DAFTAR ISI. PROGRAM PENDIDIKAN HUKUM LANJUTAN MASTER ADVOKAT [M.Ad] Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia Perkumpulan Advokat Indonesia

DAFTAR ISI PROGRAM PENDIDIKAN HUKUM LANJUTAN MASTER ADVOKAT [M.Ad]

Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia – Perkumpulan Advokat Indonesia Daftar Isi ----------------------------------------------------------------------------------------- i & ii Sekapur Sirih ------------------------------------------------------------------------------------

iii

Kata Pengantar ----------------------------------------------------------------------------------

iv

A. KAJIAN PENDIDIKAN HUKUM BERKELANJUTAN MASTER ADVOKAT (M.Ad) BAB I : Pendahuluan -------------------------------------------------------------------------2 BAB II : Penyelenggaraan Pendidikan Hukum Berkelanjutan Master Advokat (M.Ad) Selaras Dengan Undang-Undang Advokat Dan Sistem Pendidikan Nasional --------5 BAB III : Penutup -----------------------------------------------------------------------------13 Bacaan Pustaka ---------------------------------------------------------------------------------14 B. PROGRAM PENDIDIKAN HUKUM LANJUTAN MASTER ADVOKAT [M.Ad] I. Mukaddimah -----------------------------------------------------------------------------15 II. Landasan & Dasar ----------------------------------------------------------------------15 III. Visi dan Misi serta Tujuan -------------------------------------------------------------16 IV. Kurikulum --------------------------------------------------------------------------------18 C. MATERI POKOK PROGRAM PERKULIAHAN------------------------------------

20

D. HISTORIS LPAI – PERADIN ------------------------------------------------------------

26

LAMPIRAN : LEGALITAS PERADIN dan LPAI 1. Surat Keputusan DPP PERADIN Nomor 11/SK/DPP-PERADIN/II/2017 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad]. 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No : AHU-00121.60. 10.2014 Tahun 2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat PERADIN. 3. Akta Pendirian “Perkumpulan Advokat Indonesia” (PERADIN) Nomor : 05 tanggal 19 Mei 2014. 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. : AHU-0008807AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Lembaga Pendidikan Adv Indonesia. 5. Akta Pendirian Yayasan “Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia” (YLPAI) Nomor 01/2015 tanggal 19 Juni 2015. 6. Surat Keterangan Domisili No. : 952/27.1.0/31.73.02.1002/ -071.562/ 2015 yang dikeluarkan Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 14 Juli 2015. 7. NPWP : 31.193.020.0-036.000 atas nama Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia. 8. Sertifikat Merek. 9. Struktur Organisasi Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad] 10. Denah kantor LPAI-PERADIN. 11. Ijasah Tenaga Pengajar LPAI-PERADIN. i

12. Izin Keterangan Terdaftar No. 995/102.24/MS.Tdf/98 dari Dinas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 15 Juni 1998. 13. Keterangan Terdaftar No. : 2556/102.24/MS/1998 yang diterbitkan dan dikeluarkan Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Bekasi, tanggal 30 Nopember 1998. 14. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1481/PLSM/XII/ 1998 tentang Pemberian Ijin Menyelenggarakan Kursus, tanggal 22 Desember 1998. 15. Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat (DIKLUSEMAS), yang dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD Provinsi DKI Jakarta, 22 Desember 1998. 16. Ijin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas No. : 1615/I01.3g/MS/1998 yang dikeluarkan Kantor DEPDIKBUD Kota Jakarta Barat tanggal 9 Desember 1998. 17. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. : 217/PLSM/VI/ 1999 tentang Pemberian Ijin Menyelenggarakan Kursus, tanggal 10 Juni 1999 18. Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat (DIKLUSEMAS), yang dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD Provinsi Jawa Barat tanggal Bandung, 28 Desember 1998 19. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. : 535/PLSM/I/ 2000 tentang Pemberian Ijin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat (DIKLUSEMAS), tanggal 4 Januari 2000 20. Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat (DIKLUSEMAS), yang dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD Propinsi DKI Jakarta, 4 Januari 2000 21. Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat (DIKLUSEMAS), yang dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD Provinsi DKI Jakarta, 10 Juni 1999 22. Surat Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat No. : 1985/074.22 Perihal : Perubahan nama Lembaga, tertanggal 29 Nopember 2008. 23. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 3972/-I.851.51 tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Kursus, 2 Desember 2008 24. Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat (DIKLUSEMAS), yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, tanggal 2 Desember 2008 25. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. : 1802/2010 tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Kursus, 27 Desember 2010 26. Izin Menyelenggarakan Kursus Nomor : 8784/-1.851.332, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 28 Desember 2010 27. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusu Ibukota Jakarta No. : 159/2013 tentang Pemberian Izin Menyeleng-garakan Kursus, tanggal 28 Januari 2013; 28. Izin Menyelenggarakan Kursus Nomor : 761/-1.851.321 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 Januari 2013 29. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat No. : 037/1.19.1/31.73.00.0000/1.851.332/ 2015 tentang Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non-formal dan Informal, tanggal 21 Agustus 2015

ii

SEKAPUR SIRIH Sebagai amanat RAPIMNAS, RAKERNAS dan HUT Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) tahun 2016 di Palembang, maka dalam waktu tidak akan terlalu lama PERADIN akan menyelenggarakan pendidikan hukum berkelanjutan Master Advokat (M.Ad) yang selaras dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Untuk itu menyambut baik seraya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan telah selesainya Legal Research yang merupakan studi kelayakan (Feasibility Study) pendidikan hukum berkelanjutan (Continuing Legal Study) program Master Advokat (M.Ad) PERADIN yang akan mendidik peserta didik menjadi Advokat yang utama dan pertama serta dapat memimpin orang lain dalam tugas dan fungsi profesi Advokat, yang paling tinggi kepandaiannya kecakapannya, juara diantara sejawatnya dalam memberi jasa hukum sebagai penasihat maupun membela perkara di dalam maupun di luar Pengadilan terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan globalisasi. Jakarta 18 November 2016 DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA PE R A D I N

Advokat Ropaun Rambe Ketua Umum

Advokat Budiman B. Sagala, SH., MH Sekretaris Jenderal

iii

KATA PENGANTAR Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan anugrah-Nya sehingga penelitian Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pendidikan Hukum Berkelanjutan Master Advokat (M.Ad) Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) selaras dengan Undang-undang Advokat dan Sistem Pendidikan Nasional ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penelitian hukum (Legal Research) ini merupakan kajian akademis penyelenggaraan Pendidikan Berkelanjutan Master Advokat (M.Ad) yang akan diselenggarakan oleh PERADIN yang sesuai dan mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman serta meningkatnya tuntutan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ditengah masyarakat baik ditingkat nasional maupun internasional, dan yang selaras dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, serta memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Akhir kata, tidak lupa dihaturkan banyak terima kasih kepada Ketua Umum PERADIN Bapak Advokat Ropaun Rambe dan Sekretaris Jenderal Bapak Advokat Budiman B. Sagala, S.H.,M.H., atas dorongannya hingga Landasan Akademis Master Advokat (M.Ad) ini segera selesai, dan juga seluruh Advokat PERADIN di seluruh Indonesia dimanapun berada, Maju terus Pantang Mundur..!!.

Jakarta, 18 November 2016 PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) Penulis,

Adv. T. Mangaranap Sirait, S.H.,M.H.,Kand. Dr

iv

A.KAJIAN PENDIDIKAN HUKUM LANJUTAN MASTER ADVOKAT (M.Ad) SELARAS DENGAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Oleh Advokat T. Mangaranap Sirait, S.H.,M.H.,Kand. Dr Runtuhnya era diskriminasi Single Bar profesi Advokat Indonesia karena tidak mencerminkan semangat demokrasi dan didominasi hanya oleh satu Organisasi Advokat sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kemudian tumbang menjadi Multi Bar tahun 2015 berkat desakan dan perjuangan terus menerus serta pendekatan konstruktif Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) terhadap Stakeholder yaitu Eksekutif, Yudikatif, Legislatif. Metode penelitian yang dipergunakan adalah Yuridis Normatif, dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder. Terdapat temuan dan disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan Master Advokat (M.Ad). yang akan diselenggarakan PERADIN, di mana peserta didik akan ditempa menjadi yang utama dan dapat memimpin orang lain dalam tugas fungsi serta paling tinggi kepandaian dan kecakapannya dalam memberi jasa hukum dalam mengkongkritkan nilai-nilai Officium Nobile Advokat. Karena itu program M.Ad. sudah sangat urgen untuk diselenggarakan agar Advokat mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman serta meningkatnya tuntutan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ditengah masyarakat. Kata kunci: Pendidikan Berkelanjutan, PERADIN, Master Advokat CONTINUE LEGAL EDUCATION MASTER’S ADVOCATE (M.Ad) PERADIN IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ADVOCATE AND NATIONAL EDUCATION SYSTEM ABSTRACT The collapse of era discrimination of Indonesian Single Bar Advocates because it did not reflected the spirit of democracy and it was dominated by only one organization since the enactment of the Law No. 18 Year 2003 concerning the Advocates, then fallen into a Multi Bar in 2015 due to insistence and continuous struggle and constructive approach towards stakeholder PERADIN that the Executive, Judiciary, Legislature. The research method used is a normative juridical, to examine or analyze secondary data in the form of legal materials secondar. Its findings and concluded that the implementation of continuing education Master's Advocate (M.Ad). which will be held by PERADIN, where learners will be forged into primary and can lead others in the task as well as the highest function of knowledge and skill in providing legal services in concretized values Officium Nobile Advocates. Due the program M.Ad. already very urgent to be held in order to the advocate able to answer the challenge of the development of science and the increasing demands of the times and a sense of justice, legal certainty and benefit in the community. Keywords: Continue Legal Education, Peradin, Master’s Advocate

Halaman 1 dari 27

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Permasalahan Runtuhnya era diskriminasi Single Bar profesi Advokat Indonesia karena dianggap tidak mencerminkan semangat demokrasi sebab sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Undang-undang Advokat) hanya didominasi oleh satu Organisasi Advokat1, dan kemudian tumbang menjadi Multi Bar di tahun 2015 berkat desakan dan perjuangan yang terus menerus serta pendekatan konstruktif Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) terhadap stakeholder pemangku kepentingan baik Eksekutif, Yudikatif maupun Legislatif,2 antara lain seperti; Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung R.I., 3 Komisi Yudisial,4 KOMNAS HAM,5 termasuk melaporkan masalah ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas hak untuk hidup Advokat karena pemberlakuan dan dominasi Single-Bar tersebut di Indonesia. Kemudian berkat perjuangan dan atas penyertaan dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, maka perjuangan Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) tersebut telah membuahkan hasil, dan akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Ketua Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 Tentang Penyumpahan Advokat, memberikan kewenangan kepada semua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk dapat melakukan penyumpahan Advokat tanpa melihat asal Organisasi Advokat-nya, sepanjang Advokat yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Advokat. Era diskriminasi Single Bar Advokat telah berlalu, kini memasuki era Advokat yang bebas dan mandiri, sebuah fenomena di mana Organisasi Advokat mulai menjamur semakin tidak terkendali secara kwantitas dengan beragam variasi kwalitasnya. Masing-masing organisasi membuat program kerja organisasinya, ada yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasio teoritis maupun rasio legis tetapi ada juga yang sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan, demikianlah di Indonesia berlangsung perubahan sosial dengan pergeseran nilai. Sebagaimana dikatakan Bernard Arief Sidharta, berbagai hubungan antar manusia yang semula bersifat pribadi (Hubungan Personal) berubah menjadi bersifat lugas, banyak hal yang 1

Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem Multi Bar Association yang demokratis yaitu dengan terbentuknya beberapa Organisasi Advokat seperti PAI (Persatuan Advokat Indonesia) 14 Maret 1963 yang kemudian digantikan PERADIN, tanggal 30 Agustus 1964 terbentuk PUSBADHI (Pusat Bantuan dan Pengabdi Hukum Indonesia) dan lain-lain, akan tetapi di bulan Desember 2004 dengan mengatasnamakan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat dibentuklah wadah tunggal Single Bar yaitu PERADI, yang kemudian di tahun 2015 dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan kembali menjadi Multi Bar karena dianggap paradoks dengan semangat demokrasi, diskriminatif,dan mencederai hak hidup Advokat yang tidak bersedia bergabung dengan PERADI. 2 Forum Organisasi Advokat Indonesia (PERADIN, PAWIN, GERADIN, dan POSBAKUMADIN) mengirimkan Surat Nomor: 04/FOAI/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014, tentang Permohonan Perlindungan terhadap Diskriminasi Hukum Advokat, Kepada Komisi-III DPR R.I. 3 DPP Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) pada tanggal 12 Januari 2014 , mengirimkan Surat Keseluruh Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, Perihal: Pengambilan sumpah Advokat (Lihat, Surat DPP PERADIN Nomor: 002/DPP.PERADIN/I/2015 tertanggal 12 Januari 2014) 4 Komisi Yudisial juga mengirimkan surat ke Mahkamah Agung R.I. Nomor 380/P.KY/04/2014, tertanggal 22 April 2014, Perihal Pelaksanaan Sumpah bagi para Advokat. 5 Pada Tanggal 10 Nopember 2014 DPP Perkumpulan Advokat Indonesia, dengan Nomor Surat 014/DPP.PERADIN/XI/2014, membuat laporan adanya diskriminasi terhadap Advokat kepada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia R.I., dan kemudian ditanggapi KOMNAS HAM dengan menerbitkan Surat Nomor 3.541/K/PMT/XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014 yang ditujukan Kepada Mahkamah Agung R.I.

Halaman 2 dari 27

semula bernilai non-komersial bergeser menjadi menjadi bernilai komersial, berbagai kebutuhan dan kepentingan baru muncul, intensitas pergaulan dengan berbagai bangsa lain meningkat pada berbagai tataran dan bidang, tatanan ekonomi bergerak menuju ekonomi dan pasar bebas, dan sebagainya. Di bawah pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi serta proses globalisasi.6 Pergeseran nilai ini juga turut mempengaruhi cara kerja dan kinerja para Advokat di seluruh Indonesia akibat kelemahan dan keterbatasan ilmu pengetahuan (knowledge) advokat, serta ketidak mampuan organisasi advokat membekali anggotanya untuk meningkatkan tata cara-kerja (knowhow) advokat dalam menegakkan hukum dan aturan perundang-undangan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan rasa keadilan masyarakat yang semakin meningkat. Advokat yang sejak dari semula ada merupakan sebuah profesi yang sarat dengan nilai-nilai idealis dan disebut dengan profesi mulia dan terhormat (Officium Nobile) karena perannya untuk memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam bidang hukum, akan tetapi kini karena segala keterbatasan baik dari internal maupun eksternal, para praktisi Advokat seringkali tidak mampu mengemban nilai-nilai Officium Nobile tersebut karena kurangnya kemampuan dan penghayatan Advokat untuk memenuhi standar nilainilai mulia dan terhormat tersebut dalam jabatan profesinya. Di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Advokat telah diatur tentang adanya pendidikan hukum berkelanjutan (Continue Legal Education) yang maknanya Advokat dalam menjalankan prakteknya dapat mengkhususkan diri pada bidang tertentu, sesuai dengan persyarat aturan perundang-undangan. Kemudian Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Indonesia harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, setelah mencermati fenomena dalam dunia profesi Advokat Indonesia yang masih banyak memiliki kelemahan dan keterbatasan knowledge dan knowhow dalam menjalankan profesinya secara khusus advokat-advokat muda yang menjalankan tugasnya di seluruh Indonesia, dan sekaligus untuk merespon perintah Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Advokat dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) melalui RAKERNAS, RAPIMNAS dan HUT PERADIN ke 52 di bulan September 2016 di Palembang, di mana dalam salah satu butir kesepakatan hasil Kongres PERADIN di Palembang tersebut, PERADIN memandang perlu untuk segera berupaya aktif untuk kembali memajukan dan meningkatkan profesi Advokat serta mengembalikan marwah Advokat sebagai jabatan yang Officium Nobile melalui program pendidikan tambahan berupa knowledge dan knowhow khusus bidang Advokat sebagaimana Undang-undang Advokat, segera akan mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan keberlanjutan Advokat, untuk mana peserta yang dinyatakan lulus akan menyandang gelar “Master Advokat’ (Master of Advocate) dengan singkatan M.Ad. Pendidikan Master Advokat (M.Ad.) adalah pengejawantahan Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang 6

B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 178.

Halaman 3 dari 27

mengatakan bahwa pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus yang dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Pendidikan Master Advokat (M.Ad.) juga sekaligus kritikan terhadap program pendidikan Magister Advokat7 yang akan diselenggarakan oleh sesama Organisasi Advokat sejawat lain, dan program Sertifikasi Advokat yang diselenggarakan terhadap anggotanya sebagaimana layaknya seorang pekerja atau buruh. Menurut PERADIN, Pendidikan dan Sertifikasi Advokat tidak boleh dilakukan oleh lembaga pemerintah atau yang ditunjuk 8 yang tidak memahami dunia Advokat. Penilaian kinerja Advokat memang diperlukan tetapi harus dilakukan oleh Organisasi Advokat sendiri, hal mana Organisasi Advokat tersebut yang karena keahliannya yang mumpuni dapat menghasilkan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. “...Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya, nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur”.9 Pengertian terma atau kata “Master” menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin orang lain; yang utama; yang paling tinggi (kepandaiannya, kecakapannya, dan sebagainya) diantara yang lain; atau dalam kata lain juara juara dibidangnya.10 Sedangkan Pengertian “Advokat” adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan, juga disebut dengan Pengacara.11 Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pengertiannya jauh lebih luas lagi, di mana yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan suatu persyaratan tertentu. Pendidikan Master Advokat (M.Ad.) yang digagas oleh Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) merupakan sebuah wadah para Advokat yang dididik dalam pendidikan hukum berkelanjutan melalui lembaga pendidikan dibawah 7

Prof. Dr. Johannes Gunawan Ketua Tim Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti yang mengatakan “mana mungkin ada Magister Advokat, advokat itukan profesi, sedangkan magister itu akademik” (lihat http:hukum online.co/berita/baca, Dikti menilai Rencana Magister Advokat Salah Kaprah, diakses 29/10/2016). 8 Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Keputusan yang menyesatkan (Fallacy) dengan menerbitkan Surat Keputusan Bernomor 58/LATTAS/III/2016 tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Advokat, sehingga jabatan Advokat sebagai Penegak Hukum yang disumpah berdasarkan UU Advokat, disertifikasi setara dengan Pekerja/Buruh oleh Badan Sertifikasi Nasional Profesi (BSNP) yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang BNSP jo Pasal 18 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, padahal menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) hierarkinya lebih rendah dibandingkan dengan Undang-undang (UU). Jadi secara rasio teoritis dan rasio legis SK No. 58/LATTAS/III/2016 tersebut adalah sesat (fallacy) karena tidak mungkin lembaga yang didirikan oleh PP mensertifikasi Lembaga yang disumpah oleh berdasarkan Undang-undang (UU) terlebih Advokat bukanlah tenaga kerja/buruh tetapi sebagai profesi penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum tanpa campur tangan dan sertifikasi dari pihak manapun, terkecuali hal-hal yang telah diatur dalam UU Advokat, dan Konstitusi 9 Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Cetakan Ketiga, Citra Adityabakti, Bandung, 2006, hlm. 62. 10 Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, Hlm. 994. 11 Ibid, Hlm. 15.

Halaman 4 dari 27

PERADIN dan atau Lembaga lain affiliasinya, hingga menyandang predikat gelar Master Advokat (M.Ad.), merupakan sebuah usaha sadar dan terencana yang diprogramkan oleh PERADIN untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar para Advokat yang menjadi peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya hingga menjadi Master Advokat yang memenuhi nilainilai Officium Nobile sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat untuk mengembangkan dan memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Rumusan Permasalahan Berdasarkan uraian-uraian diatas maka rumusan permasalahan yang akan diangkat dalam studi kelayakan ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Urgensi Penyelenggaraan Pendidikan Berkelanjutan Master Advokat (Master of Advocate) Dalam Menjawab Tantangan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Zaman Serta Tuntutan Rasa Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan selaras Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ? Metode Penelitian Metode penelitian yang dipergunakan adalah Yuridis normatif,12 dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, serta Undang-undang terkait lainnya. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN HUKUM LANJUTAN MASTER ADVOKAT (M.Ad) SELARAS DENGAN UNDANGUNDANG ADVOKAT DAN SISTIM PENDIDIKAN NASIONAL Kongkritisasi Filosofi Profesi Officium Nobile Melalui Pendidikan Master Advokat. Advokat adalah sebuah istilah yang dapat ditemukan di dalam dunia sistem peradilan di Indonesia yang dahulu dikenal dengan berbagai peristilahan antara lain seperti Pembela, Penasehat Hukum, Pengacara, Pokrol Bambu, dan Procereur. “..Menurut sejarah Advokat di Indonesia, Organisasi Advokat di Indonesia bermula pada masa kolonialisme. Pada masa itu, jumlah Advokat masih sedikit dan keberadaannya terbatas pada kota-kota besar yang memiliki Landraad dan Raad van Justitie. Mereka bergabung dalam Organisasi Advokat yang dikenal sebagai Balie van Advocaten. Di awal orde baru para Advokat Indonesia memiliki banyak Organisasi Advokat sebagai warisan dari banyaknya Balie van Advocaten yang dibentuk pada masa sebelumnya.13 Setelah kemerdekaan semangat untuk tetap 12

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, 1985, Jakarta, hlm.14-15. 13 Binzaid Kadafi, et all, Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia: Keharusan atau Tantangan?, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia atas kerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2004, hlm. 1.

Halaman 5 dari 27

bersatu dan saling menghormati sebagai sesama rekan advokat secara demokratis tetap terjalin dan terpelihara, walaupun para Advokat bernaung di organisasi berbeda karena terbentuknya berbagai Organisasi Advokat sebagai perlambang dari sistem Multi Bar Association. Runtuhnya era Single Bar Association (2005-2015) karena ditenggarai tidak mencerminkan nilai-nilai historis, dan dianggap telah memperlakukan Advokat secara diskriminatif kini telah berakhir. Akan tetapi era Multi Bar yang dimulai sejak terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 bagaikan dua sisi mata uang juga membawa dampak positif dan dampak negatif, walaupun harus tetap diakui bahwa dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah membawa perubahan dalam dunia profesi advokat Indonesia. Dilihat dari segi kelebihannya atau dampak positifnya antara lain Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut telah mengembalikan nilai-nilai demokratis Multi Bar, dan telah menghilangnya sikap diskriminatif yang tidak sesuai sejarah perjalanan Advokat Indonesia, dan juga mengembalikan hak hidup dan hak untuk beracara yang terampas oleh Single Bar dalam membela kliennya di pengadilan terhadap Advokat-advokat yang tidak bersedia untuk bergabung dan menerima sistem Single Bar tersebut. Kemudian dilihat dari segi kekurangannya atau dampak negatifnya, antara lain ternyata Organisasi-organisasi Advokat yang ada, tidak mampu mengantisipasi surat Ketua Mahkamah Agung tersebut, sehingga dapat membekali Advokat anggotanya seperti yang diharapkan oleh Undang-undang, dengan pendidikan berkelanjutan yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Sistem Pendidikan Nasional dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kondisi ini sejak dari awal memang sudah diprediksi oleh PERADIN, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut maka secara struktur organisasional telah diatur, bahwa antara Induk Organisasi tempat berkumpul dan bernaungnya para anggota Advokat yaitu Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) dengan Lembaga Pendidikan Advokat (DIKPA) PERADIN, walaupun tetap ada benang merahnya dengan induk organisasi (PERADIN), tetapi pengelolaannya dilaksanakan terpisah, berdiri sendiri, dan otonom. Selaras dengan pendapat Prof. Dr. Johannes Gunawan Ketua Tim Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti yang berpendapat “mana mungkin ada Magister Advokat, Advokat itukan profesi, sedangkan Magister itu Akademik” yang mengkritisi Organisasi Advokat sejawat lain yang akan menyelenggarakan pendidikan Magister Advokat sebagai salah kaprah, maka PERADIN sepakat dengan pendapat tersebut, dan dengan berpijak dari prediksi dan antisipasi yang telah dilakukan Organisasi Advokat PERADIN, maka melalui RAKERNAS ke 52 di bulan September 2016 di Palembang, PERADIN memandang perlu untuk segera mengkongkritkan dengan berupaya aktif memajukan dan meningkatkan profesi Advokat serta mengembalikan marwah Advokat sebagai jabatan yang Officium Nobile melalui upaya pendidikan hukum tambahan berupa knowledge dan knowhow, dengan mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan hukum berkelanjutan Advokat, “Master Advokat’ (Master of Advocate)14 dengan singkatan M.Ad., yang sesuai dengan ketentuan Sistem Pendidikan Nasional.

14

Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) juga tidak sepaham dengan rencana Organisasi Advokat sejawat lain (PERADI dan KAI) dan berbagai pihak untuk membuat pendidikan “Magister Advokat”, karena Advokat adalah Organisasi Profesi, dan pandangan PERADIN ini juga diperkuat oleh pendapat Prof. Dr. Johannes Gunawan Ketua Tim Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti yang mengatakan “mana mungkin ada Magister Advokat, advokat itukan profesi, sedangkan magister itu akademik” (lihat http:hukum online.co/berita/baca, Dikti menilai Rencana Magister Advokat Salah Kaprah, Op.Cit.).

Halaman 6 dari 27

Tugas dan Target dalam Kurikulum Master Advokat (M.Ad) Berbicara mengenai tugas utama seorang advokat, Soemarno P.Wirjanto secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut.:15 Sebagai procurator, yaitu mewakili dan membantu kliennya di dalam segala pekerjaan yang diperlukan untuk mempersiapkan perkara pengadilan sehingga siap untuk diputus oleh hakim. Sebagai “pleader” atau “pleiter”, yaitu mengucapkan pledooi, presentasi fakta-fakta, argumentasi hukum, sehingga hakim dapat mendapatkan pandangan mengenai fakta-fakta mengenai suatu perkara. Sebagai juris-consult, memberi nasihat hukum di luar peradilan, membantu dengan atau membuat akta-akta hukum, perdamaian hukum dan lain-lain. Adapun fungsi penting advokat sebagai pembela ialah:16 Melindungi hak-hak para pencari keadilan diperlakukan diluar kemanusian Untuk dapat segera diperiksa dan diadili jangan sampai berlarut-larut berkepanjangan tanpa adanya kepastian hukum. Diusahakan hak-hak para pencari keadilan sebagaimana yang telah diberikan oleh undang-undang telah diperhatikan dan tidak dilalaikan baik oleh aparat penegak hukum dan juga aparat negara. Dan terakhir dalam mendampingi tersangka atau terdakwa baik pada tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan maupun pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan selalu berusaha untuk memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang Target yang diharapkan dari seorang yang telah lulus pendidikan profesi hukum berkelanjutan Master Advokat (M.Ad.) dapat ditilik dari pengertian dari terma atau kata “Master” menurut Kamus Bahasa Indonesia sebagaimana pendahuluan di atas, yaitu orang yang memimpin orang lain; yang utama; yang paling tinggi (kepandaiannya, kecakapannya, dan sebagainya) diantara yang lain; atau dalam kata lain juara dibidangnya.17 Sedangkan Pengertian dari terma “advokat” adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan, juga disebut dengan pengacara.18 Serta di dalam Undang-undang Advokat pengertiannya jauh lebih luas lagi yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan suatu persyaratan tertentu. Jadi seorang yang telah menyandang gelar tambahan dan mendapat sertifikat Master Advokat (M.Ad.) adalah seorang Advokat yang utama dan dapat memimpin orang lain dalam tugas dan fungsi profesi Advokat, yang paling tinggi kepandaiannya kecakapannya, juara diantara sejawatnya dalam bidang advokat dalam memberi jasa hukum sebagai penasihat maupun membela perkara di dalam maupun di luar Pengadilan. Kurikulum Master Advokat (M.Ad) yang digagas PERADIN bukan saja kesesuaian masa belajarnya lebih ditingkatkan dari Pendidikan Advokat (DIKPA) menjadi pendidikan tingkat lanjutan profesi Advokat tetapi sudah disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga setiap Master Advokat (M.Ad.) memiliki kemampuan-kemampuan khusus tertentu yang telah sesuai dengan dunia nyata (market place) baik secara nasional maupun internasional19 antara lain misalnya Master Advokat (M.Ad) bidang Merger dan Akuisi, M.Ad bidang Sistem

15

Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm.38. Abdussalam & DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hlm. 370. 17 Kamus Bahasa Indonesia, Op.Cit, Hlm. 994. 18 Ibid, Hlm. 15. 19 Mengantisipasi perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Global diharapkan Lulusan Master Advokat (M.Ad.) melalui matakuliah yang applicable, sehingga secara profesional dapat bekerja lintas negara. 16

Halaman 7 dari 27

Peradilan Pidana Korporasi,20 M. Ad. Bidang Kontrak Tambang, Master Advokat Tehnik Negosiasi, Master Advokat bidang Pasar Modal, Master Advokat bidang HAKI, Master Advokat bidang Arbitrase21, dan Master Advokat bidang-bidang lainnya Kurikulum-kurikulum tersebut dibuat untuk mengantisipasi era Lalu lintas barang, jasa dan tenaga kerja professional antar negara Asia Tenggara yang semakin terbuka setelah integrasi melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan globalisasi. Sehingga profesi advokat harus menyiapkan diri menghadapi persaingan yang akan semakin kompetitif dan tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kritikan Terhadap SK Standar Kompetensi Advokat oleh Dirjen Binalattas Departemen Tenaga Kerja. Dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan tuntutan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ditengah masyarakat, terlebih-lebih dengan semakin berkembangnya hubungan antara negara yang seolah tanpa batas (borderless) akibat dari semakin canggihnya tehnologi informasi dan tehnologi cyber mengikuti perkembangan zaman, maka semakin banyaklah teori-teori ilmu pengetahuan yang bertumbangan terfalsifikasi oleh lahirnya teori-teori baru, yang secara keilmuwan merupakan sesuatu yang halal untuk dilakukan. Demikian juga halnya dalam bidang hukum, urusan falsifikasi memfalsifikasi teori-teori adalah sesuatu hal yang lazim dilakukan sebagai akibat dari adanya perbedaan-perbedaan paradigma berpikir para pengemban hukum. Akan tetapi walaupun demikian, ilmu hukum sebagai ilmu hukum normatif dikelompokkan dengan “Ilmu Suigeneris’.22 Maka karena ilmu hukum adalah ilmu yang suigeneris maka ilmu pengetahuan tentang hukum juga bersifat mandiri, sehingga hukum harus ditelaah dan dianalisa secara metodologis dengan mandiri dengan hukum secara normatif, bukan dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya terkecuali hanya sebagai alat bantu terapan. Dengan meningkatnya tuntutan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ditengah masyarakat, turut mendorong adanya kebutuhan akan peningkatan kreatifitas dan kapasitas Advokat dalam mengikuti perkembangan zaman tersebut. Profesi Advokat yang merupakan sebuah profesi terhormat atau yang disebut dengan Officium Nobile adalah merupakan salah satu pilar dalam menegakkan suppremasi hukum dan hak asasi manusia diharapkan selalu bekerja secara terkini (up to date) dan membumi. 20

Di dalam penelitian lain penulis juga sudah menggagas urgensi perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi serta dalam berbagai penelitiannya menggagas dibentuknya Sistem Peradilan Pidana Korporasi, sehingga diharapkan lulusan M.Ad. memahami seluk-beluk pemidanaan korporasi dimasa depanuntuk segera memperluas (lihat T. Mangaranap Sirait, “Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3 September 2016, hlm.660-682). 21 Selama ini Pemerintah masih kesulitan mendapatkan pengacara lokal yang andal beracara di tingkat internasional seperti dalam forum-forum arbitrase internasional. Pemerintah membutuhkan pengacara lokal andal saat ada gugatan melalui arbitrase. Dalam iklim investasi sekarang, potensi gugatan arbitrase internasional kian besar. Untuk itu pemerintah membutuhkan pengacara lokal yang andal, karena walau sudah menggunakan pengacara lokal yang dianggap punya kualitas terbaik, tapi tetap saja untuk menghadapi gugatan di arbitrase Pemerintah masih menyewa pengacara dari luar negeri (lihat,Yasonna, Indonesia Masih Kekurangan Pengacara Anda, lhttp://www.hukumonline. com/berita/baca/lt56acf1ce3f517/menteri-yasonna--indonesia-masih-kekurangan-pengacara-andal, hukum online, 31 Januari 2016). 22 Sui Generis maksudnya adalah “sebagai ilmu di dalam dirinya sendiri” yang memiliki kualitas keilmiahan tersendiri. Oleh karena itu menjadi sulit dikelompokkan kedalam salah satu cabang pohon ilmu, baik cabang ilmu pengetahuan alam, cabang ilmu pengetahuan sosial, maupun cabang ilmu pengetahuan humaniora (lihat, Philipus M. Hadjon, dalam Widiada Gunakaya SA., Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Harapan Baru, Bandung, 2014, hlm. 29).

Halaman 8 dari 27

Implikasi dari tuntutan perkembangan zaman dan perkembangan tuntutan rasa keadilan masyarakat tersebut, maka setiap organisasi profesi advokat, telah berlombalomba untuk mencoba membuat berbagai program-program yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme para anggotanya. Akan tetapi sebagaimana telah disinggung sebelumnya, banyak program-program organisasi profesi tersebut sulit untuk dipahami baik secara teoritis, maupun secara legis. Program yang sulit untuk diterima secara rasio teoritis dan rasio legis antara lain adanya program sertifikasi yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Advokat23 untuk mensertifikasi anggotanya dengan alas dasar surat Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Keputusan yang secara keilmuwan menyesatkan (Fallacy) dengan menerbitkan Surat Keputusan Bernomor 58/LATTAS/III/2016 tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Advokat, sehingga jabatan Advokat sebagai Penegak Hukum yang disumpah berdasarkan Undangundang Advokat, disertifikasi setara dengan Pekerja atau Buruh oleh Badan Sertifikasi Nasional Profesi (BSNP) yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang BNSP jo Pasal 18 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Padahal jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) hierarkinya lebih rendah dibandingkan dengan Undang-undang (UU). Jadi secara rasio teoritis dan rasio legis SK No. 58/LATTAS/III/2016 tersebut adalah kesesatan berpikir (Fallacy)24 karena menyimpulkan sesuatu berdasarkan premispremis yang tidak tepat, yaitu ketidak-tepatan di mana lembaga yang didirikan oleh Peraturan Pemerintah (PP) bidang ketenagakerjaan, mensertifikasi Lembaga yang disumpah berdasarkan Undang-undang (UU) lain, terlebih Advokat bukanlah tenaga kerja/buruh tetapi sebagai profesi penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum tanpa campur tangan dan sertifikasi dari pihak manapun, terkecuali hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang Advokat dan Konstitusi. Kemudian dalam hal ini, jika ditinjau dari dasar pendirian Badan Sertifikasi Nasional Profesi (BSNP), yaitu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan PERMENAKERTRANS No. PER.22/MEN/IX/2009. Maka salah satu pasal pendirian Badan Sertifikasi Nasional Profesi (BSNP) adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang bunyinya adalah sebagai berikut: Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.

23

KAI akan mensertifikasi Advokatnya, dan meminta BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) terus melakukan sosialisasi sertifikasi profesi (sumber :http://www.kai.or.id/berita/6104/kaisertifikasi-kompetensi-cara-meningkatkan-kemampuan-advokat.html, diakses 29/10/2016). 24 Irving M. Copi dalam bukunya introduction to logic mengatakan ada 2 bentuk argumen yang sesat yaitu formal fallacy dan informal fallacy, sementara hal di atas adalah merupakan kesesatan informal fallacy dalam bentuk fallacy of relevance yaitu kesesatan pada argumen yang premispremisnya secara logikal tidak relevan dengan kesimpulan (lihat Widiada Gunakaya, Logika Hukum, STHB Press, Bandung, 2013, hlm. 137-138)

Halaman 9 dari 27

Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen. Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 18 Undang-undang Ketenagakerjaan ini secara jelas mengatakan bahwa yang disertifikasi adalah “Tenaga Kerja”, sementara menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, profesi Advokat adalah merupakan “Penegak Hukum” yang setara dengan Polisi, Jaksa, Hakim. Pensertifikasian advokat sebagai penegak hukum yang disumpah berdasarkan Undang-undang Advokat oleh lembaga yang didirikan oleh PP adalah merupakan pelecehan dan pendegradasian terhadap profesi Advokat sebagai “Officium Nobile”. Basik rasionalitas pensertifikasian advokat sebagaimana layaknya pekerja adalah merupakan interpretasi sesat (Fallacy) dalam bentuk kesesatan relevansi (Fallacy Of Relevance) atas hukum dan perundang-undangan. Karena secara filosofis “bagaimana mungkin jabatan profesi advokat yang sudah ribuan tahun diakui sebagai jabatan Officium Nobile akan disertifikasi oleh sebuah lembaga yang baru berdiri tiga belas tahun (setelah tahun 2003), dan bagaimana mungkin jabatan yang diemban oleh Advokat sebagai pekerjaan “Nobile (mulia)” disertifikasi oleh lembaga (BNSP) yang tidak pernah diakui sebagai lembaga mulia (Nobile). Sebuah jabatan “Nobile (mulia dan terhormat)” harus disumpah oleh yang “Yang Maha Mulia (The God Almighty)” yaitu Tuhan Yang Maha Esa, hal mana jika ditilik dari perspektif teori hukum kodrat irrasionil diwakili dan dilakoni oleh negara melalui kekuasaan Judikatif yaitu Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur oleh Undangundang Advokat. Standar Kompetensi Master Advokat (M.Ad) Di dalam Undang-undang telah diatur tentang standar kompetensi lulusan yang menjadi acuan dari lulusan Master Advokat (M.Ad), untuk mana standar kompetensi lulusan adalah merupakan sebuah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan yaitu penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja penstudi Master Advokat, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, dan keterampilan yaitu kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja penstudi, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari Master Advokat (M.Ad) yang lulusannya paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan berkelanjutan dan keterampilan tertentu. Adapun Keterampilan sebagaimana dimaksud di atas, mencakup: a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Halaman 10 dari 27

Standar kompetensi lulusan Master Advokat (M.Ad). yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran yang nantinya diterapkan oleh PERADIN dan atau melalui lembaga pendidikan affiliasinya. Adapun standar yang akan diterapkan PERADIN dan atau lembaga pendidikan affiliasinya tersebut sebagaimana Pasal 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terdiri atas sebagai berikut: 1. Standar kompetensi lulusan; 2. Standar isi pembelajaran; 3. Standar proses pembelajaran; 4. Standar penilaian pembelajaran; 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan; 6. Standar sarana, prasarana pembelajaran; 7. Standar pengelolaan pembelajaran; 8. Standar pembiayaan pembelajaran. Kegiatan Kurikuler Master Advokat (M.Ad) Proses pembelajaran yang dilakukan oleh PERADIN dan atau lembaga pendidikan affiliasinya, akan dilakukan melalui kegiatan kurikuler yang sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur, yaitu melalui kegiatan kurikuler yang menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah bidang-bidang dalam Master Advokat (M.Ad) untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran Master Advokat (M.Ad) yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis kasus, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Master Advokat (M.Ad), dengan satu atau gabungan metode dalam bentuk pembelajaran dapat berupa: a. Kuliah, b. Responsi dan Tutorial, c. Seminar d. Praktek. Master Advokat Sebagai Kongkritisasi Filosofi Officium Nobile. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 25 dan salah satu cara untuk mencapai cita-cita konstitusi tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan advokat sehingga benar-benar menjadi advokat yang cerdas, mulia dan terhormat (Nobile) dalam menjalankan tugasnya (Officium) melalui jalur pendidikan berkelanjutan dan mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional.

25

Konsiderans Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Halaman 11 dari 27

Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan, sangat memerlukan adanya Advokat-advokat yang handal, karena terbukti secara historis profesi Advokat sebagai sebuah profesi terhormat atau yang disebut dengan Officium Nobile telah menjadi salah satu pilar dalam menegakkan suppremasi hukum dan Hak Asasi Manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Demikian juga halnya untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, sangat memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia, dan Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Itu jugalah sebabnya, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional, di mana di dalam konsideran Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan, yang dalam hal ini akan diselenggarakan oleh PERADIN dan atau lembaga pendidikan affiliasinya. Pada intinya pendidikan berkelanjutan Master Advokat (M.Ad.) ini adalah merupakan kongkritisasi filosofi Officium Nobile yang melekat dalam jabatan Advokat sehingga dapat dirasakan lebih membumi dalam menegakkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara profesional di dalam ruang lingkup hukum dan perundang-undangan nasional maupun internasional, sekaligus menghindari Advokat Indonesia kalah bersaing dengan masuknya Advokat-advokat asing yang akan merambah ke Indonesia efek globalisasi, maka PERADIN melalui program pendidikan hukum berkelanjutan Master Advokat (M.Ad) akan menjadikan Advokat Indonesia tetap menjadi tuan rumah dinegeri sendiri bahkan dapat berkiprah diluar negeri seperti yang diharapkan pemerintah, karena sebagaimana diketahui selama ini pemerintah masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan Advokat lokal yang handal (Master) dalam beracara di tingkat internasional misalnya dalam forumforum arbitrase internasional. Pemerintah membutuhkan Advokat lokal yang piawai (Master) manakala ada gugatan melalui arbitrase. Dalam iklim investasi program pemerintah sekarang, potensi gugatan arbitrase internasional sangat besar, dan oleh karena itu pemerintah membutuhkan Advokat lokal yang handal (Master), karena walau sudah menggunakan Advokat lokal yang dianggap punya kualitas terbaik, tapi tetap saja untuk menghadapi gugatan di arbitrase Internasional Pemerintah masih memakai/meminta bantuan advokat dari luar negeri seperti yang dikeluhkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM).

Halaman 12 dari 27

BAB III PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapatlah studi kelayakan (Feasibility Study) ini disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan hukum berkelanjutan Master Advokat (Master of Advocate) dengan gelarnya M.Ad yang akan dise lenggarakan PERADIN, merupakan program yang akan mendidik Advokat menjadi Master Advokat yang utama dan dapat memimpin orang lain dalam tugas dan fungsi, serta paling tinggi kepandaian dan kecakapannya dalam memberi jasa hukum, baik sebagai penasihat maupun membela perkara di dalam maupun di luar Pengadilan dalam tataran nasional dan internasional terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan globalisasi. Master Advokat (M.Ad) adalah pendidikan dan gelar yang sesuai untuk advokat sebagaimana tuntutan perundang-undangan, dalam mengkongkritisasi nilai-nilai Officium Nobile didalam jabatan Advokat, dan bukan melalui sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi yang didirikan oleh Undang-undang Ketenagakerjaan. Maka oleh karena program Master Advokat (M.Ad) tersebut sudah sangat urgen untuk diselenggarakan sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman serta meningkatnya tuntutan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ditengah masyarakat baik ditingkat nasional maupun internasional, dan yang selaras dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, serta memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Halaman 13 dari 27

BACAAN PUSTAKA BUKU: Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Cetakan Ketiga, Citra Adityabakti, Bandung, 2006. Abdussalam & DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007 B.Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2009. Binzaid Kadafi, et all, Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia: Keharusan atau Tantangan?, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia atas kerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2004. Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1986. Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985. Widiada Gunakaya, Logika Hukum, STHB Press, Bandung, 2013. .........., Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Harapan Baru, Bandung, 2014. JURNAL T. Mangaranap Sirait, “Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3 September 2016. ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan PerMenakertrans No. PER.22/MEN/IX/2009. SUMBER LAINNYA: Hukum Online, Prof. Dr. Johannes Gunawan Ketua Tim Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti yang mengatakan “mana mungkin ada Magister Advokat, advokat itukan profesi, sedangkan magister itu akademik”, tersedia di: http:hukum online.co/berita/baca, Dikti menilai Rencana Magister Advokat Salah Kaprah, diakses 29/10/2016. Hukum Online, Yasonna, Indonesia Masih Kekurangan Pengacara Andal, tersedia di: http://www.hukumonline. com/berita/baca/lt56acf1ce3f517 /menteri-yasonna--indonesiamasih-kekurangan-pengacara-andal, hukum online, 31 Januari 2016, diakses, 6/11/2016. Halaman 14 dari 27

B. PROGRAM PENDIDIKAN HUKUM LANJUTAN MASTER ADVOKAT [M.Ad]

LPAI PERADIN I. MUKADDIMAH Dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kemampuan Sumber Daya Manusia secara nasional, yang selaras dengan semakin meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan tuntutan rasa keadilan serta harapan masyarakat terhadap para Pengemban Hukum, baik yang berprofesi Advokat pada khususnya, maupun yang berada di Instansi Pemerintah serta instansi Swasta pada umumnya, hal mana jika hanya berpedoman dan mengandalkan Teori Ilmu Hukum yang diperoleh selama kuliah, tentulah akan menghadapi kesulitan dan kendala-kendala karena keterbatasan pengalaman empirik maupun terbatasnya kemampuan teoritik sehingga belum (tidak) mampu menyelesaikan permasalahan hukum sebagaimana diharapkan masyarakat tersebut. Oleh karena itu perlu segera dicari jalan keluar atas hal dimaksud, yaitu berupa sarana dan prasarana pendidikan yang mumpuni menunjang penyele saian permasalahan kesenjangan tersebut. Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) memandang sangat mendesak (extrimely urgent) untuk turut serta memperpendek kesenjangan antara teori dan praktek yang menjadi kendala utama baik Para Advokat, Instansi Pemerintah serta Swasta yang ingin mengabdikan ilmunya sebagai pengemban hukum profesi Advokat yang dapat memenuhi kualifikasi unggul dalam memberikan pelayanan jasa hukum secara optimal bagi masyarakat. Sebagaimana diketahui perkembangan pembangunan hukum (law develop) yang begitu pesat memerlukan kemampuan teoritik maupun empirik ilmu hukum yang profesional, dan oleh karena itu Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia selanjutnya disebut LPAI ini mutlak harus diselenggarakan Program Pendidikan Master Advokat [M.Ad], dan dengan ditopang oleh Dosen-dosen yang telah berpengalaman sebagai Akademisi pengemban hukum teoritis, dan Advokat, Jaksa, Hakim senior dan berdedikasi tinggi pengemban hukum praktis, akan dapat memberikan bekal kepada setiap peserta didik dan menjadi terampil menerapkan ilmu hukumnya. II. LANDASAN & DASAR : 1. Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003; 2. Undang-undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011; 3. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003; 4. Undang-undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Umum PERADIN; 6. Izin Dinas Pendidikan Nasional Pemerintah Prov.DKI Jakarta; 7. Hasil Rapat Kerja Nasional PERADIN 2016; 8. Surat Keputusan DPP PERADIN Nomor 11/SK/DPP-PERADIN/II/2017 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat; 9. Surat Keputusan LPAI No. : 001/LPAI-PERADIN/I/2017 tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad]; Halaman 15 dari 27

III. VISI dan MISI serta TUJUAN : Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad] berupaya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tinggi di bidang hukum dan Profesi Advokat hubungannya dengan kehidupan sosial budaya, dan teknologi untuk menghadapi Era Masyirakat Ekonomi Asia (MEA) dan Arus Globalisasi. 1. Visi Menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu dan teknologi dengan integritas kepribadian yang tinggi dicirikan dengan ketekunan serta keuletan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral luhur yang didasari oleh pengabdian pada profesi menjunjung tinggi kode etik profesi hukum serta mempunyai kebanggaan dan kecintaan terhadap organisasinya. Lulusan bermutu dicirikan oleh integritas kepribadian yang tinggi, keahlian Profesi Advokat dalam bidang hukum, kemampuan meneliti serta kemampuan menerapkan ilmunya dalam kehidupan masyarakat, kemampuan memelihara ilmu pengetahuan secara kompetitif dan komparatif serta kemampuan mempersiapkan diri untuk mengembangkan Profesi Advokat dan Pengetahuan Hukum. 2. Misi a. Memberikan pendidikan hukum lanjutan bagi advokat, yang telah mengikuti matrikulasi dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan jenjang Master Advokat [M.Ad] dalam suasana akademik dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan mencerminkan masyarakat ilmiah yang terdidik; b. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan hukum lanjutan Master Advokat [M.Ad] berdasarkan prosedur yang rasional, transparan, baku dengan prinsip akuntabilitas; c. Menyelenggarakan proses pendidikan hukum lanjutan Master Advokat [M.Ad] yang efektif dan efisien dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu/berkeahlian tinggi di bidang profesi advokat dan hubungannya dengan kehidupan sosial budaya, ekonomi dan teknologi yang bercirikan profesionalisme; d. Mengembangkan gagasan-gagasan baru sebagai sumbagsih bagi perkembangan dunia Profesi Advokat dan Ilmu Hukum yang berbudi luhur; 3. Tujuan a. Tujuan umum 1) Menghasilkan lulusan Master Advokat [M.Ad] yang berjiwa pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi; 2) Menghasilkan lulusan Master Advokat [M.Ad] yang bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologi maupun masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keahliannya;

Halaman 16 dari 27

3) Menghasilkan lulusan Master Advokat [M.Ad] yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan profesi dengan jalan penelitian dan pengembangan; b. Tujuan Khusus Memberikan pendidikan hukum lanjutan, agar lulusannya dapat menunjukkan kemampuan yang kuat untuk kemudian mengembangkan keahliannya dalam berbagai bidang ilmu hukum khususnya Profesi Advokat. Memperdalam ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan tentang prinsip-prinsip dan teori ilmu hukum dan profesi advokat serta memperoleh kemampuan spesialisasi yang diinginkan. Dapat mengembangkan ilmunya pada masyarakat secara optimal. Melakukan penelitian-penelitian, memahami teori dan metodologi ilmu hukum sebagai pendekatan dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum. Menjadi pendorong pembaharuan hukum dan mengedepankan hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, dan Mengimplementasikan Ilmu Hukum yang dimilikinya pada pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai : a. Advokat yang berkepribadian baik dan berwatak luhur. b. Advokat yang mempunyai Kredibilitas Tinggi yang profesional. c. Advokat yang mempunyai pengabdian tinggi terhadap profesinya. d. Advokat yang mampu menangani persoalan hukum di tengah masyarakat. 4. Administrasi 1. Ketentuan calon mahasiswa baru : a. Advokat telah memenuhi persyaratan Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. b. Peserta dari luar negeri (asing) berlaku ketentuan bahwa yang bersangkutan menguasai bahasa Indonesia dan memperoleh izin dari Organisasi Advokat. c. Calon mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan Magister Ilmu Hukum dapat menjadi peserta dengan syarat mengikuti beberapa mata kuliah matrikulasi yang telah ditentukan oleh program studi. 2. Tes masuk Penerimaan mahasiswa melalui seleksi yang terdiri dari: a. Memenuhi persyaratan yang ditentukan Program Studi. b. Ujian tertulis pengetahuan umum. c. Ujian tertulis pengetahuan huku. d. Tulisan/naskah karangan ilmiah hukum (20 halaman kwarto diketik 2 spasi). 3. Registrasi Peserta yang telah dinyatakan lulus ujian seleksi diharuskan mendaftar ulang ke sekretariat dengan menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dengan lengkap disertakan dengan : . Halaman 17 dari 27

- S.K. Advokat yang bersangkutan; - foto copy ijazah dan transkrip nilai S1 yang dilegalisir masingmasing sebanyak 3 lembar; - daftar riwayat hidup; - pas foto hitam putih ukuran 4 x 6 dan 2 x 3 masing-masing 4 lembar; - foto copy KTP sebanyak 1 lembar; Setiap awal semester baru tiap mahasiswa wajib melakukan registrasi ulang dengan membayar uang registrasi dan mengisi formulir registrasi di Sekretariat; IV. KURIKULUM 1. Distribusi Mata Kuliah Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad] : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Teori Hukum; Filsafat Hukum Sosiologi Hukum Sejarah Hukum Politik Hukum Metodologi Penelitian Hukum Hukum Bisnis Hukum Pidana Umum Hukum Pidana Khusus

10. Hukum Perdata Umum 11. Hukum Perdata Khusus 12. Arbitrase 13. Teknik Praktek Advokat 14. Implementasi Hukum Pidana 15. Implementasi Hukum Perdata 16. Seminar Proposal (Penelitian Hukum) 17. Tesis

2. Deskripsi Mata Kuliah Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad] : SEMESTER-1 : 1. Teori Hukum (2 SKS) Melalui pembacaan dan diskusi yang intensif, seminar, teori hukum akan mendalami topik-topik antara lain hukum di masyarakat, teori hukum dan filsafat hukum di Indonesia, peranan hukum di Indonesia, teori hukum di Indonesia, peranan hukum sipil di Indonesia, prospek perkembangan hukum di masa depan, dan yang terakhir ini akan diteliti pula teori-teori hukum yang berkembangan di Negara-negara lain. 2. Sejarah Hukum (2 SKS) Tujuan mata kuliah sejarah hukum adalah memberikan dasar sejarah dalam usaha memperdalam ilmu hukum. Untuk itu perlu diekspose suatu panorama singkat mengenai perkembangan kehidupan kehidupan hukum (rechtsleven) dalam sejarah Indonesia dari masa pra sejarah hingga kini. Walaupun pengetahuan di bidang ini boleh dikatakan tidak lengkap, bahkan boleh dikatakan fragmentasi, namun dapat diuraikan apa yang tercapai melalui berbagai disiplin, terutama dalam apa yang disebut “ Indonesian Studies”. 3. Filsafat Hukum (2 SKS) Umumnya mata kuliah filsafat hukum diajarkan secara pasif dengn meninjau ajaran-ajaran filsafat hukum sebagaimana terdapat di negara-negara Barat. Di Program Pascasarjana matakuliah filsafat lanjutan akan bertitik tolak pada suatu asumsi bahwa para peserta telah sedikit banyak mengetahui ajaran-ajaran tersebut. meninjau ajaran-ajaran tentang filsafat hukum di dunia yang ada sekarang baik dari barat, maupun dari Amerika Latin, Timur Tengah dan asia, dan menafsirkan secara konkrit penerapannya dalam Halaman 18 dari 27

masyarakat Indonesia sejak orang-orang barat pertama kali mengin-akkan kakinya di bumi Indonesia berdasarkan ajaran-ajaran yang ada atau yang mempengaruhi keadaan pembangunan di Indonesia masa kini (terutama pembangunan Ekonomi) dan mencari jalan keluar hukum (legal way out) apabila dalam proses pembangunan tersebut tercermin hambatan-hambatan. 4. Sosiologi Hukum (2 SKS) Mempelajari, mendeskripsi dan menganalisis lingkungan sosial dimana hukum berlaku, melakukan analisa terhadap hubungan antara hukum dengan gejala hukum lainnya dalam masyarakat. Mempelajari tentang pemahaman mengenai efektifitas hukum. Deskripsi analitis mengenai suatu sistem kemasyarakatan dan sub sistem yang ada dengan segala permasalahannya. Selanjutnya diberikan suatu ulasan mengenai hubungan antara hukum dengan struktur sosial dan proses sosial yang dikaitkan dengan efektifitas hukum dalam masyarakat. 5. Politik Hukum (2 SKS) Permasalahan Politik Hukum, kuantitas peraturan, spesialisasi peraturan, pertingkatan peraturan, sistematik peraturan, bahasa hukum, adagiumadagium hukum, pokok-pokok pengarahan politik hukum di dalam UUD 1945, sistem hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis, sistem UUD bidang pengaturan dan undang-undang sebagai penjabaran UUD (hukum neraga hukum tertulis). 6. Metode Penelitian Hukum (2 SKS) Penambahan materi kuliah metode penelitian hukum meliputi langkah-langkah persiapan untuk penelitian tesis, menyususn rumusan masalah, membuat kerangka tesis dan kerangka konseptual, metode yang digunakan dari penelitian, teknik pengumpulan data, pengukuran dan mendiskusikan proposal. SEMESTER-2 : 7. Hukum Bisnis (4 SKS) Mempelajari tentang prospek hukum deregulasi ekonomi, realitas dasar hukum ekonomi, deregulasi sebagai pranata hukum, aspek-aspek hukum tentang joint venture dan perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). 8. Hukum Pidana Umum (2 SKS) Mempelajari secara mendalam dan komprehensif tentang hukum pidana umum, membahas masalah-masalah penegakan hukum pidana, kebijakan penegakan hukum pidana, tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi penegakan hukum pidana dan kajian Rancangan Undang-Undang KUHP baru. 9. Hukum Pidana Khusus (4 SKS) Mempelajari secara mendalam dan komprehensif tentang ketentuan hukum pidana di luar KUHP, eksistensi KUHP terhadap bentuk-bentuk kejahatan kontemporer. Membahas pengertian dan ruang lingkup kejahatan kontemporer, sejarah perkembangan pengaturan tindak pidana di luar KUHP, karakteristik kejahatan kontemporer, kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan kontemporer dan kajian bentuk-bentuk tindak pidana khusus (korupsi, money loundring, illegal loging dan kejahatan kontemporer lainnya); 10. Hukum Perdata Umum (2 SKS) Membahas ruang lingkup pengaturan kepentingan perseorangan yang berkaitan dengan hukum benda, hukum perikatan, hukum pewarisan dan hukum pembuktian dan daluwarsa. Halaman 19 dari 27

11. Hukum Perdata Khusus (4 SKS) Membahas hubungan hukum keperdataan yang terletak dalam dunia perniagaan dengan memahami tujuan pengaturan dan perkembangan hukum positif tentang hukum perusahaan di Indonesia, hukum investasi, regulasi dan implementasi tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan membahas mengenai pengaturan dan pengawasan bank serta prinsip-prinsip dalam perbankan. 12. Arbitrase (2 SKS) Membahas aspek-aspek hukum penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum, tugas arbiter, mendalami model-model penyelesaian arbitrase, kekuatan mengikat dan akibat hukum putusan arbitrase, Mahkamah Arbitrase Internasional. SEMESTER-3 : 13. Teknik Praktek Advokat (4 SKS) Mendalami praktek Advokat secara komprehensif, mahir menggunakan teori aplikatif dan prinsip hukum terkait penyusunan dokumen hukum persidangan, memberikan kemampuan analisis serta kritisasi dalam menjalankan profesi Advokat pada semua kompetensi peradilan di Indonesia. 14. Implementasi Hukum Pidana (2 SKS) Membahas pengertian dan ruang lingkup penerapan hukum pidana (strafbaarfeit), aspek-aspek penerapan hukum pidana dan penyelenggaraan peradilan pidana, peradilan pidana sebagai suatu sistem, sub-subsistem peradilan pidana, model-model peradilan pidana (crime control model dan due process model) dan sistem peradilan pidana dalam penerapannya. 15. Implementasi Hukum Perdata (2 SKS) Membahas pengertian dan ruang lingkup penerapan hukum perdata, aspekaspek penerapan hukum perdata dan penyelenggaraan peradilan pidana, peradilan pidana sebagai suatu sistem, sub-subsistem peradilan pidana, model-model peradilan pidana (crime control model dan due process model) dan sistem peradilan pidana dalam penerapannya. SEMESTER-4 : 16. Seminar Proposal Penelitian Hukum (2 SKS) Materi Seminar Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir dan Penulisan Tugas Akhir didasarkan pada minat mahasiswa dengan memperhatikan konsentrasi yang telah diambilnya. 17. TESIS (4 SKS) Program Master Advokat [M.Ad] diselesaikan dengan karya ilmiah akhir yang dibuat mahasiswa berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metoede dan kaidah keilmuan yang berlaku. 3. MATERI POKOK PERKULIAHAN PROGRAM PENDIDIKAN HUKUM LANJUTAN MASTER ADVOKAT [M.Ad] : 1. IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA : a. Teknik Penyidikan. b. Teknik Penuntutan. c. Teknik Pembuktian Hukum Pidana. d. Teknik Menyusun Pembelaan (Pledoi). e. Upaya Hukum Terhadap Putusan. f. Studi Kasus. Halaman 20 dari 27

2. IMPLEMENTASI HUKUM PERDATA : a. Teknik Menyusun Gugatan dan Intervensi. b. Teknik Membuat Jawaban/Konklusi. c. Teknik Hukum Pembuktian Perdata. d. Teknik Membuat Putusan dan Penetapan. e. Upaya Hukum Terhadap Putusan. f. Studi Kasus. 3. PERADILAN MILITER : a. Teknik Penyidikan. b. Teknik Penuntutan. c. Teknik Menyusun Pembelaan (Pledoi) d. Upaya Hukum Terhadap Putusan. e. Studi Kasus. 4. PERADILAN ANAK : a. Teknik Penyidikan Kasus Anak. b. Teknik Penuntutan Khusus Anak. c. Teknik Menyusun Pembelaan (Pledoi). d. Upaya Hukum Terhadap Putusan. e. Studi Kasus. 5. PERADILAN TATA USAHA NEGARA : a. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. b. Menyusun Gugatan. c. Membuat Jawaban/Konklusi. d. Upaya Hukum Terhadap Putusan. e. Studi Kasus. 6. PERADILAN NIAGA : a. Kompetensi Pengadilan Niaga. b. Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. c. Membuat Jawaban/Konklusi. d. Upaya Hukum terhadap Putusan. e. Studi Kasus. 7. PERADILAN AGAMA : a. Kompetensi Peradilan Agama. b. Menyusun Permohonan dan Gugatan Perceraian. c. Membuat Jawaban/Konklusi. d. Upaya Hukum terhadap Putusan. e. Studi Kasus. 8. PERADILAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL a. Teknik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. b. Wewenang Pegawai Mediator KEMNAKER. c. Sidang Penyelesaian oleh Mediator. d. Sidang Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial. 9. PERADILAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN a. Kompetensi Pengadilan Pajak b. Menyusun Keberatan, Banding dan Gugatan atas Ketetapan Pajak c. Membuat Jawaban/Konklusi. d. Upaya Hukum terhadap Putusan. e. Studi Kasus. Halaman 21 dari 27

10. PERADILAN HAK ASASI MANUSIA a. Sejarah Pembentukan Pengadilan H.A.M. b. Kompetensi Pengadilan H.A.M. c. Hukum Acara Pengadilan H.A.M. d. Studi Kasus. 11. PERADILAN PERIKANAN a. Sejarah Pembentukan Pengadilan Perikanan. b. Kompetensi Pengadilan Perikanan. c. Hukum Acara Pengadilan Perikanan. d. Studi Kasus. 12. PERADILAN PIDANA INTERNASIONAL a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. b. Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional. c. Hukum Acara Mahkamah Pidana Internasional d. Studi Kasus. 13. MAHKAMAH KONSTITUSI a. Sejarah Pengujian Undang-undang. b. Menyusun Permohonan. c. Membuat Jawaban/Konklusi. d. Studi Kasus. 14. HUKUM KEMARITIMAN a. Dasar Hukum Maritim. b. Sejarah Pembentukan Mahkamah Pelayaran. c. Kompetensi Mahkamah Pelayaran. d. Hukum Acara Mahkamah Pelayaran. e. Studi Kasus. 15. ALTERNATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN SENGKETA a. Kompetensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). b. Menyusun Gugatan. c. Membuat Jawaban/Konklusi. d. Upaya Hukum terhadap Putusan. e. Studi Kasus. 16. ETIKA PROFESI HUKUM a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. b. Standar Minimum Profesi Jaksa. c. Kode Etik Profesi Kepolisian. d. Kode Etik Profesi Advokat. 17. TEKNIK PRAKTEK ADVOKAT a. Dasar Hukum tentang Advokat. b. Fungsi dan Peranan Advokat. c. Etika Profesi Advokat. 18. MANAJEMEN ADVOKASI : a. Dasar Hukum Organisasi Advokat. b. Regulasi Bantuan Hukum. c. Teknik Administrasi dan Keuangan Advokat. d. Sistem Operasi Advokat. e. Sumber Daya dan Anggaran Advokat. f. Organisasi dan Sistem Pengorganisasian Advokat. Halaman 22 dari 27

3. Ketentuan Akademik 1. Masa Pendidikan Masa Pendidikan pada Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad] adalah minimal 4 semester (2 tahun) dan maksimal adalah 10 semester (5 tahun) 2. Sistem Evaluasi a. Ujian Tengah Semester Pada setiap pertengahan semester diadakan ujian, yang waktunya akan diten tukan oleh program Magister Ilmu Hukum sesuai dengan kalender akademik. Ujian Tengah Semester dapat dituangkan dalam berbagai bentuk dosen yang bersangkutan. Nilai Ujian Tengah Semester diperhitungkan sebagai komponen lain dalam mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa. b. Ujian Akhir Semester Rangkaian Ujian Akhir Semester yang ditetapkan, mencakup pengeahuan disiplin dasar, fungsional, integratif, kekhususan dan motodologi sesuai dengan distribusi mata kuliah per semester, dengan kententuan sebagai berikut : Pada setiap akhir semester diadakan ujian, yang waktunya akan ditenukan oleh Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad] sesuai dengan kalender Akademik. Ujian Akhir Semester dapat dituangkan dalam berbagai bentuk yang teknis pelaksanaanya diserahkan sepenuhnya pada dosen yang bersangkutan. Nilai Ujian Akhir Semester diperhitungkan sebagai komponen lain dalam mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa. Pedomen penilaian Ujian Akhir Semester adalah sebagai berikut : 91 80 76 70 66 60 40 0

-

100 90 79 75 69 65 59 39

= A+ =A = B+ =B = C+ =C =D =E

c. Ujian Tesis Ujian Tesis dilakukan secara terbuka dan dipimpin oleh Ketua Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad] atau yang mewakilinya. Penilaian Ujian meliputi : a. Isi dan bobot tesis; b. Penyajian isi tesis secara lisan; c. Kemampuan mempertahankan isi tesis; d. Kemampuan mempertahankan isi tesis; e. Kemampuan menjawab pertanyaan. Panitia penguji tesis terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak banyaknya lima orang. Halaman 23 dari 27

Penguji teis adalah mereka yang bergelar sekurang-kurangnya Magister dan atau Master Advokat dengan kepangkatan Lektor atau mereka yang dalam lingkungan Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad] dipandang menguasai bidang lainnya dan pelaksanaanya dikaitkan dengan jabatan akademik. Pedoman penilaian ujian tesis adalah sebagai berikut : 3.76 3.60 3.25 3.00 2.50 2.00 1.00 0.00

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.

4.00 3.75 3.59 3.24 2.99 2.49 1.99 0.99

= A+ =A = B+ =B = C+ =C =D =E

d. Cuti Kuliah Syarat Cuti Kuliah Mahasiswa telah mengikuti kuliah minimal 2 semester. Cuti dapat dikabulkan jika alasannya adalah sakit, tugas dari instansi atau hal lain dengan dokumen pendukung. cuti kuliah hanya dapat dilakukan paling banyak selama 2 semester. Prosedur Pengajuan Cuti Mahasiswa mengajukan surat permohonan cuti kepada Ketua Program disertai dengan alasan dan dokumen pendukungnya pada awal semester. etelah disetujui oleh Ketua Program maka akan dibuatkan Surat Keputusan tentang Cuti Akademik untuk satu semester oleh Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad]. Jika mahasiswa akan cuti untuk 2 semester maka mahasiswa yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur seperti di atas. Mahasiswa yang mengajukan cuti harus telah melunasi semua beban administrasi atau keuangan pada semester sebelumnya Masa berlakunya Cuti Kulia Cuti kuliah hanya boleh dilakukan sebanyak 2 semester. Tiap Surat Keputusan tentang cuti akademik hanya berlaku untuk satu semester dan jika mahasiswa tersebut ingin melakukan cuti selama 2 semester maka permohonan cuti harus diajukan lagi untuk diproses lebih lanjut. Hak dan Kewajiban Mahasiswa yang mengambil cuti akademik tidak memperoleh hak-haknya seperti mahasiswa yang sedang aktif kuliah. Kewajiban mahasiswa yang mengambil cuti akademik adalah harus membayar uang kuliah sebesar 10% dari uang kuliah yang berlaku pada semester tersebut. Putus Kuliah Mahasiswa yang mengalami putus kuliah (drop out) tidak akan mendapatkan tanda bukti apapun kecuali surat keterangan pernah kuliah pada Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad]. Mahasiswa yang telah berhenti dan tiba-tiba ingin melanjutkan kuliah lagi harus mengajukan surat permohonan aktif kembali dan mengikuti semua keten-tuan yang ada pada semester yang sedang berjalan. Halaman 24 dari 27

3. Sumber Daya Manusia 1. Pimpinan dan Staf 1. Pembina I 2. Pembina II 3. Ketua Program Studi 4. Wakil Ketua Program Studi 5. Koordinator Pengajar 6. Koordinator Lit.Bang 7. Ka. Bid. Litigasi & Non Litigasi 8. Ka. Bid. Akademik/Kemahasiswaan 9. Ka. Bid. Lit.Bang 10. Ka. Bag. Administrasi/Keuangan 11. Ka. Bag. Akademi/Kemahasiswaan 12. Ka. Bag. Personalia & Umum 13. Ka. Bag. Tata Usaha

: : : : : : : : : : : : :

Advokat Ropaun Rambe Advokat Budiman B. Sagala Dr. Moh. Toha, SH, MH Dr. Syamsudin M. Sinaga, SH, MH Cand. Dr. Hendrizoni, SH, MH Dr. T. Mangaranap S., SH, MH Dr. ATH Puji Wahono, SH, MHum Dr. AM. Mendrofa, SH, MH Dr. Yahman, SH, MH Nauli Jhansen Rambe, SH Gito Indrianto Rambe, SH Halim Yeverson Rambe, SH Tandry Laksana Darisman, SH

2. Tenaga Pengajar : 1. Prof. Dr. Erman Rajagukguk,SH.MH 2. Dr. Syamsuddin Manan Sinaga,SH.MH 3. Dr. Tolkah,SH.MH 4. Dr. A.Th.Pudjiwahono,SH.MH 5. Dr. Yahman,SH.MH 6. Dr. A.M.Mendrofa,SH.MH 7. Dr. Syahlan,SHMH 8. Dr.H. Sirajuddin Sailellah,SH.MHI 9. Dr. Hj. Sri Tutatiek,SH.M.Hum 10. Denny Ocvannes Mulder,SH.MH 11. Syamsul Ma’arif,SH.MH

12. Advoakat Ropaun Rambe 13. Advokat Budiman B.Sagala,SH.MH 14. Stevanus Kusame,SH.MH 15. Erlin C.Sugiarti,SH.MH 16. Rustam Effendi,SH.MH 17. Subagyo Sri Utomo,SH.MH 18. Drs. Basuki, SH., MH., CLa 19. Dwi Seno Wijanarko,SH.MH 20. K.R.H. Badri, SH., MH 21. Drs.Sumaji,SH.MH 22. Gatot Efrianto,SH.MH

2. Sarana dan Prasarana 1. Gedung Perkuliahan Perkuliahan dilaksanakan di Kampus LPAI Jakarta, Jalan Daan Mogot No.19-C Grogol Jakarta Barat. Ruang kuliah ber AC, bangku dan meja yang nyaman, dilengkapi dengan OHP & LCD serta tempat parkir yang luas. 2. Perpustakaan Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas perpustakaan yang disediakan oleh Program Pendidikan Hukum Lanjutan Master Advokat [M.Ad] ; Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 16 Januari 2017 LEMBAGA PENDIDIKAN ADVOKAT INDONESIA

ADVOKAT ROPAUN RAMBE Pembina

ADVOKAT BUDIMAN B. SAGALA, SH., MH Ketua

Halaman 25 dari 27

D. HISTORIS LPAI – PERADIN 3. LEMDIKLAD IKADIN Melalui sejarah panjang tentang Organisasi Advokat, belum ada referensi pustaka (untuk tidak mengatakan tidak ada) yang memposisikan organisasi advokat menggagas tentang pentingnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan advokat, namun IKADIN-lah yang tercatat pertama kali menginisiasi tentang hal itu sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan Program Kerja-nya tahun 1995-2000, dengan maksud dan tujuan agar setiap para calon Sarjana Hukum yang berminat menjadi Advokat mempunyai kredibilitas tinggi terhadap profesinya, mempunyai pengabdian tinggi terhadap profesinya, mampu menangani persoalan hukum di tengah masyarakat serta berkepribadian yang baik dan berwatak luhur. Sehingga untuk terlaksananya maksud dan tujuan Program Kerja tersebut, pengurus IKADIN pada saat itu yaitu Bapak Advokat Ropaun Rambe yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang IKADIN Bekasi telah menyampaikan pokok pikirannya kepada Dewan Pimpinan Pusat IKADIN tentang Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Advokat IKADIN (LEMDIKLAD IKADIN) yang dibentuk pada tanggal 15 Juni 1995 dan kemudian mengurus legalitasnya sehingga terbit Izin Keterangan Terdaftar No. 995/102.24/MS.Tdf/98 dari Dinas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan jo. Keterangan Terdaftar No. : 2556/ 102.24/MS/1998 yang diterbitkan dan dikeluarkan Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Bekasi jo. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1481/PLSM/XII/998 tentang Pemberian Ijin Menyelenggarakan Kursus pada LEMDIKLAD IKADIN dan melaporkannya secara intensif tentang keberhasilannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan advokat antara lain : Angkatan-I dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) orang dimulai pada tanggal 10 Agustus sampai tanggal 10 Desember 1995 dan telah dilantik sebagai Advokat di Bandung, Angkatan-II dengan jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang dimulai pada tanggal 30 Nopember 1995 s.d. 14 April 1996 dengan jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang, dan AngkatanIII dengan jumlah peserta 40 (empat puluh) orang dimulai pada tanggal 8 Maret 1997 s.d. 14 Juni 1997, dan seterusnya. Atas keberhasilan Bapak Advokat Ropaun Rambe itu dan terhadap pokok pikirannya tentang LEMDIKLAD IKADIN tersebut kemudian diakomodir oleh Dewan Pimpinan Pusat IKADIN melalui Surat No. : 047/DPP/IKDN/II/00 Perihal LEMDIKLAD IKADIN tanggal 9 Pebruari 2000 yang pada intinya meminta kepada Pengurus DPC IKADIN seluruh Indonesia untuk berpartisipasi membentuk dan menyusun personil LEMDIKLAD IKADIN di masing-masing cabang guna melaksanakan Program Kerja IKADIN untuk mempertinggi ilmu dan keahlian para anggotanya, membimbing serta menghantar para Sarjana Hukum untuk menjadi Praktisi Hukum/Advokat yang baik dan untuk pertama kalinya Kantor Pusat LEMDIKLAD IKADIN diresmikan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2000 oleh Ketua Umum IKADIN Bapak H. Sudjono, SH sekaligus pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Angkatan ke-VI oleh Sekretaris Jenderal IKADIN Bapak Otto Hasibuan, SH, MM yaitu bertempat di Jl. Daan Mogot No. 19 C Grogol, Jakarta Barat. 3. Peran LEMDIKLAD IKADIN Dalam Pembangunan Hukum Selain mewujudkan cita-cita IKADIN sejak awal berdirinya agar dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para calon Sarjana Hukum dan Sarjana Hukum untuk mengabdikan ilmunya pada masyarakat mampu secara mandiri, bukan Halaman 26 dari 27

sebagai pencari kerja dengan menempatkan lulusannya pada Pos Bantuan Hukum IKADIN Bekasi yang beralamat di Jalan Veteran Dalam No. 1 Kota Bekasi dan menangani perkara perdata sebanyak 43 kasus dan perkara pidana sebanyak 72 kasus pada tahun 2000, LEMDIKLAD IKADIN tercatat beberapa kali aktif dalam proses pembangunan hukum di Indonesia antara lain terlibat dalam perumusan RUU Advokat dan RUU Kejaksaan Revisi dari Undang-Undang Pokok Kejaksaan Nomor 5 Tahun 1991, dengan memberikan pandangan, pendapat dan tanggapannya kepada DPR.RI. Untuk semakin meningkatkan minat pesertanya, LEMDIKLAD IKADIN dalam penyelenggaraan pendidikannya antara lain melakukan terobosan dengan menjadikan para pesertanya yang telah mengikuti program lengkap (lex specialis) secara otomatis menjadi anggota Gerakan Supremasi Hukum Indonesia (GESHINDO), dengan peranannya yang telah menyoal Mahkamah Agung R.I. terkait kevakuman hukum paska UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap kedudukan Instruksi Presiden yang memberlakukan Kompilasi Hukum Islam. 3. Perubahan LEMDIKLAD IKADIN Menjadi LPAI Sejak berlakunya UU Advokat No. 18/2003 yang mengatur antara lain syarat untuk menjadi advokat adalah sarjana hukum yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat yang menjadi wadah satu-satunya profesi advokat (pasal 2 ayat 1 jo. pasal 28 ayat 1), LEMDIKLAD IKADIN tidak lagi secara masif membuka pendidikannya sampai kemudian “dihidupkannya” kembali Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) melalui KONGRES VII PERADIN dengan tema “Semangat PERADIN bangkit kembali” yang dilaksanakan di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2008 dimana selanjutnya Bapak Advokat Ropaun Rambe yang menjadi formatur PERADIN menggiatkan kembali LEMDIKLAD IKADIN dengan merubah namanya menjadi Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia (LPAI) sebagai “lembaga konsentrasi PERADIN” dengan Visi “memberikan Pengetahuan dan Kemampuan Profesionalisme Advokat sebagai Penegak Hukum” dan Misi “menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang menjadi pengembangan karakter dan profesi secara mendasar dan terapan di bidang hukum, berkesinambungan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan masyarakat”. Seiring waktu berjalan (truditur dies dei) LPAI bekerja sama dengan PERADIN menyelenggarakan pendidikannya di beberapa daerah di Indonesia dan untuk kepentingan itu, LPAI melengkapi pesertanya dengan buku-buku hukum yang diterbitkan sendiri dan sebagiannya termasuk ke dalam Katalog Dalam Terbitan (KDT) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yaitu : 1) Teknik Praktek Advokat, 2) Implementasi Hukum Perdata, 3) Implementasi Hukum Pidana, 4) Hukum Acara Perdata Lengkap, 5) Aplikasi Kontrak, 6) Implementasi Hukum Islam, 7) Kitab Kompetensi Kehakiman, 8) Panduan Due Diligence (Legal Audit, Legal Opinion, Legal Reasoning), dan 9) Regulasi Bantuan Hukum. Saat ini status LPAI telah ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Pendidikan Adv Indonesia dengan Akta Pendirian No. : 01 yang dibuat oleh Edwin, SH, Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I. sesuai Keputusan No. : AHU-0008807-AH.01.04. Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 serta telah mendapatkan Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Nonformal dan Informal sesuai Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat No. : 037/1.19.1/ 31.73.00.0000/1 .851.332/2015 tanggal 21 Agustus 2015 dan LPAI telah meluluskan kurang lebih 5000 (lima ribu) sarjana hukum yang telah dilantik menjadi advokat Halaman 27 dari 27