Encouraging Investment, Accelerating Infrastructure Development

Laporan Tahunan Annual Report

2015

Encouraging Investment, Accelerating Infrastructure Development Memacu Investasi, Mempercepat Pembangunan Infrastruktur

Encouraging Investment, Accelerating Infrastructures Development Memacu Investasi Demi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di tengah keterpurukan ekonomi global yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla justru mencanangkan program percepatan pembangunan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur di dalam negeri diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi sehingga akan mendorong perusahaan di bidang keuangan, konsumer, properti, serta infrastruktur mencari dana tambahan untuk ekspansi.

In the midst of global economic downturn which also affects Indonesia’s economic growth, the Government of Indonesia under the President Joko Widodo - Jusuf Kalla just launched an infrastructure development acceleration program. The acceleration of infrastructure development in the country will have an impact on the economic growth which will encourage companies in the financial, consumer, property and infrastructure sectors to seek additional funds for expansion.

Di tengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan sekarang ini, baik secara internasional maupun nasional, peran dan kehadiran PT PII yang memiliki kredibilitas tinggi bagi penjaminan keamanan investasi di bidang pembangunan infrastruktur, diharapkan mampu memberikan kepercayaan dan minat yang bagus bagi para investor untuk menanamkan modalnya di sektor ini. Dengan semakin tingginya minat investor, maka percepatan pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat benarbenar diwujudkan sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan juga bisa semakin stabil, kokoh dan mengukirkan pertumbuhan yang membanggakan.

In the midst of current unfavorable economic conditions, the role and presence of highly credible IIGF for investment security guarantee in infrastructure development, both internationally and nationally, is expected to provide investor with confidence and great interest to invest their capital in this sector. With increasing investor interest, then the acceleration of infrastructure development is fully accomplished so that Indonesia’s economic growth is likely to be more stable, strong, and able to record commendable growth.

Mempertimbangkan keberlanjutan dari tema-tema laporan tahunan PT PII sebelumnya, maka tema “Memacu Investasi Demi Percepatan Pembangunan Infrastruktur” merupakan pilihan yang tepat untuk memayungi laporan tahunan 2015 sekarang.

Based on the aforementioned data and considering the continuity of our annual report themes on the previous years, then the theme “Encouraging Investment, Accelerating Infrastructure Development” is the right option for the 2015 annual report.

Keberlanjutan Tema dari Laporan Continuity of the Previous Annual Tahunan Sebelumnya Report Theme Di tahun 2013, Laporan Tahunan PT PII mengangkat tema “Internalizing The Externalizing” dimana untuk menghadapi kendala-kendala eksternal yang di luar kendali, PT PII fokus untuk mengembangkan dan memperkuat kapasitas internal perusahaan pada arah yang tepat dan proaktif untuk memberikan kontribusi internal.

In 2013, IIGF annual report theme was “Internalizing The Externalizing” wherein to face external constraints beyond our control, IIGF focused on developing and strengthening Company’s internal capacity in the right direction and proactively contributing internally.

Selanjutnya di tahun 2014, laporan tahunan PT PII mengangkat tema, ”Kesiapan Penuh Mendukung Infrastruktur Indonesia” dimana pada laporan tahunan ini digambarkan PT PII mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia dengan mengembangkan skema KPBU sehingga dapat menarik partisipasi swasta untuk menjembatani kesenjangan pendanaan yang ada.

Subsequently in 2014, the IIGF annual report theme was, “Maximum Readiness to Support Indonesian Infrastructure” at which point the annual report illustrated that IIGF supported infrastructure development in Indonesia by developing PPP scheme so that it may attract private sector participation in bridging the existing funding gap.

Tema “Menarik Investasi Demi Percepatan Pembangunan Infrastruktur” yang diangkat untuk memayungi Laporan Tahunan 2015 ini merupakan progres dari tema-tema tahun sebelumnya. Dimana setelah pengembangan dan penguatan sektor internal perusahaan di tahun 2013 dan dilanjutkan dengan pengembangan skema KPBU di tahun 2014, maka di tahun 2015 sekarang PT PII benar-benar mulai beraksi dalam memacu investasi demi berhasilnya program percepatan pembangunan infrastruktur yang telah dicanangkan pemerintah dengan mengerahkan segala kemampuan dan layanan yang dimiliki.

The theme “Encouraging Investment, Accelerating Infrastructure Development” selected for the 2015 Annual Report is the continuity of the previous years’ themes. While in 2013, it focus on developing and strengthening the process of its internal sector and continued with the PPP scheme development in 2014. Now in 2015, IIGF truly embarks to foster investment ensuring the success of infrastructure development acceleration program already initiated by the government with the mobilization of all the existing capabilities and services.

Daftar Isi Table of Contents

Bab 1 - Ikhtisar Data Keuangan Penting

KEY FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS

8 9 12

Kilas Kinerja 2015 2015 Performance Flashback Keunggulan Kami Our Excellence Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Bab 2 - Laporan Dewan Komisaris dan Direksi REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

20 28 32 40 44

Laporan Dewan Komisaris Report of The Board of Commissioners Profil Dewan Komisaris Profile of The Board of Commissioners Laporan Direksi Report of The Board of Directors Profil Direksi Profile of Directors Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Isi Laporan Tahunan 2015 Statement of Responsibility for 2015 Annual Report

Bab 3 - Profil Perusahaan COMPANY PROFILE

48 50 52 55 55 58 58 62 64 66 75

Identitas Perusahaan Company Identity Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of The Company Tonggak Sejarah Milestones Perubahan Nama Perusahaan Change of Company Name Visi, Misi dan Nilai-nilai Utama Perusahaan Vision, Mission and Core Values of The Company Bidang Usaha Business Fields Tujuan, Sasaran dan Strategi Perusahaan Objectives, Targets and Strategy of The Company Proses Bisnis Perusahaan Company Business Processes Struktur Organisasi Perusahaan Organization Structures Profil Kepala Divisi PT PII Head of IIGF Division Profiles Profil Sumber Daya Manusia Profile of Human Resources

76

77

77 77 77 78 79 85

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Structure and Composition of Shareholders Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Joint Venture Dan Special Purpose Vehicle Company List of Subsidiaries, Associated Entities, Joint Ventures and SPVS Kronologis Pencatatan Saham Chronology of Shares Listing Kronologis Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Other Securities Listing Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan Professional Institutions Supporting The Company Informasi Mengenai Website Perusahaan Information on The Companys Website Penghargaan Tahun 2015 Award 2015 Peristiwa Penting 2015 Important Events in 2015

Bab 4 - Sumber Daya Manusia HUMAN RESOURCES

88 89 92 92 93 93 98 98 99

Struktur Pengelola SDM HR Management Structure Profil SDM HR Profile Roadmap SDM HR Roadmap Rekrutmen SDM HR Recruitment Kesempatan yang Sama Pada Seluruh Pegawai Equal Opportunity for All Employees Pengembangan Kompetensi SDM Development of HR Competency Sistem Manajemen Kinerja Performance Management System Kesejahteraan Karyawan Employee Welfare Hubungan Industrial Industrial Relations

Bab 5 - Analisa dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perusahaan MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS OF THE COMPANY PERFORMANCE

102

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operations Review Per Business Segment

135. Kemampuan Membayar Hutang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Perusahaan Debt-Payment Ability and Collectible Level of The Companys Receivables 135. Struktur Modal dan Kebijakannya Capital Structure and Policy 136. Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitment on Capital Expenditures 136. Investasi Barang Modal Capital Goods Investment 136. Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Fact Subsequent to The Audit Reporting Date 137. Prospek Usaha Perusahaan The Companys Business Prospects 139. Aspek Pemasaran Marketing Aspect 141. Kebijakan Dividen Dividend Policy 142. Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/ MSOP) Company Shares Ownership by Employee or Management (ESOP/MSOP) 142. Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of Use of Proceeds from Public Offering 142. Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atau Restrukturisasi Hutang Investment, Expansion, Divestment, Acquisition or Debt Restructuring 142. Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi Material Transactions Involving Conflicts of Interests and/or Affiliated Party Transactions 145. Perubahan Peraturan PerundangUndangan Changes in Laws and Regulations 145. Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies 146. Informasi Kelangsungan Usaha Going Concern Information

102. Segmen Usaha Penjaminan Guarantee Business Segment 103. Sektor Kelistrikan Electricity Sector 107. Sektor Air Minum Drinking Water Sector 111. Sektor Transportasi Transportation Sector 113. Sektor Telekomunikasi Telecommunication Sector 114. Pendapatan Segmen Usaha Penjaminan Revenue from Guarantee Segment 115. Kapasitas Penjaminan Guarantee Capacity 115. Segmen Usaha Pengelolaan Dana Fund Management Segment 118. Pendapatan Segmen Usaha Pengelolaan Dana Revenue from Fund Management Segment 118. Kegiatan Capacity Building Stakeholders Stakeholders Capacity Building Activities 121. IIGF Institute IIGF Institute 123

Tinjauan Kinerja Keuangan Review of Financial Performance 124. Kinerja Posisi Keuangan Financial Position Performance 124. Aset Assets 126. Liabilitas Liabilities 127. Ekuitas Equity 128. Kinerja Laba Rugi Komprehensif Comprehensive Income Performance 128. Pendapatan Revenue 129. Beban Usaha Operating Expenses 131. Laba Bersih Net Income 131. Laba Komprehensif Comprehensive Income 131. Kinerja Arus Kas Cash Flows Performance

135

Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya Other Financial Information Review

Bab 6 - Tata Kelola Perusahaan CORPORATE GOVERNANCE

150 151 152 153

Pernyataan Komitmen GCG Statement of GCG Commitment Prinsip-prinsip GCG GCG Principles Tujuan Penerapan GCG The Objectives of GCG Implementation Dasar Penerapan dan Roadmap GCG The Basis of GCG Implementation and Roadmap

154

Pengukuran Implementasi GCG Measurement of GCG Implementation

154

Struktur dan Mekanisme GCG GCG Structures and Mechanism

176

176. Komposisi Direksi Composition of The Board of Directors 177. Keberagaman Komposisi Direksi The Diversity of The Board of Directors 177. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi The Appointment and Dismissal of The Directors 178. Independensi Direksi The Independence of The Directors 178. Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Concurrent Positions and Conflicts of Interest 178. Pedoman Kerja Direksi The Directors Work Guidelines 179. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Board of Directors Duties and Responsibilities 179. Pembagian Tugas dan Tanggung jawab Direksi Division of Duties and Responsibilities Among The Board of Directors 180. Rapat Direksi The Board of Directors Meetings 180. Agenda Rapat Direksi The Board of Directors Meeting Agenda 182. Pendelegasian Wewenang Delegation of Authority 182. Program Pelatihan/Pengembangan Kompetensi Direksi Training Program/Competency Development of The Board of Directors

154. Struktur GCG GCG Structure 155. Mekanisme Tata Kelola Governance Mechanism 162

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali Information on Major and Controlling Shareholder

163

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

168

Dewan Komisaris Board of Commissioners 168. Komposisi Dewan Komisaris The Composition of The Board of Commissioners 168. Program Pengenalan Induction Program 169. Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris The Diversity of The Composition of The Board of Commissioners 169. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris The Appointment and Dismissal of The Board of Commissioners 170. Independensi Dewan Komisaris dan Komisaris Independen The Independence of The Board of Commissioners and Independent Commissioners 170. Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Concurrent Positions and Conflict of Interest 170. Pedoman Kerja Dewan Komisaris The Board of Commissioners Work Guidelines 171. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris Board of Commissioners Duties and Responsibilities 171. Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2015 Work Programs and Duties of The Board of Commissioners in 2015 173. Rapat Dewan Komisaris The Board of Commissioners Meetings 173. Agenda Rapat Dewan Komisaris The Board of Commissioners Meeting Agenda 175. Pendelegasian Wewenang Delegation of Authority 175. Program Pelatihan/Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Training/ Competence Development Program 175. Rekomendasi Dewan Komisaris Recommendation of The Board of Commissioners

176

Direksi Board of Directors

183

Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi Relationship of Board of Commissioners and Directors

184

Hubungan Afiliasi Antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama/Pengendali Affiliation Relationship Between The Board of Commissioners, Directors and Major/Controlling Shareholders

185

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration of The Board of Commissioners and Directors

187

Assessment Dewan Komisaris dan Direksi Assessment of Boards of Commissioners and Directors

188

Komite Audit Audit Committee 188. Independensi Komite Audit Audit Committee Independence 188. Komposisi Personalia Komite Audit Composition of The Audit Committee 190. Tugas Komite Audit The Task of The Audit Committee 190. Pelaksanaan Tugas Komite Audit Audit Committee Task-Implementation 191. Rapat Komite Audit Audit Committee Meetings 192. Pedoman Kerja Komite Audit The Audit Committees Work Guideline

Uraian Mengenai Komisaris Independen Description of Independent Commissioner 193

Tenaga Ahli Manajemen Risiko Risk Management Experts

134

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee

196

Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of The Board Commissioner

198

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

216. Risiko-risiko Perusahaan Corporate Risks 217. Penilaian Risiko Risk Evaluation 219. Pemantauan Risiko Risk Monitoring 219. Tinjauan Tahun 2015 2015 Overview 220. Fokus Utama Kami Pada Tahun 2015 (Risiko Utama) Our Priorities in 2015 (Major Risk) 220. Fungsi Kepatuhan Prosedur Procedural Compliance Function 221. Fokus Utama Kami Pada Tahun 2015 (Isu Kepatuhan) Our Priorities in 2015 (Compliance Issue) 221. Sorotan Pencapaian Tahun 2015 (Metode Mitigasi) Highlight of 2015 Achievements (Mitigation Method)

198. Profil Sekretaris Perusahaan Profile of Corporate Secretary 199. Riwayat Jabatan Sekretaris Perusahaan Resume of Corporate Secretary 199. Pelatihan dan Pengembangan Sekretaris Perusahaan Training and Development of Corporate Secretary 200. Aktivitas Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Activities 203

Akses Data dan Informasi Perusahaan Access to Corporate Data and Information

204

Satuan Pengawasan Internal Internal Audit Unit 204. Tugas dan Tanggung jawab Satuan Pengawasan Internal Duties and Responsibilities of Internal Audit Unit 204. Kedudukan dan Proses Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal Position and Election Process of Internal Audit Unit Head 205. Sumber Daya Satuan Pengawasan Internal Internal Audit Unit Resources 205. Profil Pemimpin Unit Satuan Pengawasan Internal Head of Internal Audit Unit Profile 206. Program Kerja Satuan Pengawasan Internal Internal Audit Unit Work Program 206. Sertifikasi Profesi Satuan Pengawasan Internal Professional Certification of Internal Audit Unit 206. Pelatihan dan Pengembangan Satuan Pengawasan Internal Internal Audit Unit Training and Development 207. Pelaksanaan Kegiatan Spi Tahun 2015 Implementation of IA Unit Activities in 2015

208

Audit Eksternal External Audit

209

Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

210

Manajemen Risiko Risk Management 210. Pengelolaan Risiko Perusahaan Company Risk Management 211. Unit Kerja Terkait Penerapan ERM Work Units Related to ERM Implementation 213. Tujuan, Misi dan Filosofi Penerapan Sistem ERM Objectives, Mission and Philosophy of ERM System Implementation 214. Kerangka Kerja ERM PT PII IIGF Enterprise Risk Management Framework 215. Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Evaluation of Risk Management System Effectiveness

222 222 222 223

Perkara Hukum Lawsuit Penyimpangan Internal Internal Deviations Benturan Kepentingan Conflict of Interest Kode Etik Code of Conduct 223. Ruang Lingkup Kode Etik Scope of The Code of Conduct 223. Jenis Sanksi Type of Sanctions

224 224 225

Whistleblowing System Whistleblowing System Rencana Pengembangan GCG Tahun 2016 2016 GCG Development Plan Praktik Bad Corporate Governance Practice of Bad Corporate Governance

Bab 7 - Tanggung jawab Sosial Perusahaan

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

228

Filosofi Kami Our Philosophy

230

CSR – Lingkungan Hidup CSR – Environment

231

CSR – Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) CSR – Employment, Occupational Health And Safety (OHS)

236

CSR – Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan CSR – Social and Community Development

240

CSR – Konsumen CSR – Consumer

Bab 8 - Laporan keuangan FINANCIAL REPORT

Lampiran : Referensi Silang Peraturan Bapepam-LK No X.K.6 Appendix : Cross Reference of Bapepam-LK Regulation No X.K.6

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Laporan Dewan Komisaris Dan Direksi Report Of The Board Of Commissioners And Directors

Profil Perusahaan Company Profile

Sumber Daya Manusia Human Resources

KILAS KINERJA 2015 2015 PERFORMANCE FLASHBACK Pencapaian Penting 2015

2015 Key Achievements

1

2

3

4

5

6

7

8

PT PII telah menerbitkan 3 (tiga) pernyataan kesediaan penjaminan (In-Principle Approval/IPA) untuk sektor telekomunikasi, yaitu proyek broadband Palapa Ring Paket Barat, Tengah, dan Timur yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. IIGF has issued three (3) In-Principle Approval/IPA for the telecommunication sector, namely Palapa Ring West, Central, East Packages broadband project, developed by Ministry of Communication and Informatics. PT PII telah menerbitkan pernyataan kesediaan penjaminan (In-Principle Approval/IPA) untuk sektor transportasi, yaitu proyek Jalan Tol Soreang-Pasir Koja di Bandung, Jawa Barat yang dikembangkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian PUPERA. IIGF has issued an In-Principle Approval/IPA for the transport sector, namely Soreang-Pasir Koja Toll Road project in Bandung, West Java, developed by the Indonesian Toll Road Authority/Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ministry of Public Works and Public Housing. PT PII menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,5 triliun dari APBN-P tahun 2015 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan dananya telah diterima oleh PT PII pada tanggal 31 Desember 2015 sehingga total ekuitas PT PII mencapai Rp6 triliun. IIGF received a State Capital Injection (PMN) of Rp1.5 trillion from the 2015 State Budget approved by the House of Representatives. The fund has been received by IIGF on December 31, 2015 so that IIGF total equity became Rp6 trillion. PT PII memperoleh rating BBB- atau setara dengan sovereign rating Pemerintah Republik Indonesia dari lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings. IIGF obtained BBB- rating or equivalent with the Government of the Republic of Indonesia sovereign rating from the International rating agency Fitch Ratings. PT PII telah menerbitkan 2 (dua) pernyataan kesediaan penjaminan (In-Principle Approval/IPA) untuk sektor Air Minum, yaitu proyek Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung dan Umbulan, Jawa Timur. IIGF has issued two (2) In-Principle Approval/IPA for the Drinking Water sector, namely Bandar Lampung and Umbulan Drinking Water Management System (SPAM) project, East Java. PT PII telah dipercaya oleh World Bank untuk menerbitkan buku Panduan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (PPP Reference Guide) dalam versi Bahasa Indonesia. IIGF has been entrusted by the World Bank to publish the Guide of Public Private Partnership (PPP Reference Guide) in Indonesian language version. PT PII telah menerbitkan 3 (tiga) pernyataan kesediaan penjaminan (In-Principle Approval/IPA) untuk sektor kelistrikan, yaitu proyek PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 9a, 9b, dan 10. IIGF has issued three (3) In-Principle Approval/IPA for the electricity sector, namely Mine-mouth 9a, 9b, and 10 power plant project in South Sumatera.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Laporan Tahunan 2015 Annual Report

Analisa dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perusahaan Management Discussion And Analysis Of The Company Performance

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

Laporan Keuangan Financial Report

KEUNGGULAN KAMI OUR EXCELLENCE

1

Satu-satunya BUMN yang bertugas untuk memberikan penjaminan atas proyek infrastruktur Pemerintah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). IIGF is the only SOE that is responsible for providing guarantee on government infrastructure projects developed under Public Private Partnership (PPP) scheme.

2

Kehadiran Penjaminan PT PII dapat meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur di mata perbankan (bankable) sehingga menarik partisipasi swasta untuk pembiayaan proyek infrastruktur. IIGF’s guarantee can increase the bankability of infrastructure projects thus attracting private sector participation for financing the infrastructure projects.

3

Bekerjasama dengan lembaga multilateral internasional untuk meningkatkan kapasitas penjaminan untuk proyek-proyek infrastruktur nasional berskala besar. IIGF cooperates with multilateral international institutions to increase the guarantee capacity for large-scale national infrastructure projects.



9

01

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING KEY FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS





IKHTISAR KEUANGAN Financial Highlights

LABA RUGI KOMPREHENSIF (dalam Ribuan Rupiah) COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT (In Thousand Rupiah)

2015

2014*

2013*

2012*

2011*

Pendapatan Operasi Operating Income

533.064.678

529.991.942

392.961.435

312.240.468

228.349.244

Beban Operasi Operating Expenses

(213.973.206)

(207.383.200)

(163.562.813)

(111.555.015)

(73.821.743)

Laba Sebelum Pajak Profit before tax

319.091.472

322.608.742

229.398.622

201.085.453

154.527.501

Laba Bersih** ** Net profit

339.455.477

346.043.363

249.759.988

213.378.069

157.141.089

Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan Attributable to equity holders of the parent entity; and

-

-

-

-

-

Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali Attributable to non-controlling interests

-

-

-

-

-

335.548.323

303.574.440

232.322.909

214.778.786

157.657.468

Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan Attributable to equity holders of the parent entity; and

-

-

-

-

-

Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali Attributable to non-controlling interests

-

-

-

-

-

56.576

76.899

55.502

47.417

44.897

a. a. b. b.

Laba Bersih Komprehensif** Comprehensive Net Income ** a. a. b. b.

Laba per Saham (Rp) Earnings per Share

*Direklasifikasi **PT PII merupakan perusahaan dengan kepemilikan saham 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia dan bukan perusahaan terbuka, sehingga tidak terdapat laba yang diatribusikan baik kepada pemilik entitas induk maupun kepentingan non pengendali. * Reclassified ** IIGF is a company with 100% ownership of the Government of the Republic of Indonesia and not a public company, so there is no profit attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interests.

12




Grafik Laba Rugi Komprehensif




Comprehensive Income Statement Graph

Pendapatan

Laba Bersih

Revenue (dalam Ribuan Rp/ in Thousand Rp)

Net Income (dalam Ribuan Rp/ in Thousand Rp) 345.043.363

533.064.678 529.991.942

339.455.477

249.759.988 213.378.069

392.961.435

157.141.089 312.240.468 228.349.244

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

Laba Bersih Komprehensif

Laba per Saham

Net Comprehensive Income (dalam Ribuan Rp/ in Thousand Rp)

Net Income per Share (dalam Ribuan Rp/ in Thousand Rp)

2015

335.548.323 76.899

303.574.440 232.322.909 214.778.786

44.897

47.417

75.364

55.502

157.657.468

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012


2013

2014

2015


13




LAPORAN POSISI KEUANGAN (dalam Ribuan Rupiah) Statement of Financial Position (in Thousand Rp)

2015

2014

2013

2012

2011

Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents

1.616.841.306

806.051.513

1.218.009.773

2.746.643.432

2.632.388.309

Investasi pada Entitas Asosiasi Investment in Associates

5.522.138.542

4.554.802.800

3.861.052.807

2.142.262.853

1.078.119.828

242.427.356

160.956.452

117.405.527

77.931.051

28.122.990

7.381.407.204

5.521.810.765

5.196.468.107

4.966.837.336

3.738.631.127

94.294.267

70.246.151

48.477.933

49.720.071

34.842.648

7.287.112.937

5.451.564.614

5.147.990.174

4.917.117.265

3.703.788.479

LAPORAN ARUS KAS (dalam Ribuan Rupiah) Cash Flows Statement (in Thousand Rp)

2015

2014

2013

2012

2011

Arus Kas Operasi Cash Flows from Operating Activities

273.398.923

317.795.449

212.207.977

179.653.661

176.871.698

Arus Kas Investasi Cash Flows from Financing Activities

(974.250.343)

(738.397.635)

(1.740.531.391)

(1.064.620.365)

(1.050.423.285)

Arus Kas Pendanaan Cash Flows from Investing Activities

1.511.641.213

8.643.926

(310.245)

999.221.827

1.499.992.765

Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents

810.789.793

(411.958.260)

(1.528.633.659)

114.255.123

626.391.178

Kas dan setara kas awal tahun Cash and cash equivalents at beginning of year

806.051.513

1.218.009.773

2.746.643.432

2.632.388.309

2.005.997.131

Kas dan setara kas akhir tahun Cash and cash equivalents at end of year

1.616.841.306

806.051.513

1.218.009.773

2.746.643.432

2.632.388.309

Jumlah Aset Lainnya Other Assets Aset Assets Kewajiban Liabilities Ekuitas Equity

14





Grafik Posisi Keuangan




Financial Position Graph

Investasi pada Entitas Asosiasi

Aset

Investment in Associates (dalam Ribuan Rp/ in Thousand Rp)

Assets (dalam Ribuan Rp/ in Thousand Rp) 7.381.407.204 5.522.138.542

5.521.810.765

4.554.802.800

5.196.468.107

3.861.052.807

4.966.837.336 3.738.631.127

2.142.262.853 1.078.119.828

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

Likuiditas

Ekuitas

Liabilities (dalam Ribuan Rp/ in Thousand Rp)

Equity (dalam Ribuan Rp/ in Thousand Rp) 94.294.267

7.287.112.937

70.246.151

5.451.564.614

49.720.071

5.147.990.174

48.477.933

4.917.117.265

34.842.648

2011

2015

3.703.788.479

2012

2013

2014

2015

2011

2012


2013

2014

2015


15



RASIO-RASIO KEUANGAN (dalam %) Financial Ratios (in %)



2015

2014*

2013

2012

2011

Marjin Laba Operasi Operating Profit Margin

59,86

60,87

77,54

64,40

67,67

Marjin Laba Bersih Net Profit Margin

63,68

65,29

63,60

68,30

68,80

5,99

6,51

4,96

5,47

7,00

20,95

20,20

22,30

16,30

16,30

ROE ROE BOPO BOPO

*Direklasifikasi *Reclassified

Grafik Rasio-Rasio Keuangan

Financial Ratio Graph

Rasio Marjin Laba Operasi

Rasio Marjin Laba Bersih

Operating Profit Margin Ratio (dalam %/ in %)

Net Profit Margin Ratio (dalam %/ in %)

77,54 68,80 67,67

68,30 64,40 60,87

65,29

59,86

63,68

63,60

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

ROE

BOPO

ROE (dalam %/ in %)

BOPO (dalam %/ in %)

7,00

2013

2014

2015

20,20

20,95

2014

2015

22,30 5,99 4,96

6,51

2013

2014

16,30

16,30

5,47

2011

16

2012


2015

2011


2012

2013





IKHTISAR SAHAM

STOCK HIGHLIGHTS

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) merupakan Perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki 100% oleh Negara Republik Indonesia dan bukan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund is a Company 100% owned by the Republic of Indonesia and the Company’s shares is not traded at the Indonesia Stock Exchange.

IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI

BONDS, SUKUK OR CONVERTIBLE BONDS HIGHLIGHTS

Sampai dengan akhir tahun 2015, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tidak menerbitkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, sehingga tidak terdapat informasi yang memuat tentang:

As of the end of 2015, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund did not issue bonds, sukuk or convertible bonds, so there is no information regarding:

1.

1.

Amount of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds;

2. 3. 4.

Interest rate/yield; Maturity date; and Bonds/sukuk rating.

2. 3. 4.

Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); Tingkat bunga/imbalan; Tanggal jatuh tempo; dan Peringkat obligasi/sukuk.



17


18







02 02




Laporan Dewan Tinjauan Usaha KomisarisBusiness DanReview Direksi

Report of the Board of Perusahaan semakin memantapkan posisinya sebagai yang terdepan Commissioners and Directors

dalam pembiayaan perumahan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Perusahaan memperkenalkan budaya Perusahaan yang baru. Perusahaan semakin memantapkan posisinya sebagai yang terdepan

dalam pembiayaan perumahan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Perusahaan memperkenalkan budaya Perusahaan yang baru.



19





Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners

“Upaya Direksi di dalam menyiapkan Perusahaan atas perluasan sektor dan mandat yang diterima pada tahun 2015 mewarnai pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris”. “The Board of Directors’ effort in preparing for both sector and mandate expansion in 2015 evince the implementation of the supervisory function of IIGF’s Board of Commissioners”.

Luky Alfirman Komisaris Utama President Commissioner

20







Pemegang Saham yang Kami Hormati,

Respected Shareholders,

Sebagaimana kita maklumi bersama, Pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan beberapa sasaran strategis pembangunan di dalam masa Pemerintahannya. Salah satunya adalah mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi 7% selama lima tahun ke depan. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, percepatan penyediaan infrastruktur merupakan salah satu yang harus dipenuhi. Pembangunan infrastruktur penting untuk mencapai peningkatan produktivitas maupun daya saing ekonomi Indonesia.

As we all understand, the Government of President Joko Widodo set some strategic development goals during his administration. One of them is to achieve an average economic growth of 7% over the next five years. To achieve those goals, the acceleration of infrastructure provision is a must. Infrastructure development is critical to increase productivity and competitiveness of the Indonesian economy.

Terkait pembangunan infrastruktur tersebut penyediaan dana merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi. Salah satu pendekatan yang dikembangkan Pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah meningkatkan keterlibatan swasta, baik dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun non KPBU.

The provision of fund is one of the challenges that must be faced in relation to infrastructure development. One of the Government’s approach to address those challenge is by increasing the private sector involvement, both in the Public Private Partnership (PPP) as well as non PPP schemes.

Pada tahun 2015 Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan swasta, salah satunya memperluas cakupan sektor dan maupun skema penjaminan yang dapat dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/ PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI). Perluasan cakupan sektor yang dapat dijamin oleh PT PII, tercermin dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pada tanggal 20 Maret 2015. Berdasarkan Perpres ini terdapat 19 (sembilan belas) sektor infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerjasamakan dan dapat diberikan penjaminan dari sebelumnya hanya 8 (delapan) sektor.

In 2015, the Government has issued several policies to increase private sector participation, one of them was to expand the scope of infrastructure sectors along with the guarantee scheme that can be implemented by IIGF as Infrastructure Guarantee Business Entity. The expansion of sector coverage that can be guaranteed by IIGF, reflected by the issuance of the Presidential Decree No. 38 of 2015 on Public Private Partnership in the Provision of Infrastructure on March 20, 2015. Based on this Presidential Decree, there are 19 (nineteen) economic and social infrastructure sectors which can be cooperated and guaranteed from the previously only 8 (eight) sectors.

Sementara perluasan cakupan skema penjaminan yang dapat dilakukan oleh PT PII dapat dicermati dengan diterbitkannya Perpres Nomor 82 tahun 2015 pada tanggal 15 Juli 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara. Dengan terbitnya Perpres ini skema penjaminan yang dapat dilakukan oleh Perseroan menjadi bertambah, tidak hanya risiko infrastruktur pada proyek KPBU akan tetapi juga pada skema Direct Lending. Direct Lending merupakan fasilitas pembiayaan infrastruktur berbentuk pinjaman yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Internasional secara langsung kepada Badan Usaha Milik Negara Infrastruktur dan/ atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara yang akan diteruspinjamkan kepada BUMN. Skema penjaminan Direct Lending merupakan bagian dari fasilitas credit guarantee yang diberikan Pemerintah, diantaranya, melalui BUPI.

Meanwhile, the expansion of IIGF’s guarantee scheme was highlighted with the issuance of the Presidential Decree No. 82 of 2015 on July 15, 2015 on Central Government Guarantee On Infrastructure Financing Through Direct Lending from International Financial Institutions to the State Owned Enterprises. With the issuance of the Presidential Decree, it has increased the guarantee scheme rendered by the Company, not only to cover infrastructure risks of PPP projects but also to cover Direct Lending scheme. Direct Lending is an infrastructure financing facility in the form of loans provided by International Financial Institutions directly to Infrastructure State-Owned Enterprises and/or State-Owned Infrastructure Financing Company which will be further lent to SOEs. The Direct Lending guarantee scheme is part of the credit guarantee facilities provided by the Government, among others, through Infrastructure Guarantee Business Entity.



21


22




Upaya Direksi di dalam menyiapkan Perusahaan atas perluasan sektor dan mandat yang diterima pada tahun 2015 mewarnai pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, di samping tentunya pelaksanaan mandat utama yang telah diterima selama ini yaitu penjaminan atas risiko infrastruktur pada proyek-proyek KPBU. Kegiatan lain yang menjadi fokus pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2015 adalah peningkatan Good Coorporate Governance (GCG) sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/ PMK.06/2015.

Hence for the implementation of its supervisory duty, the Board of Commissioners focused toward the Board of Directors’ efforts in preparing the Company for the sector and mandate expansion in 2015, meanwhile continue to supervise toward the execution of the primary mandate carried which is guarantee provision for PPP project infrastructure risk. Other activity that also become the focus of the Board of Commissioners’ supervision in 2015 was the improvement of Good Corporate Governance (GCG) practice for the implementation of the Minister of Finance Regulation No.88/ PMK.06/2015.

Pemegang Saham yang Kami Hormati,

Respected Shareholders,

Dalam usianya yang masih relatif muda, PT PII telah mencatatkan berbagai kemajuan penting dalam rangka mewujudkan mandat yang diamanatkan oleh Pemerintah, yaitu sebagai pelaksana satu pintu untuk pelaksanaan evaluasi usulan penjaminan, penyusunan struktur penjaminan, serta penyediaan jaminan proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Dengan kapasitas yang dimiliki sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), PT PII mempunyai peran penting dalam memobilisasi dana dari sektor swasta, bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari pasar internasional, untuk pengembangan infrastruktur Indonesia.

In its relatively young age, IIGF has recorded various important progresses towards fulfilling the mandate set by the government as a single window entity for the evaluation of the proposed guarantees, forming guarantee structure, as well as providing infrastructure project guarantee with Public Private Partnership (PPP) scheme. With the capacity as Infrastructure Guarantee Business Entity, IIGF has an important role in mobilizing funds from the private sector, not only from domestic but also from international markets, for infrastructure development in Indonesia.

Peran tersebut semakin bertambah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden yang menjadi landasan hukum bagi perluasan sektor dan mandat yang diterima Perusahaan. Dengan perluasan sektor dan mandat ini, Kami merasa hal itu merupakan salah satu wujud pengakuan atas keberadaan Perusahaan serta kepercayaan dan harapan yang telah terbangun sejak berdirinya PT PII. Hal ini juga merupakan momen strategis yang harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Perusahaan dalam menunjukkan kiprah dan kontribusinya di masa mendatang, guna mendukung pembangunan infrastruktur.

That role is increasing with the issuance of the Presidential Decree that became the legal foundation for the expansion of the sector and mandate of the Company. We believe the sector and mandate expansion is the recognition of the Company’s existence as well as belief and expectation that have been built since the establishment of IIGF. It is also a strategic moment which shall be utilized by the Company to demonstrate the progress and contribution in the future, to support infrastructure development.

Atas kepercayaan yang diterima dari stakeholder tersebut, Kami, Dewan Komisaris memberikan appresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direksi dan Karyawan, yang tetap bersikap optimis dan bekerja dengan semangat yang tinggi sehingga dapat mencapai kinerja yang patut untuk dibanggakan baik dari sudut keuangan maupun operasional. Kinerja tersebut dapat dicapai meskipun di tengah meningkatnya tantangan dalam kondisi perekonomian domestik yang belum kondusif, serta belum optimalnya perangkat peraturan perundangan yang terkait erat dengan pembangunan infrastruktur pada umumnya dan proyek KPBU pada khususnya.

With the trust earned from stakeholders, the Board of Commissioners would like to express the highest appreciation to the entire Board of Directors and employees for their unfailing optimism and for working with high enthusiasm, achieving a commendable performance from a financial view as well as an operational view. This performance was achieved despite the increasing challenges in unfavorable domestic economic conditions, and not-so optimal legislation support related to infrastructure development in general and in particular the PPP projects.







Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Dewan Komisaris

Implementation of the Board of Commissioners Supervisory Function

Pembahasan Laporan Bulanan

Discussion of Monthly Report

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris secara rutin telah melakukan pengawasan atas pengelolaan Perusahaan dengan secara aktif, atas kegiatan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAP 2015. Kami, secara rutin setiap bulannya telah bertemu dengan Direksi untuk membahas laporan manajemen bulanan yang berisi perkembangan pelaksanaan RKAP dan informasi-informasi lain terutama terkait mandat yang diberikan kepada Perusahaan yang perlu dibahas bersama Dewan Komisaris.

Furthermore, in carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners routinely carries out supervision of the Company management, actively supervises the development, implementation, and the report on the 2015 Company’s work and budget plan. Every month, the Board of Commissioner regularly meet with the Board of Directors to discuss the monthly management reports on the progress of the work and budget plan and other information as well, in particular related to the mandate given to the Company that needs to be discussed with the Board of Commissioners.

Pada pertemuan-pertemuan tersebut atau dalam berbagai kesempatan lain, Dewan Komisaris selalu memberikan arahanarahan yang diperlukan untuk dapat membantu Direksi dalam rangka mencapai target-target yang ditentukan di RKAP maupun Kontrak Manajemen. Kami juga secara konsisten melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) sesuai peruntukannya.

In these meetings, or in any other occasions, the Board of Commissioners always gives the necessary directions to assist the Board of Directors to meet the targets specified by either the work and budget plan or the Management Contract. We also consistently monitor the use of State Capital Injection (PMN) according to their designated purpose.

Di samping itu, Kami juga selalu melakukan pemantauan atas pelaksanaan strategi Perusahaan, termasuk membantu manajemen PT PII dalam mengupayakan solusi atas masalah-masalah yang masih menghambat realisasi proyek-proyek infrastruktur selama ini.

Moreover, We also constantly monitor the execution of the Company strategy, including assisting the management in its efforts to resolve any problems hampering the infrastructure projects development over the years.

Implementasi PMK Nomor 88 /PMK.06/2015

Implementation of the Regulation of Minister of Finance Number 88/PMK.06/2015

Lebih jauh, Dewan Komisaris memfokuskan juga perannya pada pengawasan pelaksanaan pengelolaan PT PII agar tetap berjalan sesuai dengan tata kelola Perusahaan yang baik (GCG). Terkait dengan tata kelola ini, pada tanggal 28 April 2015, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perusahaan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Furthermore, the Board of Commissioners likewise focuses on the supervision of IIGF governance to ensure it complies with Good Corporate Governance (GCG) principles. In relation to this governance, on April 28, 2015, the Minister of Finance issued the Minister of Finance Regulation Number 88/PMK.06/2015 on Implementation of Good Corporate Governance for State Owned Companies Under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance.

Dalam rangka penerapan PMK tersebut, Kami senantiasa mendorong Direksi untuk dapat melakukan perubahan/penyesuaian atas dokumen-dokumen yang terkait. Melalui beberapa kali rapat pembahasan dengan Direksi untuk menyesuaikan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) dan Board Manual sebagai implementasi dari PMK tersebut, ditargetkan kedua dokumen ini dapat diselesaikan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada Kuartal I 2016 dan dapat diimplementasi secara penuh dalam tahun 2016 yang akan datang.

In the implementation of the regulation above, We always encourage the Directors to be able to make changes/adjustments to the related documents. Through several meetings with the Board of Directors in order to adjusting the Code of Good Corporate Governance (GCG) and the Board Manual with the existing regulations, it is targeted that these two documents can be completed and signed by both the Board of Commissioners and the Board of Directors in the First Quarter of 2016 so that it can be fully implemented in 2016.



23




Pengawasan atas Kinerja Keuangan dan Operasional

Supervision of Financial and Operational Performance

Dalam rangka pengawasan atas kinerja keuangan dan operasional, Kami dengan dibantu oleh Komite Audit, telah mengusulkan KAP kepada RUPS yang akan ditunjuk untuk melakukan audit keuangan atas Laporan Keuangan PT PII tahun 2015. Sesuai dengan usulan Kami, KAP yang ditunjuk oleh RUPS adalah KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC). Audit keuangan atas Laporan Keuangan PT PII tahun 2015 telah diselesaikan oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) pada tanggal 7 Maret 2016 dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

In the supervision framework on financial and operational performance, with the assistance of the Audit Committee, We have proposed the public accountant to be appointed by the GMS to carry out a financial audit for the IIGF 2015 Financial Report. In accordance with our proposal, the public accountant appointed by the GMS was Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC). The Financial audit for the IIGF 2015 Financial Report was completed by Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) on March 7, 2016 with “unqualified opinion”.

Terkait dengan pelaksanaan RKAP tahun 2015, secara umum dapat dikatakan kinerja keuangan Perusahaan sedikit lebih rendah, dibandingkan dengan target-target keuangan yang ditentukan dalam RKAP 2015 maupun dengan kinerja keuangan tahun 2014. Secara lebih rinci dapat kami sampaikan realisasi angka-angka pendapatan, beban maupun laba.

In relation of the implementation of 2015 work and budget plan, in general, the Company’s financial performance is slightly lower than the financial targets defined in the 2015 work and budget plan, as well as the financial performance in 2014. We shall deliver the realization of income, expenses and profit in more details as follow.

Realisasi pendapatan tahun 2015 yang mencapai Rp533,064 miliar pencapaiannya lebih rendah dari yang dianggarkan, yaitu sebesar Rp708,900 miliar. Selisih kurang ini disebabkan tidak terealisasinya penerimaan penjaminan yang sebelumnya telah dianggarkan sebesar Rp225,605 miliar. Namun demikian, pendapatan tahun 2015 ini sedikit mengalami kenaikan yaitu sebesar 1% apabila dibandingkan pendapatan tahun 2014, yaitu sebesar Rp529,991 miliar.

Realized income of 2015 is at Rp 533.064 billion, lower than the budget allocation of Rp 708.900 billion. The difference is due to unrealized revenue from guarantee provision which has previously been budgeted at Rp 225.605 billion. However, the revenue in 2015 slightly increased by 1% at Rp 529.991 billion compared to the 2014.

Di sisi lain, beban usaha yang dianggarkan sebesar Rp205,232 miliar realisasinya hanya mencapai Rp111,667 miliar atau hanya 46% dari yang dianggarkan. Realisasi beban usaha tahun 2015 ini naik sebesar 5% dibandingkan beban usaha tahun 2014, yaitu sebesar Rp106,173 miliar. Realisasi beban usaha yang lebih rendah ini akibat tingkat kemajuan proyek-proyek yang akan dijamin tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Dengan capaian tersebut, realisasi laba tahun berjalan mencapai Rp339,455 miliar, atau sedikit lebih rendah dari target anggarannya sebesar Rp407,535 miliar atau terdapat deviasi negatif sebesar 17% di bawah anggarannya. Realisasi laba tahun berjalan ini mengalami sedikit penurunan sebesar 2% apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014, yaitu sebesar Rp346,043 miliar. Total aset PT PII pada akhir tahun 2015 telah mencapai Rp7,381 triliun. Dengan demikian aset PT PII telah tumbuh 3,5 kali lipat sejak PT PII berdiri. Hasil ini dapat dicapai karena selama lima tahun ini PT PII secara konsisten terus menerus dapat menghasilkan laba. Sementara itu modal PMN yang telah disetor sebesar Rp6 triliun. Dari total angka PMN Rp6 triliun tersebut, terdapat tambahan PMN sebesar Rp1,5 triliun sebagaimana telah dialokasikan pada APBN-P 2015. Tambahan PMN ini diharapkan dapat memperkuat

24



On the other hand, from the budgeted operating expenses of Rp 205.232 billion, the realization reached only Rp 111.667 billion, or only 46% of the budget. The realization of operating expenses in 2015 rose by 5% from 2014, or by Rp 106.173 billion. The realization of lower operating expenses is due to the projects that would be guaranteed did not move as planned.

This achievement realized a profit that reached Rp 339.455 billion, slightly lower than the budget target of Rp 407.535 billion or showing a negative deviation of 17% under budget. This current year profit experienced a slight decrease of 2% from 2014, or Rp 346.043 billion.

IIGF’s total assests as of 2015 reached Rp 7.381 trillion. This means that IIGF’s assets have risen by 3.5 times since its establishment. This is due to IIGF’s unfailing success in recording profit every year for the past five years. Meanwhile the PMN is Rp 6 trillion. Of the total number of 6 trillion, there was additional PMN of Rp 1.5 trillion that has already been allocated in the 2015 State Budget. The Additional PMN is expected to strengthen the capital structure in the context of






struktur permodalan di dalam rangka perluasan sektor dan mandat yang akan diterima Perusahaan.

the sector and mandate expansion carried by the Company.

Kegiatan Operasional

Operational activities

Salah satu capaian penting dalam bidang operasional di tahun 2015 yang patut dicatat adalah kemajuan dalam Proyek Telekomunikasi Palapa Ring yaitu dengan telah diterbitkannya IPA untuk Paket Barat dan Paket Tengah. Proyek Palapa Ring ini merupakan salah satu Proyek Infrastruktur Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No 3 Tahun 2016, yang juga dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional dan salah satu proyek dengan progres tercepat, dengan penandatanganan Guarantee Agreement akan dilakukan pada kuartal pertama tahun 2016.

One important achievement in the operational year 2015 that is worth for being recorded is the progress in Palapa Ring Telecommunications Project, with the In Principle Approval for Guarantee issuance for the West and Central Packages. The Palapa Ring Project is one of the National Strategic Infrastructure Projects as stated in the Presidential Decree No.3 of 2016, which is also classified as a National Priority Project and considered among the projects with the fastest progress, of which the Guarantee Agreement signing will be conducted in the first quarter of 2016.

Sebagai informasi, Proyek Palapa Ring merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP). Skema AP ini diprakarsai Kementerian Keuangan dan sumber dana AP berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO). Lebih lanjut, skema AP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha. Progres yang menjanjikan dari Proyek Palapa Ring dengan skema AP diharapkan menjadi katalis bagi percepatan proyek-proyek infrastruktur lainnya dan juga tentunya bagi kinerja keuangan Perusahaan.

For information, the Palapa Ring Project is the first Public Private Partnership (PPP) project in the telecommunications sector implementing the Availability Payment (AP) scheme. The AP scheme was initiated by the Ministry of Finance and the AP source of funds comes from the Universal Service Obligation (USO) Funds. Furthermore, the AP scheme governed by the Minister of Finance Regulation No.190/PMK.08/2015 is a payment on a regular basis during the concession period based on the availability of infrastructure services that have been constructed by the enterprise. The promising progress of the Palapa Ring Project with the AP scheme is expected to be a catalyst for the acceleration of other infrastructure projects and also obviously for the Company’s financial performance.

Sementara itu, Proyek Central Java Power Plant (CJPP) telah mengalami beberapa kemajuan diantaranya pelaksanaan Construction Kick-Off oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Oktober 2015. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tanggal 5 Oktober 2015 telah memutuskan menolak seluruh gugatan atas surat Penetapan Lokasi oleh Gubernur Jawa Tengah, saat ini proses pembebasan telah selesai, sehingga diharapkan financial closed dapat dilaksanakan pada akhir kuartal kedua.

Meanwhile, the Central Java Power Plant (CJPP) Project has undergone several advances including the commission of the Construction Kick-Off by President Joko Widodo on October 5, 2015. The Administrative Court decided to reject the entire lawsuit to the Location Determination Letter issued by the Central Java Governor on October 5, 2015. At present, the land acquisition process has been completed therefore the financial closed stages is expected to be executed by the end of the second quarter.

Kemajuan lainnya juga telah dicapai oleh Proyek Air SPAM Umbulan dengan telah diterbitkannya IPA pada tanggal 29 September 2015 dan ditetapkannya pemenang lelang, yaitu, Konsorsium Medco-Bangun Cipta.

Other progress also achieved by the Umbulan Drinking Water Supply (SPAM) Project. The In-Principle Approval (IPA) was issued on September 29, 2015 and the Medco-Bangun Cipta Consortium as the winning bidder enacted.

Sebagai catatan kita bersama, Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung realisasinya belum sesuai dengan rencana awal. Meskipun IPA telah diterbitkan pada tanggal 15 September 2015, namun hingga akhir tanggal bid submission yang ditetapkan, tidak ada peserta lelang yang mengajukan dokumen penawaran dikarenakan besaran Viability Gap Fund (VGF) yang dianggap terlalu rendah oleh para calon investor.

For our record, the realization of PPP Project of SPAM Bandar Lampung implementation did not correspond with the original plan. Although the IPA was published on September 15, 2015, but until the end of the bid submission date set, there were no bidders submitting the bid documents because of the amount of Viability Gap Fund (VGF) was considered too low by the prospective investors.



25


26




Pencapaian Kinerja

Achievement of Performance

Dari sisi pencapaian kinerja keuangan dan kinerja operasional sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Kontrak Manajemen dapat kami sampaikan bahwa PT PII telah berhasil memenuhi delapan belas dari dua puluh Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan skor akhir yang dicapai adalah 102,33% (dari target 100%). Sehingga secara umum dapat dikatakan PT PII telah mencapai target yang telah ditetapkan.

As for the financial and operational performance, as stipulated in the Management Contract, We can convey that IIGF has successfully met eighteen out of twenty determined Key Performance Indicators with a score of 102.33% (out of 100% target). So in general it can be said that IIGF has achieved the set targets.

Pengangkatan Organ Dewan Komisaris

Appointment of The Board of Commissioners’ Organ

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan sebagai langkah pendahuluan dalam rangka pembentukan Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud di dalam PMK Nomor 88/PMK.06/2015, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015, Dewan Komisaris telah mengangkat Dr. Ferry Irawan sebagai Tenaga Ahli Dewan Komisaris Bidang Manajemen Risiko.

In order to strengthen the supervisory function of the Board of Commissioners and as a preliminary step of the Risk Monitoring Committee establishment referred to the MoF Regulation No.88/ PMK.06/2015, the Board of Commissioners has appointed Dr. Ferry Irawan as the Expert of the Board of Commissioners in the Risk Management field commencing July 1, 2015.

Sementara itu, dalam rangka mendukung tugas dan operasional Dewan Komisaris, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2015, Dewan Komisaris juga telah mengangkat Saudara Indra Safri sebagai Sekretaris Dewan Komisaris.

Meanwhile, to support the duties and operations of the Board of Commissioners, Indra Safri has been appointed as the Secretary of the Board of Commissioners commencing August 1, 2015.

Pengangkatan kedua organ Dewan Komisaris ini diharapkan dapat membantu upaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan arahan/nasihat di masa yang akan datang serta antisipasi peningkatan aktifitas penjaminan di Perusahaan dengan adanya perluasan sektor maupun penjaminan untuk Direct Lending.

The appointment of both organs of the Board of Commissioners is expected to improve the quality of supervision and guidance/advice in the future as well as the anticipation of growth of the Company’s underwriting activities due to the sector expansion and the Direct Lending guarantee.

Penyiapan Organisasi dalam Rangka Perluasan Sektor dan Mandat

Preparation of the Organization for Sector and Mandate Expansion

Dikeluarkannya Peraturan Presiden mengenai perluasan sektor dan mandat tersebut di atas, merupakan peluang sekaligus tantangan untuk dapat memperluas dan memperbesar peran Perusahaan ke depan dalam mendukung dan mempercepat pembangunan infrastruktur Indonesia. Oleh karenanya, Dewan Komisaris memandang PT PII harus terus meningkatkan kapasitas internal agar dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efektif dan siap memanfaatkan peluang pertumbuhan usaha yang semakin terbuka di masa mendatang. Hal ini perlu dijawab oleh PT PII dengan menyiapkan strategi dan mengalokasikan sumber daya cukup.

The aforesaid Presidential Decree on the sector and mandate expansion provides both an opportunity and a challenge to widen and enlarge the Company’s future role in supporting and accelerating the infrastructure development in Indonesia. Therefore, the Board of Commissioners views that it is necessary for IIGF to continuously pursue its internal capacity enhancement to perform its function more effectively, and equipped to take advantage of the more open business growth opportunities in the future. This needs to be addressed by IIGF by constructing strategies and allocating sufficient resources.

Dalam upaya menyiapkan strategi dan alokasi sumber daya tersebut, selama tahun 2015 Dewan Komisaris telah beberapa kali melakukan pembahasan serta memberikan arahan kepada Direksi agar melakukan penyesuaian strategi jangka panjang Perusahaan termasuk di dalamnya penyiapan sumber daya manusia baik jumlah maupun kompentesinya, struktur organisasi, model bisnis serta proses bisnis yang diperlukan.

In an effort to prepare the strategy and the resources allocation, the Board of Commissioners has made several discussions and provided guidance to the Board of Directors during 2015 to make adjustments to the Company’s long term strategy including the training of human resources both in quantity and competency, organizational structure, business model and required business processes.







Dewan Komisaris juga terus mendorong Direksi untuk berpartisipasi aktif dan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait di dalam penyiapan landasan hukum yang diperlukan, yaitu dalam bentuk perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan-Perusahaan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Di dalam usulan perubahan yang masih dalam proses pembahasan ini, maksud dan tujuan PT PII diharapkan cukup fleksibel sehingga tidak hanya dapat mencakup skema penjaminan untuk proyek-proyek KPBU akan tetapi juga untuk skema yang lain, antara lain Direct Lending. Revisi PP ini apabila telah disetujui oleh Presiden akan memformalkan perluasan mandat yang telah diterima oleh Perusahaan sebagai BUPI. Sehingga dengan demikian, Perusahaan dapat mengoperasionalkan skema Direct Lending di samping skema penjaminan pada proyek-proyek KPBU seperti yang selama ini telah dilaksanakan.

Further, the Board of Commissioners continues to encourage the Board of Directors to actively participate and strengthen the coordination with the relevant stakeholders in preparation for required legal basis, as mentioned in an amendment of Indonesian Government Regulation No.35 of 2009 on State Capital Injection for the Establishment of a State-Owned Enterprise in Infrastructure Guarantee Provision. In the process of proposed changes discussion, it is expected that IIGF’s aim and objective will be flexible enough to not only cover the guarantee scheme for PPP projects but also for other scheme, including Direct Lending. The Government Regulation revision if approved by the President will formalize the expansion of mandate of the Company as Infrastructure Guarantee Business Entity. Therefore, the Company can operate the Direct Lending scheme in addition to the guarantee scheme of PPP projects which have been implemented so far.

Ke depan, kami telah dan akan terus mendorong Direksi untuk menyiapkan/mengimplemetasikan strategi jangka panjang Perusahaan untuk menciptakan kondisi yang mendukung perluasan sektor/mandat serta berbagai hal yang dibutuhkan seperti penyiapan landasan hukum, model bisnis, aspek keuangan serta kesiapan sumber daya manusia, organisasi dan sumber daya lainnya.

Next, we have and will continue to encourage the Board of Directors to prepare/ implement the long term strategy of the Company to create favorable conditions to the sector/mandate expansion including a variety of other required matters such as the preparation of legal basis, business model, financial aspects as well as the readiness of human resources, organization and other resources.

Ucapan Terima Kasih

Expression of Gratitude

Akhir kata, mewakili Dewan Komisaris, sekali lagi kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Direksi, manajemen dan seluruh jajaran karyawan PT PII atas kerja keras, dedikasi dan prestasi yang telah dilakukan dan dicapai sepanjang tahun 2015. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham serta semua pemangku kepentingan di sektor publik maupun swasta, atas kepercayaan, dukungan dan kerja sama yang terus diberikan kepada PT PII dalam mewujudkan misi yang diamanatkan, demi semakin meningkatnya laju pembangunan ekonomi Indonesia dimasa mendatang.

Lastly, on behalf of the Board of Commissioners, we would like to express our most sincere gratitude to the Board of Directors, management and all employees of IIGF for their hard work, dedication and achievements throughout 2015. We would also like to thank our shareholders and all stakeholders in both the public and private sectors, for their trust, support for and cooperation with IIGF, in helping it to reach its mandated targets for the purpose of ever-faster growth of the Indonesian economy.

Jakarta, Maret 2016 Jakarta, March 2016




27




profil Dewan Komisaris Profile of The Board of Commissioners


28


Ayu Sukorini Komisaris Commissioner


Iskandar Komisaris Commissioner






Luky Alfirman Komisaris Utama President Commissioner Luky Alfirman, 46 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sejak 19 Agustus 2013. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Harmonisasi dan Kebijakan Kementerian Keuangan (PUSHAKA), setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro di Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beliau mulai bekerja pada Kementerian Keuangan sejak tahun 1995, dengan penugasan pertama pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kemudian bergabung dengan Badan Kebijakan Fiskal.

Luky Alfirman, 46 years old, domiciled in South Jakarta. Has served as President Commissioner of IIGF since August 19, 2013. He currently serves as the Head of Center for Analysis and Policy Harmonization of Secretariat-General, Ministry of Finance, after his previous position as the Head of Macro Economic Policy unit at the Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance. He has worked at the Ministry of Finance since 1995, first at the Directorate General of Taxation, later moved to the Fiscal Policy Agency.

Beliau memiliki gelar Doktor (PhD) dan Master (MA) dalam bidang ekonomi dari University of Colorado, Boulder, Amerika Serikat, dan gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Sejak tahun 2004 sampai sekarang, beliau juga aktif mengajar di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi.

He obtained a Doctorate and a Master degree in Economics from the University of Colorado, Boulder, US, and a Bachelor’s degree in Industrial Engineering from the Bandung Institute of Technology (ITB). Since 2004, he has been active in teaching at the Faculty of Economics, University of Indonesia.

Beliau juga telah mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan dalam bidang Perpajakan, Manajemen Risiko, Good Governance dan Leadership, yang diselenggarakan berbagai institusi, seperti University of Chicago Booth School of Business, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, IMF, dan ADBI. Selain itu beliau telah diundang sebagai pembicara di berbagai forum atau seminar internasional, di antaranya IMF, ADFIMI, Economist, IFN, dan Indonesia Investor Forum.

He also participated in several training and secondary education in tax, risk management, good governance and leadership organized by various institutions, including the University of Chicago Booth School of Business, the John F. Kennedy School of Government, Harvard University, IMF and ADBI. He has also been invited as speaker at various international forum and seminars, among others IMF, ADFIMI, Economist, IFN and Indonesia Investor Forum.



29






30

Ayu Sukorini, 49 tahun, berdomisili di Depok, Jawa Barat. Selain menjabat sebagai Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) saat ini juga, menjabat sebagai Direktur Pinjaman dan Hibah di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beliau telah bertugas selama hampir 22 tahun di Kementerian Keuangan dan ditugaskan di berbagai posisi di area Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Pengelolaan Obligasi serta Pengelolaan Utang terutama pada bidang Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan. Beliau terlibat secara langsung dalam eksekusi penerbitan Obligasi Negara sejak tahun 2003 sampai 2007 baik di pasar domestik dan internasional.

Ayu Sukorini, 49 years old, domiciled in Depok, West Java. In addition to her role as a Commissioner at IIGF, she currently serves as Director of Grant and Loan at Directorate General of Financing and Risk Management, Ministry of Finance. She has worked for almost 22 years at the MoF, serving in several positions in the areas of Fiscal Policy, Bond Management Policy and Loan Management, especially with regard to Planning and Policy Formulation. She was directly involved in the issuing of state bonds from 2003 to 2007, both in the domestic and international markets.

Beliau memiliki gelar Master of Arts (MA) dalam bidang ekonomi dari Universitas Colorado, Denver, Amerika Serikat, dan gelar sarjana dalam bidang ekonomi dari Universitas Satya Wacana, Salatiga. Beliau juga telah mengikuti berbagai pendidikan profesional lanjutan yang diselenggarakan beberapa institusi di Singapura, Washington DC, Sydney dan Tokyo dalam area Kebijakan Fiskal, Manajemen Risiko dan Pasar Keuangan. Beliau juga berpartisipasi aktif sebagai penyaji dalam berbagai forum internasional seperti pertemuan pengelola utang di London, Washington, Tokyo dan kawasan regional.

She obtained a Master degree in Economics from the University of Colorado, Denver, US, and a Bachelor degree in Economics from Satya Wacana University in Salatiga. She has attended a number of secondary educations held by various institutions in Singapore, Washington DC, Sydney and Tokyo in the areas of fiscal policy, risk management and financial markets. She has also been actively participated as panelist at various International forums on Loan Management in London, Washington, Tokyo and other regional areas.







Iskandar Komisaris Commissioner Iskandar, 62 tahun, berdomisili di Depok, Jawa Barat. Beliau menjabat sebagai komisaris pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), pernah bertugas di Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Beliau lama bertugas sebagai Kepala Kantor wilayah di beberapa provinsi di Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi dan juga di kantor pusat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Iskandar, 62 years old, domiciled in Depok, West Java. Serves as a Commissioner of IIGF. He formerly worked at the Directorate General of Budget and the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance. He served for an extensive time as Regional Office Head in provinces across Sumatera, Java, Bali and Sulawesi and also as Treasury System Director in the Head Office of the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance.

Pada masa-masa awal dimulainya reformasi manajemen keuangan pemerintah di Indonesia, beliau terlibat langsung baik sebagai penyelenggara maupun sebagai narasumber di berbagai Kementerian dan Lembaga, termasuk bagi para duta besar Indonesia di Timur Tengah dan Afrika.

He has involved in Indonesia’s government financial management reform since the early stage, both as the organizer and the resource person for various ministries and agencies, including for Indonesian ambassador in the Middle East and Africa.

Menamatkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Palembang, dan telah mengikuti berbagai pendidikan kedinasan baik di dalam maupun di luar negeri.

He completed his education at Sriwijaya University Faculty of Economics in Palembang and participated in various trainings both in Indonesia and abroad.



31





Laporan Direksi Report of the Board of Directors

Dengan potensi yang ada, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan Pemerintah selaku pemegang saham, kami yakin PT PII mampu berperan secara signifikan dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. We believe that IIGF is able to contribute significantly to the acceleration of infrastructure development in Indonesia, by having the existing potential and support from all stakeholders along with the Government as shareholder

Sinthya Roesly Direktur Utama President Director

32







Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Respected Shareholders and Stakeholders,

Mengawali sambutan ini perkenankan kami menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pencapaian yang kami telah peroleh pada tahun 2015 dan rasa optimisme kami menghadapi tahun-tahun dalam periode masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, tema Laporan Tahunan 2015 adalah “Menarik Investasi Demi Percepatan Pembangunan Infrastruktur”. Tema tersebut memiliki makna yang mendalam mengenai perjalanan PT PII sebagaimana tujuan utama pembentukan Perusahaan. Tema tersebut menggambarkan spirit yang terkandung dalam visi dan misi PT PII mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

Firstly, please allow us to convey our gratitude to the Almighty God for the achievement we have gained in 2015 and our optimism to face the coming years of ASEAN Economic Community (AEC). Therefore, the theme of the 2015 Annual Report is “Encouraging Investment, Accelerating Infrastructure Development”. The theme has a deep meaning related to IIGF journey as well as the main objective of the Company’s establishment. The theme depicts the spirit of IIGF’s vision and mission to encourage the acceleration of infrastructure development.

Dengan potensi yang ada, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan Pemerintah selaku pemegang saham, kami yakin PT PII mampu berperan secara signifikan dalam percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia. Hal ini diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

With the existing potential, and support from all stakeholders and Government as shareholder, we believe that IIGF is able to contribute significantly to the acceleration of infrastructure development in Indonesia. It is expected to have an impact on national economic growth that will eventually give a positive impact on public welfare.

Analisis Kinerja Tahun 2015

2015 Performance Analysis

Walaupun kondisi tahun 2015 secara umum merupakan tahun yang penuh tantangan, namun PT PII mampu menorehkan kinerja keuangan yang cukup baik. Beberapa indikator keuangan yang dapat dikemukakan antara lain adalah aset, investasi, ekuitas, pendapatan, dan laba bersih. Pada tahun 2015, aset PT PII mampu mencapai Rp7,38 triliun, meningkat 33,68% dari Rp5,52 triliun pada tahun 2014. Sedangkan, portofolio investasi pada tahun 2015 mencapai Rp5,52 triliun, meningkat 21,24% terhadap posisi investasi pada 2014 sebesar Rp4,55 triliun. Indikator lain yang juga menunjukkan kinerja positif PT PII adalah dari sisi ekuitas di mana PT PII mampu mencapai Rp7,29 triliun, meningkat sebesar 33,67% terhadap posisi ekuitas pada tahun 2014 sebesar Rp5,45 triliun.

Although 2015 was a year full of challenges, IIGF was able to record sound financial performance. Several financial indicators delivered, among others, are assets, investment, equity, income, and net income. In 2015, IIGF’s assets reached Rp7.38 trillion, up 33.68% from Rp5,52 trillion in 2014. Meanwhile, the investment portfolio in 2015 realized at Rp5.52 trillion, up 21.24% against investment portfolio in 2014 of Rp4.55 trillion. Other indicator which also showed IIGF’s positive performance was the equity in which IIGF was able to achieve Rp7.29 trillion, increased by 33.67% against the equity position in 2014 of Rp5.45 trillion.

Dari sisi bottom line, PT PII mampu mempertahankan kinerja dengan baik karena dari 2 indikator utama yaitu pendapatan dan laba komprehensif seluruhnya mampu membukukan hasil yang positif dan bertumbuh. Dari sisi pendapatan, pada tahun 2015 PT PII membukukan pendapatan sebesar Rp533,06 miliar, Rp3,07 miliar atau 0,58% jika dibandingkan tahun 2014. Sementara itu, dari ukuran profitabilitas lainnya yaitu laba komprehensif dimana PT PII pada tahun 2015 mampu memperoleh pencapaian sebesar Rp335,55 miliar, meningkat Rp31,97 miliar atau sebesar 10,53% dibanding tahun sebelumnya dengan perolehan Rp303,574,440 miliar.

From the bottom line perspective, IIGF managed to maintain its performance well because both of the two main indicators, income and comprehensive income, posted a positive result. In 2015 IIGF posted revenue of Rp533.06 billion, Rp3.07 billion, or 0.58% if compared to 2014. Meanwhile, from other profitability measure, i.e.comprehensive income, IIGF was able to achieve Rp335.55 billion in 2015, up Rp31.97 billion, or 10.53% compared to prior year of Rp303.574,440 billion.



33


34




Dari sisi permodalan, PT PII mendapat suntikan modal dari Pemegang Saham sebesar Rp1,50 triliun. Tambahan modal ini akan menopang dan meningkatkan kapasitas penjaminan PT PII pada terhadap proyek yang telah berjalan dan potensi proyek infrastruktur dan tahun-tahun berikutnya. Penambahan modal tersebut merupakan wujud komitmen dari Pemerintah dan PT PII, untuk terus mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur dan menumbuhkan kepercayaan investor berinvestasi di dalam negeri.

From the capital side, IIGF obtained Rp1.50 trillion following the capital injection from the shareholder. This additional capital will sustain and increase IIGF guarantee capacity on the ongoing projects and potential infrastructure projects in the subsequent years. The additional capital participation shows the Government and IIGF’s commitments to continue encouraging infrastructure development and fostering investors’ confidence to invest in Indonesia.

PT PII terus mendorong dan mendukung proyek-proyek infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang memiliki skala ekonomi yang prospektif sekaligus bankable, dengan mengacu pada rancangan proyek yang disusun dengan proses yang akuntabel melalui model proyek yang dikembangkan selama ini.

IIGF continued to encourage and support Public Private Partnership (PPP) project which have prospective economies of scale and bankable as well, based on the accountable project design that has been collated through the project model developed in the whole years.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi

Obstacles Encountered

Kendala yang dihadapi dalam merealisasikan proyek pembangunan infrastruktur dalam skema KPBU, di tahun 2015 masih belum banyak berubah, yakni terutama adalah terkait dengan kesulitan pengadaan lahan pada beberapa proyek infrastruktur tertentu. Seluruh kendala-kendala tersebut membutuhkan terobosan penyelesaian yang tepat dengan dukungan dan peran Pemerintah.

The obstacles encountered in the realization of infrastructure development project under PPP scheme in 2015 were still not much changed, especially due to land provision difficulties in certain infrastructure projects. All the obstacles need an effective breakthrough solution supported by the Government support.

Kendala yang lain adalah terkait keterbatasan kapasitas pemangku kepentingan di sektor publik dalam penanganan proyek dengan skema KPBU. PJPK sebagai pemilik proyek infrastruktur masih memiliki keterbatasan dalam mempersiapkan dan menstruktur suatu proyek agar menjadi bankable. Para PJPK yang belum terbiasa dengan kompleksitas yang dituntut dalam skema KPBU menyangkut alokasi sumber daya, termasuk pendanaan proyek, ataupun pembagian risiko, dan bagaimana semua itu harus dituangkan dalam suatu kontrak yang dipersiapkan dengan baik.

Another obstacle was because of the limited capacity of stakeholders in public sector handling the PPP projects. The Contracting Agencies as project owner still have the limitations in preparing and structuring a project to be bankable. The CAs were still not used to the complexity of PPP scheme especially related to resource allocation, project funding, or risk distribution and how that should be implemented in well prepared contract.







Prospek Usaha PT PII

IIGF Business Prospects

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 yang mengalami peningkatan didukung oleh akselerasi belanja pemerintah seiring dengan realisasi proyek-proyek infrastruktur dan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 berada pada kisaran 5,2 – 5,6%. Proyeksi tersebut didasarkan pada peningkatan realisasi berbagai proyek infrastruktur pemerintah yang akan meningkatkan aktivitas dunia kerja dan dunia usaha. Pertumbuhan ekonomi pada level tersebut diharapkan akan berdampak positif bagi peningkatan daya beli domestik dan akan mendorong perbaikan pada berbagai indikator ekonomi nasional.

The economic growth in 2015 was supported by improved spending by the Indonesian Government along with the realization of infrastructure projects and the issuance of economic policy packages. The Central Bank of Indonesia forecasts an economic growth at the range of 5.2 to 5.6% in 2016. This projection is based on the realization of various government infrastructure projects that will boost the working and business activities. The economic growth on that level is expected to have a positive impact on the escalation of domestic purchasing power and to encourage the improvement in various national economic indicators.

Merujuk data pada penghujung tahun 2015, laju inflasi terkendali sesuai dengan harapan yaitu berada level 4%. Level inflasi yang relatif terkendali diharapkan akan berdampak pada perbaikan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Jika pada tahun 2015 nilai tukar pada level Rp14.000, diharapkan pada tahun 2016 akan membalik di level Rp12.750 hingga Rp13.000 yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan kinerja berbagai indikator ekonomi nasional, termasuk penurunan suku bunga.

In reference to the data at the end of 2015, the inflation rate was under control, in line with the expectation of 4%. The relatively restrained inflation level was relied upon to have an increase impact on Rupiah exchange rate against the USD. If in 2015 the exchange rate was at the level of Rp14,000, in 2016 it is anticipated to be at the level of Rp12,750 to Rp13,000, which will have positive consequences in enhancing the performance of various nationwide economic indicators, including lower interest rates.

Secara umum, ekonomi nasional tahun 2016 diproyeksikan akan mengalami perbaikan dan peningkatan. Hal tersebut merupakan akumulasi dari berbagai upaya dan inisiatif pemerintah dalam mendorong belanja pemerintah khususnya bidang infrastruktur yang diharapkan dapat mendorong pergerakan dan pertumbuhan sektor riil. Kondisi demikian diharapkan berimbas pada perbaikan berbagai indikator ekonomi baik makro maupun mikro, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi bisnis Perusahaan.

In general, the projection of national economy in 2016 showed the improvement and growth. that was the accumulation of Government’s efforts and initiative to increase their spending especially in infrastructure sector which was expected to drive the movement and growth of the real sector. Those conditions were expected to give an impact on the improvement of various economic indicators both macro and micro, which in return will positively affect the Company’s business.

Berdasarkan indikator-indikator pertumbuhan ekonomi tersebut, PT PII yakin bahwa pengembangan infrastruktur terus menjadi prioritas bagi Pemerintah. Sebagai badan usaha penjaminan infrastruktur, PT PII optimis untuk dapat berkontribusi lebih luas kepada kebijakan Pemerintah mendorong percepatan penyediaan

Based on the aforementioned economic growth indicators, IIGF believes that infrastructure development continues to be a priority for the Government. As an infrastructure guarantee business entity, IIGF is confident to make broader contributions to government policy, to accelerate the provision of national infrastructure along with the



35


36




infrastruktur nasional seiring dengan peningkatan kapasitas penjaminan yang dimiliki Perusahaan. Dengan terbitnya Perpres 38 tahun 2015, PT PII dapat memperluas cakupan usahanya untuk dapat menjamin 19 sektor infrastruktur yang dikembangkan melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Company’s guarantee capacity enhancement. With the issuance of Presidential Regulation No.38 of 2015, IIGF can expand its business scope to guarantee 19 infrastructure sectors developed through Public Private Partnership (PPP) scheme.

Optimisme Perusahaan sebagai pengemban misi Pemerintah dalam bidang penjaminan infrastruktur didukung oleh besarnya potensi proyek-proyek infrastruktur. Besarnya nilai proyek-proyek yang akan dikembangkan dengan skema KPBU diperkirakan mencapai sekitar Rp120 triliun mencakup sektor kelistrikan, sektor air, sektor jalan tol, telekomunikasi dan sektor transportasi.

The optimism of the Company as the Government’s mission caretaker in infrastructure guarantee is supported by the magnitude of infrastructure projects potentials. The value of projects that will be developed using PPP scheme is estimated at around Rp120 trillion, covering electricity, water, toll road, telecommunication and transport sectors.

Untuk dapat mendukung beberapa proyek infrastruktur prioritas, PT PII menjajaki perluasan mandat untuk penjaminan terkait proyek infrastruktur selain dengan skema KPBU antara lain terkait penjaminan Direct Lending, Penjaminan Penugasan Hutama Karya untuk proyek Trans Sumatera, Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) PT PLN dan Surat Jaminan Pemerintah Pusat (SJPP) PDAM.

In order to support multiple priority infrastructure projects, IIGF is exploring the mandate expansion for guarantee related to infrastructure projects using other than PPP schemes, among others, Direct Lending guarantee, guarantee of Hutama Karya Assignment for Trans Sumatra highway project, Business Feasibility Guarantee Letter (SJKU) for PT PLN and Central Government Guarantee Letter (SJPP) for Municipal Water Utility Company (PDAM).

Target dan Strategi Bisnis

Target and Business Strategy

Menghadapi tahun 2016, PT PII telah merumuskan beberapa target pencapaian kinerja dengan rasa optimisme yang tinggi. Perusahaan meyakini bahwa tahun-tahun ke depan merupakan periode yang akan berdampak positif dan pertumbuhan ekonomi nasional di kawasan ASEAN. Beberapa indikator yang menggambarkan optimisme pada tahun 2016 antara lain: 1. Perluasan sektor infrastruktur yang dapat diberikan penjaminan oleh PT PII sesuai dengan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015, yang semula berjumlah 8 sektor menjadi 19 Sektor. Hal ini memberikan kesempatan yang lebih luas lagi kepada PT PII untuk dapat berkontribusi aktif dalam mendukung dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok Indonesia. Hal ini juga didukung oleh peningkatan Modal Perusahaan melalui Penyertaan Modal Negara yang terakhir berjumlah Rp1.5 Triliun sehingga dapat menjamin lebih banyak proyek lagi. 2. Pemerintah juga dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 telah mengidentifikasi 225 proyek strategis nasional yang memberikan credible pipeline bagi PT PII untuk mulai melakukan pendekatan atas proyek-proyek yang berpotensi diberikan penjaminan.

IIGF has formulated several performance achievement targets to encounter year 2016 with great enthusiasm.The Company believes that the years ahead are the periods which will bring positive impact and growth of the national economy in the ASEAN region. Some indicators that reflect the optimism of 2016 include:


1.

The expansion of infrastructure sectors that can be given guarantee by IIGF in accordance with the Presidential Decree No. 38 of 2015, which originally was for 8 sectors, now became 19 Sectors. This provides wider opportunities for IIGF to actively contribute in supporting and encouraging infrastructure development in various remote areas of Indonesia. It is also supported by an increase in the Company capital through State Capital Injection of Rp1.5 Trillion so as to guarantee more projects.

2.

The Government issued Presidential Regulation No. 3 of 2016 and has identified 225 national strategic projects which give credible pipeline for IIGF to begin approaching the projects which have the potentials to be given the guarantee.






Untuk menunjang pencapaian kinerja, PT PII akan menerapkan beberapa strategi dalam menghadapi dinamika tahun 2016. Langkah dan strategi yang telah dirumuskan antara lain: 1. Perkuatan pengembangan kapasitas melalui aliansi strategis dengan perguruan-perguruan tinggi terkemuka di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk dapat memberikan informasi, masukan, pembelajaran atas pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU. 2. Perkuatan dan peningkatan kapasitas penjaminan selain dari perolehan PMN, namun juga membangun aliansi strategis dengan berbagai lembaga keuangan sebagai mitra penjamin atau co-guarantor. 3. Meningkatkan fokus kepada proyek-proyek yang dapat dijadikan showcase dan memiliki unsur replicability yang tinggi agar dapat dijadikan percontohan untuk proyek-proyek sejenis lainnya.

To support the performance achievement, IIGF will apply several strategies in dealing with the dynamics of year 2016. The measures and strategies which have been formulated, among others: 1. Strengthening capacity building through strategic alliances with leading universities in various regions across Indonesia that aims to provide information, feedback, learning on infrastructure development through PPP scheme.

Penerapan Tata Kelola

Corporate Governance Implementation

Manajemen PT PII sepenuhnya menyadari betapa pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG bagi pencapaian kinerja Perusahaan. GCG menjadi penting karena pada dasarnya didesain untuk melindungi kepentingan stakeholders maupun shareholders.

IIGF management is fully aware of the significance of Good Corporate Governance or GCG implementation for the Company’s performance achievement. GCG becomes essential because it is basically designed to protect the interests of the stakeholders and shareholders.

Selain itu, bagi Perusahaan, GCG merupakan pilar penting bagi keunggulan daya saing berkelanjutan. Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing Perusahaan, memaksimalkan nilai Perusahaan, mengelola sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan stakeholders, sehingga PT PII dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. PT PII berkomitmen penuh melaksanakan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG.

In addition, GCG is a critical pillar for sustainable competitive advantage for the Company. The consistent implementation of GCG will strengthen the Company’s competitive position, maximize the value of the company, manage resources and risk more efficiently and effectively, which in turn will strengthen the trust of shareholders and stakeholders, so that IIGF may operate and grow sustainably in the long term. IIGF is fully committed to implement GCG at all levels of the organization which is guided by various terms and conditions associated with GCG implementation.

Optimalisasi penerapan GCG

Optimization of GCG Implementation

Optimalisasi penerapan GCG PT PII terus dilakukan dengan penguatan infrastruktur untuk mencapai praktik terbaik, pengujian keandalan serta penyesuaian sistem dan prosedur sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi/ketentuan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang semakin efektif. Kelengkapan kebijakan dan SOP untuk mendukung pelaksanaan GCG diantaranya adalah: Pedoman GCG, Code of Conduct, Board Manual, Charter Komite Audit, Road Map GCG dan SOP terkait lainnya.

The optimization of GCG implementation continues to be done by strengthening the infrastructure to reach its best practices, reliability testing as well as system and procedure adjustments in accordance with the development of business and regulations/ provisions that support more effective GCG implementation. A comprehensiveness set of policies and SOPs to support GCG implementation includes: GCG Guidelines, Code of Conduct, Board Manual, Audit Committee Charter, GCG Road Map and other relevant SOPs.

2.

Strengthening and enhancing guarantee capacity aside than State Capital Injection, also building a strategic alliances with various financial institutions as co-guarantors.

3.

Increasing focus on projects that can be used as a showcase and have the high replicability element to be used as a model for other similar projects.



37


38




Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Resource Development

Manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi. Timbulnya kebutuhan akan profesionalisme untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya menunjukkan semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi dan semakin meningkatnya perhatian terhadap manajemen SDM. Terkait dengan hal tersebut, PT PII berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai salah satu modal dasar dalam menghadapi persaingan.

Humans are one of the resources within an organization. The emergence of need for professionalism to assist organization in carrying out its objectives indicates greater involvement of human resources in the organization’s success and increasing focus on human resource management. Related to the above mentioned, IIGF is committed to develop the existing human resources as one of the basic capitals in facing competition.

Komitmen tersebut, diwujudkan dengan pelaksanaan pengembangan SDM melalui training peningkatan kompetensi. Pada tahun 2015, PT PII telah melaksanakan inhouse training sebanyak 61 training dan public training sebanyak 8 (delapan) training dengan total keikutsertaan karyawan sebanyak 72 orang baik dalam negeri maupun luar negeri.

That commitment is realized with the implementation of human resource development through competency enhancement trainings. In 2015, IIGF has conducted 61 inhouse trainings and 8 public trainings with a total participation of 72 employees, both domestically and abroad.

Perubahan Komposisi Direksi

Changes in the Board of Directors Composition

Komposisi Direksi pada tahun 2015, tidak mengalami perubahan. Komposisi Direksi yang ada saat ini diangkat berdasarkan keputusan RUPS tanggal 31 Desember 2014. Adapun komposisi Direksi tahun 2015 adalah sebagai berikut: Sinthya Roesly : Direktur Utama Armand Hermawan : Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Yadi Jaya Ruchandi : Direktur Operasi

The composition of the Board of Directors in 2015 did not change. The current Board of Directors composition appointed by the GMS decision dated December 31, 2014. The composition of the Board of Directors in 2015 was as follows: Sinthya Roesly : President Director Armand Hermawan : Director of Finance & Risk Management Yadi Jaya Ruchand : Director of Operations







Penutup

Closing

Telah dilalui bersama, tahun 2015 merupakan waktu bagi PT PII untuk membuktikan dan mengimplementasikan model bisnis penjaminan berdasarkan pengetahuan, kapasitas, dan proses bisnis yang telah dibangun sepanjang 5 (lima) tahun sejak berdiri. Alhasil, berbagai proyek-proyek KPBU dapat didorong maju hingga ke tahapan akhir transaksi dari penjaminan proyek-proyek tersebut antara lain di sektor telekomunikasi dan informatika dan sektor jalan tol, ditandatangani perjanjian kerjasama KPBU dan penjaminannya pada awal 2016.

The year 2015 has been passed and that was time for IIGF to prove and implement its business model based on knowledge, capacity, and business process that have been developed since the Company’s establishment 5 (five) years ago. As a result, various PPP projects such as telecommunication sector and toll road sector could be pushed forward to the final stage of the guarantee with the signing of PPP cooperation agreement and guarantee agreement in the early year 2016.

Kami menyadari sepenuhnya, tahun-tahun ke depan merupakan tahun yang penuh tantangan tetapi juga sekaligus memberikan peluang bagi PT PII untuk lebih eksis, unggul dan terpercaya. Kedepan, PT PII terus berupaya meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan infrastruktur melalui peningkatan kapasitas penjaminan. Dengan dukungan dan kerja sama dari para pemangku kepentingan, PT PII optimis dapat mencapai kemajuan lebih jauh dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Perusahaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia.

We fully realized that the years ahead shall be challenging years but also simultaneously provide opportunities for IIGF to be existent, superior and reliable. In the future, IIGF continues to elevate its participation in infrastructure development through guarantee capacity building. With support and cooperation of the stakeholders, IIGF is optimistic to achieve further progress in actualizing the vision, mission and objectives of the Company in supporting the development of Indonesian infrastructure.

Akhirnya, atas nama Direksi, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh karyawan PT PII yang selama ini telah bekerja sama dengan solid dan penuh dedikasi demi kemajuan Perusahaan. Kami juga sangat menghargai dukungan Pemegang Saham dan kerja sama dari Dewan Komisaris, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk mitra kerja di berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintahan di pusat dan daerah, para Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, serta investor dan perbankan.

To conclude, on behalf of the Board of Directors, we would like to extend our sincere gratitude to all IIGF employees who have exhibited solid and dedicated teamwork for the interest of the Company’s greatness. We also appreciate Shareholders’ support and the cooperation of the Board of Commissioners, as well as other stakeholders, including our partners in various Ministries, Central and Regional Government Institutions, Contracting Agencies, as well as investors and banks.

Jakarta, Maret 2016 Jakarta, March 2016




39





profil Direksi Profile of Directors

40

Yadi J. Ruchandi

Sinthya Roesly

Armand Hermawan

Direktur Operasi Director of Operations

Direktur Utama President Director

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management








Sinthya Roesly, 46 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sejak Desember 2009. Beliau pernah berbakti di PT PLN (Persero) selama lebih dari 19 tahun dengan berbagai penugasan mulai dari keuangan korporat, pendanaan, perencanaan korporat dan strategi, komersial, operasi sistem tenaga listrik dan transmisi, serta konstruksi proyek pembangkit listrik.

Sinthya Roesly, 46 years old, domiciled in South Jakarta. Has served as the President Director of IIGF since December 2009. She previously worked at PT PLN (Persero) for more than 19 years and in several capacities, including in the areas of corporate finance, funding, corporate planning and strategy, commerce, power supply and transmission operational systems and power plant project constructions.

Selama di PLN, beliau terlibat secara penuh dalam mendapatkan pembiayaan untuk proyek-proyek PLN baik dari lembaga multilateral dan bilateral, termasuk program percepatan pembangkit 10.000 MW, serta pembiayaan dari obligasi domestik dan global serta pendanaan dari perbankan domestik dan internasional. Beliau juga terlibat secara aktif dalam pengembangan electricity trading mechanism untuk sistem Jawa-Bali, penyiapan sistem operasi untuk IPP generasi pertama di Indonesia pada akhir tahun 1990, selain keterlibatannya dalam berbagai proses restrukturisasi korporasi dan sektor ketenagalistrikan di Indonesia pada akhir 1990an sampai awal 2000an.

During her assignment in PLN, she was directly involved in sourcing funding for PLN’s projects from both bilateral and multilateral bodies, including the program to accelerate a 10,000 MW generator with funding from domestic and global bond and also international banks. She was also directly involved in developing the electricity trading mechanism for the Java-Bali system, preparing the system for the first generation of independent power producers in the late 1990s. She was also involved in a number of corporate restructuring processes in the electricity supply sector from the late 1990s until the early 2000s.

Sinthya Roesly pernah menjadi Ketua Kelompok Kerja untuk Energy Market Reform - World Energy Council, Indonesia National Committee dari tahun 2005 – 2006. Sinthya Roesly memiliki gelar Master of Management dari IPMI International Business School dan MBA dari Monash University, Australia; gelar MEngSc dalam Power Systems dari University of New South Wales, Australia; dan gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia.

Sinthya Roesly was also Head of the Working Group for Energy Market Reform at the World Energy Council, Indonesia National Committee, from 2005 to 2006. Sinthya Roesly obtained her Master degree in Management from IPMI International Business School and an MBA from Monash University, Australia; a MEngSc in Power Systems from the University of New South Wales, Australia; and a Bachelor degree in Electrical Engineering from the University of Indonesia.



41





Yadi J. Ruchandi Direktur Operasi Director of Operations

42

Yadi J. Ruchandi, 44 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan. Beliau menjabat sebagai Direktur Operasi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sejak Desember 2009. Sebelumnya, beliau adalah Wakil Presiden Eksekutif dari sebuah integrated logistics and aviation group dan Direktur Keuangan dari sebuah Perusahaan penerbangan swasta. Beliau memiliki pengalaman yang luas di bidang keuangan dan investasi perbankan, serta bekerja di berbagai Perusahaan dan organisasi terkemuka termasuk Bank American-Express dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Bank Indonesia.

Yadi J. Ruchandi, 44 years old, domiciled in South Jakarta. Has served as IIGF’s Director of Operations since December 2009. He was previously Vice Executive President at an integrated logistics and aviation group and Finance Director at a private airline company. He has broad experience in finance and investment banking, having worked at a number of renowned organizations and companies, including Bank American-Express and the Indonesian Bank Restructuring Agency.

Beliau telah memiliki berbagai pengalaman mulai dari Merger and Acquisition, negosiasi dan restrukturisasi hutang korporat, business turnaround dan pengembangan proyek. Yadi J. Ruchandi adalah seorang Chartered Financial Analyst (CFA) dan memiliki gelar dalam bidang teknik mesin dan MBA dari ThunderbirdAmerican Graduate School of International Management, USA.

He has experience in many fields, including mergers and acquisitions, negotiation and restructuring of corporate debt, business turnaround and project development. Yadi J. Ruchandi is a Chartered Financial Analyst (CFA) and obtained his degree in Mechanical Engineering and MBA from the Thunderbird-American Graduate School of international Management, USA.







Armand Hermawan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management

Armand Hermawan, 47 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan. Beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sejak Desember 2009. Sebelumnya, beliau menghabiskan kehidupan profesional di Perusahaan telekomunikasi raksasa Indonesia, Indosat. Jabatan terakhir beliau di Indosat adalah Senior Vice President (SVP) dan Chief of Group Controlling Office.

Armand Hermawan, 47 years old, domiciled in South Jakarta. Has served as Director of Finance and Risk Management since December 2009. He previously worked at Indonesia’s largest telecommunication company, Indosat, serving as Senior Vice President (SVP) and Chief of Group Controlling Office.

Selama di Indosat, beliau dipercaya untuk berperan penting dalam transaksi Merger and Acquisition dan aksi korporat lainnya seperti IPO dan penerbitan obligasi syariah. Pada saat beliau di Divisi Corporate Strategy, Indosat mendapatkan award sebagai Perusahaan dengan “The Best Strategy Company” dari Asia Money pada tahun 2005.

During his assignment at Indosat, he was entrusted with a major role in Mergers and Acquisitions and other corporate actions such as Initial Public Offering and issuance of sharia bonds. While he was in the Corporate Strategy division, Indosat received an award for “The Best Strategy Company” from Asia Money in 2005.

Beliau adalah seorang Chartered Accountant (CA), Certified Public Accountant (CPA) dan Certified Management Accountant (CMA). Beliau memperoleh gelar Master of Commerce and Management (MCM) dari University of Lincoln, NZ dan PhD di bidang keuangan dari University of Newcastle, NSW, Australia.

He is a Chartered Accountant (CA), Certified Public Accountant (CPA) and Certified Management Accountant (CMA). He obtained a Master’s degree in Commerce and Management (MCM) from the University of Lincoln, New Zealand, and a PhD in Finance from the University of Newcastle, NSW, Australia.



43





pernyataan tanggung jawab laporan tahunan 2015 Statement of Responsibility for 2015 Annual Report

Surat Pernyataan Tentang Tanggung Jawab Atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun Buku 2015

Accountability Statement of The Board of Commissioners and Directors for the 2015 Annual Report of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

Laporan Tahunan ini, termasuk Laporan Tata Kelola Perusahaan, Laporan Keuangan dan Informasi terkait lainnya merupakan tanggung jawab Manajemen PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi melalui penandatanganan masing-masing di bawah ini.

The Annual Report, including the Corporate Governance Report, the Financial Report and other relevant information is the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund management accountability and has been approved by all the undersigned members of the Board of Commissioners and Board of Directors below.

Jakarta, 2016

Dewan Komisaris,

Board of Commissioners,



Iskandar Komisaris Commissioner

Direksi,

Directors,

Armand Hermawan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management

44




Yadi J. Ruchandi Direktur Operasi Director of Operations







45

03

PROFIL Perusahaan COMPANY PROFILE

PT PII dirancang sebagai lembaga penyedia penjaminan yang kredibel untuk proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk meningkatkan kelayakan kredit proyek-proyek infrastruktur guna menarik partisipasi swasta dalam proyekproyek infrastruktur di Indonesia.

IIGF is designed to be a credible guarantee provider for Public Private Partnership (PPP) infrastructure projects to improve creditworthiness and to attract participation of private sector of infrastructure projects in Indonesia.




IDENTITAS Perusahaan COMPANY IDENTITY

48










49





RIWAYAT SINGKAT Perusahaan BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

Nama Perusahaan Name of the Company

:

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

Nama Panggilan Abbreviated Name

:

PT PII IIGF

Bidang Usaha Line of Business

:

Penjaminan Infrastruktur dalam proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Infrastructure Guarantee for Public-Private Partnership (PPP) projects

Status Perusahaan Company Status

:

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) State-Owned Enterprise (SOE)

Kepemilikan Ownership

:

Pemerintah Indonesia 100% 100% owned by the Government of Indonesia

Anak Perusahaan Subsidiary

:

Tidak ada None

Tanggal Pendirian Date of Establishment

:

30 Desember 2009 December 30, 2009

:

Akta Pendirian oleh: Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH. LLM No. 29 tanggal 30 Desember 2009. Deed of Establishment: Based on the Notarial Deed of Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH. LLM No. 29 dated December 30, 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dirubah dengan Akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. No. 59 tanggal 11 April 2013. The Company’s Articles of Association has been amended several times and lastly amended by Deed of Aryanti Artisari, SH, M.Kn. No.59 dated April 11, 2013.

Modal Dasar Authorized Capital

:

Rp9.000.000.000.000, terdiri dari 9.000.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per saham Rp9.000.000.000.000, consist of 9,000,000 shares with nominal value of Rp1,000,000 per share

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital

:

Rp6.000.000.000.000, terdiri dari 6.000.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per saham Rp6.000.000.000.000, consist of 6,000,000 shares with nominal value of Rp1,000,000 per share

Pencatatan di Bursa Stock Listing

:

Saham Perusahaan belum dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. the Company’s shares is unlisted in the Indonesian Stock Exchange.

Jumlah Karyawan Number of Employees

:

75

Kantor Pusat Head Office

:

Sampoerna Strategic Square North Tower 14th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930 Indonesia

Telp. Tel.

:

+62 21 57950550

Fax. Fax.

:

+62 21 57950040

Website Website

:

www.iigf.co.id

Email

:

[email protected]

Dasar Hukum Legal Basis of Establishment

50







PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2009 merupakan salah satu instrumen Pemerintah dalam upaya percepatan penyediaan Infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Penjaminan PT PII dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian dalam mencapai Perolehan Pembiayaan (Financial Close) proyek, melalui peningkatan kelayakan kredit atau bankability dari proyek-proyek KPBU. Penjaminan infrastruktur sebagai bentuk dukungan fiskal dari Kementerian Keuangan, dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada swasta terkait komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam perjanjian KPBU.

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund/IIGF as Infrastructure Guarantee Business Entity (BUPI) established by the Government of Indonesia on December 30, 2009, is one of the instrument of Government to accelerate the provision of infrastructure through Public Private Patnership (PPP) scheme. IIGF guarantee is intended to increase the certainty in achieving financial close through improved creditworthiness and bankability of PPP projects. Infrastructure guarantee as a form of fiscal support from the MoF is intended to give certainty to private sectors related to financial obligations of CA in PPP agreement.

Dalam melaksanakan mandatnya, PT PII berperan dalam kerangka Kebijakan Satu Pelaksana (Single Window Policy), yang dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi serta konsistensi dalam pemberian jaminan dan pemrosesan klaim, guna meningkatkan kepercayaan investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, namun dengan tetap menjaga kepentingan Pemerintah, utamanya terkait kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul kepada Pemerintah akibat pemberian penjaminan pemerintah.

In carrying out its mandate, IIGF acts within the framework of the Single Window Policy to uphold accountability, transparency and consistency in the guarantee provision and claim processing to increase the confidence of investors to participate in infrastructure projects in Indonesia, while also maintaining the interest of government, mainly in relation to its contingency obligations which may arise as a result of Government-provided guarantee.

Untuk menjalankan fungsi penjaminan sebagai bidang usaha utama, hingga saat ini, Pemerintah telah melakukan penyertaan modal dari APBN ke PT PII sebesar Rp6 triliun. PT PII secara bertahap akan mengurangi ketergantungan pada APBN dan akan meningkatkan kapasitas penjaminannya melalui kerja sama dengan berbagai institusi keuangan, baik institusi multilateral (Bank Dunia, ADB, IDB, MIGA), institusi bilateral, maupun lainnya.

In carrying out guarantee function as its main business, IIGF has obtained State Capital Injection (PMN) of Rp6 trillion from the Government. IIGF will gradually lessen its dependency on the state budget and will increase its guarantee capacity through cooperation with various financial institutions, either multilateral institutions (World Bank, ADB, IDB, MIGA), bilateral institutions, or others.

Perkembangan usaha PT PII sejak pendirian hingga tahun pelaporan dapat dilihat pada uraian tonggak sejarah berikut:

IIGF’s development since its establishment until this reporting year can be seen in the following milestones:



51





tonggak sejarah Milestones

2009 Pembentukan PT PII Pada tanggal 30 Desember 2009, Pemerintah Indonesia mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), atau PT PII, sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Penempatan Modal Negara sebesar Rp1 triliun sesuai PP No. 35 tahun 2009, sebagai modal dasar ditempatkan dan disetor penuh. Establishment of IIGF On December 30, 2009, the Government of Indonesia established Indonesia Infrastructure Guarantee Fund or IIGF, as a State-Owned Enterprise (SOE) through the Placement of State Capital of Rp1 Trillion in accordance with the PP No. 35 of 2009, as authorized, issued and fully paid capital.

Peresmian Operasional PT PII Pada tanggal 11 Mei 2010, PT PII secara resmi mulai beroperasi sesuai mandatnya untuk menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. IIGF Operations Inauguration On May 11, 2010, IIGF was officially in operation in accordance with its mandate to provide guarantee for infrastructure projects using Public Private Partnership (PPP) scheme as an effort to accelerate Indonesia’s infrastructure development. Peraturan Presiden No. 78/2010 Penerbitan Peraturan Presiden No. 78/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur menandakan dimulainya era baru proses penjaminan infrastruktur di Indonesia. Presidential Regulation No. 78/2010 The Presidential Regulation No. 78/2010 dated December 21, 2010 on infrastructure guarantee of Public Private Partnership project by the infrastructure guarantee Company, starting the new era in infrastructure guarantee process in indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No. 260/ PMK .011/2010 Tanggal 31 Desember 2010, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan MenteriKeuangan No. 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden No. 78/2010. Minister of Finance Regulation No.260/ PMK.011/2010 On December 31, 2010, the Minister of Finance published a regulation No. 260/PMK.011/2010 concerning the guidance of infrastructure guarantee implementation in the PPP Projects, which is the implementing regulation of the Presidential Regulation No. 78/2010. Penambahan Penyertaan Modal Negara 2010 Pada akhir Desember 2010, Pemerintah RI menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT PII sebesar Rp1 triliun, merujuk pada PP No. 88/2010, sehingga total PMN menjadi Rp2 triliun. Addition of State Capital Injection in 2010 At the end of December 2010, the government of Republic of Indonesia has added the State Capital Injection (PMN) in IIGF of Rp1 trillion, referring to the PP No. 88/2010, as the result that total PMN became Rp2 trillion.

52



2010

Analisa Dan dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perusahaan Management Discussion And Analysis Of The Company Performance




2011 Acuan Alokasi Risiko Maret 2011, PT PII menerbitkan dokumen Acuan Alokasi Risiko yang berisi kategori dan distribusi risiko infrastruktur yang akan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam skema KPBU untuk proyek infrastruktur. Risk Allocation Guideline In March 2011, IIGF published the Risk Allocation Guideline which stated the distribution and categories of infrastructure risks, as a guideline for the involving parties in PPP scheme. PLTU Jawa Tengah Tanggal 6 Oktober 2011, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 1.000 MW di Batang, Jawa Tengah, yang menjadi proyek pembangunan infrastruktur skema KPBU pertama yang berhasil diwujudkan oleh Pemerintah menggunakan fasilitas penjaminan bersama oleh PT PII dan Kementerian Keuangan RI. Central Java Power Plant On October 6, 2011, IIGF signed the Guarantee Agreement for the Power Plant project (PLTU) of 2 x 1.000 MW in Batang, Central Java, as the first PPP infrastructure project realized by the Government through guarantee facility from IIGF and Ministry of Finance. Penambahan Penempatan Modal Negara Pada tanggal 31 Desember 2011, Pemerintah RI meningkatkan jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh PT PII melalui tambahan Penempatan Modal Negara sebesar Rp1,5 triliun, sesuai dengan PP No. 55/2011, untuk memperkuat kapasitas penjaminan PT PII menjadi total Rp3,5 triliun. Addition of State Capital Injection On December 31, 2011, the Government of Indonesia increased the issued and fully paid capital of IIGF through the additional State Capital Injection of Rp1.5 trillion, in line with the PP no. 55/2011, to strengthen the guarantee capacity of IIGF, to a total of Rp 3.5 trillion.

2012

Peningkatan Kapasitas Penjaminan Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari World Bank Loan senilai USD25 juta dan implementasi co-guarantee dengan MIGA senilai USD 50 juta untuk peningkatan kapasitas penjaminan dalam rangka mendukung proyek SPAM Bandar Lampung.

Penambahan Penempatan Modal Negara Perusahaan telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun pada tanggal 17 Desember 2012 sehingga total kapasitas penjaminan menjadi Rp4,5 triliun.

Guarantee Capacity Enhancement The Company received loan facility from the World Bank Loan of USD 25 million and implementation of co-guarantee with MIGA of USD 50 million to enhance the guarantee capacity to support the Bandar Lampung water project.

Addition of the State Capital Injection The Company obtained the State Capital Injection (PMN) of Rp1 trillion on Desember 17, 2012, making the total guarantee capacity to Rp4.5 trillion. Penandatanganan Nota Kesepahaman PT PII dengan PT PLN (Persero) untuk persiapan proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel 9a, 9b & 10. Signing of Memorandum of Understanding IIGF and PT PLN signed the MoU for the preparation of Mine-Mouth 9a, 9b & 10 Power Plant Project, South Sumatera.

2013

Pengakuan Peringkat Kredit Perusahaan mendapatkan peringkat kredit BBB(outlook stabil) dari Fitch Ratings, lembaga pemeringkat keuangan internasional, setara dengan peringkat Pemerintah Indonesia yang menunjukkan pengakuan atas kapasitas dan kinerja keuangan Perusahaan. Loan Ratings Recognition The Company received loan rating of BBB- (stable outlook) from Fitch Ratings, international financial ratings institution, which is equal with the Indonesian Government sovereign rating that represent the recognition on the Company’s capacity and financial performance.



53


2014




PLTU Mulut Tambang 9a, 9b & 10 Pada tanggal 17 Oktober 2014, Menteri Keuangan menandatangani Persetujuan Penjaminan Bersama untuk proyek KPBU PLTU Mulut Tambang 9a, 9b & 10. Mine-Mouth 9a, 9b & 10 Power Plant On October 17, 2014, the Minister of Finance signed the Co-guarantee Agreement of Mine-Mouth 9a, 9b & 10 Power Plant Project. Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Pada tanggal 18 Agustus 2014, PT PII melalui IIGF Institute dan Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Disusul dengan penandatanganan MoU dengan Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan pada 17 Oktober 2014 untuk kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, peningkatan kapasitas serta kemitraan dalam bina lingkungan, sosial dan masyarakat. Cooperation Agreement with Universities On August 18, 2014, IIGF through its IIGF institute and Sriwijaya University, South Sumatera signed the Memorandum of Understanding (MoU).Followed by MoU signing with Hasanuddin University, South Sulawesi on October 17, 2014 for the cooperation in education, research, community service, capacity enhancement and partnership in environmental, social and community. Proyek SPAM Umbulan Jawa Timur PT PII telah menerbitkan Surat Dukungan (Letter of Intent) atas penjaminan proyek SPAM Umbulan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PJPK. Umbulan Water project, East Java IIGF has issued Letter of Intent for the guarantee of Umbulan Water project to the Provincial Government of East Java as the CA. Buku Optimisme KPBU PT PII meluncurkan Buku Optimisme KPBU di Indonesia yang membahas mengenai infrastruktur di Indonesia, implementasi KPBU dan peranan PT PII di dalam pembangunan infrastruktur. PPP Optimism Book IIGF launched the PPP Optimism Book in indonesia covering the indonesia’s infrastructure and IIGF’s role in the development of infrastructure.

Construction Kick Off PLTU Jawa Tengah – Batang (CJPP) Pada tanggal 28 Agustus 2015 telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan proyek PLTU Jawa Tengah–Batang oleh Presiden Jokowi. Proyek ini merupakan proyek pertama yang mendapatkan penjaminan dari PT PII. Construction Kick Off of Central Java Power Plant - Batang (CJPP) The construction kick off of Central Java Power Plant in Batang, Central Java was done on August 28, 2015 by President Jokowi. This project was the first PPP project to receive a guarantee from IIGF. Penerbitan Pernyataan Kesediaan Penjaminan untuk Proyek Jalan Tol Soreang-Pasir Koja Penerbitan pernyataan kesediaan penjaminan (In-Principle Approval/IPA) PT PII untuk proyek Jalan Tol SoreangPasir Koja di Bandung, Jawa Barat pada bulan Mei 2015 yang dikembangkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian PUPERA. Issuance of In-Principle Approval of Guarantee for Soreang-Pasir Koja Toll Road Project Issuance of IIGF In-Principle Approval/ IPA of guarantee for Soreang-Pasir Koja Toll Road project in Bandung, West Java in May 2015, developed by the Toll Road Regulatory Agency, Ministry of Public Works and Public Housing. Penerbitan Pernyataan Kesediaan Penjaminan untuk Proyek Palapa Ring PT PII telah menerbitkan Pernyataan Kesediaan Penjaminan (In-Principle Approval/IPA) untuk proyek telekomunikasi Palapa Ring pada 20 November 2015. Issuance of In-Principle Approval of Guarantee for Palapa Ring Project IIGF issued In-Principle Approval/IPA of guarantee for Palapa Ring telecommunication project on November 20, 2015. Pembentukan UNIID PT PII melalui IIGF Institute memfasilitasi pembentukan Jaringan Kerja antar Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Infrastruktur atau University Network for Infrastructure Development (UNIID) pada 16 Desember 2015 sebagai forum para akademisi untuk berkontribusi mendorong percepatan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Formation of UNIID IIGF through IIGF Institute facilitated the formation of University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID) on December 16, 2015 as a forum for academics to contribute in accelerating the development of infrastructure in Indonesia. Peluncuran Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII) Peluncuran Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII) yang digagas oleh PT PII dan para ahli di bidang infrastruktur sebagai lembaga profesional bidang infrastrukur pada 17 Desember 2015. Launch of Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund launched “Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII)” which was initiated by the experts in the field of infrastructure on December 17, 2015.

54



2015





PERUBAHAN NAMA Perusahaan CHANGE OF COMPANY NAME

Per 31 Desember 2015, tidak terdapat perubahan nama Perusahaan. Nama yang digunakan adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

As of December 31, 2015, there was no change in the Company’s name. The name used is the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund.

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI UTAMA Perusahaan VISION, MISSION AND CORE VALUES OF THE COMPANY

Visi

Misi

Vision

Mission

“Menjadi satu-satunya penyedia penjaminan yang memiliki peran penting dalam menarik partisipasi swasta untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.”

•

Menyediakan produk-produk penjaminan melalui proses bisnis yang transparan dan baik.

•

Melaksanakan kebijakan “Satu Pelaksana” dalam proses pemberian jaminan dengan modal yang kuat dan manajemen yang profesional.

“To be the sole guarantee provider that plays a pivotal role in attracting private sector participation for infrastructure development to accelerate Indonesia’s economic growth”.

•

Meningkatkan kelayakan kredit proyek infrastruktur Indonesia.

•

To provide guarantee products through transparent and robust business processes.

•

To implement a “Single Window” policy in guarantee provision through a solid capital base and professional management.

•

To improve the creditworthiness of infrastructure projects in indonesia.



55




Makna Visi Perusahaan:

Meaning of Vision:

“Menjadi satu-satunya penyedia penjaminan...”

“Being the sole guarantee provider ...”

PT PII merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang memperoleh mandat untuk memberikan penjaminan atas proyekproyek infrastruktur Pemerintah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

IIGF is the only State-Owned Enterprise that receives the mandate from Government to provide guarantees for infrastructure projects developed using Public Private Partnership (PPP) scheme.

“..yang memiliki peran penting dalam menarik par tisipasi swasta untuk pembangunan infrastruktur”

“..that has a pivotal role in attracting private sector participation for infrastructure development”

Penjaminan PT PII diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) sehingga swasta merasa aman dalam berinvestasi kepada proyek infrastruktur Pemerintah.

IIGF’s guarantee is expected to provide the certainty of Contracting Agencies’ (CA) commitment so the private sector feels secure to invest in the Government infrastructure projects.

“...dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia”

“... to accelerate Indonesia’s economic growth”

Keberadaan infrastruktur yang merata mendukung usaha Pemerintah untuk dapat meningkatkan kemajuan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat.

The existence of equitable infrastructure supports the Government efforts to improve economic growth and public welfare.

Visi dan Misi PT PII telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Vision and Mission of IIGF have been approved by the Board of Commissioners and Directors.

56








Nilai-Nilai Utama : In TIME Core Values: In TIME

Integritas

Integrity

1. 2.

1. 2.

To work with the highest standard of ethics. To be honest with oneself or other persons in all interactions.

3.

To uphold the interest of the Company above the interest of the individual, group and/or other parties. To maintain the commitment in executing duties. To always comply with company regulations. To always be responsible in all actions.

3. 4. 5. 6.

Bekerja dengan standar etika tertinggi. Jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam segala urusan. Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, golongan dan/atau pihak-pihak lain. Menjaga komitmen dalam melaksanakan tugas. Mentaati aturan Perusahaan. Bertanggung jawab dalam seluruh tindakan.

4. 5. 6.

Kerja Sama

Teamwork

1. 2.

1. 2.

To operate as a team. To contribute in skills and knowledge for the benefit of the team.

3.

To uphold the interest of the team in striving for company’s objectives.

3.

Beroperasi sebagai sebuah tim. Memberi kontribusi ketrampilan dan pengetahuan demi kepentingan tim. Mengutamakan kepentingan tim untuk mencapai tujuan Perusahaan.

Berpikiran Luas

Think Big

1. 2.

1. 2.

3. 4.

Memiliki pemikiran luas dan mutakhir. Mempertimbangkan berbagai alternatif untuk hasil yang lebih baik bagi Perusahaan dan bagi pemangku kepentingan. Menggali secara terus menerus ide-ide baru untuk perkembangan Perusahaan. Terbuka terhadap berbagai perkembangan yang ada di lingkungan demi hasil terbaik tanpa meninggalkan prinsip tata kelola yang baik.

3. 4.

To be broad-minded and cognizant of the latest issues. To consider alternatives that can lead to improved results for the benefit of the company and stakeholders. To continuously strive for innovation towards the Company’s development. To be receptive to various developments in the work environment that can lead to the best results while adhering to the principles of good governance.

Saling Percaya

Mutual Trust

1.

1.

2. 3.

Memegang teguh etika bisnis bersama seluruh komponen internal Perusahaan maupun dengan mitra Perusahaan. Konsisten memenuhi standar layanan yang dijanjikan. Mempercayai dan menghormati satu sama lain dengan itikad baik untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan kerja dan mitra bisnis.

2. 3.

To uphold the highest of business ethics with all components within the company as well as with business partners. To consistently fullfil the agreed service level standard. To trust and respect one another in good faith in order to earn the confidence of co-workers and business partners.

Keunggulan

Excellence

1.

1.

To commit to be the best in all of one’s endeavor.

2. 3.

To strive for continuous improvement. To develop comprehensive and thorough knowledge that can support one’s work and deliver results that are above expectation.

2. 3.

Berkomitmen untuk menjadi yang terunggul dalam melaksanakan apapun yang dilakukan. Berusaha untuk melakukan perbaikan yang terus menerus. Memiliki pengetahuan mendalam guna mendukung kegiatan dan mendapatkan hasil yang melebihi harapan.



57





Bidang Usaha BUSINESS FIELDS

Bidang Usaha PT PII sesuai Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 3 Ayat 1 sebagai berikut: 1. Pemberian penjaminan terhadap kewajiban finansial Pemerintah dalam perjanjian KPBU dalam proyek-proyek infrastruktur yang mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan kewajiban kontijensi pemerintah dan meningkatkan kelayakan kredit (creditworthiness) proyek KPBU di bidang infrastruktur sehingga Perusahaan dapat mencapai peringkat kredit (credit rating) yang lebih tinggi daripada peringkat pemerintah (sovereign rate) atau sama dengan peringkat investasi (investment grade).

IIGF business fields according to its Article of Association Article 3 Paragraph 1 are as follows: 1. Providing guarantee for government financial obligations in infrastructure projects with PPP agreement, which is able to realize management accountability of government contingent liabilities and improve creditworthiness of PPP infrastructure projects so the Company can achieve credit rating higher than the government rating (sovereign rating) or equal to the investment rating (investment grade).

2.

2.

3.

4.

Kerjasama dengan pihak lain termasuk lembaga keuangan multilateral dalam rangka pelaksanaan pemberian penjaminan. Usaha patungan atau penyertaan modal pada badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sejenis dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Pemberian jasa konsultasi dan penyediaan informasi untuk meningkatkan kualitas alokasi risiko dan struktur pembiayaan proyek dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

3.

4.

Cooperation with other parties, including multilateral financial institutions in order to implement provision of guarantee. Joint ventures or equity participation in other legal entities which have similar purposes and objectives with those of the Company. Provision of consultancy services and provision of information to improve the quality of risk allocation and project financing structure in order to achieve the Company’s objectives and purposes.

Bidang usaha yang saat ini dijalankan PT PII sebagai berikut: • Pemberian Penjaminan untuk Proyek Infrastruktur dengan skema KPBU.

The business field that is currently run by IIGF is as follows: • Provision of Guarantee for Infrastructure Projects with PPP scheme.

Jasa yang dihasilkan: • Penjaminan proyek Infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema KPBU.

Services produced: • Guarantee of Government infrastructure projects developed with PPP scheme.

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI Perusahaan OBJECTIVES, TARGETS AND STRATEGY OF THE COMPANY

Tujuan Perusahaan

Company Objectives

•

•

• •

•

58

Meningkatkan kelayakan kredit dan kualitas proyek-proyek infrastruktur KPBU melalui kerangka evaluasi dan pengelolaan klaim atas penjaminan. Meningkatkan tata kelola dan transparansi pelaksanaan penyediaan penjaminan. Memfasilitasi keberhasilan transaksi bagi PJPK (Kementerian, BUMN, Pemerintah Daerah) melalui penyediaan penjaminan bagi proyek KPBU yang distruktur dengan baik. Memagari kewajiban kontinen Pemerintah dan meminimalkan kejutan langsung kepada APBN.


• •

•

To improve creditworthiness and quality of PPP infrastructure projects through evaluation and claim framework on guarantees. To improve governance and transparency of guarantee provision implementation. To facilitate success of transactions for Contracting Agencies (i.e. Ministries, SOEs, regional governments) by providing guarantees for well-structured PPP projects. To ring-fence government contingent liability and minimize sudden shock yes to the State Budget.






Sasaran Perusahaan

Company Targets

Sasaran Perusahaan terkait dengan mandat utama Perusahaan yaitu bisnis penjaminan dan hal ini akan selalu menjadi inti usaha Perusahaan. Namun dalam pelaksanaannya, ada banyak hal-hal yang perlu dibangun, disiapkan, didorong untuk bisa mencapai sasaran tersebut. Pada tahun 2015, yang juga merupakan tahun ke-5 Perusahaan beroperasi, banyak yang telah dicapai dan dipersiapkan, antara lain sebagai berikut: a. Metode dan perangkat Appraisal yang dilakukan oleh PT PII dapat dibandingkan dengan skema Penjamin di Negara lain seperti United Kingdom. Hal ini dapat dilihat dari standardisasi screening form yang sesuai best practice meliputi kelayakan proyek, analisa PJPK, kesiapan proyek, analisa risiko proyek. Demikian juga halnya dengan Guarantee Application Package atau Usulan Penjaminan telah disiapkan secara komprehensif untuk digunakan oleh para PJPK. b. PT PII telah memiliki jumlah modal yang memadai dari aspek keuangan maupun aspek sumber daya manusia. Saat ini, total modal per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp6 triliun dan jumlah sumber daya manusia sebanyak 75 orang yang telah mengisi semua divisi fungsi gugus tugas yang diperlukan. c. Modal utama tersebut diatas dapat dituangkan untuk memperoleh kapabilitas pendukung bisnis yang tepat seperti penggunaan konsultan keuangan, teknis dan legal yang kompeten, dapat melakukan strukturisasi proyek dengan skala yang besar dengan kompleksitas tinggi, dan juga optimalisasi pengembangan dana.

The targets related to Company’s primary mandate, namely guarantee business and it remains to be the core business of the Company. However, in practice, there are a lot of things that need to be built, prepared, encouraged to reach those targets. In 2015, which was also the 5th year the Company operates, much has been achieved and prepared, among others, as follows:

Namun dari hal-hal yang telah dicapai, PT PII juga menyadari bahwa tujuan akhir belum dicapai, masih ada hal-hal yang dapat ditingkatkan dan disempurnakan dalam melakukan mandat utama Perusahaan, salah satunya adalah komunikasi Perusahaan guna meningkatkan peran, awareness serta pemahaman publik atas perihal skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan bisnis penjaminan. Selain itu juga sistem dan tata cara dokumentasi yang dapat menangkap akumulasi pengetahuan dan pengalaman proses penjaminan atas sektor-sektor yang selama ini dibangun perlu menjadi fokus Perusahaan ke depan.

Out of all the achievements, IIGF is also aware that the ultimate objective has not been achieved yet, there are still matters that can be enhanced and improved in conducting the main mandate of the Company, one of which is Company communication in order to enhance the role, awareness as well as public understanding regarding Public Private Partnership (PPP) scheme and guarantee business. In addition, documentation system and procedure which can capture the accumulated knowledge and experience of guarantee process on sectors that have been built so far, which shall be the Company’s focus in the future.

Gambar berikut mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menghantarkan dan menyelesaikan proyek yang sudah diproses selama 4 tahun terakhir. Hal-hal lain yang berupa dukungan aktivitas seperti kapasitas penjaminan telah mencapai target tahunan sebagaimana dituangkan dalam RJP, penerimaan pasar atas leveraging factor yang telah disampaikan kepada investor dan lender hingga sebesar 1,5 kali, bahkan hingga ke peringkat PT PII yang telah mencapai investment grade setara dengan sovereign rating BBB- (stable outlook). Kesemuanya menunjukkan kesiapan internalitas PT PII dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

The following figure depicts our sustained effort in delivering and completing projects which have already been processed for guarantee over the past 4 years. Other supporting activities such as guarantee capacity has reached the annual target as stated in Company Long Term Plan, market acceptance on leveraging factor that has been delivered to the investors and lenders up to 1.5 times, also the Company rating has reached investment grade equal with BBB- sovereign rating (stable outlook). All of which indicates the readiness of internal IIGF in carrying out its duties and functions.

a.

b.

c.

Appraisal method and device conducted by IIGF can be compared with Guarantee scheme in other countries such as the United Kingdom. It can be seen from the screening form standardization according to the best practice, including project eligibility, CA analysis, project readiness, project risk analysis. Similarly, Guarantee Application Package or Guarantee Proposal has been prepared in a comprehensive manner to be used by CAs. IIGF has an adequate amount of capital from the financial and human resources aspects. Currently, total capital per December 31, 2015 was Rp 6 trillion and with total 75 human resources, all have been placed in the corresponding divisions required. The major capital mentioned above can be utilized to obtain appropriate business support capabilities such as engagement of competent financial, technical, and legal advisory to do project structuring in a large scale and with high complexities, also optimization of funding development.



59



Sampai dengan 2015 Up to 2015 Proyek yang telah masuk tahapan RfP Projects under RfP stage Penandatangan Perjanjian Penjaminan Guarantee Agreement Signing Kapasitas Penjaminan Guarantee Capacity

Leveraging Factor

Peringkat kredit Credit rating

Sumber daya Manusia Human resources

60


Target peningkatan Increment target


Sasaran di tahun 2017 Targets in 2017

9 proyek (~ Rp135 T) 9 projects (- Rp135 T)

~ 2,5 x

21 Proyek (~ Rp174 T) 21 projects (-Rp174 T)

1 proyek (~Rp30 T) 1 project (- Rp30 T)

> 1.5 x

> 21 Proyek (> Rp174 T) > 21 projects (>Rp174 T)

Rp6 triliun Rp6 trillion

~ 1.5x

~ Rp9 T ~ Rp9 trillion

>2x

on target

BBB– (Fitch Ratings)

on target

75 orang dgn >20 key persons 75 people with > 20 key

on target

> 2x

Min. equal to sovereign rating

50 orang dgn >20 key persons 50 people with > 20 key persons

Akan tetapi, dalam menentukan strategi jangka pendek, PT PII kembali kepada mandat dan dua fungsi pokok PT PII sebagai fiscal tools dan Perusahaan Terbatas. Mandat dan fungsi utama ini memaksa PT PII untuk fokus pada melanjutkan penyelesaian proyek yang sudah ada secepatnya di tahun 2015 namun tetap berada pada koridor kehati-hatian dan proses penjaminan yang berkualitas. Hal ini penting agar PT PII tidak kehilangan momentum dan kepercayaan yang telah didapatkan dari pasar atas pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU.

However, in determining the short-term strategy, IIGF relies on its mandate and two principal functions as a fiscal tool and limited liability company. The previously mentioned factors force IIGF to focus on continuing the development of existing project in 2015 as fast as possible while also remained at the corridor of prudence and qualified guarantee process. It is crucial that IIGF does not lose the momentum and market confidence on infrastructure development using PPP scheme.

Saat ini PT PII sedang melakukan kajian mengenai Rencana Jangka Panjang tahun 2017-2022 untuk menyesuaikan dengan kondisi perkembangan bisnis dan kondisi saat ini.

IIGF is currently conducting study on 2017-2022 Company Long Term Plan which is adjusted to current business developments and conditions.

Secara umum, dua fungsi yang tertanam dalam tubuh PT PII sebagai fiscal tool dan korporasi dapat digambarkan sebagai berikut:

In general, the two function embodied in IIGF as a fiscal tool and corporation can be described as follows:







Fungsi

Tujuan

Tugas

Sasaran

Function

Objectives

Duties

Target

PPP Insfrastructure Devt

Less Govt Spend for Infra Devt

APBN Ring Fencing

Reduced Sudden Shock to APBN

Guarantee Assessor

Fair Risk Allocation

Claim Assessor

Accountable Valid Claim Payment

Guarantee Risk Mitigation

Guarantee Monitoring

Alat Fiskal Pemerintah Fiscal Tool

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) Infrastructure Guarantee Business Entity

Mandat Mandate

Penyedia Penjaminan Guarantee Provider

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI)

Infrastructure Guarantee Business Entity

Manager Risiko Risk Manager

Perusahaan Terbatas Limited Liability Company

Perusahaan Corporation

Sustainable Pipeline Business Growth Guarantee Fee

Keberlangsungan Sustainability

Guarantee Process

Professional & Governance

PMN Utillisation Satu hal yang ditekankan dalam pelaksanaan proses penjaminan PT PII adalah kualitas, kehati-hatian penilaian, kesesuaian struktur penjaminan, alokasi risiko yang fair adalah merupakan hal yang paling penting dan ini mengalahkan kepentingan penyelesaian proyek tepat waktu. Pertimbangannya adalah walau pembentukan berupa Perusahaan Terbatas dimaksudkan untuk dapat beroperasi lebih profesional. Namun perlu dipastikan aspek sustainability guna mendukung kredibilitas sebagai penjamin/fiscal tool dan peran ring-fencing.

The most important things emphasized in the implementation of IIGF guarantee process are quality, prudential assessment, guarantee structure compliance, and fairness in risk allocation, exceeding the importance of on time project completion. What is taken into consideration is how IIGF operates more professionally. Nevertheless, IIGF needs to ensure the sustainability aspects in order to support their credibility as a guarantor/fiscal tool and ring-fencing role.

Strategi Perusahaan

Company strategy

PT PII dalam melaksanakan mandatnya memandang pentingnya Penanggung Jawab Proyek Kerjasamaa (PJPK) untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai skema KPBU dan skema penjaminan PT PII. Hal ini dimaksudkan agar sebuah proyek infrastruktur dapat dikembangkan dengan skema KPBU secara efektif.

In carrying out its mandate, IIGF views the importance of Contracting Agencies (CA) to have comprehensive understanding of the PPP scheme and IIGF guarantee scheme so that the infrastructure project could be developed effectively.

Untuk itu PT PII melakukan strategi untuk melaksanakan program peningkatan kapasitas PJPK dan key stakeholder terkait seperti legislatif, akademis, dan lainnya melalui program workshop maupun training secara intensif. Pendekatan ini dipandang efektif diterapkan di beberapa proyek infrastruktur yang sedang dalam proses penjaminan PT PII.

Therefore, IIGF undertake strategy to implement capacity building program for CAs and key stakeholders such as government, academics, and others through intensive workshop and training. This approach is deemed to be effectively applied on some infrastructure projects under IIGF guarantee process.

Seiring dengan penugasan Pemerintah kepada BUMN untuk beberapa proyek infrastruktur prioritas, PT PII juga sedang menjajaki rencana perluasan mandatnya dengan Kementerian Keuangan sehingga kedepannya PT PII diharapkan dapat pula menyediakan penjaminan untuk proyek-proyek dengan skema non KPBU.

Along with the assignment from Government to the SOEs related to infrastructure priority projects, IIGF is also preparing the mandate expansion along with the Ministry of Finance so that the company is trusted to also providing guarantee for non-PPP projects.



61





PROSES BISNIS Perusahaan COMPANY BUSINESS PROCESSES

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Contracting Agency Kementerian/Pemda/BUMN (Line Ministries/Regional Govts/SOEs)

Proposal Penjaminan Guarantee Proposal

Rencana Mitigasi Risiko (&Regres) Risk Mitigation Plan (&Recourse)

Kementerian Keuangan MOF (Ministry of Finance)

Permohonan untuk Penjaminan Guarantee Policy & Equity Injection

Alokasi Risiko dalam Perjanjian KPBU – sebuah ilustrasi Risks Allocation in a PPP Agreement – an Illustration PC

SHARE

CA

A B*

Contoh: • Kewajiban pembayaran PJPK - Ketidakmampuan bayar - Ketidaksediaan untuk membayar

C D E*

•

F G* H*

*) Risiko terjadinya suatu kewajiban finansial tertentu pada para pihak *) Risk that leads to certain financial obligation of the bearer PC: Pelaksana Proyek CA: PJPK PC: Project Company CA: Contracting Agency

62


Cakupan Penjaminan oleh PT PII Possible IIGF Guarantee Coverage


Terminasi dini/kewajiban pembayaran lainnya akibat adanya/tidak adanya suatu tindakan Pemerintah, seperti: - Perubahan undang-undang - Penyitaan- Mata uang yang tidak dapat dikonversi/transfer - PJPK mengalami Force Majeure


Perjanjian Kerjasama Cooperation Agreement




Badan Usaha Project Company

Perjanjian Penjaminan Guarantee Agreement

Fasilitas Likuiditas/Penjaminan Liquidity/ Guarantee Facility

Multilateral Development Agency/Others

Examples: • CA Payment Obligations - Inability to Pay - Unwillingness to Pay

•

Early Termination/Other Payment Obligations due to Government Actions/ Inactions, such as: - Change in Law - Expropriation - Currency Inconvertibility / Non Transfer - Force Majeure Affecting CA

Transportasi Transportation

Ketenagalistrikan Electricity

Jalan Roads

Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan Oil Gas & Renewable Energy

Sumber Daya Air dan Irigasi Water and Irigation Air Minum Drinking Water Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Integrated Waste Management System Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat Local Waste Management System Sistem Pengelolaan Sampah Waste Management System Telekomunikasi dan Informatika Telecommunication and Informatics Kesehatan Health


Konservasi Energi Energy Conservation Fasilitas Perkotaan Urban Facilities Fasilitas Pendidikan Educational Facilities Sarana dan Prasarana Olahraga Serta Kesenian Art and sport infrastructure and facilities Pariwisata Tourism Kawasan Estate Lembaga Pemasyarakatan Correctional Institution

Sektor: Sesuai Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 Sectors: As per Presidential Regulation No. 67/2005 **

Counter Guarantee

Perumahan Rakyat Public Housing


63





STRUKTUR ORGANISASI Perusahaan Organization structures

Board of Commissioners

Audit Committee Business Development & Communication (BDC) Board of Directors

Chief Executive Officer

Corporate Secretary (CSR) Chief Operating Officer

COO Office

64

Risk & Compliance (RAC)

Project & Guarantee Consultation (PGC)

Project Appraisal & Structuring (PAS)

Environmental & Social

Underwriting Team

Underwriting Team

Project Finance

Underwriting Team

Underwriting Team

Project Legal

Underwriting Team

Underwriting Team

Technical Expert

Underwriting Team

Underwriting Team







Internal Audit (IA)

IIGF Institute Chief Financial & Risk Management Officer Armand Hermawan

Legal Counsel (LEC)

Project Monitoring & Claim

CFO Office

Treasury & Investment (TRI)

Corporate Strategy & Finance (CSF)

Corporate Service (COS)

Project Monitoring

Treasury

Accounting & Tax

Human Resources

Claim Management

Investment

Finance & Budgeting

Organization Development

Corporate Strategy

Information Technology

Business Performance

Knowledge Management

Procurement (PRC)

Procurement

Facility Management

Pricing & Collection



65





PROFIL KEPALA DIVISI PT PII Head of iigf division profiles

66

Andre Permana

Donny Hamdani

SVP Risk and Compliance

SVP CFO Office - Plt SVP Corporate Strategy & Finance

Andre Permana, beliau adalah SVP Risk & Compliance di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) pada bulan Juni tahun 2010. Pria 39 tahun yang lahir di Cirebon ini merupakan lulusan S1 Teknik Sipil di Universitas Indonesia Tahun 1993, kemudian beliau melanjutkan pendidikan Magister Teknik (Project Management) di Universitas Indonesia pada tahun 2001 dan pendidikan Doktoral di bidang Project Finance and Risk Management pada tahun 2010 di Nanyang Technological University of Singapore.

Donny Hamdani, SVP CFO Office PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).Pria kelahiran Jakarta 37 tahun lalu bergabung di PT PII pada bulan April tahun 2012. Di tahun 2015, beliau juga menjabat sebagai Plt. SVPCSF. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Andre Permana is SVP Risk & Compliance at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund in June 2010. The 39-year old male, born in Cirebon, is Bachelor of Civil Engineering at University of Indonesia in 1993. He then continued his Master education in Project Management at University of Indonesia in 2001 and Doctoral education in Project Finance and Risk Management in 2010 at Nanyang Technological University of Singapore.

Donny Hamdani, SVP CFO Office in Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. The 37-year old male, born in Jakarta, joined with IIGF in April 2012. In 2015, he also served as Acting SVP CSF. He is a Bachelor of Economic, majoring in Accounting at University of Indonesia.







Ria Frilina

Djoko Sarwono

SVP Project Legal

SVP Project and Guarantee Consultation 2

Ria Frilina, SVP Project Legal di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan September tahun 2010. Beliau lahir 45 tahun yang lalu di Jakarta. Beliau lulus sebagai sarjana dari fakultas hukum dan diploma dari sastra Inggris di Universitas Indonesia, kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 beliau di Universitas Indonesia jurusan Hukum Ekonomi.

Djoko Sarwono, beliau adalah SVP Project and Guarantee Consultation di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Februari tahun 2011. Sebelum menjadi SVP Project and Guarantee Consultation di tahun 2013, beliau juga sempat menjadi SVP Business Development. Beliau lahir di Tulungagung 52 tahun yang lalu. Latar belakang dari pendidikan beliau adalah Master of Business Administration di LPPM jurusan Keuangan dan Sarjana Teknik Pertanian di Institut Pertanian Bogor.

Ria Frilina, SVP Project Legal at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. She joined IIGF in September 2010. She was born 45 years ago in Jakarta. She is a Bachelor at University of Indonesia in 1992 majoring in Law and English Language, and then continued her Master education at University of Indonesia majoring in Economic Law.

Djoko Sarwono, is SVP Project and Guarantee Consultation at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined IIGF in February 2011. Prior to being SVP Project and Guarantee Consultation in 2013, he was also SVP Business Development. Djoko was born in Tulungagung 52 years ago. He is a Masters of Business Administration majoring in Finance at LPPM and a Bachelor of Agricultural Engineering at Bogor Institute of Agricultural.



67


68




Tanti Hidayati

Erwin Setiadi Sukandar



Tanti Hidayati, SVP Project and Guarantee Consultation di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Lahir di Bogor 43 tahun yang lalu, beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Oktober tahun 2011. Beliau lahir di Bogor 43 tahun yang lalu. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Agribisnis di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Erwin Setiadi Sukandar, beliau adalah SVP Project and Guarantee Consultation di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Januari tahun 2011. Sebelumnya, menjabat sebagai SVP Business Development hingga tahun 2013. Pria kelahiran Jakarta 52 tahun lalu, memenangkan beasiswa Fullbright dari Ausaid hingga menyelesaikan pendidikan Master of Business Administration di Monash University, Australia tahun 1996 dan memiliki gelar S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Tanti Hidayati, SVP Project and Guarantee Consultation at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. Born in Bogor 43 years ago, she joined IIGF in October 2011. She earned Bachelor degree in Agribusiness at Bogor Institute of Agriculture (IPB).

Erwin Setiadi Sukandar SVP Project and Guarantee Consultation at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined IIGF in January 2011. He previously served as SVP Business Development in 2013. The 52-year old male, obtained Fullbright scholarships from Ausaid until he finished his Master of Business Administration at Monash University, Australia in 1996 and has a Bachelor of Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB).







Pratomo Ismujatmika

Indra Pradana Singawinata

SVP Corporate Secretary

SVP Business Development and Communication

Pratomo Ismujatmika, SVP Corporate Secretary di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Juni tahun 2013 dan saat ini berusia 39 tahun. Pria kelahiran Gresik ini adalah lulusan S1 Teknik dari Institut Teknology Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tahun 1999 kemudian mengambil Magister Manajemen di Universitas Gajah Mada tahun 2001. Beliau kemudian meneruskan pada Graduate Exchange Program di Gatton College of Business, University of Kentucky Lexington, USA tahun 2001-2003 dan memperoleh Master of Business Administration di Sullivan University, Lexington, USA pada tahun 2005.

Indra Pradana Singawinata, SVP Business Development and Communication di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Agustus tahun 2015. Latar belakang pendidikan beliau yaitu S1 Ekonomi di Universitas Trisakti, S2 Manajemen Audit di Universitas Indonesia dan S3 Political Economic and Development Sociology di Asia Pasific University (APU), Beppu-Jepang. Beliau yang lahir di Jakarta, saat ini berusia 41 tahun.

Pratomo Ismujatmika, SVP Corporate Secretary at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined IIGF in June 2013 and currently 39 years old. Male, born in Gresik, he graduated with Bachelor of Engineering degree from Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) Surabaya in 1999. He then took Master in Management program at University of Gajah Mada in 2011. He participated in Graduate Exchange Program in Gatton College of Business at University of Kentucky, Lexington, KY, USA year 20012003 and received a Masters of Business Administration at Sullivan University, Lexington, KY USA in 2005.

Indra Pradana Singawinata, SVP Business Development and Communication at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined IIGF in August 2015. He is a Bachelor of Economics at Trisakti University, Master of Audit Management at University of Indonesia and Doctor of Political Economic and Development Sociology at Asia Pacific University (APU), Beppu, Japan. He was born in Jakarta, currently 41 years old.



69


70




Yunan Novaris

I Gede Susila Aryana

SVP Legal Counsel and Plt. SVP Project Monitoring and Claim

SVP Internal Audit

Yunan Novaris, SVP Legal Counsel di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan Plt. SVP Project Monitoring and Claim. Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan April tahun 2013. Pria berusia 43 tahun yang lahir di Yogyakarta ini adalah lulusan S1 Hukum Perdata di Universitas Gadjah Mada tahun 1997.

I Gede Susila Aryana, SVP Internal Audit di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Juni tahun 2011. Sebelumnya beliau mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan, Kementerian Keuangan. Selain itu, beliau sudah bersertifikasi CISA (Certified Information System Auditor) dari Information System Audit and Control Association (ICASA). Beliau lahir di Singaraja, 47 tahun yang lalu.

Yunan Novaris, SVP Legal Counsel and concurrently, Acting SVP Project Monitoring and Claim at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined IIGF in April 2013. The 43-year-old male, who was born in Yogyakarta, is a Bachelor of Civil Law at University of Gadjah Mada in 1997.

I Gede Susila Aryana, SVP Internal Audit at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund . He joined IIGF in June 2011. Previously, he studied at the State College of Accountancy (STAN), Education and Training Center for Finance, Ministry of Finance. In addition, he has CISA (Certified Information Systems Auditor) certification of the Information Systems Audit and Control Association (ICASA). He was born in Singaraja, 47 years ago.







Shiddarta

Ma’mun Zuberi

SVP Corporate Service

SVP Treasury and Investment

Shiddarta, SVP Corporate Service di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Januari tahun 2012. Sebelumnya divisi yang dinaungi oleh beliau sudah 2 kali berganti nama. Di tahun 2011-2012 beliau menjadi SVP HR dan GA, kemudian di tahun 2012 berubah menjadi SVP Resource and Consultant Management dan di tahun 2013 hingga saat ini menjadi SVP Corporate Service yang juga membawahi fungsi Information Technology (IT). Latar belakang pendidikan dari beliau adalah S1 Teknik Elektro dan S1 Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau saat ini berusia 48 tahun lahir di Jakarta.

Ma’mun Zuberi, SVP Treasury and Investment di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan September 2015. Meski terhitung baru bergabung di PT PII beliau sudah memiliki pengalaman di bidang terkait. Beliau lahir di Semarang. Pria berusia 44 tahun ini memiliki latar belakang pendidikan S1 Bisnis Administrasi di Islamic University of Assyafi’iyah Jakarta tahun 1997 dan S2 Financial Economics di University Putra Malaysia (UPM), Selangor Malaysia tahun 2003.

Shiddarta, SVP Corporate Service at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined IIGF in January 2012. The division managed by him previously has changed the names two times. He became SVP HR and GA in 2011-2012, then in 2012 turned into SVP Resource and Management Consultant and in 2013 until now is SVP Corporate Services who also oversees the functions of Information Technology (IT). He is a Bachelor of Electrical Engineering and Economics at University of Indonesia. He is now 48 years old and was born in Jakarta.

Mamun Zuberi, SVP Treasury and Investment at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined IIGF in September 2015. Although he recently joined IIGF, he already has experience in the related field. He was born in Semarang. The 44-year-old male is a Bachelor of Business Administration at Islamic University of Jakarta Assyafi’iyah 1997 and Master of Financial Economics at University Putra Malaysia (UPM), Malaysia Selangor in 2003.



71


72




Ari Firmandi

Sahurdi

SVP Project Appraisal and Structuring

VP Procurement

Ari Firmandi, SVP Project Appraisal & Structuring di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan September 2014. Beliau memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Sipil di Institute Teknologi Bandung tahun 1997, S2 Teknik Sipil di USC, Los Angeles tahun 1999 dan S2 Administrasi Bisnis di USC, Los Angeles tahun 2006. Di usia beliau yang sudah menginjak 42 tahun, beliau sedang mengemban pendidikan S3 di Strategic Management, Universitas Indonesia. Beliau lahir di Jakarta, 42 tahun yang lalu.

Sahurdi, VP Procurement PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bertugas di Divisi Procurement dan merupakan salah satu karyawan yang bergabung pertama kali dengan PT PII di awal pembentukan PT PII tahun 2010. Beliau lahir di Bukittinggi 43 tahun yang lalu. Beliau mengenyam pendidikan Teknik Sipil di Universitas Andalas, Padang tahun 1991-1996.

Ari Firmandi, SVP Project Appraisal & Structuring at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined IIGF in September 2014. He is a Bachelor of Civil Engineering at Bandung Institute of Technology in 1997, Master of Civil Engineering at USC, Los Angeles in 1999 and Master of Business Administration at USC, Los Angeles in 2006. At 42 years old, he currently is studying Doctor in Strategic Management at University of Indonesia. He was born in Jakarta, 42 years ago.

Sahurdi, VP Procurement at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He serves in Procurement Division and was one of the first employees of IIGF in the early formation of IIGF in 2010. He was born in Bukittinggi 43 years ago. He was educated in Civil Engineering at University of Andalas, Padang in 1991-1996







Haryo Dewanto

Rizka Anandita Ramses

VP Procurement

VP COO Office

Haryo Dewanto, VP Procurement PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Desember tahun 2011 dan saat ini bertugas di Divisi Procurement. Pria berusia 48 tahun ini lahir di Kota Wonosobo. Beliau menyelesaikan pendidikan Geofisika di Institut Teknik Bandung tahun 1994 dan melanjutkan pendidikan Master Degree di Administration and Business Policy di Universitas Indonesia tahun 2006.

Rizka Anandita Ramses, beliau adalah VP COO Office di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) pada bulan Juli tahun 2013. Wanita 32 tahun yang lahir di Jakarta ini merupakan lulusan S1 Marketing di bidang Bisnis Internasional dari Universitas New South Wales.

Haryo Dewanto, VP Procurement at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined IIGF in December 2011 and currently serves in Procurement Division. The 48-year-old male was born in Wonosobo. He is a Bachelor of Geophysics at Bandung Institute of Technology in 1994 and continued his Masters Degree in Administration and Business Policy at University of Indonesia in 2006.

Rizka Anandita Ramses is VP COO Office at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund in July 2013. The 32-year old female who was born in Jakarta, is a Bachelor of Marketing in International Business from University of New South Wales.



73


74




Mahdi Manfaluthi

Muhammad Ridho

VP Project and Guarantee Consultation 4

VP Project Monitoring and Claim - Plt. VP Environmental and Social

Mahdi Manfaluthi, VP Project and Guarantee Consultation di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Mei tahun 2012. Mengawali tahun 2015 beliau diberikan tugas sebagai Plt. Head of PGC 4. Beliau lahir di Jakarta. Pria 35 tahun ini, memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Metalurgi Universitas Indonesia dan S2 Magister Management di Universitas yang sama.

Muhammad Ridho, VP Project Monitoring and Claim - Plt. VP Environmental and Social di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Beliau bergabung dengan PT PII pada bulan Oktober tahun 2014. Pria berusia 40 tahun yang lahir di Demak ini adalah lulusan S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Diponegoro tahun 1998 kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 di bidang Urban Environmental Engineering di Kyushu University, Fukuoka, Jepang tahun 2003-2008.

Mahdi Manfaluthi, VP Project and Guarantee Consultation at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined IIGF in May 2012. Starting 2015 he was given the task as PGC 4 Acting Head. He was born in Jakarta. The 35 year old male, is a Bachelor of Metallurgical Engineering at Universitas Indonesia and Master of Management at the same university.

Muhammad Ridho, Acting VP Project Appraissal and Structuring, is a VP Environmental and Social at Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. He joined IIGF in October 2014. The 40-year-old male, who was born in Demak, is a Bachelor of Engineering in Urban & Regional Planning at Diponegoro University in 1998 and then continued his Master and Doctoral degree in Urban & Environmental Engineering at Kyushu University, Fukuoka, Japan year 2003-2008.







PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA PROFILE OF HUMAN RESOURCES

Jumlah karyawan PT PII hingga akhir tahun 2015 adalah 75 orang yang terdiri dari 50 pegawai tetap dan 25 pegawai tidak tetap (kontrak/outsourcing). Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2014 yaitu sebanyak 57 orang.

The number of IIGF employees until the end of 2015 was 75 people, consisting of 50 permanent employees and 25 temporary employees (contract/outsourcing). The number increased compared to the year 2014 of as many as 57 people.

Komposisi Pegawai Tahun 2015 Menurut Status Kepegawaian

2015 Employee Composition According to Employment Status

No 1 2

Status Kepegawaian Employment Status Tetap Permanent Tidak Tetap (Kontrak/ Outsourcing) Non-permanent (Contract)

Jumlah Total

Jumlah Pegawai Number of Employee

Persentase Percentage

50

66%

25

33%

75

100%

Komposisi Pegawai Tahun 2015 Menurut Jenis Kelamin No 1 2

Jenis Kelamin Gender Laki-laki Male Perempuan Female

Jumlah Total



39

52%

36

48%

75

100%

Komposisi Pegawai Tahun 2015 Menurut Jenjang Pendidikan No 1 2 3

Jenjang Pendidikan Education Level Sarjana (S1) & Diploma Bachelor & Diploma S2 Master S3 Doctor

Jumlah Total

1 2 3 4 5 Jumlah Total

Tingkat Jabatan Job Level Staff Junior Manager (AM-M) Middle Manager (DSM-AVP) Senior Manager (VP-SVP) Executive Manager (EVP)

2015 Employee Composition According to Education



45

60%

26

35%

4

5%

75

100%

Komposisi Pegawai Tahun 2015 Menurut Tingkat Jabatan No

2015 Employee Composition According to Gender

2015 Employee Composition According to Position Level

Jumlah Pegawai Number of Employee 24 9 17 24 1

Persentase Percentage 32% 12% 23% 32% 1%

75

100%



75





STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

Kepemilikan Saham PT PII 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. IIGF Shareholding is 100% owned by the Republic of Indonesia.

100%

Kepemilikan Saham yang Mencapai 5% Atau Lebih Per 31 Desember 2015

76

Shareholding up until 5% or More Per December 31, 2015

Nama Name

Status Pemilik Owner Status

Presentase Percentage

Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia

Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia

100%

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan DireksI

Shareholding of the Board of Commissioners and Board of Directors

Per 31 Desember 2015 tidak terdapat kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi PT PII di Perusahaan.

As of December 31, 2015 there was no share ownership by IIGF Board of Commissioners and Directors in the Company







Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Joint Venture dan Special Purpose Vehicle Company LIST OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATED ENTITIES, JOINT VENTURES AND SPVs

Per 31 Desember 2015, PT PII tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Joint Venture dan Special Purpose Vehicle Company.

As of December 31, 2015, IIGF did not have Subsidiary, Associate, Joint Venture and Special Purpose Vehicle Company.

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM CHRONOLOGY OF SHARES LISTING PT PII per 31 Desember 2015 merupakan salah satu BUMN non listed atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologis pencatatan saham, corporate action, perubahan jumlah saham dan nama bursa dimana saham Perusahaan dicatatkan.

As of December 31, 2015 IIGF was not listed in Indonesia Stock Exchange so there was no information about the chronological listing of shares, corporate action, changes in the number of shares and name of exchange on which the company’s shares are listed.

KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES LISTING PT PII per 31 Desember 2015 tidak menerbitkan efek dalam bentuk apapun sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologis pencatatan efek lainnya, corporate action, perubahan jumlah efek lainnya, nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan, serta peringkat efek.

Per December 31, 2015 IIGF did not issue securities in any form so there was no information about the chronological list of other securities, corporate action, changes in the amount of other securities, name of exchange on which other securities are listed, as well as securities rating.

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG Perusahaan PROFESSIONAL INSTITUTIONS SUPPORTING THE COMPANY Keterangan Information

Nama Kantor Office name Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan/ PwC Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners / PwC

Alamat Address

Notaris Notary

Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn.

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat

Konsultan Hukum Legal Consultant

Malaming & Partners

Ruko Garden Shopping Arcade B/8 DH Jl. S. Parman kav. 28 Kel. Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Jakarta 12940 - INDONESIA P.O. Box 2473 JKP 10001



77





Informasi mengenai website Perusahaan Information on the company’s website

Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs www.iigf.co.id. Dalam situs tersebut tersedia berbagai informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

78


For more information, please visit www.iigf.co.id. A wide range of information required by stakeholders is available in the website.






PERISTIWA PENTING 2015 IMPORTANT EVENTS IN 2015

30 Januari 2015 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Perusahaan Pada tanggal 30 Januari 2015 telah dilaksanakan RUPS untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran PT PII tahun 2015 yang bertempat di Kementerian Keuangan. January 30, 2015 THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF WORK PLAN AND BUDGET GMS discussed IIGF 2015 Work Plan and Budget at the Ministry of Finance conducted on January 30, 2015

2-4 Maret 2015 WORKSHOP PERLUASAN MANDAT PT PII Workshop membahas perihal persiapan perluasan mandat sebagai upaya perluasan lingkup usaha Perusahaan dalam mendukung percepatan infrastruktur nasional. 2-4 March 2015 IIGF MANDATE EXPANSION WORKSHOP Workshop to discuss the preparation for mandate expansion as an effort to expand business scope of the Company in supporting the acceleration of national infrastructure.

18-19 Maret 2015 WORKSHOP PEMBAHASAN LETTER OF INTENT Workshop pembahasan Letter of Intent (LoI) Semarang Barat membahas aspek persiapan untuk penerbitan LoI PT PII untuk penjaminan proyek SPAM Semarang Barat. Dihadiri oleh segenap tim teknis Pemerintah Kota Semarang dan difasilitasi bersama PT PII dan Universitas Diponegoro. March 18 to 19, 2015 LETTER OF INTENT DISCUSSION WORKSHOP West Semarang Letter of Intent (LoI) workshop discussed the preparation aspect for the issuance of IIGF LoI for West Semarang SPAM guarantee project. The workshop was attended by all Semarang City Government technical team and facilitated by IIGF and Diponegoro University

1 April 2015 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) Rapat RUPS Tahunan PT PII dilaksanakan dengan salah satu agenda utama yaitu: Persetujuan atas Laporan Tahunan PT PII sebagai laporan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun anggaran 2014. April 1, 2015 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS) IIGF Annual GMS implemented with one main agenda: Approval of the IIGF Annual Report as report on the implementation of the company’s 2014 Work Plan and Budget (WP&B).



79





18-19 Mei 2015 WORKSHOP PPP DAN PENJAMINAN PT PII Workshop mengenai PPP dan Penjaminan PII mengundang pemangku kepentingan di Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPERA, Kemenkeu, Kemenhub, BPKP di Bandung. May 18-19, 2015 PPP AND IIGF GUARANTEE WORKSHOP PPP and IIGF Guarantee workshop invited stakeholders in the Toll Road Regulatory Agency Ministry of Public Works and Housing, Ministry of Finance, Ministry of Transport, and BPKP held in Bandung.

Mei 2015 PENERBITAN PERNYATAAN KESEDIAAN PENJAMINAN UNTUK PROYEK TOL SOREANG-PASIR KOJA Penerbitan pernyataan kesediaan penjaminan (In-Principle Approval/IPA) PT PII untuk proyek Jalan Tol Soreang-Pasir Koja di Bandung, Jawa Barat yang dikembangkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian PUPERA. May 2015 ISSUANCE OF IN-PRINCIPLE APPROVAL FOR SOREANG-PASIR KOJA TOLL ROAD PROJECT Issuance of IIGF In-Principle Approval/IPA for Soreang-Pasir Koja toll road project in Bandung, West Java, which was developed by the Toll Road Regulatory Agency, Ministry of Public Works and Public Housing.

Mei dan Juni 2015 SOSIALISASI SKEMA AVAILABILITY PAYMENT UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR PEMERINTAH PT PII berpartisipasi mendukung kegiatan sosialisasi skema Availability Payment/ Pembayaran Ketersediaan Layanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Dirjen PPR, Kementerian Keuangan di Provinsi Sumatera Utara, Bali, Aceh, Papua Barat, Kalimantan TIimur, dan Sulawesi Tengah. May and June 2015 SOCIALISATION OF AVAILABILITY PAYMENT SCHEME FOR GOVERNMENT INFRASTRUCTURE PROJECTS IIGF participated in the socialization of Availability Payment scheme organized by the Directorate of Government Support and Infrastructure Financing PPR Directorate General, Ministry of Finance held in several Provinces of North Sumatra, Bali, Aceh, West Papua, East Borneo, and Central Sulawesi.

6 Juli 2015 BUKA PUASA BERSAMA MENTERI KEUANGAN RI PT PII bersama dengan Lembaga/BUMN lain di bawah pembinaan Kementerian Keuangan RI melaksanakan Acara Buka Puasa di Direktorat Jenderal Pajak. Selain untuk menjalin silaturahmi dan keakraban antar sesama, acara ini juga mengundang 40 anak yatim-piatu untuk diberikan santunan. July 6, 2015 BREAK FASTING WITH THE Minister of Finance IIGF along with other institutions/SOEs under the guidance of Ministry of Finance held Break Fasting event in Directorate General of Taxation. In addition to establish a relationship and closeness between the personnel, the event also invited 40 orphans to be given compensation.

80







21 Agustus 2015 BAKTI SOSIAL BUMN DI BAWAH KEMENKEU PT PII turut serta dalam kegiatan Bakti Sosial BUMN dan Lembaga yang ada di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu di wilayah Rusunawa Marunda. 21 to 9 July-August 2015 SOCIAL SERVICES OF SOEs UNDER MoF IIGF participated in social service activities of SOEs and Institutions under the Ministry of Finance guidance which aimed to help the less fortunate in the Marunda flats area.

28 Agustus 2015 GROUND-BREAKING PLTU JAWA TENGAH-BATANG Pelaksanaan acara peletakan batu pertama untuk pembangunan proyek PLTU Jawa Tengah-Batang yang dilakukan oleh Presiden Jokowi beserta jajaran Menteri: Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Gubernur Jawa Tengah, dan Bupati Batang dan PT PLN, PII dan investor pengembang. Proyek ini merupakan proyek KPBU sektor listrik pertama yang akan memperoleh penjaminan dari PT PII. August 28, 2015 GROUND-BREAKING OF CENTRAL JAVA POWER PLANT-BATANG The groundbreaking ceremony for the construction of power plant project in Central Java-Batang by President Joko Widodo along with the Ministers: Minister of Finance, Minister of SoE, Minister of Agraria and Spatial Planning, Governor of Central Java, and Regent of Batang, PT PLN, IIGF and Project development investor. This is the first PPP project from the electric sector that obtained guarantee from IIGF 29 September 2015 PENERBITAN PERNYATAAN KESEDIAAN PENJAMINAN UNTUK PROYEK SPAM UMBULAN Sebagai bentuk dukungan terhadap program Pemerintah dalam penyediaan air minum, PT PII telah menerbitkan Pernyataan Kesediaan Penjaminan (In-Principle Approval/IPA) untuk proyek Air Minum Umbulan yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. September 29, 2015 ISSUANCE OF IN-PRINCIPLE APPROVAL OF GUARANTEE FOR UMBULAN WATER PROJECT As a form of support for the Government project in drinking water supply, IIGF has issued In-Principle Approval/ IPA of guarantee for the Umbulan drinking water project developed by the Provincial Government of East Java.

29 September 2015 PENERBITAN BUKU PPP REFERENCE GUIDE PT PII telah dipercaya oleh World Bank untuk menerbitkan buku Panduan Referensi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (PPP Reference Guide) dalam versi Bahasa Indonesia. September 29, 2015 PUBLISHING OF PPP REFERENCE GUIDE BOOK IIGF has been trusted by the World Bank to publish the Reference Guide of Public Private Partnership (PPP) in Indonesian language version.



81





9-10 November 2015 POLICY DISCUSSION Kegiatan “Policy Discussion of the Provision of Guarantee for Infrastructure Project in Indonesia” yang dilakukan oleh PT PII dan mengundang lembaga keuangan multilateral dan lembaga keuangan perbankan dan asuransi untuk membahas skema Direct Landing. November 9-10, 2015 POLICY DISCUSSION The “Policy Discussion of the Provision of Guarantee for Infrastructure Project in Indonesia” event conducted by IIGF, inviting multilateral financial institutions and banking financial institutions as well as insurance to discuss Direct Landing scheme.

27 Oktober 2015 RAPAT PERSIAPAN FGD PT PII mengadakan Rapat Persiapan FGD I VfM terkait Value for Money Assessment Tool yang dihadiri oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kementerian PUPERA, Kementerian Keuangan. October 27, 2015 FGD PREPARATION MEETING IIGF held Preparatory Meeting of FGD I VfM related to Value for Money Assessment Tool which was attended by the Committee for Acceleration of Priority Infrastructure Delivery (KPPIP), Ministry of Public Works and Public Housing, Ministry of Finance.

5 November 2015 INDONESIA INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE CONFERENCE & EXHIBITION 2015 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) turut serta dalam rangkaian acara Indonesia International Infrastructure Conference & Exhibition (IIICE) Tahun 2015. Dalam kesempatan ini, PT PII mengadakan Konsultasi Publik mengenai Pedoman Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek dalam Rangka Penjaminan Infrastruktur. November 5, 2015 2015 INDONESIA INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE CONFERENCE & EXHIBITION IIGF participated in the 2015 Indonesia International Infrastructure Conference & Exhibition (IIICE). On this occasion, IIGF held Public Consultation on the Guidelines for Preparation of Projects Feasibility Study In Infrastructure Guarantee Framework.

12 November 2015 INDONESIA INFRASTRUCTURE ROUNDTABLE-11 IIGF Institute menggelar acara Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) yang ke-11 dengan topik “Rekonstruksi Pungutan Negara Atas Infrastruktur Telekomunikasi”. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia dan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. November 12, 2015 INDONESIA INFRASTRUCTURE ROUNDTABLE-11 IIGF Institute held the11th Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) on the topic “Reconstruction of Country Levy On Telecommunications Infrastructure“. The event was attended by the General Chairman of Indonesian Infocom Society and the General Chairman of the Telecommunication Network Organizer Association.

82







20 November 2015 PENERBITAN PERNYATAAN KESEDIAAN PENJAMINAN UNTUK PROYEK PALAPA RING PT PII telah menerbitkan Pernyataan Kesediaan Penjaminan (In-Principle Approval/IPA) untuk proyek broadband Palapa Ring yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. November 20, 2015 ISSUANCE OF IN-PRINCIPLE APPROVAL OF GUARANTEE FOR PALAPA RING PROJECT IIGF has issued In-Principle Approval/ IPA of guarantee for Palapa Ring broadband project developed by the Ministry of Communications and Information Technology. 7-8 Desember 2015 INVESTOR GATHERING & PAMERAN INVESTASI PT PII turut serta dalam mendukung acara Investor Gathering dan Pameran Investasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan RI dengan menampilkan booth yang menyajikan berbagai informasi mengenai Perusahaan dan mensosialisasikan arti kehadiran Perusahaan kepada pengunjung. December 7-8, 2015 INVESTOR GATHERING & INVESTMENT EXHIBITION IIGF participated in the Investor Gathering and Investment Exhibition organized by the Directorate-General of Risk Management and Financing (DJPPR) of Ministry of Finance that provided various information regarding the Company and socialized the presence of the Company to visitors. 16 Desember 2015 PEMBENTUKAN UNIVERSITY NETWORK FOR NATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (UNIID). PT PII melalui IIGF Institute memfasilitasi pembentukan Jaringan Kerja antar Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Infrastruktur atau University Network for Infrastructure Development (UNIID) pada 16 Desember 2015 sebagai forum para akademisi untuk berkontribusi mendorong percepatan pengembangan infrastruktur di Indonesia. December 16, 2015 FORMATION OF UNIVERSITY NETWORK FOR NATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (UNIID). IIGF through the IIGF Institute facilitated the formation of the University Network for Infrastructure Development (UNIID) on December 16, 2015 as a forum for academics to contribute in encouraging the acceleration of infrastructure development in Indonesia.

16 Desember 2015 PENANDATANGANAN MOU ANTARA PT PII DENGAN TRIPARTIT Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT PII dengan Tripartit (Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung) dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015, untuk kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. December 16, 2015 SIGNING OF MOU BETWEEN IIGF WITH TRIPARTITE The signing of the Memorandum of Understanding between IIGF with Tripartite (Gadjah Mada University, University of Indonesia, and Bandung Institute of Technology) held on December 16, 2015, for cooperation in the fields of Education, Research, and Service to the Community.



83





16 Desember 2015 Indonesia Infrastructure Roundtable ke-12 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII melalui IIGF Institute mengadakan Indonesia Infrastructure Roundtable-12 dengan topik “Aspek Pembiayaan pada Pembangunan Bandar Udara. Studi Kasus: Bandar Udara Kertajati”. December 16, 2015 12th Indonesia Infrastructure Roundtable Indonesia Infrastructure Guarantee Fund/IIGF through the IIGF Institute held the 12th Indonesia Infrastructure Roundtable with the topic “Financing Aspect of Airport Construction. Case Study: Kertajati Airport”.

17 Desember 2015 PELUNCURAN MASYARAKAT INFRASTRUKTUR INDONESIA (MII) PT PII meluncurkan Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII) yang merupakan hasil gagasan para ahli di bidang infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas tenaga profesional domestik di bidang infrastruktur. sebagai puncak acara rangkaian Seminar Nasional Infrastruktur untuk Rakyat pada hari Kamis, 17 Desember 2015 di Thamrin Nine Ballroom, UOB Plaza, Jakarta. December 17, 2015 LAUNCHING OF THE INDONESIA INFRASTRUCTURE COMMUNITY (IIC) IIGF launched the Indonesia Infrastructure Community (IIC), which is the outcome of the infrastructure experts notion to support the improvement of domestic professionals quality in infrastructure. It was launched at the summit of the National Infrastructure for the People Seminar event on Thursday, December 17, 2015 at Thamrin Nine Ballroom, UOB Plaza, Jakarta.

18 Desember 2015 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RKAP 2016 Telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yang membahas RKAP Perusahaan Tahun 2016 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program 2016. December 18, 2015 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2016 WORKPLAN & BUDGET GMS discussed the approval of 2016 IIGF’s Work Plan and Budget program

17 Desember 2015 SEMINAR NASIONAL INFRASTRUKTUR UNTUK RAKYAT PT PII menggelar puncak acara rangkaian seminar nasional tahun 2015 pada hari Kamis, 17 Desember 2015 di Thamrin Nine Ballroom, UOB Plaza, Jakarta. Selain yang dihadiri oleh Menko Perekonomian, rangkaian acara ini juga dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,serta Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang sebelumnya juga sempat memberikan keynote speech dengan spirit mendorong perkembangan infrastruktur di Indonesia. December 17, 2015 NATIONAL SEMINAR OF INFRASTRUCTURE FOR THE PEOPLE As part of its anniversary, IIGF held the 2015 National Seminar of Infrastructure for the People event on Thursday, December 17, 2015 at Thamrin Nine Ballroom, UOB Plaza, Jakarta. Attended by the Coordinating Minister for Economy, the event was also attended by Minister of Public Works and Housing, and Minister of Finance, who previously also delivered keynote speech in the spirit of encouraging the development of infrastructure in Indonesia.

84







19 Desember 2015 IIGF FRIENDLY SPORT MATCH Dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-6, tahun PT PII ke-6, menggelar acara pertandingan persahabatan futsal yang diikuti oleh stakeholders dari Kementerian Keuangan dan BUMN di bawah Kementerian Keuangan RI, yang dilaksanakan di Pro Arena Futsal, Pondok Indah, Jakarta. December 19, 2015 IIGF FRIENDLY SPORT MATCH In order to celebrate its 6th birthday, IIGF held a friendly sport matches attended by stakeholders from the Ministry of Finance and State-Owned Enterprises under the Ministry of Finance.

Penghargaan Tahun 2015

Fitch Ratings PT PII memperoleh peringkat kredit BBB- (outlook stabil) dari Fitch Ratings, lembaga pemeringkat keuangan internasional, setara dengan peringkat Pemerintah Indonesia yang menunjukkan pengakuan atas kapasitas dan kinerja keuangan Perusahaan.

Fitch Ratings IIGF obtained BBB- credit rating (stable outlook) from Fitch Ratings, an international financial rating agency, which is equivalent with the Indonesian Government rating,demonstrating recognition of the Company’s capacity and financial performance.



85

04

SUMBER DAYA MANUSIA Human Resources

PT PII menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen penting yang akan menunjang produktivitas kinerja Perusahaan. Persaingan dunia bisnis yang semakin ketat menuntut manusia untuk selalu berkembang menjadi lebih baik. Untuk menjawab tantangan zaman yang semakin global saat ini, PT PII berkomitmen untuk terus melakukan program pembinaan karyawan secara intensif guna mencetak insan PT PII yang handal dan kompeten dalam dunia bisnis. Komitmen ini ditunjukkan dengan mengikutsertakan karyawan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan serta program pengembangan SDM. IIGF realizes that Human Resources (HR) is an important element to support the Company’s performance. Intense business competition requires HR to continuously strive to be better. To answer its business demand, IIGF is committed to continuously conduct intensive employee training program in order to develop reliable and competent employees. This commitment is demonstrated by the participation of employees in various education, training and human resources development programs.

Source:Antara Foto





STRUKTUR PENGELOLA SDM HR MANAGEMENT STRUCTURE

Melalui pengelolaan SDM yang terintegrasi dan berkesinambungan, diharapkan dapat tercipta sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam jumlah yang memadai berdasarkan keahlian, sehingga mampu mewujudkan komitmen perusahaan dalam melakukan yang terbaik bagi peserta atau pelanggan serta mendukung keberhasilan perusahaan dalam mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan. Komposisi dan jumlah Karyawan PT PII terus mengalami perubahan secara dinamis dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut juga sebagai konsekuensi dari kebutuhan dan penempatan Karyawan di masing-masing lini organisasi. An integrated and sustainable HR management creates human resources with adequate numbers, capacity and professionalism according to their skill and expertise. This allows the Company to fullfil its commitment to perform its best for its customers while ensure the company’s ability in implementing its strategies. The composition and number of IIGF employees continue to change dynamically year on year according to need and placement of employees in each line of the organization. Pengelolaan SDM PT PII dijalankan oleh Fungsi Human Resources yang berada di bawah Divisi Corporate Service (COS) dan berada di bawah koordinasi Direktur Keuangan & Manajemen Risiko. SVP Corporate Service saat ini dijabat oleh Shiddarta. Profil Shiddarta dapat dilihat di Bagian Profil Kepala Divisi PT PII. Tugas dan tanggung jawab Bagian Human Resources adalah 1. Berkontribusi dalam meningkatkan optimalisasi dan produktivitas unit kerja. 2. Memastikan pemenuhan kebutuhan SDM Perusahaan melalui proses rekruitmen dan seleksi SDM yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 3. Memastikan efektivitas pelaksanaan program pengembangan berdasarkan arahan strategis organisasi sehingga program pengembangan kompetensi memenuhi kebutuhan perusahaan maupun individu karyawan. 4. Memastikan terselenggaranya sistem penilaian kinerja yang transparan, obyektif dan adil di seluruh unit kerja dalam organisasi. 5. Memastikan terselenggaranya sistem kompensasi dan benefit yang berlandaskan prinsip internally fair & externally competitive. 6. Berkontribusi dalam mencapai sasaran unit kerja yang telah ditetapkan serta melakukan pengembangan.

88


IIGF HR management is performed by Human Resources Function under the Corporate Service (COS) Division led by SVP Corporate Service currently held by Shiddarta. The division is under the coordination and supervision of the Director of Finance and Risk Management. Profile of Shiddarta can be viewed in IIGF Head Profile Section. Duties and responsibilities of Human Resources Division are: 1. Contributing to improve the optimization and productivity of work units. 2. Ensuring the compliance of Company’s human resources provision through the recruitment and selection process which in line with the applied procedures. 3. Ensuring the effectiveness of development programs implementation based on the organization strategic direction to meet the needs of company and employee. 4.

5.

6.

Ensuring the implementation of transparent, objective and fair performance appraisal system in all work units within the organization. Ensuring the implementation of compensation and benefit system based on the principle of internally fair & externally competitive. Contributing towards the work unit accomplishments and as well as providing the capacity development.






PROFIL SDM HR PROFILE

Untuk mendukung pertumbuhan PT PII yang berkelanjutan, saat ini PT PII berusaha mengoptimalisasi pendayagunaan SDM yang ada. Jumlah Karyawan PT PII pada akhir tahun 2015 berjumlah 75 orang atau bertumbuh 32% dibandingkan jumlah Karyawan pada akhir tahun 2014 sebesar 57 orang. Dari 75 orang tersebut, 50 adalah karyawan tetap, sementara sisanya sebanyak 25 orang adalah karyawan tidak tetap dengan status kontrak.

In order to maintain its sustainable growth, IIGF is currently trying to optimize the utilization of existing human resources. The number of IIGF employees at the end of 2015 was 75 or increased by 32% compared to 57 by the end of 2014. Out of 75, 50 were permanent employees, while the remaining 25 were temporary employees with contract status.

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian

Employees Composition Based on Employment Status

Status Kepegawaian Employment status Karyawan Tetap Permanent employee Karyawan Kontrak Contract based employee JUMLAH TOTAL

2015

2014

50

42

25

15

75

57

2014

2015 Karyawan Kontrak Contract based employee

Karyawan Kontrak Contract based employee

25

26,32%

50

33,33%

15 42 73,68%

66,66%

Karyawan Tetap Permanent employee

Karyawan Tetap Permanent employee

Employees Composition Based on Gender

Komposisi Jumlah Karyawan Menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin Gender Laki-laki Male Perempuan Female JUMLAH TOTAL

2015

2014

39

31

36

26

75

57

2015

2014 Perempuan Female

Perempuan Female

Laki-laki Male

36 48%

39 52%

26

31

45,61%

54,38%

Laki-laki Male



89



2015

2014

Doktor (S3) Doctoral

4

3

Pasca Sarjana (S2) Post Graduate

26

23

Sarjana (S1) & Diploma Bachelor & Diploma

45

31

JUMLAH TOTAL

75

57

2014

2015 Doktor (S3) Doctoral

Doktor (S3) Doctoral

5,33%

4 45 60,00%

26

31

34,67%

5,26%

3


54,39%



23 40,35%


Employees Composition Based on Age

Komposisi Jumlah Karyawan Menurut Usia

90


Employees Composition Based on Level of Education

Komposisi Jumlah Karyawan Menurut Pendidikan Jenjang Pendidikan Level of Education


USIA Age

2015

2014

18-25 18-25

10

3

26-35 26-35

35

25

36-45 36-45

24

19

46-54 46-54

5

8

55 keatas 55-above

1

2

JUMLAH TOTAL

75

57






2015 55 keatas 55-above 1,33%

46-54

6,67%1

5 36-45

24

2014

55 keatas 55-above

18-25

3,51%

46-54 18-25

10

5,26%

2 3

8

13,33%

14,04% 26-35

26-35

32,00%

35

36-45

25

19

43,86%

33,33%

46,66%

Employees Composition Based on Organization Level

Komposisi Jumlah Karyawan Menurut Level Organisasi Kelas Jabatan Organization Level

2015

2014

Staff

24

14

Junior Manager (AM-M)

9

10

Middle Manager (DSM-AVP)

17

8

Senior Manager (VP-SVP)

24

23

Executive Manager (EVP)

1

2

JUMLAH TOTAl

75

57

2015

2014 Executive Manager (EVP)

Executive Manager (EVP)

1,33%

3,51%

1


2 Staff

32,00%

32,00%

24

24 17


Staff

14 24,56%

40,35%

23

9

17,54%

12,00%

8

22,67% Middle Manager (DSM-AVP)


14,04% Junior Manager (AM-M)

Middle Manager (DSM-AVP)


10 Junior Manager (AM-M)


91





ROADMAP SDM 2015 2015 HR ROADMAP

Tahun 2015 SDM masih berfokus pada pengembangan kompetensi karyawan baik Soft Skill dan Hard Skill. Selain itu, kami juga berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan SDM di PT PII seiring dengan semakin besarnya Bisnis PT PII.

In 2015 HR strategy still focused on developing employee competency, both Soft Skill and Hard Skill. In addition, HR also strived to meet the needs of human resources at IIGF along with the increasing growth of IIGF Business.

REKRUTMEN SDM HR RECRUITMENT

92

PT PII menerapkan asas kesamaan kesempatan dalam proses rekrutmen. Oleh karenanya rekrutmen karyawan PT PII pada dasarnya dilakukan secara terbuka bagi siapapun. Untuk mendapatkan calon karyawan yang berkualitas dan bertalenta terbaik untuk mengisi posisi tertentu, PT PII menerapkan 2 pola rekrutmen, yakni rekrutmen internal dan rekrutmen umum.

IIGF applies the equal opportunity principle in its recruitment process. Therefore, the recruitment is done transparantly and open to public. In order to get qualified candidates and the best talents to fill certain positions, IIGF applies two recruitment methods: internal recruitment and general recruitment.

Melalui proses rekrutmen tersebut, pada tahun 2015, PT PII telah menambah jumlah karyawan sebanyak 18 orang. Calon karyawan diberikan program orientasi untuk membekali dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai perusahaan dan lingkungan kerja sesuai dengan job description.

Through the recruitment process, in 2015, IIGF hired 18 new employees. Prospective employees were given the orientation program to equip them with knowledge and understanding of the Company and its working environment in accordance with their job description.







KESEMPATAN YANG SAMA PADA SELURUH PEGAWAI EQUAL OPPORTUNITY FOR ALL EMPLOYEES

Karyawan adalah aset berharga sehingga mendapat perhatian yang tinggi dari PT PII. Kami menerapkan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, adil dan bebas dari tekanan. Setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai hal mulai dari penerimaan karyawan, melaksanakan tugasnya secara profesional, memperoleh kompensasi, pendidikan dan jenjang karir sesuai dengan kompetensinya masing-masing tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.

Employees are valuable assets that receive high attention from IIGF. We apply Human Resource Management System based on the principles of openness, fairness and freedom of pressure. Each employee has equal opportunity in various aspects, from recruitment, carrying out their duties professionally, obtaining compensation, education and career according to their respective competency regardless of race, religion, group, class, gender and physical conditions.

PT PII menjamin tidak terjadinya diskriminasi sehingga tercipta perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong Pegawai sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan ketrampilan masing-masing untuk mencapai kinerja excellence.

IIGF ensures no discrimination to create fair treatment in encouraging employees according to their respective potential, ability, experience and skills to achieve performance excellence.

PT PII merekrut, mempertahankan, dan mengembangkan insan yang memiliki kemampuan dan kinerja excellence. Dengan demikian PT PII berupaya melakukan proses pengelolaan SDM berdasarkan faktor kemampuan (competency) dan kinerja (performance) yang sejalan dengan aspek fairness.

IIGF recruits, retains, and develops personnel who have the capability and excellence performance. Thus, IIGF strives to conduct the human resource management process based on the competency and performance factors which are in line with aspect of fairness.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DEVELOPMENT OF HR COMPETENCY

PT PII merealisasikan program pengembangan kompetensi karyawan selaras dengan kebutuhan tugas, dan pengembangan usaha. Sejak tahun 2012, PT PII telah menyusun daftar kompetensi perusahaan, sehingga aktivitas rekrutmen dan pengembangan kompetensi karyawan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif untuk mencapai sasaran-sasaran Perusahaan.

IIGF realizes that employee competency development program is aligned with the needs and the development of its business. Since 2012, IIGF has compiled list of Company competencies, so the recruitment activities and employee competency development activities can be done efficiently and effectively to achieve the Company’s goals.

Upaya pengembangan kompetensi karyawan dilakukan melalui pengadaaan berbagai pelatihan, lokakarya maupun seminar bagi karyawan mengenai berbagai topik di bidang penjaminan dan risiko terkait konsep KPBU maupun kompetensi yang relevan dengan bidang kerja karyawan di berbagai fungsi atau posisi.

Employee competency development is conducted through organization of various trainings, workshops and seminars with topics in the field of guarantee and risks related to PPP scheme as well as relevant competencies with the employee’s work field in a variety of functions or positions.



93



Tabel Training Menurut Jenis Pelatihan di Tahun 2015


Table of Training According to Type of Training in 2015

No

Jenis Pelatihan Type of Training

Jumlah Judul No of Subject

1

Inhouse Training Inhouse Training

61

2

Public Training Public Training

8

PT PII memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk mengikuti pelatihan/workshop yang dikehendaki. Sepanjang tahun 2015, total terdapat 72 orang yang mengikuti pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

IIGF provides equal opportunity to all employees to participate in desired trainings/workshops. In 2015, there were a total of 72 employees who attended trainings both domestic and abroad.

Tabel Pelatihan yang dilakukan di Tahun 2015

Table of Training conducted in 2015

Bidang Teknis Technical Field

Bidang Keuangan Financial Field

IT Governance

Sharing Knowledge : Kewajiban Penggunaan Mata Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan R.I Sharing Knowledge : Obligation to use Rupiah Currency in The Republic of Indonesia

Building Web Application with PHP and MySQL Building Web Application with PHP and MySQL

Financial Modelling for Sensitivity and Scenario Analysis Financial Modelling for Sensitivity and Scenario Analysis

Training Targeted Selection Interviewer Targeted Selection Interviewer Training

Analisis Laporan Keuangan Financial Report Analysis

4

ALPINE Module 1 ALPINE Module 1

Strategic Cost Management Strategic Cost Management

5

ALPINE Module 2 ALPINE Module 2

Finnacial Modelling for Non Finance People Financial Modelling for Non Finance People

No

1

2

3

94



Bidang Pemasaran/Komunikasi Sales/Communication Field

Bidang Kepemimpinan Leadership Field

Bidang Tata Kelola Governance Field

Sharing Session on Communication Practice Sharing Session on Communication Practice

Values Based Leadership Values Based Leadership

3P Compensation Management 3P Compensation Management

Teknik Penyusunan SOP SOP Preparation Technique

Organization Design & Development Master Class Certification Organization Design & Development Master Class Certification

CHRP CHRP

Managing Legal Risk Managing Legal Risk

4th Indonesia Corporate Communication Summit 4th Indonesia Corporate Communication Summit

Speaking Impressively Speaking Impressively

Effective Coaching & Counseling Effective Coaching & Counseling

Interpersonal Skill for Success Interpersonal Skill for Success



No

6

7

8

9

10

11









Sharing Knowledge: Project Finance for PPP Scheme and Lender's Perspective on Goverment Guarantee Sharing Knowledge : Project Finance for PPP Scheme and Lender’s Perspective on Goverment Guarantee

Updating PPh Potput dan Teknik Efektif Menghadapi Pemeriksaan PPh Potput Witholding Tax Update and Effective Technique in Dealing with Witholding Tax Audit

Pelatihan Penulisan Kelompok Group Writing Training

FGD : Risk Management Software FGD : Risk Management Software

Workshop Legal Aspects Related to Port, Railway and Toll Road Projects. Workshop Legal Aspects Related to Port, Railway and Toll Road Projects.

The 2nd Indonesia Tax Summit The 2nd Indonesia Tax Summit

Report Writing Report Writing

Seminar "Apakah Business Judgement di Lingkungan BUMN Dapat di Pidana Korupsikan?" “Is Business Judgement In SOEs Can Be Convicted of Corruption?” Seminar

Conference 5th Annual Modern Railways 5th Annual Modern Railways Conference

Financial Modelling for Non-finance people Financial Modelling for Non-finance people

Peran dan Kontribusi Kajian Komunikasi dalam Konfrensi Komunikasi dan New Media Role and Contribution of Communication Study in Communication and New Media

GA Professional Concept, Strategy & Implementation GA Professional Concept, Strategy & Implementation

Project Management (PM) : Dari Konseptual sampai Operasional Project Management (PM) : From Conceptual until Operational

PSAK Imbalan Kerja, Manfaat Purnakarya & Aspek Perpajakan. PSAK 24, PSAK 18, dan ISAK 15 yang berlaku Efektif 2015 SFAS Employee Benefits, Retirement Benefits, & Aspect of Taxation SFAS 24, SFAS 18, and SFAS 15 Effective in 2015

Workshop Pelatihan Jurnalistik Media / Intansi Media/Institution Journalism Training Workshop

High Commitment High Performance Organization High Commitment High Performance Organization

Technique of Risk Assessment Technique of Risk Assessment

Financial Model for Capital Investment Planning Financial Model for Capital Investment Planning

Social Media & PR Trends 2015 Social Media & PR Trends 2015

Risk Control Self Assessment Risk Control Self Assessment

VMWare VMWare

Project Financing Project Financing

The 7 Habits of Highly Effective People-Signature The 7 Habits of Highly Effective People- Signature

Risk Based Auditing Risk Based Auditing



95


No

12








Pendidikan Khusus Profesi Advokat Advocate Profession Special Education

Updating Peraturan PPN & Implementasi e-Faktur Updating of VAT Regulation and E-Invoice implementation

Conference on Communication and new media Conference on Communication and new media

Risk Based Internal Auditing Risk Based Internal Auditing

Ujian Profesi Advokat Advocate Profession Exam

Basic Financial Management for Non Finance Manager Basic Financial Management for Non Finance Manager

Workshop Penulisan Jurnal Internasional International Journal Writing Workshop

Penilaian Kinerja Perusahaan dengan Kriteria Penilaian Kinerja Unggulan (KPKU) Company Performance Assessment with Superior Performance Assessment Criteria (KPKU)

Workshop English Legal English Legal Workshop

Financial Modelling for Non-finance people Financial Modelling for Non-finance people

2nd Secretary Development Conference 2nd Secretary Development Conference

International Association for Impact Assessment (IAIA) International Association for Impact Assessment (IAIA)

Workshop Cross Border Transactions Cross Border Transactions Workshop

Managing Cash Flow, Planning & Cost Control Managing Cash Flow, Planning & Cost Control

The 5 Choices to Extraordinary Produtivity The 5 Choices to Extraordinary Produtivity

5th Procurement Management Congress 5th Procurement Management Congress

Audit Information Technology Audit Information Technology

Receivable & Corporate Collection Management Receivable & Corporate Collection Management

Corporate Culture Corporate Culture

Workshop Stakeholders Mapping Workshop Stakeholders Mapping

Global Audit Symposium Global Audit Symposium

Professional Financial Modeler (PFM) Professional Financial Modeler (PFM)

5th Indonesia Secretary Forum 2015 5th Indonesia Secretary Forum 2015

CHRP CHRP

Introduction to PSC System in Indonesia Oil & Gas Conceptual & Practice Introduction to PSC System in Indonesia Oil & Gas Conceptual & Practice

FINNON 1 : Understanding Financial Statement FINNON 1 : Understanding Financial Statement

13

14

15

16

17

18

96













10th Conference & Exhibition ; HR Expo 10th Conference & Exhibition ; HR Expo

Financial Modelling Fundamentals, Sensitivity & Scenario Analysis Module & Optimizing Financial Modelling Fundamentals, Sensitivity & Scenario Analysis Module & Optimizing

JBIC Seminar 2015 JBIC Seminar 2015

Project Finance Modelling Project Finance Modelling

Metodologi Penelitian Kualitatif Research Methodology Qualitative

Pelatihan Statistik Training on Statistic

21

22

Infrastructure Higlight Infrastructure Higlight

23

Kongres Nasional IV Assesment Center Indonesia 2015 The 4th National Congress of Assesment Center Indonesia 2015

24

Business Judgement Rule Business Judgement Rule

25

Public Policy & Private Sector Development Public Policy & Private Sector Development

26

Audit Information Technology Audit Information Technology

No

19

20



97





SISTEM MANAJEMEN KINERJA PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM

PT PII melakukan pengelolaan SDM (talent retention program) yang berbasis kompetensi guna menciptakan suatu pool talent melalui sistem manajemen kinerja SDM. Untuk mengidentifikasi target pencapaian masing-masing karyawan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, PT PII telah mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja (Performance Management System).

IIGF implements competency-based talent retention program in order to create a talent pool through HR performance management system. To identify the attainment targets of each employee based on their role, IIGF has developed the Performance Management System.

Evaluasi kinerja dilakukan setahun sekali dengan menggunakan Key Performance Indicator (KPI) berbasis Balanced Score Card (BSC) atau lebih dikenal dengan istilah BSC KPI. Selain itu perusahaan juga melakukan assessment bagi karyawan di tingkat senior (tingkat SVP/EVP) menggunakan jasa konsultan assessment yang kompeten di bidangnya. Tindak lanjut penilaian kinerja dan kompetensi adalah perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan, rotasi, mutasi dan promosi bagi karyawan bersangkutan.

Performance reviews are conducted annually using Key Performance Indicator (KPI) based on a Balanced Score Card (BSC), better known as BSC KPI. Moreover, the company also assesses senior level (SVP/ EVP level) employees hiring a competent assessment consultancy provider in that field. The follow-up on performance assessments and competency include planning and implementation of development programs, rotation, transfer and promotion for deserving employees.

Untuk tahun 2015, PT PII telah melaksanakan penilaian kinerja terhadap seluruh karyawan.

In 2015, IIGF has assessed the performance of all employees.

KESEJAHTERAAN KARYAWAN EMPLOYEE WELFARE

98

Sebagai salah satu upaya retensi dan peningkatan kinerja karyawan, PT PII menerapkan standar penggajian yang kompetitif sesuai kemampuan keuangan perusahaan. PT PII berpartisipasi dalam survei remunerasi yang dilakukan oleh konsultan remunerasi terkemuka untuk memastikan besaran paket kesejahteraan yang bersaing.

As an effort to retain employees and improve their performance, IIGF applies a competitive salary standard in line with the Company’s financial capabilities. IIGF participates in remuneration surveys which carried out by a leading remuneration consultant to ascertain the Company offers a competitive welfare package.

Berdasarkan survei tersebut PT PII melakukan standardisasi sistem kompensasi dan imbal jasa yang mampu memotivasi karyawan meningkatkan kompetensi dan kinerjanya namun seimbang dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan.

Based on these surveys, IIGF has standardized its salary and benefit system to motivate employees to increase their competencies and performance. The system, at the same time, complies with the Company’s financial condition and capabilities.

Komponen imbal jasa karyawan PT PII terdiri dari: 1. Gaji Pokok 2. Tunjangan Jabatan 3. Tunjangan Transportasi 4. Tunjangan Komunikasi 5. Tunjangan Perumahan 6. Tunjangan Cuti Tahunan

IIGF employee benefits consist of: 1. Base Salary 2. Functional Allowance 3. Transportation Allowance 4. Communication Allowance 5. Housing Allowance 6. Annual Leave Allowance




7. 8. 9. 10.


Tunjangan Hari Raya Tunjangan Pakaian Bonus Tunjangan Pensiun

7. 8. 9. 10.

Karyawan dengan status kontrak tidak mendapatkan tunjangan pensiun. Adapun fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan adalah: 1. Fasilitas Asuransi Jiwa Kumpulan untuk Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Karyawan; 2. Jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan dan Keluarga 3. Fasilitas Asuransi Personal Accident dalam setiap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Direksi & Karyawan; 4. Fasilitas Bantuan Hukum bagi Direksi dan Karyawan 5. Fasilitas Olahraga yang disesuaikan dengan minat Karyawan



Religious Allowance Clothing allowance Bonus Retirement Benefit

Contracted employees do not receive retirement benefit. Benefits provided by the Company are: 1. Life Insurance for the Board of Commissioners, the Board of Directors and Employees; 2. Health Insurance for the Board of Commissioners, the Board of Directors, Employees and Families 3. Insurance facility for Personal Accident occurred in business related travel for the Directors and Employees; 4. Legal aid for the Directors and Employees 5. Sports facilities tailored to the interests of Employees

HUBUNGAN INDUSTRIAL INDUSTRIAL RELATIONS

PT PII berupaya memastikan terjalinnya hubungan yang saling menghormati dan mampu menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban, melalui komunikasi intensif dan keterlibatan dua pihak, yakni karyawan dan Manajemen yang saling mendukung dalam mencapai target perusahaan. Hubungan yang saling mendukung ini dimanifestasikan dalam bentuk butir-butir aturan sebagaimana tercantum pada Peraturan Perusahaan (PP), yang ditinjau dan diperbaharui secara berkala.

IIGF strives to ensure the relations that mutually respect each other and able to take into equal account the observance of rights and duties, through intensive communication involving the employees and management who were mutually supportive in achieving the target. Such mutually supportive relations was manifested in the form of rules as stipulated in Company regulation which being reviewed and updated regularly.

PT PII berupaya membangun lingkungan kerja yang kondusif, yang memungkinkan karyawan menjalankan aktivitasnya dan memberikan kompetensi terbaiknya demi kemajuan Perusahaan. Salah satu strategi utama yang dijalankan adalah dengan menerapkan kebijakan untuk senantiasa mentaati peraturan ketenaga kerjaan dalam pengelolaan karyawan. Lingkungan kerja yang kondusif diharapkan membuat tingkat turnover karyawan relatif stabil dalam jangka pendek dan untuk kemudian semakin mengecil dalam jangka panjang.

IIGF attempts to create a conducive work environment, allowing employees to carry out their works and give their best competencies for the progress of the Company. One of IIGF main strategies is to constantly adhere to employment regulation in managing its employees. A conducive work environment is expected to stabilize employee turnover in the short term and continue to reduce it in the long term.

Biaya SDM

HR costs

Selama 2015, biaya Sumber Daya Manusia untuk penggajian sebesar Rp61,8 miliar.

During 2015, the Human Resource costs for payroll was Rp61,8 billion.

Sementara itu, realisasi pelaksanaan pendidikan dan latihan tahun 2015 sebesar Rp3.061.707.029,07.

Meanwhile, the realization of education and training implementation in 2015 amounted to Rp3,061,707,029.07.



99

05

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS OF THE COMPANY PERFORMANCE

Sampai dengan akhir tahun 2015, Perusahaan telah menyelesaikan proses penjaminan atas seluruh proyek dari 4 (empat) sektor baik kelistrikan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), transportasi dan telekomunikasi. As of the end of 2015, the Company completed the guarantee process for the entire projects from 4 (four) sectors, namely electricity, Drinking Water Supply System (SPAM), transportation and telecommunication.

Source:Antara Foto





TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA OPERATIONS REVIEW PER BUSINESS SEGMENT

102

SEGMEN USAHA PENJAMINAN

GUARANTEE BUSINESS SEGMENT

Sebagaimana visi dan tujuan pendirian Perusahaan, PT PII bergerak dalam usaha pemberian penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Disamping itu, PT PII juga bekerjasama dengan lembaga multilateral internasional untuk meningkatkan kapasitas penjaminan untuk menjamin proyek-proyek infrastruktur nasional berskala besar. Dengan demikian, diharapkan keberadaan penjaminan PT PII dapat meningkatkan partisipasi dan pembiayaan swasta bagi pembangunan infrastruktur Indonesia.

As the vision and objective of the Company, IIGF provides guarantee for Public Private Partnership (PPP) projects requiring government guarantees. In addition, IIGF also cooperates with international multilateral agencies to increase its guarantee capacity in order to guarantee large-scale national infrastructure projects. Therefore, IIGF’s guarantee is expected to increase private sector’s participation and financing for Indonesia’s infrastructure development.

Secara umum, pembagian segmen usaha penjaminan dijabarkan ke dalam sektor-sektor bisnis yang telah mendapatkan program penjaminan proyek infrastruktur. Keberhasilan dari usaha penjaminan tersebut adalah upaya Perusahaan untuk memfasilitasi serta mendorong keberhasilan transaksi bagi PJPK (Kementerian, BUMN, Pemda) dengan penyediaan penjaminan untuk proyek KPBU yang baik. Lebih lanjut, Perusahaan dapat meningkatkan kepastian keberhasilan transaksi dengan pihak investor yang berujung pada kepastian pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan efisien.

In general, IIGF’s guarantee has been classified into various business sectors that have obtained infrastructure project guarantee programs. The success of guarantee business is Company’s effort to facilitate and encourage a successful transaction for CAs (Ministries, SOEs, Local Governments) by providing better guarantees for PPP projects. Furthermore, the Company should increase the certainty of a successful transaction to ensure the quality and certainty of efficient infrastructure development.







Sampai akhir tahun 2015, PT PII telah memproses penjaminan untuk 16 proyek pembangunan infrastruktur, antara lain: 1. Sektor Kelistrikan sebanyak 4 proyek yaitu Pembangkit Tenaga Listrik Uap (PLTU) Jawa Tengah dan PLTU Mulut Tambang 9a, 9b, dan 10, Sumatera Selatan. 2. Sektor Air Minum sebanyak 3 proyek yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kota Bandar Lampung, kota Semarang Barat dan Umbulan, Jawa Timur. 3. Sektor Telekomunikasi sebanyak 3 proyek yaitu proyek Broadband Palapa Ring paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur. 4. Sektor Transportasi sebanyak 6 proyek yaitu proyek SoreangPasir Koja (Jawa Barat), Batang-Semarang (Jawa Tengah), Manado-Bitung (Sulawesi Utara), Balikpapan-Samarinda (Kalimantan Timur), Pandaan-Malang (Jawa Timur) dan proyek kereta api di Kalimantan Tengah. dan proyek kereta api di Kalimantan Tengah.

Until the end of 2015, IIGF has processed guarantees for 16 infrastructure development projects, among others: 1. Electricity Sector by 4 projects, namely Central Java Power Plant, Central Java and Mine-Mouth 9a, 9b, and 10 Power Plant, South Sumatera. 2. Water Sector by 3 projects, namely Drinking Water Supply System (SPAM) in the city of Bandar Lampung, West Semarang and Umbulan, East Java. 3. Telecommunication sector by 3 projects, namely Palapa Ring Broadband project for West, Central, and East packages.

Adapun selama tahun 2015, PT PII telah menerbitkan pernyataan kesediaan penjaminan (In-Principle Approval/IPA) untuk proyekproyek infrastruktur yang telah diproses penjaminannya: 1. Sektor Telekomunikasi sebanyak 3 proyek yaitu proyek Broadband Palapa Ring Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur. 2. Sektor Air Minum sebanyak 2 proyek yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kota Bandar Lampung dan Umbulan, Jawa Timur. 3. Sektor Transportasi sebanyak 1 proyek yaitu proyek Tol Soreang Pasir-Koja, Bandung, Jawa Barat. 4. Sektor Kelistrikan sebanyak 3 proyek yaitu Pembangkit Tenaga Listrik Uap (PLTU) Mulut Tambang 9a, 9b, dan 10, Sumatera Selatan.

As for 2015, IIGF issued the following In-Principal Approval / IPA for infrastructure projects of which the guarantees had been processed:

Kemajuan pembangunan masing-masing proyek dalam penjaminan tersebut bervariasi sesuai dengan karakteristik masing-masing proyek dimana kendala utama yang dihadapi oleh Perusahaan pada proyek dalam proses penjaminan, yakni kendala pembebasan lahan proyek dan proses pengadaan badan usaha proyek.

The development progress of each project under guarantees varies according to its respective characteristics where the main obstacles of projects faced by the Company are land acquisition and procurement process for business entity.

SEKTOR KELISTRIKAN

ELECTRICITY SECTOR

Pada sektor kelistrikan, PT PII turut berpartisipasi dalam penjaminan penyediaan infrastruktur pembangkit listrik. Atas proyek pembangunan infrastruktur listrik tersebut, PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT PLN (Persero) selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk pengembangan proyek-proyek kelistrikan nasional.

In electricity sector, IIGF provides guarantee for the provision of power plant infrastructure. IIGF has signed a Guarantee Agreement with PT PLN (Persero) as the Contracting Agency (CA) for national electricity development.

Peran serta tersebut, diharapkan sebagai upaya untuk membantu

The participation is expected to help the government to meet the

4.

Transport sector by 6 projects, namely Soreang-Pasir Koja (West Java), Batang-Semarang (Central Java), ManadoBitung (North Sulawesi), Balikpapan-Samarinda (East Kalimantan), Pandaan-Malang (East Java) toll roads and The Central Kalimantan railway project.

1.

Telecommunication sector by 3 projects, namely Palapa Ring Broadband project for West, Central, and East packages.

2.

Water Sector by 2 projects namely Drinking Water Supply System (SPAM) in the Bandar Lampung and Umbulan (East Java) Transport Sector by 1 project, namely Soreang-Pasir Koja Toll road project (West Java). Electricity Sector by 3 projects namely Mine-Mouth 9a, 9b, and 10 Power Plant (South Sumatera).

3. 4.



103


104




pemerintah dalam memenuhi peningkatan kebutuhan listrik nasional, seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan akhir tahun 2015, PT PII telah melakukan kerja sama penjaminan terhadap penyediaan proyek infrastruktur kelistrikan antara lain: Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang Jawa Tengah dan PLTU di area Mulut Tambang Mine-Mouth Sumatera Selatan. Kedua pembangkit listrik tersebut dirancang dan dibangun dengan menggunakan teknologi subcritical pada boiler-nya sehingga akan lebih ramah lingkungan.

growing demand for national electricity, along with the economic growth. As of the end of 2015, IIGF has executed the guarantee cooperations for these following electricity projects: Central Java Power Plant (Batang - Central Java) and Mine-Mouth Power Plant (South Sumatera). Both power plants are designed and built using subcritical boiler technology so it would be more environmentally friendly.

Proyek PLTU Jawa Tengah

Central Java Power Plant Project

PLTU Jawa Tengah merupakan proyek infrastruktur skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU/PPP) pertama sesuai Perpres 67/2005. Proyek ini berhasil diwujudkan dengan memperoleh penjaminan bersama, dimana Penandatanganan kontrak kerjasamanya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Badan Usaha Milik Negara a.i, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Batang dan Duta Besar Jepang, Direktur Utama PT PLN (Persero), Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), CEO J-Power, CEO Itochu, CEO PT Adaro, serta undangan yang mewakili berbagai institusi terkait. Proyek pembangunan fasilitas pembangkit listrik berlokasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Central Java Power Plant is the first PPP project based on the Presidential Regulation No.67/2005. The project was successfully realized by acquiring joint guarantee, where the cooperation agreement signing was attended by the Coordinating Minister of Economic Affair as the Chairman of the Committee for Acceleration of Infrastructure Delivery (KKPPI), Minister of Finance, Minister of National Development Planning/Bappenas, Minister of State Owned Enterprises, Minister of Energy and Mineral Resources, Chairman of the Investment Coordinating Board, Central Java Governor, Batang Regent, Ambassador of Japan, President Director of PT PLN (Persero), President Director of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, CEO of J-Power, CEO of Itochu, CEO of PT Adaro, and the invitees represent a variety of relevant institutions. The project is located in Batang, Central Java.

Proyek pembangkit tersebut memiliki kapasitas daya sebesar 2 x 1.000 MW dengan nilai sekitar USD 3 miliar. Pembangkit listrik ini juga merupakan PLTU berbahan bakar batu bara terbesar di Asia Pasifik. Pembangunan infrastruktur fasilitas pembangkit listrik ini dibangun oleh konsorsium PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) dengan skema Build-Operate-Transfer selama masa konsesi 25 tahun. Perjanjian KPBU proyek pembangunan infrastruktur fasilitas pembangkit listrik telah ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan BPI sesuai ketentuan pemerintah dan PPA (Power Purchase Agreement). Sedangkan pada saat bersamaan, PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan BPI serta Perjanjian Regres dengan PT PLN (Persero) sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) pada tanggal 6 Oktober 2011.

Central Java Power Plant has a capacity of 2 x 1,000 MW with investment of more than US$4 billion.This power plantis also the largest coal-fired power plant in Asia Pacific and will be developed by PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) consortium under BuildOperate-Transfer scheme within the concession period of 25 years.


The PPP agreement has been signed by PT PLN (Persero) and BPI based on the Government regulation and the PPA (Power Purchase Agreement). While at the same time, IIGF signed a Guarantee Agreement with BPI and a Recourse agreement with PT PLN (Persero) as the Contracting Agency on October 6, 2011.






Dalam rangka mendukung kelancaran proyek tersebut, PT PII secara secara proaktif membentuk Joint Monitoring Committee (JMC) bersama perwakilan dari BPI dan PT PLN (Persero), untuk memantau upaya-upaya penyelesaian kendala-kendala pembangunan pembangkit listrik. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan antara lain keterlambatan dalam penerbitan beberapa perizinan yang diperlukan, penyelesaian proses AMDAL, dan penuntasan pembebasan lahan untuk proyek.

In order to support the success of the project, IIGF has proactively established a Joint Monitoring Committee (JMC) together with the representatives from BPI and PT PLN (Persero), to monitor the constraints settlement efforts of the power plant development. Those included delays in the issuance of some required permits, completion of the Environmental Impact Assessment (AMDAL) process, and completion of the land acquisition.

Pada tahun 2015, proyek pembangunan infrastruktur fasilitas PLTU Batang Jawa Tengah telah menunjukkan beberapa perkembangan antara lain: • Pada tanggal 5 Oktober 2015, BPI mengajukan surat permohonan persetujuan penjamin atau consent letter untuk melakukan amandemen No. 6 atas Power Purchase Agreement (PPA) dengan PT PLN (Persero) mengenai perubahan Tanggal Pembiayaan/Financial Close. • Proses dengan Badan Pertanahan Nasional terkait pembebasan sisa lahan telah diselesaikan pada tanggal 8 Desember 2015. • Pada Tanggal 18 Desember 2015, Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contractor telah mengeluarkan indicative price. Pada saat bersamaan, sedang melakukan proses negosisasi negosiasi yang direncanakan akan diselesaikan akhir Januari 2016.

In 2015, the project has shown some considerable progresses in its development, among others:

Proyek PLTU Mulut Tambang - Sumatera Selatan

Mine-Mouth Power Plant Project - South Sumatera

Proyek pembangunan infrastruktur pembangkit listrik yang juga mendapatkan penjaminan dari PT PII adalah PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 9a, 9b dan 10. Proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel 9a, 9b & 10 merupakan pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan kapasitas daya sebesar 2 x 600 MW dan 1 x 600 MW.

Another power plant project which also obtained a guarantee from IIGF was South Sumatera 9a, 9b, and 10 Mine-Mouth Power Plants. These projects are the development of coal-fired power plants with the capacities of 2 x 600 MW and 1 x 600 MW.

•

On October 5, 2015, BPI filed a consent letter to do amamendment of Number 6 of the Power Purchase Agreement (PPA) with PT PLN (Persero) regarding the change of the Financial Close date.

•

The process required from the National Land Agency related to the remaining land acquisition was completed on December 8, 2015. On December 18, 2015, Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contractor issued an indicative price. At the same time, the negotiation process was underway.

•



105


106




Proyek pembangunan fasilitas kedua pembangkit listrik berlokasi di area tambang batu bara. Kelebihan atas pemilihan lokasi tersebut berupa efisiensi biaya, yaitu dapat menekan biaya pasokan batu bara sebagai sumber energi masing-masing PLTU tersebut. Keberadaan PLTU ini bertujuan untuk meningkatkan penyerapan cadangan batu bara kalori rendah di Sumatera Selatan yang diperkirakan mencapai sebesar 9.3 miliar ton (55% cadangan).

These Mine-Mouth power plants are built close to a coal mine . The advantage of the site selection is in the form of cost efficiency, which can reduce freight costs–a significant portion of the expenses involved in fuel procurement. The existence of this plant will also increase the absorption of South Sumatera’s reserves of low-calorie coal, which are predicted to reach as much as 9.3 billion tons (55% reserves).

PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 9a, 9b, dan 10 ditetapkan Pemerintah untuk dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti halnya PLTU Batang, Jawa Tengah. Nilai proyek pembangunan PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 9a, 9b & 10 diestimasikan masing-masing sebesar USD 3,1 juta dan USD 1,7 juta.

South Sumatera 9a, 9b, and 10 Mine-Mouth Power Plants are set to be developed under Public Private Partnership (PPP) scheme, like the Central Java Power Plant. The project development cost of the South Sumatera 9a, 9b & 10 Mine Mouth Power Plant was estimated respectively at USD 3.1 million and USD 1.7 million.

Sedangkan produksi listrik akan dialokasikan untuk Jawa-Bali melalui jaringan interkoneksi transmisi Sumatera-Jawa 500 kv dengan sistem High Voltage Direct Current (HVDC) yang akan dibangun PT PLN secara paralel. Selain itu, pembangunan PLTU ini pun merupakan bagian dari upaya diversifikasi pembangkit non BBM, sehingga mampu menurunkan biaya pokok penyediaan listrik yang berpengaruh pada pengurangan subsidi listrik kepada masyarakat.

Its electrical output will serve Java and Bali through the 500 kv Sumatera-Java interconnection transmission network with a High Voltage Direct Current (HVDC) system to be be built by PT PLN in parallel. In addition, the development of these power plants is part of non-fuel plant diversification efforts, so as to lower the cost of providing electricity which in turn affects the reduction of electricity subsidy to the community.

PT PII memberikan dukungan penjaminan atas proyek PLTU Mulut tambang Sumsel 9a, 9b & 10 tersebut bersama Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan. Hal ini berdasarkan pertimbangan nilai proyek yang besar dan untuk meningkatkan daya tarik proyek terhadap investor.

IIGF provides joint guarantee with the Government through the Ministry of Finance for the South Sumatera 9a, 9b & 10 Mine-Mouth power plant project. It is based on the consideration of the high cost of the project and to increase project’ attractiveness to investors.

Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, PT PII telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan terkait dengan proses penjaminan proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel 9a, 9b & 10 antara lain utamanya: • Mempersiapkan dokumentasi dan penguatan kapasitas terkait proyek melalui beberapa workshop dengan tim Kementerian Keuangan mencakup struktur penjaminan, timeline dan draft guarantee term sheet.

During 2014 to 2015, IIGF had carried out diverse efforts and actions related to the guarantee process for South Sumatera 9a, 9b & 10 Mine-Mouth Power Plant project, among others:


•

Preparing documentation and strengthening capacities related to the project through a number of workshops held jointly wih a team from the Ministry of Finance, including guarantee structure, timeline and draft guarantee term sheets.



• • •

•

•

•

•


Melakukan pertemuan one-on-one meeting terkait penjaminan dengan bidder. Mengajukan surat Usulan Penjaminan Bersama kepada Menteri Keuangan. Mendapatkan surat persetujuan penjaminan atas proyek PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 9a, 9b dan 10 dari Menteri Keuangan. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan PT PLN untuk menindaklanjuti isu-isu yang menjadi perlu menjadi perhatian sebelum PT PII menerbitkan Pernyataan Kesediaan penjaminan. Bersama PT PLN, melakukan upaya pertemuan koordinasi bersama dengan Pemerintah Daerah terkait yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten yang berada pada rencana lokasi proyek PLTU Mulut Tambang terkait pembentukan Forum Koordinasi Proyek yang mencakup aspek perizinan dan pembebasan lahan. PT PLN telah menerbitkan RFP tanggal 20 November 2015. Dalam RFP tersebut disebutkan bahwa indikasi jadwal bid submission adalah 12 Januari 2016. PT PII telah menerbitkan kembali pernyataan kesediaan penjaminan (In-Principle Approval/IPA) untuk proyek PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 9 dan 10.

• • •

•



Holding one-on-one meetings with bidders regarding guarantees. Submitting a Joint Guarantee proposal to the Minister of Finance. Obtaining letter of approval to provide guarantee for the South Sumatera 9 and 10 Mine-Mouth Power Plant project from the Minister of Finance. Coordinating with the Ministry of Finance and PT PLN to follow up issues requiring concern before IIGF to issue In-Principal Approval.

•

Working with PT PLN to organize coordination with the provincial Government of South Sumatera and local regency administration on the location of the Mine Mouth Power Plant project, in regard of the formation of Project Coordination Forum which covers licensing and land acquisition issues.

•

PT PLN issued the RFP on November 20, 2015. The RFP stated that the indicative bid submission schedule is January 12, 2016 IIGF has reissued the In-Principal Approval/IPA for the South Sumatera 9 and 10 Mine Mouth power plant project.

•

SEKTOR AIR MINUM

DRINKING WATER SECTOR

Pada sektor air minum, PT PII telah memberikan penjaminan dalam penyediaan proyek infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Sampai dengan akhir tahun 2015 terdapat 3 (tiga) proyek pembangunan infrastruktur SPAM yang telah mendapatkan penjaminan dari PT PII antara lain: proyek SPAM Bandar Lampung (Lampung), proyek SPAM Umbulan (Jawa Timur) dan proyek SPAM Semarang Barat (Jawa Tengah). Keseluruhan proyek pembangunan infrastruktur tersebut merupakan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

In the drinking water sector, IIGF has given guarantee for several Drinking Water Supply System (SPAM) infrastructure projects. As of the end of 2015 there were 3 (three) SPAM projects that have obtained guarantees from IIGF, including: Bandar Lampung (Lampung) SPAM project, Umbulan (East Java) SPAM project and West Semarang (Central Java) SPAM project. The whole infrastructure development projects are under Public Private Partnership scheme.



107


108




Proyek SPAM Bandar Lampung - Lampung

Bandar Lampung SPAM Project, Lampung

Proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung, diharapkan dapat memenuhi ketersediaan pasokan air bersih olahan yang berkualitas dan layak konsumsi bagi masyarakat. Proyek SPAM ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan air bersih untuk kota Bandar Lampung, mengingat fasilitas yang tersedia sekarang sudah tidak mampu dan memadai lagi mengimbangi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

The Bandar Lampung Drinking Water Supply System (SPAM) project is expected to meet the supply of clean water that is proper for public consumption. This SPAM project is intended to increase the supply of clean water to Bandar Lampung, a city whose supply remains incapable and inadequate in the face of ever-growing demand.

Proyek ini memiliki kemampuan penyediaan air minum dengan kapasitas 500 liter/detik air bersih untuk 8 kecamatan di Bandar Lampung. Melalui proyek ini, diharapkan juga adanya perluasan cakupan sambungan pipa air minum untuk melayani 44.000 sambungan baru bagi kota Bandar Lampung yang berpenduduk total 220.000 orang. Begitu juga manfaat dari peningkatan kondisi kesehatan dan sanitasi lingkungan masyarakat yang berdampak pada produktivitas masyarakat.

This project has the ability to supply drinking water to the capacity of 500 liters/second of water for 8 districts in Bandar Lampung. This project is hoped to expand the drinking water-piped network to serve 44,000 new connections in Bandar Lampung, which has a population of 220,000. This can also benefit the health and sanitation of the general public, which in turn increasing the productivity.

Nilai investasi proyek pembangunan SPAM Bandar Lampung mencapai sebesar USD 1.000 juta. Proyek ini dibangun sebagai proyek Built-Operate-Transfer (BOT) dengan masa konsesi 27 tahun. Terkait dengan proyek tersebut, PT PII telah memberikan penjaminan untuk membantu para investor di dalam proses mendapatkan dukungan pembiayaan dari perbankan sehingga menekan biaya permodalan untuk mendanai proyek ini.

The investment value of the Bandar Lampung SPAM project reached $ 1,000 million. The project is developed with the Build-OperateTransfer (BOT) scheme within a concession period of 27 years. IIGF has given guarantee to help investors in the process of securing loans from banks to reduce the capital cost of this project.

Proyek SPAM Bandar Lampung juga merupakan proyek pembangunan infrastruktur publik pertama yang akan didukung oleh fasilitas dukungan keuangan dari Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Pada 2013, Pemerintah Kota Bandar Lampung selaku PJPK telah mengajukan permohonan DK kepada Kementerian Keuangan untuk dapat menekan tarif air minum ke tingkat yang terjangkau oleh masyarakat/konsumen.

Bandar Lampung SPAM project is also the first public infrastructure development project that will receive financial support from the government, through the Ministry of Finance. In 2013, Bandar Lampung municipal government as the contracting agency, submitted a request for financial support to the Ministry of Finance in order to reduce the tariff for drinking water consumption to an affordable level for public/consumers.

Selama tahun 2015, telah dilakukan langkah-langkah strategis untuk mendukung kelancaran proyek pembangunan SPAM antara lain: • Pada tanggal 15 September 2015, Pemerintah Kota Bandar Lampung selaku PJPK telah menerbitkan dokumen RFP Final termasuk draft Perjanjian Penjaminan. • Pada Submission Closing tanggal 22 Desember 2015, Panitia sudah tidak menerima proposal dari peserta lelang. • PT PII telah menerbitkan pernyataan kesediaan penjaminan (In-Principle Approval/IPA) untuk proyek Air Minum Bandar Lampung

During 2015, numerous strategic measures were carried out to support the successful development of SPAM projects, among others:

Proyek SPAM Semarang Barat - Jawa Tengah

West Semarang SPAM Project, Central Java

Proyek pembangunan SPAM Semarang Barat direncanakan dan dilaksanakan menggunakan skema kerja sama Business to Government atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

West Semarang SPAM development project was planned and implemented using Business to Government Cooperation scheme or Public Private Partnership (PPP) scheme. According to its capacity,


•

• •

On September 15, 2015, the Government of Bandar Lampung as the CA published the Final RFP document including Guarantee agreement draft The Committee no longer received proposal from bidders on the Submission Closing on December 22, 2015. IIGF has issued In-Principal Approval/IPA for Bandar Lampung Drinking Water project






(KPBU). Sesuai dengan kapasitasnya, SPAM Semarang Barat rencananya akan disalurkan pada 60.000 rumah tangga di wilayah tersebut. Adapun, sumber air berasal dari Waduk Jatibarang.

the West Semarang SPAM is planned to serve 60,000 households in the region. Meanwhile, the source of SPAM comes from Jatibarang reservoirs.

Pembangunan proyek ini sebagai upaya Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih untuk masyarakat di wilayah Kota Semarang. Proyek pembangunan SPAM Semarang Barat memiliki kapasitas 1.050 liter/detik dengan kontrak Build, Operate and Transfer (BOT) yang berjangka waktu kerjasama selama 25 tahun. Adapun nilai proyek tersebut ditaksir mencapai USD 1.108 juta.

The development of this project is as an effort of the Semarang Municipal Government to increase the water supply to the people of Semarang. The West Semarang SPAM development project has a capacity of 1,050 liters/second with a Build, Operate and Transfer (BOT) scheme contract within a cooperation period of 25 years. The estimated value of the project reached USD 1,108 million.

Pemerintah Kota Semarang sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) telah menyampaikan usulan Penjaminan. Merespon usulan tersebut, PT PII sebagai suatu entitas “single window” telah melakukan proses appraisal dan melaksanakan beberapa kegiatan workshop Active Learning Program (ALP). ALP diselenggarakan bekerjasama Universitas Diponegoro dengan partisipasi dari segenap tim teknis proyek dan pemangku kepentingan utama dari PJPK.

The Semarang Municipal Government as the Contrating Agency (CA) has submitted a Guarantee Proposal. Responding to the proposal, IIGF as the “single window” entity has processed its approval and carried out a number of Active Learning Program (ALP) workshops. The ALP was held jointly with Diponegoro University with the participation of all the project’s technical teams and key stakeholders from the CA.

SPAM Semarang Barat adalah salah satu proyek air minum yang siap ditawarkan. Namun, saat ini proyek-proyek tersebut menunggu beleid terbaru setelah Undang-Undang No 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dibatalkan pada Februari tahun 2015. Disamping hal tersebut, Pemerintah tengah mengkaji kembali rencana KPBU ini, terutama ditilik dari kemampuan dan kondisi finansial BUMN atau BUMD terkait.

West Semarang SPAM is one of the drinking water projects which is ready to be offered. However, this project is currently waiting for the latest policy after Law No. 7/2004 on Water Resources (SDA) was canceled in February 2015. In addition to this, the Government is reviewing back the PPP plan, especially judging from the ability and financial condition of the related SOE or Regional SOE.

Selama tahun 2015, PT PII terus melakukan proses konsultasi proses penjaminan dengan Pemerintah Kota Semarang dengan mempertimbangkan pengkajian proyek antara dipersiapkan sebagai proyek didanai oleh APBN dan proyek KPBU dan terkait pembatalan Undang-Undang No 7/2004 tentang Sumber Daya Air perihal pengelolaan SDA oleh PDAM.

During 2015, IIGF continued the guarantee consultation process with the municipal government of Semarang, considering the project will be prepared as a project funded by the State Budget and as a PPP project, and related to the cancellation of Law No. 7/2004 on Water Resources regarding water resource management by Municipal Water Utility Company.



109


110




Proyek SPAM Umbulan, Jawa Timur

Umbulan SPAM project, East Java

Untuk mengatasi krisis air agar tidak semakin parah dan memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha mencari jalan keluar melalui pemanfaatan mata air Umbulan yang terdapat di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Mata air Umbulan dipilih karena mata air ini memproduksi 4.000 liter/detik dan dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk 1,8 juta jiwa. pasokan air minum untuk beberapa kota utama di Jawa Timur, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan dan sekitarnya.

To overcome the water crisis and to meet the ever-growing demand of the community over clean drinking water in East Java’s major cities, the East Java Provincial Government strived to find a way out through the utilization of Umbulan spring located in Umbulan Village, Winongan District, Pasuruan Regency. Umbulan spring has been selected since this spring produces 4,000 liters/second of water which could meet the clean water needs for 1.8 million people in several main cities in East Java, namely Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan Regency and Pasuruan City and other surrounding areas.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menginisiasi proyek transmisi penyediaan air bersih dari mata air Umbulan di Kabupaten Pasuruan ke 16 reservoir milik PDAM dan PDAB yang terletak di Kabupaten-kabupaten dan kota-kota tersebut. Proyek ini kemudian dinamakan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan (SPAM Umbulan).

The East Java Provincial Government has initiated a project to supply clean water from Umbulan spring in Pasuruan Regency to 16 government-owned reservoirs located in the aforementioned regencies and cities. The project has been named the Umbulan Drinking Water Supply System (Umbulan SPAM).

Pembangunan SPAM Umbulan diperkirakan dengan nilai proyek USD 1.951 juta. Sebagian dari investasi tersebut berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dukungan kelayakan atau Viability Gap Fund (VGF) yang bertujuan untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek tersebut. Keberadaan VGF tersebut diharapkan dapat menekan tarif air minum konsumen ke tingkat yang terjangkau.

The development of Umbulan SPAM project is worth an estimated USD 1.951 million. Part of the investment came from the Central Government in the form of feasibility support or Viability Gap Fund (VGF), with the goal of increasing the project’s financial viability. The VGF is expected to be able to reduce water consumption tariff to an affordable rate.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Penanggung Jawab Proyek (PJPK) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, terkait dengan pembatalan Undang-Undang No 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) pada Februari tahun 2015, maka PT PII saat ini sedang melakukan proses konsultasi dengan pihak-pihak terkait perihal Badan Usaha selaku PJPK.

Based on the Local Government Law, the Contracting Agency for this Public Private Partnership is the Provincial Government of East Java. However, in relation to the cancellation of Law No. 7/2004 on Water Resources in February 2015, IIGF is currently in the consultation process with relevant parties regarding the role of Business Entity as the CA.

Selama tahun 2015, PT PII telah menyampaikan memorandum masukan atas penyusunan Business Plan kepada PDAB pada tanggal 16 Oktober 2015. Sedangkan pemasukan Proposal Penawaran telah dilaksanakan pada tanggal 25 November 2015, dan terdapat satu peserta lelang yang menyampaikan penawarannya yaitu konsorsium Medco dan Bangun Cipta. PT PII telah menerbitkan pernyataan kesediaan penjaminan (In-Principle Approval/IPA) untuk proyek SPAM Umbulan pada 29 September 2015.

During 2015, IIGF submitted an input memorandum on the Business Plan preparation to the PDAB (Regional Clean Water Company) on October 16, 2015. While the Offering Proposal submission was done on November 25, 2015, there was one bidder who submitted its offer, i.e. consortium of Medco and Bangun Cipta. IIGF issued its In-Principal Approval/IPA for the Umbulan SPAM project on September 29, 2015.

Pada tahun yang sama, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Dengan adanya peraturan tersebut, telah berdampak pada perubahan struktur proyek dimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak lagi dapat berperan sebagai PJPK. Dengan perkembangan tersebut proses penjaminan yang telah dilakukan perlu disesuaikan.

In the same year, the Government issued Regulation No.122 of 2015 on Drinking Water Supply System. This regulation has impacted the project structure changes in which the East Java Provincial Government can no longer act as the CA. Due to this matter, the guarantee processes which had been made need to be adjusted.







SEKTOR TRANSPORTASI

TRANSPORTATION SECTOR

Pada sektor transportasi, PT PII telah memproses penjaminan dalam penyediaan proyek infrastruktur perkeretaapian di Kalimantan Tengah dan proyek jalan tol yang meliputi Soreang-Pasir Koja, Batang-Semarang, Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda, dan Pandaan-Malang. Sampai dengan akhir tahun 2015 terdapat 2 (dua) proyek pembangunan infrastruktur yang telah mendapatkan penjaminan dari PT PII antara lain: proyek Kereta Api Batu Bara Kalimantan Tengah dan proyek Jalan Tol Soreang-Pasir Koja. Keseluruhan proyek pembangunan infrastruktur tersebut merupakan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

In the transportion sector, IIGF has processed guarantee for the railway project in Central Kalimantan and toll road projects such as Soreang - Pasir Koja, Batang-Semarang, Manado-Bitung, BalikpapanSamarinda, and Pandaan-Malang toll road. As of the end of 2015 there were six (6) infrastructure development projects which have obtained guarantees from IIGF, including: The Central Kalimantan Coal Railway project and Soreang-Pasir Koja Toll Road project. All are Public Private Partnership (PPP) projects.

Proyek Kereta Api Batu Bara Kalimantan Tengah

Central Kalimantan Coal Railway Project

Proyek Kereta Api Batu Bara Kalimantan tengah merupakan proyek pembangunan jalur kereta api sepanjang sekitar 288 kilometer antara Puruk Cahu-Bangkuang di Kalimantan tengah khusus untuk pengangkutan batu bara dengan kapasitas angkut 39-49 juta ton per tahun. Proyek ini merupakan proyek KPBU perkeretaapian yang pertama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai PJPK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT PII untuk pendampingan penyiapan proyek dalam skema KPBU pada 2011.

The Central Kalimantan Coal Railway Project is the development of a special 288 km railway for the transportation of coal in between of Puruk Cahu and Bangkuang, Central Kalimantan, with a capacity of 39-49 million tons per year. This project is the first PPP railway project. The Central Kalimantan provincial government as the CA has signed a Cooperation Agreement with IIGF for the accompaniment of PPP project process in 2011.

Proyek Kereta Api Batu Bara Kalimantan Tengah merupakan proyek yang sangat kompleks dilihat dari sisi lingkungan, pasar, struktur maupun tarif. Nilai investasi atas proyek ini diperkirakan mencapai USD 2,6 miliar. Sedangkan dalam pembangunannya menggunakan skema Built-Own-Operate-Transfer dengan masa konsesi 50 tahun.

The Central Kalimantan Coal Railway Project is a very complex project in terms of the environment, market, structure and tariff perspectives. Investment value of this project is estimated at USD 2.6 billion. Whereas in its development using Built-Own-OperateTransfer scheme with a 50-year concession period.

Terkait dengan besarnya nilai proyek, PT PII telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai kemungkinan keikutsertaan Pemerintah sebagai co-guarantor dalam proyek tersebut. PT PII telah menerima dokumen usulan Penjaminan (GAP) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai awal proses evaluasi penjaminan pada 2012.

Given the high value of the project, IIGF has coordinated with the Ministry of Finance on the possibility of government participation as a co-guarantor of the project. IIGF has received a Guarantee Application Package (GAP) from the Provincial Government of South Kalimantan as initial guarantee appraisal process in 2012.



111


112




Berdasarkan evaluasi PT PII atas kelayakan proyek dan kemampuan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta analisa risiko atas GAP yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kelanjutan proses penjaminan proyek akan bergantung pada terpenuhinya beberapa pra-kondisi oleh PJPK.

Based on IIGF’s evaluation of the project feasibility, the budget capacity of the Central Kalimantan Provincial Government, as well as risk analysis of the GAP submitted by the Provincial Government of Central Kalimantan, the continuity of the project guarantee process will depend on several pre-conditions met by the CA.

Proyek Jalan Tol Soreang - Pasir Koja, Jawa Barat

Soreang - Pasir Koja Toll Road Project, West Java

Proyek pembangunan Jalan Tol Soreang–Pasir Koja, Jawa Barat (Soroja) merupakan proyek KPBU transportasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai PJPK dengan jarak sepanjang 8.3KM.

Soreang-Pasir Koja (Soroja) Toll Road project in West Java is a 8.3KM PPP transportation project with the Provincial Government of West Java as the Contracting genciy.

Proyek pembangunan Jalan Tol Soroja ditaksir nilainya mencapai USD 1.504 juta dan direncanakan juga akan terhubung dengan ruas Tol Padalarang-Cileunyi dan dari desain yang sudah ada, pintu ini akan memiliki tiga exit toll, yaitu Marga Asih, depan stadion Jalak Harupat, dan Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung.

The project is estimated to have a value of USD 1.504 million and is planned to be connected with Cileunyi-Padalarang Toll segment. From the existing design, this toll road will have three exits, namely Marga Asih, in front of the Jalak Harupat stadium, and the Government of Bandung Regency Office.

Selama tahun 2015, PT PII melakukan proses penjaminan atas usulan penjaminan dari Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) atas proyek Jalan Tol Soroja dan telah menerbitkan pernyataan kesediaan penjaminan (In Principle Approval/IPA) untuk proyek Tol Soroja.

During 2015, IIGF has been processing the Guarantee Proposal from the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) on the Soroja Toll Road project and has issued an In Principal Approval/ IPA for the Soroja Toll Road project.

Dari hasil tender Badan Usaha Jalan Tol diumumkan bahwa pemenang tender yaitu BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat PT Jasa Sarana bersama konsorsium PT Wijaya Karya dan PT CMNP. Pada tanggal 7 Juli 2015, BPJT menyampaikan surat kepada PT PII perihal belum digunakannya penjaminan PT PII dalam Proyek Tol Soroja.

The Toll Road Business Entity tender announced that the winning bidder was PT Jasa Sarana, a Regional-Owned Enterprise of West Java Provincial Government, with a consortium of PT Wijaya Karya and PT CMNP. On July 7, 2015, the Toll Road Regulatory Agency delivered a letter to IIGF that its guarantee has not been used in the Soroja Toll Road Project.







Dengan turut sertanya PT PII dalam proses penjaminan Tol Soroja, hal ini menjadi pengalaman bagi PT PII beserta stakeholder terkait mengenai skema KPBU untuk sektor jalan tol sehingga PT PII dapat melakukan penjaminan untuk proyek-proyek jalan tol lainnya yang dikembangkan dengan skema KPBU.

The participation of IIGF in the guarantee process of Soroja toll road has become an experience for IIGF as well as the relevant stakeholders related to PPP scheme for toll road sector so that IIGF is able to perform guarantees for other toll projects developed with PPP scheme.

SEKTOR TELEKOMUNIKASI

TELECOMMUNICATION SECTOR

Proyek Palapa Ring

Palapa Ring Project

Pemerintah resmi memberikan jaminan finansial kepada investor swasta untuk membangun jaringan tulang punggung serat optik nasional atau Proyek Palapa Ring. Proyek pengembangan jaringan backbone dirancang dan dilaksananakan dengan menggunakan Sistem Komunikasi Kabel Laut dan Sistem Komunikasi Serat Optik ke 57 kota/kabupaten yang belum terlayani. Proses pengadaan Badan Usaha dibagi menjadi tiga paket yaitu, Paket Barat, Paket Tengah dan Paket Timur dengan estimasi jangkauan wilayah sepanjang 8.479 km.

The government officially provided financial guarantee for privatesector investors to build the national fiber-optic backbone network or Palapa Ring project. The project is designed and implemented using submarine fiber-optic cable system to cover 57 city/district where some are still underserved. The procurement of was divided into three packages; the Western, Central, and Eastern with an estimated range of coverage along 8479 km.

New Network Existing Network Kalimantan

Sulawesi

Landing Point

Sumatera

Jawa

Maluku - Papua Nusa Tenggara

Proyek tersebut menjadi acuan karena merupakan proyek pertama pada sektor telekomunikasi yang memakai fasilitas Availability Payment/AP yang ditawarkan oleh pemerintah dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Berdasarkan skema AP, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi mulai membayar kepada pemenang tender saat proyek sudah beroperasi. Skema yang digunakan untuk proyek tersebut berbeda dengan skema penjaminan untuk proyek-proyek KPBU lainnya yang menggunakan Viability Gap Fund (VGF). Jika VGF menggunakan dana tunai di awal proyek, maka Availaibility Payment dibayar berdasarkan kinerja pemegang tender.

Palapa Ring has become a reference as it is the first project in the telecommunication sector using Availability Payment/AP facility offered by the Government under Public Private Partnership (PPP) scheme. Based on the AP scheme, the Government through the Ministry of Communications and Informatics will pay the winning bidder after the infrastructure is completed and is ready for operation. The AP scheme differed from other PPP scheme using the Viability Gap Fund (VGF). The VGF scheme use direct funding in the beginning of the project as a payment method while the payment method for AP scheme will be done based on the performance of winning bidder.



113


114




Oleh karena itu, dana pembangunan proyek sepenuhnya ditanggung oleh swasta. Pemerintah melalui BLU Kominfo, BP3TI (Balai Penyedia Pengelola, Pendanaan Telekomunikasi, dan Informatika) yang mendapat USO (Universal Service Obligation). Nilai proyek pembangunan Palapa Ring ditaksir mencapai USD 452 juta (initial EPC capex).

Therefore, the project development fund is fully borne by the private sector. The government received the USO (Universal Service Obligation), through the BLU Communications and Information Technology, BP3TI (Telecommunication and Informatics Management and Funding Agency). The value of the Palapa Ring project is estimated at USD 452 million (initial EPC capex).

Selama tahun 2015, telah dilakukan langkah-langkah strategis untuk mendukung kelancaran proyek pembangunan Palapa Ring, antara lain: • PT PII telah menerbitkan In Principal Approval pada tanggal 20 November 2015 yang kemudian disusul dengan penerbitan RFP Final oleh Kominfo pada tanggal 24 November 2015.

During 2015, certain strategic measures carried out to support the successful development of the Palapa Ring project, among others:

•

Pada tanggal 22 Desember 2015 Kominfo mengumumkan perpanjangan final bid submission untuk paket Timur diperpanjang hingga tanggal 29 Januari 2016.

•

•

Pada tanggal 23 Desember 2015, telah dilaksanakan final bid submission untuk paket Barat dan Tengah dengan jumlah yang memasukkan proposal paket Barat sebanyak 2 peserta (PT Telekomunikasi Indonesia dan Konsorsium Mora Telematika Indonesia-PT Ketrosden Triasmitra), dan paket Tengah sebanyak 2 peserta (PT Telekomunikasi Indonesia dan Konsorsium Pandawa Lima).

•

•

IIGF issued In-Principal Approval on November 20, 2015 which then was followed by the publication of Final RFP by the Communication and Information Technology Department on November 24, 2015. On December 22, 2015 the Ministry of Communication and Informatics announced an extension of the final bid submission for East package which was extended until January 29, 2016. On December 23, 2015, the final bid submissions for West and Central packages were held 2 (two) participants submitted the West package proposal (PT Telekomunikasi Indonesia and the Consortium of Mora Telematics Indonesia-PT Ketrosden Triasmitra), and Central package proposal by 2 participants (PT Telekomunikasi Indonesia and Consortium of Pandawa Lima).

Direncanakan pengumuman pemenang tender paket proyek Palapa Ring Barat dan Tengah diikuti dengan Penandatanganan perjanjian penjaminan dan regres kepada pemenang tender pada kwartal 1-2016.

It is planned that the winning bidder announcement for the West and Central Palapa Ring projects would be followed by the signing of guarantee agreement and recourse agreement by the winning bidder in first quarter of 2016.

P E N D A PATA N S E G M E N U S A H A PENJAMINAN

REVENUE FROM GUARANTEE SEGMENT

Sampai dengan akhir tahun 2015, Perusahaan telah menyelesaikan proses penjaminan atas seluruh proyek dari keempat sektor baik kelistrikan, SPAM, transportasi maupun telekomunikasi. Namun demikian, secara pencatatan dan pengakuan akuntansi, Perusahaan belum membukukan pendapatan usaha dari segmen penjaminan. Segmen usaha penjaminan belum menghasilkan pendapatan bagi Perusahaan karena proyek yang mendapatkan penjaminan masih terkendala oleh hal-hal teknis di lapangan atau pada PJPK.

As of the end of 2015, the Company completed the guarantee process for the entire projects from all four sectors, i.e. electricity, SPAM, transportation and telecommunication. However, from the accounting record and recognition, the Company has not yet booked the operating revenue from the guarantee segment. The guarantee business segment has not produced any revenue for the Company since the projects which obtained the guarantees are still hindered by technical issues or by the CA.

Adapun kendala utama yang dihadapi umumnya ada 2 (dua), yakni pembebasan lahan dan pengurusan perizinan. Selain hal tersebut, terdapat proyek-proyek yang masih pada tahap pengadaan dan negosiasi dengan calon investor.

The 2 (two) main constraints stand out, namely land acquisition and licensing. In addition to these, there are projects that are still at the stage of procurement and negotiations with potential investors.







KAPASITAS PENJAMINAN

GUARANTEE CAPACITY

Perusahaan menyadari bahwa kemampuan modal sangat menentukan kapasitas untuk menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek KPBU infrastruktur. Kecukupan atas kapasitas penjaminan menjadi prioritas bagi Pemerintah karena berpengaruh terhadap kredibilitas PT PII di mata investor potensial dalam pengembangan proyek infrastruktur.

IIGF recognizes that its capital strongly determines company’s capacity to provide guarantees for infrastructure projects under PPP scheme. The sufficiency of guarantee provision capacity becomes the priority for the Government, since it would affect IIGF’s credibility in the eyes of potential investors in infrastructure project development.

Kapasitas PT PII untuk melakukan penjaminan proyek-proyek infrastruktur masih sepenuhnya mengandalkan ekuitas perusahaan berupa PMN yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disetor penuh ke dalam modal saham Perusahaan.

IIGF’s capacity to guarantee infrastructure projects still fully relies on the company’s equity in the form of State Capital Injection which is derived from the State Budget and fully paid in the Company share capital.

Untuk meningkatkan kapasitas penjaminan proyek, PT PII memiliki kerja sama dengan lembaga pembangunan multilateral maupun institusi keuangan internasional dalam bentuk penjaminan bersama ataupun re-asuransi. Dalam struktur penjaminan bersama, proses penjaminan termasuk evaluasi proyek (appraisal) tetap dilaksanakan oleh PT PII sesuai dengan prinsip Kebijakan Satu Pelaksana.

To raise its project guarantee capacity, IIGF works with multilateral investment agencies and international financial institutions in the form of co-guarantee or re-insurance. In a co-guarantee structure, the guarantee process includes project appraisals carried out by IIGF according to single window policy principle.

Kapasitas penjaminan PT PII juga didukung oleh keberhasilan perusahaan dalam memperoleh peringkat BBB- untuk kategori jangka panjang dan F3 untuk jangka pendek dari Fitch Ratings. Peringkat yang sejajar dengan peringkat Pemerintah Indonesia ini memberikan kredibilitas bagi PT PII untuk meningkatkan kepercayaan sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.

IIGF’s guarantee capacity has also been supported by its success to attain BBB- rating for long-term category and F3 rating for short-term category from Fitch Ratings. This improvement, which mirrored that of the government, has raised private-sector investor’s trust in IIGF to invest in Indonesia infrastructure development projects.

PT PII juga memiliki penerusan pinjaman dari World Bank kepada Pemerintah Indonesia senilai USD 25 juta untuk fasilitas penjaminan dan USD 4,6 juta untuk bantuan teknik. Sampai dengan akhir tahun 2015, PT PII telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman tersebut, Rp21.980 miliar dari fasilitas bantuan teknik tersebut.

IIGF has also posessed two-step loans from the World Bank to the Indonesian government worth USD 25 million for guarantee facilities and USD 4.6 million for technical aid. By the end of 2015, IIGF had already drawn Rp21.980 billion from the technical aid facility.

SEGMEN USAHA PENGELOLAAN DANA

FUND MANAGEMENT SEGMENT

Dalam rangka membiayai kegiatan operasional secara Mandiri, PT PII mengelola dana modal yang dimilikinya dengan menempatkan sebagian besar ekuitas ke dalam berbagai instrumen keuangan yang memberikan imbal hasil yang optimal tanpa mengabaikan faktor risiko yang ada.

In order to be self-reliant in funding its operational activities, IIGF manages its capital fund through placement in various financial instruments that give strong yields with consideration upon relevant associated risks.

Dalam penempatan dana, PT PII selalu berpedoman pada Operating Manual dan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan mekanisme yang fair dan transparan melalui mekanisme tender. Selain dari penempatan dana, pada tahapan tertentu dari kegiatan penjaminan, PT PII mendapatkan fee, berupa arrangement fee, yang dibayarkan oleh pemilik proyek.

IIGF is guided by its Operating Manual and applied policies in its placement of funds. Fund management is always carried out in a fair and transparent way through a tender mechanism. Besides, at certain stages in the guarantee process, IIGF receives arrangement fees paid by the project owner.



115



Penempatan dana pada instrumen keuangan tersebut meliputi instrumen investasi Pasar uang, Obligasi, dan reksadana dengan komposisi yang disesuaikan mengikuti kondisi pasar yang ada dengan tingkat pengembalian yang optimum. Kebijakan yang telah diambil oleh PT PII dalam penempatan dana antara lain: • Mengoptimalkan penempatan pada Bank sesuai dengan kebijakan dan limit yang telah ditetapkan dengan terus memperhatikan kecenderungan pergerakan tingkat suku bunga. • Menempatkan dana pada instrumen obligasi yang meliputi obligasi Pemerintah atau BUMN, dan obligasi korporasi swasta dengan minimum rating idAA- (Pefindo). • Menempatkan dana pada instrumen reksadana yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar dan diarahkan pada reksadana dengan profil resiko yang aman. Sampai dengan akhir tahun 2015, alokasi penempatan dana/ investasi yang dilakukan telah sesuai dengan Anggaran Perusahaan dan target pencapaian KPI sebesar Rp483 miliar dari jumlah pengelolaan dana sebesar Rp5,6 triliun. Alokasi investasi tersebut dirinci sebagai berikut:

116



The investment in various financial instruments including financial market instruments, bonds, and mutual funds is based on the market conditions and highest potential returns. The policy which has been taken by IIGF in the placement of funds, among others: •

Optimizing the placement at the Banks in accordance with the policy and limits established by constantly observing the tendency of interest rate movements. • Placing funds in bonds instruments covering Government or SOE bonds, and private corporate bonds with minimum idAA- rating (PEFINDO). • Placing funds in mutual funds instruments that is carried out with regard to market conditions and directed at mutual funds with a safe risk profile. As of the end of 2015, the allocation of fund placement/ investment had been done in line with the Company’s Budget and KPI achievement target of Rp483 billion out of Rp5.6 trillion fund management. The detailed investment allocation is as follows:

Instrumen Instrument

Target Alokasi Penempatan (in % of AUM) Placement Allocation Target (in % of PAT)

Money Market/Bank’s Placement

78%-100%

Debt Securities

17% Max

Mutual Fund

5% Max

Adapun aktivitas lainnya terkait pengelolaan dana yang telah dilakukan PT PII antara lain: • Melanjutkan efisiensi penggunaan rekening koran yang akan fokus pada penggunaan rekening operasional pada Bank Mandiri, BRI dan Bank Syariah Mandiri. • Menggunakan Bank Kustodian untuk memonitor seluruh pergerakan penerimaan bunga deposito dan obligasi. • Memantau pergerakan pasar dengan menggunakan Bloomberg.

As for other activities related to the management of funds performed by IIGF include: • Further efficiency on checking accounts that will focus on the use of operational accounts in Bank Mandiri, BRI and Bank Syariah Mandiri. • Using Custodian Bank to monitor the entire movements of deposit interests and bonds receipt. • Monitoring market movements using Bloomberg.

Pada akhir 2015, Perusahaan memperoleh pendapatan dari pengelolaan dana sebesar Rp533 miliar dengan rata-rata tingkat pengembalian sebesar 9,51% (lebih tinggi 201 basis point dibandingkan BI rate 7,5%). Penempatan pengelolaan dana masih tetap mengacu kepada koridor kebijakan yang ada.

At the end of 2015, the Company obtained revenue from fund management amounting to Rp533 billion with an average return level of 9.51% (higher 201 basis points compared to BI rate of 7.5%). Placement of fund management still refers to the corridor of existing policy.

Sejak tahun 2014, OJK menetapkan pemberian maksimum suku bunga yang diperbolehkan oleh bank sehingga kondisi ini menyebabkan rata-rata penawaran tingkat suku bunga menurun. Di sisi lain, pengelolaan portofolio melalui mekanisme tender masih dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan suku bunga tertinggi yang ditarwarkan. Pada akhir 2015 ini masih terdapat surplus anggaran sebesar 10% atau sebesar Rp49,8 miliar untuk pendapatan pengelolaan dana namun masih defisit anggaran jika dibandingkan dengan total pendapatan yang termasuk pendapatan penjaminan.

Since 2014, the OJK stipulates the maximum interest rate allowed by banks so that this condition resulted in a decrease in average interest rate offered. On the other hand, the portfolio management through tender mechanism was still conducted by the Company to earn the highest interest offered. At the end of 2015 there was still a budget surplus of 10% or Rp49,8 billion for fund management revenue but still a budget deficit when compared with the total revenues including guarantee revenue.





Kondisi ini dipertahankan dengan terus mengoptimalkan: (1) diversifikasi penempatan rating, (2) proses tender seleksi penempatan dan (3) pemilihan tenor/jangka waktu atas investasiinvestasi yang telah jatuh tempo dan harus ditempatkan kembali (re-investment). Akan tetapi risiko penurunan tingkat pengembalian ke depannya akan lebih besar lagi akibat re-investment.



This condition was maintained by continuously optimizing: (1) The diversification of rating placement, (2) the tender process of placement selection and (3) the selection of tenor/period of investments which have matured and should be placed back (re-investment). However the risk of a decline rate of return in the future will be even greater as a result of re-investment

Rata-rata tingkat pengembalian Average Rate of Return

9.49%

10.50% Persentase Percentage

9.51% 8.50%

9.59% 7.50%

6.50%

4.50% Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct15 Nov-15 Dec-15

Deposito Berjangka

Obligasi

Rata-rata pengembalian

Time Deposit

Bonds

Average Return

Pada 31 Desember 2015, posisi penempatan dana Perusahaan masih secara signifikan ditempatkan pada Instrumen Deposito Berjangka yakni sebesar Rp4,5 triliun (63%); diikuti oleh Instrumen Obligasi sebesar Rp2,7 triliun (37%).

BI Rate

On December 31, 2015, the placement position of the Company’s funds was just predominantly placed on Time Deposit Instrument for Rp4.5 trillion (63%); followed by Bond Instrument for Rp2.7 trillion (37%).

Desember 2015 December 2015 Obligasi Bonds Rp2,655 Juta 37%

Deposito Berjangka Time Deposit Rp4,464 Juta, 63%



117


118




P E N D A PATA N S E G M E N U S A H A PENGELOLAAN DANA

REVENUE FROM FUND MANAGEMENT SEGMENT

Perusahaan memiliki sumber pendapatan usaha terutama yang dapat berasal dari aktivitas penjaminan serta dari aktivitas pengelolaan dana. Secara core business, sumber terbesar pendapatan Perusahaan berasal dari aktivitas penjaminan. Sedangkan aktivitas pengelolaan dana menjadi pendukung proses kegiatan usaha penjaminan. Peruntukan pengelolaan dana disamping bertujuan untuk investasi, juga berperan dalam menjaga likuiditas keuangan Perusahaan dan menjaga kapasitas penjaminan oleh Perusahaan.

The Company has sources of operating revenue, especially which can be derived from guarantee activities as well as fund management activities. As its core business, the Company’s main source of revenue is expected to derive from the guarantee activities. While the fund management activities will support the process of guarantee business activities. Besides aiming for investment, the allocation of fund management also plays a role in maintaining the Company’s financial liquidity and maintaining the Company’s guarantee capacity.

Komposisi pendapatan dari penjaminan terdiri atas pendapatan premi (guarantee fee dan processing fee) serta pendapatan provisi dan komisi terkait dengan proses penjaminan (arranging fee, ceded commissions, dan provisi dan komisi lain-lain). Sementara itu, pendapatan dari pengelolaan dana diperoleh dari penempatan aset keuangan Perusahaan pada berbagai instrumen investasi keuangan seperti penempatan dana pada deposito berjangka di bank, penempatan dana pada portofolio obligasi baik untuk tujuan diperdagangkan maupun untuk dimiliki hingga jatuh tempo, serta penempatan dana pada produk reksa dana. Beban usaha Perusahaan terutama terdiri dari beban penjaminan, beban administrasi dan umum, serta beban pengembangan terkait dengan komunikasi dan sosialisasi bidang usaha Perusahaan.

The revenue from guarantee consists of premium income (guarantee fee and processing fee) as well as fees and commissions related to the guarantee process (arranging fee, ceded commissions, fees and commissions, etc). While revenue from fund management obtained from placement of the Company’s financial assets in various financial investment instruments such as placement of funds in time deposits at the banks, placement of funds on bond portfolio both for trading purposes or held to maturity, as well as placement of funds in mutual fund products. The Company’s operating expenses mainly consist of Guarantee expenses, General and Administrative expenses, as well as Development expenses related to communication and socialization of the Company’s business.

Perusahaan membukukan Pendapatan Pengelolaan Dana sebesar Rp533 miliar, dengan realisasi rata-rata tingkat pengembalian pengelolaan dana yang lebih tinggi (9,61%) dibandingkan dengan Anggaran (8,75%).

The company booked Fund Management revenue of Rp533 billion, with higher average realized fund management rate of return (9.61%) compared to the Budget (8.75%).

Pada akhir 2015, Perusahaan telah mencatat Laba Operasi dan Laba Bersih masing-masing sebesar Rp319 miliar dan Rp339 miliar. Seluruhnya laba tersebut masih berasal dari pendapatan pengelolaan dana. Pendapatan Penjaminan yang ditargetkan baru dapat diakui pada bulan Oktober 2015 pada saat Proyek CJPP mencapai tahapan Perolehan Pembiayaan, dan untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung dan PLTU Mulut Tambang yang sebelumnya ditargetkan akan mencapai tahapan Penandatanganan Perjanjian Penjaminan di bulan September 2015 tidak dapat tercapai dikarenakan hal-hal yang dijelaskan pada halaman sebelumnya terkait perkembangan proyek.

At the end of 2015, the Company recorded Operating Income and Net Income of Rp319 billion and Rp339 Billion respectively. Total profits were still derived from fund management revenues. The targeted Guarantee revenue could only be recognized in October 2015 when the CJPP Project reached the Financial Close stage. The Bandar Lampung Drinking Water Supply System (SPAM) project and MineMouth Power Plant project could not achieve the target, which were previously targeted to reach the Signing of Guarantee Agreement stage in September 2015, because of the issues described in the previous page related to the development of the projects.

K E G I ATA N CA PA C I T Y B U I L D I N G STAKEHOLDERS

STAKEHOLDERS CAPACITY BUILDING ACTIVITIES

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, kapasitas pemahaman Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan stakeholder utama menjadi prioritas utama bagi keberlanjutan

In the implementation of its operational activities, the understanding capacity of Contracting Agency (CA) and main Stakeholders become the top priority for the sustainability of infrastructure projects which







proyek infrastruktur yang dikembangkan dengan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Untuk itu PT PII melaksanakan kegiatan Capacity Building kepada PJPK dan para stakeholder kunci dengan menjalin mitra kerjasama dengan mitra akademik nasional maupun daerah terkait dengan proyek yang sedang dalam proses.

are developed through Public Private Partnership (PPP) scheme. Therefore IIGF has been implementing Capacity Building activities for CAs and key stakeholders by establishing cooperation with national and regional academic partners related to the on going projects.

Sebagai upaya mengenalkan skema KPBU dan penjaminan infrastruktur kepada segenap stakeholder dan calon PJPK utamanya Pemerintah daerah, PT PII telah melaksanakan kegiatan peningkatan Capacity Building stakehorders. Selain itu, PT PII juga mendorong pengembangan kapasitas dari para pemangku kepentingan atas pemahaman perencanaan dan pelaksanaan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui keberadaan IIGF Institute.

As an effort to introduce the PPP scheme and infrastructure guarantee to all stakeholders and prospective CAs, especially local governments, IIGF has carried out Capacity Building for stakeholders. In addition, IIGF also promotes stakeholder Capacity Building on understanding the planning and implementation of Public Private Partnership (PPP) projects through the IIGF Institute.

Selama tahun 2015, PT PII telah melakukan Capacity Building stakeholders, antara lain: • Workshop Pembahasan Letter of Intent (LoI) Semarang Barat tanggal 18-19 Maret 2015 membahas aspek persiapan untuk penerbitan LoI PT PII untuk penjaminan proyek SPAM Semarang Barat. Dihadiri oleh segenap tim teknis Pemerintah Kota Semarang dan difasilitasi bersama PT PII dan Universitas Diponegoro. • Indonesia Infrastructure Roundtable-9 dengan topik “Best Practice TAC Luar Negeri dan Upaya Untuk Mengakselerasi Pengembangan Perkeretaapian yang Efisien”pada tanggal 9 April 2015. • Pelaksanaan program Capacity building IIGF Institute yaitu “General Active Learning Program (GALP)” yang dihadiri oleh civitas akademika Universitas Hasanuddin dan perwakilan Pemkot Sulawesi Selatan pada tanggal 14-15 April 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan. • Workshop mengenai KPBU dan Penjaminan PT PII mengundang pemangku kepentingan di BPJT Kementerian PUPERA, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, BPKP di Bandung 18-19 Mei 2015.

During 2015, IIGF conducted the following stakeholders Capacity Building: • West Semarang Letter of Intent (LoI) Workshop on 18-19 March 2015 to discuss preparation aspects of the IIGF LoI issuance to guarantee the West Semarang SPAM project. Attended by the entire Semarang City government technical teams and facilitated by IIGF and Diponegoro University.

•

Workshop Availability Payment bersama Kementerian Keuangan Direktur PDPPI DJPPR mengundang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 30 Kabupaten/Kotamadya di lingkup provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 Mei 2015.

•

•

Workshop Availability Payment bersama Kementerian Keuangan Direktur PDPPI DJPPR mengundang para investor, perbankan nasional, Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/ kotamadya di lingkup provinsi Bali diselenggarakan tanggal 10-11 Juni 2015 di Bali.

•

•

The 9th Indonesia Infrastructure Roundtable with topic “Best Practice of Foreign TAC and Efforts to Accelerate Efficient Development of Railways” on April 9, 2015.

•

Implementation of IIGF Institute Capacity Building program namely “General Active Learning Program (GALP)” which was attended by academia from Hasanuddin University and representatives of South Sulawesi Municipal Government on 14-15 April 2015 in Makassar, South Sulawesi. Workshop regarding to PPP and IIGF Guarantee inviting stakeholders in Toll Road Regulatory Agency of Ministry of Public Works and Public Housing, Ministry of Finance, Ministry of Transportation, BPKP (Financial and Development Regulatory Body) in Singapore 18-19 May 2015. Availability Payment Workshop with Director of Government Support and Infrastructure Financing Management (PDPPI), Directorate General of Budget Financing and Risk Management (DJPPR), MoF, inviting the Provincial Government of North Sumatera and 30 regencies/municipalities in North Sumatera province on May 28, 2015. Availability Payment Workshop with, Ministry of Finance, inviting investors, national banks, Bali Provincial Government and regencies/municipalities in Bali province, held on 10 to 11 June 2015 in Bali.

•



119


•

•

•

•

•

•

• •

•

•

120


Proses penyusunan kurikulum oleh Active Learning Program (ALP) IIGF Institute telah dimulai sebagai acuan dan standardisasi bagi penyelenggaraan kegiatan Capacity Building PT PII ke depan pada Juni 2015. Penandatanganan MoU dengan ITS Surabaya untuk kerjasama IIGF Institute mengenai Capacity Building, riset dan advokasi/outreach khususnya pengembangan proyek infrastruktur provinsi Jawa Timur dan kota Surabaya pada tanggal 25 Juni 2015. Workshop Avaibility Payment: Kriteria penilaian AP Sumatera Utara dan Bali bersama PDPPI DJPPR dan PJPK Pemerintah Daerah Sumut dan Bali pada tanggal 3 Agustus 2015.

•

Workshop implementasi Skema KPBU-Pembayaran ketersediaan AP dan Penjaminan Sektor Kesehatan tanggal 28 September 2015 mengundang Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Capacity Bulding terkait Skema Availability Payment, khususnya untuk Infrastruktur Sosial, yang diikuti oleh para akademisi rekanan IIGF Institute di Kabupaten Sidoarjo, JawaTimur pada tanggal 28 – 30 September 2015. Workshop Availibility Payment dan Pengenalan Penjaminan PT PII bersama Kementerian Keuangan Direktorat PDPPI DJPPR mengundang Bappeda Provinsi Aceh, Kota dan Kabupaten diselenggarakan tanggal 1 Oktober 2015. Capacity Building Sidorajo, yang dilaksanakan tanggal 15-16 Oktober 2015. Workshop Availability Payment dan Pengenalan Penjaminan PT PII bersama Kemenkeu Direktorat PDPPI DJPPR mengundang Bappeda Palu, Bappeda Kab Donggala, dan Poso diselenggarakan tgl 20 Oktober 2015 di Palu. Rapat Persiapan FGD I VfM Assessment Tool terkait Value for Money Assessment Tool pada tanggal 27 Oktober 2015 yang dihadiri oleh KPPIP, Kementerian PUPERA, DJKN, PDPPI“General Active Learning Program (GALP)” yang dihadiri oleh civitas akademika Universitas Hasanuddin dan perwakilan Pemerintah Kota Sulawesi Selatan pada tgl 14-15 April 2015 di Makassar, Sulsel.

•

Workshop Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Direct Lending Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada BUMN, pada tanggal 9-10 November 2015 dengan mengundang tim PRKN Kementerian Keuangan.

•


•

•

•

•

• •

•



The drafting of Active Learning Program (ALP) curriculum in June 2015 by IIGF Institute has started as reference and standard for the implementation of future IIGF Capacity Building activities. MoU signing with Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) for cooperation with IIGF Institute on Capacity Building, research and advocacy/ outreach, especially the infrastructure development project of East Java province and city of Surabaya on June 25, 2015. Avaibility Payment Workshop: The appraisal criteria for AP projects in North Sumatera and Bali held jointly with Ministry of Finance and CA of Government of North Sumatera and Bali on August 3, 2015. Workshop on PPP scheme implementation – Availability Payment AP and Guarantee of Health Sector on September 28, 2015, inviting Ministry of Health and Ministry of Finance. Capacity Bulding related to Availability Payment scheme, especially for Social Infrastructures, attended by academics partners of IIGF Institute in Sidoarjo Regency, East Java on September 28 to 30, 2015. Availibility Payment and Introduction of IIGF Guarantee Workshop with, Ministry of Finance, inviting Bappeda Aceh (Development Planning Agency at Sub-National Level), City and Regency, held on October 1, 2015 Capacity Building in Sidoarjo, held on 15-16 October 2015 Availability Payment and Introduction of IIGF Guarantee Workshop together with, Ministry of Finance, inviting Palu local government, Donggala Regency local government, and Poso, held on October 20, 2015 in Palu. FGD I VfM Assessment Tool Preparation Meeting related to Value for Money Assessment Tool on October 27, 2015 which was attended by KPPIP (Committee for Acceleration of Priority Infrastructure Delivery), Ministry of Public Works and Public Housing, DJKN (Directorate General of State Assets Management), PDPPI’ “General Active Learning Program (GALP)” which was attended by academia of Hasanuddin Universityand representatives of South Sulawesi Municipal Government on 14-15 th April 2015 in Makassar, South Sulawesi. Workshop on Central Government Guarantee on Infrastructure Financing Through Direct Lending From International Financial Institutions To SOEs, on Nov. 9-10 2015, inviting PRKN (State Financial Risk Management) team of Ministry of Finance.






IIGF Institute

IIGF Institute

IIGF Institute (IIGFI) merupakan inisiatif untuk mendorong kapasitas pemangku kepentingan atas skema KPBU sehingga diharapkan dapat menghasilkan komunitas yang mengembangkan dan menerapkan pembangunan infrastruktur, membantu para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan publik terkait percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU.

IIGF Institute (IIGFI) aims to enhance stakeholders capacity in PPP scheme and is expected to generate community that develops and implements infrastructure development, to help the decision makers in formulating public policy related to the acceleration of infrastructure development through PPP scheme.

Di tahun 2015, IIGFI memiliki tujuan untuk membangun fondasi sebagai pusat pengembangan kapasitas profesi pengembang infrastruktur untuk sektor publik, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat. Pembangunan fondasi ini dilakukan dengan mengembangkan standar kurikulum dan materi untuk profesi pengembang infrastruktur maupun yang secara khusus untuk sumber daya manusia pada lembaga yang berwenang sebagai PJPK. Untuk mencapai tujuan diatas, maka di tahun 2015 IIGFI memiliki 3 program kerja sebagai berikut: penelitian, peningkatan kapasitas dan advokasi/outreach. Berikut adalah pencapaian pelaksanaan rencana kerja tersebut:

In 2015, IIGFI objective was to build a foundation as a center for capacity development of infrastructure professional in the public sector, private and non-governmental institutions. This foundation building is accomplished by developing curriculum standards and materials for the infrastructure professionals and especially for human resources in the competent institutions as CAs as well. To achieve the above objective, in 2015 IIGFI had 3 work programs as follows: research, capacity improvement, and advocacy/outreach. Following is the achievement of the work plan implementation:

A.

A.

Program Penelitian IIGFI telah menyusun rencana penelitian selama 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan Rencana Strategis Institute yang telah disetujui Direksi yang mencakup rancangan penelitian sebagai sumber daya kunci dalam model bisnis riset. Pada tiga tahun pertama, dependensi terhadap periset eksternal masih tinggi. Dalam hal ini, kompetensi periset eksternal merupakan pertimbangan penting bagi kegiatan penelitian yang akan dilakukan dalam tiga tahun tersebut. IIGFI juga melaksanakan stakeholders engagement research dengan tema “Value for Money Assessment Tools” untuk memberikan kontribusi kepada pembuat dan pelaksana kebijakan terkait dengan pemilihan cara penyediaan infrastruktur. Kegiatan tersebut melibatkan peneliti dari berbagai kementerian, akademisi, dan internal PT PII dengan output berupa model assessment yang telah diselesaikan pada tanggal 15 Desember 2015. IIGFI juga menjalin kerjasama penelitian dengan Korea Development Institute (KDI) untuk memperoleh gambaran mengenai risiko institusional yang dihadapi oleh investor yang ingin terlibat dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia.

Research Program IIGFI has developed a research plan for the next 5 (five) years based on the Institute Strategic Plan approved by the Board of Directors which includes research draft as a key resource in research business model. In the first three years, the dependency on external researchers was still high. In this case, the competency of external researcher was an important consideration for research activities to be conducted within three years. IIGFI also implemented stakeholders engagement research by the theme “Value for Money Assessment Tool” to contribute to the policy makers and implementers related to the selection of infrastructure provision means. The activities involved researchers from various ministries, academia, and internal IIGF with a completed assessment model as an output on December 15, 2015.

IIGFI also established a research collaboration with the Korea Development Institute (KDI) to obtain a picture of risks faced by institutional investors who wish to get involved in the provision of infrastructure in Indonesia.



121


B.



Jumlah Total Biaya Program Research, Bantuan Biaya Penelitian dan Publikasi : Rp1.294.530.000,-

Total Cost of Research Program, Research Costs Aid and Publication: Rp1,294,530,000.

Progam Peningkatan Kapasitas IIGFI menyusun kurikulum modul umum GALP yang didesain untuk ditujukan kepada stakeholder umum dengan bantuan pedagogic dari Indonesia International Institute for Life Science (I3L) dan masukan substansi dari internal PT PII untuk kemudian dituangkan ke dalam workshop yang diikuti oleh peserta dari Universitas Hasanuddin dan perwakilan Pemkot Makassar. Selain itu, IIGFI juga menjalin kerjasama dengan Tripartit (ITB-UI-UGM) untuk pembuatan kasus dan diskusi mengenai pengembangan infrastruktur di Indonesia melalui Indonesian Infrastructure Roundtable (IIR) ke 9 hingga ke 12:

B.

a. b.

I IR 9 IIR 10

c.

IIR 11

d.

IIR 12

: Perkeretaapian (railways), 9 April 2015 : Risiko investasi pembangunan tol dengan perkiraan lalu lintas rendah, 10 Juli 2015 : Urgensi rekonstruksi pungutan negara untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, 12 November 2015 : Aspek pembiayaan pada pembangunan Bandar Udara, 16 Desember 2015

Jumlah Total Biaya Program Peningkatan Kapasitas : Rp690.150.000,C. Advokasi/Outreach Kegiatan advokasi/outreach IIGFI diwujudkan melalui penandatanganan MoU dengan 20 universitas per Desember 2015 yang akan dikembangkan dalam naungan UNIID yang difasilitasi PT PII dengan rencananya akan mencakup 33 universitas nasional. Adapun beberapa publikasi yang telah dihasilkan oleh IIGFI seama tahun 2015 antara lain: a. B uku Panduan Kemitraan Pemerintah dan Swasta versi 2.0; saduran dalam Bahasa Indonesia dari PPP Reference Guide yang diterbitkan oleh The World Bank, Asian Development Bank, dan Inter-American Development Bank. b. B uku Kompendium Policy Brief dari Indonesia Infrastructure Roundtable ke 9 sampai ke 11 c. B uku Kompendium Policy Brief dari Indonesian Infrastructure Roundtable ke 1 hingga ke 8, dalam bahasa Inggris d. Buku Laporan penelitian bersama IIGF Institute dan KDI: Critical Review of Indonesia PPP Regulations and Frameworks: Challenges and Ways Forward e. f.

122


uku profile IIGF Institute B Brosur IIGF Institute


Capacity Building Program IIGFI developed general curriculum modul for GALP which was designed to address to the general stakeholders and to give significant input from internal IIGF to be conveyed into the workshop followed by participants from University and representatives of Municipal Government. First GALP was held in Makassar attended by lecturer from Hassanudin University and officials from Makassar City Government. In addition, IIGF Institute had a Tripartite cooperation (UI-UGMITB) for case construction and discussion on Indonesia infrastructure development through the 9th to 12th Indonesian Infrastructure Roundtable (IIR): a. IIR 9 : Railways, 9 April 2015 b. IIR 10 : Investment Risk of toll road construction with low traffic forecasts, July 10, 2015 c. IIR 11 : Urgency of State collection reconstruction to accelerate telecommunication infrastructure development, November 12, 2015 d. IIR 12 : Financing aspects on Airport construction, December 16, 2015

Total Cost of Capacity Building Program was at Rp690,150,000.

C. Advocacy/Outreach IIGF advocacy/outreach activities realized through the MoU with 20 universities by December 2015 which will be developed under the UNIID facilitated by IIGF with plans to cover 33 national universities. Some publications were produced by IIGFI during 2015 including: a.

Public Private Partnership Reference Guide version 2.0; translated in Indonesian from PPP Reference Guide published by The World Bank, Asian Development Bank, and the Inter-American Development Bank.

b.

Compendium Policy Brief Book from 9th to 11th Indonesia Infrastructure Roundtable Compendium Policy Brief Book from 1st up to 8th Indonesian

c.

d.

e. f.

Infrastructure Roundtable, in English Joint research report of IIGF Institute and Korea Development Institute (KDI) Book: Critical Review of Indonesia PPP Regulations and Frameworks: Challenges and Ways Forward Profile Book of IIGF Institute Brochure of IIGF Institute






TINJAUAN KINERJA KEUANGAN REVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan yang disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (PSAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Laporan keuangan tersebut telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - Member firm PriceWaterhouseCoopers dengan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2015, kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

The following review of the financial performance is based on the Company’s Financial Statements which have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for the year ended December 31, 2015. The financial statements were audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners – a member firm of PriceWaterhouseCoopers, with the opinion that the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund dated December 31, 2015, financial performance, cash flows, reconciliation of revenues, for the year ended December 31, 2015 that, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



123




Bahasan kinerja keuangan PT PII, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasi dari pihak external auditor tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan tahunan ini.

The discussion of IIGF financial performance for the years ended December 31, 2015 and 2014 conveyed by referring to the explanation of the external auditor’s perspective of the Consolidated Financial Statements as an integral part of this Annual Report.

Bahasan serta analisis tentang kondisi keuangan ini disajikan dalam empat bagian sebagai berikut: 1. Kinerja Posisi Keuangan 2. Kinerja Laba Rugi Komprehensif 3. Kinerja Arus Kas

Discussion and analysis of the financial conditions are presented in four parts as follows: 1. Financial Position Performance 2. Comprehensive Income Performance 3. Cash Flows Performance

Kinerja Posisi Keuangan

Financial Position Performance

PT PII terus berusaha untuk menjaga keuntungan dan kesinambungan pertumbuhan bisnis Perusahaan yang berkelanjutan. Pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan, menjadi modal bagi Perusahaan untuk terus berperan efektif sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) mendukung program Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Dengan prinsip tersebut, Perusahaan terus berupaya meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan melalui optimalisasi pengelolaan dana dengan tetap memperhatikan tingkat risiko yang dapat diterima.

IIGF constantly strives to maintain its profits and continuity of sustainable business growth. The sustainable performance growth is the asset for the Company to continue its role as an effective Infrastructure Guarantee Business Entity (BUPI) which supports the Government’s program to accelerate national infrastructure development. With this principle, the Company continues to improve its financial performance growth through the optimization of fund management with regard to the level of risk which may be accepted.

Tahun 2015, PT PII berhasil membukukan aset sebesar Rp7,38 triliun, tumbuh sebesar 33,68%. Sedangkan jumlah liabilitas selama tahun berjalan mencapai Rp94,3 miliar, tumbuh sebesar 34,23% dan ekuitas di tahun 2015 mencapai sebesar Rp7,29 triliun atau tumbuh sebesar 33,67%.

In 2015, IIGF managed to record an asset of Rp7.38 trillion, up 33.68%. While the Liabilities during the year reached Rp94.3 billion, grew by 34.23% and equity in 2015 reached Rp7.29 trillion or grew by 33.67%.

Table of Financial Position (in Million Rp)

Tabel Laporan Posisi Keuangan (dalam Rp Juta) Uraian Description ASET ASSET LIABILITAS LIABILITIES EKUITAS EQUITY

124


2014

2015

Pertumbuhan Growth Nominal Nominal

%

5.521.810,77

7.381.407,20

1.859.596,43

33,68%

70.246,15

94.294,27

24.048,12

34,23%

5.451.564,61

7.287.112,94

1.835.548,33

33,67%

ASET

ASSETS

Aset Perusahaan per 31 Desember 2015 mencapai sebesar Rp7.381,41 miliar, meningkat 33,68% dari posisi aset Perusahaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp5.521,81 miliar.

The Company’s assets per December 31, 2015 reached Rp7,381.41 billion, up 33.68% from the Company’s asset position per December 31, 2014 of Rp5,521.81 billion. In





Secara komposisi, portofolio investasi merupakan komponen terbesar dengan 74,81% dari total aset Perusahaan, disusul oleh kas dan setara kas dengan porsi 21,90%.

Tabel Aset (dalam Rp Juta) Uraian Description Kas dan setara kas Cash and cash equivalents



the composition, investment portfolio constituted the largest component, with 74.81% of the Company’s total assets, followed by cash and cash equivalents with a share of 21.90%.

Table of Assets (in Million Rp) 2014

Pertumbuhan Growth

2015

Nominal Nominal

%

806.051,51

1.616.841,31

810.789,80

100,59%

4.554.802,80

5.522.138,54

967.335,74

21,24%

24.095,02

72.248,32

48.153,30

199,85%

620,24

980,58

360,34

58,10%

Biaya dibayar dimuka dan uang muka Prepaid expenses and advances

3.422,82

8.316,93

4.894,11

142,98%

Aset tetap Fixed assets

1.781,22

1.913,08

131,86

7,40%

Aset tak berwujud Intangible assets

2.747,82

2.375,85

(371,97)

-13,54%

Beban tangguhan Deferred expenses

55.882,66

74.593,13

18.710,47

33,48%

763,38

763,38

-

0,00%

Pajak dibayar dimuka Prepaid income tax

11.619,07

-

(11.619,07)

-100,00%

Aset pajak tangguhan Deferred tax asset

58.788,38

79.350,07

20.561,69

34,98%

1.235,85

1.886,01

650,17

52,61%

5.521.810,77

7.381.407,20

1.859.596,44

33,68%

Investasi Investments Piutang usaha Account receivables Piutang lainnya Other receivables

Beban front-end Front-end fee

Uang jaminan yang dapat dikembalikan Refundable deposits JUMLAH ASET TOTAL ASSETS

Kas dan Setara Kas

Cash and cash equivalents

Posisi kas dan setara kas per 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp1.616,84 miliar, meningkat signifikan sebesar 100,59% terhadap posisi kas dan serata kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp806,05 miliar. Peningkatan pada kas dan setara kas ini dipengaruhi oleh adanya pencairan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 9,25%-9,75% per tahun di 2015.

As of December 31, 2015, Cash and cash equivalents stood at Rp1,616.84 billion, a significant increase by 100.59% against the cash and cash equivalent position per December 31, 2014 of Rp806.05 billion. The increase was influenced by the maturity of deposits with original maturity of three months or less, generating income with interest rates ranging between 9.25%-9.75% per year in 2015.



125




Investasi

Investment

Portofolio investasi Perusahaan per 31 Desember 2015 mencapai Rp5.522,14 miliar, meningkat 21,24% terhadap posisi investasi per 31 Desember 2014 sebesar Rp4.554,8 miliar. Peningkatan investasi tersebut utamanya disebabkan adanya Portofolio investasi dalam obligasi utamanya meningkat signifikan sebesar Rp1.656,70 miliar dibanding tahun sebelumnya. Secara komposisi, portofolio deposito sebesar Rp2.867,63 miliar atau 51,93% dari total portofolio investasi di akhir tahun 2015. Sedangkan portofolio investasi pada instrumen dengan pendapatan tetap (obligasi dan sukuk) sebesar Rp2.654,51 miliar atau 48,07% terhadap portofolio investasi tahun 2015.

The Company’s investment portfolio per December 31, 2015 reached Rp5,522.14 billion, an increase of 21.24% against the investment position per December 31, 2014 of Rp4,554.8 billion. The increase in investments was mainly due to the investment portfolio, primarily in bonds, increased significantly by Rp1,656.70 billion over the previous year. In composition, deposit portfolio reached Rp2,867.63 billion, or 51.93% of the total investment portfolio at the end of 2015. The investment portfolio in instruments with fixed income (bonds and sukuk) of Rp2,654.51 billion, or 48.07% of the investment portfolio in 2015.

LIABILITAS

LIABILITIES

Posisi liabilitas Perusahaan per 31 Desember 2015 mencapai Rp94,29 miliar, meningkat 34,23% terhadap posisi liabilitas per 31 Desember 2014 sebesar sebesar Rp70,25 miliar. Kenaikan pada jumlah liabilitas terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman penerusan yang signifikan dan peningkatan pada komponen liabilitas lainnya, antara lain biaya utang usaha dan utang pajak, komponen biaya yang masih harus dibayar, pendapatan tangguhan dan liabilitas imbalan kerja.

The liabilities position of the Company as of December 31, 2015 reached Rp94.29 billion, an increase of 34.23% against the liability position per December 31, 2014 of Rp70.25 billion. The increase in total liabilities was mainly due to a significant increase in the two-step loans and increase in other liabilities components, among others, taxes payable and tax expense, accrued expenses, unearned income and employee benefits obligations.

Tabel Liabilitas (dalam Rp Juta) Uraian Description Utang usaha Account payables Utang pajak Taxes payable Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain Accrued expenses, provisions and other payables Pendapatan tangguhan Unearned Income Pinjaman penerusan Two-step Loans Liabilitas imbalan kerja Employee benefits obligation JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES

Table of Liabilities (in Million Rp) 2014


Pertumbuhan Growth Nominal % Nominal

2015

6.888,89

9.510,25

2.621,36

38,05%

2.748,45

3.052,96

304,51

11,08%

20.355,77

27.992,75

7.636,98

37,52%

22.312,50

22.312,50

-

0,00%

9.686,43

21.980,96

12.294,53

126,93%

8.254,12

9.444,85

1.190,73

14,43%

70.246,16

94.294,27

24.048,11

34,23%

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah penarikan pinjaman penerusan adalah Rp21,98 miliar, meningkat sebesar Rp12,29 miliar atau 126,93% terhadap jumlah penarikan pinjaman penerusan pada 31 Desember 2014 sebesar Rp9,69 miliar. Pinjaman penerusan ini memiliki tingkat suku bunga variabel (BI Rate+1%).

126


On December 31, 2015, the two-step loans withdrawal amount was Rp21.98 billion, an increase of Rp12.29 billion or 126.93% of the withdrawal amount in December 31, 2014 of Rp9.69 billion. The two-step loans had variable interest rates (BI Rate +1%).






EKUITAS

EQUITY

Posisi ekuitas Perusahaan per 31 Desember 2015 mencapai Rp7.287,11 miliar, meningkat sebesar 33,67% terhadap posisi ekuitas per 31 Desember 2014 sebesar Rp5.451,6 miliar. Peningkatan ekuitas tersebut berasal dari kenaikan modal dan saldo laba ditahan dari laba bersih tahun 2015.

The equity position of the Company as of December 31, 2015 stood at Rp7,287.11 billion, an increase of 33.67% of the equity position per December 31, 2014 of Rp5,451.6 billion. The increase in equity was derived from the increase in capital and retained earnings from the net profit in 2015.

Tabel Ekuitas (dalam Rp Juta) Uraian Description Modal saham - modal dasar. 9.000.000 lembar - ditempatkan dan disetor penuh 6.000.000 lembar (2014: 4.500.000 lembar). dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham Share capital - authorised. 9,000,000 shares – issued and fully paid 6,000,000 shares (2014: 4,500,000 shares), with par value of Rp 1,000,000 (full amount) per share Unrealised loss from Rugi belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan tersedia untuk dijual Available-for-sale Financial assets

Table of Equity (in Million Rp) 2014

2015

- Ditentukan penggunaannya - Appropriated, Statutory Reserve - Tidak ditentukan penggunaannya - Unappropriated JUMLAH EKUITAS TOTAL EQUITY

Nominal Nominal

%

4.500.000,00

6.000.000,00

1.500.000,00

33,33%

(57.988,91)

(61.303,02)

(3.314,11)

5,72%

(593,04)

(593,04)

100%

-

-

-

33.300,00

50.800,00

17.500,00

52,55%

976.253,52

1.298.209,00

321.955,48

32,98%

5.451.564,61

7.287.112,94

1.835.548,33

33,67%

Rugi aktuarial Loss from actuarial, net tax Saldo laba Retained earnings

Pertumbuhan Growth



127



Kinerja Laba Rugi Komprehensif



Comprehensive Income Performance

Tabel Laba Rugi Komprehensif (dalam Rp Juta) Uraian Description Pendapatan Total Revenues

2015


%

529.991,94

533.064,68

3.072,74

0,58%

(207.383,20)

(213.973,21)

(6.590,01)

3,18%

Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax

322.608,74

319.091,47

(3.517,27)

-1,09%

Laba tahun berjalan Profit for the year

346.043,36

339.455,48

(6.587,88)

-1,90%

Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak Other comprehensive income for the year, after tax

(42.468,92)

(3.907,15)

38.561,77

-90,80%

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the year

303.574,44

335.548,33

31.973,89

10,53%

Beban usaha Total Operating expenses

128

2014

Table of Comprehensive Income (in Million Rp)

PENDAPATAN

REVENUE

Perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp533,06 miliar, tumbuh sebesar Rp3,07 miliar atau 0,58% terhadap pendapatan yang dibukukan pada tahun 2014 sebesar Rp530,00 miliar. Pendapatan Perusahaan pada 2015 sepenuhnya masih berasal dari pendapatan pengelolaan dikarenakan adanya penundaan penyelesaian proses lelang oleh PJPK terkait, atas beberapa proyek infrastruktur yang dalam proses pemberian penjaminan sehingga belum dapat dibukukannya pendapatan penjaminan pada tahun 2015.

The company posted revenue of Rp533.06 billion, grew by Rp3.07 billion or 0.58% of the revenue recorded in 2014 of Rp530.00 billion. The Company’s revenue in 2015 was derived entirely from the management revenue due to delay in the completion of bidding process by related CA, on several infrastructure projects which were in the process of guarantee provision and therefore the guarantee income was consequently not booked in 2015.

Pertumbuhan pendapatan pengelolaan dana tersebut mengalami peningkatan akibat tingginya tingkat suku bunga dan efektivitas penempatan investasi pada deposito berjangka dan surat berharga berpendapatan tetap, yang tercatat sebesar Rp5.522,14 miliar pada akhir tahun 2015, naik 21,24% dari Rp4.554,8 miliar setahun sebelumnya.

The growth of fund management revenue increased due to high interest rates and effectiveness of placement of investments in time deposits and fixed-income securities, which accounted for Rp5,522.14 billion at 2015 year-end, up by 21.24% from Rp4,554.8 billion a year earlier.

Pendapatan bunga dari penempatan pada deposito berjangka pada tahun 2015 berkontribusi sebesar Rp439,3 miliar, atau 82,4%, terhadap total pendapatan pengelolaan dana, naik 0,8% dari Rp435,9 miliar di tahun 2014 dengan kontribusi sebesar 82,24% dibanding total pendapatan dana di tahun 2014. Kenaikan pendapatan bunga deposito berasal dari pertambahan nilai deposito dan naiknya rata-rata suku bunga deposito selama tahun 2015.

Revenue from interest income of time deposits and investment in fixed income in 2015 accounted for Rp439.3 billion, or 82.4%, of total fund management income, up 0.8% from Rp435.9 billion in 2014 with a contribution of 82.24% compared to total income of funds in 2014. The increase in interest income from time deposit derived from an increase in deposit value and a rise in average deposit interest rate during 2015.







Pendapatan bunga dari investasi pada surat berharga berpendapatan tetap menyusul sebagai kontributor kedua pendapatan bunga penempatan dana dengan nilai sebesar Rp93,7 miliar (17,6%).

Interest income from fixed-rate securities was the second contributor to interest revenue from fund placement, reaching Rp93.7 billion (17.6%).

BEBAN USAHA

OPERATING EXPENSES

Beban usaha Perusahaan terdiri atas beban penjaminan, beban administrasi dan umum, beban pengembangan usaha dan beban lainnya dalam jumlah yang lebih kecil. Beban usaha pada 2015 tercatat sebesar Rp213,97 miliar meningkat sebesar Rp6,59 miliar, atau 3,18% terhadap beban usaha pada 2014 sebesar Rp207,38 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan pada beban penjaminan sebesar Rp11,59 miliar atau sebesar 39,11% menjadi Rp41,22 miliar terhadap beban penjaminan tahun sebelumnya.

The Company’s operating expenses include Guarantee expenses, General and Administrative expenses, Business Development expenses and Other expenses in a smaller amount. Operating expenses in 2015 amounted to Rp213.97 billion, an increase of Rp6.59 billion, or 3.18% against the operating expenses in 2014 of Rp207.38 billion. The increase mainly came from increase in Guarantee fee of Rp11.59 billion or by 39.11% to Rp41.22 billion of Guarantee Fee a year earlier.

Peningkatan beban penjaminan salah satunya disebabkan oleh pencatatan beban pemprosesan atas penjaminan proyek Soreang-Pasir Koja. Proyek ini merupakan proyek jalan tol pertama yang berskema KPBU dengan dukungan fasilitas penjaminan pemerintah. Walaupun pada akhirnya PJPK menetapkan pemenang tanpa menyertakan fasilitas penjaminan, proses pembelajaran untuk semua pihak terkait memberikan manfaat yang besar untuk keberlanjutan pengembangan proyek-proyek jalan tol dengan skema KPBU ini. Karenanya, saat ini, PT PII terus dapat berproses untuk mendukung dan memberikan fasilitas penjaminan pemerintah atas beberapa ruas tol lainnya seperti proyek jalan Tol Balikpapan – Samarinda, Pandaan – Malang dan Manado – Bitung. Selain itu, pada tahun 2015 juga terdapat biaya pengembangan sistem dan struktur appraisal guidance untuk beberapa sektor sebagai upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan pihak yang berkepentingan dalam penyiapan proyek sehingga bisa mendorong kesiapan proyek-proyek untuk dapat memperoleh penjaminan pemerintah kedepannya. Peningkatan beban penjaminan juga disebabkan bertambahnya jumlah personil untuk menyesuaikan kebutuhan pengerjaan dan pelayanan jumlah sektor yang meningkat dari 8 (delapan) menjadi 19 (sembilan belas) sektor melalui Peraturan Presiden Nomor 38/2015. Secara komposisi, posisi beban penjaminan sebesar 19,26% terhadap total beban usaha 2015.

The increase in guarantee expense, one of them, was due to the recording of processing expense of SoreangPasir Koja project guarantee. This project was the first toll road project with PPP scheme with government guarantee support facility. Although in the end the CA determined the winner without including the guarantee facility, the learning process for all parties involved provided great benefits for the sustainability of toll road project development with this PPP scheme. Therefore, currently, IIGF continues to support and provide government guarantee facilitaties for some other toll roads such as Balikpapan - Samarinda, Pandaan - Malang and Manado – Bitung toll road projects. In addition, 2015 expenses also included the cost of developing the appraisal guidance and structure for a number of sectors. It was part of efforts to increase capacity and capability development of the stakeholders in project preparation to to encourage projects preparedness to obtain government guarantees in the future. The increase in guarantee expense was also due to the increasing number of personnel to suit the needs of employment and service of the rising number of sector from 8 (eight) to 19 (nineteen) sectors through Presidential Regulation No.38/2015. In the composition, the guarantee expense was 19.26% of the total operating expenses in 2015.

Beban administrasi dan umum turun 11,38% menjadi sebesar Rp59,72 Miliar, mewakili 27,91% dari total beban usaha Perusahaan di tahun 2015. Penurunan beban administrasi dan umum salah satunya disebabkan karena pada tahun sebelumnya, terdapat aktivitas kajian rencana jangka panjang Perusahaan serta kajian analisa ekosistem infrastruktur Indonesia yang disiapkan oleh pihak independen. Penurunan

General and administrative expenses fell 11.38% to Rp59.72 billion, representing 27.91% of the Company‘s total operating expenses in 2015. One of the causes of the decreased General and Administrative expenses, was because of the previous year’s expenses including the Company’s long-term plan study and Indonesia infrastructure ecosystem analysis study prepared by an independent party. Reduction of this



129




dari jenis biaya ini terimbangi oleh beberapa kenaikan di kegiatan operasional seperti beban sewa gedung yang dipergunakan karena adanya peningkatan jumlah personil di tahun 2015 ini. Secara komposisi, posisi beban administrasi dan umum adalah sebesar 27,91% terhadap total beban usaha 2015.

type of expense was offset by some rises in the operational activities such as building rent expense due to the additional number of personnel in 2015. In composition, the General and administrative expense position was 27.91% of the total operating expenses in 2015.

Beban pengembangan yang meningkat 10,16% menjadi sebesar Rp7,6 miliar pada tahun 2015, mencerminkan meningkatnya kegiatan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan sosialisasi serta promosi atas fasilitas penjaminan pemerintah yang diberikan melalui PT PII sebagai BUPI. PT PII memiliki banyak inisiatif dalam hal ini seperti halnya pelaksanaan Indonesia Infrastructure Roundtable yang dilaksanakan secara berkala maupun bekerja sama dengan Universitas-universitas di seluruh Indonesia melalui IIGF Institute.

The Development expenses increased 10.16% to Rp7.6 billion in 2015, reflecting the increasing stakeholder Capacity Building activities and socialization as well as promotion of the government guarantee facilities given by IIGF as Infrastructure Guarantee Business Entity. IIGF carried out many initiatives in this regard, such as the implementation of Indonesia Infrastructure Roundtable held regularly or in collaboration with universities in the whole of Indonesia through IIGF Institute.

Tabel Beban Usaha (dalam Rp Juta)

Table of Operating Expenses (in Million Rp)

Uraian Description Beban pajak final Final tax expenses

2014

Pertumbuhan Growth

2015

Nominal Nominal

%

(101.210,76)

(102.306,91)

(1.096,15)

1,08%

Penjaminan Guarantee

(29.629,17)

(41.216,71)

(11.587,54)

39,11%

Administrasi dan umum General and administrative

(67.379,30)

(59.720,41)

7.658,89

-11,37%

Pengembangan usaha Business development

(6.878,38)

(7.577,71)

(699,33)

10,17%

Penyusutan Depreciation

(1.663,47)

(2.219,20)

(555,73)

33,41%

Amortisasi Amortisation

(709,94)

(971,22)

(261,28)

36,80%

Penghasilan keuangan, kotor Finance income, gross

863,81

1.238,89

375,08

43,42%

Keuntungan/ (kerugian) kurs, bersih Foreign exchange gain/(loss), net

(75,93)

503,49

579,42

-763,10%

(700,07)

(1.703,44)

(1.003,37)

143,32%

(207.383,21)

(213.973,22)

(6.590,01)

3,18%

Lain-lain Others Jumlah beban usaha Total operating expenses

130








LABA BERSIH

NET INCOME

Perusahaan membukukan laba bersih pada 2015 sebesar Rp339,45 miliar, turun sebesar Rp6,59 miliar, atau 1,90% terhadap laba bersih pada 2014 sebesar Rp346,04 miliar. Penurunan laba tersebut disebabkan oleh besarnya peningkatan beban usaha.

The Company recorded a net income of Rp339.45 in 2015 billion, down by Rp6.59 billion, or 1.90% of the net income in 2014 of Rp346.04 billion. A decrease in income was due to increase in operating expenses.

Uraian Description

2014

2015


%

Laba tahun berjalan Profit for the year

346,043.36

339,455.48

(6,587.88)

-1.90%

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Total Comprehensive Income for the year

303,574.44

335,548.32

31,973.88

10.53%

LABA KOMPREHENSIF

COMPREHENSIVE INCOME

Pada tahun 2015, realisasi laba komprehensif mencapai Rp335,55 miliar, meningkat Rp31,97 miliar atau sebesar 10,53% terhadap realisasi laba komprehensif tahun 2014 sebesar Rp303,57 miliar. Peningkatan laba komprehensif pada 2015 disebabkan oleh penurunan kerugian komprehensif lain dibandingkan kerugian komprehensif lain yang terjadi pada 2014.

In 2015, the realization of comprehensive Income reached Rp335.55 billion, up Rp31.97 billion or 10.53% of 2014’s figure of Rp303.57 billion. The increase in comprehensive income in 2015 was due to the decrease in Other Comprehensive Loss compared to Other Comprehensive Loss occurred in 2014.

KINERJA ARUS KAS

CASH FLOWS PERFORMANCE

Kas dan setara kas akhir tahun 2015 sebesar Rp1.616,84 miliar, meningkat sebesar Rp810,79 miliar atau 100,59% terhadap Kas dan setara kas akhir tahun 2014 sebesar Rp806,05 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan arus kas dari aktivitas pendanaan yang signifikan.

Cash and cash equivalents at the end of 2015 stood at Rp1,616.84 billion, an increase of Rp810.79 billion, or 100.59%. Cash and cash equivalents at the end of 2014 amounted to Rp806.05 billion. This was mainly influenced by significant increase in cash flows from financing activities.

Laporan Arus Kas (dalam Rp juta)

Statements of Cash Flows (in Million Rp)

Uraian Description Arus kas dari aktivitas operasi Cash flows from operating activities Arus kas dari aktivitas Cash flows from activity Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flows from financing activities

2014

2015


%

317.795,45

273.398,92

(44.396,53)

-13,97%

(738.397,64)

(974.250,34)

(235.852,70)

31,94%

8.643,93

1.511.641,21

1.502.997,28

17.387,90%



131



Uraian Description


2014


Pertumbuhan Growth

2015

Nominal Nominal

%

Kenaikan/ (penurunan) bersih kas dan setara kas Net Increase/(Decrease) in cash and cash equivalents

(411.958,26)

810.789,79

1.222.748,05

-296,81%

Kas dan setara kas awal tahun Cash and cash equivalents at beginning of year

1.218.009,77

806.051,51

(411.958,26)

-33,82%

806.051,51

1.616.841,30

810.789,79

100,59%

Kas dan setara kas akhir tahun Cash and cash equivalents at end of year

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

1. Cash Flows from Operating Activities

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2015 sebesar Rp273,40 miliar, turun sebesar Rp44,40 miliar terhadap arus kas dari aktivitas operasi tahun 2014 sebesar Rp317,80 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan atas perubahan modal kerja.

Net cash flow from operating activities in 2015 stood at Rp273.40 billion, down by Rp44.40 billion against the cash flows from operating activities in 2014 of Rp317.80 billion. This was caused by the decline on changes in working capital.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi (Dalam Rp Juta)

Cash Flow from Operating Activities (In Million Rp)

Uraian Description

2014

Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax

2015


%

322.608,74

319.091,47

(3.517,27)

-1,09%

1.663,47

2.219,20

555,73

33,41%

709,94

971,22

261,28

36,80%

3.781,41

693,62

(3.087,79)

-81,66%

328.763,56

322.975,51

(5.788,05)

-1,76%

(1.864,95)

(48.153,31)

(46.288,36)

2482,02%

(291,06)

(360,34)

(69,28)

23,80%

Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas: Add items not affecting cash flows - Beban penyusutan - Depreciation - Beban amortisasi - Amortization - Beban penyisihan imbalan kerja - Provision for employee benefits obligation Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi Operating cash flow before changes in operating assets and liabilities Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja Operating cash flow before working capital changes Penurunan/(kenaikan) aset operasi: Decrease/(increase) in operating assets: - Piutang usaha - Account receivables - Piutang lainnya - Other Receivables

132





Uraian Description

2014

- Biaya dibayar di muka dan uang muka - Prepaid expenses and advances



Pertumbuhan Growth

2015

Nominal Nominal

%

(123,79)

(4.894,10)

(4.770,31)

3853,55%

(18.537,04)

(18.710,47)

(173,43)

0,94%

(1.909,28)

2.621,37

4.530,65

-237,30%

(285,98)

304,51

590,49

-206,48%

11.578,00

8.290,30

(3.287,70)

-28,40%

- Pembayaran imbalan kerja - Payment of employee benefits

(39,86)

(293,60)

(253,74)

636,58%

- Pengembalian pajak dibayar di muka - Refund for prepaid tax

505,86

11.619,07

11.113,21

2196,89%

Jumlah Perubahan modal kerja Total working capital changes

(10.968,10)

(49.576,58)

(38.608,47)

352,01%

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flows provided from operating activities

317.795,46

273.398,92

(44.396,52)

-13,97%

- Beban tangguhan - Deferred expenses Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi: Increase/(decrease) in operating liabilities: - Utang usaha - Account payables - Utang pajak - Taxes payable - Biaya masih harus dibayar dan utang lain-lain - Accrued expenses and other payables

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

2. Cash Flows from Investing Activities

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2015 sebesar Rp974,25 miliar, naik signifikan terhadap arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan aktivitas investasi.

Net cash flows used in investing activities in 2015 amounted to Rp974.25 billion, up significantly against the net cash flow from investing activities in 2014. This was mainly due to increased investing activities.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi (dalam Rp Juta)

Cash Flows from Investing Activities (in Million Rp)

Uraian Description

2014

Penempatan investasi Placement for investments Pembelian aset tetap dan aset tak berwujud Acquisition of fixed assets and intangible assets Penempatan uang jaminan yang dapat dikembalikan Refundable deposit Arus kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi Net cash flows from/(used in) investing activities

Pertumbuhan Growth

2015

Nominal Nominal

%

(736.218,92)

(970.649,86)

(234.430,94)

31,84%

(2.141,00)

(2.950,30)

(809,30)

37,80%

(37,72)

(650,18)

(612,46)

1623,70%

(738.397,64)

(974.250,34)

(235.852,70)

31,94%



133



3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan


3. Cash Flows from Financing Activities

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2015 sebesar Rp1.511,64 miliar, meningkat signifikan sebesar Rp1.503,00 miliar atau 17.387,90% terhadap arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada 2014 sebesar Rp8,64 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh penerimaan modal saham sebesar Rp1.500,00 miliar dan peningkatan penerimaan dari pinjaman penerusan sebesar Rp2,61 miliar.

Net cash flows from financing activities in 2015 amounted to Rp1,511.64 billion, significantly increased by Rp1,503.00 billion, or 17,387.90% against net cash flow from financing activities in 2014 of Rp8.64 billion. This increase was due to additional share capital of Rp1,500.00 billion and the increase of the two-step loans by Rp2.61 billion.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (dalam Rp Juta)

Cash Flows from Financing Activities (in Million Rp)

Uraian Description Penerimaan modal saham Share capital received

2014

2015


%

-

1.500.000,00

1.500.000,00

100%

(1.042,50)

(653,32)

389,18

-37,33%

Penerimaan dari pinjaman penerusan Proceeds from two-step loans

9.686,43

12.294,53

2.608,10

26,93%

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Net cash flows provided from financing activities

8.643,93

1.511.641,21

1.502.997,28

17.387,89%

Pembayaran program kemitraan dan bina lingkungan Payment for corporate social responsibility program

134








TINJAUAN INFORMASI KEUANGAN LAINNYA OTHER FINANCIAL INFORMATION REVIEW

KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG PERUSAHAAN

DEBT-PAYMENT ABILITY AND COLLECTIBLE LEVEL OF THE COMPANY’S RECEIVABLES

Kemampuan Membayar Hutang

Debt-payment Ability

Sampai akhir tahun 2015, Perusahaan tidak memiliki hutang jangka panjang yang substansial untuk mendukung kepemilikan aset. Saldo hutang jangka panjang Perusahaan berupa pinjaman penerusan senilai Rp21,98 miliar yang dipergunakan untuk peningkatan dan pengembangan kapasitas dan teknis operasi Perusahaan melalui dukungan World Bank. Selebihnya adalah liabilitas imbalan kerja sebesar Rp9,4 miliar. Pokok pinjaman akan dilunasi dengan angsuran semesteran setelah masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun dan akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2029. Selebihnya seluruh kegiatan untuk kepemilikan aset masih dibiayai oleh modal Perusahaan.

As of the end of 2015, the Company had no substantial long-term debt to support asset ownership. The balance of the Company’s long-term debt was in the form of two-step loans of Rp21.98 billion intended for the enhancement and development of underwriting capacity and technical operations of the Company through the support of the World Bank. The rest was the employee benefit obligation in the amount of Rp9.4 billion. The loan principal are payable in semiannual installments after grace period of 9 (nine) years and are due on various dates up to 2029. All other asset-ownership activities were funded by the Company’s capital.

Tingkat Kolektibilitas Piutang Perusahaan

Collectible Level of Company’s Receivables

Sampai akhir tahun 2015, Piutang perusahaan seluruhnya merupakan piutang bunga yang berasal dari investasi dalam deposito maupun obligasi dimana Perusahaan menempatkan deposito dengan mekanisme tender dan penempatan obligasi dengan memperhatikan standar yang diperbolehkan dalam Operasional Manual Perusahaan sehingga tingkat kolektibilitasnya tinggi.

Until the end of 2015, all the company’s receivables were wholly interest receivables arising from investments in deposits or bonds. The company placed deposits with bidding mechanism and placed bonds with respect to the standards allowed in the Company’s Operations Manual to ensure high collectability level.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKANNYA

CAPITAL STRUCTURE AND POLICY

Struktur Modal

Capital Structure

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuannya dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga Perusahaan dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal. Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan pinjaman/liabilitas yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

The Company’s objective when managing capital is to safeguard its ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital. The capital structure is a balance between the use of equity capital and loan consisting of short-term liabilities and long-term liabilities.

Aset Perusahaan saat ini sebagian besar didanai dari ekuitas Perusahaan berupa Penyertaan Modal negara (PMN) oleh Pemerintah. Berdasarkan hasil keputusan pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Notaris Aryanti Artisari, Sh, MKn No. 145 tanggal 30 Agustus 2012, Pemerintah selaku pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp9 triliun (nilai penuh). Pemerintah kemudian melakukan penambahan PMN sebesar Rp1 triliun pada Desember 2012 dan Rp1,5 triliun pada Desember 2015 sehingga pada posisi 31 Desember 2015, modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan tercatat sebesar Rp6 triliun. Selain modal ditempatkan, per akhir tahun 2015 Perusahaan memiliki saldo laba sebesar total Rp1,349 triliun sebagai bagian dari ekuitas.

Currently, the Company’s financial assets solely relied on the Company’s equity in the form of State Capital Injection (PMN) from the Government. Based on the shareholders’ decision as outlined in the Notarial Deed of Aryanti Artisari, Sh, MKn No.145 dated August 30, 2012, the Government as shareholder agreed to increase the Company’s authorised capital to Rp9 trillion (full amount). The government then gave the State Capital Injection to IIGF by Rp1 trillion in December 2012 and Rp1.5 trillion in December 2015 so that the position of the Company’s issued and fully paid capital recorded at Rp 6 trillion on December 31, 2015. Aside from issued capital, by the end of 2015 the Company had retained earnings of Rp1.349 trillion as part of its equity.



135



Tabel Struktur Modal (dalam Rp juta)


Table of Capital Structure (in Million Rp) 2014

Uraian Description

Nominal

Liabilitas Liabilities

136


2015 %

Nominal

%

70.246,15

1,27%

94.294,27

1,28%

Ekuitas Equity

5.451.564,61

98,73%

7.287.112,94

98,72%

Total Total

5.521.810,77

100,00%

7.381.407,20

100,00%

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Management Policy on Capital Structure

Kebijakan pengelolaan modal bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki struktur permodalan yang efisien, memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha saat ini dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha di masa yang akan datang serta untuk memenuhi kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator.

Capital management policy aims to ensure that the Company has an efficient capital structure, strong capital to support its business development strategy, to maintain its business continuity in the future and to meet the capital adequacy set by the regulator.

Berdasarkan struktur modal yang dimiliki pada tahun 2015, Perusahaan telah mengambil kebijakan dengan menambah jumlah liabilitas sebesar 34,23% dan menambah ekuitas sebesar 33,68%. Secara nominal, struktur modal Perusahaan diperkuat oleh penambahan modal sebesar Rp1.500,00 miliar.

Based on the capital structure in 2015, the Company has adopted a policy to add total liabilities by 34.23% and stockholders’ equity by 33.68%. Nominally, the Company’s capital structure strengthened by the capital increase of Rp1,500.00 billion.

I K ATA N YA N G M AT E R I A L U N T U K INVESTASI BARANG MODAL 2015

MATERIAL COMMITMENT ON CAPITAL EXPENDITURES IN 2015

Tahun 2015, tidak terdapat aktivitas investasi barang modal, sehingga tidak terdapat informasi mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal.

In 2015, there was no investment activities related to capital goods investment, so that there is no information on material commitment for capital goods investment.

INVESTASI BARANG MODAL 2015

2015 CAPITAL GOODS INVESTMENT

Tahun 2015, Perusahaan tidak melakukan aktivitas investasi barang modal. Sehingga tidak terdapat informasi mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir, meliputi: 1) Jenis investasi barang modal; 2) Tujuan investasi barang modal; dan 3) Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.

In 2015, the Company did not undertake investment activitiy in capital goods. So that there is no information regarding the capital goods investment realized in the last fiscal year, including: 1) Type of capital investment; 2) Investment objective of capital goods; and 3) Value of capital investments, issued in the last book.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

MATERIAL INFORMATION AND FACT SUBSEQUENT TO THE AUDIT REPORTING DATE

Pada tahun 2015 terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. Setelah tanggal pelaporan, Perusahaan telah menandatangani dua perjanjian penjaminan untuk Proyek Palapa Ring Barat dan Proyek Palapa Ring Tengah, masing-masing tanggal 29 Februari dan 4 Maret 2016. Proyek

In 2015 there were material facts and information that occurred after the date of the auditor’s report. Subsequent to the reporting date, the company has signed two guarantee agreements for Palapa Ring projects (West and Central Package) on February 29 and March 4, 2016 respectively. Palapa Ring is a project for the development







Palapa Ring ini adalah proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional yang ditujukan demi pemerataan akses broadband di Indonesia.

of national fiber optic backbone network which aims to reduce broadband access gap in Indonesia.

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

THE COMPANY’S BUSINESS PROSPECTS

Prospek Usaha PT PII

IIGF Business Prospects

Secara umum, ekonomi nasional tahun 2016 diproyeksikan akan mengalami perbaikan dan peningkatan. Hal tersebut merupakan akumulasi dari berbagai upaya dan inisiatif pemerintah dalam mendorong belanja pemerintah khususnya bidang infrastruktur yang diharapkan dapat mendorong pergerakan dan pertumbuhan sektor riil. Kondisi demikian diharapkan berimbas pada perbaikan berbagai indikator ekonomi baik makro maupun mikro, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi bisnis Perusahaan.

In general, the national economy in 2016 is projected to improve and grow. The accumulative efforts and initiatives of government in promoting government spending especially in infrastructure are expected to drive the movement and growth of the real sector. Such conditions are supposed to influence of various economic indicator improvements, both macro and micro, which eventually will positively impact the Company’s business.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 yang mengalami peningkatan didukung oleh akselerasi belanja pemerintah seiring dengan realisasi proyek-proyek infrastruktur dan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 berada pada kisaran 5,2 – 5,6%. Proyeksi tersebut didasarkan pada peningkatan realisasi berbaga proyek infrastruktur pemerintah yang akan meningkatkan aktivitas dunia kerja dan dunia usaha. Pertumbuhan ekonomi pada level tersebut diharapkan akan berdampak positif bagi peningkatan daya beli domestik dan akan mendorong perbaikan pada berbagai indikator ekonomi nasional.

The improved economic growth in 2015 was supported by an acceleration in government spending along with the realization of infrastructure projects and economic policy packages issued by the government. The Central Bank of Indonesia forecasts an economic growth at the range of 5.2 to 5.6% in 2016. This projection is based on the rise of various government projects accomplishment that will boost working activities and the business world. The economic growth on that level is expected to have a positive effect on domestic purchasing power escalation and will stimulate the improvements in various indicators of the national economy.

Merujuk data pada penghujung tahun 2015, laju inflasi terkendali sesuai dengan harapan yaitu berada level 4%. Level inflasi yang relatif terkendali diharapkan akan berdampak pada perbaikan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Jika pada tahun 2015 nilai tukar pada level Rp14.000, diharapkan pada tahun 2016 akan membalik di level Rp12.750 hingga Rp13.000 yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan kinerja berbagai indikator ekonomi nasional, termasuk penurunan suku bunga.

Referring to the data at the end of 2015, the inflation rate was under control, in line with the expectation of 4%. The relatively restrained inflation level was relied upon to have a corrective effect on Rupiah exchange rate against the USD. If in 2015 the exchange rate was at the level of Rp14,000, in 2016 it is anticipated to be at the level of Rp12,750 to Rp13,000, which will have positive consequences in enhancing the performance of various national economic indicators, including lower interest rates.

Berdasarkan indikator-indikator pertumbuhan ekonomi tersebut, PT PII yakin bahwa pengembangan infrastruktur terus menjadi prioritas bagi Pemerintah. Sebagai badan usaha penjaminan infrastruktur, PT PII optimis untuk dapat berkontribusi lebih luas kepada kebijakan Pemerintah mendorong percepatan penyediaan infrastruktur nasional seiring dengan peningkatan kapasitas penjaminan yang dimiliki Perusahaan. Dengan terbitnya Perpres 38 tahun 2015, PT PII dapat memperluas cakupan usahanya untuk dapat menjamin 19 sektor infrastruktur yang dikembangkan melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Based on the aforementioned economic growth indicators, IIGF believes that infrastructure development continues to be a priority for the Government. As an infrastructure guarantee business entity, IIGF is confident to contribute to a broader government policy in order to accelerate the provision of national infrastructure along with enhancing the guarantee capacity of the Company. With the issuance of Presidential Regulation No.38 of 2015, IIGF is able to expand its business scope to guarantee 19 infrastructure sectors developed through Public Private Partnership (PPP) scheme.

Optimisme Perusahaan sebagai pengemban misi Pemerintah dalam bidang penjaminan infrastruktur didukung oleh besarnya

The optimism of the Company as the Government’s mission caretaker of infrastructure guarantee is supported by the magnitude of potential



137




potensi proyek-proyek infrastruktur. Besarnya nilai proyek-proyek yang akan dikembangkan dengan skema KPBU diperkirakan mencapai sekitar Rp120 triliun mencakup sektor kelistrikan, sektor air, sektor jalan tol, telekomunikasi dan sektor transportasi.

infrastructure projects. The value of projects that will be developed with PPP scheme is amounted at around Rp. 120 trillion, covering electricity, water, toll road, telecommunication and transportation sectors.

Untuk dapat mendukung beberapa proyek infrastruktur prioritas, PT PII menjajaki perluasan mandat untuk penjaminan terkait proyek infrastruktur selain dengan skema KPBU antara lain:

To be able to support multiple priority infrastructure projects, IIGF is exploring the mandate expansion to guarantee non-PPP projects, among others:

1.

Penjaminan Direct Lending Penugasan penjaminan Direct Lending berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2015. Penjaminan ini merupakan jaminan yang diberikan oleh Pemerintah cq. Menteri Keuangan kepada Lembaga Keuangan Internasional dalam rangka memastikan pembayaran kembali hutang BUMN Infrastruktur yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

1.

Direct Lending Guarantee The assignment of Direct Lending guarantee by Presidential Regulation No. 82 of 2015. This is the Government guarantee through Minister of Finance, to the International Finance Institution in order to ensure repayment of SOE Infrastructure loans arising under the Loan Agreement.

2.

Penjaminan Penugasan Hutama Karya Trans Sumatera

2.

The Guarantee of SOE Hutama Karya for Trans-Sumatera Highway Project Hutama Karya was assigned to construct the Trans-Sumatera highway project following a Presidential Decree No.100 of 2014. The guarantee is given by the Government on the issuance of bonds and implementation of loans by HK for its assignment in the construction of Trans-Sumatera highway.

Penjaminan Penugasan Hutama Karya Trans Sumatera berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 100 Tahun 2014. Penjaminan ini merupakan jaminan yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka penerbitan obligasi dan pelaksanaan pinjaman oleh HK untuk keperluan penugasan HK dalam pembangunan Jalan Tol di Sumatera. 3.

Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) PT PLN Penugasan penjaminan SJKU PT PLN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.173/2014. Penjaminan ini merupakan jaminan Pemerintah atas kemampuan PT PLN untuk memenuhi kewajiban finansialnya sehubungan dengan terjadinya Risiko Gagal Bayar dan/atau Risiko Terminasi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Pengembang Listrik Swasta.

3.

Business Feasibility Guarantee Letter (SJKU) of PT PLN Guarantee Assignment for PT PLN SJKU by Ministry of Finance Regulation No.173/2014. This is government guarantee on the ability of PT PLN to meet its financial obligations with respect to the occurrence of Default and/or Risk Terminations based on the Power Purchase Agreement with Private Electricity Developers.

4.

Surat Jaminan Pemerintah Pusat (SJPP) PDAM

4.

Central Government Guarantee Letter (SJPP) for Municipal Drinking Water Company (PDAM) PDAM SJPP Guarantee Assignment under Regulation of Minister of Finance No.229/2014. This is guarantee given by the Central Government to the loan granting banks with respect to PDAM loan repayment of 70% as stipulated in Presidential Decree No. 29 of 2009 on the Granting of guarantee and interest subsidy by the central government in the acceleration framework of Drinking Water Supply.

Penugasan penjaminan SJPP PDAM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.229/2014. Penjaminan ini merupakan jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Bank Pemberi Kredit sehubungan dengan pembayaran kembali kredit PDAM sebesar 70% sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian jaminan dan Subsidi Bunga Oleh pemerintah pusat Dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

138


Target dan Strategi Bisnis

Target and Business Strategy

Menghadapi tahun 2016, PT PII telah merumuskan beberapa target pencapaian kinerja dengan rasa optimisme yang tinggi. Perusahaan meyakini bahwa tahun-tahun ke depan merupakan

IIGF has formulated several performance achievement targets to encounter year 2016 with great enthusiasm.The Company believes that the years ahead are the periods which will bring positive impact







periode yang akan berdampak positif dan pertumbuhan ekonomi nasional di kawasan ASEAN. Beberapa indikator yang menggambarkan optimisme pada tahun 2016 antara lain: 1. Perluasan sektor infrastruktur yang dapat diberikan penjaminan oleh PT PII sesuai dengan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015, yang semula berjumlah 8 sektor menjadi 19 Sektor. Hal ini memberikan kesempatan yang lebih luas lagi kepada PT PII untuk dapat berkontribusi aktif dalam mendukung dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok Indonesia. Hal ini juga didukung oleh peningkatan Modal Perusahaan melalui Penyertaan Modal Negara yang terakhir berjumlah Rp1.5 triliun sehingga dapat menjamin lebih banyak proyek lagi. 2. Pemerintah juga dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 telah mengidentifikasi 225 proyek strategis nasional yang memberikan credible pipeline bagi PT PII untuk mulai melakukan pendekatan atas proyek-proyek yang berpotensi diberikan penjaminan.

and growth of the national economy in the ASEAN region. Some indicators that reflect the optimism of 2016 include:

Untuk menunjang pencapaian kinerja, PT PII akan menerapkan beberapa strategi dalam menghadapi dinamika tahun 2016. Langkah dan strategi yang telah dirumuskan antara lain: 1. Perkuatan pengembangan kapasitas melalui aliansi strategis dengan perguruan-perguruan tinggi terkemuka di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk dapat memberikan informasi, masukan, pembelajaran atas pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU. 2. Perkuatan dan peningkatan kapasitas penjaminan selain dari perolehan PMN, namun juga membangun aliansi strategis dengan berbagai lembaga keuangan sebagai mitra penjamin atau co-guarantor. 3. Meningkatkan fokus kepada proyek-proyek yang dapat dijadikan show case dan memiliki unsur replicability yang tinggi agar dapat dijadikan percontohan untuk proyek-proyek sejenis lainnya.

To support the performance achievement, IIGF will apply a number of strategies in dealing with the dynamics of 2016 The measures and strategies which have been formulated, among others: 1. Strengthening of capacity development through strategic alliances with leading universities in various regions throughout Indonesia that aims to provide information, feedback, learning on infrastructure development through PPP scheme. 2. Strengthening and enhancing underwritting capacity other than from State Capital Injection, but also building a strategic alliances with various financial institutions as guarantee partners or co-guarantors. 3. Increasing focus on projects that can be used as a showcase and have the high replicability element to be used as a model for other similar projects.

ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECT

Sesuai dengan mandat yang diberikan, PT PII memberikan penjaminan kepada proyek-proyek infrastruktur pemerintah baik pusat dan daerah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 78/2010 dan Peraturan menteri Keuangan No. 260/2010, proyek tersebut harus, diantaranya, memenuhi kelayakan teknis dan keuangan serta sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang sektor terkait. Dengan terbitnya Perpres No. 38 Tahun 2015, terdapat 19 (sembilan belas) sektor infrastruktur yang dapat dikembangkan oleh PT PII dengan skema KPBU antara lain: 1. Transportasi 2. Jalan

In accordance with the mandate given, IIGF provides guarantee for government’s infrastructure projects, both central and regional, which are developed under the Public Private Partnership (PPP) scheme. As set forth in Presidential Regulation No. 78/2010 and Regulation of the Minister of Finance No. 260/2010, the projects must, among other things, meet technical and financial feasibility and in accordance with the provisions of related sectors regulatory laws. With the issuance of Presidential Regulation No. 38 of 2015, there are 19 (nineteen) infrastructure sectors which can be developed by IIGF under the PPP scheme, among others:

1.

2.

1. 2.

The expansion of infrastructure sectors that can be given guarantee by IIGF in accordance with Presidential Decree No. 38 of 2015, which originally was for 8 sectors, now became 19 Sectors. This provides wider opportunities for IIGF to actively contribute in supporting and encouraging infrastructure development in various parts of Indonesia. It is also supported by an increase in the Company capital through State Capital Injection of Rp1.5 trillion so IIGF is able to guarantee more projects ahead. The Government also issued Presidential Regulation No. 3 of 2016 which has identified 225 national strategic projects which give credible pipeline for IIGF to begin approaching the potential projects to be given guarantee.

Transportation Road



139


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

140


Sumber daya air dan irigasi Air minum Sistem pengelolaan air limbah terpusat Sistem pengelolaan air limbah setempat Sistem pengelolaan sampah Telekomunikasi dan informatika Ketenagalistrikan Minyak dan gas bumi dan energi terbarukan Konservasi energi Fasilitas perkotaan Fasilitas pendidikan Sarana dan prasarana olahraga serta kesenian Kawasan Pariwisata Kesehatan Lembaga permasyarakatan Perumahan rakyat

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.



Water resources and irrigation Drinking water Centralized waste water management system Local waste water management system Waste Management System Telecommunication and Informatic Electricity Oil and gas and renewable energy Energy Conservation Urban Facilities Educational facilities Facilities and infrastructure of sport and art Regions Tourism Health Correctional facilities Public housing

Pemerintah telah menargetkan belanja untuk pembangunan infrastruktur sampai tahun 2019 mencapai Rp4.796 triliun, sedangkan APBN dan APBD hanya mampu menyumbang Rp2.817 triliun. Kekurangan dana tersebut perlu ditutupi oleh swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Salah satu alternatif pembiayaan proyek infrastruktur yang dapat digunakan adalah melalui skema Availability Payment/ AP yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk menjawab kendala pembiayaan infrastruktur dengan skema KPBU. Melalui skema AP, investasi yang dilakukan oleh Badan Usaha untuk mendanai proyek akan dikembalikan secara berkala oleh Kementerian, Lembaga Negara atau Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

The government has targeted infrastructure development spending of Rp4.796 trillion until 2019, while the State and Regional budgets only contribute Rp2.817 trillion. The shortage of these funds needs to be covered by the private sector through Public Private Partnership (PPP) scheme. An alternative financing for infrastructure project which can be used is the Availability Payment /AP scheme developed by the Ministry of Finance to address the constraints of infrastructure financing using PPP scheme. Through the AP scheme, the investment funding made by investors will be returned periodically by the Ministry, State Institution or Local Government acting as Contracting Agencies (CA).

PT PII menyadari pentingnya pemahaman yang cukup bagi para pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah/ Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) mengenai proses bisnis PT PII dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Oleh karena itu, selama tahun 2015 PT PII bersamasama dengan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Dirjen PPR, Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan workshop di 6 (enam) provinsi antara lain Sumatera Utara, Bali, Aceh, Papua Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah untuk mensosialisasikan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP). Sebagai tindak lanjut dari berbagai workshop yang telah diselenggarakan, PT PII mengadakan kegiatan Capacity Building dengan tujuan memperdalam pemahaman para pemangku kepentingan terkait bisnis PT PII dan skema penjaminan.

IIGF realizes the importance of adequate understanding of the stakeholders such as Local Government/ Contracting Agencies (CA) regarding IIGF business processes and Public Private Partnership (PPP) scheme. Therefore, during 2015 IIGF together with the Directorate of Government Support and Infrastructure Financing Management, Directorate General of Budget Financing and Risk Management, Ministry of Finance, has organized workshops in 6 (six) provinces, among others, North Sumatera, Bali, Aceh, West Papua, East Kalimantan and Central Sulawesi to socialize Availability Payment/AP scheme. As a follow up to the various workshops which have been held, IIGF held Capacity Building activities with the intention to deepen the understanding of stakeholders related to IIGF business and guarantee scheme.

Sehubungan dengan adanya rencana pemerintah terkait penugasan BUMN pada proyek infrastruktur nasional prioritas,

In connection with the government’s plans related to SOE assignment on national priority infrastructure projects, there is a need of financing







terdapat kebutuhan akan pembiayaan kepada BUMN dimaksud. Sebagai bagian dari rencana perluasan mandatnya, saat ini PT PII tengah menjajaki peluang bisnis terkait penyediaan penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur Pemerintah di luar skema KPBU. Perluasan mandat PT PII akan meliputi 4 (empat) hal, yaitu pemberian konsultasi, asesmen, dan monitoring atas proses pemberian Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU), pemberian konsultasi, assessment, dan monitoring atas proses pemberian Surat Jaminan Pemerintah Pusat (SJPP), pemberian konsultasi, assessment, penjaminan, dan monitoring terkait penjaminan dengan skema direct lending untuk memastikan pembayaran kembali utang BUMN infrastruktur yang timbul akibat perjanjian pinjaman yang disepakati, dan pemberian konsultasi, asesmen, penjaminan dan monitoring atas penugasan PT Hutama Karya dalam rangka penerbitan obligasi dan pelaksanaan pinjaman untuk pembangunan jalan Tol Trans-Sumatera.

for the SOEs. As part of the expansion plan of its mandate, currently IIGF is exploring business opportunities related to the provision of guarantees for government infrastructure projects outside the PPP scheme. IIGF mandate expansion will include 4 (four) matters, namely provision of consultation, assessment, and monitoring of Business Security Guarantee Letter (SJKU) process, provision of consultation, assessment, and monitoring of the Central Government Guarantee Letter (SJPP), provision of consultation, assessment, guarantee and monitoring related to direct lending guarantee scheme to ensure repayment of SOE infrastructure loans arising from the agreed loan agreement, and the provision of consultation, assessment, guarantee and monitoring of PT Hutama Karya’s assignment in bond issuance and execution of loans for the construction of Trans-Sumatera toll road.

Dengan memperhatikan kebutuhan akan infrastruktur dan program pemerintah untuk percepatan infrastruktur, maka peran penjaminan PT PII akan senantiasa terus dibutuhkan sebagai instrumen percepatan pengembangan proyek infrastruktur nasional.

Having regard to the need for infrastructure and government programs for infrastructure acceleration, the guarantee role of IIGF will always continue to be required as an instrument to acceleration of national infrastructure projects development.

KEBIJAKAN DIVIDEN

DIVIDEND POLICY

Berdasarkan Undang-undang Perusahaan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan apabila terdapat saldo laba positif, sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp17,5 miliar, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp50,8 miliar.

Based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, the Company shall appropriate a certain amount of its profit in each fiscal year for general reserve if there are available retained earnings, until the general reserve has reached at least 20% of the issued and paid-up capital. As of December 31, 2015, the Company made additional appropriation of retained earnings, in the amount of Rp17.5 billion, so the reserve balance became Rp50.8 billion.

Tabel Pembagian Dividen

Table of Dividend Distribution Tahun Buku Fiscal year

Kebijakan Dividen Dividend Policy

2013

2014

2015

Laba Bersih Net profit

Rp249,76 miliar Rp249.76 billion



Dividen kas yang dibagikan Cash dividends distributed

-

-

-

Jumlah saham (lembar) Number of shares (shares)

4.500.000

4.500.000

6.000.000

Dividen per lembar saham Dividend per share

-

-

-

Rasio Pembagian Dividen Dividend Payout Ratio

-

-

-

Tanggal RUPS Date of GMS

11 Juli 2014 July 11, 2014

30 Juni 2015 June 30, 2015

-

Tanggal Pengumuman Announcement Date

11 Juli 2014 July 11, 2014

30 Juni 2015 June 30, 2015

-

Tanggal Pembayaran Payment date

-

-

-



141


142




Kebijakan pembagian dividen ditentukan oleh pemegang saham dalam rapat umum Pemegang Saham. Sampai dengan tahun 2015, pemegang saham belum mensyaratkan pembagian dividen dan saldo laba masih diperuntukan sebagai kapasitas penjaminan.

Dividend policy is determined by the shareholders in a general meeting of Shareholders. Until 2015, the shareholders did not require the distribution of dividends and retained earnings were still intended as a guarantee capacity.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

COMPANY SHARES OWNERSHIP BY EMPLOYEE OR MANAGEMENT (ESOP/ MSOP)

Tahun 2015, Perusahaan tidak melakukan Initial Public Offering (IPO) atau penerbitan saham, sehingga tidak terdapat informasi mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP).

In 2015, the Company did not perform Initial Public Offering (IPO) or share issuance, so there is no information regarding Employee and/or management share ownership (ESOP/MSOP) held by the company.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

REALIZATION OF USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Tahun 2015, Perusahaan tidak melakukan penerbitan saham, hutang atau obligasi, sehingga tidak terdapat informasi mengenai perolehan dana hasil penawaran umum melalui penerbitan saham, surat hutang atau obligasi.

In 2015, the Company did not make share issuance, debentures or bonds, so there is no information regarding proceeds from public offering through the issuance of shares, debentures or bonds.

INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG

INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION OR DEBT RESTRUCTURING

Pada tahun 2015, tidak terdapat transaksi investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi ataupun restrukturisasi hutang yang dilakukan oleh Perusahaan.

In 2015, there was no investment, expansion, divestment, acquisition or restructuring transactions undertaken by the Company.

T R A N S A K S I M AT E R I A L YA N G MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

MATERIAL TRANSACTIONS INVOLVING CONFLICTS OF INTERESTS AND/OR AFFILIATED PARTY TRANSACTIONS

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (revisi 2010), tentang “Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi” yang didefinisikan antara lain: -Perusahaan Di bawah Pengendalian Perusahaan; -Perusahaan Asosiasi; -Investor yang Memiliki Hak Suara, yang Memberikan Investor Tersebut Suatu Pengaruh yang Signifikan; -Perusahaan Di bawah Pengendalian Investor yang Dijelaskan Dalam Catatan III Di atas; -Karyawan Kunci dan Anggota Keluarganya; dan -Entitas yang Dikendalikan, Dikendalikan Bersama atau Dipengaruhi Secara Signifikan Oleh Pemerintah.

The Company entered into transactions with related parties as defined in the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 (revised 2010), regarding the “Related Party Disclosures“, which is defined as: -Companies Controlled by the Company; -Associated companies; -Investors Who Have Voting Rights, Which Give Investors Significant Influence; -Companies Controlled by investors Described in The Notes III Above; -Key Employees and Their Family Members; and -Entity Controlled, Jointly Controlled or Significantly Influenced by The Government.







Adapun sifat pihak berelasi antara lain: -Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. -Badan Usaha Milik Negara merupakan entitas sepengendali di mana Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk deposito dan obligasi. -Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perusahaan.

As for the nature of related parties includes: -The Government of the Republic of Indonesia is the Company’s shareholder. -State Owned Enterprises are entities under common control where the Company made a placement of investment in the form of deposits and bonds. -The Board of Directors are the ones who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain: a. Perusahaan menempatkan dana dalam bentuk deposito dan obligasi dari pihak pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disepakati. Rincian pendapatan pengelolaan dana kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

In the normal course of business, the Company conducts transactions with related parties. Such transactions include, among others: a. The Company places funds in time deposits and bonds from the related parties which are carried out with agreed terms and conditions. Details of fund management income from related parties are follows:

Tabel Pengelolaan Dana kepada Pihak Berelasi (dalam Rp Juta)

Table of Management of Funds to Related Parties (in Million USD)

Uraian Description Kas dan setara kas Cash and cash equivalents Investasi Investment Piutang usaha Account receivables Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi Balance arising from transactions with related parties Persentase terhadap jumlah asset Percentage to total assets

2014

2015

%

792.032,71

1.615.939,71

823.907,00

104,02%

2.590.963,26

3.752.923,58

1.161.960,32

44,85%

17.518,77

65.453,97

47.935,21

273,62%

3.400.514,74

5.434.317,26

2.033.802,53

59,81%

61,58%

73,61%

Tabel Pendapatan atas Pengelolaan Dana kepada Pihak Berelasi (dalam Rp Juta) Uraian Description


2014

Table of Fund Management Revenue to Related Parties (in Million USD) 2015


%

PT Bank Rakyat Indonesia

39.646,14

130.665,95

91.019,81

229,58%

PT Bank Nagari

39.130,27

25.094,55

(14.035,72)

-35,87%

Pemerintah Republik Indonesia

15.221,52

19.321,69

4.100,17

26,94%

PT Bank Negara Indonesia

16.880,62

17.103,70

223,08

1,32%

PT BPD Sumatera Utara

39.636,05

15.358,07

(24.277,98)

-61,25%



143



Uraian Description

2014



2015

%

PT BPD Jawa Tengah

1.232,88

14.501,74

13.268,86

1076,25%

PT BPD Sulselbar

8.142,38

10.303,75

2.161,37

26,54%

PT Bank Mandiri

6.834,27

7.279,60

445,33

6,52%

PT Pembangkit Listrik Negara

6.478,52

6.928,37

449,85

6,94%

PT Adhi Karya

6.099,03

6.252,26

153,23

2,51%

PT Sarana Multigriya Finansial

6.621,67

6.034,65

(587,02)

-8,87%

PT Telekomunikasi Indonesia

2.047,13

5.901,64

3.854,51

188,29%

PT BPD Sulawesi Utara

2.754,56

5.525,17

2.770,61

100,58%

PT Pembangunan Perumahan

5.350,97

5.143,32

(207,65)

-3,88%

PT Bank Tabungan Negara

4.300,03

4.158,79

(141,24)

-3,28%

PT Jasamarga

3.526,99

3.703,58

176,59

5,01%

PT Hutama Karya

3.517,11

3.416,96

(100,15)

-2,85%

PT Garuda Indonesia

1.746,05

2.280,99

534,95

30,64%

PT Pegadaian

1.420,84

1.951,64

530,80

37,36%

842,06

1.932,29

1.090,23

129,47%

PT BPD Jawa Timur

1.232,83

1.035,50

(197,33)

-16,01%

PT Aneka Tambang

540,74

522,69

(18,05)

-3,34%

-

342,25

342,25

-100,00%

30.822,22

-

(30.822,22)

-100,00%

14,36

-

(14,36)

-100,00%

244.039,23

294.759,15

50.719,92

20,78%

46,05%

55,30%

PT Sarana Multi Infrastruktur

PT Waskita Karya Bank Jabar Banten PT Danareksa Jumlah Pendapatan Persentase terhadap jumlah pendapatan

b.

144


Perusahaan memberikan remunerasi dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan Direksi. Jumlah gaji dan tunjangan, bonus/tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:


b.

The Company provides remuneration and facilities to support the operational duties of the Board of Commissioners and Board of Directors. Total salaries and allowances, bonus/ tantiem to the Board of Commissioners and Directors for the years ended December 31, 2015 and 2014 are as follows:




Tabel Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi (dalam Rp Juta) Uraian Description



Table of Remuneration and Benefits of Board of Commissioners and Directors (in Million USD)

2014

Pertumbuhan Growth

2015

Nominal Nominal

%

Dewan Komisaris Board of Commissioners Gaji dan imbalan kerja jangka pendek Salaries and short-term employee benefits

2.522,54

3.678,67

1.156,13

45,83%

Gaji dan imbalan kerja jangka pendek Salaries and short-term employee benefits

10.599,41

11.492,68

893,28

8,43%

Total remunerasi dan fasilitas Total remuneration and fringe benefits

13.121,95

15.171,35

2.049,40

15,62%

6,33%

7,09%

Dewan Direksi Board of Directors

Persentase terhadap jumlah beban usaha Percentage of total operating expenses

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS

Pada tahun 2015 terdapat beberapa peraturan perundangan yang memberikan dampak positif terhadap kegiatan Perusahaan yaitu penerbitan Peraturan Presiden no. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai perubahan atas Perpres 67 tahun 2005 yang telah dirubah melalui Perpres no 66 tahun 2013, yang mengatur mengenai penambahan 19 (sembilan belas) sektor infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan skema KPBU. Penambahan lingkup sektor infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan KPBU akan berpengaruh positif secara signifikan terhadap realisasi kegiatan Perusahaan pada masa mendatang, namun belum menunjukkan pengaruhnya pada tahun pelaporan.

In 2015 there were numerous regulations which gave positive impact on the Company’s activities, namely the issuance of Presidential Decree No. 38 of 2015 on Public Private Partnership (PPP) as an amendment to Presidential Regulation No. 67 of 2005 which was amended by Presidential Decree No. 66 of 2013, regulating the addition of 19 (nineteen) infrastructure sectors which can be cooperated with PPP scheme. The additions to the scope of infrastructure sectors which can be cooperated with PPP scheme will bring positive effect significantly to the realization of the Company’s activities in the future, but has yet to show its influence in reporting.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Alasannya

Changes in Accounting Policies and Justifications

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa standar baru, revisi dan intepretasi, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut: -PSAK 1 (Revisi 2015) “Penyajian Laporan Keuangan” -PSAK 4 (Revisi 2015) “Laporan Keuangan Tersendiri” -PSAK 5 (Revisi 2015) “Segmen Operasi” -PSAK 7 (Revisi 2015) “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” -PSAK 13 (Revisi 2015) “Properti Investasi“ -PSAK 15 (Revisi 2015) “Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama“

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants (DSAK-IAI) issued a handful of new standards, amendments and interpretation, but not yet effective for the financial year beginning on or after January 1, 2015 as follows: -------

SFAS 1 (Revised 2015) “Presentation of Financial Statements” SFAS 4 (Revised 2015) “Separate Financial Statements” SFAS 5 (Revised 2015) “Operating Segment” SFAS 7 (Revised 2015) “Related Party Disclosures” SFAS 13 (Revised 2015) “Investment Property” SFAS 15 (Revised 2015) “Investment in Associates and Joint Ventures “



145


--------------

146


PSAK 16 (Revisi 2015) “Aset Tetap“ PSAK 19 (Revisi 2015) “Aset Tak Berwujud“ PSAK 22 (Revisi 2015) “Kombinasi Bisnis“ PSAK 24 (Revisi 2015) “Imbalan Kerja“ PSAK 25 (Revisi 2015) “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan“ PSAK 53 (Revisi 2015) “Pembayaran Berbasis Saham“ PSAK 65 (Revisi 2015) “Laporan Keuangan Konsolidasian“ PSAK 66 (Revisi 2015) “Pengaturan Bersama“ PSAK 67 (Revisi 2015) “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain“ PSAK 68 (Revisi 2015) “Pengukuran Nilai Wajar“ ISAK 30 (Revisi 2015) “Pungutan“ ISAK 31 (Revisi 2015) “Interpretasi Atas Ruang Lingkup PSAK 13 - Properti Investasi PSAK 1 and ISAK 31 berlaku untuk tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2017 dan penerapan dini diperkenankan, sedangkan revisi dan standar baru lainnya akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016.

--------------



SFAS 16 (Revised 2015) “Fixed Assets” SFAS 19 (Revised 2015) “Intangible Assets” SFAS 22 (Revised 2015) “Business Combination” SFAS 24 (Revised 2015) “Employee Benefits” SFAS 25 (Revised 2015) “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors “ SFAS 53 (Revised 2015) “Share-Based Payment” SFAS 65 (Revised 2015) “Consolidated Financial Statement” SFAS 66 (Revised 2015) “Joint Agreements” SFAS 67 (Revised 2015) “Disclosure of Interests in Other Entities “ SFAS 68 (Revised 2015) “Fair Value Measurement” Interpretation of SFAS 30 (Revised 2015) “Collection” Interpretation of SFAS 31 (Revised 2015) “Interpretation of Scope of SFAS 13 - Investment Property SFAS 1 and IFAS 31 will become effective for period beginning January 1, 2017 and an early adoption is allowed while the other revised and new standards will become effective for the annual period beginning January 1, 2016.

Dampak Terhadap Laporan Keuangan

Impact on Financial Statements

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

At the time of publication of the financial statements, the Company is still evaluating the possible impact of the application of the new standards and revisions as well as their influence on the financial stataments of the Company.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

GOING CONCERN INFORMATION

Tahun 2015, tidak terdapat informasi mengenai hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan, sehingga tidak ada informasi juga mengenai assessment manajemen atas hal-hal tersebut, termasuk asumsiasumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment.

In 2015, the management did not conduct a specific assessment of the Company’s sustainability. However, based on the SWOT analysis method that there are nothing that can potentially can generate significant effect on the Company’s sustainability.

Adapun asumsi-asumsi yang mendasari optimisme manajemen terhadap kelangsungan usaha perusahaan antara lain: 1. Kekuatan Sebagai satu-satunya badan usaha yang beroperasi di bidang penjaminan proyek infrastruktur dengan skema KPBU menjadikan Perseroan memiliki pemahaman yang baik terhadap skema KPBU. Dalam kaitannya dengan kapasitas penjaminan sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah, Perseroan memiliki akses terhadap APBN yaitu melalui penyuntikan modal Pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) atau akses untuk memperoleh dukungan Pemerintah berupa skema penjaminan bersama pemerintah maupun mekanisme regres yang dapat menjamin ketahanan finansial perusahaan.

The assumptions underlying optimism towards the business continuity management companies, among others: 1. Strength As the only enterprise that operates in underwriting infrastructure projects with PPP scheme enable the Company to develop good understanding of the PPP scheme. In relation to the guarantee capacity as an instrument of the government’s fiscal policy, the Company has access to the state budget, through the injection of government capital in the form of the State Capital Injection or access to government support in the form of the joint guarantee scheme with the government and the recovery mechanisms to ensure the financial sustainability of the Company.





Selain itu, sebagai penerima mandat Kebijakan Satu Pelaksana (single window policy) untuk penjaminan pemerintah bagi proyek KPBU, Perseroan telah memiliki regulasi bisnis penjaminan yang jelas, Operations Manual yang solid dan telah dapat diterima oleh institusi kelas dunia seperti World Bank dan institusi keuangan lainnya. Hal-hal tersebut merupakan kekuatan yang dimiliki oleh PT PII saat ini. 2.

Peluang Melihat kepada rencana Pemerintah sebagaimana dituangkan dalam MP3EI dan PPP Book, potensi pasar bisnis penjaminan sangat besar mengingat kebutuhan infrastruktur Indonesia yang masif. Seiring berjalannya waktu dan terbentuknya rekam jejak, PT PII berpeluang meningkatkan kapasitas penjaminan melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kegiatan bisnis serupa. Ketidakpastian dealflow akibat keterbatasan PJPK, juga membuka peluang untuk intensifikasi bisnis penjaminan antara lain melalui keikutsertaan dalam penyiapan proyek se-awal mungkin. Sebagai satu-satunya BUPI, terbuka juga peluang untuk ekstensifikasi bisnis penjaminan terkait sektor infrastruktur yang belum menjadi cakupan PII saat ini, mengingat kompetensi organisasi yang dibangun akan memungkinkan hal tersebut. Peningkatan status regulasi menjadi Undang-Undang merupakan suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh PT PII untuk memastikan dasar hukum upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi.



Moreover, as the Mandated Execution agency (single window policy) of government guarantees for PPP projects, the Company has established clear regulation of the guarantees mechanism as its main business, solid Operations Manual which has been accepted by world-class institutions such as the World Bank and other financial institutions. Those things above are the strength owned by IIGF today. 2.

Opportunities Observing the Government’s plan as outlined in the MP3EI and PPP Book, market potential for guarantee is large considering indonesia’s massive infrastucture needs. As success story achieved, IIGF has the opportunity to increase the guarantee capacity through cooperation with third parties who have similar business activities. Dealflow uncertainty due to CA’s limitation, also opens up opportunities for intensification of the underwriting business, among others through participation in the projects preparation as early as possible As the only Guarantee Business Entity, the Company also open up for the opportunity to expand its business related to infrastructure sector that has not been covered yet by IIGF at this time, taking into account the strong competencies built by the organization. Improving the regulation status into and Act is an opportunity for IIGF to ensure a legal basis for business intensification and extension efforts.



147

06

TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE

GCG telah menjadi bagian dari pengelolaan PT PII melalui penerapan suatu sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, kesetaraan dan tanggung jawab, guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham maupun segenap pemangku kepentingan lainnya.

GCG has been part of IIGF’s management through the implementation of a system which reflects the principles of information transparency, accountability, fairness and responsibility, in order to provide added value for shareholders or other stakeholders.

Source:Antara Foto





PERNYATAAN KOMITMEN GCG STATEMENT OF GCG COMMITMENT

150

PT PII berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai dasar peningkatan kinerja Perusahaan dengan secara terus menerus melakukan pemutakhiran berbagai pedoman, prosedur operasi, manual sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, program transformasi dan perkembangan Perusahaan.

IIGF committed to apply GCG principles as the basis of Company’s performance enhancement by continuously updating various guidelines, operating procedures, and manuals in accordance with the applicable laws and regulations changes, transformation program and development of the Company.

Pemutakhiran ini dikuatkan dengan sosialisasi dan penerapannya. Pelaksanaan sosialisasi sebagai komitmen PT PII untuk senantiasa mengingatkan seluruh stakeholders betapa pentingnya implementasi GCG dalam setiap aktivitas pekerjaan. Dalam penerapan GCG, PT PII mematuhi berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku serta peraturan internal.

This update is strengthened through the socialization of information and its implementation. IIGF’s socialization becomes part of Company’s commitment to constantly remind all stakeholders of the importance of GCG implementation in all its operational activities. By applying the GCG principles, IIGF complies with various applicable laws and regulations as well as the internal regulations.

Komitmen terhadap implementasi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) didasarkan pada keinginan untuk menjadi Perusahaan yang terus tumbuh berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perusahaan menjadi komitmen bersama bagi seluruh Insan Perusahaan, yakni jajaran Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat, dan Karyawan yang meliputi:

Commitment towards Good Corporate Governance/GCG implementation is in accordance with IIGF’s goal to become a Company with sustainable growth. The implementation of GCG principles in the Company is a shared commitment of all Company personnel, namely the Board of Commissioners, Board of Directors, Officers, and Employees which includes:







PRINSIP-PRINSIP GCG GCG PRINCIPLES

a.

b.

c.

d.

e.

Transparency Prinsip transparansi/keterbukaan (transparency), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip, dan praktisi penyelenggaraan usaha yang sehat. Accountability Prinsip akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. Perusahaan telah melakukan tinjauan secara berkala atas struktur organisasi dan melakukan penyempurnaan terhadap struktur organisasi sebagai acuan bagi segenap insan perusahaan untuk dapat memenuhi tuntutan perkembangan aktivitas usaha dan dinamika pemangku kepentingan perusahaan. Responsibility Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundangundangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha. Bentuk responsibilitas perusahaan adalah kepatuhan terhadap ketentuan dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri serta peraturan dari Regulator yang berlaku dalam menjalani operasionalnya. Independency Kemandirian (independency), yaitu pengelolaan perusahaan secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktisi penyelenggaraan usaha. Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan atau pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengawasi dan mengelola kegiatan Perusahaan bertindak secara mandiri terbebas dari tekanan atau pengaruh dari dalam maupun dari luar Perusahaan yang tidak selaras dengan kepentingan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan korporasi yang sehat. Fairness Keadilan/Kesetaraan (fairness), yaitu bahwa perusahaan menjamin adanya kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan terkait perlakukan dan pemenuhan hak-hak segenap pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundangundangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Perusahaan yang sehat.

a.

Transparency The principle of transparency/openness, that is transparency in decision-making as well as the disclosure and the provision of relevant Company information in line with laws, regulations and healthy corporate governance principles.

b.

Accountability Accountability, that is clarity of function and responsibility of all Company organs so that the Company might perform transparently, fairly, effectively, and efficiently. The Company carries out periodic reviews and improvements of organization structure as a reference for all Company employees to be able to meet business demands and stakeholder interest.

c.

Responsibility Responsibility, with the Company obeying all laws and regulations, as well as ethical values, standards, principles and governance practices. The Company’s responsibility takes the form of obedience to laws, government regulation, ministerial decisions and regulators’ legislation pertaining to the Company’s business activities.

d.

Independency Independence, with the Company managing itself in a selfreliant and professional way, regardless of the particular interests of any party that do not comply with according regulations, laws, ethical values, standards, principles or best practices. In carrying out their functions, duties and responsibilities, the Board of Commissioners, Board of Directors and employees, as well as any other party ordained to carry out tasks on behalf of the Company, act independently free from any pressures or interest either from any particular interests that do not comply with according regulations, laws, ethical values, standards, principles or best practices.

e.

Fairness Fairness, with the Company acting in a fair and balanced way with full observance of the rights of all stakeholders, whether internal or external, which may arise according to agreements, laws, regulations, ethical values, standards, principles and healthy corporate practices.



151





TUJUAN PENERAPAN GCG THE OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

Tujuan Penerapan GCG di PT PII adalah sebagai berikut:

The objectives of GCG Implementation in IIGF are to as follows:

1.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

152

Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perusahaan (Pemegang Saham Dewan Komisaris Direksi), karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan berjalan secara baik dan kepentingan semua pihak terpenuhi. Mendorong dan mendukung pengembangan bisnis PT PII. Mengelola sumber daya secara lebih amanah. Mengelola risiko secara lebih baik. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan PT PII. Memperbaiki budaya kerja PT PII. Meningkatkan reputasi dan citra Perusahaan menjadi semakin baik.


2. 3. 4. 5.

Control and align the relationship between the Company’s Organs (Shareholders, Board of Commissioners, and Directors, employees, customers, business partners) as well as society and the environment to go well and the interests of all parties are fulfilled. Encourage and support IIGF’s business development. Manage resources in a more trustful manner. Manage risk appropriately. Increase accountability to stakeholders.

6.

Prevent deviations in IIGF’s management.

7. 8.

I mprove IIGF’s work culture. Increase the Company’s reputation and image to be superior.






DASAR PENERAPAN DAN ROADMAP GCG THE BASIS OF GCG IMPLEMENTATION AND ROADMAP

Untuk mewujudkan tujuan penerapan GCG di PT PII, terdapat sejumlah acuan peraturan yang melandasi, yaitu sebagai berikut:

To realize the objectives of GCG implementation in IIGF, there are a number of underlying reference rules, namely as follows:

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) Pasal 5 ayat 3; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.06/2013 perihal Penyusunan, Penyampaian Dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.06/2015 perihal Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Perusahaan Perusahaan (Persero) dibawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. Pedoman Tata Kelola dari Komite Kebijakan Governance (KNKG).

2.

3.

4.

5.

6.

Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2003 on State Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 47, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4286); Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 on StateOwned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 70, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4297) Article 5, paragraph 3; Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 106, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4756); Minister of Finance Regulation (PMK) No.28/ PMK.06/2013 regarding Preparation, Submission and Amendment of LongTerm Work Plan and Budget of Companies (Persero) Under the Guidance and Supervision of the Ministry of Finance. Minister of Finance Regulation (PMK) Number 88/ PMK.06 /2015 regarding Implementation of Good Corporate Governance in Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Ministry of Finance. Guidelines for Corporate Governance from the National Committee on Governance (NCG).

GCG Roadmap

PT PII telah memiliki roadmap GCG yang didasarkan pada roadmap GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Mengacu pada roadmap GCG tersebut, sasaran akhir roadmap GCG PT PII adalah terwujudnya Perusahaan sebagai good corporate citizen sehingga PT PII tumbuh berkelanjutan.

IIGF has a GCG roadmap which is based on GCG roadmap compiled by the National Committee on Governance (NCG). Referring to the GCG roadmap, the final target of IIGF’s GCG roadmap is IIGF becomes a “good corporate citizen” so that the Company could grow in a sustainable manner.

TOLAK UKUR MEASUREMENT

SASARAN OBJECTIVES

Roadmap GCG

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

GOOD CORPORATE COMPANY

GOOD CORPORATE CITIZEN

Memenuhi ketentuan dari peraturan (mandatory maupun voluntary) dalam tata kelola perusahaan

Dapat mengendalikan operasi bisnis terutama aspek risiko usaha secara efektif

Menjadi warga industri maupun masyarakat social yang etikal dan bertanggungjawab

Complying with rules and regulation (mandatory and voluntary) of corporate governance

Controlling business operation, especially business risk aspect, effectively

Becoming ethical and responsible citizen of the industry as well as the social community



153





PENGUKURAN IMPLEMENTASI GCG MEASUREMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan GCG, PT PII berkomitmen untuk melaksanakan pengukuran implementasi GCG secara berkala. Pengukuran implementasi GCG akan dilakukan pada tahun 2016.

In an effort to maintaining and improving the quality of GCG implementation, IIGF is committed to carry out GCG implementation measurement periodically. The GCG implementation measurement will be conducted in 2016.

STRUKTUR DAN MEKANISME GCG GCG STRUCTURES AND MECHANISM

Struktur GCG

GCG structure

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang dan/ atau Anggaran Dasar. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

In accordance with the Law No. 40 of 2007 Chapter I on Article 1 about General Provisions, the Company’s Organs are composed of General Meeting of Shareholders, Directors and the Board of Commissioners. • General Meeting of Shareholders, hereinafter called the GMS, is the Company’s Organ which has the authority that is not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits prescribed in the Act and/ or the Articles of Association. • Board of Commissioners is the organ of the Company which is in charge of general and/or special supervision in accordance with the Articles of Association as well as providing advice to the Directors. • Directors is an Organ of the Company which is authorized and fully responsible for the management of the Company for the interest of the Company, in accordance with the purpose and objective of the Company and to represent the company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

GMS, the Board of Commissioners and the Directors respect the duties, responsibilities and authorities of each according to the laws and regulation as well as the Articles of Association.

Organ Perusahaan tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Organ Perusahaan menjalankan

The Company organs play a key role in the successful implementation of GCG. The Company Organs perform their functions in accordance

•

•

•

154







fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan.

with the provisions of laws and regulations, Articles of Association and other provisions on the principle that each organ is independent in carrying out the duties, functions and responsibilities for the benefit of the Company.

Mekanisme Tata Kelola

Governance Mechanism

Governance Mechanism merupakan mekanisme implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar struktur GCG (governance structure), melainkan dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme. Governance mechanism dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.

Governance Mechanism is a mechanism of GCG implementation reflected in a strong governance system. GCG implementation relies not only on the pillar of GCG structure, but also needs a clear rules in a form of mechanism. The Governance mechanism can be defined as rules, procedures and clear relationship between the parties taking the decision and the parties conducting the control (supervision) against the decision.

PT PII terus melakukan penyempurnaan kebijakan GCG (soft-structure GCG) yang dimiliki agar sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun ketentuan pelaksanaan GCG bagi Perusahaan. Selain pedoman GCG, PT PII telah menyusun Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), Pedoman Kode Etik Perusahaan (Code of Conduct), Piagam Komite Audit, Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter), Pernyataan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) dan berbagai kebijakan dan prosedur dalam mendukung terlaksananya tata kelola yang baik. Semua kebijakan dan prosedur tersebut dimaksudkan untuk mendorong Perusahaan mampu melakukan check and balance pada setiap aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang berlaku.

IIGF continues to improve the existing GCG policies (GCG softstructure) to be in line with the needs of business process as well as GCG implementation provision for the Company. In addition to the GCG guidelines, IIGF has compiled Board Manual, Code of Conduct, Audit Committee Charter, Internal Audit Charter, Conflict of Interest Statement and various policies and procedures to support the implementation of good governance. All these policies and procedures are intended to encourage the Company to be able to perform check and balance on any business activity based on the principles of good corporate governance that apply.



155


No


Nama Kebijakan GCG Name of GCG Policy

Dasar Peraturan Basic Rules

• • • • • • •

1

GCG Code

• • • • • • •

156



Isi Contents Kebijakan dan prosedur sebagai landasan operasional penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (GCG) oleh segenap organ dan insan Perusahaan, meliputi: BAB I PENDAHULUAN BAB II ORGAN PERUSAHAAN 2.1 Rapat Umum Pemegang Saham 2.2 Dewan Komisaris 2.3 Direksi UU No. 17 Tahun 2003 BAB III MANAJEMEN RISIKO UU No. 19 Tahun 2003 BAB IV TATA KELOLA PENGENDALIAN INTERNAL UU No. 40 Tahun 2007 BAB V TATA KELOLA INFORMASI PMK No. 88 /PMK.06/2015 BAB VI TATA KELOLA HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU PMK No. 28 /PMK.06/2013 KEPENTINGAN PERUSAHAAN Peraturan Pemerintah No. BAB VII RENCANA JANGKA PANJANG DAN RENCANA 45 Tahun 2005 KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN Peraturan Pemerintah No. BAB VIII PENGUKURAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN 35 Tahun 2009 TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAB IX PENUTUP Law No.17 of 2003 Law No.19 of 2003 Policies and procedures as operational base for the Law No.40 of 2007 application of Corporate Governance (GCG) principles by MoF Regulation No.88/ entire Company’s organs and personnel, including: PMK.06/2015 BAB I. INTRODUCTION MoF Regulation No.28/ BAB II ORGANS OF THE COMPANY PMK.06/2013 2.1 General Meeting of Shareholders Government Regulation 2.2 Board of Commissioners No.45 of 2005 2.3 Directors Government Regulation BAB III RISK MANAGEMENT No.35 of 2009 BAB IV INTERNAL CONTROL GOVERNANCE BAB V INFORMATION GOVERNANCE BAB VI STAKEHOLDERS RELATION GOVERNANCE BAB VII LONG TERM PLAN AND COMPANY WORK PLAN AND BUDGET BAB VIII MEASUREMENT AND REPORTING OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAB IX CONCLUSION




No



• •

2


PMK No. 88 / PMK.06/2015 Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Board Manual • •

MoF Regulation No.88/ PMK.06/2015 Articles of Association of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund



Isi Contents Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, meliputi: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan 1.2 Ruang Lingkup 1.3 Referensi BAB II DEWAN KOMISARIS 2.1 Organisasi 2.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris 2.3 Pedoman Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 2.4 Pedoman Kebijakan Pengawasan Dewan 2.5 Rapat Dewan Komisaris 2.6 Pedoman Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris 2.7 Pedoman Penilaian Kinerja Dewan Komisaris 2.8 Organ Pendukung Dewan Komisaris BAB III DIREKSI 3.1 Organisasi 3.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi 3.3 Pembagian Kerja dan Organ Pendukung Direksi 3.4 Rapat Direksi 3.5 Pengambilan Keputusan Direksi 3.6 Penilaian Kinerja Direksi 3.7 Organ Pendukung Direksi 3.8 Pengelolaan Risiko 3.9 Sistem Pengendalian Internal 3.10 Pelaporan 3.11 Penilaian, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan BAB IV TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR ORGAN PERUSAHAAN 4.1 Rapat 4.2 Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan 4.3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Auditor Eksternal 4.4 Pelaporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 4.5 Pelaporan Pengawasan Dewan Komisaris atas RKAP 4.6 Penyusunan dan Persetujuan Rencana Jangka Panjang (RJP) Perusahaan 4.7 Program Pengenalan Perusahaan 4.8 Pelaporan Khusus 4.9 Tata Komunikasi dan Korespondensi 4.10 Kekosongan Jabatan dan Pelimpahan Wewenang 4.11 Penetapan Batasan Kewenangan 4.12 Penetapan Remunerasi, Fasilitas dan Tantiem Direksi & Dewan Komisaris 4.13 Etika Berusaha dan Benturan Kepentingan



157


No






Isi Contents Implementation of Good Corporate Governance in Limited Liability Company Under Guidance and Supervision of the Minister of Finance, including: CHAPTER I INTRODUCTION 1.1 Purpose and objectives 1.2 Scope 1.3 Reference CHAPTER II BOARD OF COMMISSIONERS 2.1 Organization 2.2 Duties, Authorities and Responsibilities of Board of Commissioners 2.3 Guidelines of Division of Duties, Authorities and Responsibilities of Board of Commissioners 2.4 Guidelines of Board of Commissioners’ Supervisory Policy 2.5 Meetings of Board of Commissioners 2.6 Guidelines of Board of Commissioners’ Decision 2.7 Guidelines of Board of Commissioners’ Performance Assessment 2.8 Supporting Organs of Board of Commissioners CHAPTER III DIRECTORS 3.1 Organization 3.2 Duties, Authorities and Responsibilities of Directors 3.3 Division of Duties and Supporting Organs of Directors 3.4 Meetings of Board of Directors 3.5 Decision Making of Directors 3.6 Performance Assessment of Directors 3.7 Supporting Organs of Directors 3.8 Risk management 3.9 Internal Control System 3:10 Reporting 3:11 Assessment, Evaluation, and Reporting of Corporate Governance Implementation CHAPTER IV PROCEDURES FOR WORKING RELATIONS BETWEEN ORGANS OF THE COMPANY 4.1 Meetings 4.2 Directors’ acts requiring approval 4.3 Appointment of Public Accounting Firm (KAP) as External Auditor 4.4 Reporting of Actual Work Plan and Budget (WP&B) 4.5 Reporting of Board of Commissioners Supervision on WP&B 4.6 Preparation and Approval of Long-Term Plan (RJP) of Company 4.7 Introduction Program of Company 4.8 Special reporting 4.9 Communications and Correspondence Procedures 4:10 Job vacancy and Delegation of Authority 4:11 Determination of Authority Limits 4:12 Determination of remuneration, benefits and tantiem of Directors & Board of Commissioners 4:13 Business Ethics and Conflict of Interest

158




No

3


Code of Conduct





Isi Contents Tata aturan hubungan internal Perusahaan (organ perusahaan dan pegawai) dan hubungan dengan Pemangku Kepentingan (stakeholders) dalam menjalankan bisnis di perusahaan. Adapun isinya meliputi: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Visi dan Misi PII 1.2 Tujuan Pembentukan Perusahaan BAB II PEDOMAN PERILAKU PERUSAHAAN Prinsip-prinsip berkesadaran 2.1 Nilai-nilai Perusahaan In-Time etis (ethical sensibility), 2.2 Pedoman Perilaku Perusahaan berpikir etis (ethical BAB III PELAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN reasoning), dan berperilaku PERNYATAAN KEPATUHAN etis (ethical conduct) sebagai 3.1 Penanganan Pelaporan Pelanggaran Kode Etik bagian dari usaha untuk 3.2 Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik mewujudkan visi, misi, dan 3.3 Pernyataan Kepatuhan nilai-nilai Perusahaan. Principles of ethical sensibility, ethical reasoning, and ethical conduct as part of efforts to realize vision, mission and values of the Company.

Rules governing Company internal relations (company organs and employees) and relations with Stakeholders in conducting business in the Company. The contents include: PART I INTRODUCTION 1.1 IIGF Vision and Mission 1.2 Purpose of Company Establishment CHAPTER II COMPANY CODE OF CONDUCT 2.1 In-Time Corporate Values 2.2 Company Code of Conduct CHAPTER III REPORTING OF CODE OF CONDUCT VIOLATIONS AND COMPLIANCE STATEMENT 3.1 Handling Code of Conduct Violation Reporting 3.2 Consequences of Code of Conduct Violations 3.3 Statement of Compliance



159


No

4



Piagam Komite Audit Audit Committee Charter

Dasar Peraturan Basic Rules • UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas • UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara • Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara • Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/ MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN • Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/ MBU/2011 tanggal 1 Agustus tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN • • •

•

•

Law No.1 of 1995 on Limited Liability Company Law No.19 of 2003 on State-Owned Enterprises Government Regulation No.45 of 2005 on Establishment, Management, Monitoring, and Dissolution of StateOwned Enterprises SOE Minister Regulation No.PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs of Board of Commissioners/ Supervisory Board of SOEs SOE Minister Regulation No.PER-01/MBU/2011 dated August 1 on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs



Isi Contents

Acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit PT PII dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang meliputi: BAB I PENDAHULUAN BAB II TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG BAB III STRUKTUR, PERSYARATAN KEANGGOTAAN, DAN MASA JABATAN BAB IV TATA KERJA DAN PROSEDUR KERJA BAB V PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN BAB VI PENUTUP Reference and working guidelines for IIGF Audit Committee in carrying out its duties and authorities, which cover: CHAPTER I INTRODUCTION CHAPTER II DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES CHAPTER III STRUCTURE, MEMBERSHIP REQUIREMENTS AND TERMS CHAPTER IV WORKING PROCEDURES CHAPTER V BUDGETING AND FINANCING CHAPTER VI CLOSING

Piagam Komite Perencanaan dan Risiko Usaha

Saat ini PT PII belum memiliki Piagam Komite Perencanaan dan Risiko Usaha

Planning and Business Risk Committee Charter

Currently IIGF does not have Planning and Business Risk Committee Charter yet.

5

160




No


Piagam Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) 6 Internal Audit Charter

Dasar Peraturan Basic Rules • Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Penjaminan Infrastruktur • Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) • Surat Keputusan Direksi Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor: SK002/DIR/GEN/08/2010 tentang Operating Manual PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) •

• •

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran 7 Violation Reporting System Policy


Government Regulation No.35 of 2009 on Republic of Indonesia Capital Participation for the Establishment of Limited Liability Company (Persero) in the field of Infrastructure Guarantee Articles of Association of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund Indonesia Infrastructure Guarantee Fund Directors’ Decree Number: SK-002/ DIR/GEN/08/2010 on Operating Manual of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund



Isi Contents

Prosedur operasi Internal Audit dalam menjalankan fungsinya melakukan penelaahan dan pengujian operasional PT PII sebagai organisasi bisnis, yang secara garis besar mencakup: • Proses kerja Internal Audit • Langkah-langkah pelaksanaan tugas audit • Tata cara penyeliaan tugas-tugas Internal Audit • Bentuk baku dokumen yang dipergunakan dalam tugas Internal Audit sehari-hari In carrying out its functions, Internal Audit operating procedures perform review and testing of IIGF operations as a business organization, which broadly cover: • Internal Audit Working Process • Measures of audit assignment implementation • Procedures for supervision of Internal Audit duties • Standard form of documents used in day-to-day tasks of Internal Audit

Saat ini PT PII belum memiliki Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran, namun saat ini perusahaan sedang menyusun kebijakan dan mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing system) mengacu pada best practice yang ada sebagai implementasi GCG. IIGF does not have Whistleblowing System Policy yet at present, but the Company is currently drawing up policies and mechanisms of whistleblowing system which refer to the existing best practices as GCG implementation.



161





INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI INFORMATION ON MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDER

Pemegang saham utama dan pengendali PT PII adalah Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia yang memegang 100% saham Perusahaan, dimana PT PII sebagai BUMN memiliki fungsi dan mandat yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan.

IIGF’s sole shareholder is the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, who holds 100% of the Company shares. As a SOE, IIGF’s function and mandate may affect the implementation of government fiscal policy directly managed by the Ministry of Finance.

Kepemilikan Saham PT PII 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. IIGF Shareholding is 100% owned by the Republic of Indonesia.

100%

*Tidak terdapat kepemilikan individu dalam saham Perusahaan. * There is no individual ownership in the shares of the Company

162







RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selaku organ tertinggi dalam organ perusahaan yang berfungsi sebagai forum bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dan didasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan. Selaku pemegang kuasa dari pemegang saham, Direktur Jenderal Kekayaan Negara bertindak selaku RUPS.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest body representing shareholders in the Company, with the right to make important decisions linked to and based on Company’s interests. As a proxy for the shareholders, the Director General of State Assets of the Ministry of Finance acts on behalf of the GMS.

Dalam RUPS, pemegang saham berhak mendapatkan informasi berkaitan dengan Perusahaan dari Dewan Komisaris dan atau Direksi sepanjang sejalan dengan kepentingan Perusahaan. Kewenangan RUPS antara lain:

In the GMS forum, shareholders have the right to obtain information related to the Company from the Boards of Commissioners and Directors. The GMS’ authorities cover:

a.

Melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris; Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar Perusahaan; Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta tugas; Pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundangundangan dan Perusahaan; Kewenangan lainnya sebagaimana diatur pada Perusahaan;

a.

Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggung jawabkan; Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

f.

b.

c. d. e. f. g.

b.

c. d. e.

g.

Conducting appointment and dismissal of members of the Boards of Commissioners and Directors; Making decisions needed for the long and short term interest of the Company according to laws and regulations and Articles of Association; I ssuing approval on the Annual Report including ratification of the Financial Report and duties; Supervision of the Board of Commissioners according to laws, regulations and Articles of Association; Other authorities as stipulated in the Company’s Articles of Association; Making decisions through the process that is open, fair, and accountable; Implementation of good corporate governance according to its authority and responsibility.

Mengacu kepada Perusahaan, terdapat dua jenis RUPS, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan meliputi Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan RUPS terdiri atas: 1. RUPS Tahunan yang diselenggarakan tiap tahun paling lambat 6 bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup. 2. RUPS Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

As stipulated in the Company’s Articles of Association, there are two types of GMS: Annual GMS and Extraordinary GMS. Based on the Company’s Articles of Association, GMS consists of: 1. Annual GMS, to be held every year no later than six months after the end of the preceeding fiscal year. 2. Extraordinary GMS, to be held when and if necessary.

RUPS Tahunan

Annual GMS

Pada tahun 2015, PT PII menyelenggarakan 2 kali RUPS Tahunan, yang diselenggarakan yaitu pada 1 April 2015, dan 18 Desember 2015. Adapun agenda dan keputusan atas penyelenggaraan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 1 April 2015 yaitu sebagai berikut:

In 2015, IIGF held two AGMs on April 1, 2015, and December 18, 2015. The agenda and resolution of the AGM held on April 1, 2015 are as follows:



163




GMS of Annual Report

RUPST Laporan Tahunan No

Agenda Agenda

Keputusan Decision

Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2014, yang meliputi: a.

1.

Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Pengesahan atas Laporan Keuangan Program

c.

sepenuhnya (acquit et de charge) kepada

Sepenuhnya (acquit et de charge) kepada

seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi

seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan atas tindakan pengawasan dan

Perusahaan atas tindakan pengawasan dan

pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014 4.

Persetujuan Pencapaian Kinerja Manajemen

Menyetujui pencapaian kinerja manajemen sesuai Kontrak Manajemen Tahun buku 2014

sesuai kontrak Manajemen Tahun buku 2014

1

Approval of the Company’s Annual Report for the Fiscal Year 2014, which includes:

1. 2.

a. b.

c.

d.

Ratification of the Financial Report for the Fiscal Year 2014 Ratification of the Financial Report of the Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year 2014 Provision of full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Boards of Commissioners and Directors for their supervision and management during the financial year 2014 Approval of the Management Performance Achievement in line with the Management Contract for the fiscal year 2014

Penetapan keputusan gaji/honorarium dan tunjangan faslitas Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk Tahun Buku 2015

164

Memberikan pelunasan dan pembebasan

Pemberian Pelunasan dan Pembebasan

tahun buku 2014

2

Mengesahkan Laporan Keuangan Program 2014

3.

pengurusan yang telah dijalankan selama d.

Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan

Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku

Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014

Stipulation of salary/honorarium and fringe benefit of the Company’s Boards of Commissioners and Directors for the Fiscal Year 2015


Pelaksanaan Keputusan RUPS Implementation of the decisions of the AGM

Tahun Buku 2014 2.

Buku 2014 b.


3.

4.

Telah dilaksanakan seluruhnya Have been carried out entirely

o ratify the Company’s Financial Report for T the Fiscal Year 2014 To ratify the Financial Report of Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year 2014 To provide full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Boards of Commissioners and Directors for their supervision and management during the financial year 2014 To approve the Management Performance Achievement in line with the Management Contract for the fiscal year 2014

Menyetujui penetapan gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk Tahun Buku 2015, akan ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara To approve the salary/honorarium and allowances/ fringe benefit stipulations for the Boards of Commissioners and Directors for fiscal year 2015, it will be determined separately by the Decision of the Shareholders carried in a circular manner.




Penetapan keputusan penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun buku 2014 serta pembayaran tantiem Stipulation of the Company Net Income utilization for the fiscal year 2014 as well as payment of bonuses.

3



Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun buku 2014 serta pembayaran tantiem, akan ditetapkan secara terpisah melalui Keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara



The approval of the utilization of Company’s net income for the fiscal year 2014 as well as payment of bonuses, will be determined separately by the Decision of the Shareholders. Penetapan kantor Akuntan Publik yang mencakup: a.

Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan dan melakukan proses penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015

b.

Penetapan atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang diusulkan oleh Dewan Komisaris

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan dan melakukan proses penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015 Penetapan atas Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015 ditetapkan secara terpisah melalui keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler.

sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 4.a

4

Appointment of the Independent Public Accountant Office, including: a. Delegation of authority to the Board of Commissioners to propose and carry out the appointment process of a Public Accountant to audit the Company’s Financial Report for the Fiscal Year 2015 b. Ratification on the appointment of the Public Accountant proposed by the Board of Commissioners in accordance with the delegation provided authorities.

Approving the delegation of authority to the Board of Commissioners to propose and to have appointment process for independent Public Accountant Office to audit the Company’s Financial Report for the Fiscal Year 2015. The appointment of the Public Accountant Office was conducted separately by the decision of the Shareholders carried in a circular manner.


RUPS Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

GMS of Work Plan and Budget (WP&B)

Pada tahun 2015, PT PII menyelenggarakan RUPST RKAP untuk tahun buku 2016, yang diselenggarakan pada 18 Desember 2015 Adapun agenda dan keputusan atas penyelenggaraan RUPS Luar Biasa pada tahun 2015, yaitu sebagai berikut:

In 2015, IIGF held one GMS of WP&B for the financial year 2016, which was held on December 18, 2015. The agenda and the resolution of the Extraordinary GMS in 2015, are as follows:

No

1

Agenda Agenda

Keputusan Decision

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2016 (dua ribu enam belas)

Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2016 (dua ribu enam belas)

Discussion of the Work Plan and Budget of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund for the year 2016.

Pelaksanaan Keputusan Implementation of the Decision

Telah dilaksanakan seluruhnya Has been carried out entirely

To approve and ratify the Work Plan and Budget of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund for the year 2016.



165


2



Pengesahan Kontrak Manajemen yang disampaikan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai pedoman pelaksanaan RKAP Perusahaan Tahun 2016 (dua ribu enam belas).

Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2016 (dua ribu enam belas)

Ratification of the Contract Management delivered by Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as guidance of the Company’s WP&B for the Year 2016.

To approve and ratify the Contract Management of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund for the year 2016.


Tindak Lanjut Hasil RUPS Sebelumnya

Follow-up Results of Previous AGM

Pada Tahun 2014, perusahaan telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan mengenai Laporan Tahunan Tahun 2013 pada tanggal 29 April 2014.

In 2014, the Company conducted one Annual GMS regarding the 2013 Annual Report on April 29, 2014.

No

Agenda Agenda


Pemberian persetujuan dan pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan Perhitungan Rugi-Laba Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, & Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi Perusahaan atas jalannya pengurusan serta pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. 1 Approval and ratification of the Company’s Annual Report and Annual Income Loss Statement for the financial year 2013, audited by the Public Accountant Tanudiredja, Wibisana & Partners, with unqualified opinion in all material respects, and provision of full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Company’s Directors for its management function, as well as to the Board of Commissioners for its supervisory functions. Pengesahan atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2013 dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi Perusahaan atas jalannya pelaksanaan program PKBL tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. 2 Ratification of the Financial Report of the Partnership and Community Development Program (PKBL) for the financial year 2013, and provision of full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Company’s Directors for the management of the PKBL program, supervisory function by the Board of Commissioners. Persetujuan Pencapaian Kinerja Manajemen sesuai Kontrak Manajemen Tahun Buku 2013 (Revisi) 3 Approval of the Management Performance Achievement in line with the financial year 2013’s Revised Management Contract

166








No


Agenda Agenda




Menyetujui ketetapan besaran gaji/honorarium dan tunjangan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk Tahun Buku 2014. 4

Approval of the amount of salary/ honorarium and fringe benefits stipulations for the Boards of Commissioners and Directors for the Fiscal Year 2014.


Menyetujui ketetapan penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2013 serta pembayaran tantiem. 5

Approval of the utilization of Company’s net income for the fiscal year 2014 as well as payment of bonuses. Menetapkan Kantor Akuntan Publik yang mencakup: a. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan dan melakukan proses penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2014 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Tahun Buku 2014. b. Penetapan atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang diusulkan oleh Dewan Komisaris sesuai pendelegasian kewenangan yang diberikan

6



Appointment of the Independent Public Accountant Office, including: a. Delegation of authority to the Board of Commissioners to propose and carry out the appointment of a Public Accountant to audit the Company’s Financial Report for the Fiscal Year 2015 b. Ratification on the appointment of the Public Accountant proposed by the Board of Commissioners in accordance with the delegation provided authorities.



167





DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa PT PII melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Tenaga Ahli Manajemen Risiko.

The Board of Commissioners is the Company’s organ which is collectively responsible for supervising and advising the Board of Directors and ensuring that IIGF implements GCG within all levels of the organization. In order to support its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee and the Risk Management Expert.

Komposisi Dewan Komisaris

The Composition of the Board of Commissioners

Sampai dengan 31 Desember 2015, Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi keanggotaan Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris.

As of December 31, 2015, the Board of Commissioners consisted of 3 (three) people with the following composition: 1 (one) President Commissioner and two (2) Commissioners.

Komposisi Dewan Komisaris PT PII adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners of IIGF is as follows:

Nama Name

Jabatan Position

Tanggal Pengangkatan Date of Appointment

Perkiraan Akhir Masa Jabatan Estimated End of Term

Luky Alfirman*

Komisaris Utama President Commissioner



Ayu Sukorini*

Komisaris Commissioner



Iskandar**

Komisaris Commissioner

19 Agustus 2014 August 19, 2014


* **

168

diangkat kembali sebagai Komisaris Perusahaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 631/KMK.06/2014 tanggal 29 Desember 2014 diangkat sebagai Komisaris Perusahaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.388/KMK.06/2014 tanggal 19 Agustus 2014

* **

Reappointed as Commissioner of the Company in accordance with Minister of Finance Decree No.631/KMK.06/2014 dated December 29, 2014 Appointed as Commissioner of the Company in accordance with Minister of Finance Decree No.388/KMK.06/2014 dated August 19, 2014

Program Pengenalan

Induction Program

Bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diberikan Program Pengenalan. Penanggung jawab program berada pada Divisi Corporate Secretary. Mengacu pada PMK 88/2015 Pasal 71 Ayat 3, materi program pengenalan mencakup: a. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola oleh Perusahaan; b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Newly appointed members of the Board of Commissioners are given Induction Program. Person in charge for the program is Corporate Secretary Division. Referring to MoF Regulation No.88/2015 Article 71 Paragraph 3, the Induction program material includes: a. Implementation of governance principles by the Company; b. Description concerning the Company related to the objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues; c. Information related to delegation of authority, internal and external audits, internal control system and policies, including Audit Committee; and d. Information regarding duties and responsibilities of Board of Commissioners and Directors as well as prohibited matters.

Pada tahun 2015, tidak terdapat pengangkatan Anggota Dewan Komisaris baru, sehingga tidak terdapat Program Pengenalan yang diberikan.

In 2015, there was no appointment of new member of Board of Commissioners, so there was no introduction program conducted.







Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

The Diversity of the Composition of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris PT PII memiliki komposisi yang beragam, baik dari pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin, sebagai berikut:

IIGF’s Board of Commissioners has a diverse composition, both within education (field of study), work experience, age, and gender.

No

Nama Name

Usia (tahun) Age (years)

Jenis Kelamin Gender

Pendidikan Education

• •

•

1

Luky Alfirman

46

Laki-laki Male

• • •

• •

2

Ayu Sukorini

49

Perempuan Female

• •

3

Iskandar

62

Laki-laki Male

S1 Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung Master (MA) di bidang ekonomi, University of Colorado, Boulder, AS Doktor (Ph.D.), University of Colorado Bachelor of Industrial Engineering, Institute of Technology Bandung Master (MA) of Economics, University of Colorado, Boulder, US Doctor (Ph.D.) of University of Colorado

S1 Ekonomi, Universitas Satya Wacana Master of Arts in Economics, Universitas Colorado, Denver, AS. Bachelor of Economics, University of Satya Wacana Master of Arts in Economics, University of Colorado, Denver, USA.

S1 Ekonomi Universitas Sriwijaya, Palembang Bachelor of Economics, University of Sriwijaya, Palembang


Latar Belakang Pengalaman Kerja Work Experience Background Luky Alfirman memulai karirnya di Kementerian Keuangan sejak tahun 1995 dan memiliki keahlian di bidang Kebijakan Ekonomi Makro. Beliau telah mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan dalam bidang Perpajakan, Manajemen Risiko, Good Governance dan Leadership, yang diselenggarakan berbagai institusi ternama di dunia. Luky Alfirman started his career at the Ministry of Finance since 1995 and has expertise in the field of Macro Economic Policy. He has attended various trainings and further education in the areas of Taxation, Risk Management, Good Governance and Leadership, held at a variety of reputable institutions in the world. Ayu Sukorini telah bertugas selama hampir 22 tahun di Kementerian Keuangan dan memiliki eksposur yang kuat di bidang Pengelolaan Utang Negara terutama pada bidang Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan. Ayu Sukorini had served for nearly 22 years in the Ministry of Finance and had strong exposure in the field of State Loan Management especially in the field of Planning and Policy Formulation. Iskandar telah cukup lama berkecimpung di bidang keuangan dan memiliki keahlian di bidang Perbendaharaan setelah sebelumnya bertugas di Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Iskandar had extensive experience and expertise in the Treasury after previously served in the Directorate of Budget and Treasury of the Ministry of Finance.


169


170




Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

The Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by GMS in accordance with the laws and regulations.

Independensi Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

The Independence of the Board of Commissioners and Independent Commissioners

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT PII bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun. Sampai dengan akhir tahun 2015, PT PII belum menunjuk Komisaris Independen.

All members of IIGF’s Board of Commissioners act independently and free from intervention of any party. As of the end of 2015, IIGF has yet to appoint an Independent Commissioner.

R a n g k a p Ja b a t a n d a n B e n tu ra n Kepentingan

Concurrent Positions and Conflict of Interest

Selama tahun 2015, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di BUMN lainnya.

Throughout 2015, there was no member of the Board of Commissioners served as the member of the Board of Commissioners in other SOEs.

Untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan, setiap anggota Dewan Komisaris juga diwajibkan untuk membuat Daftar Khusus, yang berisikan keterangan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perusahaan maupun perusahaan lain.

To minimize conflict of interest, each member of the Board of Commissioners is required to create Special Registry, which contains the description of shareholding of the Board of Commissioners and/ or their families in the Company or other companies.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

The Board of Commissioners’ Work Guidelines

Dalam hubungannya dengan organ perusahaan lainnya terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, PT PII telah menyelesaikan penyusunan revisi Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) yang berisi panduan bagi Dewan Komisaris dan menjelaskan hubungan, komunikasi, dan aktivitas antara organ Perusahaan tersebut secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

In conjunction with the other Company’s organs related to the implementation of duties and responsibilities, IIGF has completed the revision of the Board Manual, which contains the guidelines for the Board of Commissioners and explains the relationship, communication and activities between the Company’s organs in a structured, systematic, easy to understand and can be implemented consistently, also serves as a guideline for the Board of Commissioners in carrying out their respective duties to achieve the Company’s vision and mission so that the company could achieve the high standard of working in line with GCG principles

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (best practices) GCG.

The Board Manual is based on the principles of corporate law, the provisions of the Articles of Association, the applicable laws and regulations, the direction from the Shareholders and GCG best practices.

Isi dari Board Manual sebagai berikut:

The content of Board Manual is as follows:

BAB II DEWAN KOMISARIS

CHAPTER II BOARD OF COMMISSIONERS

2.1 Organisasi 2.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris 2.3 Pedoman Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

2.1 Organizations 2.2 Tasks, Authorities and Duties of the Board of Commissioners 2.3 Separation of Duties, Authorities and Responsibilities Guideline







2.4 Pedoman Kebijakan Pengawasan 2.5 Rapat Dewan Komisaris 2.5.1 Pengertian 2.5.2 Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

2.4 Supervisory Policy Guideline 2.5 The Board of Commissioners’ Meetings 2.5.1 Definition 2.5.2 Implementation of the Board of Commissioners Meetings

2.6 Pedoman Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris 2.7 Pedoman Penilaian Kinerja Dewan Komisaris 2.8 Organ Pendukung Dewan Komisaris 2.8.1 Komite Audit 2.8.2 Komite Pemantau Risiko

2.6 The Board of Commissioners’ Decision-making Guideline 2.7 Performance Assessment Guidelines of the Board of Commissioners 2.8 Supporting Organs of the Board of Commissioners 2.8.1 Audit Committee 2.8.2 Risk Monitoring Committee

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Board of Commissioners’ Duties and Responsibilities

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Adapun uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris mencakup hal-hal berikut: • Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan, yang di dalamnya mencakup permintaan keterangan, tindakan pencegahan dan perbaikan. • Melakukan pengawasan atas risiko usaha Perusahaan dan upaya manajemen melakukan pengendalian internal. • Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencana pengembangan strategis Perusahaan yang diajukan Direksi. • Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et ed charge) dari RUPS.

The Board of Commissioners is tasked with monitoring the management of Company policy, managing the operations of the Company in general, as well as advising the Board of Directors, including supervising the implementation of the Company’s longterm plan, work plan and budget and the provision of the Articles of Association and decision of the GMS, as well as the laws and regulations, in adherence to Company’s objectives.

Mengingat cakupan usaha PT PII yang masih dalam tahap awal pengembangan, tidak terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab atas anggota Dewan Komisaris secara khusus. Adapun komposisi keanggotaan Dewan Komisaris tersebut dipandang telah memadai untuk pelaksanaan tugas-tugasnya berdasarkan keberagaman sudut pandang, keahlian dan latar belakang yang dimiliki.

Given that IIGF’s business scope is still at an early stage, there is no specific distribution of duties and responsibilities among the Board of Commissioners. The current composition of the Board of Commissioners is considered sufficient to carry out its duties based on the diversity of viewpoint, expertise and background.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2015

Work Programs and Duties of the Board of Commissioners in 2015

Dewan Komisaris telah menyusun program kerja sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015, rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners has developed work programs as determined by the 2015 Work Plan and Budget (WP&B), the details of those activities are as follows:

The Board of Commissioners’ duties, authorities and responsibilities include: • Supervising the Board of Directors in its implementation of Company policy, including requests for information, preventive measures and improvements. •

Supervising risk management and internal control.

•

Providing responses and recommendations on strategic development plans and proposals issued by the Board of Directors. Conveying reports on the supervision of the Company’s management by the Directors, in order to acquire the full release and discharge (acquit et ed charge) from the GMS.

•



171


172



Program Kerja Work program Aspek Pengawasan dan Pengarahan I Supervisory and Advisory Aspects Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris 1. Meetings of Board of Commissioners a. Rapat koordinasi dengan Direksi a. Coordination meetings with Board of Directors b. Rapat internal Dewan Komisaris b. Board of Commissioners internal meetings c. Rapat dengan Komite Audit dan/atau organ Komisaris c. Meetings with Audit Committee and/or Commissioners’ organs Pelaksanaan review/analisis kinerja Perusahaan 2. Review/analysis of the Company’s performance a. Pengawasan pelaksanaan RJPP dan RKAP a. Supervision of the implementation of the company’s long-term plan and the company’s work plan and budget b. Pengawasan pelaksanaan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Supervision of the implementation of articles of association and applicable laws and regulations Review atas hal-hal yang membutuhkan perhatian khusus 3. Review of matters requiring special attention according to the needs Review atas manajemen risiko Perusahaan yang diajukan oleh manajemen 4. Review of the Company’s risk management proposed by the management Review atas kebijakan remunerasi yang diajukan oleh manajemen 5. Review of the remuneration policy proposed by the management Monitoring tindak lanjut keputusan hasil RUPS, penggunaan PMN, dan temuan serta rekomendasi auditor eksternal 6. Monitoring follow-ups to AGM decisions, the utilization of state capital participation, and findings as well as recommendations of the external auditor memberikan pendapat Dewan Komisaris secara tertulis atas usulan-usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan RUPS 7. Provision of the Board of Commissioners’ written opinion on Directors’ proposals requiring approval of the AGM according to the needs Memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas usulan-usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris 8. Provision of written approval or rejection of the Directors proposals that require written approval of the Board of Commissioners according to the needs Aspek Pelaporan II Reporting Aspects Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan 1. Preparation and submission of annual work programs Menyampaikan laporan/pendapat/saran kepada Pemegang Saham/RUPS tentang: 2. Submission of reports/opinions/ suggestions to the Shareholders/GMS regarding: a. Usulan RKAP dan pertanggungjawaban tahunan a. Annual Company’s Work Plan and Budget proposal and accountability b. Pengawasan atas pelaksanaan RKAP b. Supervision of WP&B implementation according to the needs c. Lain-lain sesuai arahan dan permintaan RUPS atau wakil Pemegang Saham c. Others in line with advice and requests of GMS or Shareholders representative according to the needs Aspek Dinamis/ Lain-lain III Dynamic Aspects / Others Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris 1. Enhancement of the Board of Commissioners’ Competence Pengusulan Kantor Akuntan Publik kepada Pemegang Saham/RUPS 2. Proposal of Public Accountant to the Shareholders/GMS




Frekuensi Frequency

12 kali 12 times

12 kali 12 times

sesuai kebutuhan 1 kali 1 time 1 kali 1 time 2 kali 2 times

sesuai kebutuhan

sesuai kebutuhan 1 kali 1 time 2 kali (semesteran) 2 times (semester) sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan 2 kali 2 times 1 kali 1 time





Rapat Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Meetings

Selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 21 kali Rapat Dewan Komisaris, terdiri dari 6 kali rapat internal dan 15 kali rapat gabungan bersama Direksi, selain itu juga dibahas berbagai masalah operasional dan strategis Perusahaan yang mencakup: • Pembahasan dan evaluasi kinerja Perusahaan • Membahas pengembangan sistem operasi untuk mendukung peningkatan jasa layanan penjaminan • Pengukuran kinerja, evaluasi dan peningkatan kompetensi SDM untuk mengantisipasi kebutuhan organisasi akibat pengembangan usaha.

In 2015, the Board of Commissioners held 21 meetings, consists of six internal meetings and 15 joint meetings with the Directors. Other than that, the following operational and strategic issues were also discussed: • Discussion and evaluation of Company’s performance • Discussion of operating system development to support improvement in the guarantee services level • Performance measurement, evaluation and improvement of HR competencies to anticipate organizational needs as a result of business development.

Adapun tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat adalah sebagai berikut:

The attendance at the Board of Commissioners meetings was as follows:

Rapat Internal Internal meetings Nama Name

Luky Alfirman Ayu Sukorini Iskandar

Total Rapat Number of Meeting

Kehadiran Attendance

Presentase Kehadiran Percentage of

6 6 6

6 5 5

100% 83% 83%

Rapat Gabungan Bersama Direksi Joint Meeting with the Directors Presentase Total Rapat Kehadiran Kehadiran Number of Attendance Percentage of Meeting Attendance 15 13 86% 15 15 100% 15 15 100%

Agenda Rapat Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Meeting Agenda

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris selama tahun 2015 sebagai berikut:

The Internal Board of Commissioners Meeting Agenda in 2015 was as follows:

Tanggal Kegiatan Date Activity Rapat Internal Dewan Komisaris Internal meetings of the Board of Commissioners Pembahasan Hasil Penugasan terkait permintaan pemegang saham Discussion on Assignment related shareholder request 6 Maret 2015 Pembahasan laporan manajemen bulan Januari 2015 1 March 6, 2015 Discussion on the January 2015 management report Pembahasan laporan keuangan dan laporan pengawasan tahun 2014 Discussion on the 2014 financial statements and supervision report 16 Maret 2015 Pembahasan persiapan RUPS Tahunan 2 March 16, 2015 Discussion on the preparation of Annual General Meeting Pembahasan laporan Triwulan PT PII Discussion on IIGF Quarterly report 15 Mei 2015 Pendapat terkait penjaminan Tol Soreang – Pasirkoja 3 May 15, 2015 Opinions related to the guarantee of Soreang – Pasirkoja toll Hal-hal terkait SKAI Matters pertaining to Audit Internal Task Force Persiapan laporan semester 13 Juli 2015 Preparation of the semester report 4 July 13, 2015 Persiapan implementasi PMK 88 terkait Tugas Dewan Komisaris Preparation for PMK 88 implementation in relation to duties of the Board of Commissioners 10 November 2015 Pembahasan Persiapan Implementasi PMK No.88/2015 Hasil Konsinyering Bandung 5 November 10, 2015 Discussion on Preparation for PMK Implementation No.88/2015 Result from FGD Bandung No.



173




Kegiatan Activity Pembahasan tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS terkait RKAP PT PII Tahun 2016 27 November 2015 Discussion on Board of Commissioners’ response to the GMS related to IIGF 2016 WP&B 5 November 27, 2015 Pembahasan pending matters Pending matters discussion Rapat Gabungan Dewan Komisaris-Direksi Joint Meetings of the Boards of Commissioners and Directors Pembahasan Tindak Lanjut arahan RUPS RKAP Tahun 2015 8 Januari 2015 Follow-up discussion on the direction of GMS of 2015 WP&B 6 January 8, 2015 Pembahasan struktur organisasi Discussion on the organizational structure 13 Februari 2015 Financial and Corporate Update 7 February 13, 2015 Financial and Corporate Update Audiensi terkait perluasan mandat PT PII 6 Maret 2015 Hearings related to the expanding mandate of IIGF 8 March 6, 2015 Financial and Corporate Update Financial and Corporate Update Pembahasan laporan tahunan Discussion on the annual report 11 Maret 2015 Pembahasan laporan manajemen bulan Februari 2015 9 March 11, 2015 Discussion on the February 2015 management report Financial and Corporate update Financial and Corporate update Pembahasan persiapan RUPS Tahunan 16 Maret 2015 Discussion on the preparation of Annual GMS 10 March 16, 2015 Penandatanganan Persetujuan Laporan Tahunan The signing of the Annual Report Approval Laporan Manajemen bulan Februari 2015 1 April 2015 February 2015 Management Report 11 April 1, 2015 Penyampaian usulan rencana PMN untuk tahun 2016 Submission of state capital participation plan proposal for year 2016 30 April 2015 Pembahasan usulan permohonan PT PII kepada RUPS 12 April 30, 2015 Discussion on IIGF’s proposed request to GMS Pembahasan laporan manajemen bulanan Discussion on monthly management reports 29 Mei 2015 Update proyek-proyek PT PII 13 May 29, 2015 Update on IIGF projects Pembahasan proyek Tol Soreang – Pasirkoja Discussion on Soreang – Pasirkoja Toll project Update isu strategi korporasi Update on corporate strategy issues 24 Juni 2015 Laporan manajemen bulan Mei 2015 14 June 24, 2015 May 2015 management report Update perkembangan proyek Update on project development Pembahasan tindak lanjut PMK No.88/PMK.06/2015 28 Juli 2015 Discussion on the follow-up to PMK No.88/ PMK.06/2015 15 July 28, 2015 Laporan manajemen bulan Juni/Semester I tahun 2015 June/Semester I, 2015 management report 21 September 2015 Pembahasan In-Principle Approval (IPA) Proyek Lampung 16 September 21, 2015 Discussion on In-Principle Approval (IPA) of Lampung Project Pembahasan persetujuan In-Principle Approval (IPA) Palapa Ring 22 Oktober 2015 Discussion on In-Principle Approval (IPA) approval of Palapa Ring 17 October 22, 2015 Pembahasan RKAP 2016 Discussion of 2016 WP&B No.

174

Tanggal Date





Tanggal Date

No. 18

10 November 2015 November 10, 2015

19


20





Kegiatan Activity Pembahasan persiapan implementasi PMK No.88/2015 hasil konsinyering di Bandung Working Committee Meeting discussion in Bandung on implementation preparation of Minister of Finance Decree No.88/2015 Laporan manajemen Management report Pembahasan rencana pindah kantor Discussion on office relocation plan Pembahasan laporan manajemen bulan November 2015 Discussion on November 2015 management report Evaluasi kinerja akhir tahun Year-end performance evaluation

Pendelegasian Wewenang

Delegation of Authority

Pendelegasian wewenang anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris lainnya dinyatakan dengan surat kuasa tertulis. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang berhalangan. Pendelegasian wewenang Dewan Komisaris kepada Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit.

Delegation of authority of the Board of Commissioners’ member to another member is expressed with a written authorization. A member of the Board of Commissioners can only represent another member of the Board of Commissioners who is absent. As for the delegation of authority of the Board of Commissioners to the Audit Committee was stipulated in the Audit Committee Charter.

Program Pelatihan/Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Board of Commissioners’ Training/ Competence Development Program

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas pelaksanaan tugas pengawasan serta pemberian nasehat dan rekomendasinya terutama dalam kaitannya dengan peningkatan penerapan GCG Perusahaan, selama tahun 2015 anggota Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan, seminar, workshop ataupun benchmarking sebagai berikut:

In order to improving the capabilities of the supervisory duties and the provision of advice and recommendations, mainly in relation to the improvement of the Company’s GCG implementation, in year 2015, members of the Board of Commissioners have attended the following trainings, seminars, workshops or benchmarking as follows:

Tanggal Date 17-21 November 2015 November 17-21, 2015

Anggota Dewan Komisaris Member of the Board of Commissioners

Pelatihan/Seminar/Workshop/Benchmarking Training / Seminar /Workshop/benchmarking

Iskandar

Knowledge Management Workshop

Penyelenggara Organizer American Productivity and Quality Center

Rekomendasi Dewan Komisaris

Recommendation of the Board of Commissioners

Seluruh keputusan hasil rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam notulen rapat dimonitor tindak lanjut penyelesaiannya pada setiap rapat berikutnya. Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemberian nasihat, antara lain melalui pemberian rekomendasi, nasihat dan arahan Dewan Komisaris kepada Direksi.

All decisions of the joint meetings of the Boards of Commissioners and Directors as documented in the minutes of the meeting were monitored for follow-up completion at each subsequent meeting. The Board of Commissioners performs their duties and functions in the provision of advice, such as giving the recommendation, advice and direction to the Directors.



175





Uraian mengenai komisaris independen DESCRIPTION OF INDEPENDENT COMMISSIONER

PT PII belum memiliki Komisaris Independen. Kebijakan mengenai pengangkatan Komisaris Independen diserahkan kepada Pemegang Saham PT PII.

IIGF did not have an Independent Commisioner yet. The policy concerning appointment of Independent Commissioner rests with IIGF shareholders.

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

Direksi adalah organ pengambil keputusan utama dalam Perusahaan. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola value driver Perusahaan agar berfungsi secara maksimal. Pengambilan keputusan Direksi disesuaikan dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Direksi dipilih dan diangkat melalui RUPS secara periodik. Sebelum diangkat, calon Direksi diuji untuk memastikan integritas dan profesionalitas di bidangnya.

The Board of Directors is the Company’s main decision-making organ. The Directors are collectively tasked with and responsible in managing the Company’s value drivers in order to function optimally. The Directors’ decision-making accords with the division of tasks and responsibilities, but the implementation of each duties remains as a collective responsibility. The Directors are periodically appointed and dismissed by the GMS. Prior to this appointment, Director candidates are tested to ensure their integrity and suitability.

Komposisi Direksi

Composition of the Board of Directors

Sampai dengan 31 Desember 2015, Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan komposisi keanggotaan Direksi terdiri atas 1 (satu) orang Direksi Utama dan 2 (dua) orang Direktur. Susunan Direksi PT PII mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Keuangan No. 632/KMK.06/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pengangkatan kembali Anggota Direksi Perusahaan Perusahaan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Sehingga komposisi Direksi PT PII adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2015, the Board of Directors was composed of three (3) members: 1 (one) President Director and two (2) Directors. The establishment of the IIGF Board of Directors refers to Minister of Finance Decree No.632/KMK.06/2014 dated December 29, 2014 on the Reappointment of Members of the Directors of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF). The composition of the Board of Directors was as follows:

Nama Name Sinthya Roesly

Armand Hermawan

Yadi J Ruchandi

176

Jabatan Position Direktur Utama President Director Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Director of Finance & Risk Management Direktur Operasi Director of Operations


Tanggal Pengangkatan Date of Appointment 31 Desember 2014 December 31, 2014

Perkiraan Akhir Masa Jabatan Estimated End of Term 31 Desember 2019 December 31, 2019










Keberagaman Komposisi Direksi

The Diversity of the Board of Directors

Direksi PT PII memiliki komposisi yang beragam, baik dari pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin, sebagai berikut:

IIGF Directors have a diverse composition, both within education (field of study), work experience, age, and gender.

No

Nama Name

Usia Age

Jenis Kelamin Gender

Pendidikan Education • • • •

1

Sinthya Roesly

46

Perempuan Female

• • • •

• • 2

Armand Hermawan

47

Laki-laki Male

• •

3

Yadi J. Ruchandi

44

Laki-laki Male

Latar Belakang Pengalaman Kerja Work Experience Background

S1 Teknik Elektro, Universitas Indonesia Master of Management, IPMI International Business School Master of Business Administration, Monash University, Australia Master of Engineering Science in Power Systems, University of New South Wales, Australia Bachelor of Economics in Electrical Engineering, University of Indonesia Master of Management, IPMI International Business School Master of Business Administration, Monash University, Australia Master of Engineering Science in Power Systems, University of New South Wales, Australia

Master of Commerce and Management (MCM) dari University of Lincoln, NZ Ph.D. di bidang keuangan dari University of Newcastle, Australia Master of Commerce and Management (MCM) from University of Lincoln, NZ Ph.D. in Finance from University of Newcastle, Australia

• •

S1 Teknik Mesin Master of Business Administration, Thunderbird–American Graduate School of International Management, USA

• •

Bachelor of Mechanical Engineering Master of Business Administration, Thunderbird-American Graduate School of International Management, USA

Sinthya Roesly memiliki eksposur yang kuat terhadap Perencanaan dan manajemen keuangan di bidang ketenagalistrikan. Pengalaman selama lebih dari 16 tahun di PLN juga membuatnya ahli di bidang operasi sistem tenaga listrik dan transmisi maupun konstruksi proyek. Selama di PLN beliau juga sempat terlibat secara penuh dalam mendapatkan pembiayaan untuk proyek-proyek PLN baik dari lembaga multilateral dan bilateral. Sinthya Roesly has a strong exposure of Financial Planning and Management in the field of electricity. Having experience for more than 16 years in PLN has also made her an expert in the fields of electricity power system operation and transmission as well as project construction. During her time in PLN she was also fully involved in obtaining financing for PLN projects both from multilateral and bilateral institutions. Armand Hermawan berpengalaman dalam hal manajemen keuangan dengan pengalaman pada berbagai transaksi keuangan perusahaan mulai dari merger dan akuisisi, IPO, sampai penerbitan obligasi syariah. Beliau juga seorang Chartered Accountant (CA) dan Certified Management Accountant (CMA). Armand Hermawan is versed in financial management with experiences in various company financial transactions starting from merger and acquisition, IPO, until the issuance of Sharia bonds. He is also a Chartered Accountant (CA) and Certified Management Accountant (CMA). Yadi J. Ruchandi memiliki pengalaman yang luas di bidang keuangan dan investasi perbankan mulai dari merger and acquisition, negosiasi dan restrukturisasi hutang korporat, business turnaround dan pengembangan proyek. Beliau juga pernah bekerja di berbagai perusahaan dan organisasi terkemuka seperti Bank American-Express dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Bank Indonesia. Yadi J. Ruchandi has extensive experience in finance and investment banking ranging from mergers and acquisitions, negotiation and restructuring of corporate debt, business turnaround and project development. He also has worked in a number of companies and leading organizations such as Bank of AmericanExpress and Indonesian Bank Restructuring Agency of Bank Indonesia.

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

The Appointment and Dismissal of the Directors

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Members of the Directors are appointed and dismissed by the GMS in accordance with the laws and regulations.



177


178




Independensi Direksi

The Independence of the Directors

Direksi ditetapkan untuk menjalankan segala tindakan pengurusan Perusahaan atau hubungan dengan pihak lain secara independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan yang secara material dapat mengganggu keobyektifan dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. Sampai periode pelaporan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan bahwa antar anggota Direksi serta antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Directors perform all acts of Company management or relationships with other parties independently without interference from other parties or contrary to the laws and regulations and the Company’s Articles of Association which is materially could interfere the objectivity and independence of the Directors which is run solely for the Company’s interests. Until the reporting period, in accordance with the Company’s Articles of Association, that among members of the Directors and between members of the Directors and the Board of Commissioners there was no family relationship up to the third degree either vertically or horizontally including relationships arising from marriage.

R a n g k a p Ja b a t a n d a n B e n tu ra n Kepentingan

Concurrent Positions and Conflicts of Interest

Untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan, setiap anggota Direksi diwajibkan untuk membuat Daftar Khusus, yang berisikan keterangan kepemilikan saham anggota Direksi dan/atau keluarganya pada Perusahaan maupun perusahaan lain. Selain itu, setiap anggota Direksi diwajibkan mendatangani dokumen Pernyataan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) yang diperbaharui setiap tahun.

To minimize conflicts of interest, each member of the Directors is required to make the Special Registry which contains information on shareholdings of Directors and /or their families in the Company or other companies. Furthermore, each member of the Directors is required to sign a Conflict of Interest Statement which is renewed every year.

Pedoman Kerja Direksi

The Directors’ Work Guidelines

Dalam hubungannya dengan organ perusahaan lainnya terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, PT PII telah menyelesaikan penyusunan Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), yakni Tata Laksana Kerja bagi Direksi yang berisi panduan bagi Direksi yang menjelaskan hubungan, komunikasi, dan aktivitas antara organ Perusahaan tersebut secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

In conjunction with the other Company’s organs related to the implementation of tasks and responsibilities, IIGF has finalized the Board Manual, the Code of Conduct for Directors which contains the guidelines for the Directors and explains the relationships, communication and activities between the Company’s organs in a structured, systematic, easy to understand and can be implemented consistently, also serves as a guideline for the the Directors in carrying out their respective duties to achieve the Company’s vision and mission so that the company could achieve the high standard of working in line with GCG principles.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (best practices) GCG. Isi dari Board Manual sebagai berikut:

The Board Manual is based on the principles of corporate law, the provisions of the Articles of Association, the applicable laws and regulations, the direction from the Shareholders and GCG best practices. The content of the Board Manual is as follows:







BAB III DIREKSI

CHAPTER III DIRECTORS

3.1 Organisasi 3.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Direksi 3.2.1 Tugas Direksi 3.2.2 Wewenang Direksi 3.2.3 Kewajiban Direksi 3.3 Pembagian Kerja dan Organ Pendukung 3.4 Rapat Direksi 3.5 Pengambilan Keputusan Direksi 3.6 Penilaian Kinerja Dewan Direksi 3.7 Organ Pendukung Dewan Direksi 3.7.1 Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) 3.7.2 Satuan Pengawasan Internal (Internal Auditor) 3.8 Pengelolaan Risiko 3.9 Sistem Pengendalian Internal 3.10 Pelaporan 3.11 Penilaian, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7.1 3.7.2 3.8 3.9 3.10 3.11

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Board of Directors’ Duties and Responsibilities

Direksi bertugas untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau pembatasan-pembatasan atau arahanarahan lebih lanjut yang disepakati oleh Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

The Board of Directors is tasked to perform all actions related to the management of the Company and the Company’s interest and in accordance with the Company’s purpose and objectives and represent the Company both within and outside the Court on all matters and all events with restrictions as set forth in the laws and regulations, Articles of Association and/or restrictions or further directions agreed by the shareholders in the General Meeting of Shareholders.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Division of Duties and Responsibilities among the Board of Director’s

Direktur Utama President Director

Organizations Task, Authotiries and Duties of the Board of Directors Tasks of Directors Authorities of Directors Duties of Directors Separation of Duties and Supporting Organs The Board of Directors’ Meetings The Board of Directors’ Decision-Making Assessment of Directors’ Performance Board of Directors’ Supporting Organs Corporate Secretary Internal Audit Unit (Internal Auditor) Risk Management Internal Control System Reporting Assessment, Evaluation, and Reporting of Corporate Governance Implementation

Bertanggung jawab untuk memimpin Direksi, mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi-fungsi Direksi, dan memberikan arahan kepada anggota Direksi lain mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam rapat-rapat Direksi. Responsible for leading the Directors, coordinating the execution of Directors’ functions, and issuing instructions to the other Directors regarding the issues discussed in Board of Directors’ meetings. Posisi Direktur Utama dijabat oleh Sinthya Roesly. The position of President Director is currently filled by Sinthya Roesly.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management

Direktur Operasi Director of Operations

Bertanggung jawab atas pengelolaan dana, pricing dan pemrosesan klaim, tresuri dan akuntansi, pengelolaan sumber daya manusia, serta aspek administrasi dan umum sebagai fungsi pendukung bagi aktivitas operasional sehari-hari Perusahaan. Responsible for fund management, pricing and claims processes, treasury and accounting, human resources management, as well as administrative and general aspects in support of the Company’s daily activities. Posisi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dijabat oleh Armand Hermawan. The position of Director of Finance and Risk Management is currently filled by Armand Hermawan. Bertanggung jawab atas aktivitas bisnis Perusahaan, termasuk aktivitas pengembangan usaha, konsultasi dan bimbingan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan pihak swasta serta melakukan appraisal proyek. Responsible for the Company’s business activities, including business development, consultation and guidance for the Contracting Agency and the private sector, as well as project appraisal. Posisi Direktur Operasi dijabat oleh Yadi J. Ruchandi. The position of Director of Operations is currently filled by Yadi J. Ruchandi.



179




Rapat Direksi

The Board of Directors’ Meetings

Rapat Direksi PT PII Direksi dapat diselenggarakan setiap saat apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi, atas permintaan Dewan Komisaris, atau atas permintaan sirkuler pemegang saham Perusahaan. Selama tahun 2015, Direksi telah menyelenggarakan 30 kali Rapat, terdiri dari 15 kali rapat internal dan 15 kali rapat gabungan bersama Dewan Komisaris.

Meetings of the IIGF Directors may be held at any time if deemed necessary by a member of the Directors, at the request of the Board of Commissioners, or at the request of the Company’s shareholders circular. During 2015, the Directors held 30 meetings, consisting of 15 internal meetings and 15 joint meetings with the Board of Commissioners.

Adapun tingkat kehadiran Direksi dalam rapat adalah sebagai berikut:

Attendance of Directors at the meeting are as follows:

Rapat Internal Internal meetings Nama Name

Sinthya Roesly Armand Hermawan Yadi J Ruchandi

Total Rapat Number of Meeting 15 15 15

Rapat Gabungan Bersama Direksi Joint Meeting with the Directors


Presentase Kehadiran Percentage of



Presentase Kehadiran Percentage of Attendance

15 15 15

100% 100% 100%

15 15 15

15 15 15

100% 100% 100%

Agenda Rapat Direksi

The Board of Director Meeting Agenda

Agenda Rapat Internal Direksi selama tahun 2015 sebagai berikut:

The agenda of the Board of Directors’ internal meetings in 2015 is as follows:

No.

Tanggal Date

1

20 Januari 2015 January 20, 2015

2

18 Februari 2015 February 18, 2015

3

4 Maret 2015 March 4, 2015

4

180


27 April 2015 April 27, 2015

Kegiatan Activity Agenda: Update dan Pembahasan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) Agenda: Update and Discussion on Human Resources (HR) Agenda: 1. Letter of Intent (LoI) Proyek SPAM Semarang Barat 1.1 Paparan COO 1.2 Pembahasan 2. Evaluasi Usulan Penjaminan untuk SPAM Semarang Barat 2.1 Paparan dan pembahasan tim Underwriting 2.2 Tinjauan Apraisal 2.3 Tinjauan Aspek Hukum 2.4 Kesimpulan Kesimpulan 3. Penyiapan Materi Workshop Tata Kelola 20 Februari 2015 Agenda: 1. Letter of Intent (LoI) of West Semarang SPAM Project 1.1 COO Presentation 1.2 Discussion 2. Evaluation of West Semarang SPAM Guarantee Proposal 2.1 Presentation and discussion of Underwriting Team 2.2 Overview of Appraisal 2.3 Overview of Legal Aspects 2.4 Conclusions 3. Preparation of February 20, 2015 Governance Workshop Material Agenda: Pembahasan Rapat Kerja KPI Agenda: Discussion on KPI Agenda: 1. Tahapan Finalisasi Menuju Penerbitan In-Principle Approval (IPA) 2. Keputusan Direksi Agenda: 1. Finalization Stage Toward In-Principle Approval (IPA) Issuance 2. Decision of the Directors




No.

5

6

Tanggal Date 5 Mei 2015 May 5, 2015

29 Mei 2015 May 29, 20015

7

22 Juni 2015 June 22, 2015

8

27 Juli 2015 July 27, 2015

9


10 11

07 September 2015 September 07, 2015 07 September 2015 September 07, 2015

12

28 September 2015 September 28, 2015

13

19 Oktober 2015 October 19, 2015




Kegiatan Activity Agenda: Pembahasan Persiapan IPA Lampung Agenda: Discussion on Preparation for IPA Lampung Agenda: Update Keuangan dan Perusahaan April 2015 Agenda: Financial and Corporate Update April 2015 Agenda: 1. Allignment Organisasi Event Korporasi 2. Alignment & Redefinisi fungsi BDC 3. Update pencapaian KPI Korporat Agenda: 1. Alignment of Organizational Corporate Event 2. Alignment & Redefinition of BDC functions 3. Update of Corporate KPI achievement Agenda: 1. Update Korporasi 2. Pembahasan Kinerja Keuangan Juni 2015 3. Hal untuk Mendapatkan Dukungan Dewan Komisaris Agenda: 1. Company’s update 2. Discussion of financial performance in June 2015 3. Items to obtain BOC support Agenda: 1. Catatan CEO 2. Paparan Penerbitan Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung 2.1 Paparan Tim Underwriting 2.2 Paparan Divisi PAS 2.3 Paparan Divisi PRL 2.4 Paparan Divisi LEC 3. Update Proses Penjaminan Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung 4. Rencana Penerbitan IPA Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung Agenda: 1. CEO Notes 2. Presentation of Bandar Lampung SPAM PPP Project 2.1 Presentation of Underwriting Team 2.2 Presentation of PAS Division 2.3 Presentation of PRL Division 2.4 Presentation of LEC Division 3. Update on Guarantee Process of Bandar Lampung SPAM PPP Project 4. Issuance Plan of Bandar Lampung SPAM PPP Project IPA Proyek Air SPAM Umbulan, Jawa Timur Umbulan SPAM Water Project, East Java Penerbitan IPA Lampung Issuance of Lampung IPA Agenda: 1. Pembukaan 2. Persetujuan Penerbitan Letter of Intent (LOI) untuk Penjaminan Proyek Palapa Ring 3. Persetujuan Pernyataan Kesediaan Penjaminan (In Principle Approval/IPA) untuk Proyek Umbulan 4. Kesimpulan dan tindak lanjut Agenda: 1. Introduction 2. Approval for Issuance of Letter of Intent to Guarantee Palapa Ring Project 3. Approval for Issuance of In-Principle Approval for Umbulan project 4. Conclusion and Follow Up Action Agenda: 1. Pembahasan Revisi RKAP PT PII 20161 2. Pembahasan Perubahan Anggaran Dasar PT PII Agenda: 1. Discussion of IIGF 2016 Revised Work Plan and Budget 2. Discussion of amendments of IIGF Artices of Association



181



No.

Tanggal Date

14

13 November 2015 November13, 2015

15

30 Desember 2015 Descember 30, 2015


Kegiatan Activity Agenda: Penerbitan In-Principle Approval (IPA) Proyek Palapa Ring Agenda: Issuance of Palapa Ring Project In-Principle Approval (IPA) Agenda: 1. Pembahasan Laporan Manajemen 2. Pembahasan Soft Loan 3. Rencana Pindah Kantor Agenda: 1. Discussion on Management Report 2. Discussion on Soft Loan 3. Office Move Planning

Pendelegasian Wewenang

182


Delegation of Authority

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas dan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Direksi bertindak mewakili PT PII di dalam dan di luar pengadilan. Dalam pelaksanaannya, Direksi dapat mendelegasikan kewenangan kepada anggota Direksi lainnya dan pejabat setingkat di bawah Direksi. Pendelegasian wewenang meliputi tugas, tanggung jawab serta kewenangan, dan dibuat secara tertulis. Setiap pendelegasian wewenang dilakukan melalui analisis terhadap pekerjaan yang akan didelegasikan dan kompetensi orang yang akan menerima pendelegasian wewenang.

Based on the provisions of Law No.40 Year 2007 on Limited Liability Company and the provisions of the Articles of Association, the Directors acts on behalf of IIGF inside and outside the court. In doing so, the Directors may delegate authority to other members of the Directors and the subordinate staff under the Directors. Delegation of authority includes the duties, responsibilities and authorities, and made in writing. Each delegation of authority is done through an analysis of the work to be delegated and the competence of the person receiving the delegation of authority.

Program Pelatihan/Pengembangan Kompetensi Direksi

Training Program/ Competency Development of the Board of Directors

Sesuai dengan tuntutan fungsional yang semakin meningkat, Perusahaan memfasilitasi tersedianya paket-paket khusus pelatihan Direksi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan profesionalisme. Selama tahun 2015, Direksi mengikuti program peningkatan kompetensi sebagai berikut:

In line with increasing operational demands, the Company facilitates special training packages available for Board of Directors to increase their knowledge, expertise and professionalism. During 2015, Directors attended the following competency improvement programs:







HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI RELATIONSHIP OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai tugas dan wewenang yang jelas sesuai dengan fungsinya seperti yang diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (fiduciary responsibility). Keduanya secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

Boards of Commissioners and Directors have clear duties and authorities in accordance with their functions as mandated in the Articles of Association and applicable laws and regulations (fiduciary responsibility). Both collectively have a responsibility to maintain long-term sustainability of Company’s business.

Kepengurusan dan pengelolaan Perusahaan dilakukan oleh Direksi, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap tindakan yang dilakukan Direksi. Perusahaan telah mengatur dalam suatu kebijakan tertulis tata cara dan hubungan kerja antara Organ Perusahaan yang tertuang dalam suatu Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. KEP-04/KOM/PII/2014 dan No. SK-001/DRU/CSR/0614 tanggal 13 Juni 2014 tentang Board Manual PT PII agar terciptanya hubungan kerja yang baik dan dapat bekerja sesuai fungsinya masing-masing dengan efektif dan efisien.

The Board of Directors performs as a leader and manager of the Company while the Board of Commissioners supervises and gives advice on the actions of the Directors. The company has set up written policy and procedures on the working relationship between the Company’s organs contained in a Joint Decree of the Board of Commissioners and the Directors No.KEP-04/KOM/PII/2014 and No.SK-001/ DRU/CSR/0614 dated June 13, 2014 on the IIGF’s Board Manual in order to create a good working relationship and can work according to their respective functions effectively and efficiently.

Dewan Komisaris dan Direksi mengagendakan pertemuan berkala, untuk membahas berbagai permasalahan penting, termasuk di antaranya: 1. Pembahasan kinerja Perusahaan, risiko yang dihadapi dan strategi penanganannya. 2. Penetapan rencana jangka panjang, strategi maupun rencana kerja dan anggaran tahunan. 3. Pembahasan kebijakan dalam memastikan pemenuhan dan kepatuhan Perusahaan pada peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar serta dalam menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

Board of Commissioners and Directors scheduled regular meetings to discuss critical issues, including: 1. 2. 3.

Discussion on Company’s performance, risks and appropriate strategies to address it. Stipulation of long-term plans, strategies as well as work plan and annual budget. Policy discussion to ensure the Company’s compliance and adherence to the laws and regulations and the Articles of Association as well as to prevent all forms of conflicts of interest.



183





HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI AFFILIATION RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS, DIRECTORS AND MAJOR/ CONTROLLING SHAREHOLDERS Selama tahun 2015, tidak terdapat hubungan afiliasi, mencakup hubungan keluarga, hubungan keuangan, serta kepengurusan dan kepemilikan saham di PT PII antara tiap anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, atau antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, ataupun antara tiap anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. Hal yang sama juga untuk hubungan, antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali. Hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut:

Nama Name

During 2015, there was no affiliation, including family relations, financial relations, as well as management and ownership of shares in IIGF between each member of the Directors with other members of the Directors, or between members of the Directors with members of the Board of Commissioners, or between any member of the Board of Commissioners with another member of the Board of Commissioners. The same also applies for the relationship between the members of the Directors and the Board of Commissioners with the Major/ Controlling Shareholders. This is shown in the following table:

Hubungan Keluarga Dengan

Hubungan Keuangan Dengan

Family Relationship With

Financial Relationship With

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Direksi Directors

Pemegang Saham Shareholders


Direksi Directors

Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Lain Management and Shareholding in Other Company

Pemegang Saham Shareholders


Pemegang

Direksi Directors

Saham Shareholders

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Dewan Komisaris Luky Alfirman

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Ayu Sukorini

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Iskandar

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Direksi Sinthya Roesly Armand Hermawan Yadi J. Ruchandi

184







REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Pemberian remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perusahaan. Kajian dalam penetapan remunerasi mempertimbangkan aspek seperti: 1. Kinerja keuangan dan pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan. 2. Prestasi kerja individu. 3. Kewajaran dengan perusahaan lainnya. 4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.

The remuneration of Directors and Board of Commissioners refers to the decision of the Shareholders as stipulated in the General Meeting of Shareholders by considering the assessment conducted by the Company. in determining the remuneration considers aspects such as: 1. Financial performance and the Company’s achievement of Key Performance Indicator. 2. Achievement of individual work. 3. Fairness with other companies. 4. Consideration of the Company’s long-term goals and strategies.

Hasil kajian tersebut sebagai bahan usulan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham.

The results of the assessment as a proposal of the Board of Commissioners to be submitted to the Shareholders.

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Perusahaan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Pursuant to Article 96 paragraph (1) of Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 regulating the salaries and benefits of Directors determined by GMS decision. The authorization pursuant to Article 96 paragraph (2) may be delegated to the Board of Commissioners.

Bentuk Tunjangan dan Fasilitas, serta komponen lain yang termasuk di dalam komponen penghasilan (selain gaji) mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010 tanggal tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-07/MBU/2010.

The forms of allowances and fringe benefits, as well as other components included in the component of income (other than salary) refers to the provisions as contained in the SOE Minister Regulation No. Per-07/MBU/ 2010 dated December 27, 2010 on the Guidance of the Determination of Earnings of SOE Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board and the Regulation of the Minister of SOE No.PER-04/MBU/2013 dated April 19, 2013 concerning Amendment to the SOE Minister Regulation No.PER-07/ MBU/2010.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PT PII telah mengikuti ketentuan tersebut.

Remuneration of the Board of Commissioners and Directors referred to the prior regulation above.

Perusahaan memberikan remunerasi dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan Direksi. Jumlah gaji dan tunjangan, bonus/tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

The Company provides remuneration and facilities to support the operational duties of their Board of Commissioners and Directors. The total of salary and allowance, bonus/tantiem for Board of Commissioners and Directors for the years ended December 31, 2015 and 2014 are as follows:



185



(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Dewan Komisaris




2015

2015

3.678.665

2.522.537

11.492.680

10.599.405

15.171.345

13.121.942

7,09%

6,33%

Gaji dan imbalan kerja jangka pendek Salaries and short term employee benefits.

Dewan Komisaris


Gaji dan imbalan kerja jangka pendek Salaries and short term employee benefits.

Persentase terhadap jumlah beban usaha Percentage of total operating expenses *Data diambil dari Laporan Keuangan Perusahaan audited 2015. * Data taken from the Company’s audited 2015 Financial Statements

186







ASSESSMENT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ASSESSMENT OF BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Pemegang saham melalui mekanisme RUPS melakukan assessment terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi telah Memiliki Key Performance Indicator (KPI) masing-masing.

Shareholders through the GMS mechanism conduct performance assessment on the Boards of Commissioners and Directors. The Boards of Commissioners and Directors have their Key Performance Indicator (KPI) respectively.

KPI Direksi sebagai berikut:

Board of Directors as follows KPI:

No 1

2

3

4

Aspek Aspect

Uraian Commentary

Keuangan Finance

1. 1.

Tingkat pengembalian yang optimal kepada pemegang saham Optimal return to shareholders

1. 2. 3. 4.

Edukasi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang efektif Pelaksanaan proses penjaminan yang efektif dan mudah (user friendly) Risiko Proyek yang terukur dan dapat dimitigasi dengan baik Reputasi dan tingkat kepercayaan pasar yang tinggi

1. 2. 3. 4.

Effective education of Contracting Agencies (CA) Implementation of effective and user friendly guarantee process Measurable and well mitigated Projects Risk Reputation and high level of market confidence

1. 2.

Kebijakan penjaminan yang efektif dan berkualitas Pemenuhan kewajiban pelaporan dan kajian untuk stakeholders dalam mendukung bisnis Risiko korporasi yang terukur dan dapat dimitigasi dengan baik

Penerima Manfaat Benefit recipients

Proses Bisnis Business process

Pembelajaran Learning

3. 1. 2. 3.

Effective and quality guarantee policies Fulfillment of reporting obligations and studies for stakeholders in support of the business Measurable and well mitigated Corporate risks

1. 2.

Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas Tersedianya Teknologi Informasi Pendukung Bisnis yang Optimal

1. 2.

Management of quality human resources Availability of Optimal Information Technology Supporting Business



187





KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE

Komite Audit merupakan organ dari Dewan Komisaris yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Komite Audit berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

The Audit Committee is an organ of the Board of Commissioners, and was formed by the Board in accordance with the applicable laws and regulations (Law No.19 of 2003) on State-Owned Enterprises). The Audit Committee’s function is to assist the Board of Commissioners in the implementation of its supervisory duties. The Audit Committee is independent in the implementation of its duties and its reporting, and reports directly to the Board of Commissioners.

Independensi Komite Audit

Audit Committee Independence

Sesuai dengan kaidah GCG, Komite Audit terdiri atas 3 orang, seorang Komisaris Perusahaan yang sekaligus bertindak sebagai ketua dan 2 orang anggota yang berasal dari pihak luar yang independen. Dua anggota Komite Audit PT PII memiliki latar belakang pendidikan formal akuntansi dan keuangan, sesuai dengan jenis aktivitas usaha Perusahaan. Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki afiliasi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali Perusahaan.

In accordance with the GCG principle, the Audit Committee consists of three persons, incuding one Commissioner who acts as a chairman and two independent parties. Two members of the IIGF Audit Committee have a formal educational background in accountancy and finance, suitable for the Company’s business activities. No members of the Audit Committee have affiliation with any members of the Board of Commissioners and Directors or controlling shareholders of the Company.

Aspek Independensi Independence aspects

188

Ayu Sukorini

Iqbal Islami

Budi Taufik Wibawa

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi No financial relationship with the Board of Commissioners and Directors

√

√

√

Tidak memiliki hubungan kepengurusan di PT PII No management relationship at IIGF

√

√

√

Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di PT PII No shareholding relationship in IIGF

√

√

√

Komposisi Personalia Komite Audit

Composition of the Audit Committee

Susunan keanggotaan Komite Audit untuk periode tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Membership of the Audit Committee for 2015 was as follows:

Nama Name

Jabatan Position

Ayu Sukorini

Ketua Chairman

Iqbal Islami

Anggota Member

Budi Taufik Wibawa

Anggota Member




Profil Personalia Komite Audit




Profile of the Audit Committee Members

Ayu Sukorini Ketua Chairman

Profil dapat dilihat di Bagian Profil Dewan Komisaris The profile can be found in the Profiles of Board of Commissioners Section

Iqbal Islami Anggota Member

Iqbal Islami sebelumnya juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit di dua BUMN dan satu perusahaan terbuka. Selain itu, saat ini beliau juga menjabat sebagai Widyaiswara di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. Sebelumnya selama lebih dari 20 tahun, beliau bertugas sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Selama bertugas sebagai dosen di STAN, selain mengajar, beliau juga sering diminta untuk menjadi konsultan, dalam bidang keuangan dan akuntansi, oleh berbagai perusahaan baik BUMN, BUMD, ataupun swasta. Manajemen stratejik, finance, dan sistem informasi manajemen adalah bidang yang menjadi bidang keahliannya. Beliau adalah seorang akuntan terdaftar dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari Case Western Reserve University, Ohio, USA. Iqbal Islami previously also served as a member of the Audit Committee in two SOEs and a public company. In addition, he currently serves as lecturer in the Education and Training Agency of Finance Ministry. Earlier, for more than 20 years, he served as a lecturer at the State College of Accountancy (STAN). When serving as a lecturer at STAN, in addition to teaching, he also frequently requested to be a consultant in finance and accounting, by various companies both SOEs, Regionally-Owned Enterprises, and private sector. His areas of expertise are Strategic management, finance, and management information system. He is a chartered accountant and holds a Master of Business Administration from Case Western Reserve University, Ohio, USA.

Budi Taufik Wibawa Anggota Member

Budi Taufik Wibawa adalah anggota Komite Audit PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit di salah satu BUMN. Saat ini beliau merupakan partner di kantor akuntan publik. Beliau sudah menjalani profesi sebagai akuntan publik kurang lebih 20 tahun dan berpengalaman melakukan audit maupun memberikan jasa lain di bidang keuangan di berbagai perusahaan, baik BUMN maupun swasta nasional. Auditing, accounting, dan perpajakan adalah bidang yang menjadi bidang keahliannya. Beliau adalah seorang akuntan terdaftar (Chartered Accountant) dan juga bersertifikat akuntan publik (Certified Public Accountant). Budi Taufik Wibawa is a member of the Audit Committee of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. Previously, he also served as a member of the Audit Committee at one SOE. Currently he is a partner in a public accounting firm. He has been a public accountant for about 20 years and experienced in audits as well as providing other services in finance at various companies, both SOEs and national private companies. His areas of expertise are auditing, accounting and taxation. He is a chartered accountant and is also a certified public accountant.



189


190




Tugas Komite Audit

The Task of the Audit Committee

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Selain itu, Komite Audit juga bertugas untuk melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris.

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of internal control systems and task- implementation of the external and internal auditors by monitoring and evaluating the planning and implementation of audit follow-up results in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of financial reporting process. In addition, the Audit Committee is also tasked to perform other tasks assigned by the Board of Commissioners.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Audit Committee Task-Implementation

Selama tahun 2015, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja tahun 2015. Berikut ringkasan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Komite Audit selama tahun 2015: 1. Melakukan review dan evaluasi atas Laporan Manajemen periodik bulanan yang disampaikan oleh Direksi serta melakukan pembahasan dan/atau klarifikasi mengenai isi laporan tersebut dengan tim manajemen untuk hal-hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. 2. Menyusun Laporan Komite Audit bulanan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris yang berisi hasil review dan evaluasi Komite Audit atas pelaksanaan RKAP berdasarkan Laporan Manajemen periodik bulanan dan hal-hal lain yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris. 3. Melakukan kajian dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas usulan perbuatan-perbuatan Direksi yang membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris jika kewenangan keputusannya ada pada RUPS. 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi Internal Auditor yaitu dengan melakukan review atas program kerja Internal Auditor untuk tahun 2015, pelaksanaan program kerja audit yang dilaksanakan, dan pelaporan hasil audit yang disampaikan. Komite Audit telah memberikan sejumlah saran perbaikan kepada Internal Auditor dalam rangka peningkatan efektivitas fungsi internal auditor dan juga memastikan tindak lanjut atas hasil-hasil audit dari internal auditor. 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan audit keuangan atas laporan keuangan tahun 2015 yang dilakukan oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai dengan tahap pelaporan untuk memastikan bahwa kegiatan audit telah dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui review atas laporan yang disampaikan dan melakukan rapat-rapat secara berkala dengan PwC bersamasama dengan Internal Auditor untuk membahas perkembangan audit yang telah dilakukan dan juga hasil-hasil audit yang diperoleh.

During 2015, the Audit Committee carried out its functions in accordance with the 2015 work plan, including:


1.

Reviewing and evaluating periodic (monthly) management reports submitted by the Directors as well as discussing and/ or clarifying the contents of the report with the management team for matters requiring further clarification.

2.

Conducting monthly Audit Committee Report to be conveyed to the Board of Commissioners, containing the Committee’s review and evaluation of WP&B implementation based on periodic (monthly) management reports and other aspects requiring the attention of the Board of Commissioners. Carrying out studies and giving input to the Board of Commissioners on actions made by the Directors, in order to receive the Board of Commissioners’ agreement or written response before the issue is decided by the GMS.

3.

4.

Monitoring and evaluating the implementation of the Internal Auditor function by reviewing Internal Auditor work program 2015, audit program that has been done, and results of audits delivered. The Audit Committee provided a number of improvement suggestions to the Internal Auditor to increase its effectiveness and also ensured follow up on the results of the internal auditor audits.

5.

Monitoring and evaluating financial audit activities in the 2015 financial report by Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) from the planning, implementation until the reporting stage that the audit was carried out according to audit standards. Monitoring and evaluation done through review of report submitted and regular meetings with PwC together with Internal Auditors to discuss the development of the audit and also the results of the audit obtained.




6.



Melakukan review dan evaluasi terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2015 dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris sebagai bahan bagi Dewan Komisaris untuk membahas usulan RKAP bersama-sama dengan Direksi sebelum diajukan kepada RUPS. 7. Menyampaikan usulan kepada Dewan Komisaris auditor eksternal yang akan diusulkan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS untuk ditunjuk melakukan audit keuangan atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2015. Untuk tahun buku 2015, sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris, RUPS telah menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan tahun 2015. 8. Melakukan review dan pembahasan bersama-sama dengan Sekretaris Dewan Komisaris dan Tenaga Ahli Dewan Komisaris untuk penyempurnaan Board Manual dan Code of Corporate Governance untuk menyesuaikannya dengan PMK Nomor 88/PMK.06/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perusahaan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. 9. Melakukan review dan pembahasan bersama-sama dengan Tenaga Ahli Dewan Komisaris atas informasi pendahuluan yang disampaikan oleh Direksi terkait dengan proyek-proyek yang akan mendapatkan penjaminan dari Perusahaan dalam rangka mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau tanggapan dari Dewan Komisaris. 10. Membantu Dewan Komisaris dalam menyiapkan laporan pengawasan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada RUPS setiap triwulan dan laporan-laporan lain yang diminta oleh RUPS. 11. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris antara lain melakukan review atas kegiatan manajemen SDM Perusahaan. Atas kajian manajemen SDM ini, Komite Audit telah menyampaikan laporannya kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris telah menindaklanjutinya dengan menyampaikan laporan kepada RUPS.

6.

Reviewing and evaluating the proposed 2015 Work Plan and Budget (WP&B), conveying the findings to the Board of Commissioners to be discussed with the Directors prior to submission to the GMS.

7.

Proposing recommendation to the Board of Commissioners on the proposed external auditor to the GMS to be appointed to carry out financial audit on the Company’s 2015 Financial Report. For the fiscal year 2015, in accordance with the Board of Commissioners’s proposal, the AGM has appointed Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) to audit the Company’s 2015 financial report. Reviewing and discussing with the Board of Commissioners Secretary and Board of Commissioners Experts for improvements of the Board Manual and Code of Corporate Governance referring to MoF Regulation Number 88/ PMK.06/2015 On Implementation of Good Corporate Governance In Companies (Persero) Under Guidance and Control of the Ministry of Finance. Reviewing and discussing with the Board of Commissioners Experts on the preliminary information submitted by the Directors related to projects that will obtain the Company’s guarantee in order to obtain the Board of Commissioners’ approval or response.

Rapat Komite Audit

Audit Committee Meetings

Selama tahun 2015, Komite Audit telah melakukan Rapat Komite Audit sebanyak 14 (empat belas) kali rapat. Rapat-rapat yang dilakukan oleh Komite Audit berupa rapat internal dan rapat-rapat dengan pihak lain seperti internal auditor, eksternal auditor, dan tim manajemen. Rekapitulasi kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat-rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

In 2015, the Audit Committee conducted 14 (fourteen) Audit Committee Meetings. The meetings conducted by the Audit Committee were in the form of internal meetings and meetings with other parties such as internal auditors, external auditors, and the management team. The following table outlines Audit Committee meetings and meeting attendance:

8.

9.

10. Assisting the Board of Commissioners in preparing its supervisory reports over its duties and responsibilities implementation to the GMS quarterly and other reports requested by the GMS. 11. Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners, among others, reviewing the Company’s HR management. The Audit Committee has submitted its report on the HR management study to the Board of Commissioners and the Board of Commissioners has followed up by submitting a report to the GMS.



191




Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting

Nama Name



Persentase Kehadiran Percentage of Attendance

Ayu Sukorini

14

14

100%

Iqbal Islami

14

14

100%

Budi Taufik Wibawa

14

10

71%

Selain itu, Komite Audit juga ikut hadir dalam rapat internal Dewan Komisaris yang selama tahun 2015 telah dilaksanakan sebanyak enam kali rapat dan rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi yang telah dilaksanakan sebanyak 15 (lima belas) kali rapat. Rekapitulasi kehadiran anggota Komite Audit dalam rapatrapat tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Name

192


In addition, the Audit Committee also attended six Board of Commissioners internal meetings in 2015 and 15 joint meetings of the Board of Commissioners and the Directors. Recapitulation of the Audit Committee members attendance is as follows:

Rapat Internal Dewan Komisaris Internal meetings of the Board of Commissioners

Rapat Gabungan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meeting of the Boards of Commissioners and Directors







Ayu Sukorini

6

6

100%

15

15

100%

Iqbal Islami

6

6

100%

15

14

93%

Budi Taufik Wibawa

6

6

100%

15

11

73%

Pedoman Kerja Komite Audit

The Audit Committee’s Work Guideline

Komite Audit PT PII telah mempunyai Pedoman Komite Audit (Audit Committee Charter) yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

The Audit Committee has an Audit Committee Charter as determined by the Board of Commissioners that serves as guidelines for themin carrying out its duties and functions.







TENAGA AHLI MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT EXPERTS

Pada periode tahun 2015, Tenaga Ahli Dewan Komisaris Bidang Manajemen Risiko dijabat oleh Ferry Irawan, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PII Nomor Kep-02/KOM/ PII/06/2015 tanggal 30 Juni 2015.

In 2015, the Board of Commissioners’ Expert in Risk Management was held by Ferry Irawan, in accordance with IIGF’s Board of Commissioners Decree No. Kep-02/KOM/PII/06/2015 dated June 30, 2015.

Profil Tenaga Ahli Dewan Komisaris Bidang Manajemen Risiko

Profile of Board of Commissioners Expert in Risk Management

DR Ferry Irawan, S.E, M.S.E.

Menyelesaikan pendidikan Doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2006), Master Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2004) serta Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2000). Dr. Ferry Irawan memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Karirnya dimulai pada tahun 1996 di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sampai dengan tahun 2006. Pada tahun 2006-2007 menjabat sebagai Kepala Seksi Pinjaman Sektor Industri, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kemudian sebagai Kepala Ekonomi Sub Divisi Manajemen Risiko Fiskal, Kementerian Keuangan. Pada tahun 2011-2015 menjabat sebagai Asisten Deputi di Kementerian Keuangan sampai dengan saat ini.

Graduated with a degree in the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2006), Master of Economics at the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2004) and a Bachelor of Economics from the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2000). Dr. Ferry Irawan has a considerable experience in the Ministry of Finance. His career began in 1996 at the Directorate General of Budget, Ministry of Finance until 2006. In 20062007 he served as Loan Section Head of Industry Sector, Directorate General of Treasury, and then as Economy Head of the Fiscal Risk Management Sub Division, Ministry of Finance. In 2011-2015 he served as Deputy Assistant at the Ministry of Finance until currently.

Dr. Ferry Irawan adalah Tenaga Ahli yang membantu Dewan Komisaris di dalam Bidang Manejemen Risiko. Selain itu, beliau juga bertugas sebagai salah satu Kepala Bidang pada pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal. Sebelum bertugas di Pusat Kebijakan Ekonomi Makro beliau bertugas pada Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal-Badan Kebijakan Fiskal yang bertugas menangani isu-isu risiko fiskal serta pengelolaannya. Beliau juga menjadi salah satu pengajar di Program Pasca Sarjana/Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Dr. Ferry Irawan is an expert who assists the Board of Commissioners in the Risk Management. In addition, he also serves as a Division Head at the Center for Macroeconomic Policy, Fiscal Policy Office. Before serving at the Center for Macroeconomic Policy, he served at the Center for Fiscal Risk Management-Fiscal Policy Office which is responsible for handling fiscal risk issues and its management. He also became a lecturer at the Graduate Program/Master Program in Public Policy Planning, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia.



193



Tenaga Ahli Dewan Komisaris Bidang Manajemen Risiko bertugas antara lain pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas unit kerja Persero yang membidangi Manajemen Risiko, evaluasi dan mengkaji risiko-risiko atas perbuatan-perbuatan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, evaluasi dan mengkaji risiko-risiko atas perbuatan-perbuatan Direksi yang membutuhkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Sesuai dengan penugasan tersebut Tenaga Ahli Dewan Komisaris Bidang Manajemen Risiko telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Melakukan evaluasi, kajian, memberikan rekomendasi serta menyiapkan konsep surat pendapat serta arahan Dewan Komisaris atas rencana Penerbitan Pernyataan Kesediaan Penjaminan (In Principle Approval/IPA) untuk Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung. 2. Melakukan evaluasi, kajian, memberikan rekomendasi serta menyiapkan konsep surat persetujuan serta arahan Dewan Komisaris atas rencana Penerbitan Pernyataan Kesediaan Penjaminan (In Principle Approval/IPA) untuk Proyek KPBU Palapa Ring Paket 3. 3. Melakukan pembahasan dan evaluasi pelaksanaan tugas unit kerja Persero yang membidangi Manajemen Risiko terutama terkait implikasi proyek-proyek yang dijamin oleh Perseroan terhadap pengelolaan risiko PT PII secara keseluruhan. 4. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris antara lain: a. Bersama dengan organ Dewan Komisaris yang lain melakukan review dan evaluasi terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2015 dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris sebagai bahan bagi Dewan Komisaris untuk membahas usulan RKAP bersama-sama dengan Direksi sebelum diajukan kepada RUPS. b. Menyiapkan konsep surat tanggapan Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas RKAP tahun 2015 yang diajukan oleh PT PII kepada RUPS serta bahan tanggapan Komisaris Utama pada RUPS pengesahan RKAP 2015. c. Bersama dengan organ Dewan Komisaris yang lain melakukan pembahasan atas Penyusunan Perubahan Pedoman Good Coorporate Governance (GCG) PT PII, Pedoman Dewan Komisaris serta Board Manual PT PII baik diinternal organ Dewan Komisaris maupun pembahasan dengan Tim Teknis Direksi PT PII dan menyampaikan hasil pembahasan kepada Dewan Komisaris. d. Bersama dengan Organ Dewan Komisaris yang lain melakukan review dan evaluasi atas Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen periodik (bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan) tahun 2015 terutama terkait

194




The Board of Commissioners Expert in Risk Management sector is tasked to, among others, monitor and evaluate the Company’s work units in charge of risk management, evaluate and assess the risks of Directors actions which requiring written approval from the Board of Commissioners, evaluate and assess the risks of Directors actions which requiring written response from the Board of Commissioners and the approval of the General Meeting of Shareholders. In accordance with the assignment, the Board of Commissioners Expert in Risk Management sector has done the following: 1. Evaluated, studied, made recommendations and prepared draft of the Board of Commissioners’ opinions and direction on the planning of In Principle Approval/IPA issuance of Bandar Lampung SPAM PPP Project. 2.

Evaluated, studied, made recommendations and prepared draft of the Board of Commissioners’ approval and direction on the planning of In Principle Approval/IPA issuance of 3 Package of Palapa Ring PPP Project.

3.

Discussed and evaluated the performance of the Company’s work unit in charge of Risk Management mainly related to the implications of the projects guaranteed by the Company to the management of IIGF overall risk. Performed other tasks given by the Board of Commissioners, among others: a. Together with the other Board of Commissioners organs reviewed and evaluated the 2015 Proposed Work Plan and Budget (WP&B) and conveyed the results to the Board of Commissioners to discuss the proposed WP&B together with the Directors prior to submission to the GMS.

4.

b.

c.

d.

Prepared a draft of the Board of Commissioners response letter to the General Meeting of Shareholders (GMS) on 2015 WP&B proposed by IIGF to the GMS and the President Commissioner’s response of 2015 WP&B approval GSM. Together with other Board of Commissioners’ organ discussed the preparation of the amendment of Good Corporate Governance (GCG) Guidelines, for the Board of Commissioners and IIGF Board Manual, both within the internal Board of Commissioners’ organs and discussion with the Technical Team of the Board of Directors and conveyed the results of the discussion to the Board of Commissioners. Along with other Board of Commissioners’ Organs reviewed and evaluated the 2015 periodic Financial Report and Management Report (monthly, quarterly, semester, and yearly) mainly related to risk management



5.


dengan manajemen risiko serta melakukan pembahasan mengenai isi laporan tersebut dengan tim manajemen untuk mengklarifikasi hal-hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Menyiapkan konsep Pedoman Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.



as well as discussed about the contents of the reports with the management team to clarify mattes requiring further clarification. 5.

Prepare the concept of Work Guidelines for Risk Management Monitoring Committee to follow up the implementation of the Minister of Finance Regulation No.88/PMK.06/2015 on Implementation of Good Corporate Governance for Limited Liability Company Under the Control and Supervision of the Ministry of Finance.

Uraian Tugas Tenaga Ahli Manajemen Risiko

Risk Management Expert’s Duties

Uraian tugas Tenaga Ahli Manajemen Risiko berdasarkan: Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-02/KOM/PII/06/2015 sebagai berikut: 1. Mengkaji laporan dan usulan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan fokus pada aspek manajemen risiko; 2. Mengkaji kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan dengan fokus pada aspek manajemen risiko; 3. Melakukan evaluasi dan mengkaji risiko-risiko atas perbuatanperbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris; 4. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris; 5. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Job description of Risk Management Expert is based on: The Board of Commissioners Decree No.KEP-02/KOM/PII/06/2015 as follows: 1. Review the reports and proposals submitted to the Board of Commissioners with a focus on risk management aspects; 2. Review policies and regulations relating to the Company’s business with a focus on risk management aspects; 3.

Evaluate and assess the risks on Directors’ actions requiring written approval of the Board of Commissioners;

4.

Identify matters requiring attention of the Board of Commissioners; Carry out other duties of the Board of Commissioners.

5.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

PT PII belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Fungsi Nominasi dan Remunerasi di PT PII dijalankan oleh Dewan Komisaris.

IIGF has not had a Nomination and Remuneration Committee yet. This function is held temporarily by the Board of Commissioners.

Uraian Suksesi Direksi

Description of Directors’ Succession

Uraian suksesi Direksi telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

The description of Directors’ succession is regulated in the Minister of Finance Regulation No. 78/PMK.06/2015 on Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Directors (Persero) under the guidance and supervision of the Minister of Finance.



195





SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS SECRETARY OF THE BOARD COMMISSIONER

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas membantu kelancaran pelaksanaan aktivitas kerja anggota Dewan Komisaris sehari-hari, termasuk antara lain mengatur jadwal pertemuan, menangani korespondensi dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan, serta kegiatan kesekretariatan lainnya. Pada periode tahun 2015, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Indra Safri. Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PII No. KEP-03/KOM/PII/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015.

Secretary of the Board of Commissioners is tasked with assisting the Board of Commissioners on their daily duties, including among others are, arranging meeting schedules, handling correspondence with internal and external parties, and other secretarial activities. In 2015, the role of Secretary of the Board of Commissioners was held by Indra Safri. In accordance with the IIGF Board of Commissioners Decree No.KEP-03/KOM/PII/ 08/2015 dated August 10, 2015.

Dalam struktur organisasi, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris (AD PT PII Pasal 14 Ayat 23).

In the organizational structure, the Board of Commissioners may be assisted by a Secretary of the Board of Commissioners, appointed and dismissed by the Board of Commissioners (IIGF Articles of Association Article 14 paragraph 23).

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Duties of Secretary of the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa: 1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris; 2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;

The Secretary of the Board Commissioners is assigned to conduct activities assisting the Board of Commissioners in performing their duties in the form of: 1. Preparing for meetings, including meeting materials (briefing sheet) of the Board of Commissioners; 2. Preparing minutes of meetings of the Board Commissioner in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association; 3. Administering the Board of Commissioners documents, both incoming mails, outgoing mails, minutes of meetings and other documents; 4. Drafting the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners; 5. Drafting the Opinions and Suggestions of the Board of Commissioners on both quarterly and annual Management Reports; 6. Drafting other Reports of the Board Commissioners;

3.

Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;

4.

Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris; Menyusun Rancangan Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen baik triwulanan maupun tahunan;

5.

6. 7.

196

Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris lainnya; Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.


7.

Performing other duties of the Supervisory Board.






Indra Safri Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of the Board of Commissioners Indra Safri, menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris. Saat ini menjabat sebagai Kasubdit Kekayaan Negara Dipisahkan 1 Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kasubdit Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam di Ditjen yang sama. Memiliki pengalaman selama 15 tahun bertugas di Direktorat Jenderal Pajak dan selama lebih dari 10 tahun bertugas di Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Beliau adalah seorang Penilai Pemerintah dan memperoleh gelar Magister Sains dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2000.

Indra Safri, serves as Secretary of the Board of Commissioners. He currently serves as Head of Sub Directorate State Assets 1, Directorate General of State Assets, the Ministry of Finance, previously served as Head of Sub Directorate of Business and Natural Resources Valuation in the same DG. Having over 15 years of experience in the Directorate General of Taxes, and more than 10 years serving in the Directorate General of State Receivables and Auction as well as the Directorate General of State Assets, the Ministry of Finance. He is a Government Assessor and holds a Master of Science from the University of Gajah Mada in 2000.



197





SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY

Profil Sekretaris Perusahaan

Profile of Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan bertugas membantu Direksi memantau penerapan GCG di lingkungan Perusahaan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan program komunikasi Perusahaan kepada pemangku kepentingan eksternal maupun internal, program tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan kegiatan kesekretariatan Perusahaan. Pada periode tahun 2015, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Pratomo Ismujatmika, yang diangkat berdasarkan SK Direksi no: 011/DRU/COS/HR/0613.

The Corporate Secretary is tasked with assisting the Directors to monitor the implementation of GCG in the Company, and is also responsible for the implementation of stakeholder engagement, corporate capacity building, and corporate event. Other duties are to manage corporate social and environmental responsibility programs, and general corporate secretarial duties. In 2015, the position of Corporate Secretary was filled by Pratomo Ismujatmika, who was appointed based on the Directors decree no: 011/DRU/COS/HR/0613.

Pratomo Ismujatmika SVP Corporate Secretary

Beliau bergabung dengan PT PII sejak tahun 2013. Beliau saat ini berusia 39 tahun. Pria kelahiran Gresik ini adalah lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tahun 1999, kemudian mengambil Magister Manajemen di Universitas Gajah Mada tahun 2001 kemudian juga mengikuti Exchange Program pada tahun 2001-2003 di University of Kentucky Gatton College of Business, Lexington, KY, USA dan mengambil pendidikan Master of Business Administration di Sullivan University, Lexington, KY, USA tahun 2003-2005. Beliau pernah menjabat beberapa posisi di beberapa Bank Nasional yaitu Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Bank ICB Bumiputera Tbk sebelum bergabung dengan PT PII.

198


Pratomo joined with IIGF since 2013. He is currently 39 years old. Born in Gresik, he graduated from the Institute of Technology Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya in 1999 and took a Master in Management at Gajah Mada University in 2001 and then also participated in exchange program at the University of Kentucky Gatton College of Business, Lexington, KY, USA in 2001-2003 and obtained Master of Business Administration at Sullivan University, Lexington, KY, USA in 2003-2005. He has held various positions in several national Banks such as Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Bank ICB Bumputera Tbk before joining IIGF.




Riwayat Jabatan Sekretaris Perusahaan


Resume of Corporate Secretary

Jabatan Position

Institusi Institution

Tahun Year

1

SVP Corporate Secretary


2013 - sekarang 2013 – current

2

Deputy Corporate Secretary

PT Bank ICB Bumiputera Tbk (sekarang Bank MNC)

November 2011 – Maret 2013 November 2011 - March 2013

3

AVP CEO Officer

PT Bank ICB Bumiputera Tbk (sekarang Bank MNC)

Maret – Oktober 2011 March to October 2011

4

Manager Board Advisory

Corporate Secretary Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

2009 – Februari 2011 2009 - February 2011

5

Assistant Manager Corporate & Wholesale Banking Credit Analyst Group

Corporate Banking Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

2006-2009 2006-2009

6

Officer Development Program

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

2005-2006 2005-2006

No


Pelatihan dan Pengembangan Sekretaris Perusahaan

Training and Development of Corporate Secretary

Selama tahun 2015, Sekretaris Perusahaan Internal telah mengikuti beberapa pelatihan yang berkaitan dengan pengawasan sebagai berikut:

During 2015, the Corporate Secretary attended several trainings related to the supervisory function as follows:

Tanggal Date

Nama Pelatihan Name of Training

Penyelenggara Organizer

6-7 Agustus 2015 6-7 August 2015

Penilaian Kinerja Perusahaan dengan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul Company Performance Appraisal with Superior Performance Assessment Criteria

Forum Komunikasi Satuan Pengendalian Intern Communication Forum of Internal Control Unit

2

7-8 Mei 2015 7-8 May 2015

Seminar Bisnis Judgement : “Apakah Business Judgement di Lingkungan BUMN Dapat Di Pidana Korupsikan?” Business Judgement Seminar: “Does Business Judgement in the SOE Environment can be Criminally Convicted? “

Intrinsic dan Forum Hukum BUMN Intrinsic and Legal Forum for State Owned Enterprise

3

30 Nov – 1 Des 2015 30 Nov - December 1, 2015

Pelatihan Effective Couching and Counseling “Maximizing People Potential” Effective Coaching and Counseling Training “Maximizing People Potential”

NBO

4

17-21 November 2015 17-21 November 2015

Knowledge Management Workshop

American Productivity and Quality Center, TX, USA

No

1



199




Aktivitas Sekretaris Perusahaan di 2015

Corporate Secretary Activities in 2015

Selama tahun 2015, Divisi Sekretaris Perusahaan melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut:

In 2015, the Corporate Secretary Division carried out activities as follows:

No A 1

200


Kegiatan Activity Corporate Social Responsibility Koordinasi rumah belajar sahabat lingkungan, kerjasama PT PII dengan Mitra Bentala dan Komunitas Laskar Hijau di Lampung pada tanggal 27 Januari 2015. Coordinating the establishment of a learning house, the cooperation between IIGF and Mitra Bentala as well as Komunitas Laskar Hijau on January 27, 2015.

2

Koordinasi CSR PT PII bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam program 1 Juta masker untuk para korban bencana, dan sebagai bentuk apresiasinya, BNPB memberikan piagam penghargaan PT PII yang telah turut berperan dalam menyukseskan program tersebut. CSR program coordination with Disaster Management National Agency in providing 1 million masks for the victims of natural disasters, and as a form of appreciation, BNPB presented a plaque to IIGF for contribution and participation in this program.

3

Koordinasi CSR PT PII bersama BUMN dan Lembaga di bawah bimbingan Kementerian Keuangan Menyambut HUT RI ke -70 dengan melakukan kegiatan bakti sosial melalui Bazar sembako pokok murah dan pelayanan kesehatan gratis yang dilaksanakan di Rumah Susun Marunda pada 21 Agustus 2015. CSR program coordination with SOEs and Institutions under the MoF, commemorating the 70th Independence Day of Indonesia, by conducting social activities through cheap staple Bazaar and free health care services held in the Marunda Flats on August 21, 2015.

4

Koordinasi bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana banjir yang melanda Kabupaten Langkat, salah satunya adalah dengan membangun kembali SDN 1 Desa Cempat, Langkat-Sumatera Utara agar anak-anak dapat melakukan kegiatan belajar dengan nyaman. Coordinating an assistance for people affected by floods in Langkat District, among other is to rebuild Primary School 1 Cempat village, Langkat-North Sumatera so that children can perform learning activities comfortably.

B

Capacity Building

1

Workshop perluasan mandat PT PII tanggal 2-4 Maret 2015 membahas perihal persiapan perluasan mandat sebagai upaya perluasan lingkup usaha perusahaan dalam mendukung percepatan infrastruktur nasional Mandate expansion workshop on March 2 to 4, 2015 discussing the preparation of Company’s business scope expansion effort in supporting the national infrastructure acceleration

2

Kunjungan ke Badan Litbang Kementerian Perhubungan oleh Dirut PT PII beserta jajarannya dan IIGF Institute membahas potensi kerjasama antara 2 institusi dalam pengembangan proyek infrastruktur sektor transportasi Visit to the Development Unit of Transportation Ministry, conducted by IIGF President Director and the staffs as well as IIGF Institute to discuss potential cooperation between the two institutions in developing infrastructure projects of transportation sector

3

IIGF Institute menjalin kerjasama dengan Tripartit (UI-UGM-ITB) untuk pembuatan kasus dan diskusi mengenai pengembangan infrastruktur di Indonesia melalui Indonesian Infrastructure Roundtable (IIR) ke-9 sampai ke-12 The Cooperation between IIGF Institute and Tripartite (UI-UGM-ITB) for case construction and discussion on Indonesia infrastructure development through the 9th to 12th Indonesian Infrastructure Roundtable (IIR)

4

Pembuatan kurikulum modul umum (GALP) yang ditujukan kepada stakeholder umum dengan bantuan pedagogic dari Indonesia International Institute for Life Sciences (I3L) dan masukan substansi internal PT PII. <- poin ini diletakkan di atas kegiatan GALP The Preparation of General Active Learning Program (GALP), addressed to the public stakeholders with the pedagogic assistance from the Indonesia International Institute for Life Sciences (I3L) and the internal substance input of IIGF. <- This point is placed above GALP activities

5

Koordinasi pelaksanaan kegiatan General Active Learning Program (GALP) dihadiri oleh civitas akademika Universitas Hasanuddin dan perwakilan Pemerintah Kota Sulawesi Selatan pada tanggal1 4-15 April 2015 di Makassar, Sulsel The Coordination of General Active Learning Program (GALP) implementation, attended by Hasanuddin University academic community and South Sulawesi City Government representatives on 14-15 April 2015 in Makassar, South Sulawesi




No




Kegiatan Activity

6

Workshop skema KPBU dan Penjaminan PT PII mengundang pemangku kepentingan di Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, BPKP di Bandung 18-19 Mei 2015. PPP Guarantee scheme and IIGF Guarantee workshop, inviting the stakeholders in Toll Road Regulatory Agency of Public Works and Public Housing Ministry, Finance Ministry, Transportation Ministry, and BPKP in Bandung on 18-19 May 2015.

7

Workshop Availability Payment bersama Kementerian Keuangan Direktorat PDPPI DJPPR mengundang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 30 Kabupaten/Kota Madya di lingkup provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 Mei 2015 Availability Payment Workshop with the Directorate of Government Support And Infrastructure Financing Management (PDPPI), Ministry of Finance, inviting the North Sumatera Provincial Government and 30 districts/municipalities in North Sumatera province on May 28, 2015

8

Workshop Availability Payment bersama Kementerian Keuangan Dir PDPPI DJPPR mengundang para investor, perbankan nasional, Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Madya pada tanggal 10-11 Juni 2015. Availability Payment Workshop with the Directorate of Government Support And Infrastructure Financing Management (PDPPI), Ministry of Finance, inviting investors, national banks, Bali Provincial Government and Districts/ Municipalities on 10-11 June 2015.

9

Koordinasi penyusunan kurikulum dari Active Learning Program (ALP) IIGF Institute sebagai acuan dan standardisasi bagi penyelenggaraan kegiatan Capacity Building PT PII ke depan. Coordination of IIGF Institute Active Learning Program (ALP) curriculum development as a reference and standard for IIGF Capacity Building implementation forward.

C

Corporate Governance

1

Koordinasi pelaksanaan RUPS Tahunan PT PII dilaksanakan tanggal 1 April 2015 dengan salah satu agenda utama yaitu: persetujuan atas Laporan Tahunan PT PII sebagai laporan pelaksanaan rencana kerja anggaran perusahaan tahun 2014 Coordination of IIGF Annual General Meeting implementation held on April 1, 2015 with one of the main agenda, namely: Approval of IIGF Annual Report as work plan and budget implementation report in 2014

2

Koordinasi pengajuan Permohonan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT PII pada APBN 2016 kepada Komisi XI DPR RI Coordination of IIGF State Capital Injection (PMN) Application in 2016 State Budget to the Commission XI of the House of Representatives

3

Penyusunan Agenda Riset IIGF Institute Tahun 2015 – 2019, dengan keputusan riset pertama, Value for Money Assesment Tool untuk Proyek Infrastruktur Publik, telah dijalankan dengan estimasi pelaksanaan durasi riset 3 (bulan), terhitung sejak bulan September 2015. Research Agenda Formulation of IIGF Institute Year 2015-2019, with the first research decision, Value for Money Assessment Tool for Public Infrastructure Projects, has been implemented with research duration estimation of 3 (three months), commencing in September 2015.

4

Koordinasi revisi penyusunan Board Manual PT PII sesuai PMK88/2015 Coordination of IIGF Board Manual revision preparation according to Ministry of Finance Regulation no 88/2015

5

Koordinasi Penyusunan RKAP 2016 PT PII tanggal 31 Agusus 2015. Coordination of 2016 IIGF WP&B preparation on August 31, 2015.

6

Konsinyering Kajian Terkait Perubahan PP No. 35 Tahun 2009 pada tanggal 25 Agustus 2015 Assessment FGD related to Government Regulation Amendment No.35 year 2009 on August 25, 2015

7

Koordinasi pelaksanaan RUPS RKAP yang membahas RKAP Perusahaan Tahun 2016 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program 2016. Coordination of the WP&B GMS implementation that addressed the Company’s 2016 WP&B as well as the WP& B Program.

D

Corporate Event

1

Organisasi kegiatan Buka Puasa Bersama PT PII, Kementerian Keuangan dan Penanggung Jawab Pelaksana Proyek dilaksanakan di Rumah Maroko pada tanggal 14 Juli 2015 Organizing IIGF Break-fasting event with the Ministry of Finance and the Contracting Agencies held at Rumah Maroko on July 14, 2015

2

Partisipasi PT PII pada acara Digital Day Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tanggal 30 Juli 2015 IIGF Participation at Directorate General of State Assets Digital Day event on July 30, 2015



201


No

202




Kegiatan Activity

3

Bakti Sosial BUMN dan Lembaga dibawah Pembinaan Kementerian Keuangan pada tanggal 21 Agustus 2015 Social Service of SOEs and Institutions under the Finance Ministry on August 21, 2015

4

Groundbreaking CJPP di Batang pada tanggal 28 Agustus 2015 Groundbreaking of Coal Steam Project CJPP in Batang, Central Java on August 28, 2015

5

Partisipasi kegiatan sosialisasi skema Availability Payment bersama Direktorat PDPPI DJPPR untuk proyek infrastruktur pemerintah di 6 (enam) provinsi antara lain Provinsi Sumatera Utara, Bali, Aceh, Papua Barat, Kalimantan TIimur, dan Sulawesi Tengah. Participation of Availability Payment scheme socialization with PDPPI, Ministry of Finance in 6 (six provinces), among others, North Sumatera, Bali, Aceh, West Papua, East Kalimantan and Central Sulawesi Provinces.

6

Organisasi kegiatan “Policy Discussion of the Provision of Guarantee for Infrastructure Project in Indonesia” pada tanggal 9-10 November 2015 untuk membahas skema Direct Landing bersama dengan lembaga keuangan multilateral dan lembaga keuangan dan asuransi. Organizing “Policy Discussion of the Provision of Guarantee for Infrastructure Project in Indonesia” event on November 9-10, 2015, discussing the Direct Lending scheme with multilateral financial institutions and financial institutions as well as insurance.

7

Organisasi kegiatan Konsultasi Publik mengenai pedoman penyusunan Kajian Kelayakan Proyek dalam rangka penjaminan infrastruktur yang juga menjadi rangkaian kegiatan Indonesia International Infrastructure Conference & Exhibition pada 5 November 2015. Organizing Public Consultation concerning Project Feasibility Study preparation guidelines in the framework of infrastructure guarantee which is also a series of Indonesia International Infrastructure Conference & Exhibition event on November 5, 2015.

8

Partisipasi kegiatan Investor Gathering dan Pameran Investasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan RI pada 7-8 Desember 2015. Participation in Investor Gathering and Investment Fair organized by the Directorate General of Financing and Risk Management (DJPPR), the Ministry of Finance on December 7-8, 2015.

9

Fasilitator pembentukan Jaringan Kerja antar Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Infrastruktur atau University Network for Infrastruktur Development (UNIID) bersama dengan IIGF Institute tanggal 16 Desember 2015. Facilitator of University Network for Infrastructure Development (UNIID) formation along with IIGF Institute on December 16, 2015.

10

Organisasi acara Seminar Nasional Infrastruktur untuk Rakyat pada 17 Desember 2015. Organizing the Infrastructure National Seminar for the Community on December 17, 2015.

11

Inisiasi kegiatan pertandingan olahraga persahabatan yang diikuti oleh stakeholders dari Kementerian Keuangan dan BUMN di bawah Kementerian Keuangan RI pada 19 Desember 2015. Initiation of friendly sports match followed by stakeholders from the Ministry of Finance and SOEs under the Ministry of Finance on December 19, 2015.







AKSES DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN ACCESS TO CORPORATE DATA AND INFORMATION

Dalam rangka mendukung komitmen penerapan keterbukaan informasi, PT PII menyediakan berbagai akses informasi mengenai Perusahaan melalui Laporan Tahunan Perusahaan, website Perusahaan, media cetak dan siaran pers. Selain itu, informasi tentang Perusahaan dapat diakses secara langsung melalui telepon, faksimili, dan email.

In order to support the commitment of disclosure of information, IIGF provides access to Corporate information through various media, including Annual Report, website, print media and press releases. Direct information, meanwhile, can be obtained via telephone, fax, and email.

Laporan Tahunan

Annual Report

Mengacu kepada Peraturan Kementerian BUMN Nomor: PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Perusahaan mengungkapkan informasi keuangan, informasi penting maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan termasuk juga pelaksanaan pencapaian dan kegiatan usaha Perusahaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Tahunan tersebut dapat diunduh pada website Perusahaan.

Referring to Ministry of State Owned Enterprise Regulation No. PER-01/ MBU/2011 on Good Corporate Governance in SOEs, the Company discloses financial data, important information and other information concerning the Company in its Annual Report and Financial Report, including the execution of targets and activities throughout the preceding year. The Annual Report could be viewed on the Company’s website.

Website dan Alamat Kontak Perusahaan

Company Website and Contact Information

Melalui website Perusahaan www.iigf.co.id, pemangku kepentingan dan masyarakat umum juga dapat mengakses berbagai publikasi mengenai Perusahaan, termasuk Profil Perusahaan, Laporan Tahunan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Publik juga dapat mengakses informasi langsung melalui: • Telepon : 021-5795-0550 • Faksimili : 021-5795-0040 • Email : [email protected]

Through the Company’s website www.iigf.co.id, Stakeholders and the general public can access various Company documents, including the Company Profile, Annual Report, and other official documents. The public can also access the information directly through:

Media Cetak

Print Media

PT PII juga menyiapkan informasi dalam bentuk media cetak yang disalurkan melalui beberapa media yaitu diantaranya melalui surat kabar nasional, company profile, dan brosur.

IIGF also provides information in the various print media, including national newspapers, Company profiles, and brochures.

Siaran Pers

Press Release

Sepanjang tahun 2015 PT PII secara berkala menerbitkan siaran pers terkait dengan perkembangan penting yang terjadi di Perusahaan dengan aktivitas sebagai berikut:

Throughout 2015, IIGF regularly released press releases concerning important Company developments, as well as the following activities:

Tanggal Date 25 Juni 2015 June 25, 2015 28 Mei 2015 May 28, 2015 27 Mei 2015 May 27, 2015 14 April 2015 April 14, 2015

• • •

Telephone Fax Email

: 021-5795-0550 : 021-5795-0040 : [email protected]

Acara Event

Lokasi Location

MOU PT PII – ITS

Surabaya

Workshop Skema Avaibility Payment

Medan

MOU PT PII – USU

Medan

MOU PT PII – UNHAS

Makassar



203



Tanggal Date 21 Mei 2015 May 21, 2015 17 Desember 2015 December 17, 2015 03 Desember 2015 December 3, 2015



Acara Event

Lokasi Location

MOU PT PII – UNDUD

Denpasar, Bali

Seminar Nasional 2015

Jakarta

Media Briefing

Jakarta

Hasil Survey

Survey results

PT PII secara rutin melakukan survey mengenai tingkat pemahaman dan persepsi stakeholders mengenai bisnis penjaminan PT PII yang dilakukan oleh lembaga independen Brief Consulting dengan hasil rata-rata survei tahun 2015 sebagai berikut: 1. Capacity Building: a. Indeks kepuasan program workshop yaitu 4,6 dari 5.

IIGF regularly conduct surveys on the level of stakeholders’ understanding and perception regarding the Guarantee Business of IIGF, done by independent institutions Brief Consulting with an average survey results in 2015 as follows: 1. Capacity Building: a. Satisfaction index of workshop program rated 4.6 out of 5 stars. b. Knowledge and perception index, rated 3.7 out of 5 stars. ** Conducted by an independent surveyor * Survey provides feedback on the activities that have been carried out.

b. Indeks pengetahuan dan persepsi yaitu 3,7 dari 5. ** dilaksanakan oleh independen surveyor * hasil survey berisi tanggapan atas kegiatan yang telah dilakukan.

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL INTERNAL AUDIT UNIT

204

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Satuan Pengawasan Internal

Duties and Responsibilities of Internal Audit Unit

Unit Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab membantu Direktur Utama meyakinkan bahwa sistem pengendalian internal dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik agar dapat membantu pelaksanaan tugas Perusahaan sesuai mandat yang diterima dan peraturan yang berlaku. Sebagai dasar dari pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut, unit Satuan Pengawasan Internal telah dilengkapi dengan Piagam Satuan Pengawasan Internal dan Prosedur Satuan Pengawasan Internal.

The Internal Audit Unit is responsible for assisting the President Director to ensure that the internal control system is formulated and implemented well to support the Company in executing its duties according to mandate and applicable regulations. As a basis of its function, the Internal Audit Unit is equipped with an Internal Audit Unit Charter and Procedures.

Kedudukan dan Proses Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal

Position and Election Process of Internal Audit Unit Head

Unit Satuan Pengawasan Satuan Pengawasan Internal bersifat independen terhadap unit kerja dan unit fungsional lainnya di

The Internal Audit Unit is independent towards the working unit and other functional unit in the Company, and directly responsible to the







Perusahaan, dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, unit Satuan Pengawasan Internal Satuan Pengawasan Internal mendapatkan masukan dan petunjuk dari Komite Audit. Pemimpin unit Satuan Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

President Director. In the execution of day-to-day duties, the Internal Audit Unit receives input and guidance from the Audit Committee. The Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

Selama periode tahun 2015, pemimpin unit Satuan Pengawasan Internal adalah I Gede Susila Aryana, CISA, yang diangkat berdasarkan SK Karyawan Tetap SK-012/DIR/HR/KT/08/2011 tertanggal 5 November 2011.

In 2015, Head of the Internal Audit Unit is I Gede Susila Aryana, CISA, who was appointed according to the Permanent Employees Decree SK-012/DIR/HR/KT/08/2011 dated November 5, 2011.

Sumber Daya Satuan Pengawasan Internal

Internal Audit Unit Resources

Saat ini jumlah sumber daya manusia yang ada di unit Satuan Pengawasan Internal sebanyak 2 (dua) orang termasuk Kepala Satuan Pengawasan Internal dan kebutuhan sumber daya manusia tersebut sudah sesuai dengan kegiatan usaha. Untuk meningkatkan kemampuan dari staf Satuan Pengawasan Internal, para auditor telah mengikuti berbagai pelatihan baik yang sifatnya soft skill maupun hard skill.

The Internal Audit Unit currently consists of two (2) people, including the Head of Internal Audit. The human resource requirement is suitable with the business activities. To improve the capability of the Internal Audit Unit staff, the auditors have attended various trainings, both soft skills and hard skills.

Profil Pemimpin Unit Satuan Pengawasan Internal

Head of Internal Audit Unit Profile

I Gede Susila Aryana SVP Internal Audit

Beliau bergabung dengan PT PII sejak tahun 2011. Sebelumnya beliau mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan. Selain itu, beliau sudah bersertifikasi CISA (Certified Information System Auditor) dari Information System Audit and Control Association (ICASA). Beliau lahir di Singaraja, 47 tahun yang lalu.

I Gede joined IIGF since 2011. Previously, he studied at the State College of Accountancy (STAN), Center for Financial Education and Training. In addition, he has been a certified CISA (Certified Information System Auditor) from the Information Systems Audit and Control Association (ICASA). He was born in Singaraja, 47 years ago.



205




Program Kerja Satuan Pengawasan Internal

Internal Audit Unit Work Program

Program kerja unit Satuan Pengawasan Internal ditetapkan setiap awal tahun dalam Rencana Pekerjaan Audit Tahunan yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Audit dan Direktur Utama. 1. Program kerja/tugas yang telah dilakukan selama tahun 2015 dan tindak lanjutnya sebagai berikut Audit atas Fungsi Pengelolaan Sumber Daya Manusia 2. Audit atas Pengeloaan Pengeluaran dan Biaya Perusahaan 3. Audit atas Proyek PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 9 & 10 4. Audit atas Fungsi Sekretaris Perusahaan

The Internal Audit Unit work program is determined every beginning of the year in the Annual Audit Work Plan formulated with inputs from the Audit Committee and the President Director.

Selain tugas di atas, Internal Audit juga terlibat dalam kegiatankegiatan berikut: • penyiapan dokumen Operation Manual, kebijakan dan proses bisnis Perusahaan • membantu IIGF Institute dalam pengenalan profil Perusahaan kepada beberapa universitas negeri di beberapa kota di Indonesia • turut serta dalam kelompok kerja penyusunan dokumen pedoman GCG • pendampingan untuk pelaksanaan audit atas laporan keuangan Perusahaan oleh auditor eksternal

Besides the above tasks, the Internal Audit was also involved in the activities below: • preparing the Operation Manual, Policies and Company’s business processes • assisting IIGF Institute in introducing the Company’s profile to some of the state universities in several cities in Indonesia

Sertifikasi Profesi Satuan Pengawasan Internal

Professional Certification of Internal Audit Unit

PT PII telah mewajibkan semua auditor internal untuk mengikuti berbagai pelatihan profesional dalam rangka sertifikasi guna memenuhi standar yang dibutuhkan Perusahaan.

IIGF requires all internal auditors to attend various professional trainings in order to meet the certification standards required by the Company.

No 1

206


1.

The 2015 work program included the Audit of Human Resource Management function

2.

Audit of Company’s Expenditures and Costs Management

3.

Audit of South Sumatera 9 & 10 Minemouth Power Plant Project Audit of Corporate Secretary function

4.

•

participating in group working of drafting the GCG guideline

•

assisting the auditing process of the Company’s financial report by external auditors

Nama Personil Personnel name

Jabatan Position

Sertifikat Certificate

I Gede Susila Aryana

SVP Internal Audit Internal Audit SVP

Certified Information System Auditor (CISA)

Pelatihan dan Pengembangan Satuan Pengawasan Internal

Internal Audit Unit Training and Development

Selama tahun 2015, unit Satuan Pengawasan Internal telah mengikuti beberapa pelatihan yang berkaitan dengan pengawasan sebagai berikut:

In 2015, the Internal Audit Unit attended several supervisory trainings as follows:







I Gede Susila Aryana Tanggal Date

Pelatihan Training

1

5 – 7 Oktober 2015 October 5 to 7, 2015

Global Audit Symposium

2


Risk Control Self-Assessment

3

7 & 8 Desember 2015 December 7 to 8, 2015

Risk Based Internal Auditing

Tanggal Date

Pelatihan Training

1

17 – 18 September 2015 September 17 to 18, 2015

Risk Based Auditing

2

11 – 13 November 2015 November 11 to 13, 2015


3



No

Christine No

Pelaksanaan Kegiatan SPI tahun 2015

Implementation of IA Unit Activities in 2015

Sepanjang tahun 2015, SPI telah melaksanakan kegiatan audit baik rutin maupun audit bidang khusus dengan rincian sebagai berikut: 1. Audit atas Fungsi Pengelolaan Sumber Daya Manusia 2. Audit atas Pengeloaan Biaya 3. Audit atas Penjaminan Proyek Mulut Tambang 9 & 10 (dalam proses penyusunan laporan) 4. Audit atas Fungsi Sekretaris Perusahaan 5. Proyek Khusus: a. Ikut serta dalam gugus tugas penyempurnaan Operations Manual. b. Memperkenalkan pemahaman tentang Control SelfAssessment (CSA), yang akan diterapkan dalam penyempurnaan kebijakan dan SOP di dalam perusahaan. c. Ikut serta dalam penyempurnaan kebijakan dan SOP perusahaan, yang dikelola oleh unit Organization Development. d. Mewakili perusahaan dalam persiapan kerjasama dengan beberapa universitas negeri, bersama IIGF Institute.

Throughout 2015, IA Unit conducted audits both regular and special field audits with the following details: 1. Audit on Human Resource Management Function 2. Audit on Cost Management 3. Audit on 9 & 10 Mine Mouth Project Guarantee (in the process of preparing report) 4. Audit on Corporate Secretary Function 5. Special Projects: a. Participated in the task force of Operations Manual improvement. b. Introduced understanding of Control Self-Assessment (CSA), which will be applied in improving policies and SOPs in the Company. c.

d.

Participated in the Company’s SOP and policy improvement program organized by Organization Development unit. Represented the Company in the preparation of cooperation with several state universities, along with IIGF Institute.



207





AUDIT EKSTERNAL EXTERNAL AUDIT

Mekanisme Pemilihan Akuntan Publik

Public Accountant’s Appointment Mechanism

Sesuai Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pasal 31 bahwa Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.

In accordance with the Ministry of State Owned Enterprise Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on Good Corporate Governance Article 31 stipulates that Corporate Financial Reports must be audited by an external auditor appointed by GMS from candidates proposed by the Board of Commissioners. The Board of Commissioners through the Audit Committee carries out the process of proposing external audit candidates according to Company regulations on procurement of goods and services, and if necessary, may request assistance from the Directors in the appointment process.

Penetapan Akuntan Publik

Appointment of Public Accountant

Berdasarkan Surat Dewan Komisaris S-38/PII/DK/0915, Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS bahwa Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan/ PwC untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Akuntan Publik yang melakukan General Audit atas Laporan Keuangan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2015 PT PII. Atas usulan tersebut, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan/ PwC ditetapkan sebagai Akuntan Publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan dan Laporan PKBL PT PII Tahun Buku 2015.

Based on Board of Commissioners’ Decree No. S-38/PII/DK/ 0915, Board of Commissioners proposed the reappointment of Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners/ PwC to conduct General Audit on the IIGF Financial Report and Community Development and Partnership Program Report for fiscal year 2015. In line with the proposal, Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners/ PwC were appointed to audit the above reports.

Periode Laporan Keuangan yang Diaudit

Period of Audited Financial Report

Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit oleh akuntan publik Muhammad Jusuf Wibisana, MEC, AK., DRS dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan/PwC dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

The Company’s Financial Report for the year ended December 31, 2015 has been audited by the public accountant Muhammad Jusuf Wibisana, MEC, AK., DRS of Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Partners/PwC with an unqualified opinion.

Daftar KAP PT PII Tahun 2013-2015

List of IIGF Public Accountants for Years 2013-2015

Tahun Year

Nama KAP Name of Public Accountant

Fee

2013

Tanudiredja, Wibisana dan Rekan/ PwC

USD 37,900

2014

Tanudiredja, Wibisana dan Rekan/ PwC

USD 40,900

2015

Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan/ PwC

IDR 570,000,000

*Catatan: • • •

208

* Note: KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan/ PwC berubah nama sejak Tahun 2015 Peraturan terbaru di tahun 2015 mengharuskan Fee KAP menjadi dalam kurs Rupiah Fee untuk KAP di atas belum termasuk PPN


• • •

Tanudiredja, Wibisana and Partners/PwC changed its name since 2015 The latest regulation in 2015 requires Public Accountant Fee to be in Rupiah The above Fee does not include VAT






Ruang Lingkup Pekerjaan

Scope of work

Ruang lingkup pekerjaan Akuntan Publik adalah sebagai berikut: a. Melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015. b. Melakukan audit atas Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Periode Tahun 2015. c. Melakukan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. d. Melakukan audit atas penerapan prosedur yang disepakati bersama atas KPI Perusahaan.

The Public Accountant’s scope of work was as follows: a. Conducting audit of the Company’s Financial Report for the fiscal year 2015. b. Conducting audit of the Company’s Community Partnership and Development Program Report for the year 2015. c. Conducting audit of compliance with laws and regulations. d.

Conducting audit of application of mutually agreed procedures on Corporate KPI.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM

PT PII telah membangun proses, struktur dan sistem pengendalian internal yang dapat memberikan kepastian yang memadai bahwa: (i) operasional Perusahaan telah dilakukan dengan efektif dan efisien; (ii) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi; dan (iii) sistem pelaporan keuangan dapat diandalkan.

IIGF has developed processes, structures and internal control systems which provide reasonable certainty that: (i) the Company’s operations are effective and efficient; (ii) regulations and applicable laws and regulations are obeyed; and (iii) financial reporting system is reliable.

Sistem pengendalian internal Perusahaan dibangun dengan mengadopsi kerangka pengendalian internal yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) dengan elemen-elemen utamanya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan.

The Company’s internal control system is developed through the adoption of an internal control framework developed by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) with main elements covering control area, risk assessment, control activities, information and communication as well as monitoring activities.

Direksi bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan pengendalian internal di lingkungan Perusahaan, dan bersama dengan unit Internal Audit memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Dari hasil pemantauan dan pengawasan tersebut, secara keseluruhan sistem pengendalian internal Perusahaan telah berjalan dengan baik dan efektif.

The Directors is responsible for the policy development of the internal control system across the Company, and together with the Internal Audit Unit guides and supervises the implementation of the policies. Based on this guidance and supervision, the overall internal control system has been implemented properly and effectively throughout the Company.



209





MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT

210

PT PII mengembangkan kemampuan pengelolaan risiko yang sistematis dan terorganisir dengan membangun suatu lingkungan internal yang memiliki “budaya pengelolaan risiko” melalui implementasi Manajemen Risiko secara berkesinambungan di seluruh proses bisnis dan pengelolaan Perusahaan.

IIGF develops risk identification and management capacities in a systematic and organized manner, building a “risk management culture” and applying risk management sis that takes into account all business processes and the Company management.

Pengelolaan Risiko Perusahaan

Company Risk Management

Secara singkat, PT PII merupakan instrumen kebijakan Pemerintah untuk mengelola risiko suatu proyek infrastruktur dalam bentuk penyediaan penjaminan terhadap kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) secara kontraktual dalam kerjasama dengan mitra pihak swasta dalam penyediaan layanan infrastruktur.

Briefly, IIGF is a government policy instrument to manage infrastructure project risks in the form of guarantee provision of against CA’s financial obligations, in cooperation with the private sector partners in the provision of infrastructure services.

Sebagai salah satu BUMN, PT PII berkomitmen menjalankan seluruh peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN, termasuk ketentuan penerapan GCG pada BUMN, yang salah satunya menjalankan Manajemen Risiko dengan baik. Pengelolaan risiko dilakukan dengan mengidentifikasi risiko, melakukan evaluasi risiko, melakukan upaya memitigasi risikorisiko tersebut dan melakukan pengawasan terhadap risiko serta pelaporannya.

As a SOE, IIGF is committed to comply with all regulations and policies issued by the Ministry of SOE, including the application of GCG in SOEs which includes proper risk management. The management of risk involves risk identification, risk evaluation, risk mitigation as well as risk monitoring and reporting.

Dalam fungsi pengelolaan risiko korporat, PT PII membentuk Divisi Risk and Compliance (RAC) di bawah Chief Financial & Risk Management Officer yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan sosialisasi dan implementasi pengelolaan risiko tersebut di lingkungan Perusahaan. Saat ini Divisi Risk and Compliance dipimpin oleh Andre Permana selaku Senior Vice President RAC.

In corporate risk management function, IIGF formed a Risk and Compliance (RAC) Division, reporting to the Chief of Financial & Risk Management Officer, responsible for the formulation of policy, work frameworks, application guidelines and infrastructure risk management, as well as the promotion and implementation of risk management throughout the Company. Currently the Risk and Compliance Division led by Andre Permana as Senior Vice President of RAC.







Andre Permana SVP Risk and Compliance

Andre Permana, beliau adalah SVP Risk & Compliance di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sejak tahun 2010. Pria 39 tahun yang lahir di Cirebon ini merupakan lulusan S1 Teknik Sipil di Universitas Indonesia Tahun 1993, kemudian beliau melanjutkan pendidikan Magister Project Management di Universitas Indonesia pada tahun 2001 dan pendidikan Doktoral di Project Finance and Risk Management pada tahun 2010 di Nanyang Technological University of Singapore.

Andre Permana has served as SVP Risk and Compliance in IIGF since 2010. He was born in Cirebon, 39 years ago. He graduated as a Bachelor in Civil Engineering at the University of Indonesia in 1993, then he took Master in Project Management at the University of Indonesia in 2001 and Doctoral degree in Project Finance and Risk Management in 2010 at the Nanyang Technological University of Singapore.

Unit Kerja Terkait Penerapan ERM

Work Units Related to ERM Implementation

Dalam penerapan Enterprise Risk Management (ERM), unit kerja yang terkait diantaranya:

Work units related to the implementation of Enterprise Risk Management (ERM) include:

1. Direksi

1. Board of Directors

Peran dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan ERM, adalah: • Mengelola dan mengendalikan semua risiko Perusahaan; • Menentukan kebijakan Manajemen Risiko; • Memantau dan mengarahkan manajemen dalam implementasi Manajemen Risiko dan juga menjamin kecukupan alat, sistem dan sumber daya untuk mendukung implementasi Manajemen Risiko; • Meninjau dan menyetujui tujuan, strategi, kerangka kerja, visi dan misi, struktur organisasi, risk appetite, risk tolerance, budaya risiko, dan alokasi sumber daya untuk Manajemen Risiko secara berkala; • Memantau dan mengevaluasi implementasi Manajemen Risiko;

Board of Directors’ roles and responsibilities in the implementation of ERM are: • Manages and control all Company’s risks; • Determines risk management policy; • Monitors and directs management’s implementation of risk management and guarantees the adequacy of tools, systems and resources to support risk management implementation; • Reviews and approve goals, strategies, framework, vision and mission, organizational structure, risk appetite, risk tolerance, risk culture, and resource allocation for Risk Management on a regular basis; • M o n i t o r s a n d e v a l u a t e s r i s k m a n a g e m e n t implementation;



211


• • •


Memfasilitasi proses mitigasi risiko; Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; Memastikan review independen yang komprehensif tentang pelaksanaan Manajemen Risiko.

2. Satuan Pengawasan Intern

3. Fungsi Central Risk Management

Facilitates risk mitigation process; Evaluates risk management policy; Ensures independent and comprehensive review on risk management implementation.

The Directors determines the Internal Audit Unit functions which ensure proper implementation of ERM. The Internal Audit Unit acts as an independent assurance function. Its roles and responsibilities are: •

Works with senior management and/or boards on the performance and implementation of Risk Management;

•

Rationalizes and institutionalizes governance risk assessment and reports; Supervises the content/process of Risk Management, followed by the second line of defense;

•

•

Ensures that risk management is adequate, appropriate and complies with relevant regulations;

•

Utilizes risk management process results by performing wide risk-based audit.

3. Central Risk Management Function

Fungsi Central Risk Management saat ini berada di bawah Divisi Risk and Compliance (RAC), mempunyai peran khusus diantaranya sebagai berikut: • Mengembangkan kerangka kerja dan strategi Manajemen Risiko yang komprehensif; • Meninjau dan memberikan masukan kepada Direksi terhadap kebijakan dan strategi Manajemen Risiko; • Mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang proses Manajemen Risiko untuk menjamin kegiatan bisnis Perusahaan yang selaras dengan strategi Manajemen Risiko melalui pelatihan dan sesi komunikasi yang memadai; • Memastikan bahwa semua divisi yang terkait secara aktif terlibat dalam implementasi Manajemen Risiko, selaras dengan kerangka kerja dan kebijakan yang ditetapkan dengan mengoordinasikan dan memfasilitasi proses Manajemen Risiko di semua divisi; • Memfasilitasi dan memantau proses pelaporan Manajemen Risiko dari semua divisi/fungsi • Membangun budaya Manajemen Risiko di semua tingkatan dalam Perusahaan, termasuk komunikasi yang memadai tentang kerangka kerja Manajemen Risiko; • Memfasilitasi proses Manajemen Risiko secara keseluruhan;


• • •


2. Internal Audit Unit

Direksi menetapkan fungsi Satuan Pengawasan Intern atau Audit Internal (IA) yang bertugas memastikan penerapan ERM berjalan dengan lancar. IA bertindak sebagai independent assurance function. Peran dan tanggung jawab Audit Internal adalah: • Bekerja sama dengan manajemen senior dan/atau dewan mengenai kinerja dan implementasi Manajemen Risiko; • Merasionalisasi dan mensistemasi penilaian risiko dan pelaporan atas tata kelola; • Memberikan pengawasan pada konten/proses Manajemen Risiko, diikuti oleh garis pertahanan kedua (second line of defense); • Memberikan keyakinan bahwa proses Manajemen Risiko yang memadai, sesuai dan memenuhi peraturan yang relevan; • Memanfaatkan hasil proses Manajemen risiko dalam menjalankan audit yang berbasis risiko secara luas.

212


The function of Central Risk Management is under the Risk and Compliance (RAC) Division, its roles are as follows: • • •

•

• •

•

Develops framework and comprehensive risk management strategy; Reviews and provides advices on risk management policy and strategy to the Directors; Promotes awareness and understanding of risk management process to ensure that Company’s business activities are aligned with risk management strategies through sufficient training and communication sessions; Ensures that all relevant divisions are actively involved with risk management implementation, consistent with framework and policy, by coordinating and facilitating risk management processes in all divisions; Facilitates and monitors risk management reporting processes across all divisions/ functions Creates a risk management culture at all levels of IIGF, including through adequate communications regarding Risk Management framework; Comprehensively facilitates all risk management processes;



•

• •


Kaitan strategi dalam hal risiko untuk Perusahaan dengan memantau profil risiko yang terkonsolidasi sebagai perusahaan secara keseluruhan; Memastikan Manajemen mengembangkan rencana mitigasi risiko yang memadai; Menilai risiko pada proyek ketika dibutuhkan.

4. Unit Bisnis



•

Connects the Company risk management policy according to its consolidated risk profile;

•

Ensures that management develops appropriate risk mitigation plans; Assesses project risk when necessary.

•

4. Business Unit

Risiko, berdasarkan sifatnya, tertanam dalam setiap kegiatan di seluruh organisasi. Sebagai pemilik utama dari risiko, unit bisnis bertanggung jawab atas manajemen sehari-hari dari risiko yang timbul dari kegiatan mereka. Tugas dan tanggung jawab khusus mereka adalah: • Memastikan implementasi dan pelaksanaan kerangka kerja ERM dalam fungsinya masing-masing; • Menyelaraskan rencana bisnis dan strategi untuk kerangka kerja ERM secara keseluruhan; • Menciptakan kesadaran risiko dan kontrol dalam fungsi masing-masing; • Memastikan kecukupan dan efektivitas kontrol; • Mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko dalam kegiatan sehari-hari dalam fungsinya masing-masing; • Mengirimkan laporan kepada Fungsi Central Risk Management; • Kepatuhan terhadap kerangka kerja ERM, kebijakan dan prosedur; • Koordinasi dengan Fungsi Central Risk Management untuk mengidentifikasi dan memantau setiap perubahan pada lingkungan bisnis, proses atau kontrol yang mungkin berdampak terhadap eksposur risiko.

Risk, by its nature, is inherent in all Corporate activities. As the main owner of risks, business units are responsible for dayto-day risk management. Their particular responsibilities are:

• • • • • • • •

To ensure the implementation and enforcement of ERM framework in their respective functions; To align with business plans and strategies for the overall ERM framework; To create awareness of risks and control within their respective functions; To ensure adequacy and effectiveness of control; To identify, assess and manage risk in all daily activities in their respective functions; To send reports to the Central Risk Management Function; To ensure the compliance with the ERM framework, policy and procedure; To coordinate with the Central Risk Management Function to identify and monitor any changes in the business environment, process or control that may have an impact on the risk exposure.

Tujuan, Misi dan Filosofi Penerapan Sistem ERM

Objectives, Mission and Philosophy of ERM System Implementation

Tujuan Penerapan Sistem ERM

The objectives of ERM System Implementation

•

•

•

•

Untuk mengembangkan PT PII menjadi risk resilient organization dalam mencapai visi dan misi Perusahaan melalui evaluasi menyeluruh terhadap risiko yang melekat dalam semua kegiatan bisnis PT PII; Untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko oleh manajemen dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang sehat dengan mempertimbangkan risiko yang didefinisikan/pengembalian profil; Untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan menciptakan strategi dan proses yang bijaksana; Untuk meningkatkan reputasi PT PII di mata para pemangku kepentingan.

•

•

To help IIGF become a risk resilient organization, to help it reach the Company’s vision and mission through a comprehensive evaluation of the risks inherent in all IIGF business activities; To support the management’s risk-based decision making to help the business grow in a healthy way, taking into account all defined risks;

•

To meet GCG principles by creating wise strategy and process;

•

To enhance IIGF’s reputation in front of the stakeholders.



213


214




Misi Penerapan Sistem ERM

Mission of ERM System Implementation

Pernyataan misi Manajemen Risiko menetapkan “tone at the top” yang menjadi acuan kegiatan Manajemen Risiko di seluruh organisasi. Pernyataan misi berfungsi untuk mengkomunikasikan visi, prinsip-prinsip dan mandat PT PII.

The mission of risk management is “tone at the top”, guiding the risk management in all organization. The mission statement serves to communicate IIGF’s vision, principles and mandate.

Pernyataan misi PT PII untuk Manajemen Risiko adalah “Untuk memahami risiko utama yang dihadapi organisasi dan untuk memfasilitasi proses Manajemen Risiko dengan menyediakan alat dan metodologi yang tepat dalam mengelola risiko secara eksplisit. Hal ini akan mencapai pendekatan yang konsisten dalam pengelolaan risiko dalam organisasi”.

IIGF’s risk management mission statement is “to understand the main risks encountered by the organization and to facilitate risk management process by providing the appropriate tools and methodologies to manage risk explicitly. It also helps IIGF to achieve a consistent approach to risk management within the organization”.

Filosofi Penerapan Sistem ERM

Philosophy of ERM System Implementation

Untuk mendukung pernyataan misi Manajemen Risiko, ERM harus mewujudkan organisasi sadar risiko melalui: • Pembentukan sistem manajemen berbasis risiko, yang mengelola semua risiko utama melalui praktik Manajemen Risiko yang terpasang dan melekat dalam semua kegiatan bisnis dan pengambilan keputusan. • Pengelolaan risiko di semua tingkat dalam organisasi. • Akuntabilitas yang jelas dan independensi dalam menjalankan tinjauan kepatuhan dan pemantauan seluruh kegiatan (semua pemilik proses bisnis). • Adopsi standar internasional yang diterima secara luas

To support the Risk Management mission statement, ERM must actualize organizational risk awareness through: • Establish risk based management system that manage all main risks through risk management practices embedded and inherent in all business activities and decision-making.

Kerangka Kerja ERM PT PII

IIIGF Enterprise Risk Management Framework

Penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko pada PT PII melibatkan berbagai pihak, dimulai dari para Direksi, Satuan Pengawas Internal, fungsi Central Risk Management, serta para staf yang berada di divisi masing-masing. Tujuan keterlibatan semua pihak ini adalah timbulnya pemahaman serta sebagai bentuk dari tahapan implementasi dari rencana kerja yang telah dicanangkan.

The implementation of IIGF’s risk management framework involves number of parties, starting from the Directors, Internal Audit Unit, Central Risk Management Function, and staff of all divisions. The objective of all parties involvement is the development of understanding and as a form of implementation stage of the work plan.

Tujuan akhir dari penggunaan framework pada penerapan sistem ERM PT PII adalah sebagai pendukung dalam sistem ERM, sesuai dengan milestones yang telah dicanangkan. Berikut merupakan gambaran dari struktur Manajemen Risiko yang diterapkan PT PII.

The ultimate objective of the framework in IIGF ERM system implementation is to support the ERM system, in accordance with determined milestones. Following is an illustration of the risk management structure implemented by IIGF.


• •

•

Managing risks at all levels within the organization. Clear and independent accountability in reviewing compliance and monitoring of all activities (all owners of business processes). Broad adoption of international standards





3rd Line of Defense

2nd Line of Defense

1st Line of Defense

Internal Audit Function

BOD

Line Director

Central Risk Management Function

Business Risk Management Function

Manajemen Risiko adalah proses berkesinambungan. Secara umum, proses Manajemen Risiko yang dijalankan PT PII tercermin pada gambaran berikut:

Risk Identification

To identify risks that may disadvantaged IIGF in the achievement of its business goals.

Risk Evaluation

To evaluate risks which had been identified, of the possibilities and impacts in estabilishing risk levels.

Business & Support Function

Coordination/ Communication Line

Direct Responsibilities


Indirect Responsibilities

Risk management is a continuous process. In general, the Risk Management process conducted by IIGF is the following:

Risk Management

To manage risks which had been identified by taking into consideration the values against the encountered risks.

Risk Monitoring

To monitor Key Risk Indikators and performance/ execution of risks management.

Risk Reporting

Risk profile report and monitoring results for the Board of Directors and relevant divisions.

Evaluasi Efektifitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluation of Risk Management System Effectiveness

Evaluasi efektifitas pelaksanaan pengelolaan risiko PT PII dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, diantaranya memasukkan aspek Manajemen Risiko dalam KPI Direksi, audit Manajemen Risiko, review implementasi dan assessment risk maturity, maupun pemantauan dan pelaporan kepada pemangku kepentingan.

A number of mechanisms exist to evaluate IIGF’s risk management effectiveness, including: incorporating risk management aspects in Board of Directors’ KPI, risk management audit, implementation review and risk maturity assessment, and monitoring and reporting to stakeholders.

Dalam pelaksanaanya, RAC secara berkala melakukan evaluasi efektifitas sistem Manajemen Risiko korporat dengan menggunakan tools profil risiko dan menyampaikan laporan profil risiko dimaksud kepada Direksi.

The RAC Division periodically evaluates ERM effectiveness, using risk profile tools and conveying the risk profile report to the Board of Directors.



215




Risiko-Risiko Perusahaan

Corporate Risks

Mengacu kepada ERM Framework Perusahaan, sampai tahun 2015 PT PII mengidentifikasi terdapat 3 kelompok risiko sebagai kategori perusahaan yang perlu dikelola. Ketiga kelompok risiko PT PII ialah Risiko Strategis Perusahaan, Risiko Keuangan Perusahaan dan Risiko Operasional Perusahaan.

Referring to the Company risk management framework, up until year 2015 IIGF has identified 3 risk groups that need to be managed. The following risk groups are Corporate Strategic Risk, Corporate Financial Risk and Corporate Operational Risk.

a. Risiko Strategis Perusahaan

a. Corporate Strategic Risk

Merupakan risiko akibat penyimpangan eksekusi strategi bisnis PT PII, keputusan bisnis tidak akurat, atau kurangnya respon terhadap perubahan eksternal yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan perusahaan. Risiko tersebut dapat timbul dari kelemahan konteks strategis dan isu-isu perencanaan PT PII yang dapat mempengaruhi nilai-nilai strategis dan kinerja sebagai sebuah organisasi.

This risk is a result of deviation from IIGF business strategy, imprecise business decisions, or lack of response to external conditions affecting the attainment of company goals. The risk may arise from the weakness in strategic context and planning issues that may affect company’s strategic values and performance.

Sebagai contoh, terhadap ketidakpastian akibat tingginya eksternalitas dalam pelaksanaan proyek KPBU, mengakibatkan keterbatasan PT PII dalam merumuskan rencana bisnis dan anggaran yang baik. Selain itu, hal tersebut juga berpengaruh kepada kesiapan PT PII dalam mengantisipasi perluasan mandat dari pemegang saham dan regulator.

For example, the uncertainty due to high external factors in PPP project implementation, resulting IIGF’s limitations in formulating business plan and budget. Moreover, it would also affect IIGF readiness in anticipation of the mandate expansion from shareholders and regulators.

Upaya mitigasi risiko yang dapat dilakukan ialah meningkatkan pemahaman yang lebih baik terhadap peran yang dapat dilakukan PT PII dalam percepatan pembangunan infrastruktur kepada para pemangku kepentingan maupun pemegang saham dengan strategi komunikasi yang baik. Selain itu, perlunya menjalankan rencana kerja sesuai dengan apa yang telah disusun sehingga dapat berjalan sesuai dengan realisasi anggarannya.

Risk mitigation that can be done is by improving a better understanding of IIGF role in accelerating infrastructure development with a good communication strategy to stakeholders and shareholders. In addition, carrying out the work plan according to the arrangement is important so that it can be executed as per the budget realization.

b. Risiko Keuangan Perusahaan

216


b. Company Financial Risk

Secara umum, risiko ini timbul sebagai akibat ketidakmampuan PT PII mencapai sasaran pendapatan hasil usaha, kerugian dari penempatan dana investasi, serta ketidakmampuan PT PII memperoleh pendanaan baru dari pihak kreditor maupun pemegang saham.

Financial risk arises as a result of IIGF’s inability to attain income targets, losses from investment fund placement, and the inability to obtain new funding from creditors or shareholders.

Sebagai contoh, terhadap ketidakpastian risiko pasar keuangan (meliputi suku bunga, nilai tukar uang), pencapaian target pendapatan hasil usaha dari pengelolaan dana dapat terhambat.

For example, the uncertainty of the financial market risks (including interest rates, exchange rate) may hamper income targets attainment.

Upaya mitigasi risiko dapat diupayakan dengan mengamankan serta memastikan sumber-sumber pendapatan PT PII, memilih investasi portofolio secara berhati-hati dengan faktor risiko yang minimal, serta menjalin hubungan baik

Efforts to mitigate such risks include securing and ensuring IIGF’s sources of income, exercising prudence in choosing investment options with the least risk factors, as well as ensuring good relations with various financial institutions,





dengan berbagai lembaga keuangan termasuk lembaga multilateral, baik sebagai pihak kreditur maupun sebagai mitra dalam meningkatkan kapasitas penjaminan.

c. Risiko Operasional Perusahaan



including multilateral institutions, both as creditors and partners to improve its guarantee capacity.

c. Company Operational Risk

Merupakan risiko akibat penyimpangan dari pelaksanaan operasional fungsi bisnis PT PII, yang berfokus pada risiko yang timbul dari pribadi karyawan, sistem, dan proses perusahaan beroperasi (termasuk dari kegiatan penjaminan sebagai bisnis utamanya).

This risk arises from one-time losses due to events such as deviation of IIGF’s operational business functions, people and systems (including guarantee activities as its core business).

Sebagai contoh, terhadap risiko sebelum penyampaian Usulan Penjaminan yang timbul karena sumber daya PII dialokasikan untuk mempersiapkan proyek yang diusulkan untuk dijamin tidak memberikan hasil yang diharapkan. Kondisi ini terjadi karena kurangnya transparansi PJPK dalam memberikan data, kesiapan PJPK dalam menghadapi isu safeguard lingkungan, dan sebagainya. Sebagai rencana mitigasi, hal yang dapat dilakukan antara lain: sosialisasi safeguard dan pelaksanaannya sesuai dengan OM, meningkatkan transparansi PJPK dengan membangun komunikasi yang efektif dan berkelanjutan melalui pelaksanaan program peningkatan kapasitas PJPK.

For example, risk arises prior to the submission of Guarantee Proposal which caused by the resources allocated to preparing the proposed project does not meet the expectations. This condition occurs due to lack of transparency in Contracting Agency while providing data, their readiness on facing the “safeguard” environment issue, and so on. As the mitigation plan, things to do are as follows; conducting the socialization of “safeguard” and its implementation is based on the Operation Manual, increasing CA transparency to establish effective and sustainable communication through capacity building programs.

Penilaian Risiko

Risk Evaluation

Penilaian risiko dilakukan terhadap keseluruhan risiko PT PII yang telah teridentifikasi sebelumnya sebagai bagian dari pengelolaan risiko. 1. Penilaian Risiko untuk Penjaminan Infrastruktur 2. Penjaminan infrastruktur oleh PT PII menjamin kewajiban finansial PJPK dalam suatu perjanjian KPBU, dimana kewajiban ini timbul akibat risiko yang disebabkan oleh peristiwa penyebab (triggering events) berikut: a. Tindakan atau tiadanya tindakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK dalam hal-hal yang menurut hukum atau peraturan perundangan PJPK atau Pemerintah selain PJPK memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan tindakan tersebut; b. Kebijakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK; c. Keputusan sepihak dari PJPK atau Pemerintah selain PJPK; d. Ketidakmampuan PJPK dalam melaksanakan satu kewajiban yang ditentukan kepadanya oleh Badan Usaha berdasarkan Perjanjian Kerjasama (breach of contract). Keputusan PT PII dalam penyediaan penjaminan risiko infrastruktur dalam suatu proyek KPBU dibuat setelah mengevaluasi, antara lain, kesesuaian draf perjanjian KPBU dengan prinsip alokasi risiko, seperti digambarkan dalam diagram berikut:

Risk evaluation is carried out on all risks that has previously identified by IIGF as part of risk management. 1. 2.

Risk evaluation for Infrastructure Guarantee IIGF’s guarantee can be provided for the financial obligations of CA in PPP agreement, triggered by these following events:

a.

The presence or absence of action of CA or Government which according to law or regulation have the authority to take such action;

b. c.

Policy of CA or government other than CA; Unilateral decisions from CA or government other than CA; CA inability to carry out any of its obligations as determined by the Business Entity in the Cooperation Agreement (breach of contract).

d.

IIGF’s decision in the provision of guarantee for PPP infrastructure development project is made after evaluation of, among others, the compliance of PPP draft agreement with risk allocation principle, as illustrated in the following diagram:



217



Konsultasi & Bimbingan Consulting & Guidance

1

2

Penyaringan Screening

3



Evaluasi Appraisal

4

Evaluasi Appraisal

AKTIVITAS APPRAISAL LAINNYA Other Activities in Appraisal

Penilaian Risiko Risk assessment

Usulan Penjaminan (UP) Guarantee Proposal (GP)

1

Ya Yes

Risiko yang dipertimbangkan untuk di jamin oleh PT PII Risk converage considered to be guaranteed by IIGF

Tidak No

Tidak dapat dijamin Not eligible for guarantee

Sesuai Prinsip Alokasi Risiko? In accordance with Risk Allocation Principles?

Draft Perjanjian KPBU Draft PPP Agreement Dokumentasi Lainnya Other Documentation

2

Acuan Risiko PT PII Kategori Risiko KPBU & Matriks Risiko KPBU IIGF Risk Reference, PPP Risk Category & PPP Risk Matrix

Kerangka Regulasi KPBU Penjaminan Infrastruktur IIGF Risk Reference, PPP Risk Category & PPP Risk Matrix

Pepres NO.67/2005 j.0 13/2012 (Infrastruktur KPBU) Presidential Regulation NO. 67/2005 J.0 13/2012 (PPP Infrastructure)

218

Pepres NO.78/2010 (Penjaminan Infrastruktur) Presidential Regulation NO.78/2010 (Infrastructure Guarantee)


PMK NO.260/2012 (Juklak Perpres 28/2012) NO.260/2012 (Implementating Regulation on Presidential Regulation 28/2012)


Prinsip Alokasi Risiko Risk Allocation Principles





Pemantauan Risiko

Risk Monitoring

Sesuai struktur organisasi, PT PII Divisi Risk and Compliance (RAC) adalah divisi yang salah satu tugasnya memonitor pelaksanaan ERM Perusahaan. Sebagai penyusun kerangka pengelolaan risiko di PT PII, termasuk terhadap risiko penjaminan proyek, RAC memberikan masukan dari sudut pandang yang independen terhadap dampak dari risiko proyek dan potensi klaim penjaminan terhadap PT PII sebagai perusahaan. Secara khusus, RAC akan melakukan tinjauan independen terhadap kepatuhan proses penilaian dan memberikan komentar independen dari perspektif risiko institusi (baik batas-batas tertentu dilampaui, atau jika ada masalah institusi yang tidak ditangani, dan sebagainya) yang berasal dari tahap evaluasi proyek (appraisal) dan tahap penstrukturan penjaminan (structuring).

According to IIGF’s organizational structure, Risk and Compliance (RAC) Division’s duties include monitoring the Company‘s ERM implementation. As the risk management framework owner in IIGF, including project guarantee risk, RAC provides an independent perspective on the impact of project risks and potential claims on IIGF’s guarantee. Specifically, RAC will carry out independent review of the compliance of assessment process and provide independent input from the perspective of institutional risk (whether it exceed certain limits, or if any institutional problems not handled, and so on) arising from project appraisal and guarantee structuring stage.

Mekanisme pemantauan penjaminan proyek harus dijalankan untuk mengidentifikasi seluruh eksposur risiko, jika ada sebelum mereka berubah menjadi klaim. Dalam hal ini, PT PII melalui Divisi Project Monitoring and Claim (PMC) akan memantau profil eksposur penjaminan secara periodik melalui pemantauan terhadap upaya PJPK dalam melakukan mitigasi risiko dalam implementasi proyek. Dengan demikian, mekanisme pemantauan akan membantu PT PII untuk mengambil tindakan perbaikan dan membatasi terjadinya klaim.

The monitoring mechanism for project guarantee must be carried out to identify all risk exposures before they become claims. To that end, IIGF through the Project Monitoring and Claim (PMC) Division periodically monitors guarantee exposures profile through the CA efforts to mitigate risks in project implementation. Thus, the monitoring mechanism will help IIGF to take remedial action and limit the claims occurence.

PT PII sebagai sebuah institusi perlu memantau eksposur peristiwa risiko operasional, antara lain: • Risiko terkait personil utama • Kecurangan internal (internal fraud) • Kecurangan eksternal (external fraud) • Praktik kerja • Kerusakan aset fisik • Gangguan usaha • Pengelolaan eksekusi, penyelesaian dan proses • Keselamatan kerja

IIGF as an institution needs to monitor the exposure of operational risk, including: • Risks related to key personnel • Internal Fraud • External Fraud • Work practice • Physical asset damage • Business disruption • Management of execution, completion and process • Work safety

Terhadap risiko keuangan Perusahaan yang terkait dengan ketidakpastian pasar, PT PII melalui Divisi Treasury and Investment (TRI) menerapkan kebijakan investasi yang bijaksana untuk pengelolaan dana dan untuk mencapai hasil optimal. Investasi dana yang belum dicadangkan untuk penjaminan proyek akan mengikuti norma-norma yang diatur dalam kebijakan internal Perusahaan. Norma-norma tersebut dirumuskan untuk memberikan fleksibilitas yang cukup untuk mengoptimalkan pengembalian investasi tanpa mengambil risiko yang berlebihan.

Against Company financial risk associated with the uncertainty of the market, IIGF through Treasury and Investment (TRI) Division wisely implements the investment policy to manage funds and to achieve the optimal results. The investment not yet earmarked for project guarantee follow norms regulated by Company’s internal policy. These norms are formulated to provide sufficient flexibility in optimizing the return of investment without taking the excessive risk.

Tinjauan Tahun 2015

2015 Overview

Pada tahun 2015, Divisi Risk and Compliance (RAC) telah menjalankan beberapa program kerja dalam rangka membangun PT

In 2015, Risk and Compliance (RAC) Division carried out a number of work programs to develop IIGF into an organization with the ability



219




PII menjadi organisasi yang mampu mengelola risiko yang melekat dalam semua kegiatan bisnis PT PII dalam mencapai visi dan misi Perusahaan serta mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko oleh Manajemen dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang sehat dengan mempertimbangkan risiko maupun manfaat.

to manage its inherent risks in business activities and to achieve the vision and mission of the Company and to support risk-based decision making by the management in achieving healthy business growth by taking into account both risks and benefits.

Fokus Utama Kami Pada Tahun 2015 (Risiko Utama)

Our Priorities in 2015 (Major Risk)

Berdasarkan pemetaan risiko (risk mapping) PT PII pada tahun 2015, terdapat 2 kategori risiko yang menjadi fokus utama yaitu kategori risiko strategis perusahaan dan risiko operasional perusahaan. Pada kategori risiko strategis, terdapat hubungan yang erat dengan fokus manajemen PT PII pada tahun 2015, yaitu mengenai isu komunikasi dengan beberapa pemangku kepentingan. Contoh hal terkait risiko ini dipicu informasi yang belum memadai tentang model bisnis PT PII dan koordinasi yang belum efektif dengan beberapa pemangku kepentingan. Sebagai upaya mitigasinya antara lain membangun komunikasi dan hubungan yang lebih baik dengan beberapa pemangku kepentingan melalui kegiatan peningkatan kapasitas atau kegiatan relasional lainnya dan pelaksanaan strategi komunikasi yang terencana diharapkan akan memberikan kelancaran dalam rangkaian proses proyek yang dikerjakan dan dapat mencapai target yang diharapkan.

Based on IIGF’s risk mapping in 2015, there are two risk categories as the main focus, namely Company strategic risk and Operational risk. Related to the strategic risk, there is a close relationship with IIGF’s management focus in 2015 that is communication issues with several stakeholders. For example, the risk triggered by inadequate business model of IIGF and ineffective coordination with several stakeholders. As for the mitigation efforts, IIGF develops better communication and relationship with stakeholders through capacity building or any other relational activities and the implementation of well-planed communication strategy to achieve the expected target.

Fungsi Kepatuhan Prosedur

Procedural Compliance Function

Selain fungsi Manajemen Risiko, Divisi Risk and Compliance PT PII juga mengelola Fungsi Kepatuhan prosedur sebagai bagian dari implementasi GCG dan internal control.

In addition to its risk management function, Risk and Compliance Division also serves to ensure procedural compliance as part of GCG implementation and internal control.

Good Corporate Goverrance

Risk Management

220



Internal Control






Standar operasional prosedur yang berbasis risiko dibangun untuk mengelola risiko dalam operasional PT PII. Kajian atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal dilakukan untuk mengawasi dan mengelola isu kepatuhan dalam organisasi, serta memastikan bahwa Perusahaan dan karyawannya mematuhi kebijakan dan prosedur internal yang ada. Kajian ini dilakukan secara independen untuk memastikan isu kepatuhan dalam organisasi dievaluasi, diinvestigasi dan dilaporkan secara tepat.

Operating procedure standard based on risk are developed to manage IIGF’s operational risks. Monitoring of compliance with internal policy and procedures performed to oversee and manage compliance issues within the organization, as well as to ensure that the company and its employees comply. The review was conducted independently to ensure the Company’s compliance is evaluated, investigated and reported in the proper way.

Berbeda dengan fungsi internal audit yang ditempatkan setelah transaksi, kajian atas kepatuhan (compliance review) dirancang sebagai salah satu alat pengelolaan risiko sebelum transaksi. Unit Kepatuhan memberikan peringatan awal kepada manajemen dalam pengawasan isu kepatuhan.

Unlike the internal audit function, which is carried out post-transaction, compliance review is designed as a pre-transaction risk management tools. The Compliance Unit issues early warning to the management on compliance issues.

Di tahun 2015, RAC telah menjalankan beberapa program kerja dalam rangka mengelola risiko kepatuhan prosedur dalam organisasi.

In 2015, RAC carried out a number of work programs in order to manage internal procedural compliance risk.

Fokus Utama Kami Pada Tahun 2015 (Isu Kepatuhan)

Our Priorities In 2015 (Compliance Issue)

Belum meratanya kesadaran atas isu kepatuhan kepada fungsifungsi internal terkait dan belum optimalnya beberapa pengaturan dalam Operations Manual dan beberapa prosedur terkait pemeriksaan kepatuhan terhadap kegiatan bisnis Perusahaan muncul menjadi isu pada tahun 2015.

The uneven awareness of compliance issues to the relevant internal functions and some of Operation Manual settings were not yet optimal also several procedures related to compliance review of the Company’s business activities appear to be the issue in 2015.

Sorotan Pencapaian Tahun 2015 (Metode Mitigasi)

Highlight of 2015 Achievements (Mitigation Method)

Program peningkatan kesadaran atas isu kepatuhan kepada fungsifungsi internal terkait dan penyempurnaan Operations Manual dan beberapa prosedur terkait pemeriksaan kepatuhan menjadi hal-hal penting yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2015.

Several important achievements by the Company in 2015 include: improvement of compliance awareness program to the relevant internal functions, Operation Manual enhancements, and various procedures related to compliance checks.



221





PERKARA HUKUM LAWSUIT

Pada periode tahun 2015, tidak terdapat perkara hukum yang melibatkan Perusahaan, ataupun anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan yang menjabat pada tahun tersebut. Juga tidak ada sangsi administratif apapun yang dikenakan terhadap Manajemen dan Pengurus Perusahaan dari otoritas terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugas operasional dan pengawasan.

In 2015, there is no legal case that involves the the Company or any serving members of the Board of Commissioners or Directors of the Company. Furthermore, no administrative sanction was issued against the Company’s management and Board from the relevant authorities in relation to its operational and supervisory functions.

PENYIMPANGAN INTERNAL INTERNAL DEVIATIONS

Selama tahun 2015 tidak ada penyimpangan yang bersifat kecurangan yang dilakukan oleh karyawan PT PII.

In 2015, there is no fraud committed by IIGF employees.

BENTURAN KEPENTINGAN CONFLICT OF INTEREST

Benturan kepentingan adalah suatu keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomi Perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Selama tahun 2015 tidak ada transaksi yang memiliki benturan kepentingan di PT PII, setiap transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selalu memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

222


Conflict of interest is a situation where there is a conflict between the economic interests of the Company and the personal economic interests of Board of Commissioners, Board of Directors and Shareholders. During 2015 there is no transaction with conflict of interest in IIGF, every transaction was done in accordance with applicable regulations and always observed the GCG principles.






KODE ETIk CODE OF CONDUCT

PT PII telah memiliki dokumen Pedoman Kode Etik yang berisi sekumpulan standar etika perilaku dalam menjalankan bisnis di Perusahaan, yang diharapkan dapat mempengaruhi dan membentuk interaksi internal maupun eksternal yang konsisten berdasarkan prinsip-prinsip berkesadaran etis, berpikir etis dan berperilaku etis. Penerapan pedoman kode etik ini merupakan salah satu wujud penjabaran Budaya Perusahaan dengan lima nilai utama yang dikenal sebagai InTIME, yaitu Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust, dan Excellence.

IIGF has a Code of Conduct containing a list of ethical standards of behavior in conducting business, which is expected to affect and form consistent internal and external interactions based on ethical principles, ethical thinking and ethical behaviour. Implementation of the Code of Conduct guidelines is one manifestation of the Company Culture with five main values known as InTIME, namely Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust and Excellence.

Ruang Lingkup Kode Etik

Scope of the Code of Conduct

Pedoman Kode Etik ini menjadi acuan berperilaku di seluruh tingkatan organisasi Perusahaan (Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan) dalam hal berinteraksi, bersikap dan bertindak sesuai etika dan ketentuan yang ada, antara lain dalam hal: • Penyalahgunaan jabatan • Etika dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan • Kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja • Kesempatan kerja yang adil • Standar etika hubungan antara Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan. • Integritas Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan • Hak atas kekayaan intelektual • Kebijakan pengungkapan informasi • Pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi • Informasi orang dalam keterlibatan dalam aktivitas politik • Perlindungan dan penggunaan aset secara efisien • Citra Perusahaan • Larangan kepemilikan dan penggunaan alkohol dan/atau narkoba, psikotropika dan zat aditif

Code of Conduct is a reference for all Company levels (Board of Commissioners, Board of Directors and employees) to interact, behave and act ethically and according to regulations, among other things: • Abuse of position • Ethics in dealing with stakeholders • Concern for the environment, health and safety • Fair job opportunities • Ethical standards of relationship between the Board of Commissioners, Directors and Employees. • Integrity of Board of Commissioners, Directors and employees • Intellectual property rights • Policy on information disclosure • Giving and receiving gifts and donations • Information on politically exposed people • Protection and efficient usage of assets • Corporate Image • Prohibition on possession and use of alcohol and/or drugs, psychotropic substances and additives

Untuk memperkuat pemahaman dan penerapan Pedoman Kode Etik, secara berkala Perusahaan melakukan sosialisasi Pedoman Kode Etik telah ke seluruh Insan Perusahaan. Lebih lanjut, Direksi serta seluruh karyawan Perusahaan telah menandatangani pernyataan Komitmen Kepatuhan untuk menerapkan Pedoman Kode Etik. Sebagai bagian dari pelaksanaan Pedoman Kode Etik, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan juga menandatangani dokumen Pernyataan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) yang diperbaharui setiap tahun.

To strengthen the understanding and implementation of the Code of Conduct, the Company periodically disseminates the Code of Conduct guidelines to all the employees. Furthermore, the Board of Directors and all employees have signed a Compliance Commitment Statement to apply the Code of Conduct. As part of the implementation, the Boards of Commissioners and Directors also signed a Conflict of Interest Statement which is renewed every year.

Jenis Sanksi

Type of Sanctions

Selama tahun 2015 tidak terdapat sanksi yang diberikan kepada Insan PT PII.

During 2015 there was no sanction given to IIGF’s personnel.

Jumlah Pelanggaran Tahun 2015

Number of Violations in 2015

Selama tahun 2015, tidak terdapat laporan yang masuk terkait pelanggaran Kode Etik Perusahaan.

During 2015, there was no report received related to violations of the Company’s Code of Ethics.



223





WHISTLEBLOWING SYSTEM WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sampai akhir periode pelaporan, PT PII belum memiliki dan merancang sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang didesaian khusus untuk membantu mencegah terjadinya pelanggaran kode etik, tindak kejahatan fraud maupun korupsi. Namun Demikian, PT PII berupaya mengintensifkan mekanisme pengawasan dan pengendalian internal dengan melibatkan satuan yang ada, sehingga setiap potensi pelanggaran tersebut dapat terdeteksi dan dapat dicegah sejak dini.

Until the end of the reporting period, IIGF has has not owned and designed a violation reporting system (whistleblowing system) specifically for the prevention of violations of the Code of Ethics, fraud or corruption. However, IIGF strives to intensify its supervision and internal control mechanisms involving all units in the organization, so that any potential violation can be detected and prevented early on.

Rencana Pengembangan GCG Tahun 2016 2016 GCG Development Plan

224

Dalam rangka terus mempertahankan konsistensi implementasi GCG, PT PII memiliki rencana kerja yang terukur dan terarah yang didasarkan pada Roadmap GCG Perusahaan.

In order to continuously maintain a consistent implementation of GCG, IIGF has a measurable and focused work plan based on the Company’s GCG roadmap.

Untuk tahun 2016, PT PII merencanakan untuk: 1. Melakukan assessment GCG dengan mengundang pihak independen 2. Memperkuat komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dengan melakukan refreshment terhadap nilai-nilai GCG 3. Melakukan internalisasi dan institusionalisasi GCG kepada karyawan dan unit kerja terkait di 4. Menyebarluaskan materi Code of Conduct 5. Membuat Pedoman Whistleblowing System.

For 2016, IIGF plans to: 1. Perform GCG assessment by inviting independent party


2. 3. 4. 5.

Reinforce the Board of Commissioners and Directors’ commitment to perform the GCG values refreshment Internalize and institutionalize the GCG to employees and related work units Disseminate Code of Conduct material Create Whistleblowing System Guidelines






PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICE OF BAD CORPORATE GOVERNANCE

Mengacu pada Kriteria Annual Report Award (ARA) 2015, indikator mengenai praktik Bad Corporate Governance sebagai berikut:

Refer to the 2015 Annual Report Award (ARA) Criteria, the indicators of Bad Corporate Governance practice are as follows:

1.

1.

Report of companies polluting the environment;

2.

Important Case being faced by the company, its subsidiaries, serving members of the Directors and/or members of the Board of Commissioners, which is not disclosed in the Annual Report; Non-compliance in fulfillment of tax obligations; and

2.

3. 4.

Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan; Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan; Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan; dan Ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAK.

Dari keseluruhan kriteria praktik Bad Corporate Governance, tidak terdapat satupun yang terdapat pada PT PII.

3. 4.

Non-compliance of financial statement presentation with GAAP. There is none of the above criteria of Bad Corporate Governance practice in IIGF.



225


226







07 07




TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Perusahaan semakin memantapkan posisinya sebagai yang terdepan PT PII berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang positif kepada pada stakeholders dalam tanggung pembiayaan perumahan. Dalam rangka mewujudkan dan misimelalui jawab sosial perusahaan, sebagai langkah visi strategis untuk menjaga nya, Perusahaan memperkenalkan perusahaan yang baru. pertumbuhanbudaya dan keberlangsungan bisnis perusahaan. IIGF isPerusahaan committed tosemakin making memantapkan a positive contribution to sebagai the stakeholders through corporate posisinya yang terdepan social responsibility, a strategic move maintain the growth visi anddan sustainability of the dalam pembiayaanasperumahan. Dalamtorangka mewujudkan misiCompany’s nya, Perusahaan memperkenalkan budaya perusahaan yang baru. business.



227





FILOSOFI KAMI OUR PHILOSOPHY

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII, meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi (economic indicators), kinerja lingkungan (environmental indicators), dan kinerja sosial (social indicators), akan mendukung peran perusahaan dalam pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. PT PII berharap tidak hanya bermanfaat bagi para pemegang saham (shareholders), tetapi juga kepada pemangku kepentingan (stakeholders) yang lebih luas yaitu pelanggan, masyarakat dan lingkungan. Indonesia Infrastructure Guarantee Fund /IIGF, believes that a balanced approach between economic indicators, environmental indicators, and social indicators, will support the company’s role in sustainable development. Development activities undertaken to meet the needs of the present generations without sacrificing the interests of the future generations. IIGF hopes that is not only beneficial to the shareholders, but also to wider stakeholders such as the customers, community and environment.

228







PT PII menyadari bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) merupakan hal penting dalam mendukung tumbuh kembangnya perusahaan. PT PII memfokuskan aktivitas CSR terutama pada program-program dukungan pendidikan, pengembangan masyarakat, dan pelestarian lingkungan, maupun kegiatan donasi sosial untuk membantu kalangan masyarakat yang membutuhkan di sekitar Perusahaan beroperasi atau di lokasi proyek yang ditangani oleh Perusahaan.

IIGF is aware that Corporate Social Responsibility (CSR) is critical in supporting the growth of the Company. IIGF’s CSR programs primarily focuses on education support, community development, and environmental conservation, as well as social donation activities to help the people in need around the location where the Company operates or in project locations which are managed by the Company.

Untuk itu, kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT PII adalah merupakan bentuk tanggung jawab moral perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan lokasi proyek yang ditangani perusahaan. Diharapkan, melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan, PT PII dapat memberikan kontribusi yang positif kepada pada para pemangku kepentingan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan lainya.

Therefore, the CSR activities undertaken by IIGF is a form of moral responsibility of the Company to the stakeholders, especially the community surrounding the work areas and the locations of projects operated by the Company. Hopefully, through various CSR programs, IIGF is able to give a positive contribution to the stakeholders reflected in the improvement of welfare, health, education and so on.

STRUKTUR PENGELOLAAN CSR

CSR MANAGEMENT STRUCTURE

Pengelolaan program CSR dilakukan oleh Divisi Corporate Secretary yang berada dibawah pengawasan Direksi. Dalam pelaksanaan programnya, Divisi Corporate Secretary menjalin kerjasama dengan mitra kerja pihak ketiga: akademik, instansi pemerintah, lembaga kemanusiaan nasional dan lembaga sosial lokal sesuai dengan kebutuhan memperhatikan efisiensi dan efektifitas program. Adapun terkait dengan aspek ketenagakerjaan dan tanggung jawab terhadap konsumen, dalam hal ini dikoordinasi oleh unit SDM dan divisi terkait lainnya.

The management of CSR programs conducted by the Corporate Secretary Division under the supervision of the Board of Directors. In the implementation of the programs, the Corporate Secretary Division collaborates with the third-party partners: academics, government agencies, national humanitarian agencies and local social agencies in accordance with the efficiency and effectiveness of the programs. As for the employment and responsibility aspects towards consumers, in this case it is coordinated by the HR unit and other related divisions.

SUMBER DANA CSR

SOURCE OF CSR FUND

Sumber dana untuk menjalankan program-program CSR berasal dari dana CSR yang merupakan pembebanan biaya Perusahaan. Adapun alokasi dana untuk program CSR adalah sebesar Rp1,2 miliar.

The source of funding to run the CSR programs comes from the CSR fund which is derived from the Company’s expenses. As for the fund allocation of the CSR program is Rp 1.2 billion.



227





CSR - LINGKUNGAN HIDUP CSR -ENVIRONMENT

230

PT PII secara proaktif membina budaya tanggung jawab lingkungan tidak saja terhadap karyawan tetapi juga meliputi masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan Perusahaan maupun kegiatan manusia pada umumnya, selain untuk mendukung programprogram nasional yang terkait dengan lingkungan hidup, PT PII membentuk lingkungan kerja yang ramah lingkungan dan hemat energi, sebagaimana tercermin dari tata ruang, pengurangan penggunaan kertas, penghematan listrik, dan sebagainya.

IIGF proactively fosters a culture of environmental responsibility not only towards the employees but also covers the community at large. This is done in order to reduce the environmental impact of company activities and human activities in general, aside from supporting national programs associated with the environment, IIGF shapes a working environment that is environmentally friendly and energy efficient, as reflected in the spatial layout, paper usage reduction, electricity saving, and so on.

Kebijakan

Policy

Dalam pelaksanaan program CSR, PT PII telah menerbitkan kebijakan yang mengaturnya antara lain melalui Surat Keputusan Direksi No: SK-004/BOD.CSR/2015 yang mengatur alokasi besaran penyaluran dana Sponsorship, Donasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan SOP CSR yang dimaksudkan sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan program CSR PT PII sebagai korporasi dan sekaligus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memastikan pelaksanaan program kerja CSR yang efektif, optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

In the implementation of CSR programs, IIGF has issued several policies, among others the Board of Directors Decree No: SK-004/ BOD.CSR/2015 on the allocation of Sponsorship, Donations, Corporate Social Responsibility and Environment fund distribution, and the Standard Operational Procedure which is intended as a framework in implementing the CSR programs to ensure the effectivity, optimality and reliability of CSR programs.







CSR - KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) CSR - EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

KETENAGAKERJAAN

EMPLOYMENT

Kebijakan

Policy

Hubungan industrial yang kokoh antara Perusahaan dan seluruh karyawan merupakan salah satu kunci keberlanjutan bisnis Perusahaan. Untuk itu, PT PII terus berupaya menjamin hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan amanat perundang-undangan dan peraturan Perusahaan sebagai bentuk kebijakan Perusahaan dalam bidang ketenagakerjaan.

Solid industrial relation between the Company and all employees is one of the keys to the sustainability of the Company’s business. For that reason, IIGF continues to ensure the rights and obligations of the employees in accordance with the mandate of the laws and the Company regulations as a form of Company’s policy in the employment sector.

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi acuan seluruh kebijakan ketenagakerjaan di PT PII untuk memastikan kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku dan meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hubungan kerja.

The Law Number 13 year 2003 on Labor has become the reference of IIGF’s employment policy to ensure the compliance of all applicable legislations and minimize the violations of human right in the employment relationship.

Perhatian dan komitmen yang tinggi dalam kebijakan ketenagakerjaan juga dilaksanakan dengan penguatan struktur K3 maupun implementasinya di lapangan. PT PII senantiasa menaruh prioritas terhadap aspek kesetaraan dan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh karyawan serta aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini kemudian diterjemahkan melalui berbagai program yang dapat meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, serta PT PII berupaya menekankan penerapan nilai-nilai melalui implementasi Code of Conduct yang telah ditetapkan.

The high concern and commitment in the employment policies are performed along with strengthening the OHS structure and its implementation. IIGF always puts priority on equality and fairness for all employees as well as the overall safety and health aspects. It is then translated through various programs to increase employee awareness of the importance of occupational safety and health, as well as IIGF seeks to emphasize the application of the values through the implementation of the established Code of Conduct.

Pengelolaan Hubungan Pegawai dengan Manajemen

The Arrangement of Employee and Management Relationship

Hubungan antara pegawai dengan manajemen telah terbina dengan baik. PT PII tidak secara khusus memiliki Serikat Pekerja, namun demikian komunikasi antara karyawan dengan manajemen dapat terjalin dengan baik yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk: 1. Pelaksanaan pertemuan/lokakarya bersama Direksi dan jajaran pimpinan senior untuk perumusan arahan strategi perusahaan kedepan. 2. Pelaksanaan kegiatan Coffee Morning rutin bulanan untuk komunikasi antara Direksi dengan pegawai. 3. Pengadaan media kotak saran untuk pegawai menyampaikan saran dan rekomendasi kepada manajemen. 4. Tersedianya portal internal PT PII yang berisikan informasi kegiatan korporasi, peraturan-peraturan, formulir terkait kepegawaian, data pegawai, dan data/informasi lainnya yang dapat diakses secara live untuk pengetahuan kalangan internal perusahaan. 5. Pelaksanaan kegiatan keakraban manajemen dan pegawai yaitu Employee Gathering, acara Buka Puasa Bersama manajemen, pegawai dan key stakeholder, dan acara olahraga bersama.

The relationship between employees and the management has been nurtured well. IIGF does not specifically have the Labor Union, however, communication between employees and the management is well constructed through: 1.

2. 3. 4.

5.

Conducting meetings/ workshops with the Board of Directors and senior leader level for the formulation of the future direction of the company’s strategy. Conducting regular monthly Coffee Morning for communication between the Board of Directors and employees. Accommodating suggestion box media for employees to convey suggestions and recommendations to the management. The availability of internal IIGF portal containing information on corporate activities, regulations, forms related to staffing, employee data, and other data/information accessible live for the company’s internal knowledge. The implementation of management and employee friendly activities, i.e. Employee Gathering, Break-fasting with the Management, employees and key stakeholders, and sporting events.



227




IIGF Portal IIGF Portal

232

Coffee Morning

Workshop RKAP

Employee Gathering

Buka Puasa Bersama Break Fasting Event








Rekrutmen SDM

HR Recruitment

Kemajuan sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia di dalamnya. Perusahaan senantiasa menempatkan Sumber Daya Manusia yang ada sebagai aset utama Perusahaan. PT PII berupaya semaksimal mungkin dapat menyediakan pegawai yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik melalui pengukuran potensi, serangkaian tes dan pemeriksaan kesehatan. Rekrutmen PT PII dilakukan melalui rekrutmen internal dan eksternal. Rekrutmen internal dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah dimiliki. Rekrutmen eksternal difokuskan pada perekrutan karyawan berpendidikan yang lebih tinggi dan karyawan dengan kompetensi yang belum dimiliki PT PII.

The progress of a company is predominantly determined by the performance of its human resources within. The Company always puts the Human Resources in place as the Company’s primary asset. IIGF exerts its utmost effort to provide the employees with good skills and competencies through potential measurement, a series of tests and medical examination. Recruitment in IIGF is performed through internal and external recruitments. Internal recruitment is accomplished by optimizing the existing resources. External recruitment is focused on recruiting higher educated employees and employees with competency which are not yet retained by IIGF.

Pengembangan Kompetensi

Competency Development

Peningkatan kompetensi karyawan menjadi salah satu program utama di bidang sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan kebijakan manajemen SDM PT PII yang berbasis kompetensi. Untuk itu PT PII memberikan perhatian khusus terhadap upayaupaya untuk pengembangan kompetensi karyawan yang terarah dan berkelanjutan. Program pengembangan kompetensi diperoleh dari penilaian kinerja dan berdasarkan hasil penilaian tersebut karyawan akan mendapatkan pelatihan yang sesuai kebutuhan masing-masing sehingga kompetensi karyawan dapat meningkat dan guna mendukung portofolio bisnis PT PII. Selain itu, PT PII juga menyelenggarakan berbagai program peningkatan dan pelatihan kompetensi bagi pegawainya yang saat ini dikelola melalui fungsi SDM pada Divisi Corporate Service

Enhancing the employee competency is one of the main programs in human resources. This is in line with the competency-based policy of human resource management of IIGF. Therefore IIGF puts special attention to the efforts for the development of directional and sustainable employee competencies. Competency development program is derived from the performance assessment and based on the assessment result, the respective employees will receive trainings according to their needs so that employee’s competency can be improved and will further support the IIGF’s business portfolio. Furthermore, IIGF also organizes various improvement and competency training programs for the employees which are currently managed by the HR function in the Corporate Service Division.

Remunerasi Pegawai

Employee Remuneration

Perusahaan telah merancang paket remunerasi dan insentif yang menarik agar dapat memotivasi karyawan sehingga mereka dapat menjadi individu yang fokus pada pencapaian kinerja. Terkait dengan upaya PT PII dalam mempertahankan pegawai yang berkualitas, penyesuaian remunerasi kepada setiap individu dilakukan dengan mengacu pada kinerja masing-masing.

The Company has designed an attractive remuneration and incentive package in order to motivate employees so that they can focus on achieving performance. Related to IIGF’s efforts to retain qualified personnel, the adjustment of remuneration of each individual is carried out with reference to their respective performance.

Selama tahun 2015, PT PII mengeluarkan dana remunerasi pegawai mencapai sebesar Rp61.807.878.592. Komponen imbal jasa karyawan PT PII terdiri dari: 1. Gaji Pokok 2. Tunjangan Jabatan 3. Tunjangan Transportasi 4. Tunjangan Komunikasi 5. Tunjangan Perumahan 6. Tunjangan Cuti Tahunan 7. Tunjangan Hari Raya 8. Tunjangan Pakaian 9. Bonus 10. Tunjangan Pensiun

During 2015, IIGF spent the amount of Rp 61,807,878,592 for employee remuneration cost. The components of employee compensation consist of: 1. Basic salary 2. Occupational Allowance 3. Transport Allowance 4. Communication Allowance 5. Housing Allowance 6. Annual Leave Allowance 7. Religious Holiday Allowance 8. Clothing Allowance 9. Bonus 10. Retirement Allowance



227


234




Program Pensiun

Retirement program

PT PII memberikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) kepada karyawan dengan status pegawai tetap.

IIGF provides Financial Institutions Pension Fund (DPLK) to the employees with permanent employment status.

Kesetaraan gender dan kesempatan kerja

Gender equality and employment opportunity

PT PII tidak memiliki kebijakan internal terkait ketenagakerjaan yang membedakan penerapannya berdasarkan gender. Seluruh peraturan yang berlaku diterapkan secara konsisten dan setara kepada seluruh pegawai tanpa membedakan gender. Demikian pula dengan kesempatan kerja yang ditawarkan berlaku bagi seluruh pegawai.

IIGF does not have internal policies regarding employment that differentiates its implementation based on gender. All regulations are applied consistently and equally to all employees regardless of gender. Likewise, employment opportunities offered is applicable to the whole employees.

Jenis Program

Type of Program

Selama tahun 2015, PT PII telah melaksanakan kegiatan di bidang ketenagakerjaan, antara lain: a. Peraturan Perusahaan telah terdaftar dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. b. Jumlah Karyawan PT PII Tahun 2015 sebanyak 75 orang. c. Jumlah karyawan baru yang direkrut selama tahun 2015 adalah 30 orang. d. Pelatihan yang diselenggarakan selama tahun 2015 berjumlah 69 pelatihan. e. Remunerasi yang diberikan kepada karyawan telah disesuaikan dengan indeks inflasi dan prestasi karyawan. f. Pelayanan Kesehatan dan perlindungan untuk karyawan mencakup rawat jalan, rawat inap, asuransi jiwa, dan tunjangan kesehatan lainnya yang telah diberikan secara memadai. g. PT PII memiliki program persiapan masa pensiun yang dilakukan dalam bentuk training dan persiapan masa pensiun. h. PT PII memastikan bahwa tidak terdapat perbedaan status dikarenakan gender.

Throughout 2015, IIGF has been carried out activities in the field of employment, among others: a. The Company Regulation has been registered in the Decree of the Director General of Industrial Relations and Labor Social Security. b. Number of employees of IIGF in 2015 as many as 75 people. c. Number of new employees recruited during 2015 was 30 people. d. Total numbers of training held in 2015 was 69 trainings.

Dampak Keuangan dari Kegiatan

Financial Impact of Activity

Dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketenagakerjaan, dampak keuangan adalah sebesar Rp4.412.446.082 Informasi yang lebih detail mengenai ketenagakerjaan dapat dilihat pada bagian Sumber Daya Manusia.

From the implementation of employment management activities, the financial impact was as much as Rp. 4,412,446,082 More detailed information on employment can be seen in the Human Resources segment.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Kebijakan

Policy

Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) difokuskan untuk meminimalisir dampak yang terjadi akibat adanya kecelakaan kerja yang bersifat fatal. Program ini diselenggarakan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan aturan K3 Dinas Tenaga Kerja setempat serta dievaluasi dan dinilai setiap tahun.

The management of Occupational Health and Safety (K3) is focused on minimizing the impact that occurs as a result of fatal accidents. This program is run based on the labor legislation and Occupational Health and Safety (K3) rules of the local Labor Department and being evaluated and assessed every year.


e. f.

g. h.

Remuneration granted to employees has been adjusted by the inflation index and employee achievements. Health Care and protection for employees include outpatient care, inpatient care, life insurance, and other health benefits that have been given adequately. IIGF has a retirement preparation program that is carried out in the form of training and preparation for retirement. IIGF ensures that there is no difference in status because of gender.






PT PII menempatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai prioritas utama di dalam bekerja dan beraktifitas. Pencapaian semua target perusahaan tidak sempurna jika aspek keselamatan dan kesehatan kerja tidak diperhatikan. Untuk itulah, Jajaran Manajeman dan semua karyawan PT PII berkomitmen mendukung dan melaksanakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam semua kegiatan di lingkungan kerja yang diwujudkan dalam kebijakan Perusahaan.

IIGF puts occupational health and safety as a top priority both in work and activities. The achievement of all the Company’s targets will not perfect without taking the occupational safety and health aspect into account. For this reason, the Board of management and all employees of IIGF are committed to support and implement the occupational safety and health aspects in all activities in the workplace which is embodied in the policy of the Company.

Jenis Program

Type of Program

Berbagai kegiatan yang dilakukan terkait dengan program K3 selama tahun 2015 antara lain adalah dengan melakukan pelatihan terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

Various activities undertaken in association of K3 program during 2015, including training related to occupational health and safety.

Latihan Kebakaran (1 Kali dalam Setahun)

Fire Drill (one time in a year)

PT PII bekerjasama dengan pengelola gedung yang memiliki Prosedur Penanganan Keadaan Darurat yang mengatur berbagai hal serta langkah-langkah yang dilakukan dalam keadaan darurat. Pada tanggal 23 Oktober 2015 PT PII turut serta mengikuti pelatihan fire drill yang diadakan oleh pengelola gedung yang bertujuan agar seluruh karyawan PT PII mendapatkan pengetahuan serta kemahiran mengenai garis panduan dan tata cara melepaskan diri bila berlaku kebakaran.

IIGF in collaboration with the building management who has Emergency Management Procedures that regulate a variety of matters as well as steps undertaken in a state of emergency. On October 23, 2015 IIGF participated in a fire drill simulation held by the building management that aimed for IIGF’s employees to gain knowledge and skills about the guidelines and procedures to escape in case of fire.

Tingkat Kecelakaan Kerja

Level of Accident at Work

Selama tahun 2015, tidak terdapat kecelakaan kerja di PT PII.

During 2015, there was no workplace accident in IIGF.



227





CSR - PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN CSR - SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

236

PT PII memahami pentingnya dukungan masyarakat utama yang berada di sekitar lokasi proyek infrastruktur untuk memastikan keberlanjutan dan kemanfaatan dari proyek tersebut dalam meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat tersebut. Untuk itu komunitas yang menjadi sasaran program pengembangan sosial dan kemasyarakatan ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek-proyek yang sedang ditangani oleh PT PII dan di wilayah Kantor Pusat PT PII. Sesuai dengan fokus program CSR Perusahaan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan adalah di bidang pendidikan, maka realisasi tanggung jawab sosial PT PII dibidang ini ditekankan pada kegiatan dibidang pendidikan.

IIGF understands the importance of the main community support around the site of the infrastructure project location to ensure the sustainability and benefit of the project in improving the social welfare of the community. Therefore the communities being targeted for the social and community development program are the people who live in the surroundings IIGF project areas and in the Head Office area of IIGF. Align with the Company CSR program related to social and community development, the focus of the program is on educational sector, thus the realization of IIGF’s social responsibility is emphasized on the activities in the educational sector.

Kebijakan

Policy

PT PII telah menerbitkan kebijakan yang mengatur pelaksanaan program CSR antara lain SK Direksi No: SK-004/BOD.CSR/2015 yang menjelaskan tentang Besaran Penyaluran Dana Sponsorship, Donasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

IIGF has published policy govern the implementation of CSR programs, that is the Directors’ Decree No: SK-004/BOD.CSR/2015 on the Amount of Sponsorship, Donations, Social Responsibility and Corporate Environment fund distribution.

Jenis Program

Type of Program

Jenis program yang dilakukan terkait dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan antara lain:

Type of conducted programs related to the Community Social Development, among others:





Pendidikan Education



Perbaikan sarana pendidikan Improvement of educational facilities

PT PII Goes to School

Pada bulan Januari 2015, PT PII bekerjasama dengan Universitas Lampung mengadakan kegiatan PT PII Goes to School di Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada para siswa yang dituangkan dalam cerita komik yang menceritakan tentang pentingnya pembangunan infrastruktur seperti jembatan, irigasi air, dsb. Siswa juga diajarkan juga tentang pentingnya dalam memelihara keseimbangan dengan alam. Dalam acara PT PII Goes to School juga turut membangun wastafel dan donasi buku-buku yang dapat bermanfaat untuk para siswa. In January 2015, IIGF in collaboration with the University of Lampung held IIGF Goes to School event in the city of Bandar Lampung. This activity was aimed to provide information and education to students in a form of comic stories that narrate the importance of infrastructure development such as bridges, water irrigation, etc. Students were also taught about the importance of maintaining the nature. This event also provided support to build water sink and to donate books that can be useful for the students.

Terjadinya banjir di, Kabupaten Langkat – Sumatera Utara menyebabkan kerusakan serius pada bangunan sekolah, salah satunya yaitu Sekolah Dasar Negeri 1 di Desa Cempa, sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa di lokasi. Untuk mengembalikan fungsi sekolah sebagai tempat belajar dan menimba ilmu yang layak, pada bulan April 2015 PT PII memberikan bantuan dalam bentuk renovasi sekolah. Flooding in Langkat - North Sumatera caused serious damages to the school buildings, one of which is Public Elementary School 1 in the Cempa village, and disrupted the learning activities of the students on site. To restore the function of the school as a proper place to learn and gain knowledge, in April 2015 IIGF offered assistance in the form of school renovations.



227





Penyaluran Beasiswa Pendidikan dan Dukungan untuk Pelaksanaan Riset

Distribution of Educational Scholarships and Support for Doing Research

Guna mendorong kontribusi akademisi untuk pengembangan infrastruktur nasional, PT PII melalui IIGF Institute, juga turut memberikan dukungan dana untuk para peneliti/mahasiswa yang berminat untuk melakukan penelitian mengenai infrastruktur dimana hasil penelitian nya akan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk kepentingan pengembangan infrastruktur. Adapun topik penelitian yang telah berjalan adalah: 1. Kemampuan Keuangan Daerah Bidang Infrastruktur Pembangunan di Kabupaten Klaten. 2. Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pemukiman Pusat dan Daerah (Analisis Pelaksanaan UU No. 32 tahun 2004). 3. Pembangunan Infrastruktur Jembatan dan Jalan (Analisis Pelaksanaan UU No 38 tahun 2004).

In order to encourage the contribution of academics for the development of national infrastructure, IIGF through the IIGF Institute, also contributed financial support for researchers/students who are interested in conducting research on infrastructure where the results of the research will be used by the relevant stakeholders for infrastructure development. As for the research topics that have been run are: 1. 2.

3.

Regional Financial Capability in the field of Infrastructure Development in Klaten District. Implementation of Central and Regional Public Works Infrastructure and Settlement (Analysis of Implementation of Law No. 32 of 2004). Development of Bridges and Roads Infrastructure (Analysis of Implementation of Law No. 38 of 2004).

Kegiatan Sosial Social activities Bakti Sosial BUMN dibawah Kemenkeu Social Service of the SOEs Under MoF

Menyambut HUT RI yang ke-70, PT PII bersama dengan 5 BUMN lain di bawah binaan Kementerian Keuangan turut serta dalam kegiatan bakti sosial kepada masyarakat dengan mengadakan Bazar sembako pokok murah dan pelayanan kesehatan gratis yang dilaksanakan di Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara. Dalam bazar sembako murah ini, warga dapat memperoleh paket sembako dengan harga yang murah yang terdiri dari beras, minyak, kecap, gula, dsb. Warga juga dapat memeriksakan kesehatan keluarga melalui fasilitas pengobatan umum, pemeriksaan kesehatan dan gigi secara gratis. Welcoming the 70th year of Republic of Indonesia’s Independence Day, IIGF along with five other state-owned enterprises under the guidance of the Ministry of Finance participated in social activities for the communities by organizing a cheap staple bazar and free health services which was held in the Marunda low income housing flats in North Jakarta. In this low-priced staple bazaar, the residents could get staple packages at a reasonable price consisting of rice, oil, soy sauce, sugar, etc. The residents could also check their family health through the public medical facilities, medical and dental checkups for free.

238







Dukungan Peningkatan Kreatifitas dan Keterampilan Pelajar Financial Impact of Activity

PT PII juga turut serta mensponsori kegiatan untuk peningkatan kreatifitas seni dan keterampilan siswa salah satunya yaitu Marching Band SD Islam Tugasku, Jakarta. Kegiatan ini adalah aktifitas pelajar untuk menumbuhkan kreatifitas, bakat melalui keterampilan penggunaan musik serta dapat menumbuhkan kedisiplinan, kerja kelompok, ketekunan berusaha, dan menghargai peran atas kontribusi masing-masing anggota. IIGF also participated in sponsoring activities to improve artistic creativity and skill of students, one of them is the Marching Band of Tugasku Islamic Elementary School, Jakarta. This activity aim to foster students’ creativity and talent through music as well as to foster discipline, teamwork, perseverance, and appreciation towards the contribution of each member.

Dampak Keuangan dari Kegiatan

Financial Impact of Activity

Dampak keuangan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan untuk aspek pengembangan Sosial Kemasyarakatan adalah sebesar Rp938.840.000.

The financial impact of the CSR implementation for Social Community development aspect is amounted to Rp938,840,000.



227





CSR - KONSUMEN CSR - CONSUMER

Kebijakan

Policy

Selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, konsumen PT PII adalah pemerintah (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah) dan BUMN yang ditugaskan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dari proyek infrastruktur yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

As an Infrastructure Guarantee Business Entity, the consumer of IIGF is the Government (Ministries/Agencies, Local Governments) and State-Owned Enterprises (SOEs) assigned as the Contracting Agency (CA) of infrastructure projects developed using the Public Private Partnership scheme.

PT PII secara rutin melaksanakan program peningkatan kapasitas dalam bentuk kunjungan, pelatihan dan sosialisasi kepada segenap pemangku kepentingan utama dari pemerintah dan BUMN yang ditugaskan bekerjasama dengan IIGF Institute, sebuah lembaga pusat pengetahuan yang dibentuk untuk mendorong pengembangan skema KPBU dan infrastruktur nasional. selain itu guna membina hubungan yang baik dengan konsumen, PT PII juga mengadakan acara dalam bentuk:

IIGF regularly carries out capacity building programs conducted by the Government and State-Owned Enterprises in the form of visits, training and socialization to all key stakeholders. IIGF cooperates with the IIGF Institute, an education center established to encourage the development of Public Private Partnership scheme and national infrastructure. Moreover to build a good relationship with the consumers, IIGF also held events in the form of:

1.

1.

Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas kepada para key person di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN yang menjadi pihak Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk proyek-proyek infrastruktur yang akan dan sedang diproses penjaminannya oleh PT PII dan juga pihakpihak lainnya yang dipandang perlu untuk berkontribusi mendorong pengembangan proyek infrastruktur dimaksud. Workshop ini bertujuan agar key person dimaksud dapat memiliki pemahaman mengenai penjaminan PT PII dan proses2 penyiapan proyek infrastruktur yang baik. Selama tahun 2015, PT PII telah menyelenggarakan beberapa workshop dan kunjungan utamanya sebagai berikut: a. Workshop Availability Payment bersama Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Dirjen PPR, Kementerian Keuangan kepada Pemprov Provinsi Sumut, Bali, Aceh, Papua Barat, Kaltim dan Sulteng.

This workshop aimed for the key persons to have an understanding of IIGF guarantee and processes of good infrastructure project preparation. During 2015, IIGF has organized several workshops and main visits as follows:

b.

Workshop General Active Learning Program (GALP) kepada Pemkot Makassar dan Universitas Hassanudin pada bulan April 2015. Workshop dengan BPJT Kementerian PUPERA.

b.

Workshop dengan Pemkab Sidoarjo pada September 2015 Kunjungan ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kemenristek DIKTI, Kementerian PUPERA, Kementerian Kominfo, Balitbang Kemenhub dan Kementerian ESDM pada April 2015.

d. e.

c. d. e.

240

Workshop on Capacity Building for the key persons in the ministries/ agencies, local governments, SOEs which become the Contracting Agency (CA) for infrastructure projects of which the guarantee will be and is being processed by IIGF and also other parties to contribute encouraging the development of infrastructure projects.


a.

c.

Availability Payment Workshop with the Directorate of Government Support Management and Infrastructure Financing PPR Director General, Ministry of Finance for Regional Government of North Sumatera, Bali, Aceh, West Papua, East Kalimantan and Center of Sulawesi provinces. General Active Learning Program (GALP) Workshop with Makassar City Government and Hassanudin University in April 2015. Workshop with BPJT of Ministry of Public Works and Public Housing. Workshop with the Sidoarjo regency in September 2015. Visit to the Ministry of Health, Ministry of Education and Culture, Higher Education of Ministry of Research and Technology, Ministry of Public Work and Public Housing, Ministry of Communications, Ministry of Transport and the Research and Development Agency of Ministry of Energy and Mineral Resources in April 2015.



2.


Atas biaya kegiatan CSR konsumen, selama tahun 2015 mencapai total Rp1.163.216.496. Kegiatan keakraban dengan stakeholders yaitu a. Acara Buka Puasa Bersama yang dihadiri Key Stakeholders, khususnya dengan Kementerian Keuangan selaku regulator dan pemegang saham, Kementerian/Lembaga terkait dari sektor, Pimpinan Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) sebagai mitra PT PII di proyek dan BUMN terkait. b. Pertandingan olah raga persahabatan dalam rangka HUT PT PII ke-6 yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan yaitu Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Sekjen dan juga BUMN dibawah pembinaan Kementerian Keuangan dan pihak-pihak lainnya.

Buka Puasa Bersama Stakeholders Break Fasting with Stakeholders

2.



The CSR activities for consumers, during 2015 reached a total of Rp1,163,216,496. Friendly activities with the stakeholders, namely: a. Break Fasting event attended by Key Stakeholders, especially the Ministry of Finance as a regulator and shareholder, the related Ministries/Agencies from sector, Regional Leadership as Contracting Agency (CA) being IIGF’s partner in the related project and SOE. b.

Friendly Sporting events in celebrating IIGF’s 6th anniversary, which was attended by the representatives of the Ministry of Finance, i.e. the Director General of State Assets, the Director General of Financing and Risk Management, the Secretary General and also SOEs under the guidance of the Ministry of Finance and other parties.

Pertandingan Olah Raga Persahabatan Friendly Sports Match



227

08

Laporan Keuangan

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) LAPORAN KEUANGAN/ FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2015/ 31 DECEMBER 2015

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) Lampiran - 1 - Schedule LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2015

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2015 (Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated) Catatan/ Notes

2014

ASET

ASSETS

Kas dan setara kas Investasi Piutang usaha Piutang lainnya Biaya dibayar dimuka dan uang muka Aset tetap Aset tak berwujud Beban tangguhan Beban front-end Pajak dibayar dimuka Aset pajak tangguhan Uang jaminan yang dapat dikembalikan

1,616,841,306 5,522,138,542 72,248,324 980,585

JUMLAH ASET

5 6 7

806,051,513 4,554,802,800 24,095,017 620,244 3,422,823 1,781,218 2,747,821 55,882,655 763,384 11,619,069 58,788,384

Cash and cash equivalents Investments Account receivables Other receivables Prepaid expenses and advances Fixed assets Intangible assets Deferred expenses Front-end fee Prepaid income tax Deferred tax asset

1,886,015

1,235,837

Refundable deposits

7,381,407,204

5,521,810,765

TOTAL ASSETS

8,316,925 1,913,078 2,375,850 74,593,127 763,384 79,350,068

8 9 10 12a 12d

LIABILITAS

LIABILITIES

Utang usaha Utang pajak Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain Pendapatan tangguhan Pinjaman penerusan Liabilitas imbalan kerja

9,510,253 3,052,962

11 12b

6,888,887 2,748,454

27,992,746 22,312,500 21,980,958 9,444,848

13 14 15 16

20,355,765 22,312,500 9,686,426 8,254,119

Account payables Taxes payable Accrued expenses, provisions and other payables Unearned income Two-step loans Employee benefits obligation

JUMLAH LIABILITAS

94,294,267

70,246,151

TOTAL LIABILITIES

EKUITAS

EQUITY

Modal saham - modal dasar, 9.000.000 lembar - ditempatkan dan disetor penuh 6.000.000 lembar (2014: 4.500.000 lembar), dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham Rugi belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan tersedia untuk dijual Kerugian aktuarial, setelah pajak Saldo laba Ditentukan penggunaannya Cadangan wajib Belum ditentukan penggunaannya

1,298,208,997

976,253,520

JUMLAH EKUITAS

7,287,112,937

5,451,564,614

TOTAL EQUITY

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

7,381,407,204

5,521,810,765

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

6,000,000,000

17

(61,303,025) (593,035) 50,800,000

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

4,500,000,000 (57,988,906) -

18

33,300,000

Share capital - authorised, 9,000,000 shares issued and fully paid 6,000,000 shares (2014: 4,500,000 shares), with par value of Rp 1,000,000 (full amount) per share Unrealised loss from available-for-sale financial assets Loss from actuarial, net tax Retained earnings Appropriated Statutory reserve Unappropriated

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) Lampiran - 2 – Schedule LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 (Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2015

Catatan/ Notes

2014

Pendapatan Pendapatan penjaminan -

Premium income Pendapatan pengelolaan dana Jumlah pendapatan

Revenues Pendapatan provisi dan komisi -Fees and commission Pendapatan premi 533,064,678 19 533,064,678

-

Revenue from guarantee -

529,991,942

Income from investments

529,991,942

Total revenues

Beban usaha

Operating expenses

Beban pajak final Penjaminan Administrasi dan umum Pengembangan usaha Penyusutan Amortisasi Penghasilan keuangan, kotor Keuntungan/ (kerugian) kurs, bersih Lain-lain

(102,306,909) (41,216,713) (59,720,405) (7,577,707) (2,219,199) (971,216) 1,238,891 503,490 (1,703,438)

(75,929) (700,074)

Final tax expense Guarantee General and administrative Business development Depreciation Amortisation Finance income, gross Foreign exchange gain/(loss), net Others

Jumlah beban usaha

(213,973,206)

(207,383,200)

Total operating expenses

Laba sebelum pajak penghasilan

319,091,472

322,608,742

Profit before income tax

23,434,621

Income tax benefit

346,043,363

Profit for the year

Manfaat pajak penghasilan Laba tahun berjalan

20,364,005

12c, 25 20 20 20 8 9

12c, 25

339,455,477

(101,210,759) (29,629,166) (67,379,301) (6,878,375) (1,663,466) (709,935) 863,805

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan: Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Kerugian aset keuangan tersedia untuk dijual tahun berjalan

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja Pajak penghasilan terkait

Beban komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak Jumlah laba komprehensif tahun berjalan

Other comprehensive income for the year:

(3,314,119)

Items that will be reclassified subsequently to profit and loss: Available for sales financial (42,468,923) asset loss for the year

(3,314,119)

(42,468,923)

(790,714) 197,679

-

(593,035)

-

(3,907,154) 335,548,323


(42,468,923) 303,574,440

Items that will not be reclassified subsequently to profit and loss Remeasurement from post employment benefits obligation Related income tax

Comprehensive expenses for the year, net of tax Total comprehensive income for the year


(3,314,119) -

(61,303,025)

-

-

-

6,000,000,000


Saldo 31 Desember 2015

Penghasilan komprehensif tahun berjalan: - Laba tahun berjalan - Penghasilan komprehensif lain: - Aset keuangan tersedia untuk dijual - Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak

1,500,000,000 -

17 18

Penambahan modal Pencadangan saldo laba

(42,468,923)

(57,988,906)

-

(15,519,983)

Rugi belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan tersedia untuk dijual/ Unrealised loss from availablefor-sale financial assets

-

4,500,000,000

18

4,500,000,000


Pencadangan saldo laba Penghasilan komprehensif tahun berjalan: - Laba tahun berjalan


Catatan/ Notes

Modal saham/ Share capital

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-

-

-

-

-

-

-

(593,035)

(593,035)

Rugi aktuarial/ Actuarial loss

50,800,000

-

-

-

17,500,000

33,300,000

-

12,500,000

20,800,000

Ditentukan penggunaannya Cadangan wajib/ Appropriated Statutory reserve

1,298,208,997

-

-

339,455,477

(17,500,000)

976,253,520

346,043,363

(12,500,000)

642,710,157

Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated

Saldo laba/Retained earnings

Lampiran - 3 - Schedule

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Additional capital Appropriation of retained earnings

Balance at 31 December 2014

Comprehensive income for the year: Profit for the year -

Appropriation of retained earnings




7,287,112,937

Comprehensive income for the year: Profit for the year Other comprehensive income: (3,314,119) Available-for-sale financial assets Remeasurement of post-employement (593,035) benefit liabilities, net of tax 339,455,477

1,500,000,000 -

5,451,564,614

303,574,440

-

5,147,990,174

Jumlah/ Total

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 (Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) Lampiran - 4 - Schedule LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Arus kas dari aktivitas operasi Laba sebelum pajak penghasilan Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas: - Beban penyusutan - Beban amortisasi - Beban penyisihan imbalan kerja Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi Perubahan dalam asset dan liabilitas operasi: Penurunan/(kenaikan) aset operasi: - Piutang usaha - Piutang lainnya - Biaya dibayar di muka dan uang muka - Beban tangguhan Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi: - Utang usaha - Utang pajak - Biaya masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain - Pembayaran manfaat imbalan kerja - Pengembalian pajak dibayar di muka Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas investasi Penempatan investasi Pembelian aset tetap dan aset tak berwujud Penempatan uang jaminan yang dapat dikembalikan Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Arus kas dari aktivitas pendanaan Penerimaan modal saham Pembayaran program kemitraan dan bina lingkungan Penerimaan dari pinjaman penerusan Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 (Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2015

2014

319,091,472

322,608,742

2,219,199 971,216

1,663,466 709,935

693,615

3,781,410

322,975,502

328,763,553

(48,153,307) (360,341)

(1,864,950) (291,061)

(4,894,102) (18,710,472)

(123,790) (18,537,043)

2,621,366 304,508

(1,909,282) (285,975)

8,290,300

11,577,999

(293,600) 11,619,069

(39,860) 505,858

Cash flows from operating activities Profit before income tax Add items not affecting cash flows: Depreciation Amortization Provision for employee benefits obligation Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities Changes in operating assets and liabilities Decrease/(increase) in operating assets: Account receivables Other receivables Prepaid expenses and advances Deferred expenses Increase/(decrease) in operating liabilities: Account payables Taxes payable Accrued expenses , provisions, and other payables Payment of employee benefit Return for prepaid tax -

(49,576,579)

(10,968,104)

273,398,923

317,795,449

Net cash flow provided from operating activities

(970,649,861)

(736,218,916)

(2,950,304)

(2,140,998)

Cash flows from investing activities Placement for investments Acquisition of fixed assets and intangible assets

(650,178)

(37,721)

Refundable deposit

(974,250,343)

(738,397,635)

Net cash flow used in investing activities

12,294,532

9,686,426

Cash flows from financing activities Share capital received Payment for corporate social responsibility programme Proceeds from two-step loans

1,511,641,213

8,643,926

Net cash flow provided from financing activities

1,500,000,000 (653,319)

(1,042,500)

Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas

810,789,793

Kas dan setara kas awal tahun

806,051,513

1,218,009,773

Cash and cash equivalents at beginning of year

Kas dan setara kas akhir tahun

1,616,841,306

806,051,513

Cash and cash equivalents at end of year


(411,958,260)

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents


PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) Lampiran - 5/1 - Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.

UMUM

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT 31 DECEMBER 2015 (Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1.

GENERAL

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM No. 29 tanggal 30 Desember 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the “Company”) was established based on Notarial Deed of Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM No. 29 dated 30 December 2009. The Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU04444.AH.01.01.Tahun 2010, dated 27 January 2010.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan bergerak dalam hal memberikan penjaminan pada proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (“KPS”) di bidang infrastruktur.

In accordance with Article 3 of the Articles of Association, the Company is engaged to provide the guarantees for the Public Private Partnership (“PPP”) projects in the infrastructure sector.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. No.59 tanggal 11 April 2013 yang memuat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU18027.AH.01.02 Tahun 2013 pada tanggal 8 April 2013.

The Company’s Articles of Association have been amended several times, the latest amendment was in accordance with Notarial Deed of Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. No.59 dated 11 April 2013 concerning change of Articles of Association. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republik of Indonesia through his decree No. AHU-18027.AH.01.02 Year 2013 dated 8 April 2013.

Perusahaan adalah Badan Usaha Penjamin Infrastruktur (BUPI) yang beroperasi sebagai suatu entitas “single window” dalam melakukan proses, penilaian (appraisal) dan penyusunan struktur (structuring) untuk semua penjaminan yang diberikan Pemerintah Indonesia pada proyek infrastruktur yang diajukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Perusahaan dapat menerapkan berbagai jenis dan struktur penjaminan – yang disokong (backstop) oleh, bila diperlukan, neraca Perusahaan, Pemerintah Republik Indonesia, lembaga keuangan multilateral, atau kombinasinya – untuk mewujudkan fleksibilitas operasional yang lebih baik dalam penyediaan penjaminan infrastruktur.

The Company operates as a “single window” entity for the processing, appraisal and structuring of all guarantees provided by the Government of Indonesia for infrastructure projects proposed by the Government’s Contracting Agencies (“CA”). The Company employs various types and structures of guarantees – back-stopped, as necessary, by the Company balance sheet, the Government of Indonesia (“GOI”) balance sheet, a multilateral financing agency or a combination thereof – for greater operational flexibility in providing guarantees for infrastructure projects.

Tujuan utama dari Perusahaan adalah untuk:

The primary objectives of the Company are:

a)

b)

Memastikan proyek infrastruktur yang didukung memiliki struktur yang baik sehingga dapat meningkatkan kelayakan kredit dan proyek infrastruktur; Memfasilitasi pengembangan proyek Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (yaitu Kementerian/ Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah) dengan menyediakan instrumen finansial untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur dan jasa konsultasi terkait;

a) Ensuring the proper structuring of infrastructure projects in order to improve creditworthiness and quality of the respective infrastructure projects; b) Facilitating the deal flow for Contracting Agencies (i.e. Ministries, SOEs, Regional Governments) through the provision of financial instruments to improve creditworthiness of intrastructure projects,and the related project consultacy services;


1.


UMUM (lanjutan)

1.

Tujuan utama dari Perusahaan adalah untuk: (lanjutan) c)

d)

GENERAL (continued) The primary objectives of the Company are: (continued)

Mengembangkan tata kelola yang baik dari implementasi penyediaan instrumen finansial untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur; Memagari kewajiban kontinjensi Pemerintah sehubungan dengan pemberian jaminan Pemerintah.

c) Developing good governance practices in the provision of financial instruments in order to improve project viability; d) To ring-fence the Government’s contingent liabilities related to the provision of guarantees by the Government.

Perusahaan berdomisili di Indonesia, berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 7 dan 14, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2010.

The Company is domiciled in Indonesia, its office is located at Sampoerna Strategic Square, North Tower, 7th and 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta. The Company started its commercial operations in 2010.

Pada tanggal 31 Desember 2015 and 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2015 and 2014, the members of the Company’s Board of Commissioners and Directors were as follows:

2015 dan/and 2014 Komisaris Utama

Luky Alfirman

President Commissioner

Komisaris

Ayu Sukorini

Commissioner

Iskandar Direktur Utama Direktur

Sinthya Roesly Armand Hermawan

President Director Directors

Yadi Jaya Ruchandi Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan memiliki 86 pegawai (2014: 57 pegawai) (tidak diaudit). 2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

As at 31 December 2015, the Company has 86 employees (2014: 57 employees) (unaudited).

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Laporan keuangan Perusahaan diotorisasi oleh Direksi pada tanggal 7 Maret 2016.

These financial statements were authorised by the Directors on 7 March 2016.

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the Company’s financial statements.


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) a.

Dasar penyusunan laporan keuangan


2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) a.

Basis of preparation of the financial statements

Laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis. The financial statements are prepared under the historical cost convention, as modified for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

The cash flows statement is prepared based on the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and shortterm investments with original maturities of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam ribuan Rupiah yang terdekat. Seluruh angka dalam mata uang selain Rupiah dinyatakan dalam jumlah penuh.

Figures in the financial statements are rounded to and stated in thousands of Rupiah unless otherwise stated. Amounts in currencies other than Rupiah are stated in full amount.

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the annual financial statements for the year ended 31 December 2014, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 4.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company’s accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.


2.


Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)


2.


Basis of preparation of the financial statements (continued)

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan

Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan (“PSAK”) dan interpretasi standar akuntansi keuangan (“ISAK”) baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. kebijakan Akuntansi Perubahan Perusahaan telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

On 1 January 2015, the Company adopted new and revised statements of financial accounting standards (“SFAS”) and interpretations of statements of financial accounting standards (“ISFAS”) that are mandatory for application from that date. Changes to the Company’s accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

Penerapan standar dan intepretasi baru atau revisi, yang relevan dengan operasi Perusahaan dan memberikan dampak pada laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

The adoption of the following new or revised Standards and interpretations which are relevant to the Company’s operations and resulted in an affect on the financial statements, as follow:

PSAK 1 (Revisi 2013) “Penyajian laporan keuangan”

SFAS 1 (Revised 2013), “Presentation of financial statements”

Terkait dengan penerapan PSAK No. 1 (revisi 2013), “Penyajian laporan keuangan”, Perusahaan telah memodifikasi penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, untuk menyajikan pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada masa yang akan datang terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Informasi komparatif telah disajikan kembali dengan menggunakan basis yang sama.

In relation with the adoption of SFAS No. 1 (revised 2013), “Presentation of financial statements”, the Company has modified the presentation of items of other comprehensive income in its statements of profit or loss and other comprehensive income, to present items that would be reclassified to profit or loss in the future separately from those that would never be reclassified to profit or loss. Comparative information has been re-presented on the same basis.

PSAK 24 (Revisi 2013) “Imbalan kerja”

SFAS 24 benefits”

Penerapan PSAK 24 (Revisi 2013), “Imbalan kerja” mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagai berikut:

The adoption of SFAS 24 (Revised 2013), “Employee benefits” results into changes on the Company’s accounting policies as follows:

1)

1)

Seluruh biaya jasa lalu diakui langsung di laporan laba rugi. Sebelumnya, biaya jasa lalu diakui berdasarkan metode garis lurus sepanjang periode vesting jika perubahan bersifat kondisional terhadap sisa jasa pekerja untuk periode waktu tertentu (periode vesting).

(Revised

2013)

“Employee

All past service costs are now recognised immediately in profit or loss. Previously, past service costs were recognised on a straight line basis over the vesting period if the changes were conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period).


2.




2.



Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan (lanjutan)

Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards (continued)

PSAK 24 (Revisi 2013) “Imbalan kerja” (lanjutan)

SFAS 24 (Revised benefits” (continued)

2)

2)

3)

4)

Biaya bunga dan imbal hasil yang diharapkan dari aset program diganti dengan nilai bunga bersih yang dihitung berdasarkan tingkat diskonto terhadap kewajiban/(aset) imbalan pasti bersih. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Revisi standar ini juga mensyaratkan pengungkapan yang lebih ekstensif. Pengungkapan tersebut telah diterapkan di Catatan 16.

3)

4)

2013)

“Employee

The interest cost and expected return on plan assets is replaced with a net interest amount that is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability/(asset). Changes in method of recognizing actuarial gains/losses due to the remeasurement of the defined benefit obligation which previously recognised using the corridor method as other comprehensive income. The revised standard also requires more extensive disclosures. These have been provided in Note 16.

Dampak penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) adalah tidak material bagi Perusahaan, sehingga laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 tidak disajikan kembali.

The impact on adoption of SFAS 24 (Revised 2013) is not material for the Company, therefore the annual financial statement for the year ended 31 December 2014 were not restated.

PSAK 46 (Revisi 2014) “Pajak penghasilan”

SFAS 46 (Revised 2014) “Income taxes”

PSAK 46 (Revisi 2014) memberikan penyesuaian panduan dalam perhitungan dan pengungkapan pajak penghasilan dengan menghilangkan beban pajak final dalam ruang lingkupnya. Oleh karena itu, Perusahaan melakukan reklasifikasi beban pajak final tahun 2014 sebesar Rp 101.210.759 dari beban pajak penghasilan ke beban usaha - beban pajak final (lihat Catatan 25).

SFAS 46 (Revised 2014) provides the adjustment guidance for calculation and disclosure for income taxes by eliminating the final tax expense from scopes. Therefore, the Company has reclassified the final tax expense in 2014 amounted to Rp 101,210,759 from income tax expense to operating expenses - final tax expenses (refer to Note 25).


2.




2.



Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan (lanjutan)


PSAK 68 (Revisi 2013) “Pengukuran nilai wajar”

SFAS 68 (Revised measurement”

PSAK 68 menyediakan satu sumber panduan tentang bagaimana nilai wajar diukur tetapi tidak menetapkan persyaratan baru mengenai kapan nilai wajar diperlukan. Standar ini menyediakan kerangka untuk menentukan nilai wajar dan menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar. PSAK ini mengatur penggunaan harga keluar (exit price) dalam pengukuran nilai wajar dan persyaratan pengungkapan yang lebih ekstensif, khususnya dengan memasukkan instrumen non-keuangan ke dalam pengungkapan hirarki nilai wajar. PSAK 68 diterapkan secara prospektif. Perubahan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengukuran aset dan liabilitas Perusahaan.

SFAS 68 provides a single source of guidance on how fair value is measured but does not establish new requirements for when fair value is required. This standard provides a framework for determining fair value and clarifies the factors to be considered in estimating fair value. It introduces the use of an exit price in fair value measurement, as well as extensive disclosure requirements, particulary the inclusion of non-financial instruments into the fair value hierarchy disclosure. PSAK 68 is applied prospectively. The change had no significant impact on the measurements of the Company’s assets and liabilities.

Penerapan dari standar, interpretasi baru/ revisi standar berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan efek atas jumlah yang dilaporkan atas periode berjalan atau periode sebelumnya:

The adoption of these new and revised standards and interpretations did not result in substantial changes to the Company’s accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods:

PSAK 4 (Revisi 2013) “Laporan keuangan tersendiri” - PSAK 15 (Revisi 2013) “Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama” - PSAK 48 (Revisi 2014) “Penurunan nilai aset” - PSAK 50 (Revisi 2014) “Instrumen keuangan: Penyajian” - PSAK 55 (Revisi 2014) “Instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” - PSAK 60 (Revisi 2014) “Instrumen keuangan: Pengungkapan” - PSAK 65 (Revisi 2013) ”Laporan Keuangan Konsolidasian”

-

-

2013)

“Fair

value

SFAS 4 (Revised 2013) “Separate financial statements” SFAS 15 (Revised 2013) “Investment in associates and joint ventures” SFAS 48 (Revised 2014) “Impairment of asset” SFAS 50 (Revised 2014) “Financial instrument: Presentation” SFAS 55 (Revised 2014) “Financial instrument: Recognition and Measurement” SFAS 60 (Revised 2014) “Financial instrument: Disclosures” SFAS 65 (Revised 2013) “Consolidated Financial Statement”


2.




2.


Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan (lanjutan) b.

a.


PSAK 66 (Revisi 2013) ”Pengaturan Bersama” PSAK 67 “Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain” ISAK 15 (Revisi 2015) “Batas Aset Imbalan Pasti" ISAK 26 "Penilaian ulang derivatif melekat"

Penjabaran mata uang asing Mata uang fungsional dan penyajian


SFAS 66 (Revised 2013) “Joint Arrangements” SFAS 67 “Disclosure of interests in other entities” IFAS 15 (Revised 2015) “The limit on a defined benefit asset” IFAS 26 “Reassessment of embedded derivatives”

b.

Foreign currency translation a. Functional and presentation currency

Pos-pos yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi (“mata uang fungsional”).

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (the “functional currency”). The financial statements are presented in “Rupiah” (Rp), which is the functional and presentation currency of the Company.

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan. b.

Transaksi dan saldo Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi.

b.

Transactions and balances Transactions denominated in foreign currency are converted into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the reporting date, foreign currency monetary assets and liabilities are translated using the closing exchange rate prevailing at that date. Exchange rate used as benchmark is the rate which is issued by Bank Indonesia. Foreign exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the profit or loss.


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) c.

Kas dan setara kas


2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) c.

Kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya. d.

Aset keuangan Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori sebagai berikut: diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, atau yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan ini pada saat awal pengakuannya. (i)

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset untuk keuangan yang dimiliki diperdagangkan, jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. tidak memiliki aset Perusahaan keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan.

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman yang diberikan dan piutang Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, investasi dalam deposito berjangka, piutang usaha dan security deposit.

Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents includes cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and short-term investments with original maturities of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

d.

Financial assets The Company classifies its financial assets in the following categories: at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or availablefor sale. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(i)

Financial assets at fair value through profit or loss Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading, which is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short term. The Company has no financial assets that are classified as held for trading.

(ii) Loans and receivables Loans and receivables are nonderivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The Company’s loans and receivables comprise cash and cash equivalents, investment in time deposits, account receivables and security deposits.


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) d.

Aset keuangan (lanjutan) (iii) Aset keuangan tersedia untuk dijual Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan nonderivatif yang ditentukan pada kategori ini atau tidak diklasifikasikan pada kategori yang lain. Setelah pengukuran awal, aset keuangan ini diukur pada nilai wajar dan keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan perubahan ekuitas hingga dihentikan pengakuannya. Investasi pada obligasi tertentu diklasifikasikan dalam kategori ini. (iv) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Investasi pada obligasi tertentu di klasifikasikan dalam kategori ini.


2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) d.

Financial assets (continued) (iii) Available-for-Sale assets

(“AFS”)

financial

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated in this category or not classified in any other categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealised gains or losses recognised in stockholders’ equity until the financial assets are derecognised. The Company’s investment in certain bonds are classified in this category. (iv) Held-to-Maturity (“HTM”) investments HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that management has the positive intention and ability to hold them to maturity. These financial assets are initially recognised at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortised cost, using the effective interest method. The Company’s investment in certain bonds is classified in this category.

Penentuan nilai wajar

Determination of fair value

Sejak 1 Januari 2015, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (orderly transaction) antara pelaku pasar (market participants) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Starting 1 January 2015, fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.


2.


Aset keuangan (lanjutan)


2.


Financial assets (continued)

Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Determination of fair value (continued)

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (pricing service atau regulatory agency), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm’s length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perusahaan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang sejenis atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diamortisasi dan diakui dalam laba rugi sepanjang umur dari instrumen tersebut.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Company determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is amortised and recognised in profit or loss on over the life of the instrument.


2.



e.

2.

Aset keuangan (lanjutan)


Financial assets (continued)

Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Determination of fair value (continued)

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Perusahaan mengukur aset dan long positions berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan short positions berdasarkan harga permintaan.

If an asset or liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Company measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask price

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efekefek tersebut.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan input (sebagai contoh LIBOR yield curve, nilai tukar mata uang asing, volatilitas, dan counterparty spreads) yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan.

For all other financial instruments, fair value is determined using valuation techniques. In these techniques, fair values are estimated from observable data in respect of similar financial instruments, using models to estimate the present value of expected future cash flows or other valuation techniques, using inputs (for example, LIBOR yield curve, foreign exchange rates, volatilities and counterparty spreads) existing at the dates of the statement of financial position.

Aset tetap

e.

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

Fixed assets Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is computed using the straight-line method over the following estimated useful lives:

Tahun/Years Prasarana kantor Peralatan kantor Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan

3 3 3

Leasehold improvement Computer equipments Office equipments, furnitures and fixtures


2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) e.

f.

Aset tetap (lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) e.

Fixed assets (continued)

Nilai sisa aset dan masa manfaat aset tetap ditelaah, dan disesuaikan bila perlu, pada setiap akhir periode pelaporan.

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

An asset’s carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

Jika aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutan yang berhubungan dengan aset tersebut dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the profit or loss.

Aset tak berwujud

f.

Intangible assets

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan diakui sebagai aset tak berwujud.

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company are recognised as intangible assets.

Biaya yang dapat diatribusikan langsung dikapitalisasi sebagai produk piranti lunak.

secara bagian

Directly attributable costs are capitalised as part of the software product.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Aset tak berwujud diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi amortisasinya. Amortisasi aset tak berwujud dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortisation. Amortisation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of 4 years.


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) g.

h.

Perpajakan


2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) g.

Taxation

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas. Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan.

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity. The current income tax is calculated using tax rates that have been enacted at the reporting date.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode balance sheet liability, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah diberlakukan atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitias pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax assets is realised or the deferred income tax liability is settled.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak di masa yang akan datang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dimanfaatkan.

Deferred income tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretations. Where appropriate, it established provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Liabilitas imbalan kerja

h.

Employee benefits obligation

Imbalan kerja jangka pendek

Short-term employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Short-term employee benefits are recognised when they are accrued to the employees.


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) h.

Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)


2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) h.

Employee benefits obligation (continued)

Imbalan pensiun

Pension benefits

Perusahaan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU No. 13/2003, yang merupakan kewajiban imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 lebih besar dari program pensiun yang ada, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

The Company is required to provide a minimum pension benefit as stipulated in Law No.13/2003, which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Law No. 13/2003 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

Liabilitas imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini liabilitas pasti pada tanggal pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program yang berasal dari program pensiun yang ada dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah jangka panjang pada tanggal pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognised actuarial gains or losses and past services cost. The defined benefits obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of reporting date of Government Bonds that are denominated in the Rupiah currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran program pensiun baik karena diwajibkan, berdasarkan kontrak atau sukarela. Namun karena Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 mengharuskan Perusahaan membayar jumlah tertentu kepada para karyawan yang telah memasuki usia pensiun yang ditentukan berdasarkan masa kerja, Perusahaan rentan terhadap kemungkinan untuk membayar kekurangan apabila iuran kumulatif kurang dari jumlah tertentu. Sebagai akibatnya untuk tujuan pelaporan keuangan, program iuran pasti secara efektif diberlakukan seolah-olah sebagai program imbalan pasti.

For defined contribution plans, the Company pays contributions to pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Labour Law No. 13 of 2003 requires an entity to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on, the worker’s length of service, the Company is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount in particular when the cumulative contributions are less than that amount. Consequently for financial reporting purposes, defined contribution plans are effectively treated as if they were defined benefit plans.


2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) h.

i.

Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) h.

Imbalan pensiun (lanjutan)

Pension benefits (continued)

Perubahan liabilitas imbalan kerja yang timbul atas liabilitas imbalan pasca kerja dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsiasumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain. Akumulasi pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

Change in employee benefits liability from post-employee benefits liability arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly recognised in other comprehensive income. Accumulated remeasurements reported in retained earnings.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Past service costs arising from amendment of curtailment programs are recognised as expense in profit or loss when incurred.

Biaya jasa terjadinya.

Current service costs are expensed in the prevailing period.

kini

dibebankan

pada

saat

Imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term benefits

Perusahaan memberikan manfaat imbalan cuti panjang. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan kepada karyawan yang bekerja hingga mencapai masa waktu tertentu berdasarkan Peraturan Perusahaan. Estimasi biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode akuntansi yang pada dasarnya sama dengan metode yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja lainnya.

The Company provides long service leave. The entitlement to this benefit is usually based on the completion of a certain service period by the employee in accordance with the Company’s regulations. The estimated costs of these benefits are recognised over the period of employment, using an accounting method similar to that for other post-employment benefits.

Utang usaha dan lain-lain

i.

Utang usaha dan lain-lain merupakan liabilitas keuangan. Utang usaha dan lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. j.

Employee benefits obligation (continued)

Penyisihan Provisi diakui saat Perusahaan memiliki kewajiban (hukum atau konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya, dan jumlah liabilitas tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

Account and other payables Account and other payables are financial liabilities. Account and other payable is recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

j.

Provisions Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Provisions are not recognised for future operating losses.


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) k.

Pendapatan dan beban


2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) k.

Revenue and expenses

Pendapatan dari penjaminan terdiri dari pendapatan premi, dan pendapatan provisi dan komisi.

Revenue from guarantee consists of premium income, and fees and commissions.

Pendapatan premi terdiri dari guarantee fee dan processing fee. Pendapatan dari guarantee fee diakui berdasarkan jangka waktu dari periode penjaminan tergantung dari pengaturan dalam kontrak. Pendapatan dari processing fee diakui pada saat pendapatan diperoleh.

Premium income consists of guarantee fee and processing fee. Revenue from guarantee fee is recognised based on the duration of guarantee period depending on the arrangement in the contract. Revenue from processing fee is recognised when earned.

(i)

Guarantee fee merupakan pendapatan yang diterima atas jaminan yang diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan jaminan exposure oleh Perusahaan.

(i) Guarantee fee is earned for guarantee provided to the beneficiaries on the basis of guarantee exposure of the Company.

(ii) Processing fee merupakan pendapatan yang diterima atas adanya aktivitas pemrosesan yang dilakukan jika klaim disampaikan kepada pihak penjamin.

(ii) Processing fee is earned for services process if there is a claim submitted to the guarantor.

Pendapatan provisi dan komisi terdiri dari arranging fee, ceded commission, dan pendapatan provisi dan komisi lainnya. Arranging fee terdiri dari bagian yang dapat dikembalikan dan bagian yang tidak dapat dikembalikan. Pendapatan dari bagian yang tidak dapat dikembalikan dari arranging fee diakui pada saat kontrak penjaminan ditandatangani, sementara pendapatan dari bagian yang dapat dikembalikan dari arranging fee diakui pada saat proyek dimulai (financial close), terlepas dari kelangsungan penjaminan proyek itu sendiri di masa yang akan datang. Ceded adalah pendapatan dari commission peningkatan struktur penjaminan yang dilakukan dengan pihak penjamin lain. Pendapatan dari ceded commission dan pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat diperoleh.

Fees and commissions consist of arranging fee, ceded commission, and other fees and commissions. Arranging fee consists of a refundable and non-refundable fee portion. Revenue from a non-refundable portion of arranging fee is recognised upon signing of the guarantee contract, while revenue from a refundable portion of arranging fee is recognised upon the commencement of the project (financial close), regardless the continuance of the guarantee projects itself in the future. Ceded commission is revenue earned from the enhancement of guarantee structure with other guarantor/insurance parties. Revenue from ceded commission and other fees and commissions is recognised as incurred.

Pendapatan dari pendapatan bunga deposito dan investasi pendapatan tetap diakui dengan menggunakan metode bunga efektif.

Revenue from interest income of time deposits and investment in fixed income are recognised using the effective interest method.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) k.

Pendapatan dan beban (lanjutan)


2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) k.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan proses penjaminan, ditangguhkan terlebih dahulu. Biaya tersebut akan dibebankan pada laporan laba rugi Perusahaan, ketika Perusahaan mengakui pendapatan penjaminan. l.

Transaksi dengan pihak berelasi

Costs that are directly related to the guarantee process will be deferred. The costs will be expensed to the Company’s profit or loss, when Company recognised revenue from guarantee. l.

Transactions with related parties

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (revisi 2010), tentang “Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi” yang didefinisikan antara lain:

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 (revised 2010), "Related Party Disclosures" which are defined, among others, as:

I.

I.

II. III. IV. V. VI.

perusahaan di bawah pengendalian Perusahaan; perusahaan asosiasi; investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan; perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam catatan III di atas; karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Semua transaksi signifikan dengan pihakpihak berelasi, telah diungkapkan pada Catatan 21. m.

Revenue and expenses (continued)

Biaya pinjaman Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atas seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

II. III.

entities under the control of the Company; associated companies; investors with an interest in the voting that gives them significant influence;

IV.

entities controlled by investors under note III above;

V.

key employees and family members; and entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government.

VI.

All significant transactions with related parties have been disclosed in Note 21. m. Borrowing fees Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment and amortised over the period of the facility to which it relates.


3.

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN a.

Faktor risiko keuangan


3.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT a.

Financial risk factors

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan menetapkan kebijakan untuk risiko. mengelola masing-masing Perusahaan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

The main risks arising from the Company’s financial instruments are market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Management reviews and agrees policies for managing each of these risks. The Company applies the financial risk management policies to minimise the impact of the unpredictability of financial markets on the Company’s financial performance. The summary of the financial risk management policies are as follows:

(1) Risiko pasar

(1) Market risk

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

(i) Foreign currency exchange rate risk

Perusahaan tidak mempunyai risiko yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang asing karena transaksi utama Perusahaan dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dalam jumlah yang material. Oleh karena itu perubahan nilai tukar dari mata uang asing terhadap mata uang fungsional pada tanggal pelaporan tidak akan berdampak signifikan terhadap laba rugi setelah pajak Perusahaan untuk tahun berjalan.

The Company has no significant foreign exchange risks since the transactions are Company’s performed using the Company’s functional currency. As at 31 December 2015 and 2014, the Company has no material financial assets and financial liabilities denominated in foreign currencies. Therefore, changes in foreign exchange against the Company’s functional currency will not significantly impact to the Company’s current year profit after tax.

(ii) Risiko suku bunga

(ii) Interest rate risk

Risiko suku bunga adalah risiko dimana arus kas atau nilai wajar di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

Aset Perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah investasi. Investasi Perusahaan terutama terdiri dari deposito dan investasi dengan pendapatan tetap. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi pendapatan bunga Perusahaan, oleh karena deposito Perusahaan memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun (jangka pendek), sementara pengelolaan dana investasi lainnya terutama investasi dengan merupakan pendapatan tetap (fixed income).

The Company’s financial assets which are exposed to interest rate risk are investments. The Company’s investments mostly consist of time deposit and fixed income investment. The changes due to higher or lower interest rate in market will not significantly impact the Company’s interest income, since the time deposit will mature within one year (short term), while most of the other investment are fixed rate investment.


3.

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) a.

Faktor risiko keuangan (lanjutan) (1) Risiko pasar (lanjutan) (ii) Risiko suku bunga (lanjutan)


3.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) a.

Financial risk factors (continued) (1) Market risk (continued) (ii) Interest rate risk (continued)

Lebih lanjut, perubahan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi Perusahaan karena investasi Perusahaan dikategorikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo.

Moreover, the changes in interest rate will not impact the Company’s profit and loss due to the financial assets are classified as availablefor-sale investments and held-tomaturity investments.

Liabilitas Perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah pinjaman penerusan dengan suku bunga variabel (BI rate+1%). Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi beban bunga Perusahaan.

The Company’s financial liabilities which are exposed to interest rate risk are two-step loans with variable interest rate (BI Rate+1%). The changes due to higher or lower interest rate in market will not significantly impact the Company’s interest expense.

(2) Risiko kredit

(2) Credit risk

Perusahaan tidak mempunyai risiko kredit yang signifikan karena dalam tahun berjalan piutang Perusahaan dominan berasal dari pendapatan bunga dari penempatan deposito.

The Company has no significant credit risk because in the current year the Company’s receivables predominantly arise from interest income from placement of time deposits.

Deposito dan kas di bank ditempatkan pada bank-bank domestik yang memiliki reputasi yang tinggi dengan rating AAA Rp 3.336.055.592; AA Rp 402.865.110 dan A Rp 745.221.000 pada tanggal 31 Desember 2015 (31 Desember 2014: Rp 2.192.700.164; AA Rp 242.626.629 dan A Rp 1.927.500.000).

Time deposits classified as cash and cash equivalent and investments are placed with highly reputable domestic banks which are rated AAA Rp 3,336,055,592; AA Rp 402,865,110 dan A Rp 745,221,000 as at 31 Desember 2015 (31 December 2014: AAA Rp 2,192,700,164; AA Rp 242,626,629 dan A Rp 1,927,500,000).

Untuk investasi yang ditempatkan pada efek hutang dengan pendapatan tetap, Perusahaan menempatkan investasinya pada surat berharga hutang dengan peringkat paling rendah AA untuk korporasi dan peringkat paling rendah Auntuk Badan Usaha Milik Negara.

For placement of investment in fixed income debt securities, the Company places its investments on debt securities with minimum rating of AA for corporate and minimum rating of A- for StateOwned Enterprise.

Eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 5.522.138.542 untuk investasi, Rp 72.248.324 untuk piutang usaha, Rp 1.886.015 untuk uang jaminan yang dapat dikembalikan dan Rp 1.616.509.702 untuk kas dan setara kas (31 Desember 2014: Rp 4.554.802.800 untuk investasi, Rp 24.095.017 untuk piutang usaha, Rp 1.235.837 untuk uang jaminan yang dapat dikembalikan dan Rp 805.826.793 untuk kas dan setara kas).

The maximum credit risk on the Company’s financial assets as at 31 December 2015 are Rp 5,522,138,542 for investments, Rp 72,248,324 for receivables, Rp 1,886,015 for and Rp refundable deposits 1,616,509,702 for cash and cash equivalents (31 December 2014: Rp 4,554,802,800 for investments, Rp 24,095,017 for receivables, Rp 1,235,837 for refundable deposits and Rp 805,826,793 for cash and cash equivalents).


3.

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) a.

Faktor risiko keuangan (lanjutan)


3.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) a.

(2) Risiko kredit (lanjutan)

(2) Credit risk (continued)

Semua aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai sehingga Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

All of the Company’s financial assets as at 31 December 2015 and 2014 are neither past due nor impaired. Therefore, the Company has provided no allowances for impairement losses. (3) Liquidity risk

(3) Risiko likuiditas

b.

Financial risk factors (continued)

Perusahaan tidak mempunyai risiko likuiditas yang signifikan. Risiko likuiditas timbul ketika Perusahaan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen pengelolaan risiko likuiditas termasuk di dalamnya menjaga kecukupan kas dan setara kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memantau arus kas perkiraan dan aktual dan menyesuaikan profil tanggal jatuh tempo dari aset keuangan dan liabilitas keuangan.

The Company has no significant liquidity risk. Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain dan pinjaman penerusan yang jumlahnya tidak material terhadap aset likuid Perusahaan. Perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi dalam bentuk kas dan setara kas dan investasi.

As at 31 December 2015 and 2014, the Company’s financial liabilities consist of account payables, accrued expenses and other payables and two-step loans which are immaterial to the total Company’s liquid assets. The Company is highly liquid as it has financial instruments in form of cash and cash equivalents and investments.

Manajemen risiko modal

b.

Capital risk management

Tujuan Perusahaan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

The Company’s objective when managing capital is to safeguard its ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.


3.


MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) b.

3.

Manajemen risiko modal (lanjutan)

b.

Perusahaan menelaah dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perusahaan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menggunakan pendanaan internal untuk mengurangi utang. c.

Estimasi nilai wajar





Capital risk management (continued) The Company periodically reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Company, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may use internal funding to reduce debt.

c. Fair value estimation

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut: 

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Tingkat 1 Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; Tingkat 2 Input diluar harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan Tingkat 3 Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas Perusahaan yang diukur sebesar nilai wajar pada 31 Desember 2015 dan 2014.

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of: 

Level 1 Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;



Level 2 Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities; either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices); and



Level 3 Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The following table presents the Company’s asset and liabilities that are measured at fair value at 31 December 2015 and 2014.

31 Desember/December 2015 Nilai tercatat/ Carrying value

Tingkat 1/ Level 1

Tingkat 2/ Level 2

Tingkat 3/ Level 3

Nilai wajar/ Fair value

Aset keuangan tersedia untuk dijual Investasi pada instrumen utang

Available-for-sale financial assets 970,661,982

970,661,982

-

-

970,661,982 Debt investments

Jumlah

970,661,982

970,661,982

-

-

970,661,982

Total

31 Desember/December 2014 Nilai tercatat/ Carrying value

Tingkat 1/ Level 1

Tingkat 2/ Level 2

Tingkat 3/ Level 3

Nilai wajar/ Fair value

Aset keuangan tersedia untuk dijual Investasi pada instrumen utang

Available-for-sale financial assets 378,241,640

378,241,640

-

-

378,241,640 Debt investments

Jumlah

378,241,640

378,241,640

-

-

378,241,640

Total


3.

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) c.

Estimasi nilai wajar (lanjutan) Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar (i)


3.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) c. Fair value estimation (contined) Financial instrument not measured at fair values

Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya dan uang jaminan yang dapat dikembalikan

(i) Cash and cash equivalents, account receivables, other receivables and refundable deposits

Nilai wajar dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya dan uang jaminan yang dapat dikembalikan ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun, nilai tercatat dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar (level 2 – hirarki nilai wajar).

The fair value of cash and cash equivalents, account receivables, other reeivables and refundable deposits were based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is below one year, the carrying amounts of cash and cash equivalents, account receivables and other reeivables were a reasonable approximation of its fair value (level 2 – fair value hierarchy).

(ii) Investasi pada instrumen utang Nilai wajar dari investasi pada instrumen utang ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan yield yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal (level 2 – hirarki nilai wajar). (iii) Utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain Nilai wajar dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain diperkirakan adalah sebesar nilai tercatatnya dikarenakan sisa jatuh tempo di bawah satu tahun (level 2 – hirarki nilai wajar). (iv) Pinjaman penerusan Nilai wajar dari pinjaman penerusan dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif yang dikenakan pada pemakaian terakhir (level 2 – hirarki nilai wajar).

(ii)

Debt investments The fair value of debt investments are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model (level 2 – fair value hierarchy).

(iii) Account payables, accrued expenses and other liabilities The fair value of account payables, accrued expenses and other liabilities are approximating their carrying amounts since the maturity is below one year (level 2 – fair value hierarchy). (iv) Two-step loans The fair value of two-step loans are estimated using discounted cash flows based on the effective interest rate charged by the lenders for the latest utilisation (level 2 – fair value hierarchy).


4.

ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING


4.

CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktorfaktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Actual results may differ from these estimates. The estimates and assumptions that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are disclosed below.

Liabilitas imbalan kerja

Employee benefits obligation

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi untuk menentukan yang digunakan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

The Company determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of Government Bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar karyawan dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

For the rate of future salary increases, the Company collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions.


4.

5.


ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

4.

CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Beban tangguhan dan cadangan kerugian penurunan nilai

Deferred charges impairment losses

Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi keseluruhan bukti obyektif bahwa proyek-proyek yang dibentuk dan memiliki beban tangguhan masih dapat direalisasikan sebagai pendapatan penjaminan pada setiap akhir periode pelaporan. Perusahaan menggunakan pertimbangan dalam menentukan yang sedang apakah proyek-proyek berlangsung dapat mencapai penandatanganan perjanjian, utamanya berdasarkan kondisi terkini dan informasi resmi mengenai kelanjutan proyek yang bersumber dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelelangan proyek pada akhir tiap periode pelaporan.

The Company continually evaluates objective evidences of projects that had deferred charges could be recognised as revenues as at the end of each reporting period. The Company uses its judgement to assess whether the project will achieve financial close that are mainly based on latest conditions and existing official information about the continuity of project issued by the stakeholders in regards to the tender process at the end of each reporting period.

Penyisihan penurunan nilai atas beban tangguhan dibentuk ketika terdapat keraguan atas realisasi proyek atau pemulihan dari beban tangguhan. Kondisi spesifik proyek, strategi penyelesaian dan estimasi arus kas dipertimbangkan dalam pembentukkan penyisihan penurunan nilai berdasarkan estimasi terbaik manajemen.

Provision for impairment losses on deferred charges is provided when there is uncertainty on project realisation or recoverability of deferred charges. Specific condition on project, settlement strategy and estimated cash flow are considered in assessing the provision for impairment losses based on management’s best estimates.

KAS DAN SETARA KAS

5. 2015

Kas Bank Deposito

and

allowance

for

CASH AND CASH EQUIVALENTS 2014

331,604 20,290,702 1,596,219,000

224,720 33,326,793 772,500,000

1,616,841,306

806,051,513

Cash on hand Cash in banks Time deposits

Deposito dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 9.25% - 9,75% per tahun di 2015 (2014: 9,75% 10,75%).

Time deposits with original maturities of three months or less earned interest rates ranging between 9.25% - 9.75% per annum in 2015 (2014: 9.75% - 10.75%).

Informasi terkait pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 21.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 21.


6.


INVESTASI

6. 2015

INVESTMENTS 2014

Deposito 2,867,632,000 Investasi dengan pendapatan tetap - Investasi tersedia untuk dijual 970,661,982 - Investasi dimiliki hingga jatuh tempo 1,635,045,991 - Investasi diukur pada biaya perolehan 48,798,569

3,557,000,000

5,522,138,542

4,554,802,800

Informasi terkait pihak-pihak diungkapkan pada Catatan 21.

berelasi

a) Deposito

b) Investasi dengan pendapatan tetap

Held-to-maturity investments -

61,873,883

Investments at cost -


Time deposits with original maturities more than three months and up to one year period earned interest rates ranging between 8.5% 10.75% per annum in 2015 (2014: 8.5% 12.25%). b) Fixed income

- Investasi tersedia untuk dijual

- Available-for-sale investments 2015

2014

709,375,519

180,650,040

Government bonds

174,308,063 48,605,000

171,288,856 48,000,000

State-Owned Enterprise bonds Corporate bonds

38,373,400

38,530,000

Bank and subordinated bonds

970,661,982

438,468,896

- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo Investasi pada obligasi dengan periode jatuh tempo 3 - 20 tahun dan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 6,13% - 12,55% per tahun (2014: 7,3% - 12,55%). 2015 Obligasi Pemerintah Obligasi BUMN Obligasi bank dan subordinasi

497,460,021

a) Time deposits

Deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari tiga bulan sampai dengan satu tahun menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 8,5% 10,75% per tahun di 2015 (2014: 8,5% 12,25%).

Obligasi Pemerintah Obligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Obligasi korporasi Obligasi bank dan subordinasi

438,468,896

Time deposits Fixed income investment Available-for-sale investments -

- Held-to-maturity investments Investments in bonds with 3 - 20 years maturities and earned interest rates ranging between 6.13% - 12.55% per annum (2014: 7.3% - 12.55%). 2014

1,044,280,095 350,488,313

265,768,573

Government bonds State-Owned Enterprise bonds

240,277,583

231,691,448

Bank and subordinated bonds

1,635,045,991

497,460,021


6.


INVESTASI (lanjutan) b) Investasi (lanjutan)

6.

dengan

pendapatan

tetap

b) Fixed income (continued)

- Investasi diukur pada biaya perolehan

- Investments at cost

Investasi diukur pada biaya perolehan merupakan investasi pada obligasi sukuk yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 110 “Akuntansi Sukuk”.

Investments at cost represents investments in Sukuk bonds which is recorded in accordance with SFAS 110 “Accounting for Sukuk”.

2015 Obligasi Pemerintah Obligasi BUMN

2014

10,784,419 38,014,150

10,850,827 51,023,056

48,798,569

61,873,883

Manajemen berkeyakinan bahwa semua investasi dapat dipulihkan, dan tidak ada cadangan kerugian yang diperlukan atas penurunan nilai investasi pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. 7.

8.

INVESTMENTS (continued)

PIUTANG USAHA

Government bonds State-Owned Enterprise bonds

Management believes that all investments are recoverable, and no provision for impairment of investments is necessary as at 31 December 2015 and 2014.

7.

ACCOUNT RECEIVABLES

Piutang usaha terutama terdiri dari piutang atas pendapatan bunga deposito dan obligasi yang belum diterima.

Account receivables mainly represent interest receivables from time deposits and bonds.

Informasi terkait pihak-pihak diungkapkan pada Catatan 21.


berelasi

ASET TETAP

8. Saldo awal/ Beginning balance

Aset kepemilikan langsung: Harga perolehan: Prasarana kantor Peralatan komputer Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan Akumulasi Penyusutan: Prasarana kantor Peralatan komputer Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan

Nilai buku

FIXED ASSETS

2015 Penambahan/ Additions

Saldo akhir/ Ending balance

Pelepasan/ Disposals

6,246,154 2,282,146

1,088,541 1,192,481

546,148

70,037

9,074,448

2,351,059

(13,403)

11,412,104

(5,264,705) (1,601,530)

(1,528,851) (594,281)

13,403

(6,793,556) (2,182,408)

(426,995)

(96,067)

-

(523,062)

(7,293,230)

(2,219,199)

13,403

(9,499,026)

1,781,218

(13,403) -

7,334,695 3,461,224 616,185

1,913,078

Direct ownership assets: Acquisition cost: Leasehold improvement Computer equipments Office equipments, furnitures and fixtures Accumulated depreciation: Leasehold improvement Computer equipments Office equipments, furnitures and fixtures

Net book value


8.


ASET TETAP (lanjutan)

8. 2014

Saldo awal/ Beginning balance Aset kepemilikan langsung: Harga perolehan: Prasarana kantor Peralatan komputer Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan Akumulasi Penyusutan: Prasarana kantor Peralatan komputer Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan

Nilai buku

9.

Penambahan/ Additions

Nilai buku

-

6,246,154 2,282,146

524,918

21,230

-

546,148

8,499,172

575,276

-

9,074,448

(4,119,112) (1,189,319)

(1,145,593) (412,211)

-

(5,264,705) (1,601,530)

(321,333)

(105,662)

-

(426,995)

(5,629,764)

(1,663,466)

-

(7,293,230)

2,869,408

1,781,218

Akumulasi amortisasi: Piranti lunak

Nilai buku

9. 2015 Penambahan/ Additions

Pelepasan/ Reklasifikasi/ Disposals Reclassifications -

-

4,035,282

34,375

147,841

-

-

182,216

3,618,253

599,245

-

-

4,217,498

(870,432)

(971,216)

-

-

(1,841,648)

(870,432)

(971,216)

-

-

(1,841,648)

2,747,821

2,375,850 2014

Net book value

Pelepasan/ Reklasifikasi/ Disposals Reclassifications

Acquisition cost: Software Construction in progress Accumulated amortisation: Software

Net book value


353,241

755,637

-

2,475,000

1,699,290

810,085

-

(2,475,000)

2,052,531

1,565,722

-

-

3,618,253

(160,497)

(709,935)

-

-

(870,432)

(160,497)

(709,935)

-

-

(870,432)

1,892,034

Accumulated depreciation: Leasehold improvement Computer equipments Office equipments, furnitures and fixtures


451,404

Penambahan/ Additions

Direct ownership assets: Acquisition cost: Leasehold improvement Computer equipments Office equipments, furnitures and fixtures

INTANGIBLE ASSETS

3,583,878

Saldo awal/ Beginning balance Harga perolehan: Piranti lunak Aset dalam penyelesaian

Pelepasan/ Disposals

219,827 334,219

Saldo awal/ Beginning balance

Akumulasi amortisasi: Piranti lunak


6,026,327 1,947,927

ASET TAK BERWUJUD

Harga perolehan: Piranti lunak Aset dalam penyelesaian

FIXED ASSETS (continued)

3,583,878 34,375

2,747,821

Acquisition cost: Software Construction in progress Accumulated amortisation: Software

Net book value



10. BEBAN TANGGUHAN

10. DEFERRED EXPENSES 2015

Beban tangguhan Cadangan kerugian penurunan nilai

2014

87,979,509

69,269,037

(13,386,382)

(13,386,382)

74,593,127

55,882,655

Beban tangguhan terutama merupakan biaya advisory yang terkait langsung dengan kegiatan pemrosesan dan pengaturan penjaminan jangka panjang dan akan dibebankan pada saat pendapatan dari penjaminan tersebut diakui.

Deferred expenses Allowance for impairment losses

Deferred expenses mainly represent advisory costs which directly attributable to the processing and arranging activities in providing long-term guarantees and will be expensed upon the recognition of such fees.

Manajemen berkeyakinan bahwa proyekproyek yang sedang berlangsung, yang terkait dengan beban tangguhan, akan dapat mencapai penandatanganan perjanjian penjaminan. Oleh karena itu beban tangguhan terus diakui di laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Management believes that outstanding projects, related to deferred expenses, could achieve the signing of guarantee of the project. Therefore, the deferred expenses continue to be recognised in the Company’s statement of financial position as at 31 December 2015 and 2014.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the provision for impairment losses on deferred expenses is adequate.

11. UTANG USAHA

11. ACCOUNT PAYABLES

Utang usaha terutama merupakan pembayaran yang belum dilakukan untuk jasa konsultasi terkait dengan provisi penjaminan. 12. PERPAJAKAN

Account payables mainly represent payables for advisory related to the guarantee provision.

12. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka Pajak penghasilan badan - 2013

a. Prepaid income tax 2015

2014 -

11,619,069

-

11,619,069

b. Utang pajak

b. Taxes payable 2015

Pajak penghasilan badan Pajak lain-lain: - Pasal 21 - Pasal 23 dan 4(2) - Pasal 26 - Pajak Pertambahan Nilai

Corporate income tax: 2013 -

2014 -

-

2,007,463 243,281 802,218

1,684,367 165,097 75,805 823,185

3,052,962

2,748,454

Corporate income tax Other taxes: Article 21 Article 23 & 4(2) Article 26 Value Added Tax -



12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

c. Manfaat pajak penghasilan Manfaat pajak sebagai berikut:

Perusahaan

c. Income tax benefit terdiri

dari

2015 Pajak kini Pajak tangguhan

Manfaat pajak penghasilan

23,434,621

20,364,005

23,434,621

2015

Current tax Deferred tax

A reconciliation between the tax expense and the amounts computed by applying the prevailing tax rates to profit before income tax is as follows: 2014

319,091,472

322,608,742

79,772,868

80,652,186

(133,575,892) 5,009,517

(132,713,937) 329,415

Profit before income tax Tax calculated at applicable tax rate Effects of: Revenues subjected to final income tax Tax correction -

28,429,502

28,297,715

Non-deductible expenses -

(20,364,005)

(23,434,621)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dan laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut: Laba sebelum pajak penghasilan

2014

20,364,005

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: Laba sebelum pajak penghasilan Beban pajak dihitung dengan tarif yang berlaku Pengaruh atas: - Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final - Koreksi pajak - Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan

Tax benefit of the Company consist of the following:

2015

Income tax benefits

A reconciliation between profit before income tax and the Company’s taxable income is as follows: 2014

319,091,472

322,608,742

Profit before income tax

Beda waktu Beda tetap Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final

8,848,100 113,718,007

8,038,208 113,190,863

(534,303,569)

(530,855,747)

Timing differences Permanent differences Revenues subjected to final income tax

Kerugian pajak berjalan

(92,645,990)

(87,017,934)

Current tax loss

(201,964,985)

(116,264,712)

Tax loss carry forward Adjustment tax loss carry forward

Rugi pajak yang bisa dikompensasi Penyesuaian rugi pajak yang bisa dikompensasi Akumulasi kerugian pajak

20,038,069 (274,572,906)

1,317,661 (201,964,985)

Accumulated tax losses





c. Manfaat pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax benefit (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2015, akumulasi kerugian pajak sebesar Rp 274.572.906 terdiri dari rugi pajak tahun 2015, 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 92.645.990, Rp 85.990.646 (disesuaikan dengan pelaporan pajak Perusahaan), Rp 53.017.199 (disesuaikan setelah pemeriksaan pajak, lihat catatan 12e) dan Rp 42.919.071.

As at 31 December 2015, accumulated tax losses amounting to Rp 274,572,906 consist of tax loss for fiscal year 2015, 2014, 2013 dan 2012 amounting to Rp 92,645,990, Rp 85,990,646 (adjusted in accordance with the submission of the Company’s corporate income tax), Rp 53,017,199 (adjusted after tax audit, refer to Note 12e) and Rp 42,919,071, respectively.

d. Aset pajak tangguhan

d. Deferred tax asset 2015 Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to 1 Januari/ statements of January 2015 profit or loss

Rugi pajak yang bisa dikompensasi Penyisihan gaji dan bonus Beban penyisihan imbalan kerja Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap Penyisihan penurunan nilai

31 Desember/ December 2015

50,491,247

18,151,980

-

68,643,227

2,679,203

1,400,646

-

4,079,849

2,063,529

100,004

197,679

2,361,212

207,809

711,375

-

919,184

3,346,596

-

-

3,346,596

58,788,384

20,364,005

197,679

79,350,068

2014 Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to 1 Januari/ statements of January 2014 profit or loss Rugi pajak yang bisa dikompensasi Penyisihan gaji dan bonus Beban penyisihan imbalan kerja Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap Penyisihan penurunan nilai

Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity

Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity

Tax loss carry forward Provision for salaries and bonus Provision for employee benefits obligation Differences between accounting and tax fixed assets net book value Provision for impairment losses

31 Desember/ December 2014

29,066,178

21,425,069

-

50,491,247

1,521,053

1,158,150

-

2,679,203

1,128,142

935,387

-

2,063,529

291,794

(83,985)

-

207,809

3,346,596

-

-

3,346,596

35,353,763

23,434,621

-

58,788,384

Tax loss carry forward Provision for salaries and bonus Provision for employee benefits obligation Differences between accounting and tax fixed assets net book value Provision for impairment losses





d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

d.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan mempunyai akumulasi kerugian dari tahun-tahun pajak 2012-2015 senilai Rp 274.572.906 (2014: Rp 181.926.916 setelah penyesuaian pemeriksaan pajak, lihat Catatan 12e dan penyesuaian pelaporan pajak penghasilan badan Perusahaan) dan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Berdasarkan rencana bisnis yang telah disetujui, Manajemen berkeyakinan bahwa kemungkinan besar bahwa aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi pajak dan perbedaan temporer dapat dikompensasi dengan penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

Deferred tax asset (continued) As at 31 December 2015, the Company has an accumulated tax losses from 2012-2015 fiscal years amounting to Rp 274,572,906 (2014: Rp 181,926,916 after adjustment from tax audit, refer to Note 12e and adjustment in accordance with the submission of the Company’s corporate income tax) and recognised as deferred tax assets. On the basis of the approved business plans, the Company’s management believes it is highly probable that the deferred tax arising from tax loss carry forward and temporary differences can be offset against future taxable profits.

e. Pemeriksaan pajak

e. Tax audit

Tahun pajak 2013

Fiscal year 2013

Pada tanggal 20 Juni 2014, Perusahaan menerima surat perintah pemeriksaan pajak terkait lebih bayar pajak penghasilan badan untuk tahun 2013.

On 20 June 2014, the Company received tax audit letter related to overpayment of corporate income tax for fiscal year 2013.

Pada tanggal 15 Agustus 2014, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) denda atas keterlambatan penyetoran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2013 senilai total Rp 640.527 yang telah dibayarkan pada tanggal 12 September 2014.

On 15 August 2014, the Company received Tax Collection Letter (STP) penalties for late payment of Income Tax Article 25 year 2013 amounting to total Rp 640,527 that has been paid on 12 September 2014.

Pada tanggal 28 April 2015, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak penghasilan badan (PPh Badan) untuk tahun pajak 2013 sebesar Rp 11.619.069. Kelebihan pajak penghasilan badan tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 8 Juni 2015.

On 28 April 2015, the Company received Overpayment Tax Assessment Letter for Corporate Income Tax (CIT) for its 2013 fiscal year amounting to Rp 11,619,069. The overpayment on CIT has been collected by the Company on 8 June 2015.

13. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR, PENYISIHAN DAN UTANG LAIN-LAIN

13.

2015 Bonus dan gaji Beban advisory Program kemitraan dan bina lingkungan Lainnya

ACCRUED EXPENSES, PROVISIONS AND OTHER PAYABLES 2014

16,319,394 10,254,780

10,716,810 6,977,551

574,528 844,044

1,227,847 1,433,557

27,992,746

20,355,765

Bonus and salary Advisory fees Corporate social responsibility programme Others



14. PENDAPATAN TANGGUHAN

14. UNEARNED INCOME

Pendapatan tangguhan merupakan bagian dari arranging fee yang dapat dikembalikan dan akan diakui pada saat proyek dimulai (financial close).

15. PINJAMAN PENERUSAN

Unearned income represents a portion from a refundable arranging fee and will be recognised upon the commencement of the project (financial close). 15. TWO-STEP LOANS

Pada tanggal 27 Mei 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian penerusan pinjaman dengan Pemerintah atas dana pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development.

On 27 May 2013, the Company entered into a two-step loans agreement with the Government in regards to the fund provided by the International Bank for Reconstruction and Development.

Pinjaman penerusan adalah pinjaman yang diperoleh Pemerintah dari bank luar negeri yaitu Bank Dunia, yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman.

Two-step loans are loans obtained by the Government from international bank which is World Bank, which are then re-loaned to the Company. The loans were recorded and payable in Rupiah based on the exchange rate at the date of drawdown.

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai peningkatan kapasitas penjaminan Perusahaan dan pengadaan konsultan jasa atas proyek Public Private Partnership (PPP) di bidang infrastruktur. Pokok pinjaman akan dilunasi dengan angsuran semesteran setelah masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun dan akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2029.

The loans are intended for the development of underwriting capacity of the Company and procurement of service consultants on Public Private Partnership (PPP) in infrastructure projects. The loan principal are payable in semiannual installments after grace period of 9 (nine) years and are due on various dates up to 2029.

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah penarikan pinjaman penerusan adalah Rp 21.980.958 (2014: Rp 9.686.426). Pinjaman penerusan ini memiliki tingkat suku bunga variabel (BI Rate+1%).

As at 31 December 2015, the withdrawal of twostep loans are amounting to Rp 21,980,958 (2014: Rp 9,686,426). This loan has a variable interest rate (BI Rate+1%)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA

16. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

Liabilitas imbalan kerja diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya Imbalan jangka panjang lainnya

Employee benefits obligations recognised in the statements of financial position are as follows:

2015

2014

6,838,280 2,606,568

4,660,052 3,594,067

9,444,848

8,254,119

Pension and other post employment benefits Other long-term benefits



16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

16. EMPLOYEE (continued)

Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya Imbalan jangka panjang lainnya

2015

2014

1,387,514 (693,899)

1,345,879 2,435,531

693,615

3,781,410

Employee benefits obligations recognized in the statements of financial position are as follows:

2015

2014

6,838,280

3,885,381

-

804,671

6,838,280

4,660,052


Present value of defined obligation Unrecognised actuarial loss

Net expense recognised in the profit or loss is as follows:

2015

2014

1,087,443 276,071 -

1,134,008 245,078 (9,207)

-

(24,000)

24,000

-

1,387,514

1,345,879

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dihitung oleh PT Towers Watson Purbajaga, aktuaris independen pada laporannya tertanggal 26 Februari 2016 dan 26 Februari 2015 menggunakan metode “Projected Unit Credit” dengan asumsi-asumsi sebagai berikut: 2015

Tingkat diskonto Tingkat kenaikan gaji Tingkat mortalita Usia pensiun normal

Pension and other post employment benefits Other long-term benefits

Pension and other post employment benefits


Biaya jasa kini Beban bunga Biaya jasa lalu Amortisasi keuntungan aktuarial yang belum diakui Penyesuaian sehubungan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013)

OBLIGATION


Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya

Nilai saat ini dari liabilitas imbalan kerja Kerugian aktuarial yang belum diakui

BENEFITS

9.00% 10.00% TMI ‘11 55

Current service cost Interest cost Past service cost Amortisation of unrecognised actuarial gain Adjustment due to implementation of SFAS 24 (Revised 2013)

The employee benefits obligation as of 31 December 2015 and 2014 is computed by PT Towers Watson Purbajaga, an independent actuary whose reports dated 26 February 2016 and 26 February 2015 using the “Projected Unit Credit” method with the following assumptions: 2014 8.00%

7% TMI ‘11 55

Discount rate Salary increment rate Mortality rate Retirement age





BENEFITS

OBLIGATION

Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya (lanjutan)

Pension and other post employment benefits (continued)

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The movement in the obligation is as follows:

2015

2014

Saldo awal tahun Penyesuaian sehubungan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013)

4,660,053

3,354,034

Beban tahun berjalan Pengukuran kembali: Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan Pembayaran imbalan kerja

1,363,514

1,345,879

1,619,384 -

(39,861)

6,838,280

4,660,052

(804,671)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial yang signifikan pada imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya adalah sebagai berikut:

-

employee

benefits

Balance at the beginning of the year Adjustment due to implementation of SFAS 24 (Revised 2013) Employee benefit expense charged in the current year Remeasurement: Loss from changes in financial assumptions Benefit paid

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in significant actuarial assumptions on pension and post employment benefits obligation are as follow:

31 Desember/December 2015 Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation Perubahan Penurunan asumsi/ Kenaikan asumsi/ asumsi/ Change in Increase in Decrease in assumption assumption assumption Tingkat diskonto Tingkat kenaikan gaji di masa depan

1.00%

(557,813)

646,336

1.00%

802,525

(700,436)

Discount rate Rate of salary increase in the future

Imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term benefits


Employee benefits obligations recognized in the statements of financial position are as follows:

Nilai saat ini dari liabilitas imbalan kerja

2015

2014

2,606,568

3,594,067

Present value of defined obligation





BENEFITS

OBLIGATION

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long-term benefits (continued)



2015 Biaya jasa kini Beban bunga Biaya jasa lalu Beban amortisasi (keuntungan)/ kerugian aktuarial yang belum diakui

1,384,347 247,977 (2,089,901)

562,335 104,268 1,439,300

Current service cost Interest cost Past service cost

(236,322)

329,628

Amortisation of unrecognised actuarial (gain)/loss

(693,899)

2,435,531

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Saldo awal tahun Beban tahun berjalan Pembayaran imbalan kerja

2014

The movement in the obligation is as follows:

2015

2014

3,594,067

1,158,536

(693,899) (293,600) 2,606,568

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial yang signifikan pada imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

2,435,531 -

employee

benefits

Balance at the beginning of the year Employee benefit expense charged in the current year Paid benefit

3,594,067 The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in significant actuarial assumptions on other long-term benefits obligation are as follow:

31 Desember/December 2015 Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation Perubahan Penurunan asumsi/ Kenaikan asumsi/ asumsi/ Change in Increase in Decrease in assumption assumption assumption Tingkat diskonto Tingkat kenaikan gaji di masa depan

1.00%

(141,022)

172,898

1.00%

157,029

(159,231)

Discount rate Rate of salary increase in the future


17. MODAL SAHAM

17. SHARE CAPITAL

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:




The composition of Company’s shareholder as at 31 December 2015 and 2014 is as follows:

2015 Jumlah saham/ Kepemilikan/ Number of Ownership shares (%) 6,000,000

100

2014 Jumlah saham/ Kepemilikan/ Number of Ownership shares (%) 4,500,000

Pada tanggal 16 Desember 2015, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 94 tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan, telah disetorkan tambahan modal saham sebesar Rp 1.500.000.000 yang telah diterima oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015. 18. SALDO LABA YANG PENGGUNAANNYA

DITENTUKAN

100

Nilai/ Value 6,000,000,000

Nilai/ Value 4,500,000,000

Government of the Republic of Indonesia

Government of the Republic of Indonesia

On 16 December 2015, in accordance with Government Regulation No. 94 Year 2015 regarding addition of investment on the Company’s capital by Government of Indonesia, the payment for issuance of share capital amounting to Rp 1,500,000,000 had been received by the Company on 31 December 2015.

18. APPROPRIATED RETAINED EARNING

Berdasarkan Undang-undang Perusahaan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Based on Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007, the Company shall appropriate a certain amount of its profit in each year for general reserve if there are available retained earnings, until the general reserve has reached at least 20% of the issued and paid-up capital.

Pada tahun 2015, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 17.500.000, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 50.800.000. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Juni 2015.

In 2015, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 17,500,000, as the reserve balance became Rp 50,800,000. This general reserve was approved in the Circular Decision General meeting of Shareholders dated 30 June 2015.

Pada tahun 2014, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 12.500.000, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 33.300.000. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 11 Juli 2014.

In 2014, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 12,500,000, as the reserve balance became Rp 33,300,000. This general reserve was approved in the Circular Decision General meeting of Shareholders dated 11 July 2014.

Manajemen bermaksud untuk meningkatkan cadangan tersebut di masa datang.

Management plans to increase the general reserve in the future.



19. PENDAPATAN

19. REVENUES

2015 Pendapatan penjaminan Pendapatan pengelolaan dana: - Deposito 439,344,827 - Investasi dengan pendapatan tetap: - Pendapatan bunga 93,719,851 - Laba atas penjualan obligasi -

2014

435,872,384

533,064,678

529,991,942

-

88,655,901 5,463,657

Revenue from guarantee Income from investments: Time deposits Fixed income: Interest income Gain on sale of bonds -

Sampai pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, belum terdapat penjaminan yang dilakukan oleh Perusahaan sehingga belum terdapat pendapatan pinjaman yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

As of 31 December 2015 and 2014, there is no project that have been guaranteed by the Company and therefore no revenue from guarantee is recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Informasi terkait pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 21.


20. BEBAN USAHA

20. OPERATING EXPENSES 2015

Penjaminan: - Pegawai - Konsultan - Loka-karya - Perjalanan dinas - Rapat dan konferensi - Lain - lain Administrasi dan umum: - Pegawai - Sewa - Jasa profesional - Perjalanan dinas - Pelatihan - Rapat dan konferensi - Beban bina karyawan - Perlengkapan kantor - Outsourcing - Transportasi - Komunikasi - Lainnya Pengembangan usaha: - Loka-karya - IIGF Institute - Representasi - Iklan dan promosi

2014

31,847,300 6,488,417 1,309,999 1,158,997 412,000 -

25,744,432 456,597 1,866,322 529,496 267,031 765,288

41,216,713

29,629,166

29,960,579 8,650,185 7,565,556 3,232,693 3,182,847 1,599,487 1,769,868 1,163,474 1,346,014 516,190 246,357 487,155

29,354,750 5,275,553 18,957,392 4,700,347 3,303,333 1,264,703 1,207,388 1,121,190 658,934 373,762 282,599 879,350

59,720,405

67,379,301

4,620,225 1,785,360 640,015 512,107

3,644,367 2,141,960 503,278 588,770

7,577,707

6,878,375

Guarantee: Employee cost Consultancy Workshop Travelling Meeting and conference Others General and administrative: Employee cost Rent Profesional fees Travelling Training Meeting and conference Employee development Office equipment Outsourcing Transportation Communication Others Business development: Workshop IIGF Institute Representation Advertising and promotion -


21. INFORMASI SIGNIFIKAN

PIHAK


BERELASI

YANG

21. SIGNIFICANT INFORMATION

Sifat pihak berelasi

RELATED

PARTY

Nature of relationship

a. Pemerintah Republik Indonesia pemegang saham Perusahaan.

adalah

a. The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of the Company.

b. Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perusahaan.

b. The directors are persons who have authority and responsibility for planning, directing and controlling the Company’s activities.

c. Bank dan Badan Usaha Milik Negara merupakan entitas sepengendali dimana Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk deposito dan obligasi.

c. Banks and State-Owned Enterprise are entities under common controls where the Company places its investments in time deposits and bonds.

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with related parties, including the following:

a. Perusahaan menempatkan dana dalam bentuk deposito dan obligasi dari pihak pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disepakati. Rincian pendapatan pengelolaan dana kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. The Company invested their funds in time deposit and bonds from related parties which were made according to agreed terms and conditions. The details of investments income from related parties is as follows:

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi

Balances arising transactions

2015 Kas dan setara kas Investasi Piutang usaha

from

related

party

2014

1,615,939,707 3,752,923,577 65,453,972

792,032,707 2,590,963,255 17,518,766

5,434,317,256

3,400,514,728

Persentase terhadap jumlah aset

73.61%

61.58%

Percentage of total assets

Pendapatan - PT Bank Rakyat Indonesia - PT Bank Nagari - Pemerintah Republik Indonesia - PT Bank Negara Indonesia - PT BPD Sumatera Utara - PT BPD Jawa Tengah - PT BPD Sulselbar - PT Bank Mandiri - PT Pembangkit Listrik Negara - PT Adhi Karya - PT Sarana Multigriya Finansial - PT Telekomunikasi Indonesia - PT BPD Sulawesi Utara - PT Pembangunan Perumahan - PT Bank Tabungan Negara - PT Jasamarga

130,665,953 25,094,550 19,321,693 17,103,701 15,358,068 14,501,743 10,303,746 7,279,598 6,928,375 6,252,259 6,034,652 5,901,638 5,525,175 5,143,321 4,158,791 3,703,576

39,646,140 39,130,274 15,221,525 16,880,616 39,636,045 1,232,877 8,142,384 6,834,266 6,478,524 6,099,028 6,621,665 2,047,129 2,754,557 5,350,969 4,300,029 3,526,985

Revenues PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Nagari Government of Indonesia PT Bank Negara Indonesia PT BPD Sumatera Utara PT BPD Jawa Tengah PT BPD Sulselbar PT Bank Mandiri PT Pembangkit Listrik Negara PT Adhi Karya PT Sarana Multigriya Finansial PT Telekomunikasi Indonesia PT BPD Sulawesi Utara PT Pembangunan Perumahan PT Bank Tabungan Negara PT Jasamarga -

Cash and cash equivalents Investments Account receivables


21. INFORMASI PIHAK SIGNIFIKAN (lanjutan)

BERELASI


YANG

21. SIGNIFICANT RELATED INFORMATION (continued)

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Balances arising from transactions (continued)

Pendapatan (lanjutan) - PT Hutama Karya - PT Garuda Indonesia - PT Pegadaian - PT Sarana Multi Infrastruktur - PT BPD Jawa Timur - PT Aneka Tambang - PT Waskita Karya - PT Bank Jabar Banten - PT Danareksa

Persentase terhadap jumlah pendapatan

3,416,961 2,280,985 1,951,635 1,932,288 1,035,504 522,686 342,250 -

30,822,216 14,361

294,759,148

244,039,232

55.30%

46.05%

Persentase terhadap jumlah beban usaha

3,517,111 1,746,052 1,420,840 842,062 1,232,839 540,738

PT Hutama Karya PT Garuda Indonesia PT Pegadaian PT Sarana Multi Infrastruktur PT BPD Jawa Timur PT Aneka Tambang PT Waskita Karya PT Bank Jabar Banten PT Danareksa -

Percentage of total revenue

b. The Company provides remuneration and facilities to support the operational duties of their Board of Commisioners and Directors. The total of salary and allowance, bonus/tantiem for Board of Commisioners and Directors for the years ended 31 December 2015 and 2014 are as follows:

2015

Dewan Direksi Gaji dan imbalan kerja jangka pendek

party

Revenues (continued)

b. Perusahaan memberikan remunerasi dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan Direksi. Jumlah gaji dan tunjangan, bonus/tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Gaji dan imbalan kerja jangka pendek

related

PARTY

2014

2,522,537

Board of Commissioners Salary and short term employee benefit

11,492,680

10,599,405

Board of Directors Salary and short term employee benefit

15,171,345

13,121,942

7.09%

6.33%

3,678,665

22. PERJANJIAN PENTING

Percentage of total operating expenses

22. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Perjanjian sewa kantor dengan PT Sampoerna Land (dahulu PT Buana Sakti)

Rent office agreement with PT Sampoerna Land (formerly PT Buana Sakti)

Pada tanggal 20 April 2010 Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Buana Sakti. Periode sewa adalah untuk tiga (3) tahun dimulai dari 12 April 2010 dan berakhir pada 11 April 2013.

On 20 April 2010, the Company entered into a lease agreement with PT Buana Sakti. The lease period is for three (3) years starting from 12 April 2010 and expires on 11 April 2013.


22. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)


22. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Perjanjian sewa kantor dengan PT Sampoerna Land (dahulu PT Buana Sakti) (lanjutan)

Rent office agreement with PT Sampoerna Land (formerly PT Buana Sakti) (continued)

Pada tanggal 20 April 2010 Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Buana Sakti. Periode sewa adalah untuk tiga (3) tahun dimulai dari 12 April 2010 dan berakhir pada 11 April 2013.

On 20 April 2010, the Company entered into a lease agreement with PT Buana Sakti. The lease period is for three (3) years starting from 12 April 2010 and expires on 11 April 2013.

Pada tanggal 7 Pebruari 2013, Perusahaan melakukan perpanjangan perjanjian sewa dengan PT Buana Sakti dimana periode sewa perpanjangan adalah untuk tiga (3) tahun yang dimulai 12 April 2013 dan berakhir pada 11 April 2016.

On 7 February 2013, the Company entered to amendment of extended lease agreement with PT Buana Sakti whereas the extended lease period is for another three (3) years starting from 12 April 2013 and expired on 11 April 2016.

Sejak tahun 2014, PT Buana Sakti mengubah namanya menjadi PT Sampoerna Land.

Since year 2014, PT Buana Sakti changed its name to PT Sampoerna Land.

Pada tanggal 4 November 2014, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa tambahan area lantai dengan PT Sampoerna Land dimana periode sewa adalah satu (1) tahun tiga (3) bulan sepuluh (10) hari dimulai 2 Januari 2015 dan berakhir pada 11 April 2016.

On 4 November 2014, the Company entered into an additional workspace lease agreement with PT Sampoerna Land whereas the period is for one (1) year three (3) months and ten (10) days starting from 2 January 2015 and expires on 11 April 2016.

Perjanjian sewa ini meliputi area yang digunakan untuk ruangan kantor. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sewa, jasa pemeliharaan dan biaya lainnya terkait sewa ke PT Sampoerna Land. Pembayaran untuk seluruh jumlah sewa dan jasa pemeliharaan dilakukan dimuka untuk periode satu tahun kedepan. Sebagai tambahan, Perusahaan juga membayar dimuka atas deposit sekuriti dan saluran telepon yang ditahan oleh PT Sampoerna Land tanpa kewajiban untuk membayar bunga kepada Perusahaan. Seluruh deposit tersebut akan dikembalikan pada waktu berakhirnya perjanjian sewa ini, jika Perusahaan tidak berniat untuk melanjutkan sewa.

This lease agreement covers an area that is used for office space. Based on this agreement, the Company has an obligation to pay rent, service charges and other charges to PT Sampoerna Land. Payment for the full amount of rent and service charges was made for one year period in advance. In addition, the Company also paid in advance for security and the telephone line deposit, which is held by the PT Sampoerna Land without liability to the Company for interest. All deposits will be refunded on the expiration of this lease, if the Company does not intend to continue the lease.





Perjanjian penjaminan dengan Pemerintah Republik Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia

Guarantee agreement between the Government of the Republic of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia

Pada tanggal 6 Oktober 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”) dan PT Bhimasena Power Indonesia (“Bhimasena”) yang menegaskan bahwa Pemerintah dan Perusahaan, sebagai Penjamin, menyetujui untuk menjamin, beberapa hal yang tercantum di dalam perjanjian penjaminan sesuai dengan pasal 1837 dari Hukum Perdata Indonesia, sesuai porsi masing-masing atas kewajiban keuangan tertentu dari PLN, sebagai Manajer proyek dari Central Java Coal Fired Steam Power Plant, kepada Bhimasena, sebagai entitas bisnis yang diberikan hak untuk mengimplementasikan proyek tersebut.

On 6 October 2011, the Company entered into a guarantee agreement between the Government of the Republic of Indonesia (the “Government”) and PT Bhimasena Power Indonesia (“Bhimasena”) where the Company and the Government, as the Guarantors, have agreed to provide a guarantee, on a several basis which is stated in the guarantee agreement in accordance with Article 1837 of the Indonesian Civil Code, in accordance with their respective portions of the financial obligation of PLN, the Cooperation project Manager of the Central Java Coal Fired Steam Power Plant (the “Project”), to Bhimasena as the business entity which had been awarded the right to implement the Project.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima fee tertentu (arranging fee, front-end fee, processing fee dan dari Bhimasena sejak guarantee fee) ditandatanganinya perjanjian sampai 20 tahun kedepan masa penjaminan ketika kondisikondisi tertentu telah dipenuhi.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received certain fees (arranging fee, front-end fee, processing fee and guarantee fee) from Bhimasena at the signing date for the next 20 years of the guarantee period when certain conditions are met.

Penjaminan infrastruktur yang telah diberikan untuk proyek Central Java Coal Fired Steam Power Plant direncanakan baru akan efektif paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2013, yaitu pada saat batas tanggal perolehan pembiayaan proyek. Namun, sampai dengan batas tanggal perolehan pembiayaan, proyek ini masih mengalami kendala dalam penyelesaian proses pembebasan lahan.

Infrastructure guarantee given to the project of the Central Java Coal Fired Steam Power Plant is planned to be effective at the latest on 6 October 2013, upon the date of financial close. However, until the date of financial close, this project is still in completing of the land acquisition process.

Peraturan Presiden No. 66 tahun 2013 bertanggal 2 Oktober 2013 diundangkan dan dapat memberikan perpanjangan waktu perolehan pembiayaan proyek menjadi paling lambat 6 Oktober 2014 dan untuk selanjutnya dapat diperpanjang dengan dibuatnya amandemen perjanjian.

The Presidential Regulation No. 66 year 2013 dated 2 October 2013 was enacted and provide an extention the date of financial close to be not later than 6 October 2014 and later on can be extended with an amendment on the agreement.

Berdasarkan amandemen perjanjian antara PT Bhimasena Power Indonesia dengan PT PLN (Persero) No. 3 tanggal 31 Oktober 2014, proyek diperpanjang sampai dengan 31 Oktober 2015. Untuk itu, pada saat ini belum terdapat kewajiban kontinjensi yang muncul atas penjaminan yang diberikan.

Based on agreement amendment between PT Bhimasena Power Indonesia and PT PLN (Persero) No. 3 dated 31 October 2014, the project is extended up to 31 October 2015. Therefore, there is no contingent liabilities arising from the guarantee.





Perjanjian penjaminan dengan Pemerintah Republik Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia (lanjutan)

Guarantee agreement between the Government of the Republic of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia (continued)

Pada tanggal 2 Oktober 2015, kedua belah pihak melakukan amandemen no. 6 atas perjanjian pembelian tenaga listrik yang merubah tanggal pembiayaan yang disyaratkan menjadi 54 bulan sejak tanggal efektif.

On 2 October 2015, both parties amended the power purchase agreements which change the date of the financing required to be 54 months from the effective date.

23. LIABILITAS KOMITMEN

KONTINJENSI

DAN

23. CONTINGENT LIABILITIES AND CAPITAL COMMITMENTS

Perusahaan tidak memiliki liabilitas kontinjensi dan komitmen yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

The Company has no significant contingent liabilities and capital commitments as at 31 December 2015 and 2014.

24. TRANSAKSI NON-KAS

24. NON-CASH TRANSACTIONS

Informasi tambahan terkait laporan arus kas yang merupakan transaksi non-kas adalah sebagai berikut:

Supplemental cash flow information related to non-cash transactions is as follows:

2015 Pencadangan saldo laba Perubahan nilai pasar atas aset keuangan tersedia untuk dijual

2014

17,500,000 (3,314,119)

25. REKLASIFIKASI

12,500,000

Appropriation retained earnings Changes in fair value of financial (42,468,923) assets available for sale

25. RECLASSIFICATION

Akun-akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Accounts in the financial statements for the year ended 31 December 2014 have been reclassified to conform with the presentation of financial statements for the year ended 31 December 2015.

31 Desember/December 2014 Sebelum Setelah reklasifikasi/ reklasifikasi/ Reklasifikasi/ Before After reclassification Reclassification reclassification Laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain Beban usaha Beban pajak final Beban/(manfaat) pajak penghasilan

77,776,138

101,210,759 (101,210,759)

Statement of profit or loss and other comprehensive income Operating expenses 101,210,759 Final tax expenses Income tax expenses/ (23,434,621) (benefit)


26. PERISTIWA PELAPORAN

SETELAH


TANGGAL

Setelah tanggal pelaporan, Perusahaan telah menandatangani dua perjanjian penjaminan untuk Proyek Palapa Ring Barat dan Proyek Palapa Ring Tengah, masing-masing tanggal 29 Februari dan 4 Maret 2016. Proyek Palapa Ring ini adalah proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional yang ditujukan demi pemerataan akses broadband di Indonesia. 27. STANDAR AKUNTANSI BARU Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa standar baru, revisi dan intepretasi, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut: -

26. SUBSEQUENT EVENT Subsequent to the reporting date, the Company has signed two guarantee agreements for West Palapa Ring and Central Palapa Ring project on 29 February and 4 March 2016, respectively. Palapa Ring project is an infrastructure development project for the national fibre optic backbone network which aim to reduce broadband access gap in Indonesia. 27. PROSPECTIVE PRONOUNCEMENT

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants (DSAK-IAI) issued several new standards, amendments and interpretations but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2015 are as follows:

PSAK 1 (Revisi 2015) “Penyajian laporan keuangan” PSAK 4 (Revisi 2015) “Laporan keuangan tersendiri” PSAK 5 (Revisi 2015) “Segmen operasi” PSAK 7 (Revisi 2015) “Pengungkapan pihakpihak berelasi” PSAK 13 (Revisi 2015) “Properti investasi“

-

-

-

PSAK 15 (Revisi 2015) “Investasi pada Entitas asosiasi dan ventura bersama“ PSAK 16 (Revisi 2015) “Aset tetap“ PSAK 19 (Revisi 2015) “Aset tak berwujud“ PSAK 22 (Revisi 2015) “Kombinasi bisnis“

-

PSAK 24 (Revisi 2015) “Imbalan kerja“

-

-

PSAK 25 (Revisi 2015) “Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan“ PSAK 53 (Revisi 2015) “Pembayaran berbasis saham“ PSAK 65 (Revisi 2015) “Laporan keuangan konsolidasian“ PSAK 66 (Revisi 2015) “Pengaturan bersama“ PSAK 67 (Revisi 2015) “Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain“ PSAK 68 (Revisi 2015) “Pengukuran nilai wajar“ ISAK 30 (Revisi 2015) “Pungutan“ ISAK 31 (Revisi 2015) “Interpretasi atas ruang lingkup PSAK 13 - Properti investasi“

-

-

-

ACCOUNTING

-

-

-

SFAS 1 (Revised 2015) “Presentation of financial statements“ SFAS 4 (Revised 2015) “Separate financial statements“ SFAS 5 (Revised 2015) “Operating segment“ SFAS 7 (Revised 2015) “Related party disclosures“ SFAS 13 (Revised 2015) “Investment property“ SFAS 15 (Revised 2015) “Investment in associates and joint ventures“ SFAS 16 (Revised 2015) “Fixed assets“ SFAS 19 (Revised 2015) “Intangible assets“ SFAS 22 (Revised 2015) “Business combination“ SFAS 24 (Revised 2015) “Employee benefits“ SFAS 25 (Revised 2015) “Accounting policies, changes in accounting estimates and errors“ SFAS 53 (Revised 2015) “Share based payment“ SFAS 65 (Revised 2015) “Consolidated financial statement“ 2015) “Joint SFAS 66 (Revised arrangements“ SFAS 67 (Revised 2015) “Disclosure of interests in other entities“ SFAS 68 (Revised 2015) “Fair value measurement“ IFAS 30 (Revised 2015) “Collection“ IFAS 31 (Revised 2015) “Interpertation of scope SFAS 13 - Investment property“


27. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)


27. PROSPECTIVE ACCOUNTING PRONOUNCEMENT (continued)

PSAK 1 and ISAK 31 berlaku untuk tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2017 dan penerapan dini diperkenankan, sedangkan revisi dan standar baru lainnya akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016.

SFAS 1 and IFAS 31 will become effective for period beginning 1 January 2017 and an early adoption is allowed, while the other new and revised standards will become effective for the annual period beginning 1 January 2016.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

As at the authorisation date of this financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to its financial statements.

Referensi Silang Peraturan Bapepam-LK No X.K.6 Cross Reference of Bapepam-LK Regulation No X.K.6

Kriteria I.

Umum/General

1.

Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris

2.

3.

4.

Penjelasan

Hal Page

Description

Annual report is presented in proper Bahasa Indonesia. English version of the report is recommended.

√

Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca

Annual report is printed on good quality paper grade, using readable typography

√

Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas

Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.

Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan

Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 (empat) tahun terakhir.

√

√

Criteria

Company name and year of annual report are displayed on the: 1. Cover; 2. Side; 3. Back cover; and 4. Each page

Annual report clearly states corporate identity

Covers the last report and at least reports of last 4 (four) years

Annual report is uploaded to company’s website

Information includes, among others: 1. Sales / revenue 2. Income (loss): Gross profit Income attributable to owner of parent company; and Income attributable to noncontrolling interests; 3. Total comprehensive income (loss) Income attributable to owner of parent company; Income attributable to noncontrolling interests; and 4. Earnings (loss) per share

Information on company's operating results in the form of three (3) years comparison or since business commences - if the company’s business activities have been conducted for less than 3 (three) years.

II. Ikhtisar Data Keuangan Penting/Financial Highlights 1.

Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun

Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): Laba bruto Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain: Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) serta laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain secara total.

12-13

Note: Companies without subsidiaries need to present income (loss) and income (loss) and other comprehensive income as total.

Kriteria 2.

3.

4.

Penjelasan

Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun

Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.

Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun

Informasi memuat 6 (enam) rasio keuangan yang umum dan relevan denganindustri perusahaan, yaitu: 1. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; 2. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; 3. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan; 4. Rasio lancar; 5. Rasio liabilitas terhadap ekuitas; 6. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya.

Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik*

Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: Jumlah saham yang beredar; Kapitalisasi pasar; Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan Volume perdagangan. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan dan volume perdagangan saham. Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Dalam hal perdagangan saham perusahaan dihentikan sementara (suspension) dalam tahun buku, maka laporan tahunan wajib memuat penjelasan mengenai alasan penghentian sementara tersebut. Jika penghentian sementara tersebut masih berlangsung hingga tanggal penerbitan laporan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan pula tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Hal Page

Description Information includes, among others: 1. Total investments in associates; 2. Total assets; 3. Total liabilities; and 4. Total equity

Information on Company's financial position in the form of three (3) years comparison or since business commences - if the company’s business activities have been conducted for less than 3 (three) years.

Information includes 6 (six) financial ratios that are general and relevant to the industry where the company is engaged: 1. Return on asset; 2. Return on equity; 3. Income (loss) statement ratio; 4. Current ratio; 5. Debt to equity ratio; 6. Debt to asset ratio; and Other financial informatio and ratio that are relevant to the company and industry type

Financial ratio in the form of three (3) years financial year comparison or since business commences - if the company’s business activities have been conducted for less than 3 (three) years.

Information in tables include: Total outstanding shares; Market Capitalization; Highest, lowest, and closing price of stock; and Trade volume Information in charts include closing price of stock and trade volume

Stock price information in tables and charts

14-15

16

17

Criteria

Quarterly trading volume for the last 2 (two) financial years Where the company’s stock trade is under suspension during the financial year, annual report must provide explanation regarding the suspension. If the suspension is sill effective on the date of report issuance, the Listed or Public Company must also state measures taken to address the matter.

Kriteria 5.

Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir*

Penjelasan Informasi memuat: Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); Tingkat bunga/imbalan; Tanggal jatuh tempo; dan Peringkat obligasi/sukuk.

Hal Page

17

Description Information includes: Total outstanding bonds/ sukukconvertible bonds Interest rate/Return Maturity date Bonds/sukuk rating

Criteria Information on outstanding bonds, sukuk or convertible bonds in the last two (2) financial years

III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi / Report of the Board of Commissioners and Board of Directors 1.

2.

3.

Laporan Dewan Komisaris

Laporan Direksi

Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi

Memuat hal-hal sebagai berikut: Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris; dan Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. Memuat hal-hal sebagai berikut: Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan; Analisis tentang prospek usaha; Penerapan tata kelola perusahaan; dan Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. Memuat hal-hal sebagai berikut: Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.

19-27

32-39

44

Report includes the following: Assessment on BoD performance in terms of company management and basis of assessment View on business prospects formulated by the BoD and basis of considerations Assessment on the performance of committees under BoC Changes in the BoC’s composition and its reasons (where applicable)

Report of the Board of Commissioners

Includes the following: Company’s performance analysis that include strategic policy, achieved results to target ratio, and business challenges Business prospect analysis Implementation of good corporate governance; and Assessment on the performance of committees under Bod (where applicable); and Changes in the Board of Directors’ composition and its reasons (where applicable)

Report of the Board of Directors

Include the following: Signatures are placed on a separate page Statement that the BoD and BoC are fully responsible for the accuracy of the annual report’s content. Signed by all members of the BoC and the BoD, with name and title; and Written explanation in a separate letter by any member of the BoC or BoD who does not sign the annual report, or, written explanation in a separate letter by the other members should the written explanation is not available.

Signatures of the Board of Directors and Board of Commissioners

Kriteria

Penjelasan

Hal Page

Description

Criteria

IV. Profil Perusahaan/Company Profile 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nama dan alamat lengkap perusahaan

Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan situs web.

Riwayat singkat perusahaan

Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada). Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan

Bidang usaha

Struktur Organisasi

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris

Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi

Uraian mengenai antara lain: Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; Kegiatan usaha yang dijalankan; dan Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah direksi. Mencakup: Visi perusahaan; Misi perusahaan; Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/ Dewan Komisaris; dan Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan. Informasi memuat antara lain: Nama; Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); Umur; Domisili; Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan Riwayat penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan. Informasi memuat antara lain: Nama; Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); Umur; Domisili; Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan Riwayat penunjukkan sebagai anggota Direksi di Perusahaan.

50

51-54

Information includes, among others: name and address, zip code, telephone & fax number, email, and website

Company’s name and full address

Information includes, among others: date/year of incorporation, name, and change(s) to the Company’s name (where applicable).

A brief history of the Company

Note: disclose if change has never been made to company’s name

58

64

55-57

28-31

40-43

Description on, among others: Company’s business activities according to the latest Articles of Association; and Description of business activities; and Products and/or services generated

Business Fields

Presented in chart, including names and positions of at least up to one level below the BoD

Organizational structure

Includes: Company’s vision; Company’s mission; A statement declaring that the vision and mission have been endorsed by the BoD/BoC; and Statement of corporate culture

Company’s Vision, Mission and Corporate Culture

Information includes, among others: Name; Position (including position(s) in other companies or institutions); Age; Domicile; Education (field of study and education institution attended); Working experience (position, institution, and tenure period) Brief appointment chronology as member of company’s BoC

Brief background information on members of BoC

Information includes, among others: Name; Position (including position(s) in other companies or institutions); Age; Domicile; Education (field of study and education institution attended); Working experience (position, institution, and tenure period) Brief appointment chronology as member of company’s BoD

Brief background information on members of BoD

Kriteria 8.

9.

10.

11.

12.

Penjelasan

Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan)

Informasi memuat antara lain: Jumlah karyawan untuk masingmasing level organisasi; Jumlah karyawan untuk masingmasing tingkat pendidikan; Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan untuk masing-masing level organisasi; dan Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan.

Komposisi Pemegang saham

Mencakup antara lain: Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; Nama Komisaris dan Direktur yang memiliki saham; dan Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.

Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi

Struktur grup perusahaan

Informasi memuat antara lain: Nama entitas anak dan/atau asosiasi; Persentase kepemilikan saham; Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).

Kronologis Mencakup antara lain: pencatatan saham* Kronologis pencatatan saham; Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah saham; Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; dan Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.

Hal Page

75 89-99

76

77

76

77

Description

Criteria

Information includes, among others: Number of employees for each level of the organization Number of employees for each level of education Number of employees by employment status; Description and data of employee development programs, reflecting equal opportunities for all employe levels Costs incurred for development programs

Number of employees (2 year-comparison) and a description of competence development (e.g. employee education and training)

Information includes, among others: Detailed names of 20 largest shareholders and percent of ownership Details of shareholder names and percent of ownership cover: Shareholders with 5% of more ownership; Names of Directors and Commissioners who own shares; and Groups of public shareholders, each with less than 5% ownership

Composition of Shareholders

Information includes, among others: Name of Subsidiaries and/or Associates Percent of share ownership Description of the Subsidiaries and/or Associates’ business fields Information on Subsidiaries and/ or Associates operational status (in operation or otherwise)

List of Subsidiaries and/or Associates

Company’s group structure in chart that describes the structure of subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose vehicle (SPV)

Company’s group structure

Information includes: Share listing chronology Types of corporate actions that prompt changes in the number of shares Changes to number of shares from the beginning of listing to the end of financial year Name(s) of stock exchange where the shares are listed

Share listing chronology

Kriteria 13.

14.

15

16.

17.

Kronologis pencatatan efek lainnya*

Penjelasan Mencakup antara lain: Kronologis pencatatan efek lainnya; Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya; Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan Peringkat efek.

Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal*

Informasi memuat antara lain: Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.

Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional

Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; 2. Tahun perolehan; 3. Badan pemberi penghargaan dan/ atau sertifikat; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).

Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)

Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/ perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/ perwakilan, agar diungkapkan.

Informasi pada Situs Web Perusahaan

Meliputi paling kurang: Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; Struktur grup perusahaan (jika ada); Analisis kinerja keuangan; Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir); dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi.

Hal Page

Description

Listing chronology of other securities

77

Information includes: Listing chronology of other securities Types of corporate actions that prompt changes in the number of other securities Changes to number of shares from the beginning of listing to the end of financial year Name(s) of stock markets where the the securities are listed Securities rating Information includes: Name and address of the Securities Administration Agency Name and address of the Public Accounting Firm Name and address of rating agency

Name and address of capital market institutions and/ or capital market supporting professions

Information includes: 1. Name of awards and/or certificates 2. Year received 3. Award and/or certification issuer 4. Validity period (for certification)

Awards and/ or certification received during last financial year and/or certification effective during last financial year, both national and international

Information includes, among others: 1. Name and address of subsidiary; and 2. Name and address of branch/ representative office

Name and address of subsidiaries and/or branches or representative (if any)

77

85

77

Criteria

Note: Disclose if company does not own subsidiary/branch office/ representative office

78

Information includes, at least: Shareholder information up to ultimate individual owner; Company group structure (where applicable); Financial performance analysis; Annual financial statements (last 5 years); and BoC and BoD profiles

Information available on company website

Kriteria

Penjelasan

Hal Page

Description

Criteria

V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan/Management Discussion and Analysis on Company Performance 1.

2.

3.

4.

Tinjauan operasi per segmen usaha

Uraian atas kinerja keuangan perusahaan

Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: Produksi; 1. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; 2. Penjualan/pendapatan usaha; dan 3. Profitabilitas. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/ penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; Ekuitas; Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain; dan Arus kas.

Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan

Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.

Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy)

Penjelasan atas: Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas; dan Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies) dan dasar pemilihan kebijakan tersebut.

102-123

123-134

Contains a description of: 1. Each business segment; 2. Performance per segment, including: Production/operations; 1. Increase/decrease in production capacity; 2. Sales / revenue; 3. Profitability

Operational review per business segment

Financial performance analysis that includes a comparison between the financial performance of the year and with previous years (both in narrative and tables), which covers among others: Current assets, non-current assets, and total assets; Current liabilities, non-current liabilities and total liabilities Equity Sales/revenues, expenses, and net income (loss), other comprehensive income, and total Comprehensive Income (loss); and Cash flows

Description of Company’s financial performance

Decription on: 1. Short and long term solvency 2. Receivables collectability Level

Discussion and analysis on Company’s solvency and collectability, presenting the calculation of ratios relevant to company’s type of industry

Decription on: Capital structure consisting of interest bearing liabilities and equity; and Capital structure policies and basis of policy formulation

Discussion on capital structure and capital structure policy

135

135-136

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kriteria

Penjelasan

Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun buku terakhir

Penjelasan tentang: Tujuan dari ikatan tersebut; Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; Mata uang yang menjadi denominasi; dan Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.

Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir

Penjelasan tentang: Jenis investasi barang modal; Tujuan investasi barang modal; dan Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.

Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk 1 (satu) tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan

Informasi memuat antara lain: Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang, mengenai pendapatan, laba (rugi), struktur permodalan, kebijakan dividen, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan.

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan

Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.

Uraian tentang prospek usaha perusahaan

Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.

Uraian tentang aspek pemasaran

Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.

Hal Page

136

Description Description on: Purpose of commitment Expected fund source to fulfil the respective commitments Currency of denomination Steps taken by the company to protect the risk against related foreign currency position.

Criteria Discussion on material commitment for capital goods investment during last financial year

Note: Disclose if company has no material commitment for investments in capital goods

136

Description on: Type of capital goods investment Purpose of investment; and Value of capital goods investment realized during last financial year

Discussion on capital goods investment realized during last financial year

Note: Disclose if there is no realization of capital goods investments

138-139

136

Information includes, among others: Comparison between target at the beginning of fiancnial year with achievement (realization) Target or projection for next 1 (one) year in terms of revenues, profit (loss), capital structure, dividend policy, and other aspects considered significant for the company.

Comparative information between target at the beginning of financial year with realization, and target or projection for next one year regarding revenue, income, and other aspects considered significant for the Company

Description on significant events subsequent to the accountant’s reporting date including their impacts on future business performance and risks.

Material Information and facts subsequent to the accountant’s reporting date

Note: Disclose if there is no significant event subsequent to accountant’s reporting date.

137-139

Description on company’s business prospect based that takes into account general industry and economic view supported by quantitative data from valid data sources.

Description on company’s business prospect

139-141

Description on marketing aspects of the company’s products and services, namely marketing and market share strategy

Marketing aspect description

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kriteria

Penjelasan

Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir

Memuat uraian mengenai: Kebijakan pembagian dividen; Total dividen yang dibagikan; Jumlah dividen kas per saham; Payout ratio; dan Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.

Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/ atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/ MSOP)

Memuat uraian mengenai: Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; Jangka waktu; Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)*

Memuat uraian mengenai: Total perolehan dana; Rencana penggunaan dana; Rincian penggunaan dana; Saldo dana; dan Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).

Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/ atau transaksi dengan pihak afiliasi*

Memuat uraian mengenai: Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; Alasan dilakukannya transaksi; Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.

Uraian mengenai perubahan peraturan perundangundangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan

Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundangundangan dan dampaknya terhadap perusahaan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundangundangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan.

Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir

Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan.

Hal Page

141-142

Description

Criteria

Description includes: Dividend payout policy; Amount of dividend; Amount of dividend per share; Pay-out ratio; and Date of announcement and payment of cash dividend for each year.

Description regarding dividend policy as well as date and amount of cash dividend per share and amount of dividend per year as announced or paid during the past two (2) years

Note: Disclose reasons where dividend payout is not exercised

142

Description includes: Amount of stock in ESOP/MSOP and realization; Period Requirements of employee and/or management eligibility; and Exercise price

Exercise of employee and/or management stock option program (ESOP/MSOP)

Note: disclose if ESOP/MSOP is not available

142

142-145

145

145

Information includes: Total proceeds generated; Plan of proceeds use; Details of utilization; Proceeds balance; and Date of GMS/EGMS approval to proceeds use amendment (if any).

Use of proceeds from Initial Public Offering (where the company is still required to report proceeds realization)*

Information includes: Name of parties and nature of affiliation; Statement on the fairness of transaction; Reasons of transactions; Realization of transactions during last financial year; Company policy concerning review mechanism on transactions; and Fulfillment of relevant rules and regulations. Note: disclose if no such transaction occurs

Information on material transactions with conflict of interests and/or transactions with affiliated parties*

Description contains, among others: any changes in regulations and thier impacts to the Company Note: disclose if there is no regulatory change that holds significant impact to the company

Description on regulatory changes that hold significant impact to the company

Description contains, among others: changes of accounting policies, reasons, and impacts to financial statements.

Description on changes in accounting policies applied by the Company in last financial year

Note: disclose if there is no change to accounting policies

Kriteria 17.

Informasi kelangsungan usaha

Penjelasan Pengungkapan informasi mengenai: Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. Catatan: apabila tidak terdapat halhal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat halhal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku.

Hal Page

146-147

Description

Criteria

Information contains: Aspects that hold potentially significant impacts to business continuity in last financial year; Management assessment on aspects intended in point 1 Assessment assumptions used by the management Note: disclose if there is no aspect that holds potentially significant impacts to business continuity during last financial year; disclose assumptions used by the management that inform the confidence that there is no significant aspects that hold potentially significant impacts to the company’s business during financial year

Information on business continuity

Description includes, among others: Description of BoC duties; Training program to enhance BoC’s competency or induction program for new BoC member; and Disclosure on the Board Charter (Board of Commissioners Manual)

Board of Commissioners description

Information includes, among others: Criteria to appoint independent commissioner; and Statement of independency of each Independent Commissioner.

Information on Independent Commissioner

Description includes, among others: Scope and responsibility of each BoD member; Training program to enhance BoD’s competency or induction program for new BoC member; and Disclosure on the Board Charter (Board of Directors Manual)

Board of Directors description

Information includes, among others: Assessment procedure on BoC and BoD performance; Criteria used to assess the performance of BoC and BoD. Assessor

Assessment on Board of Commissioners and Board of Directors

VI. Tata Kelola Perusahaan yang Baik/Good Corporate Governance 1.

2.

3.

4.

Uraian Dewan Komisaris

Uraian memuat antara lain: Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).

Informasi mengenai Komisaris Independen

Meliputi antara lain: Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.

Uraian Direksi

Uraian memuat antara lain: Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru; dan Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).

Assessment terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Mencakup antara lain: Prosedur pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan Pihak yang melakukan assessment.

168 170 175

176

176 178-179

187

Kriteria 5.

6.

7.

8.

Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Penjelasan Mencakup antara lain: Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris; Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Direksi; Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Dewan Komisaris; Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi; dan Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.

Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.

Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu

Dalam bentuk skema atau diagram, kecuali untuk BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah.

Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali

Mencakup antara lain: Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.

Hal Page

185-186

173-175 180-181

Description

Criteria

Information includes, among others: BoC Remuneration policy disclosure BoD remuneration policy disclosure Remuneration structure indicating short-term remuneration type and amount, post employment and/other long term remuneration type and amount for each member of BoC Remuneration structure indicating short-term remuneration type and amount, post employment and/other long term remuneration type and amount for each member of BoD Disclosure of indicators to determine BoD remuneration

Board of Commissioners and Board of Directors remuneration policy

Information includes, among others: 1. Date of meeting 2. Meeting participants; and 3. Meting agenda For each BoC, BoD, and joint meeting

Frequency and attendance in Board of Commissioners meetings, Board of Directors meetings, and joint meetings between Board of Commissioners and Board of Directors

Presented in schematics or diagram except for SOEs fully owned by the government

Information on majority and controlling shareholder(s), direct and indirect, up to ultimate individual owner(s)

Information includes, among others: Affiliated relationship between members of BoD; Affiliated relationship between members of BoD and members of BoC; Affiliated relationship between members of BoD with Majority and/or Controlling Shareholders; Affiliated relationship between members of BoC; Affiliated relationship between members of BoC with Majority and/or Controlling Shareholders

Disclosure of affiliated relationship between members Board of Directors, members of Board of Commissioners and/or Majority/ Controlling Shareholders

162

184

Note: dislclose if relationship specified above is not present

Kriteria 9.

10.

11.

12.

13.

Komite Audit

Komite/Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi

Penjelasan Mencakup antara lain: Nama dan jabatan anggota komite audit; Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit; Independensi anggota komite audit; Uraian tugas dan tanggung jawab; Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. Mencakup antara lain: Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; Independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; Uraian tugas dan tanggung jawab; Uraian pelaksanaan kegiatan komite/ fungsi nominasi dan/atau remunerasi; Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; Pernyataan adanya pedoman komite/ fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan Kebijakan mengenai suksesi Direksi.

Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan

Mencakup antara lain: Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; Independensi komite lain; Uraian tugas dan tanggung jawab; Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.

Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan

Mencakup antara lain: Nama, domisili, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan; dan Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan.

Informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya

Dalam bentuk tabel mencakup antara lain: Keputusan RUPS tahun sebelumnya; Realisasi hasil RUPS tahun sebelumnya pada tahun buku; dan Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan.

Hal Page

Description

Audit Committee

188-192

Information includes, among others: Name and position of Audit Committee members. Educational qualification and professional experience of Audit Committee members Audit committee members independency Duties and responsibilities description Brief report of Audit Committee activities Audit committee meeting frequency and attendance level

Remuneration and/ or Nomination Committee

195

Information includes, among others: Name, position, and brief profile of Nomination and/or Remuneration Committee members Nomination and/or remuneration committee members’ independency Description of duties and responsibilities Nomination and/or remuneration committee duties implementation report Nomination and/or remuneration committee meeting frequency and attendance level Statement of nomination and/or remuneration committee guideline availability; and BoD succesion policy Information includes, among others: Name, title, and brief profile of the members of the committees Independency of the committee; Duties and responsibilities description Other committees’ duties implementation report Other committees’ meeting frequency and attendance level

Other committees company’s BoC

Information includes, among others: Name and brief profile of Corporate Secretary officer; Corporate Secretary duties implementation report; and Training program to enhance competency of Corporate Secretary

Corporate Secretary duties and function description

Presented in table and includes, among others: Previous year’s GMS resolutions; Realization of previous year’s GMS resolutions during financial year; Reasons for any pending implementation of GMS resolutions

Description of the previous year’s General Meeting of Shareholders (GMS)

193-195

198-202

163-167

Criteria

Kriteria 14.

15.

16.

17.

Uraian mengenai unit audit internal

Akuntan Publik

Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan

Uraian mengenai sistem pengendalian intern

Penjelasan Mencakup antara lain: Nama ketua unit audit internal; Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; Sertifikasi sebagai profesi audit internal; Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit internal; dan Pihak yang mengangkat/ memberhentikan ketua unit audit internal. Informasi memuat antara lain: Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir; dan Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. Mencakup antara lain: Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko; Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan Upaya untuk mengelola risiko tersebut. Mencakup antara lain: Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern.

Hal Page

204-207

208-209

Description

Criteria

Information includes, among others: Name of internal audit unit head; Number of internal auditors under internal audit unit; Internal audit certification as an internal audit professional Organizational structure or position of the internal audit unit Brief report of duty implementation Party that appoints or dismisses the Head of Internal Audit Unit

Internal audit description

Information includes, among others: Name and year of the last 5 years where the public accountant conducts financial statements audit; Name and year of the last 5 years where the Public Accounting Firm conducts financial statements audit; The amount offees for each type of service provided by public accountant during last financial year; and Services other than financial statements audit provided by accountant during last financial year

Public accountant

Notes: Disclose if other services is not provided

210-221

209

Information includes, among others: Explanation on risk management system implemented by the company; Explanation on risk management system evaluation; Explanation on risks faced by the company; and Efforts to manage those risks

Description on company’s risk management

Information includes, among others: Brief explanation on internal audit system, including operational and financial control; Explanation of internal audit system conformity with internationally recognized framework (COSO – internal control framework); and Explanation regarding evaluation on internal audit system effectiveness

Description on company’s internal control system

18.

19.

20.

21.

Kriteria

Penjelasan

Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup

Mencakup antara lain informasi tentang: Kebijakan yang ditetapkan manajemen; Kegiatan yang dilakukan; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.

Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja

Mencakup antara lain informasi tentang: Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan Kegiatan yang dilakukan. Terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain.

Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan

Mencakup antara lain informasi tentang: Kebijakan yang ditetapkan manajemen; Kegiatan yang dilakukan; dan Biaya yang dikeluarkan. terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain.

Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen

Mencakup antara lain: Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan Kegiatan yang dilakukan. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.

Hal Page

230

231-235

236-239

240-241

Description

Criteria

Information includes, among others: Policies implemented by the management Activities performed in terms of environmental programs relating to company’s operations, e.g. use of eco-friendly and renewable material and energy, company waste management; environmental considerations in customer credit criteria, etc. Environmental certification

Description regarding Corporate Social Responsibility on environment

Information includes, among others: Policies implemented by the management Activities conducted Regarding employment practice, occupational health and safety such as gender equality and job opportunity, occupational infrastructure and safety, employee turnover rate, occupational accident rate and so forth

Description regarding corporate social responsibility in employment and health and safety at the workplace

Information includes, among others: Policies implemented by the management; Activities conducted; and Costs incurred, regarding social and community empowerment activities such as employment of locals, surrounding community empowerment, social infrastructure improvement, donations and so forth

Description on corporate social responsibility in social and community development

Information includes, among others: Policies implemented by the management; Activities conducted regarding product responsibility, such as customer health and safety, product information, facilities, number and ways to address grievances, and so forth.

Description regarding corporate social responsibility on customer

Kriteria 22.

23.

24.

25.

26.

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan

Akses informasi dan data perusahaan

Bahasan mengenai kode etik

Pengungkapan mengenai whistleblowing system

Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Penjelasan Mencakup antara lain: Pokok perkara/gugatan; Status penyelesaian perkara/gugatan; Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; dan Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui situs web (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. Memuat uraian antara lain: Isi kode etik; Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; Penyebarluasan kode etik; Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik; dan Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: Penyampaian laporan pelanggaran; Perlindungan bagi whistleblower; Penanganan pengaduan; Pihak yang mengelola pengaduan; dan Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya

Hal Page

222

Description Information includes, among others: Description of case/litigation; Case/litigation settlement status; Impacts on company’s financial condition; and Administrative sanctions imposed on the company, BoC members, and BoD members by relevant authorities (in capital market, banking, or others) in the last financial year (or statement where sanctions are not imposed)

Criteria Litigation or legal cases faced by the Company, subsidiaries, members of Board of Directors and/or Board of Commissioners serving on the Annual Report period

Note: Disclose if no litigations occur

203-204

223

Description on publicly available access to corporate information and data, for example through website (in Bahasa Indonesia and in English), mass media, mailing list, bulletin, ana lyst meeting, and so forth

Information access and corporate data

Information includes, among others: Discussion on Code of Conduct content Company’s Code of Disclosure that the Code of Conduct’s Conduct is applicable for all organizational level Code of conduct dissemination Type of sanction for each breach of Code of Conduct Number of code of conduct breach and imposed sanction in last financial year Note: Dislocse if no code of conduct breach occurs in last financial year

224

Description of whistleblowing system mechanism that includes, among others: Grievance procedure Protection for the whistleblower Report handling Report management unit; and Number of reports filed and processed in last financial year as well as information on their follow-up

Disclosure on whistleblowing system

Note: Disclose if not reports filed in last financial year

169 177

Description on company’s heterogeneity policy in the composition of BoC and BoD in terms of education background (field of study), professional experience, age, and gender. Note: where such policy is not present, disclose the reasons and considerations

Heterogeneity policy in the composition of Board of Commissioners and Board of Directors

Kriteria

Penjelasan

Hal Page

Description

Criteria

VII. Informasi Keuangan/Financial Information 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Surat Pernyataan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan*

Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.

Opini auditor independen atas laporan keuangan Deskripsi Auditor Independen di Opini

Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.

Laporan keuangan yang lengkap

Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: Laporan posisi keuangan; Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; Laporan perubahan ekuitas; Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan; Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).

Perbandingan tingkat profitabilitas

Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Arus Kas

Memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Compliance with relevant regulations concerning Financial Statements Accountability 245

Board of Directors and/or Board of Commissioners’ statement on Financial Statements Accountability

246

Independent auditor’s opinion on the financial statements

246

248-295

249

251

The description should contain: 1. Name and signature 2. Audit Report Date 3. Public Accountant Office and Individual Public Accountant license number.

Description on the opinion of Independent auditor’s opinion

Comprehensively discloses all elements in financial statements: Financial position statement Other Comprehensive income and loss statement Equity change statement Cash flows statement Notes on financial statements; Comparative information about the earlier period Financial position statement at the beginning of period when an entity applies certain accounting policies restropectively or restates certain financial statement accounts, or when an entity reclassifies certain financial statement accounts (where relevant).

Comprehensive financial statements

Comparison of current year’s profit/ loss with previous year.

Profitability ratio comparison

Report has to meet the following rules: Categorization of three activities: operating, investing, and financing activities. Using direct method to present cash flow from operating activities Separating the presentation between cash received and or cash expenses for operating, investing and financing activities during the year Non-cash activity disclosure has to be presented in financial statement notes

Cash flow report

Kriteria 7.

8.

9.

10.

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Pengungkapan transaksi pihak berelasi

Penjelasan Meliputi sekurang-kurangnya: Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; Pajak penghasilan; Imbalan kerja; dan Instrumen Keuangan. Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.

Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan: yang berhubungan Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan dengan perpajakan beban pajak kini; Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.

Hal Page

Description

Criteria Accounting policy highlights

253-268

Information includes, at least: Compliance with FAS. Basis of financial statement measurement and preparation Income tax Employment benefits; and Financial Instrument

Related party transaction disclosure

289-290

Information includes, among others: 1. Name of the related parties, as well as the nature and relationship therewith 2. Value of the transaction and the percentage on total related income or expenses. 3. Total outstanding and the percentage to total asset or liabilities Information includes, among others: 1. Fiscal reconciliation and calculation of current tax. 2. Statement on the relation between Tax expense (income) and accounting income. 3. Statement that Taxable Profit as calculated through reconciliation is used as the basis to fill Tax Return statement. 4. Details of deferred tax assets and liabilities recognized in the balance sheet in each period of presentation, and amount of deferred tax expense (income) recognized in the profit loss statement if the said amount is not evident in the asset or liability of deferred tax recognized in the financial position report. 5. Tax dispute disclosure

Disclosure on any aspects related with Taxes

Information includes, among others: 1. Method of depreciation 2. Description on adopted accounting policy – revaluation or cost model 3. Method and significant assumptions used to estimate fair value of fixed asset (for revaluation model) or disclosures on fair value of fixed assets (for cost model); and 4. Reconciliation of gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and at the end of the period by indicating: addition, reduction, and reclassification

Disclosure on fixed assets

279-282

277-278

Kriteria 11.

12.

13.

Penjelasan

Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan: yang berhubungan 1. Informasi umum yang meliputi dengan segmen faktor-faktor yang digunakan operasi* untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan

Penerbitan laporan keuangan

Hal-hal yang harus diungkapkan: Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; Kebijakan manajemen risiko; Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. Hal-hal yang diungkapkan antara lain: Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

Hal Page

NA

259-262

295

Description

Criteria

closures must include: 1. General information which includes the factors used to identify the reported segments; 2. Information on profit and loss, assets, and the liabilities of the reported segments; 3. Reconciliation of the segments’ total revenues, reported segments’ profit and loss, assets, liabilities, and other material elements of the segment to the relevant amount within the entity; and 4. Disclosure at entity level, which covers information on product and/or services, geographical location, and major customers.

Disclosure related to operating segments

Disclosure must include: Details of financial instruments and their classification; Fair value and hierarcy for each financial instrument category; Risk Management policy; Explanation on financial instrument inherent risks: market risk, credit risk, and liquidity risk; and Quantitative analysis on each financial instrument inherent risk

Disclosure regarding Financial Instruments

Information includes, among others: Date of financial statements issuance authorization; and Parties responsible to authorize financial statements.

Issuance of Financial Statements

LAPORAN TAHUNAN 2015 ANNUAL REPORT

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund Sampoerna Strategic Square North Tower 14th floor Jl Jenderal Sudirman Kav.45-46 Jakarta 12930 Indonesia Tel : +62 21 57950550 Fax : +62 21 57950040 [email protected] www.iigf.co.id

www.iigf.co.id

Encouraging Investment, Accelerating Infrastructure Development

Recommend Documents