Kongres Advokat Indonesia Mengembalikan Kehormatan Advokat

Ragam

Berita

Kongres Advokat Indonesia

Mengembalikan Kehormatan Advokat

A

DVOKAT di Indonesia sela­ ma ini sering dilecehkan oleh penegak hukum lainnya. Bah­kan di persidangan, hakim maupun jaksa seolah-olah menjadi atasan advokat. Oleh karena itu para advokat harus bersatu untuk menjadikan mereka diperhitungkan dan dihormati demikian berbicara berapi-api Indra Sahnun Lubis Ketua Umum IPHI kepada Wartawan Varia Advokat di sela-sela Rapat Panitia SC Kongres Advokat Indonesia di Kantor Advokat Senior Bob Nainggolan, Bandung, 7 Mei 2008. Menurut Indra keberadaan organisa­ si advokat yang menamakan PERADI tidak dapat dirasakan oleh para advokat, dan tidak memberikan manfaat kepada advokat. Lanjut Indra, sekarang ini yang dibutuhkan organisasi advokat adalah mampu memperjuangkan hakhak advokat sebagai penegak hukum

sebab di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 advokat merupakan penegak hukum, tetapi praktiknya, “Tak jarang advokat hanya mengikuti apa yang diingin­kan hakim, jaksa atau kepolisian,” ungkapnya. “Sementara itu organisasi advokat se­jauh ini hanya melakukan ujian dan pendidikan advokat. PERADI belum me­lakukan langkah-langkah agar advo­

Teguh Samudera, SH, Indra Sahnun Lubis, SH, Roberto Hutagulung, SH, MH, Artono, SH, dan Sitor Situmorang, SH berdiskusi tentang Kongres

36

Indra Sahnun Lubis, SH,

Ronggur Hutagalung, SH, Ropaun Rambe, Arno G Harjono, SH, Partahi Sihombing, SH, dan Sudjono, SH serius membahas Kongres Advokat

kat disegani dan diperhitungkan oleh penegak hukum lainnya. PERADI tidak pernah membicarakan bagaimana menjadikan advokat sebagai penegak hukum,” tambahnya. Advokat yang berkongres secara na­ sional akan menjadi suatu momentum catatan sejarah, jadi tidak ada lagi menyebut-nyebut organisasi lain seper­ti PERADI. Keberadaan PERADI awalnya adalah pertemuan antara pim­pinan organisasi advokat, oleh karena itulah mun­cul keinginan dan amanat Undang-Undang Advokat un­tuk melakukan kongres advokat. Sehingga lahirlah or­gani­sasi advokat be­nar-benar hasil dari per­temuan dari para Advokat Indonesia. Ini­lah pertama kalinya advokat berkongres secara nasional, jadi tidak membicarakan 8 Organisasi Advokat, sehingga kongres menghasilkan dan memunculkan wadah tunggal advokat. Sebab Undang-Undang Advokat ini tidak menyebutkan kongres advokat diselenggarakan Organisasi Advokat tetapi Para Advokat yang berkongres sesuai pasal 28 ayat (2) Undang-Undang 18 Tahun 2003 Dewasa ini banyak sekali advokat yang terabaikan kepentingannya sebagai penegak hukum, karena tidak ada organisasi advokat yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan advokat contohnya banyak advokat menjadi

tersangka, dilecehkan oleh penegak hu­kum lainnya dan advokat disangka menghasut tersangka. Ini disebabkan karena tidak ada kebersamaan advokat, sehingga penegak hukum lainnya tidak menghormati profesi advokat sebagai penegak hukum. Profesi advokat bisa sejajar sebagai penegak hukum lainnya sebagaimana Polisi, Jaksa, dan Hakim hanyalah sebagai angan-angan saja. Selama ini advokat menjalankan

VARIA ADVOKAT - Volume 03, Juni 2008

VARIA ADVOKAT - Volume 03, Juni 2008

Untuk itu baik-buruknya citra advo­ kat di mata masyarakat, yang menentu­ kan adalah advokat itu sendiri. “Hal inilah yang menjadi salah satu agenda utama kongres advokat yang digelar 3031 Mei 2008,” ungkap Indra. Selain itu dalam kongres tersebut juga diharapkan akan menghasilkan pemikiran terbentuknya organisasi yang legal, sehingga seluruh advokat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya.

Indra Sahnun Lubis sebagai Ketua Umum IPHI yang juga turut menandatangani akta Pendirian PERADI, tetapi kenyataannya saat ini ia sangat mendu­kung kongres. Menurutnya, karena pada saat itu advokat sangat membutuhkan suatu wadah yang mampu membangun organisasi advokat. Ternyata wadah itu kemudian mendefinisikan tanpa hasil musyawarah/ kongres advokat, hal itu me­rupakan upaya untuk melegalkan sa­ja pendirian PERADI tersebut dan sebagai upa­­ya membelokkan kesepakatan sementa­ ra untuk lima tahun. Hal itu menyalahi pa­­sal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jadi yang benar adalah diadakan suatu kongres atau musyawarah nasional advokat. VA Gito Indrianto R

Aktivitas Panitia SC Kongres Adviokat Indonesia

fungsi­nya sebagai advokat masih ba­ nyak dipengaruhi dengan suap. Dengan adanya kongres advokat, maka hasil kongres itu akan mampu membersihkan mafia peradilan sehingga masyarakat itu tidak sulit lagi untuk mendapatkan keadilan. Dengan kebersamaan untuk membangun organisasi advokat maka kongres Advokat ini setidak-tidaknya sebagai kontrol terhadap advokat, sehingga akan timbul advokat yang berwibawa

37

Ragam

Berita

WAWANCARA EKSKLUSIF: KETUA UMUM HIMPUNAN ADVO KAT PENGACARA INDONESIA (HAPI) MENGENAI KONGRES ADVOKAT INDONESIA

KONGRES ADA LAH KEBANGKITAN ADVOKAT INDONESIA P

ULUHAN tahun dinanti dan diharapkan oleh Para Advokat untuk memperoleh Undang-Undang Advokat karena tidak sesuai lagi Staatblad No 1847 No 23 jo. Staatblad 1848 No 57 yang mengatur Advokat Indonesia, pada Milenium kedua. Namun setelah Undang-Undang Advokat Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 disahkan telah terjadi pembodohan dan pembo­ hongan dalam profesi advokat. Demikianlah ungkapan Ad­vokat Senior Drs Jimmy Budi Harijanto, SH, MBA di sela-sela kesibukan­ nya begitu padat, se­ t e l a h m ee t i n g yang ma­ sih melu­ angkan wak­ t u

38

bertemu dengan Varia Advokat. Kesibukannya Jimmy adalah sela­ ku Advokat Senior dan sebagai Ketua Umum Himpunan Advokat dan Pen­ gacara Indonesia (HAPI) serta men­ jabat sebagai Ketua DPN PERADI. Selain itu, ia menggeluti usaha di bi­ dang Properti di Indonesia. Dengan sikap dan jiwa ksatrianya terhadap or­ ganisasi profesi advokat, dialah orang pertama dan utama yang menyatakan keluar dari kepengurusan PERADI, ia mengembuskan kabar dengan ucap­ an yang tegas perihal akan digelarnya Kongres Advokat Indonesia dalam waktu dekat. Saat ditanya mengenai keber­ ada­an dirinya selaku Ketua DPN PERA­DI, mengenai kemungkin­ an terjadinya perkara (conflict of inte­rest) di kepeng­urusan PERADI harus me­lalui rapat, namun, me­mang ada pemberitahu­an untuk rapat DPN PERADI akan teta­ pi setiap rapat te­ lah terjadi tirani

VARIA ADVOKAT - Volume 03, Juni 2008

mayoritas, ini sudah tidak sehat dalam advokat, keberadaan organisasi advo­ kat ini harus diperhatikan.” Ditambahkan oleh Jimmy, semua itu dapat dilihat dari Surat Terbuka Adnan Buyung, “Pembentukan PERA­ DI itu tidak dilandaskan dengan de­ mo­kratis (cacat hukum)”. Di mana kalau dilihat, Buyung merupakan orang yang paling senior, dia masih ada (hidup) dan ditokohkan. Aspira­ si para senior kurang diperhatikan. Jimmy mengetahui pada setiap rapat DPN, jika ada surat dari Bang Buyung mere­ka menga­takan, “Ah.... tidak ada itu hanya post power syndrome,” tegasnya. “Semua itu dapat diartikan rata-rata begitu tidak ada apa-apa ti­ dak masalah itu.” Dikemukakan Jimmy, kalau Bang Buyung itu luar biasa dan ingat hal-hal yang pernah dilakukan Bang Bu­yung untuk Profesi Advokat. pada MUNAS Luar Biasa HAPI yang diseleng­ garakan di Hotel Millennium, Jakarta. Ia tegaskan pula bahwa HAPI ha­ rus membentuk wadah tunggal yang bersifat federasi Ia pun selaku Ketua Umum HAPI tidak bisa menyimpang dari ketentuan HAPI, akan tetapi Jimmy sempat trauma dengan model federasi. Ia punya pengalaman pahit di POPERI (Persatuan Organisasi Pengacara Republik Indonesia), apa­ bila belum siap menjadi Ketua Umum

VARIA ADVOKAT - Volume 02, 03, Mei Juni2008 2008

dalam bentuk presedium (bergiliran) itu organisasi akan mandek, itu jelas dengan surat terbuka Bang Buyung,” tandasnya. Selain itu kata Jimmy, “Bang Bu­ yung selaku advokat yang paling senior yang masih hidup, yang mana selaku penerus cita-cita para advokat penda­ hulu se­wak­tu PERADIN—banyak lagi yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Pembentukan PERADI yang secara spontan di kantor Denny Kaili­mang, terus terang Buyung kece­ wa, karena pembentukan PERADI ti­dak termasuk dalam prinsip-prinsip demokrasi dan keabsahan hukum. Ini melandasi HAPI dalam mengambil sikap. Ternyata dibentuknya PERA­DI telah melewati batas waktu. Sehingga akibatnya organisasi itu aspirasinya tidak tersalurkan sehingga menjadi stagnan,” terangnya. “Kalau dalam posisi saat ini di mana PERADI menyatakan sebagai wadah tunggal, berarti PERADI telah melecehkan keberadaan 8 organisasi pembentuk,” imbuhnya. Jimmy, Indra Sahnun, dan yang lainnya mengi­ kuti saran Bang Bu­yung. Jimmy sen­ diri tidak pernah mengatasnamakan PERADI, sebaliknya dengan lantang ia katakan kalau dirinya selalu menga­ tasnamakan HAPI. Bila dilangsungkan rapat di DPN PERADI dalam memba­ has hal-hal yang bernuansa conflict of

inte­rest, Jimmy sengaja tidak datang, dan mungkin dilakukan diam-diam. “Kita harus obyektif bahwa dalam teng­gang waktu pembentukan wadah tunggal KKAI. PERADI telah berbuat untuk kepentingan advokat. Pada saat kedelapan organisasi ini melakukan Kong­res atau Munas terjadi pergantian pengurus, dan tidak otomatis menjadi kepengurusan PERADI. Inilah yang menye­babkan kondisinya menjadi stag­ nan,” terangnya lagi. Dengan penuh pertanyaan dan di­ iringi rasa kecewa, ia mempertanya­ kan, “Lalu apa yang telah dilakukan oleh PERADI untuk mengakomodasi aspi­rasi maupun kesulitan-kesulitan para Advokat yang berada di daerah, di bawah keanggotaan HAPI? Jimmy pun mengeluarkan pandangan sepu­ tar diselenggarakannya Kongres Ad­ vokat Indonesia, yang awalnya sejak berakhirnya masa berlaku izin praktik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Ting­gi, di mana telah terjadi kekosong­ an. Maka saat itu dibentuklah KKAI yang berperan mengeluarkan kartu izin KKAI dan diakui di Indonesia. Ke­ mudian terbentuk PERADI dan terjadi masalah-masalah yang harus dilurus­ kan. Ia pro pada kongres karena ia ingin meluruskan ketidakjelas­an saat ini. Jika PERADI ingin melakukan Kong­res benar-benar demi kepenting­ an para Advokat, sebaiknya anggota

39

Ragam

PERADI mendukung Kongres Ad­ vokat Indonesia. “Bang Buyung masih membe­ ri kesempatan kepada mereka, jika sam­pai tanggal 30 Mei tidak ada tanggapan, kong­res akan jalan terus. Semula akan dilaksanakan bulan Ap­ ril. Namun karena pertimbangan Bang Buyung untuk membuka pintu bagi PERADI, maka kongres diundur sam­ pai akhir Mei. Harapannya agar para advokat dapat duduk bersama dan hadir di kongres, sebagai momentum Kebangkitan Advokat Indonesia di masa mendatang,” tegasnya. Bang Buyung sebagai Senioren ma­sih memberi kesempat­an kepa­ da seluruh advokat untuk berdialog, bahkan mereka sudah mereka ber­ bicara dengan Ketua LBH tetapi me­ reka berkeberatan berbicara dengan orang yang duduk sebagai panitia kongres. Dianggap sebagai jembatan untuk berbicara dengan pro kongres. Yang dikatakan pro kongres adalah yang tergabung ke delapan organi­ sasi itu, seperti yang ada di Maluku, panitia daerah Kongres terdiri dari 8 (delapan organisasi). Jadi Jimmy mau mengatakan keempat organisasi advo­ kat ini bukan penyelenggara kongres akan tetapi advokatlah penyelenggara Kongres Advokat, dengan Panitia yang independen dari kedelapan Organi­ sasi Advokat. Sebagai contoh terpecahnya ke­ pengurusan IKADIN, Jimmy tidak mau mencampuri, berarti telah ter­ jadi benturan dua kelompok, siapa yang menjadi ketua umum? sehingga dapat dilihat ambisius kepemimpinan seharusnya berikan kepada yang muda untuk memimpin. HAPI men­ dukung Kongres karena dilandaskan keputusan Kongres HAPI. ditambah­ kan pula bahwa Jimmy pribadi sa­ ngatlah menghormati kepemimpinan Otto Hasibuan yang lainnya, Jimmy tidak ingin menyebutkan. Dan dia te­ lah berbuat banyak demi kepentingan advo­kat indonesia, Jimmy telah ba­

40

nyak berbuat.” ujarnya. Namun di sini terjadi stagnan aspirasi dari organi­ sasi tidak tersalurkan, seperti Suhar­ di menjadi sekjen atau Abdul Rahim Hasibuan menjadi Sekjen IPHI tidak secara otomatis duduk dalam kepeng­ urusan PERADI dan kebetulan Rahim duduk dalam kepengurusan PERADI tetapi andai kata tidak duduk maka ti­ dak dapat mewakili kepentingan IPHI. Jadi sistem ini harus diubah, misalnya Bang Otto tidak duduk sebagai ketua IKADIN, apa bisa membawa aspirasi organisasi ini tersalurkan, buktinya Otto pecah karena ia mempertahan­ kan sebagai ketua umum. Atau seha­ rusnya legowo mem­ berikan kepada yang muda-muda. Ini kan tidak, akhir­nya sam­ pai pecah, inilah tan­ danya masih ingin mempertahankan legitima­sinya. Andai kata sekarang Bang Otto tidak terpilih ba­ gaimana wadah PE­ RADI ini, kan tidak melawan kedelapan organisasi yang ti­ dak tersalurkan, ha­ rus inilah yang diper­ barukan menjadi ex officio sehingga ex officio ke-16 orang rapat lagi sehingga mengubah susunan Pengurus­an PERA­ DI menjadi tidak stag­ nan. Ex officio ke-16 yang baru, rapat lagi pendirinya bentuklah wadah organisasi ka­ rena ini tidak melalui Kongres. Kalo pem­ bentukan pengurus­ an yang sementara, untuk menjadi wadah tunggal harus mela­ lui Kongres. Tetapi

kalo dilaksanakan tahun 2010 situasi sudah berbeda, karena lulusan baru sudah lebih daripada anggota-ang­ gota 8 (delapan) organisasi. Jumlah advokat pada saat itu 30.000 yang di­ rekrut langsung oleh ujian PERADI itu sudah 50 persen dari jumlah advokat saat ini, apakah ini yang dimaksudkan untuk menunggu tahun 2010. Jumlah advokat yang baru, mungkin nanti ti­ dak melalui organi­sasi tetapi langsung dari PERA­DI yang betul-betul menja­ di wadah tunggal. Mestinya PERADI merangkul pengurus Kongres saat ini, kemudian katakanlah Kongres ini

Berita

mengesahkan pengurusan yang se­ karang. Tapi ja­ngan sampai menung­ gu sampai tahun 2010, mungkin ta­ hun 2013 saja sekalian. Seharusnya PERADI mendengarkan aspirasi dari 8 organisasi itu, supaya mendukung menuju Kongres tahun 2010, jangan otoriter lalu melakukan Tirani Mayori­ tas. “Orang menjadi ketua umum HAPI, IPHI, APSI bukan dengan ujukujuk, dengan perjuangan, dengan waktu, dengan keringat, tenaga, dan dengan uang. Masa keberadaan me­ reka lalu diabaikan begitu saja” tan­ dasnya dan sebelum adanya PERADI

ini kedelapan Organisasi ini sudah legitimate dan membina anggotanya. Dan kedelapan Organisasi ini seja­ jar dalam Undang-Undang Advokat dengan nada lantang. Jadi mereka menghindari peng­ urus­an Federasi. Kalo pribadi peng­ urusan ini sibuk, maka pengurusan ini akan stagnan, seperti dialami Jimmy POPERI, yang sekjen masih Yan Apul sampai sekarang dan belum dibu­ barkan sampai sekarang, tetapi mati karena waktu. Tidak ada lagi yang menyebut-nyebut dan menggunakan wadah tunggal. HAPI merupakan wa­

dah advokat yang gigih dan berani dengan motto HAPI yang sangat ber­ beda yaitu membentuk Wadah Tung­ gal, dengan motto “Menjemput yang Tercecer, Mengangkat yang Terting­ gal, dan Mengingat yang Dilupakan”. Maksudnya banyak advokat yang bu­kan dari keluarga mampu, daya, keuangan, dan jaringan terbatas. Me­ reka yang dijemput, bila ada kesulitan maka akan diangkat, banyak senior yang dilupakan HAPI yang mengingat Mereka yang dijemput, bila ada kesu­ litan maka akan diangkat, oleh banyak senior yang dilupakan sebab itu HAPI adalah massa advokat grass root yang ada di lapangan yang awalnya dipelo­ pori oleh Prof Dr Martin Thomas, SH dengan membentuk HAPI yang juga sebelumnya beliau pernah duduk di IKADIN dan IPHI, Wadah HAPI diang­ gap garis keras di dalam PERADI yang diisi antara lain tim Pembela Muslim Mahendradata dan Ahmad Michdan. Misalnya pada zaman Orde Baru advokat tidak dianggap dalam persi­ dangan. Bang Buyung dengan mendi­ rikan LBH mengangkat profesi advo­ kat ini sebagai contoh perkara Pidana Acara pembacaan Pledoi hakim tidak menanggapi bahkan mengabaikan hu­kum acara yang satu itu hakim ha­ nya mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum. VA Gito Indrianto R, Jackson R, dan Faisal Abidin

VARIA ADVOKAT - Volume 03, Juni 2008

VARIA ADVOKAT - Volume 03, Juni 2008

41

Ragam

Berita

PENGUMUMAN No 062/KONGRES/PNKAI/IV/2008

PELAKSANAAN KONGRES ADVOKAT INDONESIA 30-31 Mei 2008, di Jakarta

Lampiran Keputusan Kongres Luar Biasa Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) Nomor VIII/KONGRESLUB/HAPI/III/2007 25 Maret 2007 PERNYATAAN SIKAP HIMPUNAN ADVOKAT PENGACARA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Pada tanggal 5 April 2003 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang dimuat dalam Lembaran Nega­ra RI Nomor 49 Tahun 2003. HAPI sebagai salah satu dari delapan organisasi advokat (terdiri dari IKADIN, AAI, IPHI, SPI, AKHI, KHKPM, dan APSI) yang diakui oleh UU ini wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan UU ini secara konsisten dan konsekuen dan bertanggung jawab terhadap segala penyimpangan dan pelanggaran UU ini. Berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab tersebut paling lambat sampai dengan 5 April 2005 HAPI bersama IKADIN, AAI, IPHI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI yang tergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) harus sudah membentuk Organi­ sasi Advokat. Namun dalam perjalanan­nya kedelapan organisasi tersebut telah mendeklarasikan berdirinya PERADI tanpa melalui proses musyawarah para advo­kat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) UndangUndang No 18 Tahun 2003, dan selama ini PERADI telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai badan hukum dan keorganisasian sehingga menyimpang dari tujuan awal terbentuknya sebagai forum komunikasi bersama dari kedelapan organisasi profesi advokat. Dalam situasi dan kondisi demikian HAPI harus meng­ ambil sikap tegas terhadap PERADI agar profesi dan organi­ sasi advokat benar-benar independen, profesional, mulia, dan terhormat, menjalankan dan memperjuangkan amanah UU secara konsisten dan memperjuangkan aspirasi dan keinginan dari para advokat yang terdaftar maupun yang belum terdaftar di PERADI dan kedelapan organisasi profesi advokat maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu Kong­res Luar Biasa HAPI menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut: 1. Advokat dan organisasi advokat merupakan profesi mulia dan terhormat yang harus profesional dan independen, bebas dari sikap ketergantungan dan/atau campur tangan pihak lain;

tertentu di dalam UU ini (pasal-pasal dari UU No 18 Tahun 2003 yang direvisi terlampir); 4. HAPI memberikan aspirasi terhadap Surat Terbuka Nomor: 071/ABNP/ABN/XII/05 tanggal 28 Desember 2005 yang disusun oleh Dr Iur Adnan Buyung Nasution, SH. Oleh karena itu, HAPI mendesak PERADI untuk segera menyelenggarakan musyawarah nasional (Kongres) Advokat se-Indonesia dalam rangka membentuk organisasi Advokat yang legitimate. Apabila desakan untuk menyelenggarakan Kongres Nasional Advokat Indonesia tidak segera dilaksanakan oleh PERADI, organisasi HAPI menyatakan diri keluar dari PERADI. 5. Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, reformasi, transparansi, dan akun­tabilitas serta fairness, maka bentuk dan wadah tunggal Organisasi Advokat yang paling layak dan proporsional bagi profesi advokat di Indonesia adalah FEDERASI; 6. Segala tugas dan tanggung jawab organisasi profesi advokat sampai terbentuknya wadah tunggal Organisasi advokat sepenuhnya ada dan diserahkan kepada masing-masing organisasi profesi advokat yang terdiri dari IKADIN, AAI, IPHI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI sesuai ketentuan UU No 18 Tahun 2003;

Untuk memperoleh Informasi lebih lanjut dan lengkap dapat menghubungi Sekretariat Panitia Nasional Kongres Advokat Indonesia, Jalan Brawijaya Raya No 25 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Telp: (021) 722 6405, 714 477 38, 715 777 62, 9999 4329, Faks: (021) 727 800 67, e-mail: mail: [email protected]. Jakarta, 12 Mei 2008 Hormat kami, PANITIA PELAKSANA KONGRES ADVOKAT INDONESIA

7. HAPI harus membuka diri untuk menam­pung, menjalankan, dan memperjuangkan aspirasi keinginan organisasi profesi advokat yang tidak termasuk dalam UU No 18 Tahun 2003 khususnya pada pasal 32 ayat (2) baik secara internal maupun eksternal;

2. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, HAPI dan seluruh anggota wajib melaksanakan UU ini secara konsisten dan mengkritisi serta melakukan berba­gai upaya terhadap setiap penyimpang­an atau pelanggaran terhadap UU ini; 3. Untuk kesempurnaan UU Advokat ini dalam hal mengatur dan menentukan profesi dan keorganisasian advokat, maka HAPI mengusulkan revisi atau perubahan terhadap beberapa pasal dan ketentuan

10. HAPI wajib melindungi dan melakukan pembelaan terhadap setiap anggotanya yang diancam hukum dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan jasa hukum terhadap kliennya. VARIA ADVOKAT - Volume 03, Juni 2008

TTD

TTD

AHMAD YANI, SH, MH

H SUHARDI SUMOMOELJONO, SH, MH

Ketua

Sekretaris BOARD OF TRUSTEE, TTD

8. Sesuai UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, HAPI berhak untuk membuat dan menerbitkan Kartu Advokat kepada setiap anggota HAPI harus melakukan pemberitahuan dan sosialisasi terhadap penggunaan kartu ini oleh anggota HAPI kepada seluruh lembaga peradil­an di Indonesia; 9. Dalam waktu dekat, sesuai dan wewenang yang telah diamanatkan UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka HAPI harus segera menyelenggarakan pendidikan dan pemagangan calon advokat, mengadakan ujian advokat pengangkatan advokat serta membentuk dan menjalankan tugas-tugas bantuan hukum cumacuma dengan cara mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HAPI;

2

Sebagai pelaksanaan dari Perintah dan Amanat UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003, dengan ini disampaikan dan diberitahukan kepada seluruh rekan-rekan Advokat di seluruh INDONESIA informasi sebagai berikut: 1. Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, harus ditetapkan melalui forum tertinggi, yaitu KONGRES atau MUNAS advokat, untuk mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta memilih Susunan Pengurus. 2. Panitia Nasional Kongres Advokat Indonesia (PNKAI) telah ditetapkan dan dikukuhkan pada 18 Februari 2008, di Jakarta. 3. Kongres Advokat Indonesia akan dilaksanakan pada Jumat-Sabtu, 30-31 Mei 2008, di Panti Prajurit & Panti Perwira Gedung Balai Sudirman, Jln Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. 4. Persyaratan Peserta: a. Advokat Indonesia yang telah diangkat dan disumpah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (menunjukkan identitas Advokat), 4 lembar pas foto 3x4 berwarna; b. Peserta memberikan kontribusi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan disetor ke Rekening Panitia di BCA Menara Karya Kuningan Jakarta Nomor Rekening: 217 – 0210169 an Yohanes Suhardi S/Andita Rahma Y. (Nama Peserta ditulis jelas/lengkap, berikut kota asal, misalnya: Dony Satria (Malang) pada Slip setoran BCA kolom “berita” dan bukti setor diperlihatkan kepada Panitia pada saat registrasi peserta). Harap kirim pesan via SMS ke Sekretariat: 0813 8296 3366 setelah melakukan pembayaran, biaya akomodasi, dan hotel tempat menginap ditanggung oleh masing-masing peserta; c. Menaati tata tertib kongres dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Panitia. 5. Pendaftaran peserta melalui: a. Panitia Daerah Kongres Advokat seluruh Indonesia yang ditunjuk, formulir pendaftaran dapat dilihat di situs: www. hukumonline.com atau mendaftar langsung ke Sekretariat Pusat. Untuk informasi dapat menghubungi via SMS dan e-Mail di atas atau; b. Formulir dikembalikan kepada Panitia Daerah setempat. Pendaftaran ditutup pada 23 Mei 2008, 16.00 Wib.

DR (IUR) ADNAN BUYUNG NASUTION, SH Panitia Pengarah DR H TEGUH SAMUDERA, SH MH l H INDRA SAHNUN LUBIS, SH l DRS JIMMY B HARIYANTO, SH, MBA l DRS TAUFIK CH, MH l ROBERTO HUTAGALUNG, SH, MH l H ABD RAHIM HASIBUAN, SH, MH l DRS NUR KHORIN YD, M AG l H A Z ARIFIEN SYAFE’I, SH l H SUDJONO, SH l ASMAR OEMAR SALEH, SH, MH l KITTY SOEGONDO, SH l RONGGUR HUTAGALUNG, SH, MH l HOTMA SITOMPOEL, SH l DR TOMMY SIHOTANG, SH, LL M l BOB P NAINGGOLAN, SH l H DJOHAN DJAUHARI, SH l MAHENDRADATA, SH, MH l KAMAL FIRDAUS, SH l DRS ARTONO, SH, CN, M HUM l ANDREY U SITANGGANG, SH, SE, MH l H UMAR TAUSIKAL, SH, MH l H RAMDLON NANING, SH, MSI, MM l DINDIN S MOULANI, SH, MH l H ZULKIFLI NASUTION, SH, MH l E SUHERMAN KARTADINATA, SH, MBA l H JOHN PIETER NAZAR, SH l ROPAUN RAMBE, SH, MH l ARNO GAUTAMA HARJONO, SH l SITOR SITUMORANG, SH, MH l NUDIRMAN MUNIR, SH, MA l PARTAHI SIHOMBING, SH l HERMAN KADIR, SH, MH l MICHAEL WANGGE, SH l DR MAQDIR ISMAIL, SH, LL M l ERMAN UMAR, SH l PHILIP JUSUF, SH, MH l JAMSON PURBA, SH l HAERI PARANI, SH, MH l ZULAMALI PASARIBU, SH l H ZAMAKHSARI, SH, MH l MUNAWARMAN, SH l CHANDRA TIRTA, SH l TM LUTHFI YASID, SH, LL M l PATRA M ZEIN SH, LL M l l

VARIA ADVOKAT - Volume 03, Juni 2008

43

Ragam

‘ORDE ADVOKAT’ AKAN TERJADI DUA INDUK ORGANISASI JC SUDJAMI, SH: “Orde Advokat” “Hai Advokat Indonesia apa yang kaucari? Sebetulnya apa yang kaucari sudah ada kantungnya, kenapa tidak mene­ ngok saku kantung di mana mereka sudah ada, advokat adalah profesi mulia dan intinya pelaksanaan dari pada Good of Conduct dan Kode Etik.” Itulah salah satu pesan yang di­ sampaikan JC Sudjami, SH, sebagai Advokat Senior, kepada Varia Advokat di Yogyakarta . Sebagai Penyandang Profesi Advokat beliau katakan bahwa Profesi Advokat adalah profesi mengabdi kepada kepentingan umum, di satu segi mempunyai kewajiban advokasi terhadap mereka yang berada pada posisi lemah, miskin, tidak berdaya, tertindas, terasing, dan terpinggirkan sehingga dalam kondisi inilah berada dalam suatu suasana yang tidak adil. Oleh karena itu kehadiran advokat berada pada suatu titik yang tidak menyenangkan. Sesuai kata-kata dan julukan advokat yang berasal dari Bahasa Latin, Advocare, yaitu bekerja untuk kepentingan orang lain, apabila advokat bekerja untuk kepenting­annya sendiri berarti sudah drop. Lebih jauh lagi Sudjami menceritakan seja­rah advokat di masa Kaisar Romawi, ketika kaisar tidak mampu mengatur dan menduduki posisi kaisar dibentuklah bendaharawan kaisar yang mengatur dan mengelola harta-harta dari negara-negara jajahan, di situlah dimulai istilah ‘advokat’. Inilah advokat terkenal Cicero yang berjasa besar dalam sejarah perkembangan Hukum Romawi sehingga Romawi hukumnya luar biasa sebagai sumber dari acuan-acuan hukum yang ada di negara Kontinental Eropa, sebagai pemikir hukum, pemikir keadilan, dan pemikir

perkembangan hukum yang ada, ia bekerja meng­abdikan dirinya untuk kepentingan ka­ isar, menghidupi seluruh warga kekaisaran, sehingga sesuai julukannya, advokat bekerja untuk kepentingan orang lain yaitu kepenting­ an Kaisar Romawi. Advokat yang telah 40 tahun mengabdi­ kan dirinya menjalankan Profesi Advokat ini menanggapi pertanyaan Varia Advokat mengenai peran strategis dari Organisasi Advokat, beliau menyampaikan bahwa Organi­ sasi Advokat adalah mengangkat substansi dari membela si lemah, si miskin, si tertindas, terperdaya, dan terpinggirkan. Menghadapi struktur itulah Organisasi Advokat atau peran advokat pada umumnya berada pada posisi yang tidak menggembirakan karena tugasnya mengemban makna perjuangan hukum, kebenaran, dan keadilan. Beliau menambahkan PERADIN sebagai Organisasi Advokat pada saat Kongres Yogya sekitar 1970 memiliki 4 ciri, yaitu: Perjuangan, Profesi, Intelektual, dan Sosial pembela kepentingan hukum rakyat banyak. Menyimak perkembangan Organisasi Ad­ vokat pasca-Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat perlu mendapat pengkajian secara saksama dan proporsional. Pro-kontra perlu-tidaknya dilakukan Kong­ res Advokat Indonesia telah melahirkan silang pendapat conflict of interest dalam dimensinya tersendiri, sehingga perlu ada pengkajian tematis dan dilakukannya secara bersama-sama untuk membangun komunikasi, transparansi untuk menemukan formula yang jitu dalam mennyikapi kehendak dari Undang-Undang Advokat itu sendiri. untuk membangun wadah tunggal, JC Sudjami menjelaskan memerlukan pengorbanan dan tidak mengedepankan ego sektoral dan juga keinginan untuk terus berkuasa. Lebih jauh lagi JC Sudjami mengatakan semua yang merasa berkepentingan dengan Organisasi Advokat perlu duduk bersama untuk memperkukuh komitmen, membangun konsistensi bersama, dan melakukan upaya kontinyu dengan satu tujuan, ‘Ciptakan Organisasi Tunggal Advokat yang sah dan legitimate sehingga wibawanya sebagai penyandang offi­ cium nobile dapat terwujud. Tanpa itu organisasi tunggal advokat mustahil akan terwujud. Yang perlu menjadi catatan, Kode Etik adalah wadah tunggal dan tunggal wadah. Dalam komentar penutupnya JC Sudjami tidak mempersoalkan apakah kongres dilaksanakan 2008 atau 2010 yang penting sepanjang itu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi para advokat seluruh Indonesia hal itu sah-sah saja. “Dulu ada Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan Orde Transisi, kini saatnya lahir ORDE ADVOKAT, ” tandasnya. VA Rory Alamsyah dan M Syamsul Arifin

44

Berita

KHAWATIR AK AN TERJADI DUA INDUK ORGANISASI NUR ISMANTO, SH, M.Si: Dengan adanya Kongres saya khawatir akan menjadi problem advokat maupun pihak lain di luar advokat, di lapangan akan menimbulkan kebingungan. Apakah nanti kongres yang demokratis ini atau PERADI yang akan diterima? Kongres ini berangkat dari keanggota­ an bukan organisasi, kalau ada yang ikut itu boleh saja, yang jelas organisasi DPC IKADIN Yogyakarta tidak merekomendasikan apa pun, karena keputusan kita dulu DPC IKADIN Yogya membawa status quo. Berikut wawancara Varia Advokat dengan Advokat Senior Nur Ismanto, SH, M.Si, di Yogyakarta. Pada 30-31 Mei 2008, di Balai Sudirman akan diadakan Kongres Advokat Indonesia, bagaimana tanggapan Anda mengenai hal itu? Ini merupakan pemikiran yang saya kira dirasa­ kan sebagai advokat untuk memperbaiki kondisi organisasi, pemikiran-pemikiran itu dalam rangka semacam kekecewaan yang mungkin terhadap organi­sasi yang sudah ada, ada pula dilatarbela­ kangi karena adanya sebuah keinginan organisasi tersebut betul-betul tangguh, betul-betul berwibawa. Tapi sebelum wacana kongres ada, sudah ada be­ berapa organisasi advokat yang sudah berdiri atau sudah eksis, bahkan ada juga organisasi yang me­ mang khusus dibentuk oleh 8 organisasi profesi. Tapi pascalahirnya Undang-Undang Nomor 18 Ta­ hun 2003 Tentang Advokat, memang menimbulkan multi-interpretasi dari undang-undang tersebut, di mana dalam Undang-Undang Advokat memberikan amanat agar segera terbentuk wadah baru yang menjadi multi-interpretasi kalau itu yang kemudian merupakan wadah tunggal yang satu-satunya meni­ adakan organisasi yang sebelumnya ada. Dengan PERADI dibentuk tampaknya masih ada interprestasi keliru pembentukannya. Karena dilahirkan tidak melibatkan anggota-anggota, tetapi dibentuk oleh organisasi yang ada, namun sisi lain bahwa di antara organisasi, saya sebagai anggota IKADIN memang ada penahapan ketika PERADI itu dibentuk. IKADIN telah menyikapi bahwa organi­ sasi baru nanti ketika Munas terakhir di Semarang mengamanatkan agar IKADIN bisa memperjuang­ kan organisasi baru pasca-UU Advokat itu bernama IKADIN, itu adalah amanat Munas. Dalam sebuah rapat kerja di Bali ada kondisi di mana agak kesulit­ an untuk mempertahankan IKADIN sebagai wadah tunggal pasca-Undang-Undang Advokat, di situlah mulai dalam forum Munas yang penting supaya tidak melewati masa 2 tahun apa pun namanya IKADIN bisa mengambil peran. Artinya lahirlah PERADI, ini dari internal IKADIN saya sampaikan sebagai peng­ urus DPC pada waktu itu. Namun untuk 7 Organisasi yang lain saya tidak tahu persis tapi informasinya juga melalui proses Munas, sehingga orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi baik IKADIN, AAI, dan organisasi lainnya itu secara tidak langsung telah memandatkan DPP pucuk pimpinan untuk

VARIA ADVOKAT - Volume 03, Juni 2008

membentuk organisasi sebagaimana yang di­ amanatkan dalam UU Advokat tersebut, hanya saja memang ada sebagian mungkin tidak ter­ lalu aktif dalam proses ini sehingga tidak tahu tahapan-tahapan yang sudah dilakukan pimpin­ an pusat organisasi masing-masing. Setelah terbentuk PERADI, baru muncul bahwa mekanisme pembentukannya diang­ gap lemah. Semestinya seperti Bang Buyung se­bagai anggota IKADIN seolah-olah ia ikut dalam sebuah keputusan IKADIN, karena be­ liau masuknya jadi anggota IKADIN, sampai sekarang organisasinya selalu melekat nama IKADIN, belum pernah ada keluar dari IKADIN. ini kemudian tidak terkomunikasi bahwa DPP IKADIN telah mendapatkan mandat dari sebuah forum tertinggi Munas, Rakernas, dan Munaslub tentang keinginan DPP membentuk organisasi baru. Permasalahan yang berikutnya adalah mengenai pembentukan itu hanya melalui pim­pinan 8 organisasi yang ini ada penilaian bahwa pembentukanya tidak benar. Mestinya 8 organi­sasi tersebut melibatkan masing-masing ang­gotanya, memang mestinya 8 Organisasi ter­sebut membentuk sebuah kepanitiaan pem­ bentukan, tapi waktu itu memang kondisinya yang terlalu sempit karena hanya mempunyai waktu 2 tahun. Ada pula juga yang mengkritik PERADI bu­ kan organisasi advokat tapi perhimpunan pen­ gurus advokat karena dari 8 Organisasi itu pen­ gurus semua, namun PERADI sendiri di satu sisi sudah de jure terbentuk, bagaimanapun unsur stake holder MA, Departemen Hukum dan HAM, dan lain-lain, sudah banyak mengakui, karena apa? Karena dia diizinkan membuat pendidikan, diizinkan melantik, diizinkan membuat kartu yang itu diakui semua pengadilan termasuk MA, dan ini sebuah realita yang menjadi persoalan. Yang kedua, bahwa ada yang menguji ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi di negara. Ketika UU Advokat menjalankan amanatnya tidak sesuai dengan UUD 1945, ternyata ini diakui oleh Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya ketika PERADI kemudian me­ nerima kongres sebagai suatu cara untuk melu­ ruskan pembentukannya yang dianggap pa­ling ideal, paling mendekati materi yang paling di­ inginkan sebagaimana Undang-Undang Advo­ kat hal ini tidak akan menimbulkan persoalan, tetapi hal ini akan menjadi sebuah persoalan ketika PERADI bertahan bahwa mereka punya mekanisme sendiri untuk menyelenggarakan semacam kegiatan forum nasional yang dise­ but dengan Munas pada 2010 sesuai dengan Anggaran Dasar yang terlanjur telah dibentuk, sehingga sangat mungkin akan muncul 2 (dua) organisasi Induk Advokat. Hal inilah yang se­

VARIA ADVOKAT - Volume 03, Juni 2008

harusnya membuat kita prihatin yang akan menjadi 2 fiksi organisasi. Ada problem itu akan membingungkan advokat yang ada karena tidak ada jalan keluar yang diperoleh oleh kongres yang akan terbentuk dengan organisasi yang sudah ada yang secara de facto itu eksis, de jure juga melalui ujian MK. Tegasnya bagaimana tanggapan Anda menge­nai kongres? Saya khawatir akan menjadi problem Advo­ kat di lapangan, akan menimbulkan pihak-pihak di luar advokat yang menafsirkan apakah nanti kongres yang demokratis ini atau yang terdaf­ tar sebagai PERADI yang akan diterima. Hal ini juga akan menyulitkan pihak di luar advokat karena kongres itu pasti akan membentuk or­ ganisasi yang akan menghimpun anggota pas­ cakongres. Memang itu urusan internal tapi kalau yang terjadi pasti ada dua induk organisasi yang memploklamasikan sebagai wadah organisasi sesuai amanat dari UU Advokat. Hal Ini yang akan kita khawatirkan berpotensi akan menim­ bulkan masalah ke depan. Apa tidak ada satu jalan keluar di antara PERADI dan organisasi pascakong­res? UU diamandemen. Misalnya, tidak harus wadah tunggal atau federasi, tapi memang idealnya dari IBA mengharapkan me­ mang ada satu wadah induk organisasi. Sebaiknya bagaimana Organisasi Advokat ini ke depan? Saya harapkan ada sebuah wadah tunggal yang bisa membingkai organisasi yang lain, ka­ lau itu ada semacam ‘paguyuban atau perkum­ pulan’ profesi tertentu dalam sebuah wadah. Wadah ini yang ada dalam kendali tidak satu manajemen, kalau itu nanti PERADI jalan, kon­ gres jalan dalam wadah yang baru manajemen­

nya menjadi terbe­lah. Advokat kita ini kalau dalam organisasi yang ke­mudian pengemudinya dua itu pasti akan menimbulkan per­masalahan. Saya misalnya sebagai ketua DPC IKADIN Yo­ gyakarta sesuai amanat kepu­ tusan bahwa kita ini se­betulnya ketika ada perpecah­an IKADIN pun kita ingin satu kembali, kalau sampai itu belum juga terbentuk kemungkin­an kita akan menjaga jarak. Kenapa? karena sangat mungkin bahwa di antara DPC anggota­nya pun memang mempunyai aspirasi yang berbeda-beda sehingga sekarang ada yang memben­ tuk organisasinya pak Teguh dan itu kita hargai, kita hormati itu merupakan sebuah pilihan mereka, tetapi secara organisatoris DPC Yogya pasca-Muscab itu sementara dalam status quo. Kongres ini berangkat dari keanggotaan bu­kan organisasi kalau ada yang ikut itu boleh saja yang jelas organisasi DPC IKADIN Yogya­ karta tidak merekomendasikan apa pun. Karena keputusan kita dulu DPC IKADIN Yogya mem­ bawa status quo. Tegasnya sebaiknya bagaimana Organi­sasi Advokat ini ke depan menurut Anda? Idealmya satu organisasi nasional yang memayungi semuanya, misalnya pascakongres tidak menimbulkan masalah dengan PERADI itu sangat ideal. Ketika PERADI mempertahankan dirinya, itu menjadi sebuah dinamika yang ke­ mudian berdampak cepat atau lambat dengan profesi advokat itu sendiri. Bagaimana tanggapan Anda apabila kong­ res ini diambil-alih oleh PERADI? Apabila PERADI mau itu bagus, karena kemudian tidak menimbulkan dualisme organi­ sasi. karena pasti yang kita khawatirkan akan terjadi semacam kompetisi. Memang kompe­ tisi itu sehat tetapi menjadi tidak sehat apabila dihadapkan dalam pilihan akan ikut organisasi yang mana. Padahal undang-undang jelas mengamanatkan wadah itu tunggal. Agar lebih mudah mengendalikan urusan manajemen ad­ ministrasi, program peningkatan kualitas advo­ kat, pengendalian kode etik, dan sebagainya. Sehingga hal ini jangan sampai menjadi alat pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan misalnya saja terhadap pelanggar kode etik dari organisasi yang satu ia bisa lari ke organisasi yang lain dikarenakan ada dua induk organisasi yang berbeda. VA Rory Alamsyah dan M Syamsul Arifin

4