DISKUSI MATA KULIAH PERKUMPULAN GEMAR BELAJAR (GEMBEL) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA LANJUTAN

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA LANJUTAN Senin, 6 Juni 2016

DISKUSI MATA KULIAH PERKUMPULAN GEMAR BELAJAR (GEMBEL) “HUKUM ADMINISTRASI NEGARA LANJUTAN”

Pembicara:

1.Indah T. Saragih (2012) 2.Alex Mulandar Manalu (2013)

Pemateri:

1.Helen Apriyani Pasaribu (2014) 2.Sudarman Sinaga (2014)

Moderator:

Elia P. Silitonga (2014)

1. ORGANISASI PEMERINTAHAN A. Pengertian Organisasi Pemerintahan adalah Suatu perkumpulan dimana cara pemerintah itu dalam memegang wewenang ekonomi, politik, administrasi guna mengelola urusan-urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Struktur Organisasi Pemerintah Indonesia Menurut Prajudi Atmosudirdjo, organisasi merupakan Bentuk kerjasama antara sekelompok orang berdasarkan perjanjian untuk bekerjasama guna mencapai suatu tujuan bersama yang tertentu. Dengan demikian, pejabat atau alat perlengkapan Negara tersusun bertingkat-tingkat/hierarkis. Dimana Atasan bertugas memimpin dan mengawasi Bawahan. Struktur organisasi bagaimana dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi pemerintah Indonesia ditingkat Pusat terdiri dari: 1. Pimpinan Pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden) 2. Kementerian Negara 3. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) 4. Lembaga Non Struktural (LNS) 1 Het Vermoeden Van Rechmatigheid (kebijakan pemerintah dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya)

Ad 1: Pimpinan Pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden) Secara teoritis, Presiden memiliki 2 kedudukan yaitu sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kekuasaan Presiden setelah Perubahan UUD 1945:

Ad 2: Kementerian Negara: Pasal 17 UUD 1945 dan UU No.39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Presiden dibantu oleh Para Menteri. Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan seperti urusan luar negeri, dalam negeri, pertahanan, agama, hukum, keuangan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan dan lain sebagainya. Unsur-Unsur Kementerian Negara: a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal; d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ad 3. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) : Lembaga Negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada dibawah dan bertanggung-jawab langsung kepada Presiden dengan kedudukan yang lebih rendah dari Kementerian. Dasar dan wewenang pembentukan LPNK melekat (inherent) dalam kekuasaan Presiden sebagai pemegang dan penyelenggaraan pemerintahan (pasal 4 ayat 1 UUD 1945).

Ad 4. Lembaga Non Struktural (LNS): Lembaga yang dibentuk melalui perundangundangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi Negara dan pemerintahan 2 Het Vermoeden Van Rechmatigheid (kebijakan pemerintah dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya)

yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil serta dibiayai oleh anggaran Negara.

C. Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/kota terdiri dari: 1.

Sekretariat daerah;

2.

Sekretariat DPRD;

3.

Dinas Daerah;

4.

Lembaga Teknis daerah.

5.

Kecamatan (hanya ada di Kabupaten/Kota)

Ad 1: Sekretaris daerah: Sekretaris daerah dipimpin oleh sekertaris daerah. Sekretaris daerah provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekda Kab / Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati / Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekda diangkat dari PNS yang memnuhi persyaratan dank arena kedudukannya sekretaris daerah sebagai Pembina PNS di daerahnya. Sekda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekda bertanggung jawab kepada kepala daerah. Ad 2: Sekretariat DPRD: Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh gubernur / bupati / walikota dengan persetujuan DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara adm bertanggung jawab kepada Kepala daerah melalui Sekda. Tugas sekretaris DPRD adalah: 1. Menyelenggarkaan adm kesekretariatan DPRD; 2. Menyelenggarakan adm keuangan DPRD; 3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 4. Menyediakan dan mengkoordinasi tenagaahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 3 Het Vermoeden Van Rechmatigheid (kebijakan pemerintah dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya)

Ad 3: Dinas: Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas Kepala dinas diangakt dan diberhentikan oleh Kepala daerah dari PNS yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris daerah. Ad 4: Lembaga Teknis Daerah: Lembaga Teknis Daerah, merupakan unsure pendukung tugas kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah masing-masing dipimpin oleh kepala yang siangkat oleh Kepala Daerah dari PNS dan memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Kapala badan, kepala kantor atau kepala rumah sakit umum daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Ad 5: Kecamatan: Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelakasanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Disamping itu camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentuan dan ketertiban umum; 3. Mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-

undangan; 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan pelayanan umum; 5. Mengkoordinasikan

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan

ditingkat

kelurahan; 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan dasar / kelurahan; 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan daerah atau kelurahan. Camat diangkat oleh bupati / walikota atas usul sekda kab/kota dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memiliki persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, camat dibantu 4 Het Vermoeden Van Rechmatigheid (kebijakan pemerintah dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya)

oleh prangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekda kab/kota. Perangkat keamatan bertanggung jawab kepada amat.

D. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Pada umumnya hubungan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan 3 asas yaitu: 1. Asas Desentralisasi: Mengandung makna wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat. Melainkan dilakukan juga oleh Satuan Pemerintahan yang lebih rendah. Jadi, Desentralisasi adalah “Penyerahan” sebagian urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya kepada pemerintah yang lebih rendah. 2. Asas Dekonsentrasi: Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala wilayah atau instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya didaerah. Penugasan ini disertai tugas untuk mengatur dan membuat keputusan untuk masalah-masalah tertentu dan menegsakan bahwa pertanggung-jawaban terakhir ada pada Badan Administrasi yang bersangkutan. Pada asas ini terjadi pelimpahan wewenang kepada Kepala Wilayah dan instansi vertikal yang merupakan Aparat pemerintah pusat didaerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan pusat. Dalam arti bahwa kebijakan perencanaan dan biaya menjadi tanggung-jawab pemerintah pusat. Sedangkan Aparat pemerinth pusat di daerah bertugas melaksanakan. 3. Asas Tugas Pembantuan: Berarti penugasan kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi. Pemerintah pusat berwenang memberikan perencanaan umum petunjuk serta pembiayaan. Sedangkan perncanaan terperinci dan pelaksanaannya ditugaskan kepada pemerintah daerah yang diawasi oleh pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah.

5 Het Vermoeden Van Rechmatigheid (kebijakan pemerintah dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya)

2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA A. Pengertian Keuangan Negara Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintahan untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Unsur-unsur keuangan Negara menurut Geodhart meliputi: a. periodik b. pemerintah sebagai pelaksana anggaran, c. pelaksanaan

anggaran

mencakup

dua

wewenang,

yaitu

wewenang

penegeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, dan d. bentuk anggaran Negara adalah berupa suatu undang-undang. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban. 6 Het Vermoeden Van Rechmatigheid (kebijakan pemerintah dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya)

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

B. Ruang Lingkup Keuangan Negara Menurut pasal 2 UU Keuangan Negara, ruang lingkup keuangan negara meliputi: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan negara; d. pengeluaran negara; e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; h. kekayaan

pihak

lain

yang

dikuasai

oleh

pemerintah

dalam

rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah; dan j. kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah. 7 Het Vermoeden Van Rechmatigheid (kebijakan pemerintah dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya)

C. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut Ketentuan Umum UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN (UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 10 tentang Dana Perimbangan). a. Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu. Dana Bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil dari pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penghasilan. Dan dana bagi hasil dari sumber daya alam berasal dari kehutanan,

pertambangan

umum,

perikanan,

pertambangan

minyak

bumi,

pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi (UU No. 33 Th. 53 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 11 tentang Dana Bagi Hasil). b. Dana Alokasi Umum (DAU). DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih dari kebutuhan daerah dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. 8 Het Vermoeden Van Rechmatigheid (kebijakan pemerintah dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya)

Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal (Penjelasan UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah). DAU untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU. DAU bagi masing-masing propinsi dan kabupaten dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah DAU bagi seluruh daerah, dengan bobot daerah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah masing-masing bobot seluruh daerah di seluruh Indonesia (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 183). c. Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Penjelasan UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah). Sektor atau kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari DAK adalah dana administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah dan lain-lain biaya umum sejenis.

4. Perizinan A. Pengertian Ateng Syafruddin, Izin Merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat

dengan

lingkungannya

dan

kepentingan

individu

serta

upaya

mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.

Adrian Sutedi, Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang 9 Het Vermoeden Van Rechmatigheid (kebijakan pemerintah dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya)

dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Pasal 1 ayat (8,9) Permen Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Ayat (8), Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Ayat (9), perizinan adalah pemberian legalitas kepada sesorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha.

Hukum perizinan adalah merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah: melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang Hukum Publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan seseorang maupun Badan Hukum terhadap masalah yang dimohonkan. Mengapa ada izin? karena ada norma-norma yang melarang atau ada norma umum yang melarang. Norma umum yaitu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 pasal 7 Hirarki perundang-undangan yaitu : 1.

UUD 1945

2.

UU / Perpu

3.

PP

4.

PEPPRES

5.

KEPPRES

6.

PERDA ® PP (peraturan pelaksanaan)

B. Fungsi dan tujuan perizinan Selaku instrument pemerintah izin berfugsi selaku ujung tombak instrument hokum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makur itu dijelmakan. Mengenai tujuan perizinan secara umum adalah sebagai berikut : 10 Het Vermoeden Van Rechmatigheid (kebijakan pemerintah dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya)

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas terentu (misalnya izin bangunan). b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan). c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang,izin membongkar pada monument-monumen). d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk). e. Izin memberikan pengarahan,dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitasaktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet” dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

C. Bentuk- bentuk Perizinan Menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, bentuk-bentuk perizinan dibagi atas 4 (empat) yaitu: 1. Dispensasi atau Bebas Syarat yaitu apabila pembuat paraturan secara umum tidak melarang sesuatu Peraturan Perundang-Undangan menjadi tidak berlaku karena sesuau hal yang sangat istimewa. Adapun tujuan diberikannya dispensasi itu adalah agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang menyimpang atau menerobos Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemberian dispensasi itu umumnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undangundang yang bersangkutan. 2. Verguining atau Izin yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. 3. Lisensi (Licentie) adalah izin untuk melukakn suatu yang bersifat komersial serta mendatangkan laba dan keuntungan.

11 Het Vermoeden Van Rechmatigheid (kebijakan pemerintah dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya)

5. Penegakan Hukum Administrasi Negara Di dalam penegakan Hukum Aministrasi Negara, ada 2 sarana sebagai Intrumen Penegakan HAN, yaitu: 1. Penegakan Hukum dengan sarana Pengawasan atau Kontrol 2. Penegakan Hukum dengan Sarana Penerapan sanksi Ad 1: sarana pengawasan merupakan sarana preventif, sarana pengawasan dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang melihatnya anatara lain: a. Berdasarkan Badan/organ yang melakukan pengawasan 1. Pengawasan internal: pengawasan yang dilakukan badan atau organ secara struktural, badan/organ tersebut termasuk kedalam struktur organisisasi pemerintahan tersebut contoh: Pengawasan langsung oleh atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. 2. Pengawasan Eksternal; pengawasan dari luar yang dilaksanakan oleh badan/organ di luar struktur organisasi tersebut.contoh: BPK, KPK. PPATK b. Berdasarkan saat atau waktu pelaksanaannya. 1. Pengawasan Preventif/apriori yaitu pengawasan yang dikeluarkan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan Pemerintah 2. Pengawasan Represif/apostesriori yaitu pengawasan yang

dikeluarkan

sesudah dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan Pemerintah c. Berdasarkan Objek yang diawasi 1. Rechtmatigheid yaitu pengawasan dari segi Hukum yang merupakan sah tidaknya perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Diuji dengan peraturan perundang-undangan 2. Doelmatigheid yaitu pengawasan kebijaksanaan pemerintah dari setiap tindakan pemerintah diuji dengan peraturan tidak tertulis. Ad 2: Sarana Penerapan sanksi merupakan inti dari penegakan HAN kemudian di kaitkan dengan reaksi terhadap ketidak patuhan terhadap kewajiban dan larangan di dalam suatu norma atau kaidah hukum. jenis sanksi dalam HAN dari segi sasaran terbagi atas dua jenis yaitu : 12 Het Vermoeden Van Rechmatigheid (kebijakan pemerintah dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya)

1. sanksi reparatoir yaitu jenis penerapan sanksi yang yang tujuannya adalah mengakhiri dan mengembalikan kepada keadaan semula sebelum terjadi pelanggaram 2. sanksi punitif yaitu penerapan sanksi yang tujuannya adalah mengakhiri setiap perbuatan yang dilarang dan memberikan hukuman kepada perbuatan yang dilanggar. Macam-Macam Sanksi dalam HAN 1. bestuur Dwang (Paksaan Pemerintah) tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki kepada keadaan semula atau sedang dilakukan suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan contoh : pembongkaran 2. Pencabutan/penarikan

Keputusan/ketetapan

yang

menguntungkan

yaitu

dilakukan dengan mengeluarkan keputusan atau kaidah baru terhadap keputusan sebelumnya dengan tujuan untuk mengakhiri keputusan sehingga hak dan kewajiban dari ketetapan tersebut di hapus atau dicabut. Contoh: penarikan Ijin 3. Dwangsom yaitu hukuman denda yang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan harus dibayarkan karena tidak melaksanakan dengan tidak sempurna, tidak menunaiakan dengan waktu yang telah ditentukan. 4. Administrative Boethe yaitu dengan administrative

13 Het Vermoeden Van Rechmatigheid (kebijakan pemerintah dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya)

Daftar pustaka: W.Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia,2006 Prof. Drs. Haw. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta:Rajawali Pers,2014 Philippus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cetakan ke 10, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah Soal: Jelaskan Prinsip Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah!

14 Het Vermoeden Van Rechmatigheid (kebijakan pemerintah dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya)