor dengan persyaratan grant element minimum 25% dengan bunga pinjaman 3,5% atau kurang, jangka waktu pengembalian 25 thn atau lebih (termasuk tenggang waktu 7 thn) http://www.ar.itb.ac.id/wdp/

Lessons Lessons Learned Learned CBD CBD • Pinjaman Multilateral : Adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberian pinjaman luar negeri, yang berasal dari lembaga keuangan internasional maupun regional dan biasanya Indonesia merupakan anggota dari lembaga keuangan tersebut. • Pinjaman Lembaga Keuangan Luar Negeri : - Fasilitas Kredit Ekspor ( FKE ) Adalah pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan di negara pengekspor, pinjaman bersifat mengikat hanya dapat digunakan untuk pengadaan barang atau jasa dari negara pemberi pinjaman. - Buyer’s Credit Pinjaman diberikan kepada pembeli dan dananya disediakan oleh bank/lembaga keuangan di negara pengekspor untuk dipinjamkan kepada negara pengimpor, selanjutnya dibayarkan kepada supplier untuk membiayai barang/jasa yang diimpor dari negara yang bersangkutan. http://www.ar.itb.ac.id/wdp/

Bersambung…

Lanjutan…


- Supplier Credit Pinjaman diberikan kepada supplier dan dananya berasal dari bank/lembaga keuangan negara supplier, kemudian dana tersebut dipinjamkan kepada negara pengimpor. - Purchase And Installment Sales Agreement (PISA) Adalah pinjaman yang diberikan oleh perusahaan leasing di luar negeri untuk pembayaran proyek-proyek pemerintah yang dituangkan dalam persetujuan jual beli dengan pembayaran angsuran. - Pinjaman Komersial Adalah pinjaman luar negeri pemerintah yang diperoleh dari lembaga keuangan atau pasar modal international dengan tingkat bunga pasar.


Lanjutan…

Lessons Lessons Learned Learned CBD CBD • Pinjaman Komersial Pemerintah :

- Pinjaman Sindikasi Adalah pinjaman yang diterima dari sindikasi bank-bank internasional yang dapat berbentuk term loan, revolving credit dan bentuk-bentuk lainnya, pinjaman sindikasi yang diterima pemerintah saat ini digunakan untuk memelihara pinjaman siaga guna mendukung neraca pembayaran. - Pinjaman Obligasi Pinjaman ini dilakukan dengan menerbitkan surat utang berjangka panjang ( bond ) dalam valuta asing dan nilai tertentu, dan bunga fixed yang merupakan pengakuan utang dan kesanggupan membayar kembali pada waktu yang telah ditetapkan. - Pinjaman Satu Bank Adalah pinjaman komersial yang diterima dari satu bank ( bukan merupakan pinjaman sindikasi karena jumlahnya tidak terlalu besar ).


Lessons Lessons Learned Learned CBD CBD B. Mekanisme Penyaluran Dana • Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Pelaksanaan Langsung : PEM BERI DANA

DTUA

BI PUSAT

BI CABANG

K P K N

BA N K PELA K SA N A

P IM P R O

O R G A N IS A S I M A S Y A R A K A T SETEM PA T


Lessons Lessons Learned Learned CBD CBD • Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Bentuk KSO : PEM BERI DANA

DTUA

BI PU SAT

BI CABANG

K P K N

BA N K PELA K SA N A

P IM P R O

KONTRAKTOR

O R G A N IS A S I M A S Y A R A K A T SETEM PAT



IV. KETERKAITAN SEKTORAL, REGIONAL DENGAN COMMUNITY BASED DEVELOPMENT ( CBD ) • Koordinasi Perencanaan : PERENCANAAN MAKRO

PERENCANAAN REGIONAL (Keterkaitan Sektoral)

PERENCANAAN SEKTORAL

PERENCANAAN MIKRO

Kebijakan Operasional Sasaran Proyek / Kegiatan Lokasi Anggaran



V. VESTED INTEREST ( KEPENTINGAN-KEPENTINGAN ) COMMUNITY BASED DEVELOPMENT Kepentingan-kepentingan (vasted interest) dari Community Based Development adalah sebagai berikut : • Empowerment (Pemberdayaan) Pemberdayaan merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan. Oleh karena itu pemberdayaan, bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, kedua memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Kedua-duanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. • Good Governance Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif, dimana di dalam kegiatan pemerintahan tersebut melibatkan 3 unsur utama yakni : - The State - The Private Sector - Civil Society Organizations http://www.ar.itb.ac.id/wdp/

Lessons Lessons Learned Learned CBD CBD • Partisipatory Salah satu hal yang paling mendasar dari Community Based Development adalah peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, dimana partisipasi disini lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang berfungsi melayani kebutuhan masyarakat dalam hal perencanaan (termasuk identifikasi kebutuhan), pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian, dan pengembangan kegiatan pembangunan. • Bottom Up Planning Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat adalah merupakan sebuah konsep pembangunan yang berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat di sini mengandung pengertian bahwa masyarakat sepantasnya bertindak sebagai pelaku atau subyek dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan tentang kegiatan yang diperlukan serta pelaksanaannya, dimana keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama (collective decision) dan bukan merupakan keputusan perorangan.



VI. HIDDEN AGENDA COMMUNITY BASED DEVELOPMENT Hidden Agenda atau agenda-agenda terselubung dari Community Based Development adalah sebagai berikut : • Masalah Lingkungan Masalah lingkungan yang kita hadapi sekarang ini pada hakekatnya adalah masalah ekologis manusia, masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu berkurang atau tidak sesuai lagi untuk mendukung kegiatan manusia akibatnya adalah terganggunya kesejahteraan. Kini masalah lingkungan yang dihadapi terutama adalah pemanasan global, kepunahan jenis dan lading ozon menjadi masalah global karena meliputi seluruh dunia (bumi), tidak ada satu negarapun yang dapat luput dari dampak masalah ini. • Desentralisasi dan Otonomi Daerah Ada beberapa alasan mengapa pemerintah perlu melaksanakan azas desentralisasi kekuasaan kepada Pemerintah Daerah, alasan-alasan ini di dasarkan pada kondisi ideal yang diinginkan, sekaligus memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai system pemerintahan yang dianut oleh negara. http://www.ar.itb.ac.id/wdp/


Mengenai alasan-alasan ini Joseph Riwu Kaho ( 1991 ) menyatakan sebagai berikut : 1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan ( game theory ), desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. 2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi. 3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintah daerah ( desentralisasi ) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efesien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.


Bersambung…

Lanjutan…


4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya dipusatkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya. 5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena Pemerintah Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut..



• Gender Sebagai bagian terbesar dari penduduk Indonesia maupun dunia, kaum perempuan sudah barang tentu akan menjadi potensi yang sangat luar biasa bila mampu dan diberi kesempatan terlibat dalam proses pembangunan. Sejalan dengan kenyataan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan guna mewujudkannya diantaranya adalah dengan mengembangkan konsep-konsep pemberdayaan perempuan, sebagai berikut: - Pada era 70-an dimana dimulainya sebuah kebijakan untuk menyertakan wanita dalam pembangunan. - Era 80-an lahir konsep Women In Development (WID), yang secara internasional mendapatkan pengakuan dan diadopsi sebagai strategi pengintegrasian wanita ke dalam seluruh aspek dan proses pembangunan. - Selanjutnya sebagai ganti dari konsep Women In Development, lahirlah sebuah konsep pemberdayaan perempuan yang dikenal dengan Gender and Development (GAD) http://www.ar.itb.ac.id/wdp/


• Demokratisasi Demokratisasi mengandung arti kerakyatan atau dapat pula berarti cara pemerintahan yang segala-galanya ditentukan oleh rakyat sendiri. Dengan demikian, bila kita cermati bahwasanya pendekatan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat tidak lain adalah merupakan pengejawantahan dari azas demokrasi itu sendiri. Ini terlihat dari prinsip utama pendekatan yang bertumpu pada masyarakat yakni dimana masyarakat dipandang sebagai subyek langsung dari pembangunan bukan dipandang sebagai obyek dari pembangunan, serta sekaligus diharapkan mampu menentukan nilai-nilai yang baik bagi mereka sendiri.



VII. COMMUNITY BASED DEVELOPMENT ( CBD ) DAN HAK AZASI MANUSIA • Hak azasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin dank arena itu bersifat azasi serta universal. Dasar dari semua hak azasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. • HAM menurut UUD 1945 - Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat - Hak Atas Kedudukan Yang Sama Dalam Hukum dan Pemerintahan - Hak Atas Kebebasan Berkumpul - Hak Atas Kebebasan Beragama - Hak Atas Penghidupan Yang Layak - Hak Atas Kebebasan Berserikat - Hak Atas Pengajaran http://www.ar.itb.ac.id/wdp/


VIII. KESIMPULAN • Pendekatan Community Based Development (CBD) merupakan pendekatan pembangunan yang lebih mengedepankan unsur partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencapaian sebuah transformasi sosial yakni kesejahteraan masyarakat, dimana hal tersebut dicapai dengan jalan membangun harkat dan martabat kemanusian. • Pencapaian transformasi sosial tersebut hanya dapat berhasil apabila masyarakat menyadari hak-hak dan kewajibannya serta mempunyai kapasitas untuk melaksanakannya. Olehnya pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, haruslah mencakup sasaran yang memungkinkan masyarakat melakukan transformasi ekonomi, teknologi dan sosial budaya. Sasaran ini tidak lain adalah memberdayakan pranata-pranata sosial yang ada dan berkembang di masyarakat, sehingga dengan simpul-simpul tersebut seluruh unsur yang terlibat mampu menjalin kerja sama dalam rangka menjalin struktur yang lebih mantap guna pencapaian tujuan pembangunan. http://www.ar.itb.ac.id/wdp/


Terima kasih • Mahdiani

• Moh. Yahya • Lia Yulianingsih http://www.ar.itb.ac.id/wdp/

MATERI KEENAM LESSONS LEARNED IN COMMUNITY BASED DEVELOPMENT (PEMBELAJARAN DALAM PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU PADA MASYARAKAT)

Recommend Documents