PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA Selasa, 07 Maret 2017 DISKUSI MATA KULIAH PERKUMPLAN GEMAR BELAJAR (GEMBEL) PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA

PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA Selasa, 07 Maret 2017 DISKUSI MATA KULIAH PERKUMPLAN GEMAR BELAJAR (GEMBEL) “PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA”

Pembicara

:

1. Teo Telaumbanua 2. Rahma Dinah S

Pemateri

:

1. Daniel Pangaribuan 2. Marsaulinha Manulang

Moderator

: Krismoniati Daeli

PENGERTIAN TATA HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA TATA HUKUM Tata hukum adalah susunan hukum yang berasal mula dari istilah rechts orde. Susunan hukum terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dinamakan dengan hukum positif (ius constitutum). TATA HUKUM INDONESIA Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia. Tata hukum Indonesia terdiri atas aturan-aturan hukum yang saling berhubungan dan sesuai dengan keadaan dalam suatu negara. Jika suatu aturan itu tidak lagi berhubungan atau tidak sesuai dengan keadaan masyrakat, aturan itu sudah perlu diganti dengan yang baru. Suatu tata hukum bersifat dinamis dalam mengikuti perkembangan masyarakat di tempat tata hukum itu berlaku untuk memenuhi perasaan keadilan bedasarkan kesadaran huku masyarakat. Non Scholae Sed Vitae Discimus 1

PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA Selasa, 07 Maret 2017 Menurut Soedikno Mertokusumo, faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan ini adalah karena adanya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (agama dan susila), serta perkembangan internasional. SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA 1. MASA KEKUASAAN BELANDA Masa Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) 1602 – 1799 VOC dibentuk untuk mengamankan kepentingan ekonomi penjajah Belanda. Oleh Pemerintah Belanda, VOC diberi hak-hak octroi termasuk membuat peraturan dan membangun kekuatan militer. Tahun 1610 oleh pengurus VOC Pusat, VOC Indonesia juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara- perkara tertentu termasuk perkara pidana dan perdata. 2. MASA KEKUASAAN JEPANG Berpedoman kepada undang-undang Jepang (Gunseirei). Setiap peraturan yang diperlukan demi kepentingan pemerintah di Jawa dan Madura dibuat berpedoman pada Gunseirei melalui ”Osamu Seirei”. Osamu Seirei mengatur segala hal yang diperlukan untuk kepentingan pemerintahan melalui peraturan pelaksana yang disebut ”Osamu Kanrei”. 3. PASCA KEMERDEKAAN A. Awal kemerdekaan : Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945: ”Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini”. B. Masa Konstitusi RIS : Aturan peralihan dalam Pasal 192 ayat (1) UUD RIS: ”Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri, Non Scholae Sed Vitae Discimus 2

PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA Selasa, 07 Maret 2017 selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan- ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini”. C. Masa UUDS 1950 : Pasal 102 UUDS menyatakan : ”Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab hukum, kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang sendiri”. Dikehendaki jenis-jenis hukum tertulis dikodifikasikan berupa KUHPerdata, KUHP sipil maupun militer. D. Masa 1959-Sekarang : Berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kita kembali ke UUD 45. Tata hukum yang berlaku adalah tata hukum yang terdiri dari segala peraturan masa 1950-1959 dan segala peraturan yang berlaku berdasarkan pasal II Aturan Tambahan dan Peraturan yang dibentuk setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. TUJUAN MEMPELAJARI TATA HUKUM INDONESIA Seseorang yang ingin mempelajari hukum berarti dia masih peduli terhadap perkembangan hukum yang ada dan mengikat serta mengatur di negaranya. Adapun tujuan yang spesifiknya adalah : 1. Ingin mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah negara atau hukum positif atau Ius Constitutum. 2. Ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum, dan perbuatanperbuatan mana yang melanggar hukum. 3. Ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat

atau hak dan

kewajibannya.

Non Scholae Sed Vitae Discimus 3

PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA Selasa, 07 Maret 2017 4. Ingin mengetahui sanksi-sanksi apa yang diderita oleh seseorang bila orang tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Menurut Samidjo, mengatakan bahwa tujuan mempelajari tata hukum Indonesia adalah mempelajari hukum yang mencakup seluruh lapangan hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Hukum positive Indonesia (Lapangan Hukum di Indonesia) A. Hukum Publik terdiri dari : 1. Hukum Tata Negara Untuk melaksanakan bernegara dan mengadakan hubungan baik dengan negra lain tidak semudah dengan yang terlihat. Diperlukan pengergtian-perngertian mendalam tentang negara itu sendiri. Apalagi kalau kemudian arti negara dikaitkan dengan jaminan kehihudpan setiap warga negara disamping menjaga ketertiban dan ketentramannya. Kekuasaan dalam suatu negara sekadar sebagai kekuatan yanng dimiliki individu-indiividu. Hal ini supaya jangan sampai terjadi antar individu yang akan menimbulkan ketidaktertiban. Pengertian Hukum Tata Negara menurut beberapa ahli : 

J.H.A Logemann Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Bagi Logemann,

jabatan merupakan pengertian yuridis terdiri atas fungsi-fungsi dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan. 

Van Vollenhoven Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat

hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatnya dan dari masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan wewenang badan-badan tersebut.

Non Scholae Sed Vitae Discimus 4

PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA Selasa, 07 Maret 2017 

Scholten Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. 2.

Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahan nya yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi. Pengertian administrasi negara menurut Prof.Mr.AM.Donner dalam buku nya Nederlands Bertuursrecht bagian umum, 1953. memberikan gambaran tentang administasi negara. Ia mengumukakan “Kalau orang ingin mengetahui secara jelas tentang sifat pemerintahan dalam arti kata sempit maka tidak ada salahnyauntuk sementara melepaskan trias politika, walaupun merupakan suatu pandangan yang penting dalam membedakan bentuk perbuatan pemerintah; cara penyelidikan menurut trias politika itu sepenuhnya masih dapat memengaruhi orang kedalam inti pekerjaan masingmasing alat perlengkapan negara.

3.

Hukum Pidana

Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran dan kejahatan dan sebagainya diatur dalam hukm pidana (strafrecht) dan dimuat dalam satu kitab Undang-Undang yang disebut KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Wetboek van strafrecht) yang disingkat “KUHP”. Hukuman pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan tehadapan kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari defenisi tersebut di atas tadi dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatau hukuman yang mengandung norma-norma

Non Scholae Sed Vitae Discimus 5

PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA Selasa, 07 Maret 2017 yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan

terhadap

norma-norma

hukuman

yang

mengenal

kepentingan umum. Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum : 1. Badan dan peraturan perundangan negara; seperti negara, Lembaga-lembaga negara, Penjabatan negara, pegawai negeri, Undang-undang, Peraturan pemerintah, dan sebagainya. 2. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu : jiwa, raga/tubuh,kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.

4.

Hukum Acara Hukum Acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Fungsi menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Tugas hukum acara menjamin ditaatinya norma-norma hukum material oleh setiap individu. Dengan perkataan lain, hukuman acara hanya dijalankan dalam keadaan istimewa, yaitu dalam hal hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepda yang berhak dan perlu dipertahankan. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum acara itu sebagai alat penegak dari aturan hukum material yang tidak membebankkan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.

Dalam menyelesaikan masalah itu kehakiman memiliki wewenang bebas. Artinya, tidak ada lembaga lainnya yang dapat ikut campur tangan dan atau mempengaruhinya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan tenteng pokok

Non Scholae Sed Vitae Discimus 6

PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA Selasa, 07 Maret 2017 kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia”. Untuk melaksanakan peradilan yang baik dan sesuai dengan bidang permsalahn yang dihadapi individu dalam keinginan memperoleh keadilan dan kebenaran, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 itu menetapkan juga badan peradilan sebagai pelaksana. Ditetapkan secara tegas bahwa ada empat macam peradilan, yaitu : 1. Peradilan `umum 2. Peradilan agama 3. Peradilan militer 4. Peradilan tata usaha negara. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, Berdasarkan Undang-undang ini, Pasal 10 dirinci sebagai berikut: Ayat (1) : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agungdan peradlilan yang di bawahnya, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Ayat (2) : Badan peradilan dibawah Mahkamh Agung meliputi badan peradilan umum, peradilan agma, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Melihat isii ketentuan pasal ini memberikan petunjuk bahwa lembaga peradilan umum dan lembaga peradlian khusus berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. 5. Hukum Iternasional 

Defenisi Hukum Intenasioal

Non Scholae Sed Vitae Discimus 7

PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA Selasa, 07 Maret 2017 Hukum Internasional terdiri dari : A. Hukum Perdata Internasional, yaakni hukum yang mengatur hubungan hukum antara warganegara-warganegara sesuatu negara dengan warganegara dari negara lain dalam hubungan internasional

wargssnegara(hubungan antar bangsa)

B. Hukum Publik Internasional (Hukum antar negara), ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara lain dalam hubungan internasional. 

Subyek Hukum Internasional Adapun yang ikut serta dalam pergaulan intenasoinal itu, yangmerupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan internasional atau yng menjadi subyek hukum internasional antara lain ialah sebagai berikut : A.Negara Negara sebagai subyek hukum internasional yaitu negara yang merdeka, berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Negara yang berdaulat artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh terhadap, yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan warga negara itu. B. Tahta Suci Yang dimaksud dengan tahta suci (Heilige Stoel) ialah Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Walaupun Vatikan bukan sebuah negara sebaagai yang disyaratkan negarapada umumnya, tahta suci mempunyai kedudukan sama dengan sebuah negara sebagai subyek hukum internasional. C. Manusia

Non Scholae Sed Vitae Discimus 8

PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA Selasa, 07 Maret 2017 Manusia sebagai individu dianggap merupakan subyek hukum internasional. Hal ini kalau dalam tindakan atau kegiatan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai kehendak damai kehidupan masyarakat dunia Misalnya : Pertanggungjawaban individu terhadap timbulnya Perang Dunia II D. Organisasi Internasional Dalam pergaulan internasional yang menyangkut mengenai hubungan antara negara-negara, maka banyak sekali organisasi yang diadakan (dibentuk) oleh negaranegara itu. Bahkan sekarang dapat dikatakan telah menjadi lembaga hukum. Menurut perkembangan nya, suatu organisasi internasional timbul pada tahun 1815 dan menjadi lembaga hukum internasional sejak adanya Kongres Wina. Pada tahun 1920 didirikan liga bangsa-bangsa yang benar-benar merupakan organisasi internasional dan anggotanya sanggup menjamin suatu perdamaian dunia. Akan tetapi, jaminan itu tidak berhasil. Organisasi internasional yang bertujuan untuk kepentingan sosial, ada juga seprti memperbaiki dan mempertinggi pengajaran, pemberantasan kelaparan, pemberantasan penyakit, dan sebagainya. 6. Hukum Agraria Hukum Agraria ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria. Pengertian agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, bahkan batas-batas yang ditentukan juga ruang angkasa Pada tanggal 24 September 1960 tlah disahkan undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (L.N. Tahun 1960 No. 104), yang dikenal sebagai Undang-Undang pokok Agraria (UUPA).

Non Scholae Sed Vitae Discimus 9

PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA Selasa, 07 Maret 2017 Dengan UUPA telah dihapuskan dasar-dasar dan peraturan-peraturan hukum agraria kolonial, dan berakhirnya dualisme dalam hukum agraria dan terselengaranya unifikasi hukum. Pada pokoknya UUPA memuat hal-hal yang berikut ini:

1. Tujuan UUPA A.

Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran kebahgian dan kedailan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangk menuju masyarakat adil dan makmur.

B.

Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesedarhanaan dalam hukum pertahanan.

C.

Meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

2.

Tata Negara

Menurut UUPA tata negara ialah : A.

Tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan;

B.

Tanah yang dikuasai tidak langsng oleh negara.

3.

Hak-hak atas tanah Hak-hak atas tanah memberikan wewewnang untuk mempergunakan tanah itu sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah. Macam-macam hak tanah menrut UUPA ialah:

A.

Hak milik

B.

Hak guna usaha Non Scholae Sed Vitae Discimus 10

PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA Selasa, 07 Maret 2017 C.

Hak guna bangunan

D.

Hak pakai

E.

Hak sewa

F.

Hak membuka tanah

G.

Hak memungut hasil hutan. Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bansa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat hak-hak atas tanah.

7.

Hukum Perburuhan Hukum Perburuhan merupaknan hukum tertulis yang sebagiannya telah dikodifikasikan

dalam kitab undang-undang Hukum sipil dan bgian terbesar belum dikodifikasikandan tersebar dalam berbagai peraturan-perundangan, di samping masih banyak ketentuan yang tak tertulis. Berkenan dengan Hukuman perburuhan terdapat banyak perumusan dari beberapa ahli hukuman perburuhan yang berlain-lainan pula bunyi nya, yang diantaranya: A.

Mr Molenaar : Hukuman Perburuhan ialah suatu bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokok nya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa.

B. Prof Iman Soepomo, S.H. Hukum perburuhan ialah satu himpunan peraturan ialah suaatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenan dengan suatu kejadian di mana sesesorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

8.

Hukum Pajak

Non Scholae Sed Vitae Discimus 11

PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA Selasa, 07 Maret 2017 Adapun yang dimaksudkan dengan pajak ialah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat prestasi(balas jasa)kembali yang langsung. Guna pajak itu ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi hasil atau imbalan yang kita peroleh dari pemerintah.

B. Hukum Privat 1. Hukum Perdata Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi hidup nya, menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kehidupan itu dan dianamakan “Hukum Perdata” (Privat recht). Hukum perdata ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan mebatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan (kebutuhannya).

2.

Hukum Dagang Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keutungan. Dalam zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan.

Non Scholae Sed Vitae Discimus 12

PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA Selasa, 07 Maret 2017

DAFTA PUSTAKA

R.Abddoel Djamali, S.H. 1993. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung: PT RajaGrafindo Persada Drs. C.S.T. Kansil, S.H. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka http://donxsaturniev.blogspot.co.id/2010/07/tata-hukum-3-tujuan-mempelajaritata.html http://Sejarah Tata Hukum Indonesia. Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia.Sejarah Tata Hukum Masa Kolonial Zaman Penjajahan Belanda.Masa VOCppt download.html E.Fernando M. Manullang. Editor. Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia.

Non Scholae Sed Vitae Discimus 13