Materi Diskusi Perkumpulan Gemar Belajar (GEMBEL) Hukum Internasional Lanjutan

Hukum Perdata Internasional Jum’at, 10 Maret 2017

Materi Diskusi Perkumpulan Gemar Belajar (GEMBEL) Hukum Internasional Lanjutan

Pembicara :HendraSiahaan (2013) SaraiBangun (2013)

Pemateri

: Herman Gea (2014) Alfa Redo Napitupulu (2014)

Moderator : SudarmanSinaga (2014)

A. Pengertian Dalam lalu lintas pergaulan internasional yang berkembang dengan pesat akhir akhir ini,kita akan menemukan berbagai “ peristiwa hukum “ yang menujukkan sifat dan ciri yang khusus,yaitu yang dapat membedakannya dengan peristiwa hukum yang bersangkutan dengan peristiwa hukum biasa. Peristiwa hukum yang memiliki sifat yang khusus tersebut akan menghadapkan kaidah kaidah kkukum nasional suatu negara

kepada

suatu

masalah

hukkum

yang

tidak

sepenuhnya

bersifat

internasional,melainkan menunjukkan adanya unsur unsur asing dalam peristiwa hukum tersebut. Misalnya, perjanjian jual beli yang terjadi diantara seorang WNI dengan seprang WN Malaysia. Perkawinan yang dillangsungkan antara WNI dengan WN Singapura dsb. 1

B. Peristilahan dalam HPI -

1

International Privaat Recht / Belanda

Harianto, Dedi. PerencanaanPerkuliahanHukumPerdataInternasional.Hal 1

Lex Loci Contractus ( Perjanjian Yang Bersifat HPI BerlakuKaidahHukum Dari TempatPembuatanPerjanjian

1

-

International Private Law / Inggris

-

Internationales Privaaat recht / Jerman

-

Conflictof Law / juga di Inggris dan beberapa negara persemakmuran lainnya

C. Pendapat para Sarjana -

Sunaryati hartono HPI adalah hukum nasional dan bukan hukum innternasional,hal ini disebabkan HPI mengatur hubungan diantara orang orang yang berlainan kewarganegaraannya dan berlainan pula sistem hukum yang akan diperlakukan kepada mereka,atau dengan perkataan lain HPI mengatur hubungan pergaulan internasional,sehingga defenisi yang tepat bagi peristilahan bidang hukum ini adalah pergaulan internasional.

-

Prof. G.C.Cheshire HPI merupakan bagian dari hukum yang mulai beroperasi dalam hal pokok perkara

yang

dihadapi

oleh

pengadilan

menyangkut

suatu

fakta/peristiwa/transaksi yang berkaitan erat dengan sistem hukum asing,sehingga sistem hukum asing tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja. -

Prof. F.H.Graveson HPI adalah bidang hukum yang menyangkut perkara-perkara yang didalamnya fakta fakta relevan berhubungan dengan sistem hukum lain,baik karena aspek teritorial atau aspek personalitas,dan karena itu dapat menimbulkan masalah perberlakuan hukum sendiri atau hukum lain untuk memutuskan perkara atau berkaitan dengan masalah pelaksanaan yurisdiksi pengadilan sendiri atau pengadilan asing.

-

Prof. Van Brakel Menyatakan HPI adalah hukum nasional yang ditulis,diadakan untuk hubungan-hubungan internasional. 2

-

Prof. Sudargo Gautama Mempergunakan istilah Hukum Antar Tata Hukum Ekstern . HPPI adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum mengenai stelsel hukum manakah

2

Harianto, Dedi. PerencanaanPerkuliahanHukumPerdataInternasional.Hal 2


2

yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa antar warga negara pada suatu waktu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat,pribadi dan soal-soal.

D. Sumber-Sumber Hukum Perdata Internasional Pada umumnya sumber ketentuan HPI berasal dari hukkum nasional suatu negara,perjanjian-perjanjian internasional,berbagai konvensi,yang tidak terhimpun secara jelas seperti halnya hukum nasional. Disamping itu dapat pula kita temukan dalam berbagai pengaturan,yaitu : 1. Prinsip- Prinsip Hukum Umum Asas asas umum

dan mendasari sistem hukum modern serta banyak

dipengaruhi oleh asas-asas yang berasal dari hukum Barat yang dipengaruhi lembaga-lembaga hukum Romawi,misalnya : Lex Specialis Drogat Lex Generalis,Asas Pacta Sun Servanda. 2. Hukum Kebiasaan Kebiiasaan merupakan suatu perbuatan yang merupakan kelaziman di dalam masyarakat internasional,dan umum telah diterima untuk dapat menjaga dan memelihara perdamaian dalam lalullintas pergaulan internasional. Oleh karena umum telah menerima kebiasaan kebiasaan tersebut sebagai bagian dari tata pergaulan masyarakat internasional,maka ia menjelma sebagai hukum kebiasaan internasional. Terdapat tiga unsur agar suatu kebiasaan menjadi hukum kebiasaan internasional : a. Dapat diterima oleh pemerinntah suatu negara; b. Perbuatan itu telah dilakukan dalam tengganng waktu yang cukup lama. c. Adanya pengakuan dari masyarakat internasional mmengenai kebiasaan tersebut untuk mengatasi kasus yang sama. 3. Perjanjian Internasional Merupakan salah satu bentuk kesepakatan yang terjadi anntara dua negara atau lebih,sehingga perjanjian internasional ini dapat dikategorikan dalam bentuk perjanjian regional,bilateral dan multilateral. 3 3

Harianto, Dedi. PerencanaanPerkuliahanHukumPerdataInternasional.Hal 6-10


3

4. Peraturan Perundang-Undangan Pada umumnya sumber HPI Indonesia berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,misalnya : -

Pasal 16,17 dan 18 AB

-

Reglement Hukum Acara Perdata RV Stb 1847 : 52

-

KUH Perdata dan KUH Dagang

-

Peraturan Perwakilan Campuran,Stb. 1898:158

-

UU Pokok Agraria UU No. % Tahun 1960

-

UU Penanaman Modal Asing UU No. 1 Tahun 1974

5. Penafsiran/Analogi Hakim Sebagai akibat minimnya ketentuanketentuan HPI yangbbersumber dari peraturan-peraturan perundang undangan,maka peranan hakim sebagai aparat penegak hukum menjadi sangat penting,terutama untuk menafsirkan ketentuan ketentuan hukum yang masih samar samar sifatnya atau untuk mencari dan menerapkan lembaga-lembaga HPI dalam menyelesaikan peristiwa perdata Internasional,misalnya lembaga Penyeludupan hukum,lembaga Renvoi dan sebagainya.

6. Pendapat Para Ahli

E. Sistematika Hukum Perdata Internasional Pembagian HPI substansif/materil meliputi : a. Hukum Pribadi / Law of Person 1. Status Personal 2.

Kewarganegaraan / Nationality

3. Domisili / Domicile 4. Pribadi Hukum / Corporations b. Hukum Harta Kekayaan / Law of Property 1. Harta Kekayaan Materiel


4

-

Benda-benda tetap4

-

Benda-benda bergerak

2. Harta Kekayaan Immaterial 3. Perikatan -

Perjanjian

-

Penyelewengan perdata/perbuatan melawan hukum

c. Hukum Keluarga 1. Perkawinan 2. Hubungan antara orangtua dan anak 3. Pengangkatan anak 4. Perceraian 5. Harta perkawinan

d. Hukum Waris 1. Hal Pewarisan Pembagian HPI Ajektif/Formal HPI yang berhubungan dengan peristiwa hukum perdata internasional yang pada umumnya ketentuan-ketentuannya timbul dari praktek-praktek penyelesaian perkara hukum perdata internasional. HPI ajektif/formal meliputi: a. Kualifikasi b. Persoalan Pendahuluan c. Penyeludupan Hukum d. Pengakuan hak-hak yang telah di peroleh e. Ketertiban Umum f. Asas Timbal Balik g. Penyesuaian h. Pemakaian hukum asing

4

i.

Renvoi

j.

Pelaksanaan keputusan hukum asing.

Ibid.hal 4


5

E.Ruang Lingkup HPI Pada umumnya sistematika HPI yang dianut oleh setiap Negara memiliki perbedaan, oleh karena itu para ahli HPI secara garis besarnya membagi sistematika HPI dari berbagai negara di dunia dalam 4 (empat) macam konsepsi, yaitu : 1. Ruang Lingkup HPI yang Sempit Menurut konsepsi ini, HPI hanya terbatas mengenai persoalan Conflict of Law atau Choice of Law. Jadi masalah yang dibahas HPI menurut konsepsi ini hanya berhubungan dengan masalah pilihan hukum yang harus dipergunakan. Sistem ini dianut di negara seperti Jerman dan Belanda. 2. Ruang Lingkup HPI yang Lebih Luas Menurut konsepsi ini HPI tidak hanya terbatas pada persoalan Conflict of Law atau Choice of Law,

namun termasuk juga Conflict of Yurisdiction. Para ahli yang

mendukung dan mempertahankan sistem HPI ini seperti Dicei dan Morris, yang memandang bahwa persoalan yurisdiksi/kompetensi hakim adalah merupakan hal yang terpenting di dalam HPI. Sistem ini dianut di negara Anglo Saxon dan Amerika Serikat.

3. Ruang Lingkup HPI yang Lebih Luas Lagi Didalam sistem ini terdiri 3 (tiga) bagian, yaitu membahas persoalan Conflict of Law, Choice of Law dan Condition destrenger (“ Status orang-orang asing). Sistematika ini dianut oleh negara-negara Latin (Italia, Spanyol), Eropa, Amerika Latin (Brazil dan Argentina).

4. Ruang Lingkup HPI yang Paling Luas Pada umumnya dalam sistem ini membahas bidang HPI seperti Conflict of Law, Choice of Law dan Condition destrenger (“ Status orang-orang asing) serta persoalan bagaiman cara memperoleh kehilangan kewarganegaraan. Sistematika ini dianut oleh HPI Prancis dan HPI Indonesia.5

5



6

F. Masalah-Masalah Pokok HPI Terdapat beberapa permasalahan pokok dalam HPI :  Hakim atau badan pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan persoalanpersoalan yuridik yang mengandung unsur asing (Choice of Juridiction);  Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan/atau menyelesaikan persoalan-persoalan yuridik yang mengandung unsur asing (Choice of Law);  Bilamanakah/sejauh manakah suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan hakim asing dan/atau mengakui hak-hak/kewajiban-kewajiban hukum atau putusan hakim tersebut.

G.Tahapan-Tahapan Umum Penyelesaian Peristiwa Perdata Internasional Berdasarakan hukum dan lembaga peradilan yang telah diketahui, maka tahapantahapan umum penyelesaian peristiwa dalam Hukum Perdata Internasional meliputi 5 (lima) tahapan, yakni: 1. Identifikasi Fakta Untuk melakukan pengidentifikasian fakta dalam tahap awal ini adalah hakim nasional dari suatu Negara tempat dimana perkara tersebut diajukan (Lex Fori). Contoh : Seorang warga Negara Jerman Berdomisili di Inggris, Meninggal dunia di Prancis, dan meninggalkan sejumlah harta di Italia, kemudian ia menetapkan proses pembagian warisan berdasarkan surat wasiat yang dibuat di Rusia, sedangkan perkara diajukan di Indonesia. 2. Titik Taut Primer Menurut Sudargo Gautama bahwa titik taut adalah hal-hal dan keadaan-keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Titik taut primer adalah unsur-unsur dalam segolongan fakta yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa Perdata Internasional, yaitu dengan menemukan adanya “unsur asing” dalam setiap peristiwa dengan mempergunakan beberapa titik pembeda. Lex Loci Contractus ( Perjanjian Yang Bersifat HPI BerlakuKaidahHukum Dari TempatPembuatanPerjanjian

7

 Misalnya :

Subjek Kewarganegaraan : Jerman; Berdomisili di Inggris; Tempat Meninggal di Prancis; Objek/benda berada di Italia Tempat testamen di Rusia; Tempat Perkara diajukan (Lex Fori) di Indonesia.

3. Kualifikasi Tahap Pertama Pada kualifikasi tahap pertama ini, kualifikasi fakta/data dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum lex fori atau berdasarkan ketentuan hukum dari hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, yaitu hakim dari tempat dimana perkara itu diajukan untuk dimintakan penyelesaiannya. Jadi, apabila pokok perkara diajukan di depan pengadilan Indonesia, maka kualifikasi dilakukan berdasarkan hukum Indonesia.

4. Titik Taut Sekunder Setelah kita mengetahui bahwa peristiwa perdata yang bersangkutan merupakan peristiwa pedata Internasional, maka proses selanjutnya adalah penentuan hukum yang akan diberlakukan dalam penyelesaian peristiwa perdata Internasional yang bersangkutan. Proses ini dinamakan titik taut sekunder. Yang termasuk dalam titik taut sekunder yaitu : a. Pilihan Hukum , yaitu adanya kebebasan dari para pihak untuk menentukan sendiri perjanjian yang akan mereka buat (partij autonomie). b. Tempat Letak Benda. Letak benda (situs) merupakan titik taut yang dapat dipergunakan untuk menentukan hukum yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan peristiwa perdata Internasional yang bersangkutan atau yang dikenal dengan asas lex rei sitae/lex situs. c. Tempat Dilangsungkannya Perbuatan Hukum Titik taut seunder ini dikembangkan dari asas “Lex Loci Contractus” yang menentukan bahwa hukum yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan suatu peristiwa perdata internasional adalah hukum dari tempat dimana perjanjian atau kontrak itu dibuat. Lex Loci Contractus ( Perjanjian Yang Bersifat HPI BerlakuKaidahHukum Dari TempatPembuatanPerjanjian

8

d. Tempat Dilangsungkannya Perbuatan Melawan Hukum Permasalahan perbuatan melawan hukum menjadi masalah yang diatur dalam HPI, apabila didalamnya terkandung adanya unsur asing. Contoh : Di Inggris perbuatan melanggar hukum dalam HPI Inggris terbagi atas 2 (dua) macam , yaitu : 1.Yang terjadi di luar Inggris, sehingga memungkinkan dipergunakannya hukum asing untuk mengadili perkara tersebut sebagai titik taut sekunder. 2.Yang terjadi didalam wilayah Inggris, meskipun pihak yang dirugikan maupun yang merugikan sama-sama orang asing, pada umumnya dalam perkara seperti ini selalu digunakan hukum Inggris sendiri sebagai Lex Fori. e. Tempat Diajukannya Proses Perkara Dikenal dengan asas Formeel Rechtelijk Lex Fori yang mengandung pengertian dimana

proses perkara diajukan atau tempat dimana perbuatan formil itu

dilakukan maka hal tersebut akan diatur oleh ketentuan hukum dari tempat perkara atau perbuatan formil itu dilakukan.

5. Kualifikasi Tahap Kedua Setelah ditentukan hukum yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan peristiwa perdata internasional melalui titik taut sekunder, maka proses selanjutnya dengan tahap kualifikasi sekunder secara Lex Cause. 6

6



9

DaftarPustaka Harianto, Dedi. PerencanaanPerkuliahanHukumPerdataInternasional


10

Materi Diskusi Perkumpulan Gemar Belajar (GEMBEL) Hukum Internasional Lanjutan

Recommend Documents