10/12/09
STUDY ON COMMUNITY-BASED INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PNPM UPP
Proses Penelitian & Penerapan Metodologi Trip I -‐ Pulau Jawa : a. Surabaya b. Pasuruan Trip II -‐ Pulau Sulawesi : a. Makasar b. Gorontalo
1. Kelurahan Sawunggaling 2. Kelurahan Sidotopo 3. Kelurahan Kepel 4. Kelurahan Panggung rejo
5. Kelurahan Totaka 6. Kelurahan Tallo 7. Kelurahan Tenda 8. Kelurahan Limba B
Trip III -‐ Pulau Sumatera : a. Medan b. Bengkulu
9. Kelurahan Komat 1 10. Kelurahan TiM Kuning 11. Kelurahan Tengah Padang 12. Kelurahan Penurunan
1
10/12/09
Proses Penelitian & Penerapan Metodologi
Koord dg Korkot/Faskel
Koord BKM & kelurahan A
Koord dg Satker Kota/ Propinsi
Koord BKM & kelurahan B
FGD dg KMW
SSI dg Satker Kota/Propinsi
FGD Faskel Infra, Korkot/ Askot
Field ObservaMon & neighbor-‐hood spot check Kelurahan A
FGD BKM/KSM Kelurahan A
Field ObservaMon & neighbor-‐hood spot check Kelurahan B
FGD BKM/KSM Kelurahan B
SSI dg Kecamatan A
SSI dg kelurahan B
SSI dg Kecamatan A
SSI dg kelurahan A
Analisis sementara
Proses Penelitian & Penerapan Metodologi Koord dg Korkot/Faskel
Koord BKM & kelurahan A
Koord dg Satker Kota/ Propinsi
Koord BKM & kelurahan B
SSI dg Kecamatan A
SSI dg kelurahan B
SSI dg Kecamatan A
SSI dg kelurahan A
FGD Faskel Infra, Korkot/ Askot
FGD dg KMW
Field ObservaMon & neighbor-‐hood spot check Kelurahan A
FGD BKM/KSM & pemanfaat langsung Kelurahan A
FGD BKM/KSM & pemanfaat langsung Kelurahan B
Field ObservaMon & neighbor-‐hood spot check Kelurahan B
SSI dg Satker Kota/Propinsi
Analisis sementara
2
10/12/09
Hasil Temuan Sementara Apakah sistem yang ada pada pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat ini telah menghasilkan konstruksi dengan kualitas teknis yang sesuai dengan standar? Hasil observasi lapangan pada 12 kelurahan di 6 kota dari 3 pulau yang mewakili UPP-2 dan UPP 2007 : Infrastruktur yg diperiksa
Baik (%)
Cukup (%)
Kurang (%)
Surabaya
21
-
14,3
85,7
Pasuruan
17
11,76
17,64
70,58
Makasar
9
33,33
22,22
44,45
Gorontalo
17
11,76
41,17
47,05
Medan
14
35,71
14,28
50
Bengkulu
41
7,31
-
92,68
Jumlah
119
16,64
18.27
65,08
Kota
Hasil pemerikasaan kualitas teknis Infrastruktur P2KP – Kota Surabaya Jenis Infrastruktur
Infrastruktur yang diperiksa
Baik
Cukup
Kurang
Jalan Rabat Beton
2
2
Jalan Paving
10
1
9
Drainase
4
2
2
MCK
5
5
Jumlah
21
0
3
18
Hasil pemerikasaan kualitas teknis Infrastruktur P2KP – Kota Pasuruan Jenis Infrastruktur Infrastruktur yang diperiksa Jalan Paving Drainase MCK Rehab Rumah Jumlah
Baik
Cukup
Kurang
4 5 1 7
2
1 2
3 1 1 7
17
2
3
12
3
10/12/09
Hasil pemerikasaan kualitas teknis Infrastruktur P2KP – Kota Makasar Jenis Infrastruktur
Infrastruktur yang diperiksa
Baik
Jalan Rabat Beton
1
1
Jalan Paving
1
1
Jalan Jerambah
2
2
Plat duiker
1
1
Drainase
1
1
Rehab Posyandu
3
1
2
Jumlah
9
3
2
4
Cukup Kurang
Hasil pemerikasaan kualitas teknis Infrastruktur P2KP – Kota Gorontalo Jenis Infrastruktur
Infrastruktur yang diperiksa
Baik
Cukup
Kurang
Jalan Rabat Beton
6
6
Drainase
2
2
MCK
2
2
Rehab Rumah
7
7
Jumlah
17
2
7
8
Hasil pemerikasaan kualitas teknis Infrastruktur P2KP – Kota Medan Jenis Infrastruktur
Infrastruktur yang diperiksa
Baik
Cukup
Kurang
Jalan Rabat Beton
5
5
Drainase
9
5
2
2
Jumlah
14
5
2
7
Hasil pemerikasaan kualitas teknis Infrastruktur P2KP – Kota Bengkulu Jenis Infrastruktur
Infrastruktur yang diperiksa
Jalan Rabat Beton Drainase
Baik
Cukup
Kurang
5
5
4
3
1
MCK
2
2
Rehab Rumah
30
30
Jumlah
41
3
0
38
4
10/12/09
Apakah sistem pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat lebih efisien dan berkelanjutan dibandingkan sistem konvensional non partisipasi dalam pengaturan konstruksi? Metode yg dianggap paling obyektif dan akurat untuk membandingkan efisiensi biaya pembangunan infrastruktur oleh masyarakat pada P2KP dengan proyek yang sama bila dilaksanakan dengan menggunakan pola jasa konstruksi/kontraktor lokal adalah dengan melakukan penghitungan ulang (re-costing), dengan menggunakan harga satuan pemda yang diterbitkan pada tahun yang sama dengan pelaksanaan P2KP.
Uraian
P2KP
Proyek Pemerintah
Bahan
Harga setempat < 20% - 30%
Harga satuan Pemda
Tenaga Kerja
1. Pekerja 2. Tukang
1. Pekerja 2. Tukang 3. Kepala Tukang 4. Mandor
Biaya Operasional
PPN 10%
(dari Analisa yg sama)
Administrasi
Analisa K untuk pekerjaan beton tumbuk untuk jalan rabat beton (SNI 03-3435-2002 1 m3 membuat beton tumbuk/rabat, 1PC : 3Ps : 5Kr
Analisa K yang digunakan untuk proyek yang dikerjakan kontraktor
Bahan
Harga volume satuan satuan
- semen pc semen gresik - pasir beton - batu pecah 2/3 Upah . - Pekerja - Tukang Batu - Kepala Tukang batu - Mandor
Jumlah
218 Kg 0.52 m3 0.87 m3
1,063.00 231,734.00 148,500.00 77,220.00 136,200.00 118,494.00
1.65 Oh 0.25 Oh
35,000.00 42,500.00
57,750.00 10,625.00
0.025 Oh 0.08 Oh
47,500.00 52,500.00 Jumlah
1,187.50 4,200.00 501,210.50
Analisa yang digunakan oleh KSM P2KP
Bahan
Harga volume satuan satuan
- semen pc semen gresik - pasir beton - batu pecah 2/3 Upah . - Pekerja - Tukang Batu
Jumlah
218 Kg 0.52 m3 0.87 m3
900.00 196,200.00 125,000.00 65,000.00 110,000.00 95,700.00
1.65 Oh 0.25 Oh
35,000.00 42,500.00 Jumlah
57,750.00 10,625.00
425,275.00 Efisiensi 75,935.50 Penghematan biaya untuk tiap M3 beton tumbuk adalah Rp. 75,935.50 / M3. jika swadaya pengurangan upah yang diberikan oleh masyarakat sebagai tenaga kerja belum dihitung.
5
10/12/09
Kota/ Kelurahan
Jumlah Biaya Proyek Proyek (dengan Swadaya)
Biaya Pemda (HPS)
% biaya proyek /Biaya Pemda
Surabaya
1. Sawunggaling
9
241,858,515 280,037,190
15.79%
2. Sidotopo
7
221,463,000 200,409,133
-‐9.51%
Pasuruan
1. Kepel
5
72,800,000 116,870,915
60.54%
2. Panggungrejo
4
42,935,000 56,074,218
30.60%
Makasar
1. Totaka
2
37,644,000 59,241,609
57.37%
2. Tallo
2
28,137,000 45,231,002
60.75%
Gorontalo
1. Tenda
4
56,800,650 77,572,668
36.57%
2. Limba B
4
45,865,500 49,957,775
8.92%
Medan
1. TiN Kuning
4
61,583,575 73,104,805
18.71%
2. Komat 1
5
48,129,500 61,839,035
28.48%
Bengkulu
1. Tengah Padang
4
83,579,143 86,180,827
3.11%
2. Penurunan
4
115,193,904 117,734,889
2.21%
TOTAL PROYEK
54
1,055,989,787 1,224,254,066
26.13%
Hasil Temuan Sementara Tahap Perencanaan 1. Pendampingan yang minim 2. Penyusunan PJM Pronangkis berdasarkan kebutuhan skala lingkungan (RT/RW) dan tanpa ada klarifikasi terhadap usulan. 3. KSM masih kesulitan mengikuti format-format yang ada. 4. Dana bantuan dibagi rata bukan berdasarkan kebutuhan. 5. Verifikasi Tidak melibatkan banyak pihak yang berkompeten (misal ; PJOK, kelurahan, Askot) 6. Perencanaan yang dibuat tidak memperhatikan perencanaan yang berdasarkan kawasan, yang saling berhubungan 7. Kurangnya koordinasi antar KSM dibawah BKM dan dengan para stakeholder 8. Tidak ada Review atas proposal usulan serta RAB & Desain 9. Swadaya yang disepakati di proposal usulan hanya bersifat “memenuhi syarat”
6
10/12/09
Tahap Pelaksanaan 1. Pengawasan yang kurang terhadap kualitas pekerjaan ! PJOK / Kelurahan lebih banyak membantu dari sisi Administrasi saja ! Rasio Faskel 5 : 9 tidak optimal jika dalam 1 kelurahan terdapat lebih dari 4 kegiatan . 2. KSM minim Pelatihan teknis 3. Jika swadaya tidak terealisasi maka kemungkinan yang terjadi adalah : ! Pengurangan volume ! Pengurangan kualitas 2. Dalkfa;
Tahap Pasca Konstruksi 1. Banyak infrastruktur yang tidak terpelihara dengan baik, 2. Unit pemelihara tidak dibentuk secara resmi, 3. Tidak ada pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pemeliharaan infrastruktur
7
10/12/09
1.
Apakah sistem yang ada pada pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat ini telah menghasilkan konstruksi dengan kualitas teknis yang sesuai dengan standar?
2.
Apakah masyarakat setempat menganggap konstruksi yang terbangun dapat dimanfaatkan?
3.
Apakah sistem pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat lebih efisien dan berkelanjutan dibandingkan sistem konvensional non partisipasi dalam pengaturan konstruksi?
4.
Apakah peraturan pemerintah (lokal, regional, nasional) menghambat/membatasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur?
5.
Dukungan apakah yang telah dilakukan yang dapat mengurangi kelemahankelemahan dalam sistem pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang ada saat ini?, sebagai bagian dari rancangan program di masa mendatang
8
